Xcloud.id

Institusi: UNAIR

  • Fawait Bawa Tumpeng ke Kantor PKB Jember Ditemani 3 Ketua Partai

    Fawait Bawa Tumpeng ke Kantor PKB Jember Ditemani 3 Ketua Partai

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad ‘Gus’ Fawait, kandidat bupati dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), membawa tumpeng nasi kuning saat mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (1/5/2024).

    Tak hanya itu. Fawait juga datang dengan ditemani tiga ketua partai di Jember, yakni Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Ahmad Halim, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Rio Christiawan, dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Tulus Mardiyono.

    Fawait datang untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon bupati melalui PKB. “Saya orang Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang. Lahir dan tinggal di desa. Lahir dan tinggal di daerah pertanian. Lahir dan tinggal di pesantren. Maka harapan saya pada 2024, izinkan anak petani bisa menjadi bupati Jember. Izinkan santri yang merupakan basis massa PKB juga menjadi bupati Jember,” katanya.

    “Walau Partai Gerindra cukup memiliki sepuluh kursi untuk memberangkatkan calon bupati dan wakil bupati, namun (kedatangan) ini bentuk keinginan kami merangkul semua partai, apalagi PKB,” kata Fawait saat memberikan sambutan.

    Apalagi, lanjut Fawait, ayahnya adalah pengurus PKB pada 1999-2004. “Bahkan saya ikut pertama kali kampanye besar pada 1999, ya kampanye Partai Kebangkitan Bangsa, mendampingi abah saya. Tentu ini merupakan memori yang tidak mungkin saya lupakan. Saya belajar politik pertama kali di Partai Kebangkitan Bangsa,” katanya.

    “PKB merupakan partai yang mempunya cerita tersendiri dalam perjalanan hidup saya, dalam hati saya, sampai saya hari ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terpilih untuk ketiga kalinya,” jelas alumnus Universitas Airlangga Surabaya ini.

    “Hari ini pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah usai. Kita jadi satu dalam cinta. Dan dengan modal cinta ini insyaallah Jember akan lebih baik lagi ke depan,” kata Fawait.

    Soal tumpeng, Ahmad Halim menyebutnya simbol kebersamaan dan kesederhanaan. “Santri biasanya makan bareng di pondok,” katanya. [wir]

  • PKS Undang Bakal Cabup Jember dari Gerindra

    PKS Undang Bakal Cabup Jember dari Gerindra

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengundang bakal calon bupati dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Muhammad Fawait, untuk memaparkan visi dan misinya, Minggu (28/4/2024).

    Fawait hadir di kantor DPD PKS, Jalan Danau Toba, Kecamatan Sumbersari, dengan didampingi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Jember Ahmad Halim dan sejumlah petinggi partai itu. Terlihat dua mantan komisioner Badan Pengawas Pemilu Jember, Abdullah Waid dan Andika A. Firmansyah juga hadir mendampingi Fawait.

    Paparan berlangsung kurang lebih satu jam. Usai acara, Fawait menjelaskan, kehadirannya adalah untuk memenuhi undangan PKS dan meminta dukungan dalam pemilihan kepala daerah Jember tahun ini.

    “Belum pernah ada bupati Jember yang seorang pemuda, anak petani, santri, aktivis, dan juga kader partai politik. Saya juga tiga kali berkompetisi dalam pemilu DPRD Jawa Timur pada 2014, 2019, dan 2024,” kata alumnus Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Fawait menyatakan mendapat mandat dari Gerindra untuk memperbaiki kondisi Jember. “Kita tahu hari ini jumlah kemiskinan di Jember terbanyak kedua di Jawa Timur. Angka pengangguran kita lebih tinggi daripada di Kabupaten Lumajang. Masalah stunting akibat kemiskinan tertinggi pertama. Angka kematian ibu dan angka kematian anak, kelangkaan pupuk, harga beras beras padahal kita lumbung pangan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPD PKS Jember Sudiyanto mengatakan, anak-anak yang tumbuh pada masa Reformasi sekarang tumbuh memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini. “Maka PKS membuka peluang besar bagi generasi milenial untuk memimpin negeri ini,” katanya.

