Xcloud.id

Institusi: UNAIR

  • Rocky Gerung Ajak Pemuda Surabaya Pilih Pemimpin dengan Nalar Kritis

    Rocky Gerung Ajak Pemuda Surabaya Pilih Pemimpin dengan Nalar Kritis

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat politik Rocky Gerung mengajak pemuda Surabaya memilih pemimpin dengan nalar kritis. Rocky secara tegas meminta generasi muda tidak asal memilih calon Gubernur Jawa Timur, terutama yang didukung Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Rocky mengungkapkan bahwa pemimpin ideal harus memenuhi kriteria etikabilitas dan intelektualitas sebelum diuji oleh elektabilitas. “Nalar kritis dimaksudkan untuk diuji dan diuji,” ujar Rocky salam diskusi bertajuk “Mengasah Nalar Kritis Anak Muda di Era Disrupsi Informasi” yang digelar di Bento Kopi Surabaya, Sabtu (23/11/2024).

    Dia menekankan bahwa etikabilitas mencakup pemahaman mendalam seorang pemimpin terhadap kondisi rakyatnya serta rekam jejak bersih tanpa keterlibatan kasus korupsi. “Kalau dia lolos itu (etikabilitas dan intelektualitas), barulah kita ijinkan dia untuk diuji oleh elektabilitas,” tegasnya.

    Rocky juga menyampaikan kritik keras terhadap kandidat yang mendapat dukungan dari Jokowi, yang menurutnya hanya memperkuat politik dinasti dan memanfaatkan kekuasaan. Dia berharap anak muda dapat menggunakan akal sehat untuk tidak memilih pemimpin yang sekadar menjadi alat politik.

    “Saya mau menghalangi kandidat-kandidat yang menebeng pada kekuasaan dan menggunakan fasilitas kekuasaan,” katanya.

    Diskusi ini turut menghadirkan dosen FISIP Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, sebagai panelis. Airlangga menekankan pentingnya menilai rekam jejak calon pemimpin, termasuk keberhasilannya dalam mengelola persoalan masyarakat sebelumnya.

    “Apakah orang yang kita pilih itu bersih, tahu persoalan atau tidak, dan memiliki jejak langkah yang menunjukkan keberhasilan dalam memimpin,” ujar Airlangga.

    Dia mengingatkan bahwa memilih pemimpin tidak hanya soal menggunakan hak pilih, tetapi juga berpikir matang sebelum menentukan pilihan. “Jadi memilih itu bukan hanya menggunakan hak, tapi menggunakan pikiran kita terlebih dahulu,” tambahnya.

    Ketua Komunitas Pemuda Lingkar Kritis, Raden Arkan, mengapresiasi antusiasme peserta dalam diskusi ini, yang dihadiri oleh sekitar 400 mahasiswa. “Alhamdulillah, meskipun acara dapat dikatakan cukup mendadak, namun mendapat respon positif dari masyarakat,” ungkap Raden Arkan.

    Ia berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran pemuda dalam menyaring informasi dan mengasah nalar kritis, terutama di era digital yang penuh dengan manipulasi opini. “Harapannya, masyarakat, khususnya pemuda, dapat lebih kritis dalam mengelola informasi,” tutupnya. [asg/suf]

  • 5000 Warga Kediri Tumplek Blek di Kampanye Akbar Vinanda-Gus Qowim Bareng God Bless

    5000 Warga Kediri Tumplek Blek di Kampanye Akbar Vinanda-Gus Qowim Bareng God Bless

    Kediri (beritajatim.com) – Kampanye Akbar pasangan Vinanda Prameswati – KH Qhowimmudin Toha di Lapangan Gajah Mada, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, pada Sabtu 23 November 2024 pecah. 5000an warga larut dalam lantunan lagu-lagu band rock legendaris God Bless, yang ikut memeriahkan acara tersebut.

