Xcloud.id

Institusi: UNAIR

  • Ponpes Al Khoziny Dibangun Ulang Pakai Dana Kemen PU, Purbaya Tunggu Pengajuan Surabaya 10 November 2025

    Ponpes Al Khoziny Dibangun Ulang Pakai Dana Kemen PU, Purbaya Tunggu Pengajuan Surabaya 10 November 2025

    Ponpes Al Khoziny Dibangun Ulang Pakai Dana Kemen PU, Purbaya Tunggu Pengajuan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, ada uang yang siap digunakan untuk pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo yang ambruk.
    Hal tersebut diungkapkan oleh Purabaya, setelah mendatangi acara
    studium generale
    dalam rangka memperingati Dies Natalies ke-71 Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.
    “Yang runtuh itu ya? Saya enggak tahu akhirnya seperti apa. Tapi saya sudah, kalau saya sudah diskusi dengan Menteri PU (Pekerjaan Umum),” kata Purbaya, di Unair, Senin (10/11/2025).
    Purbaya mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan. Pihaknya hanya menunggu proses administrasi pengajuan dari Kementerian PU.
    “Pada dasarnya uangnya ada, kalau menteri itu mengajukan bisa dijalankan dengan cepat,” ucapnya.
    Meski demikian, Purbaya mengaku masih belum mengetahui lebih lanjut rencana pembangunan Ponpes
    Al Khoziny
    , yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu.
    “Tapi detail akhirnya saya tahu seperti apa yang belum diskusi lebih lanjut, tapi saya sih bilang uangnya ada,” kata dia. 
    Diberitakan sebelumnya, Pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, dipastikan akan menggunakan APBN Kementerian PU.
    Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan hal ini setelah bertemu Menteri Keuangan (
    Menkeu
    ) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (18/10/2025).
    “Sumber anggaran kalau nanti Pak Muhaimin (Menko PM) berkenan, dan Menteri Agama (Nazaruddin Umar) berkenan, bisa ngambil dari PU (Direktorat Jenderal Prasarana Strategis),” kata dia. 
    Dody saat ini tinggal meminta persetujuan Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait hal itu.
    “Ponpes ini sudah dapet arahan dari Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), nanti saya diskusikan lagi dengan Pak Menko Muhaimin ya seperti apa,” ucap dia usai bertemu Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bakal Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara dari Koruptor, Purbaya: Masih Didiskusikan Surabaya 10 November 2025

    Prabowo Bakal Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara dari Koruptor, Purbaya: Masih Didiskusikan Surabaya 10 November 2025

    Prabowo Bakal Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara dari Koruptor, Purbaya: Masih Didiskusikan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang pengembalian dari koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Purbaya mengatakan, pemerintah masih mendiskusikan rencana penggunaan uang sitaan dari koruptor tersebut.
    “Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” kata Purbaya ketika berada di Universitas Airlangga (Unair), Senin (10/11/2025).
    Selain itu, kata Purbaya, pemerintah juga tengah merencanakan untuk mengirim sebuah tim ke China. Dengan tujuan, berdiskusi mengenai konsep pembayaran utang
    Whoosh
    .
    “Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya,” ujarnya.
    “Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” tambahnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden
    Prabowo Subianto
    menyebut bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
    Selain itu, Kepala Negara menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.
    Prabowo lantas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.
    “Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu sebut redenominasi rupiah kewenangan bank sentral

    Menkeu sebut redenominasi rupiah kewenangan bank sentral

    Itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya

    Surabaya (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan redenominasi rupiah tidak dilakukan tahun ini maupun tahun depan, sebab kewenangan pelaksanaannya berada di tangan bank sentral.

    “Itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya,” kata Purbaya saat berada di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, Senin.

    Purbaya memastikan langkah penyederhanaan nilai rupiah tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Tidak tahun depan, saya tidak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral,” ucapnya.

    Purbaya berencana melakukan kebijakan redenominasi rupiah, yakni mengubah Rp1.000 menjadi Rp1.

    Menkeu menuangkan rencana tersebut ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

    Pada kesempatan itu, Purbaya juga menyampaikan sosialisasi mengenai arah kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional di hadapan mahasiswa Unair.