    PKS mengundang empat kandidat bupati Jember untuk pilkada tahun ini. Setelah pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nanang Handono Prasetyo dan mantan bupati Faida memaparkan visi dan misi, Sabtu (27/4/2024), giliran Fawait dan kandidat petahana Hendy Siswanto yang hadir untuk melakukan hal yang sama kemarin. [wir]

  • Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah memberi jawaban atas pertanyaan wartawan terkait pendapat dari Dr Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, tentang pilihan sikap dan arah politik PDI Perjuangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Khususnya, terkait dengan pentingnya keseimbangan politik, dan atau kebersamaan politik bersama pemerintah ke depan, menghadapi tantangan global yang makin tidak menentu.

    “Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Prof Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri. Ini karena kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan, beliau tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP Partai dan lintas tokoh,” kata Said, Jumat (26/4/2024)

    [irp]

    “Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan ke depan. Terkait agenda internal, kami, PDI Perjuangan yang perlu ditingkatkan, antara lain peningkatan kualitas kader PDI Perjuangan di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantabkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader,” imbuhnya.

    Adapun agenda eksternal lebih banyak lagi langkah langkah yang diperlukan, antara lain:

    1. Mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029, agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas. Evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam Sikap Politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024.

    2. Praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDI Perjuangan yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian  bisa menghadapi keadaan ini. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern,  meletakkan kaderisasi sebagai merit politik

    3. Kebersamaan, atau gotong royong seperti yang ditegaskan oleh Dr Airlangga Pribadi adalah cerminan jiwa bangsa. Dengan gotong royong, kita bisa melalui pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi lebih kuat. Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa.

    4. Mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu. Sehingga, pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan. Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu, kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas. [tok/aje]

  • Prabowo Dinilai Punya PR Pengesahan RUU Perampasan dan BLBI

    Prabowo Dinilai Punya PR Pengesahan RUU Perampasan dan BLBI

    Surabaya (beritajatim.com)– Pengamat hukum Dr. (Cand.) Hardjuno Wiwoho menyatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi pekerjaan rumah (PR) penting bagi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Selain program makan siang gratis, kata dia, dua PR besar yang masuk dalam program 100 hari pemerintahanya adalah pengesahan RUU Perampasan Asset menjadi UU dan penuntasan mega skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    “Saya kira, urgensi maupun semangat disahkannya RUU Perampasan Aset adalah bisa menumpas korupsi,” ujar Hardjuno, Jumat (26/4/2024).

    Menurutnya, RUU ini menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi dan dapat digunakan untuk mendanai program pemerintah, termasuk program makan siang gratis yang dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Hardjuno menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset memungkinkan perampasan aset pejabat negara dari pendapatan yang tidak wajar dan tidak dapat dibuktikan diperoleh secara sah.

    “Perampasan aset melalui RUU ini tidak memerlukan adanya bukti kesalahan dari pelaku kejahatan yang sulit dibuktikan dalam sidang pengadilan, sementara kerugian negara secara nyata yang telah terjadi,” jelasnya.

    Namun Hardjuno mengaku pengesahan RUU ini tidak mudah. Menurut dia, tarik ulur pengesahan RUU perampasan aset ini sangat kuat. Apalagi, banyak tangan politik yang bermain.

    “Mestinya semua komponen bangsa dan seluruh rakyat Indonesia mengawasi pembahasan RUU ini,” ujarnya.

    Hardjuno menambahkan, RUU ini juga dapat menjadi alat untuk menyelesaikan kasus BLBI yang masih menjadi kotak pandora yang belum terungkap secara terang benderang.

    “Kita berharap, pemerintahan baru ini bekerja maksimal mengejar para obligor dan debitur untuk menyelesaikan utangnya kepada negara,” ujar Mahasiswa Program Doktor Program Studi Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya ini.

    “Pemerintah mesti lebih tegas, tidak pandang bulu. Kalau asset pengemplang BLBI ini disita, saya kira bisa mempertebal APBN kita. Sehingga program apapun jenisnya bisa dieksekusi,” tambah dia.

    Hardjuno menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset harus segera dilakukan agar tidak ada kelompok tertentu yang memanfaatkannya sebagai gimik politik.

    “Mari semua anak bangsa, sama-sama mengawal seberapa serius mereka mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Karena dari situ menjadi alat ukur keseriusan memberantas korupsi,” pungkas dia. [asg/but]

  • Vinanda Penuhi Undangan Partai Demokrat Ikuti Penjaringan Bacawalkot Kediri

    Vinanda Penuhi Undangan Partai Demokrat Ikuti Penjaringan Bacawalkot Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Langkah Vinanda Prameswati dalam maju Pilihan Wali Kota (Pilwali) Kediri tampaknya berjalan mulus. Setelah Partai Golkar, Ketua Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN) itu dapat dipastikan memperoleh dukungan dari Partai Demokrat.