    Mbak Vinanda – Gus Qowim, bahkan turut melantunkan lagu Rumah Kita, yang menjadi penutup rangkaian Kampanye Akbar bertajuk ‘Satu Untuk Semua, Semua Untuk Satu’ itu. Diikuti 21 anggota DPRD Kota Kediri dari partai pengusung dan tim pemenangan pasangan calon wali kota dan Wakil Wali Kota Kediri nomor urut 1 tersebut.

    Sebelumnya, melalui pidatonya yang penuh semangat, Mbak Vinanda mengajak para pendukungnya yang hadir untuk menyatukan tekad demi Kota Kediri yang lebih maju.

    “Hari ini adalah hari istimewa bagi kita semua dimana kita semua berkumpul di lapangan Gajah Mada, dengan satu semangat, satu tujuan untuk menyatukan kekuatan kita demi masa depan Kota Kediri yang lebih baik lagi,” kata Mbak Vinanda mengawali pidatonya.

    Menurut Ketua Harian Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN) tersebut, Kota Kediri adalah kota yang kaya dengan potensi masyarakatnya yang luar biasa. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan. Kesenjangan juga sangat terasa di Kota Tahu ini.

    “Saudara-saudara sekalian, Kota Kediri ini kota yang kaya, kaya akan sejarah, budaya, potensi manusia yang luar biasa. Namun, banyak sekali rakyat kita yang masih mengalami kesulitan. Bahkan, banyak juga rakyat yang masih mengalami kesenjangan, saatnya sekarang ada perubahan,” tegas Mbak Vinanda.

    “Perubahan tidak akan ada dengan sendirinya, perubahan akan ada apabila kita semua berdiri, bersuara dan bergerak. Kita adalah kekuatan sejati dari kota ini sehingga kita semua harus bersatu,” ajaknya.

    5000 Warga Kediri Tumplek Blek di Kampanye Akbar Vinanda – Gus Qowim Bareng God Bless

    Lulusan Magister Kenotariatan Unair Surabaya itu pun tak lupa mengajak masyarakat untuk memilihnya bersama Gus Qowim.

    Banyak cita-cita yang akan mereka wujudkan demi kemajuan Kota Kediri. Di antaranya soal pendidikan yang merata dan berkualitas, kesehatan yang terjangkau dan pekerjaan yang adil dan merata.

    “Saudara-saudara yang saya banggakan, apa yang harus kita perjuangkan? Kita ingin pendidikan merata dan berkualitas, kita ingin kesehatan yang merata dan terjangkau, kita ingin pekerjaan yang layak dan adil. Kita juga ingin pemerintahan yang bersih, jujur, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,” terang Mbak Vinanda.

    “Maka dari itu kita wujudukan perubahan itu bersama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi,” imbuhnya.

    Dia pun mengucapkan terimakasih, kepada seluruh pendukungnya. Dia yakin bersama mereka akan mampu mewujudkan Kota Kediri yang lebih Mapan. “Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pendukung yang selalu mendukung langkah kami dengan tujuan yang sama menciptakan Kota Kediri yang lebih baik lagi, maju lagi dari segala segi kehidupan,” ucapnya.

    “Semoga semua langkah kita selalu dibimbing Allah SWT semoga Kota Kediri semakin mapan. Saya berdiri disini sebagai seseorang yang tidak sempurna, tapi saya berdiri disini sebagai salah satu dari kalian semua,” tutup Mbak Vinanda diikuti tepuk tangan pendukungnya.

    Untuk diketahui, Kampanye Akbar Vinanda – Gus Qowim, juga diisi dengan ragam acara lain, di antaranya Fun Run yang diikuti ribuan warga, penampilan kesenian jaranan dan sejumlah grup band lokal Kota Kediri serta aneka kuliner yang melibatkan pelaku UMKM. [nm/kun]

  • Kampanye Akbar Vinanda-Gus Qowim Bareng God Bless di Kediri Berlangsung Meriah

    Kampanye Akbar Vinanda-Gus Qowim Bareng God Bless di Kediri Berlangsung Meriah

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Melia Luthfi

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Kampanye Akbar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati-KH Qowimmudin Toha (Vinanda-Gus Qowim) di Lapangan Gajah Mada, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Sabtu (23/11/2024) berlangsung meriah.

