Xcloud.id

Institusi: UNAIR

  • Wacana Kampus Dapat Konsesi Tambang, Rektor Unair: Hitung-hitungannya Nanti ‘Nyucuk’ atau Tidak?

    Wacana Kampus Dapat Konsesi Tambang, Rektor Unair: Hitung-hitungannya Nanti ‘Nyucuk’ atau Tidak?

    Liputan6.com, Surabaya – Setelah pemerintah memberikan izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kini giliran kampus yang diwacanakan menapat izin serupa.

    Menanggapi wacana tersebut, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Dr Mohammad Nasih menyambut baik meski pada praktiknya bisnis mengelola sumber daya alam ini tidak mudah.

    “Kalau kemudian niatan baik ini direalisasikan, tentu dengan berbagai macam syarat, kami juga akan menyambut dengan baik,” katanya di Surabaya, Sabtu (25/1/2025).

    Nasih mengatakan bisnis tambang bukanlah urusan yang mudah. Terlebih, jika tempat untuk mengelola tambang terpencil, akan lebih sulit.

    Sehingga, menurutnya, di tahap awal mengelola tambang, bisa saja perguruan tinggi belum bisa menghasilkan keuntungan atas bisnis tersebut.

    “Tidak ada bisnis yang langsung tiba-tiba untung, pasti tidak ada. Paling tidak, diperlukan 3-4 tahun baru untung. Itu pun kalau kondisinya dalam tanda kutip ya, kandungan tambang dan lain-lainnya itu masih normal,” ucapnya.

    Melihat izin konsesi tambang yang diterima oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, ia mengatakan bahwa tambang yang didapat adalah bekas atau yang sudah ditinggalkan oleh pengelola pendahulunya.

    Kondisi tersebut, kata dia, juga harus menjadi perhatian, termasuk harus ada identifikasi lebih lanjut mengenai bagaimana hasil dari pertambangannya hingga urusan konservasinya.

    “Apa iya yang di dalam itu masih ada tambangnya atau tidak? Tidak ada yang tahu kan? Kalaupun ada jaraknya sudah di mana? Yang dekat-dekat dengan kota, yang di permukaan-permukaan udah habis. Kemudian, diperlukan penggalian yang sangat dalam lagi, yang itu investasinya mesti sangat-sangat besar,” ucap Rektor Unair.

     

    Petani Desa Kapuan dan Cabean Blora Tolak Tambang Pasir di Tengah Sawah Produktif

  • Rektor Unair soal Wacana Perguruan Tinggi Kelola Tambang: Harus Untung! – Page 3

    Rektor Unair soal Wacana Perguruan Tinggi Kelola Tambang: Harus Untung! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Mohammad Nasih, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemerintah yang akan memberikan izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Namun, ia menekankan bahwa ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

    “Jika niatan baik ini benar-benar direalisasikan, tentu dengan berbagai syarat yang jelas, kami akan menyambutnya dengan baik,” ujar Nasih di Surabaya, dikutip dari ANTARA, Selasa (28/1/2025).

    Tantangan Bisnis Tambang bagi Perguruan Tinggi

    Nasih menjelaskan bahwa bisnis tambang bukanlah sektor yang mudah dikelola, terutama jika lokasi tambang berada di daerah terpencil. Tantangan geografis dan logistik menjadi hambatan utama perguruan tinggi yang harus dihadapi.

    “Bisnis tambang tidak serta-merta memberikan keuntungan dalam waktu singkat. Biasanya diperlukan waktu 3-4 tahun untuk mencapai profit, itupun dengan asumsi kondisi tambang masih dalam keadaan normal,” katanya.

    Ia juga menyoroti fakta bahwa beberapa konsesi tambang yang diberikan kepada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebelumnya merupakan tambang bekas yang telah ditinggalkan pengelola sebelumnya.

    Kondisi ini, menurut Nasih, membutuhkan identifikasi mendalam terkait potensi tambang yang tersisa serta langkah-langkah konservasi yang diperlukan.