    Hari ini, lulusan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga itu memenuhi undangan DPC Partai Demokrat Kota Kediri untuk mengikuti penjaringan sebagai calon Wali Kota dan calon wakil Wali Kota Kediri 2024. Bersama tim, Vinanda menyerahkan berkas pendaftaran.

    Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri Ashari mengatakan, penjaringan ini hanya sebatas formalitas belaka sebagaimana petunjuk DPP Partai Demokrat tentang ketentuan Pilkada 2024. Tetapi, Partai Demokrat sudah hampir pasti bersama Mbak Vinanda di Pilwali Kediri 2024.

    “Mulai dari ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Bahkan, melalui perwakilan keluarga sudah bertemu langsung dengan Ketum Mas AHY. Sehingga hampir pasti Partai Demokrat Kota Kediri akan bersama Mbak Vinanda untuk Pilkada 2024,” tegas Ashari di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Kediri, pada Kamis (25/4/2024).

    Masih kata pria yang akrab disapa pak Raden ini, tahapan penjaringan sebagai pintu masuk bagi siapapun bakal calon. Mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat. Tetapi, dengan segala kapasitasnya, Mbak Vinanda sudah intens komunikasi dengan petinggi partai berlambang Bintang Mercy tersebut.

    “Yang saya sampaikan tadi. Mbak Vinanda dengan segala kapasitasnya sudah melambung tinggi sampai pimpinan kami di pusat. Sehingga mohon maaf, bukannya kami menutup diri dari lainnya. Kalau ada yang mendaftar ke Partai Demokrat, kelihatannya kesempatan bagi mereka sangat kecil,” tegas anggota DPRD Kota Kediri ini.

    Pilwali Kediri 2024, diakui penghobi motor trail ini, menjadi momentum yang sangat baik dan ditunggu-tunggu oleh Partai Demokrat yang berhadap adanya perubahan di Kota Kediri. Dia menilai ada semangat bersama untuk menjadikan Kota Kediri lebih maju.

    “Kami butuh sosok calon pemimpin atau calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kemampuan di bidang itu. Allah mempertemukan kami dengan Mbak Vinanda dengan keluarganya dan akhirnya berkomunikasi bertekad untuk bersama-sama 2024-2029 memimpin Kota Kediri,” tandasnya.

    Kehadiran Vinanda di Kantor DPC Partai Demokrat, akui Ashari bukan kali pertama ini saja. Sebelumnya, warga Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri itu juga datang bersama para Relawan Suket Teki Nusantara untuk bersilaturahmi.

    Jika Vinanda dapat dukungan Partai Demokrat dengan jumlah dua kursi DPRD Kota Kediri, maka dirinya sudah bisa memenuhi syarat untuk maju Bacawalkot Kediri. Sebab, Partai Golkar memiliki 5 kursi dan syarat bacalon maju dari jalur partai politik harus mengantongi sedikitnya 6 kursi dari partai pengusung.

    Di tempat yang sama Vinanda Prameswati menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan sekaligus dukungan dari Partai Demokrat. “Dukungan dan visi misi Partai Demokrat sangat bagus. Tentunya kita bisa bersama-sama mewujudkan Kediri maju,” tuturnya.

    Perlu untuk diketahui, malam sebelumnya Vinanda sowan ke rumah Ketua PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil. Dia minta doa dan restu kepada tokoh agama ternama yang akrab disapa Gus Ab itu untuk maju dalam Pilwali Kediri.

    Menurut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Kediri itu, Vinanda adalah sosok orang Jawa yang ‘njawani’. Gus Ab menilai perempuan pegiat sosial tersebut memiliki karakter sebagai warga Kediri yang bisa membawa nama baik daerahnya.

    “Keinginan seseorang, siapapun itu, kalau ada usaha ikhtiar lahir dan batin. Semuanya saja, niat itu akan dikabulkan,” tutur Gus Ab memberi nasehat. [nm/ian]

  • Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo memberikan analisanya terkait peta politik ke depan pasca Pemilu 2024.

    Suko melihat adanya perubahan peta politik usai gelaran pemilu pada 14 Februari 2024 lalu. Menurutnya, penetapan presiden dan wakilnya menyisakan persoalan sikap politik pendukung pasangan calon (paslon).

    “Tampaknya PDIP ke depan bakal mengambil peran di luar kabinet. Indikasi ini terlihat dari sikap PDIP yang masih akan persoalkan Pemilu 2024 lewat jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Suko, Kamis (25/4/2024).