    Ribuan warga larut dalam lantunan lagu-lagu band rock legendaris God Bless, yang ikut memeriahkan acara tersebut.

    Vinanda dan Gus Qowim bahkan turut melantunkan lagu “Rumah Kita,” yang menjadi penutup rangkaian kampanye akbar bertajuk ‘Satu Untuk Semua, Semua Untuk Satu’ itu.

    Acara juga diikuti 21 anggota DPRD Kota Kediri dari partai pengusung dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri nomor urut 1 tersebut.

    Sebelumnya, melalui pidatonya yang penuh semangat, Vinanda mengajak para pendukungnya yang hadir untuk menyatukan tekad demi Kota Kediri yang lebih maju.

    “Hari ini adalah hari istimewa bagi kita semua, di mana kita semua berkumpul di Lapangan Gajah Mada, dengan satu semangat, satu tujuan untuk menyatukan kekuatan kita demi masa depan Kota Kediri yang lebih baik lagi,” kata Vinanda mengawali pidatonya.

    Menurut Ketua Harian Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN) tersebut, Kota Kediri adalah kota yang kaya dengan potensi masyarakatnya yang luar biasa.

    Sayangnya, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan.

    Kesenjangan juga sangat terasa di Kota Tahu ini.

    “Saudara-saudara sekalian, Kota Kediri ini kota yang kaya, kaya akan sejarah, budaya, potensi manusia yang luar biasa. Namun, banyak sekali rakyat kita yang masih mengalami kesulitan. Bahkan, banyak juga rakyat yang masih mengalami kesenjangan, saatnya sekarang ada perubahan,” tegas Vinanda.

    “Perubahan tidak akan ada dengan sendirinya, perubahan akan ada apabila kita semua berdiri, bersuara dan bergerak. Kita adalah kekuatan sejati dari kota ini, sehingga kita semua harus bersatu,” ajaknya.

    Lulusan Magister Kenotariatan Unair Surabaya itu pun tak lupa mengajak masyarakat untuk memilihnya bersama Gus Qowim di Pilkada Kediri 2024.

    Banyak cita-cita yang akan mereka wujudkan demi kemajuan Kota Kediri. Di antaranya soal pendidikan yang merata dan berkualitas, kesehatan yang terjangkau dan pekerjaan yang adil dan merata.

    “Saudara-saudara yang saya banggakan, apa yang harus kita perjuangkan? Kita ingin pendidikan merata dan berkualitas, kita ingin kesehatan yang merata dan terjangkau, kita ingin pekerjaan yang layak dan adil. Kita juga ingin pemerintahan yang bersih, jujur, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,” terang Vinanda.

    “Maka dari itu, kita wujudukan perubahan itu bersama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi,” imbuhnya.

    Dia pun mengucapkan terima kasih, kepada seluruh pendukungnya.

    Dia yakin bersama mereka akan mampu mewujudkan Kota Kediri yang lebih mapan.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung yang selalu mendukung langkah kami dengan tujuan yang sama menciptakan Kota Kediri yang lebih baik lagi, maju lagi dari segala segi kehidupan,” ucapnya.

    “Semoga semua langkah kita selalu dibimbing Allah SWT, semoga Kota Kediri semakin mapan. Saya berdiri di sini sebagai seseorang yang tidak sempurna, tapi saya berdiri di sini sebagai salah satu dari kalian semua,” tutup Vinanda diikuti tepuk tangan pendukungnya.

    Untuk diketahui, Kampanye Akbar Vinanda-Gus Qowim, juga diisi dengan ragam acara lain, di antaranya Fun Run yang diikuti ribuan warga, penampilan kesenian jaranan dan sejumlah grup band lokal Kota Kediri, serta aneka kuliner yang melibatkan pelaku UMKM.

  • Akhiri Kampanye, Eri Cahyadi Ajak Masyarakat Lanjutkan Kolaborasi Bangun Surabaya

    Akhiri Kampanye, Eri Cahyadi Ajak Masyarakat Lanjutkan Kolaborasi Bangun Surabaya

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Calon Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengajak masyarakat Kota Surabaya untuk bersama-sama melanjutkan membangun Surabaya.