    “Harus dipastikan, apakah tambang tersebut masih memiliki cadangan yang layak atau tidak. Jika tambang berada di lokasi yang sulit dijangkau atau memerlukan penggalian dalam, investasi yang dibutuhkan tentu sangat besar,” tambah Rektor Unair Surabaya itu.

     

  • Waspadai Serangan Flu Burung pada Sapi Perah dan Kucing, Berikut Gejalanya – Halaman all

    Waspadai Serangan Flu Burung pada Sapi Perah dan Kucing, Berikut Gejalanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Pakar Virologi Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Dr Suwarno drh MSi mengungkapkan, kewaspadaan Avian Influenza atau flu burung yang bisa menyerang sapi perah dan kucing.

    Kasus sapi perah dan kucing tertular flu burung pernah merebak pada awal 2024 di Amerika Serikat.

    Ia mengatakan, flu burung merupakan penyakit yang kompleks dan terus berkembang dimana hewan liar banyak mati akibat terinfeksi virus tersebut. 

    “Flu burung terus berevolusi, bermutasi dan mengalami spillover, lompatan antar spesies yang berbeda. Yang semula hanya menginfeksi burung liar, sekarang dilaporkan telah menginfeksi manusia, mamalia, dan unggas domestik,” terang Prof Suwarno dikutip dari laman website unair, Senin (27/1/2025).

    Saat ini kasus flu burung kembali merebak di dunia, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    “Kewaspadaan ini sangat perlu karena beberapa negara di Amerika, Eropa, Afrika, Asia dan Australia telah melaporkan kasus flu burung akibat varian dari virus Flu Burung A yang sangat patogen,” ungkap Prof Suwarno. 

    Sapi perah merupakan salah satu hewan mamalia yang memiliki risiko terpapar virus flu burung.

    Penurunan produksi susu mulai dari 20-100 persen menjadi dampak dari penularan virus antar spesies (dari unggas ke mamalia).

    “Yang berbahaya adalah susu yang dihasilkan sangat tercemar dengan keberadaan virus tersebut. Susu mentah yang tidak dipasteurisasi dapat menjadi penyebab penyebaran virus pada spesies lain, termasuk kucing, harimau, singa, anjing dan unggas domestik, serta hewan liar lainnya,” ungkapnya. 

    Adapun tanda atau gejala jika sapi perah yang terdeteksi positif flu burung menunjukkan gejala yang tidak spesifik. 

    Umumnya terjadi penurunan nafsu makan, keluarnya leleran lendir dari hidung, feses yang lengket atau encer, lesu, dehidrasi dan demam.

     Kualitas susu pada sapi perah yang terpapar pun konsistensi kental dan pekat, serta berwarna kuning mirip kolostrum.

    Sementara pada kucing jauh lebih berisiko terjangkit daripada anjing. Hal tersebut dikarenakan perilaku kucing yang kerap menjadikan burung sebagai target mangsanya. Oleh karena itu, penting memahami gejala pada kucing yang terjangkit. 

    “Sejauh ini gejala yang muncul pada kucing ditandai dengan penurunan nafsu makan, lesu, demam, Leleran lendir pada mata, bersin, batuk, hingga sesak nafas.”

    Selain itu juga dapat dilihat gejala syaraf yang mengalami gangguan koordinasi gerak, tremor, dan kejang disertai kebutaan.

    Untuk mencegah penyebaran flu burung pada kucing, jangan beri kucing susu yang tidak dipasteurisasi (dipanaskan) serta tidak konsumsi daging mentah atau setengah matang yang berasal dari unggas. 

    “Langkah selanjutnya yakni, jaga kucing di dalam rumah agar terhindar dari paparan burung liar atau hewan liar lainnya, jauhkan kucing dari ternak atau unggas lainnya. Saya himbau untuk segera bawa ke dokter hewan jika didapatkan gejala seperti yang disebutkan,” pesan Prof Suwarno. 

     

     

  • Respons 5 Kampus soal Wacana Perguruan Tinggi Dapat Izin Tambang, UNY dan Unair Sambut Baik – Halaman all

    Respons 5 Kampus soal Wacana Perguruan Tinggi Dapat Izin Tambang, UNY dan Unair Sambut Baik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lima perguruan tinggi (PT) ternama di Indonesia buka suara soal wacana kampus memperoleh izin untuk mengelola tambang.