    Situasi berbeda justru tampak dari kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Pendukung paslon nomor urut 01 ini terlihat lebih kompromi. Hal itu bisa dilihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Joko Widodo.

    “Tampak lebih kompromi, terlihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Demikian juga sinyal nyata terlihat dari kunjungan Prabowo ke kantor PKB. Bisa jadi PKB bakal masuk kabinet,” ungkap Suko.

    Suko mengatakan bahwa tindakan komunikasi politik yang dilakukan oleh Prabowo ataupun Jokowi ke sejumlah tokoh dapat dijadikan patokan melihat kemungkinan peta politik ke depan.

    Sedangkan PDIP sendiri, lanjut Suko, tampak konsisten dengan sikap yang cenderung akan berbeda dan memilih berada di luar pemerintahan. “Peta ini sangat berbeda dengan peta politik, khususnya di DPR RI dengan peta tahun 2019-2024,” katanya.

    Meski demikian, hal yang perlu digarisbawahi adalah selama ini Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan histori yang bagus. Sehingga, bisa jadi peta tersebut perlahan berubah.

    Suko membeberkan, apapun kemungkinan sikap-sikap dari kandidat Pilpres 2024 yakni Cak Imin bakal bergabung dengan kabinet Prabowo, dan Anies lebih memilih gerakan perubahan.

    Sedangkan Mahfud MD bakal kembali kepada aktivitas kampus. Dan Ganjar Pranowo akan terus berjuang melalui jalur politik yang berseberangan, jika itu merujuk pada sikap Megawati yang masih belum terima dengan hasil Pilpres 2024. [ipl/ted]

  • Pemkab Sidoarjo Beri Pelatihan Budidaya Bebek Pedaging Peking Kepada Gapoktan

    Pemkab Sidoarjo Beri Pelatihan Budidaya Bebek Pedaging Peking Kepada Gapoktan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Puluhan anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sekar Jaya Desa Simogirang Prambon mendapatkan pelatihan budidaya bebek pedaging jenis peking oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo di balai desa setempat, Selasa (23/04/2024) kemarin.

    Sebanyak 30 orang anggota gapoktan juga mendapatkan 100 bibit bebek peking gratis sekaligus pakannya. Pelatihan itu menghadirkan narasumber dari Unair Surabaya Dr. Drh. Emy Kostanti Sabdoningrum, M.Kes. Selain itu juga dihadirkan langsung peternak bebek asal Mojosari Mojokerto Lukman untuk membagikan ilmunya.

    Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Eni Rustianingsih mengatakan kegiatan pelatihan ini untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dari beternak bebek pedaging. Sektor peternakan merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat. Namun ia melihat sektor peternakan saat ini belum cukup mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Menurutnya hal itu disebabkan minimnya pengetahuan untuk menjadi seorang peternak. Sehingga pengelolaan peternakan tidak dapat berjalan baik. “Melalui pelatihan ini diharapkan mampu menambah income keluarga dengan beternak bebek pedaging dan juga mampu mencukupi konsumsi protein hewani anggota keluarga,” ucapnya di sela-sela acara.

    Eni Rustianingsi menambahkan salah satu usaha peternakan yang cukup menjanjikan saat ini adalah budidaya bebek pedaging jenis peking. “Harga bebek pedaging saat ini cukup tinggi di pasaran. Permintaannya pun juga cukup tinggi,” tukasnya.

    Oleh karenanya, ia berharap pelatihan budidaya bebek pedaging jenis peking kali ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Peserta pelatihan diharapkan dapat mempraktekkannya langsung usai menerima pelatihan. Dengan begitu peningkatan penghasilan masyarakat dari sektor peternakan dapat langsung dirasakan masyarakat.

    “Jenis bebek pedaging yang saat ini cukup banyak digemari yakni jenis bebek peking dan bebek hibrida. Kedua bebek ini cukup banyak diminati di kalangan masyarakat karena memiliki keunggulan pertumbuhan dagingnya,” urai Eni.

    Eni Rustianingsih melihat perawatan dan cara ternak bebek pedaging hibrida dengan bebek peking sama saja. Masa panennya sekitar 40 hingga 45 hari. Jangka waktu panen tersebut sangat cocok untuk peternak pemula.

    “Kami berharap bibit bebek pedaging yang diterima dapat dipelihara dengan baik, dan diharapkan bisa berkembang menjadi usaha tambahan yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mencukupi kebutuhan konsumsi protein hewani keluarga,” harapnya.