    Menurutnya, keberhasilan Kota Pahlawan dalam berbagai bidang juga hasil dari kontribusi warganya.

    Hal ini disampaikan Calon Wali Kota Surabaya nomor urut 1 tersebut, memasuki hari terakhir masa kampanye Pilkada Surabaya 2024, Sabtu (23/11/2024).

    Menurutnya, semangat membangun Surabaya dengan bergotong royong itulah yang terus ia gelorakan.

    Tak hanya saat kampanye, namun juga sejak ia mulai menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 2021 lalu.

    Tak heran, kesamaan paham antara rakyat dan pemimpinnya tersebut, yang menurut Cak Eri, sapaan Eri Cahyadi, menjadi bekal membangun kota.

    ”Kami selama menjadi wali kota, setiap hari juga bertemu dengan masyarakat. Insyaallah warga Surabaya tahu soal program-program kita sudah sejak lama,” kata Cak Eri ketika dikonfirmasi di sela kegiatannya.

    Capaian-capaian yang sudah baik tersebut layak dilanjutkan menuju Surabaya menjadi kota dunia.

    “Prinsipnya, kami ingin membangun Surabaya dengan kebersamaan. Inilah ciri khas Surabaya yang membuat saya bangga,” kata pria asli Surabaya ini.

    Dia menegaskan, kemajuan Surabaya yang dicapai bukan sekadar peran wali kota semata.

    Pemerintah bersama rakyatnya membangun sumber daya, infrastruktur, serta berbagai aspek lainnya secara bersama.

    “Semuanya ikut bergerak. Tidak bisa kita bergerak sendiri, tidak bisa kita menjadi Superman. Sehingga, akhirnya membangun Surabaya ini butuh kerja sama. Surabaya bisa karena bersama-sama. Inilah yang membuat kita bangga,” tegas peraih gelar Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.

    Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono optimistis masyarakat memahami berbagai program pasangan yang mereka usung tersebut.

    Selama masa kampanye, kader PDIP juga telah turun dari kampung ke kampung untuk melaksanakan kampanye dari rumah ke rumah (door to door).

    “Kami terus berupaya meningkatkan partisipasi publik. Pasukan darat kami telah melakukan metode kampanye dengan door to door, berangkat dari kampung ke kampung, serta mengefektifkan berbagai metode kampanye lainnya untuk mensosialisasikan program Mas Eri dan Cak Armuji,” kata Adi saat dikonfirmasi terpisah.

    Partai pengusung lainnya pun demikian.

    Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni optimistis pasangan tunggal yang mereka usung tersebut bisa meraih kemenangan tebal di pilkada.

    “Mas Eri dan Cak Armuji telah menjelaskan secara gamblang soal Surabaya akan dibawa kemana,” kata Fatoni saat dikonfirmasi terpisah.

    Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya ini, berbagai keberhasilan program Pemkot Surabaya selama ini layak dilanjutkan.

    “Bagaimanapun juga, Surabaya butuh keberlanjutan pembangunan,” kata Fathoni.

    “Surabaya bisa menjadi pintu gerbang bagi IKN (Ibu Kota Nusantara). Itu hanya bisa diwujudkan oleh pasangan calon yang memiliki visi dan misi. Saat ini, calon tersebut adalah Eri-Armuji. Menurut kami, semakin mempertebal untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) memilih Cak Eri dan Cak Armuji,” kata Fathoni.