    “Saya sosialisasi kebijakan pemerintah dalam langkah-langkah kita ke depan, untuk memastikan ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, nanti ada suatu saat, mungkin berapa tahun lagi, bisa mencapai 8 persen. Yang jelas, tahun depan kita mencapai 6 persen, tahun depan bisa lebih cepat lagi. Nanti, tahun keempat kita tunggu, kita kira tahun 6-7 persen. Jadi kita akan dorong ke arah sana,” ujarnya.

    Ia menambahkan pemerintah terus berupaya mengedukasi generasi muda agar memahami arah kebijakan ekonomi dan tetap optimistis terhadap prospek pertumbuhan Indonesia.

    “Jadi, mahasiswa, kita edukasi sedikit, apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah dan kenapa mereka harus optimis. Dan apa langkah-langkah saya untuk memastikan tadi, percepatan ekonomi betul-betul terjadi,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Deni Wicaksono Ajak Kaum Muda Jadikan Hari Pahlawan Spirit Melawan Dominasi Kekuasaan

    Deni Wicaksono Ajak Kaum Muda Jadikan Hari Pahlawan Spirit Melawan Dominasi Kekuasaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengajak generasi muda menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum untuk berani melawan dominasi kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat. Seruan ini disampaikan Deni seusai mengikuti kegiatan tabur bunga di makam Bung Tomo, Surabaya, Senin (10/11/2025).

    Menurut Deni, peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya menunjukkan bahwa keberanian dan tekad rakyat mampu mengalahkan kekuatan kekuasaan yang jauh lebih besar.

    “Semangat perjuangan dan idealisme bisa mengalahkan hegemoni kekuasaan,” ujar Deni.

    Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa perjuangan Bung Karno dan Bung Tomo bukan sekadar strategi militer atau kemenangan di medan pertempuran, tetapi juga tentang keyakinan bahwa martabat bangsa tidak boleh ditawar oleh siapa pun. Ia menegaskan bahwa Pertempuran Surabaya adalah simbol perlawanan rakyat terhadap kekuatan kolonial yang ingin mempertahankan kendali atas kemerdekaan Indonesia.

    “Bung Karno mengantar kemerdekaan, Bung Tomo melawan Inggris untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dengan semangat, tekad dan ideologi, melawan kekuasaan yang menindas seperti David melawan Goliath,” lanjut mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya itu.

    Deni menilai bahwa nilai-nilai perjuangan para pahlawan tidak berhenti di masa lalu. Menurutnya, tantangan yang dihadapi generasi sekarang berbeda bentuk, namun memiliki esensi yang sama: melawan ketimpangan dan ketidakadilan.

    “Tantangan hari ini mungkin tidak lagi berupa pendudukan fisik, tetapi tekanan struktural yang muncul dari ketimpangan ekonomi, politik, akses kesejahteraan, dan kekuasaan yang memihak,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa kekuasaan dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari penguasaan sumber daya, dominasi ekonomi, hingga penyempitan ruang demokrasi. Karena itu, semangat perlawanan dan keberanian berpikir kritis menjadi penting untuk menjaga agar demokrasi tetap berpihak pada rakyat.

    Untuk menegaskan bahwa semangat perubahan tetap relevan, Deni mencontohkan sosok politisi muda asal New York, Zohran Mamdani. Meski berasal dari komunitas minoritas dan tidak memiliki dukungan modal besar, Zohran berhasil terpilih sebagai Wali Kota New York berkat kerja politik berbasis gerakan akar rumput.

    “Zohran Mamdani menunjukkan bahwa politik yang berpihak kepada rakyat bisa menang. Dia hadir di jalan, mendengar, lalu bergerak bersama basis komunitas,” kata Deni.

    Menurutnya, kemenangan Zohran Mamdani adalah bukti bahwa keberanian politik bisa lahir dari ruang paling sederhana, bukan dari elit kekuasaan. Deni optimistis anak muda Surabaya dan Jawa Timur memiliki potensi yang sama selama tidak kehilangan idealisme dan semangat perjuangan.

    “Melawan kekuasaan yang menekan akhirnya bisa menang,” tegasnya.

    Selain itu, Deni juga berharap pemerintah daerah memberi ruang lebih luas bagi partisipasi pemuda dalam proses kebijakan publik. Ia menilai ruang dialog dan penguatan organisasi kepemudaan perlu diperluas agar semangat Hari Pahlawan benar-benar tumbuh dalam praktik politik dan sosial.