    Sementara itu Susilo salah satu peserta pelatihan tampak sumringah mengikuti pelatihan tersebut. Menurutnya fasilitas pelatihan budidaya bebek semacam ini sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti dirinya.

    Apalagi sambung Susilo, Pemkab Sidoarjo memfasilitasinya juga dengan memberikan gratis bibit bebek peking yang akan diternak. Ditambah lagi pakan gratis yang juga diberikan. “Alhamdulillah, Desa Simogirang kebetulan mendapatkan bantuan anakan bebek Peking gratis kepada 30 orang, ada 100 ekor anakan bebek peking di tambah 30 kilo pakan konsentrat yang diberikan kepada masing-masing peserta pelatihan,” ujarnya.

    Susilo mengatakan dirinya akan berupaya menjadi peternak pemula bebek pedaging yang sukses dari ilmu yang telah diterimanya. Setelah itu ia akan berusaha untuk mengembangkan budidaya bebek seperti ini. Dengan begitu budidaya bebek pedaging oleh peternak Sidoarjo dapat terus berkelanjutan dan mampu meningkatkan perekonomian warga Sidoarjo.

    “Kami penerima bantuan ini berterima kasih kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo dan juga kepada Desa Simogirang karena bukan hanya bantuan yang diberikan tetapi kita juga diberi pelatihan budidaya bebek mulai cara merawat anakan bebek kecil sampai menjadi bebek pedaging untuk bisa kita jual nantinya,” ungkapnya. (isa/kun)

  • AMIN Hadiri Penetapan Presiden dan Wapres, Pengamat Unair: Legowo

    AMIN Hadiri Penetapan Presiden dan Wapres, Pengamat Unair: Legowo

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, pada Rabu (24/4/2024).

    Agenda tersebut juga dihadiri oleh pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Keduanya tiba di lokasi sekitar pukul 10.03 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan jas.

    Kedatangan AMIN turut mengundang pertanyaan apakah keduanya sudah menerima terpilihnya Prabowo-Gibran, atau ada upaya membangun citra positif sebagai tokoh yang legowo mengakui kekalahannya di Pilpres 2024 ?

    Menanggapi itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Suko Widodo mengatakan, secara hukum ketatanegaraan pasangan AMIN menerima. Namun, keduanya juga memiliki ikhtiar membangun citra positif.

    “Jadi, bisa mengambil dua sisi, satu positif di mata lawan dan di sisi lain juga membangun citra positif kepada pendukungnya,” ujar Suko, Rabu (24/4/2024).

    Menurutnya, kalimat yang disampaikan oleh Cak Imin terkait ‘perjuangan belum usai’ dinilai sebagai ungkapan agar para pendukungnya menerima hasil dari kontestasi pemilu tersebut.

    “Kalimat bahwa perjuangan belum usai yang disampaikan Cak Imin sebagai retoris menjaga emosi pendukungnya,” kata dia.

    Berbeda dengan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya tak menghadiri agenda penetapan capres-cawapres terpilih tersebut. Suko menilai bahwa masih ada kekecewaan dengan hasil Pilpres 2024.

    “Sikap mereka tidak lepas dari sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega. kita tahu bahwa Bu Mega tampak masih kecewa dengan proses dan hasil pemilu,” ucap Suko.

    Sebagai informasi, KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Penetapan itu dibacakan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta Pusat.

    Penetapan tersebut dituangkan dalam berita acara nomor 252/PL.01.9-BA-05/2024 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu Tahun 2024. [ipl/beq]

  • Guru Besar Unair: Soal Sengketa Pilpres, Sikap Kenegarawanan Jadi Taruhan

    Guru Besar Unair: Soal Sengketa Pilpres, Sikap Kenegarawanan Jadi Taruhan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sengketa dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 bakal diputus Mahkmah Konstitusi (MK), Senin 22 April 2024. Hal ini menjadi ujian dan pertaruhan sikap kenegarawanan para hakim MK dalam mengadili sengketa itu.

    Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Hotman Siahaan menilai, sikap kenegarawanan ini sangat penting dalam menyikapi putusan sengketa Pilpres 2024 di MK. Utamanya, para hakim MK dituntut publik bisa menyelamatkan sistem demokrasi di Indonesia.

    “Proses persidangan sudah dilalui dengan prosedur yang berjalan baik. Saksi-saksi sudah didatangkan. Tinggal sekarang bagaimana sikap para hakim MK. Sikap kenegarawanan sangat dibutuhkan dalam memutus perkara ini,” ujar Hotman.