  • Sidang Praperadilan Tom Lembong, Jaksa Bantah Saksi Ahlinya Lakukan Penjiplakan Nasional 22 November 2024

    Sidang Praperadilan Tom Lembong, Jaksa Bantah Saksi Ahlinya Lakukan Penjiplakan Nasional 22 November 2024

    Sidang Praperadilan Tom Lembong, Jaksa Bantah Saksi Ahlinya Lakukan Penjiplakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perwakilan
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) Zulkifli menolak tuduhan bahwa
    saksi ahli
    yang dihadirkan dalam sidang praperadilan
    Tom Lembong
    telah melakukan
    penjiplakan
    .
    Penolakan ini disampaikan Zulkifli usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menanggapi pernyataan Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir yang menyebut bahwa kedua ahli dari Kejagung adalah identik, yang menurutnya mengindikasikan adanya penjiplakan.
    Dua saksi ahli yang dimaksud adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Taufik Rachman, S.H., LLM., Ph.D.
    “Untuk sidang hari ini, termohon mengajukan lima ahli, dan kami telah menghadirkan dua di antaranya. Terdapat pertanyaan mengenai kesamaan keterangan yang diberikan, dan tuduhan adanya penjiplakan. Ini kami tidak terima,” ujar Zulkifli dalam persidangan, Jumat (22/11/2024).
    “Penilaian terhadap keterangan ahli itu tidak bisa dinilai sendiri oleh penasihat hukum. Kami menghadirkan dua ahli, dan (keterangannya) berbeda,” sambung Zulkifli.
    Lebih lanjut, Zulkifli menegaskan bahwa penasihat hukum kubu Tom Lembong terlalu terburu-buru dalam menilai.
    “Ada 17 poin hukum yang diterangkan oleh Pak Hibnu Nugroho, dan ada 9 poin yang diterangkan oleh Pak Taufik Rachman. Di bagian mana yang sama?” tambahnya.
    Zulkifli juga menjelaskan bahwa mengutip putusan atau peraturan adalah hal yang biasa dalam konteks hukum, dan tidak serta merta menunjukkan indikasi penjiplakan.
    “Kalau kita bicara kutipan, memang ahli mengutip beberapa putusan dan peraturan. Ketika kutipan itu sama, apakah itu dinilai sebagai penjiplakan?” ujarnya.
    Dia menegaskan keberatan dan ketidakpuasan terhadap tuduhan yang dilontarkan oleh kuasa hukum Tom Lembong, mengingat para saksi ahli adalah akademisi dan guru besar dari universitas ternama.
    “Kami keberatan dan tidak terima, karena istilah itu sangat serius. Apalagi mereka adalah akademisi dan guru besar di kampus ternama,” jelasnya.
    Zulkifli menambahkan bahwa pemilihan ahli yang dihadirkan bertujuan untuk mendukung pendapat mengenai pembuktian dalam kasus yang sedang disidangkan.
    “Ahli ini memiliki pendapat yang sama terkait pembuktian yang kami ajukan. Terkait penetapan tersangka, apa salahnya jika dua ahli ini menyatakan bahwa penetapan tersangka itu cukup dengan dua alat bukti?” ungkapnya.
    Sementara itu, Ari Yusuf Amir menegaskan bahwa keterangan tertulis tidak dapat dipisahkan dari keterangan yang disampaikan di pengadilan.
    Ia menilai bahwa jika keterangan dari dua ahli yang sama persis, ada kemungkinan besar terjadinya penjiplakan atau rekayasa.
    “Karena mereka ahli, kami akan tanyakan ke universitas masing-masing, siapa yang mencontoh siapa. Atau jika bukan mereka yang membuat, lantas siapa? Jaksa? Rekayasa lagi?” tegasnya.
    Kejaksaan Agung menghadirkan lima saksi ahli dalam sidang praperadilan Tom Lembong.
    Selain Hibnu Nugroho dan Taufik Rachman, Kejagung juga menghadirkan  Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pancasila Agus Surono, Ahli Hukum Administrasi Negara Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Ahmad Redi, dan Direktur Investigasi I Deputi Bidang Investigasi BPKP Evenri Sihombing.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahli nilai hitungan awal kerugian negara bisa jadi bukti Tom Lembong

    Ahli nilai hitungan awal kerugian negara bisa jadi bukti Tom Lembong

    Saya berpikir bahwa konsep putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bukti permulaan

    Jakarta (ANTARA) – Ahli Hukum Pidana atau Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menilai hitungan awal kerugian negara bisa menjadi bukti di sidang Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

    Hibnu mengatakan dalam penetapan tersangka, dimulai dengan penyelidikan dan kemudian dilanjutkan dengan penyidikan.