    “Kebebasan berekspresi harus dipertahankan selama disalurkan secara bertanggung jawab,” ucapnya.

    Menurut Deni, generasi muda perlu dilatih berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, dan tidak cepat menyerah dalam memperjuangkan kebenaran. “Kita perlu generasi muda yang berpikir kritis, tidak cepat menyerah, punya keberanian menyampaikan sikap dan melakukan perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan. Itu inti perjuangan,” tegas Deni.

    Ia menekankan bahwa esensi Hari Pahlawan bukan hanya pada upacara dan simbol penghormatan, melainkan bagaimana semangat keberanian itu diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. “Jangan berhenti di cerita dan nostalgia. Hari Pahlawan adalah ajakan untuk bergerak,” pungkas Deni. [asg/beq]

  • Retret Gerindra Surabaya di Trawas, Cahyo Harjo: Rapatkan Barisan untuk Sukseskan Program Presiden Prabowo

    Retret Gerindra Surabaya di Trawas, Cahyo Harjo: Rapatkan Barisan untuk Sukseskan Program Presiden Prabowo

    Mojokerto (beritajatim.com)– Ratusan kader Partai Gerindra Surabaya dari seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) mengikuti retret di Ubaya Training Centre (UTC) Trawas, Mojokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk merapatkan barisan dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dan meningkatkan peran kader di tengah masyarakat.

    “Kita harus rapatkan barisan untuk mensukseskan program Presiden Prabowo dan kita harus meningkatkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dengan begitu Gerindra benar-benar hadir sampai ke pelosok kampung untuk membantu dan memperjuangkan harapan masyarakat Indonesia khususnya Surabaya,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, Minggu (9/11/2025).

    Politisi muda ini menyampaikan pentingnya kader memahami kembali akar perjuangan partai. Menurut dia, pendiri Gerindra menyadari bahwa kemandirian bangsa hanya bisa dibangun melalui ekonomi kerakyatan dan penguatan persatuan.

    “Partai Gerakan Indonesia Raya hadir karena terpanggil untuk memberikan amal bakti kepada negara dan rakyat Indonesia,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

    Dia berharap retret ini bisa memperkuat jiwa perjuangan dan rasa tanggung jawab kader di wilayahnya masing-masing. Cahyo menekankan bahwa Gerindra bukan hanya struktur organisasi, melainkan gerakan kolektif yang harus hadir di tengah masyarakat.

    “Kita bukanlah politisi, tapi patriot pejuang politik yang harus mampu memberi warna dan harapan baru untuk mewujudkan kebaikan bagi masyarakat,” ucap alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya.

    Cahyo menambahkan, suasana kebersamaan dan kekeluargaan menjadi nilai utama dari penyelenggaraan retret ini. Dia menyebut para kader mengikuti kegiatan dengan antusias, penuh keguyuban.

    “Kami sangat bangga dan bersyukur bagaimana retret ini berjalan dengan baik, penuh kegembiraan dan kekeluargaan. Ini adalah tujuan utama kami,” tutur dia.

    Ke depan, Gerindra Surabaya akan memperkuat struktur hingga tingkat ranting dan RT/RW. Hal ini, lanjut dia, dilakukan agar kehadiran partai lebih nyata dan dapat menjawab kebutuhan warga secara langsung.

    “Langkah ke depan kami akan memperkuat barisan hingga tingkat kampung agar kader Gerindra hadir membantu dan memperjuangkan harapan masyarakat Surabaya,” ujar dia.

    Cahyo juga mengingatkan bahwa konsolidasi bukan hanya menjaga kekuatan elektoral, namun memastikan manfaat partai dirasakan warga. Dia berharap kombinasi pengurus lama dan baru mampu menjaga kesinambungan gerakan.

    “Kami ingin retret ini menjadi penguat kebersamaan dan solidaritas, sehingga perjuangan politik Gerindra benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat Surabaya,” pungkas Cahyo. [asg/suf]

  • Front Pembebasan Rakyat dan Aktivis 98 Tolak Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional

    Front Pembebasan Rakyat dan Aktivis 98 Tolak Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali menuai penolakan. Front Pembebasan Rakyat (FPR), komunitas demokrasi partisipatoris yang beranggotakan sejumlah aktivis gerakan reformasi 1998 dari berbagai kampus, menyatakan sikap tegas menolak rencana tersebut.