    Usulan itu muncul dalam rapat pleno penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang mineral dan batubara (minerba) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

    Berdasarkan catatan Tribunnews.com, lima kampus yang telah buka suara adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY).

    Lalu, bagaimana respons dari lima kampus tersebt soal usulan PT bisa mengelola tambang?

    UGM Belum Bahas

    Sekretaris UGM, Andi Sandi, menuturkan pihaknya belum memperoleh informasi soal usulan PT bisa mengelola tambang.

    Selain itu, pihaknya juga belum membahas lebih lanjut terkait usulan tersebut.

    “Kita itu belum dapat informasi itu dan kita belum bahas sama sekali. Jadi bukannya UGM itu menolak atau menerima.”

    “Belum, belum ada sama sekali diskusi itu,” katanya pada Rabu (22/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Andi menegaskan untuk memutuskan bahwa UGM menerima atau menolak usulan tersebut, maka akan diputuskan lewat rapat Majelis Wali Amanat (MWA).

    Dia mengungkapkan MWA perlu dilibatkan karena usulan PT bisa mengelola tambang merupakan keputusan besar.

    Kata dia, tidak hanya rektor yang berhak untuk memutuskan apakah UGM menerima atau menolak izin tambang kepada kampus.

    “Kita tidak bisa hanya dari rektor saja, itu harus MWA karena itu kebijakan besar. Jadi memang tidak mungkin rektor memutuskan sendiri hal itu karena akan melibatkan UGM secara keseluruhan dan pembagian kewenangan itu kan ada di MWA,” katanya.

    UNY Siap Terima jika Diperintah

    Rektor UNY, Sumaryanto, mengatakan kampus yang dipimpinnya siap melaksanakan perintah jika dimnta terlibat dalam pengelolaan tambang.

    Dia mengatakan perintah tersebut diterima demi kemaslahatan umat.

    “UNY itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari negara ya siap melaksanakan kalau “didhawuhi” (diperintah). Udah itu saja. Demi kemaslahatan umat,” ujar Sumaryanto kepada Tribunnews.com, Jumat (24/1/2025).

    Kendati mengaku siap, Sumaryanto menegaskan pihaknya masih menunggu syarat dan regulasi dari pemerintah jika usulan PT bisa mengelola tambang resmi menjadi kebijakan dan tertuang dalam UU Minerba.

    Tentang peran di pertambangan, Sumaryanto mengungkapkan UNY memiliki multifakultas sehingga bisa berperan diberbagai bidang, mulai dari teknologi, biologi, hingga fisika.

    “Kami kan multi, misalnya dari aspek teknologi punya Fakultas Teknik, dari aspek biologi, kimia, fisika wonten (ada),” tuturnya.

    Unair Sambut Baik

    Senada dengan UNY, Unair pun menyambut baik wacana PT bisa mengelola tambang.

    “Kalau kemudian niatan baik ini direalisasikan, tentu dengan berbagai macam syarat, kami juga akan menyambut dengan baik,” kata Rektor Unair, Mohammad Nasih, Jumat, dikutip dari Kompas TV.

    Nasih menuturkan bisnis di dunia tambang bukanlah hal yang mudah. Karena itu, jika kampus benar-benar diminta untuk mengelolanya, dapat dipastikan pada awal pengelolaan belum dapat memperoleh untung.

    “Tidak ada bisnis yang langsung tiba-tiba untung, pasti tidak ada. Paling tidak, diperlukan 3-4 tahun baru untung. Itu pun kalau kondisinya dalam tanda kutip ya, kandungan tambang dan lain-lainnya itu masih normal,” papar dia.

    Nasih menuturkan jika kampus bisa mengurus pertambangan, lokasinya seharusnya adalah bekas atau pernah dikelola oleh pendahulunya.

    Dia mengungkapkan hal itu berkaca dari izin konsesi yang diterima oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah.

    Nasih menilai hal tersebut harus menjadi perhatian di mana hasil pertambangan serta urusan konservasi yang harus ditanggung kampus ketika memang diberi izin mengelola tambang.