    Dalam penyidikan ini ditemukan bukti permulaan yaitu tercukupinya minimal dua alat bukti, berdasarkan pasal 184 KUHAP yang didapatkan yakni dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk maupun barang bukti elektronik berdasarkan pasal 26A UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Dia menegaskan dalam penentuan tindak pidana korupsi, penyidik tidak hanya mengandalkan BPK maupun BPKP melainkan juga dengan pihak lainnya.

    “Pada pokoknya menentukan bahwa penyidik tindak pidana korupsi, bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP melainkan dapat pula berkoordinasi dengan instansi lain,” ujarnya.

    Ditambahkan, penyidik bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPK dan BPKP sepanjang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam hal perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut.

    Dengan demikian, Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengandalkan empat bukti yang dimiliki namun tidak menutupi mencari bukti lainnya hingga sampai tingkat penyidikan.

    PN Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar sidang gugatan praperadilan tahapan pembuktian menghadirkan saksi ahli dari termohon Kejaksaan Agung mulai pukul 09.30 WIB.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan lima saksi ahli dalam sidang praperadilan Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

    Kelima saksi ahli, antara lain Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pancasila Agus Surono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho, ahli Hukum Administrasi Negara Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Ahmad Redi, Direktur Investigasi I Deputi Bidang Investigasi BPKP Evenri Sihombing, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Taufik Rachman.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Jadwal Waktu Tepat Periksa Payudara untuk Cegah Kanker, Bisa Dilakukan Tiap Siklus Menstruasi

    Ini Jadwal Waktu Tepat Periksa Payudara untuk Cegah Kanker, Bisa Dilakukan Tiap Siklus Menstruasi

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Nurika Anisa

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Salah satu metode pencegahan kanker payudara dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri, atau yang akrab dengan istilah SADARI.

    Untuk melakukan pencegahan tersebut ada waktu-waktu pemeriksaan yang dapat dilakukan.

    Menurut dr Amira Cholid Bawazeer selaku founder Medicelle Clinic, pemeriksaan payudara sendiri atau SADARI, bagi perempuan usia muda bisa dilakukan pada 10 hari setelah menstruasi.

    “Dilakukan tiap bulan, 10 hari setelah menstruasi. Jadi, saat payudara sedang tidak kencang, diperiksa sendiri,” ujarnya, Kamis (21/11/2024).

    Bagi perempuan yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker payudara atau berusia 35 tahun ke atas perlu dilakukan pemeriksaan mamografi.

    Namun, jika tidak memiliki riwayat keluarga dengan kanker payudara, atau mempunyai faktor risiko yang besar dari keluarga, pemeriksaan mamografi dilakukan pada usia 40 tahun ke atas.

    Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini menyebut, tanda-tanda kanker payudara dapat dikenali sendiri.

    Tanda-tanda yang paling umum adalah adanya benjolan di area payudara.

    “Ketika dipegang, terasa keras dan tidak bergerak. Terus biasanya juga ada cairan yang keluar dari puting di luar waktunya (menyusui),” sebutnya.

    Selain itu, perubahan bentuk puting seperti tertarik ke dalam atau bentuk lesung di area payudara.

    Tanda lain yang terkadang muncul adalah bagian puting akan memiliki tekstur seperti kulit jeruk yang memiliki pori-pori.

    “Tarikan tumor dari dalam, menyebabkan munculnya “lesung” di area payudara. Tapi, bentuk yang terakhir itu tidak semua orang mengalaminya. Kalau sudah memiliki faktor risiko, saat benjolan muncul segera periksakan ke dokter,” pungkasnya.