    Mereka menilai bahwa pemberian gelar itu bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi mengaburkan sejarah pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi yang terjadi selama Orde Baru.

    FPR menyampaikan bahwa gelar Pahlawan Nasional seharusnya hanya diberikan kepada figur yang memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan hak asasi rakyat.

    Menurut mereka, masa kekuasaan Soeharto justru dibangun di atas prahara 1965, ditandai oleh pembungkaman kebebasan sipil, korupsi sistemik, serta kekerasan terstruktur terhadap masyarakat sipil dan lawan politik.

    Agus Wiryono, salah satu anggota FPR alumnus Unesa, mengatakan bahwa sejarah tidak boleh dipoles demi kepentingan politik sesaat.

    “Kami hidup dan menyaksikan sendiri bagaimana ruang demokrasi dicabut dari rakyat. Penangkapan tanpa proses hukum, pembredelan media, dan represi kampus adalah bagian nyata dari kehidupan di bawah pemerintahan Soeharto. Mengangkatnya menjadi Pahlawan Nasional sama saja menutupi luka dan rasa kehilangan para korban,” ujar Agus.

    Senada dengan itu, Heru Krisdianto aktivis 98 lulusan Unair, menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi.

    “Tahun 1998 bukan sekadar peristiwa politik, tapi jeritan rakyat yang sudah tidak sanggup lagi menahan penindasan. Banyak kawan kami dipenjara, diculik, atau hilang hingga kini tak kembali. Gelar pahlawan itu tidak pantas untuk orang yang kekuasaannya berdiri di atas ketakutan,” kata Heru.

    Sementara itu, aktivis jebolan UK Petra, Onny Wiranda, menambahkan bahwa penghormatan terhadap sejarah harus dilakukan melalui keberanian mengakui fakta, bukan dengan melupakan dan memutihkan masa lalu yang kelam.

    “Bukan soal dendam. Ini soal kebenaran dan rasa hormat kepada para korban. Kalau negara ingin memberi teladan, maka teladannya bukan mengangkat figur yang melanggar hak rakyat, tetapi menghormati mereka yang memperjuangkan keberanian, keadilan, dan kebebasan,” jelas Onny.

    FPR menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat luas untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan mengingat nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan dalam Reformasi 1998. Mereka menegaskan bahwa bangsa ini hanya bisa melangkah maju dengan cara berdamai dengan sejarah melalui pengakuan yang jujur, bukan dengan menghapus jejak penderitaan rakyat.

    Dengan sikap ini, FPR berharap suara publik yang menginginkan keadilan sejarah tetap dijaga, sekaligus menjadi pengingat bahwa gelar pahlawan bukan sekadar gelar simbolik, melainkan tanggung jawab moral tentang siapa yang patut dikenang sebagai teladan bagi generasi masa depan. [tok/suf]

    FRONT PEMBEBASAN RAKYAT

    Heru Krisdianto (Unair)
    Agus Wiryono (Unesa)
    Onny Wiranda (UK. Petra)
    Dandik Katjasungkana (Unair)
    Aldi Karmailis (Unair)
    Andri Arianto (Unair)
    Matius Eko Purwanto (UWM)
    Eusebius Purwadi (Unair)
    Opi Maharani Banong (STIESIA)
    Andre Hapsara (UWM)

    Didik Iskandar (UWKS)
    Abdi Edison (Untag)
    Didik Nurhadi (Unesa)
    Achmad Hilmi (Unitomo)
    Rinto M Siagian (Unitomo)
    Ferry Irawan (Unitomo)
    Nina Agustin (Unitomo)
    Singgih Prayogo (Unitomo)
    Mochamad Verie (UWK)
    Moh Rouf (Unesa)

    Mei Indarwanti (Unesa)
    Yudhit Ciphardian (UK. Petra)
    Dewa Made (UWKS)
    Agatha Retnosari (ITS)
    Triyana Damayanti (Unair)
    Tita Sinta (UWKS)
    Rosallyn (UWM)
    Edwin Suryaatmaja (Unesa)
    Pramono (Unipra)
    Riyanto (Unesa)

    Moch. Irvan (Unesa)
    Winda (ITATS)
    I Putu Agus Fitrian HK (Stiesia)
    Leonardus Sugianto (Stiesia)
    Michael Kusumosularso (ITATS)

  • JAKA Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Khianati HAM dan Semangat Reformasi

    JAKA Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Khianati HAM dan Semangat Reformasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto menuai penolakan tegas dari kalangan akademisi.