    Sikap kenegarawanan, kata Hotman, juga dituntut dari berbagai pihak terutama para pemimpin bangsa dan warga masyarakat. Terlebih, para pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Sikap ini sangat dibutuhkan dan akan menyelamatkan Indonesia dari gangguan stabilitas keamanan.

    “Sikap kenegarawanan tidak hanya untuk para hakim MK, tetapi juga para capres-cawapres yang menggugat dan tergugat, serta masyarakat yang menjadi pendukung para capres. Percuma jika hanya para capres-cawapres  yang memiliki sikap kenegarawanan, tetapi rakyatnya tidak. Karena bisa mengganggu stabilitas nasional,” ungkapnya.

    Bagi Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unair ini, dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024 yang menjadi pertaruhan nasib demokrasi Indonesia. Sebab keputusan hakim MK bisa membuat berhenti sistem demokrasi Indonesia; atau sebaliknya, berjalan dengan baik ke depannya.

    “Jadi sikap kenegarawanan para hakim MK sangat dibutuhkan. Sebab hasil putusan MK tidak hanya untuk pemilu saat ini saja, tetapi juga berlaku untuk sistem pemilu di masa yang akan datang. Ini sebenarnya yang harus dijaga,” tegasnya.

    Prof Hotman kembali menegaskan, jika palu hakim MK sudah ketok, semua harus menaati. Apalagi keputusan hakim tentu tidak bisa membahagiakan banyak orang. Makanya dibutuhkan sikap kenegarawanan untuk legowo menerimanya.

    “Putusan hakim MK ini yang paling tinggi. Sudah final dan mengikat. Jadi semua orang harus legowo. Mulai dari capres-cawapres dan pendukungnya. Kalau tidak, stabilitas bisa terganggu. Apalagi putusan MK nanti kalau tidak ditolak ya diterima dengan pemberian catatan-catatan. Kita tunggu. Semua pihak harus mengedepankan sikap kenegarawannnya masing-masing,” pungkasnya.[asg]

  • Pengamat Unair: Putusan PHPU Harus Penuhi Rasa Keadilan Publik

    Pengamat Unair: Putusan PHPU Harus Penuhi Rasa Keadilan Publik

    Surabaya (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menyampaikan putusan PHPU terkait sidang sengketa hasil Pilpres 2024 awal pekan depan, tepatnya pada Senin, 22 April 2024 besok.

    Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi Kusman menyebut, putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 oleh MK harus memenuhi rasa keadilan publik.

    “Saya berharap hakim MK mengambil keputusan atas dasar keadilan hukum dan fakta hukum, serta bukti-bukti yang tampil dalam persidangan, sehingga memenuhi rasa keadilan publik,” kata Airlangga, Minggu (21/4/2024).

    Jika benar ada intervensi aparat dan politisasi bantuan sosial saat Pilpres 2024 sesuai bukti dan fakta hukum, kata Airlangga, maka telah terjadi pelanggaran berat yang bertentangan dengan landasan etika bernegara.

    Selain itu, lanjut Airlangga, hal tersebut juga melanggar sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’.

    “Tekanannya bagaimana rakyat dalam dimensi kerakyatan bisa menghasilkan hikmah kebijaksanaan? Hal itu terjadi apabila dalam suara republikanisme, jika suara rakyat tidak dibelenggu dominasi oleh kuasa material dan kuasa politik,” ujarnya.

    Ia menambahkan, jika hal ini bisa dilakukan dengan baik, ini merupakan kemerdekaan bebas dari dominasi. Hanya dengan itu suara rakyat akan menghasilkan, oleh bahasa para pendiri bangsa disebut hikmah kebijaksanaan.

    “Politisasi bansos maupun intervensi aparat adalah bentuk dominasi material, dan dominasi politik yang menghalangi rakyat untuk menghasilkan terpimpin oleh hikmah kebijaksanaan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, gugatan PHPU yang dilayangkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah memasuki babak terakhir. MK akan menyampaikan putusannya besok.

    Sementara berdasarkan hasil penetapan KPU RI, pasangan Prabowo-Gibran meraih total 96.214.691 suara. Sedangkan Anies-Muhaimin memperoleh 40.971.906 suara, kemudian Ganjar-Mahfud 27.040.878 suara. Pasangan Prabowo-Gibran pun ditetapkan KPU RI sebagai pemenang. [ipl/aje]