     

  • Elemen Masyarakat Jawa Timur Desak Netralitas ASN dan Aparat Kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024

    Elemen Masyarakat Jawa Timur Desak Netralitas ASN dan Aparat Kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Elemen Masyarakat Jawa Timur mendukung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 136/PUU-XII/2024 soal netralitas ASN dan aparat kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024. Mereka menyebut putusan itu adalah bentuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Nomor 136/PUU-XII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 14 November 2024, mengatur sanksi pidana bagi pejabat daerah, anggota TNI, dan Polri yang terbukti tidak netral dalam pilkada.

    Salah satu deklarator yakni Ketua Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Jawa Timur, Dr.Ir. Daniel Rohi mengatakan, Keputusan MK menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat kepolisian dalam penyelenggaraan Pilkada. 

    “Keputusan ini lahir sebagai respons atas berbagai laporan dan temuan terkait keterlibatan oknum pejabat daerah,ASN dan aparat kepolisian dalam mendukung kandidat tertentu, yang berpotensi  mencederai asas keadilan,integritas demokrasi, dan netralitas pemilu,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).

    Dia menilai bahwa keputusan itu menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pilar demokrasi adalah lembaga Negara yang bermartabat dan berwibawa dalam menjaga tegaknya konstitusi, memastikan keadilan, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

    “Kami menilai bahwa keputusan MK sangat relevan dan kontekstual serta mendapatkan momentum yang sangat tepat, sebagai upaya nyata memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia,” imbuhnya.

    Sementara itu, Guru Besar Unair Prof. Dr. Hotman Siahaan menegaskan, langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan proses demokrasi yang berkualitas yakni, bersih, transparan, dan berkeadilan.

    “Berpijak dari dasar pemikiran tersebut, maka Kami selaku perwakilan dari berbagai elemen masyarakat sipil, dengan ini menyatakan sikap dan komitmen mendukung putusan MK tersebut,” tegasnya.

    Dekalarasi diikuti oleh  puluhan orang dari kalangan seperti para guru besar, tokoh agama, akademisi, politisi, aktivis, budayawan dan pimpinan elemen relawan, beberapa tohkoh yang ikut hadir dan memberikan dukungan.

    Diantaranya nampak Prof. Dr. Hotman Siahaan Guru besar emeritus dari FISIP UNAIR,Prof. Dr. Daniel M. Roshid, Prof. Ir. Johan Silas, selaim itu ada aktivis dan pelaku usaha yakni Dr. Alim Basa Tualeka, wartawan senior Dr. Dhiman Abror, tokoh agama K.H Zainudin Husni (Pesantren Tarbiyatul Qulub), Ketua DPD Hanura Jatim Yunianto Wahyudi, Ronny Mustamu Sekretaris Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Jawa Timur,   serta  beberapa wakil pimpinan elemen relawan seperti Heru Purnomo dan Ibu Megawati

    Deklarasi dukungan dibacakan secara tegas oleh tokoh agama K.H Zainudin Husni (Pesantren Tarbiyatul Qulub, Surabaya). Beberapa point tuntutan juga disampaikan dalam dukungan tersebut yakni ; 

    1. Mengapresiasi MK sebagai lembaga negara yang responsif,bermartabat dan berintegritas dalam menjaga konstitusi dan memajukan demokrasi yang adil dan berintegritas.

    2. Mendukung sepenuhnya Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023 yang menegaskan pentingnya netralitas ASN dan aparat kepolisian dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini menegaskan komitmen negara dalam menciptakan proses demokrasi yang bersih, transparan, dan berkeadilan

    3. Mendesak agar seluruh pihak untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan MK sebagai wujud penghormatan terhadap hukum dan demokrasi di Indonesia.

    4. Berkomitmen menjaga integritas demokrasi, dengan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau keterlibatan ASN dan aparat dalam aktivitas politik praktis yang dapat mencederai asas keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi politik.

    5. Mendorong pengawasan yang lebih kuat dari masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi keputusan MK di tingkat pusat hingga daerah.

    6. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan Pilkada yang damai, jujur, adil, dan bebas dari tekanan atau intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    7. Mendesak adanya tindakan tegas dengan memproses secara hukum dari pihak yang berwewenang, terhadap setiap pelanggaran yang melibatkan ASN dan aparat, guna memastikan netralitas tetap terjaga dan demokrasi berjalan sesuai konstitusi.