    Jaringan Ksatria Airlangga (JAKA), yang mewadahi beberapa alumnus Universitas Airlangga (UNAIR), menyatakan penolakan tersebut dalam Pernyataan Sikap resmi mereka yang dirilis pada Sabtu (8/11/2025) hari ini.

    ​Jaringan alumnus UNAIR ini menegaskan penolakan mereka didasarkan pada penilaian rasional dan tanggung jawab moral, bukan kebencian pribadi. Mereka menyoroti empat alasan utama yang berkaitan dengan integritas sejarah dan marwah Reformasi 1998.

    ​Koordinator JAKA, Teguh Prihandoko, menjelaskan bahwa penolakan ini berakar dari catatan kelam selama Orde Baru.

    ​”Pemberian gelar pahlawan kepada sosok yang berkaitan dengan rentetan kekerasan politik berarti melukai ingatan keluarga para korban dan mengabaikan prinsip keadilan sejarah,” ujar Teguh dalam pernyataan tertulisnya kepada media.

    ​JAKA menyoroti pelanggaran HAM sistematis, seperti Peristiwa 1965-1966, kasus Tanjung Priok, Marsinah, hingga Penculikan Aktivis 1997-1998 dan Tragedi Mei.

    ​Selain isu HAM, JAKA juga mempermasalahkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang identik dengan era kepemimpinan Soeharto.

    ​”Mengangkat tokoh yang identik dengan KKN sebagai pahlawan berarti memberikan legitimasi moral terhadap praktik korupsi,” tegasnya.

    ​Jaringan alumni UNAIR ini juga melihat pemberian gelar pahlawan sebagai instrumen pendidikan historis. Mereka khawatir, gelar tersebut akan mengirimkan pesan keliru kepada generasi muda bahwa kekuasaan yang korup dan melanggar HAM dapat ditolerir.

    ​Menurut dia, Reformasi 1998 adalah puncak perjuangan rakyat menuntut akhir dari kekuasaan yang korup dan otoriter. ​”Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan berarti mengkhianati semangat reformasi, melemahkan perjuangan mahasiswa dan rakyat, serta membuka jalan normalisasi otoritarianisme,” pungkasnya.

    ​JAKA mendesak Pemerintah serta Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan untuk mempertimbangkan secara objektif jejak pelanggaran HAM dan korupsi sebelum membuat keputusan. ​”Kita menolak glorifikasi pelanggaran moral dan kemanusiaan. Sejarah harus menjadi pelajaran, bukan alat pembenaran,” demikian sikap JAKA. [tok/beq]

  • Akademisi FH Untag Nilai Putusan MKD atas Adies Kadir Sudah Tepat dan Proporsional

    Akademisi FH Untag Nilai Putusan MKD atas Adies Kadir Sudah Tepat dan Proporsional

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat hukum politik dari Fakultas Hukum (FH) Untag Surabaya, Sultoni Fikri, menilai putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menyatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, tidak bersalah, sudah tepat dan proporsional.

    Menurutnya, pernyataan yang sempat menimbulkan perdebatan publik itu masuk dalam kategori slip of the tongue atau kekeliruan berbicara yang bersifat spontan.

    “Yang terjadi pada Bapak Adies Kadir jelas dapat dikategorikan sebagai slip of the tongue, bukan pelanggaran etik. Slip of the tongue adalah kekeliruan berbicara yang spontan, tanpa niat, dan tidak mengandung unsur kesengajaan untuk menyinggung atau merendahkan pihak lain,” ujar Sultoni di Surabaya, Rabu (5/11/2025).

    Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015, pelanggaran etik hanya dapat dinilai jika terdapat unsur pelanggaran hukum, pelanggaran tata tertib rapat, atau tindakan yang menurunkan martabat lembaga secara substansial. Karena pernyataan tersebut sudah diklarifikasi secara terbuka dan tidak menimbulkan akibat hukum, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik.

    “Pernyataan beliau lebih tepat dipahami sebagai slip of the tongue yang telah terkoreksi secara etis dan komunikatif,” lanjut peneliti di Nusantara Center for Social Research ini.

    Sultoni juga menilai langkah cepat Adies yang langsung memberikan klarifikasi keesokan harinya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Menurut dia, sikap tersebut menunjukkan kedewasaan etik pejabat publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Respons cepat terhadap kesalahan komunikatif menunjukkan adanya kesadaran moral dan tanggung jawab institusional. Itu sejalan dengan prinsip responsible speech dalam ruang demokrasi,” tutur alumnus Ilmu Politik Universitas Airlangga ini.

    Dia menambahkan, jika merujuk pada UU MD3 serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015, tidak ada unsur pelanggaran substansial dalam kasus tersebut. Menurutnya, persepsi publik yang muncul lebih disebabkan penyebaran potongan video tanpa konteks penuh di media sosial.

    “Yang dinilai dalam pelanggaran etik adalah niat dan akibat hukum. Karena MKD telah memeriksa secara objektif dan menyatakan beliau tidak bersalah, maka persoalan ini selesai secara hukum dan etik,” kata Sultoni.

    Ia menilai MKD telah menggunakan pendekatan yang edukatif dan proporsional dalam menangani perkara tersebut. Pendekatan semacam ini, lanjut dia, penting agar penegakan etik tidak berubah menjadi alat politik atau pembunuhan karakter.

    “Keputusan MKD yang menyatakan Adies Kadir tidak bersalah adalah penerapan prinsip fair trial dalam ranah etik parlemen,” tegasnya.

    Sultoni menyimpulkan bahwa sikap klarifikasi cepat yang ditunjukkan Adies dapat menjadi contoh budaya akuntabilitas bagi pejabat publik. Ia menyebut, pejabat yang berani mengakui dan memperbaiki kekeliruan menunjukkan integritas yang patut dihargai.

    “Beliau telah menunjukkan bahwa pejabat publik yang berani mengakui kekeliruan dan segera memperbaikinya adalah pejabat yang memahami makna akuntabilitas. Itu contoh bahwa tanggung jawab moral adalah fondasi utama etika pejabat negara,” pungkas Sultoni. [asg/kun]

  • Mendorong Transformasi Hijau, HKI Jajaki Model Eco-Industrial Park Tiongkok

    Mendorong Transformasi Hijau, HKI Jajaki Model Eco-Industrial Park Tiongkok

    Surabaya (beritajatim.com) – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengikuti program China–Indonesia Industrial Park Green Development di Beijing dan Tianjin pada 26–30 Oktober 2025.

    Program ini mempertemukan pengambil kebijakan, pengelola kawasan industri, dan lembaga riset dari kedua negara untuk memperkuat kolaborasi menuju industrialisasi hijau dan rendah karbon.

    Kegiatan ini difasilitasi oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Global Environmental Institute (GEI), dengan dukungan Energy Foundation China serta Chinese Academy of Sciences (CAS).

    Program tersebut dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang kebijakan dan praktik terbaik pengembangan eco-industrial park (EIP) yang telah sukses diterapkan di Tiongkok.

    Dalam kesempatan istimewa itu, delegasi Indonesia diikuti oleh perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta HKI. HKI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Didik Prasetiyono.

    Didik mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang dimulai di Research Center for Eco-Environmental Sciences (RCEES), Chinese Academy of Sciences, Beijing. Para peneliti dan pelaku industri berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan energi, air, dan limbah dengan pendekatan berbasis riset dan teknologi.

    “Berbagai inovasi ditampilkan, mulai dari penerapan microgrid untuk energi hijau, sistem manajemen karbon berbasis Internet of Things (IoT), hingga konsep zero-waste industrial park. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Tiongkok berhasil memadukan kebijakan, riset ilmiah, dan teknologi lingkungan secara terpadu untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan,” kata Didik.

    Didik menambahkan, pada sesi kunjungan ke China Center for Information Industry Development (CCID), yang merupakan bagian dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (Ministry of Industry and Information Technology / MIIT), delegasi Indonesia mempelajari peran riset dan data industri dalam perumusan kebijakan nasional.

    CCID, lembaga strategis di bawah MIIT, berperan penting sebagai penggerak riset, analisis data, dan kerja sama internasional yang mendukung kebijakan industri berbasis inovasi.

    “Sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan industrialisasi berbasis pengetahuan di Tiongkok. Pola seperti ini menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat transformasi industri yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi,” ungkap kandidat doktor Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Universitas Airlangga (Unair) ini.