  • Profil Fitroh Rohcahyanto yang Terpilih sebagai Wakil Ketua KPK Baru

    Profil Fitroh Rohcahyanto yang Terpilih sebagai Wakil Ketua KPK Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui voting dengan 48 suara. Namun, bagaimana profil Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua KPK yang baru?

    Fitroh yang merupakan mantan direktur penuntutan KPK, dipilih setelah melalui tahapan tes calon pimpinan (capim) lembaga tersebut.

    Selain Fitroh Rohcahyanto, empat orang lainnya, yaitu Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, Ibnu Basuki Widodo, dan Setyo Budiyanto juga terpilih melalui voting. Kelima pimpinan baru KPK tersebut akan bekerja untuk periode 2024 hingga 2029.

    Berikut ini profil Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan jejak kariernya.

    Profil Fitroh Rohcahyanto
    Fitroh Rohcahyanto lahir di Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan lulusan SMAN 1 Tayu pada 1990, S-1 hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), dan S-3 hukum di Universitas Airlangga (Unair) dengan mencatatkan diri sebagai wisudawan terbaik pada 2018 setelah mendapat IPK 3,83.

    Perjalanan karier Fitroh dimulai setelah menyelesaikan kuliah S-1 hukum dengan bekerja di lingkungan kejaksaan. Selanjutnya, Fitroh tercatat sebagai jaksa fungsional KPK dengan beberapa kali tergabung menangani kasus-kasus korupsi, seperti kasus korupsi suap yang melibatkan Hidayat Batubara sebagai bupati Mandailing Natal pada 2013.

    Kemudian, pada 2019, Fitroh dilantik menjadi direktur penuntutan KPK. Namun, setelah 11 tahun berada di KPK, pada 2023, Fitroh mengajukan perpindahan tugas ke Kejaksaan Agung.

    Saat ini, Fitroh Rohcahyanto berhasil terpilih menjadi wakil ketua KPK periode 2024 hingga 2029 setelah diminta untuk maju bertarung dalam pencalonan pimpinan KPK oleh Jaksa Agung Burhanuddin. Selain itu, alasannya untuk kembali ke KPK adalah karena loyalitasnya untuk negara.

  • Profil Johanis Tanak yang Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Periode 2024-2029

    Profil Johanis Tanak yang Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Periode 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Johanis Tanak baru saja terpilih sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Melalui pemungutan suara, Johanis Tanak memperoleh 48 suara dari semua anggota Komisi III DPR yang hadir pada rapat pleno hari ini.

    Johanis dipilih seusai melakukan uji kelayanan dan kepatutan (fit and proper test) yang disusul dengan pemungutan suara pimpinan KPK periode 2024-2029 tersebut.

    Selain Johanis Tanak, terdapat empat pimpinan KPK yang juga terpilih, di antaranya Setyo Budianto, Fitroh Rohcayanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.

    Bagaimana sosok dan perjalanan karier Johanis Tanak? Berikut ini profilnya.

    Profil Johanis Tanak
    Johanis Tanak lahir di Toraja Utara pada 23 Maret 1961. Tanak merupakan anak dari Jusuf Tanak dan Thabita Sili. Johanis Tanak yang berasal dari latar belakang jaksa kini berlanjut menjadi wakil ketua KPK.

    Pria berusia 63 tahun ini, meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Hasanuddin pada 1983. Kemudian, gelar magister dan doktor hukum dari Universitas Airlangga. Johanis Tanak pernah menjabat sebagai wakil kepala Kejaksaan Tinggi Riau pada 2014, kemudian menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, dan kepala Kejaksaan Tinggi Jambi pada 2016.

    Selain itu, dalam profil kepemimpinannya, Johanis Tanak pernah menjabat sebagai direktur tata usaha negara pada Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara. Pada 2021, Johanis Tanak juga menjabat sebagai pejabat fungsional di Kejaksaan Agung hingga akhirnya menjadi pimpinan KPK pada 2022.