    Sementara itu, puncak kegiatan berlangsung di Tianjin Economic-Technological Development Area (TEDA), salah satu kawasan industri paling sukses di Tiongkok.

    TEDA mengelola lebih dari 40 ribu hektare lahan industri dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024 mencapai sekitar RMB 258,1 miliar atau setara Rp567 triliun.

    Delegasi Indonesia diterima jajaran pimpinan TEDA dan meninjau fasilitas pengolahan air limbah berkapasitas 100.000 meter kubik per hari yang dioperasikan oleh Veolia, perusahaan lingkungan asal Prancis.

    Fasilitas tersebut dioperasikan hanya oleh tiga orang berkat sistem otomasi penuh berbasis sensor dan pemantauan waktu nyata (real-time monitoring) yang mampu menjaga efisiensi energi secara presisi.

    Didik menegaskan pentingnya sinergi riset, kebijakan, dan industri dalam mempercepat transformasi hijau. “Setiap investasi teknologi lingkungan adalah keputusan lintas generasi yang harus dirancang efisien dan adaptif untuk jangka panjang,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengalaman Tiongkok membuktikan bahwa transformasi hijau berhasil bila negara memiliki arah kebijakan yang jelas. Pemerintah Tiongkok menjadi penggerak utama dengan strategi transisi energi yang tegas, riset yang kuat, dan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta.

    Kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta iklim investasi yang kondusif menciptakan kepercayaan dan mempercepat transformasi industri. HKI meyakini, Indonesia dapat mereplikasi arah serupa agar transformasi hijau menjadi gerakan ekonomi nasional yang nyata.

    Kunjungan ini menjadi tonggak penting bagi penguatan ekosistem industri hijau di Indonesia. HKI menilai, kemitraan dengan lembaga-lembaga Tiongkok seperti CAS, CCID-MIIT, dan TEDA dapat menjadi katalis percepatan implementasi Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (KIBL) yang tengah digagas Kementerian Perindustrian.

    Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah menuju Net Zero Emission 2060 dan peta jalan Making Indonesia 4.0. Kawasan industri akan menjadi simpul utama industrialisasi hijau yang berdaya saing global sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (tok/ian)

  • Tingkatkan Efektivitas KDKMP, Pemprov Jatim Gelar Pelatihan untuk Tenaga Pendamping

    Tingkatkan Efektivitas KDKMP, Pemprov Jatim Gelar Pelatihan untuk Tenaga Pendamping

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim menggelar Kick-Off Pelatihan bagi Tenaga Pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jatim. Acara dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (3/11/2025).

    Kegiatan ini bertujuan memaksimalkan peran pendamping dalam mengawal program KDKMP di lapangan.

    ​Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan bahwa para pendamping bertugas mengawal pengurus Koperasi serta Kepala Desa/Kelurahan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai target waktu.

    ​Emil menyoroti tantangan di lapangan, terutama terkait pendataan aset yang harus diselesaikan di bulan November. Pendataan ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat.

    ​”Kalau tidak didukung, susah juga, mereka ketok-ketok pintu Kepala Desa, dan bertanya ‘Pak, data asetmu mana ya’. Meskipun mereka pendamping, kan tidak segampang itu juga. Kami coba, pokoknya kita jangan mikir gampangnya,” kata Wagub Emil, menegaskan bahwa Pemprov Jatim akan memberikan dukungan semaksimal mungkin untuk mengatasi setiap permasalahan.

    ​Kepala Diskop dan UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa, menambahkan bahwa rata-rata tenaga pendamping memiliki latar belakang entrepreneur. Karena itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memberikan ilmu pengelolaan organisasi koperasi yang tepat.

    ​Pemprov Jatim bekerja sama dengan institusi pendidikan seperti Unair, STIESIA, dan Unesa untuk memberikan ilmu organisasi dan manajemen kepada para pendamping.

    ​Endy menjelaskan bahwa inti dari KDKMP adalah pengelolaan yang efisien agar koperasi menarik minat warga untuk bergabung dan membayar simpanan pokok wajib.

    ​”Intinya, bagaimana mengelola ini semua. Sehingga satu warga tertarik untuk menjadi anggota dan mau membayar sumbangan pokok wajib,” pungkasnya. [tok/aje]