    Namun, dia menegaskan, jika memang kebijakan ini memberikan manfaat seperti meringankan biaya PTN, maka dipastikan akan disambut baik.

    “Tinggal kemudian hitung-hitungannya nanti nyucuk (sepadan) atau tidak. Kalau nggak nyucuk ya mohon maaf, tapi kalau masih nyucuk ya tentu perguruan tinggi akan dengan senang hati bisa menerima kesempatan yang sangat baik ini,” papar dia.

    UII Tolak Kampus Peroleh Izin Tambang, Pertanyakan Pihak yang Terima

    Aktivitas tambang batu bara. (dok.)

    Berbeda dengan UNY dan Unair, Rektor UII, Fathul Wahid, justru mempertanyakan kampus yang mendukung dengan wacana PT bisa mengelola tambang.

    Dia mengaku tidak paham dengan pola pikir kampus yang mendukung tersebut. Padahal, menurutnya, perlu modal besar jika memang kampus diizinkan untuk mengeloa tambang.

    “Jika kita ikuti logika para pendukung, dari informasi yang saya dapat, investasi usaha pertambangan sangat tinggi.”

    “Kampus dapat uang dari mana? Dana pendidikan ketika digunakan untuk usaha non-pemerintah itu implikasinya loh, termasuk di sisi perpajakan,” ujar Fathul, Sabtu (25/1/2025).

    Fathul menganggap izin pemberian tambang ke kampus demi memperingan pembiayaan adalah usulan tidak masuk akal.

    Dia lantas mempertanyakan kepada kampus-kampus yang sudah menjalankan berbagai usaha, apakah sudah berdampak terhadap penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

    “Pakai saja logika serupa untuk usaha pertambangan. Kalau memang sudah ada penurunan UKT di kampus tersebut, berarti saya yang ketinggalan kereta,” ujar Fathul.

    Dia pun menegaskan kampus yang dipimpinnya menolak usulan kampus bisa mengelola tambang.

    “Saya masih belum percaya dengan yang mengatakan jika kampus mengelola usaha pertambahan dan uang kuliah semakin murah. Jangan-jangan yang tambah kaya justru para elite dan pemilik kampusnya,” katanya.

    UAJY Bingung Cara Penunjukkan Kampus yang Boleh Kelola Tambang

    Sementara, Rektor UAJY, Gregorius Sri Nurhartanto, mengaku bingung dan khawatir terkait usulan kampus yang diperbolehkan mengelola tambang.

    Ada beberapa hal yang melatari kebingungan Nurhartanto seperti pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan kampus mana yang berhak mengelola tambang.

    Pasalnya, ada ribuan perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia.

    “Nanti umpama itu ada penunjukkan, penunjukkannya seperti apa? Mengingat di Indonesia ini ada 100 perguruan tinggi negeri dan 4.000 lebih perguruan tinggi swasta, yang akan diberikan kewenangan itu siapa?,” ucapnya, Rabu (22/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Di sisi lain, kekhawatiran Nurhartanto jika kampus menerima izin tambang adalah membuat perguruan tinggi lepas dari esensinya sebagai institusi pendidikan tinggi.

    “Kami khawatir kalau perguruan tinggi sampai terlibat di dalam pengelolaan sumber daya alam, memanfaatkan mengambil atau apa apapun namanya ya nanti apakah itu akan sampai ke rakyat,” ucapnya.

    Kekhawatiran lain dari Nurhartanto adalah terkait pembiayaan yang begitu besar untuk pengelolaan tambang.

    Kemudian soal dari mana perguruan tinggi mendapatkan dana besar untuk modal. Selain itu, pola pikir yang akan muncul hanyalah soal balik modal dan mencari keuntungan.

    Menurutnya, hal tersebut berbahaya bagi perguruan tinggi.

    “Rakyat malah jadi penonton yang harapannya selama ini perguruan tinggi menjadi penyeimbang, kontrolnya pemerintah dengan analisis-analisisnya nanti malah bisa bias kalau sudah merasa ternyata mengelola tambang memang enak,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Nurhartanto menegaskan UAJY menolak menerima jika tawaran untuk mengelola tambang disodorkan.

    “Tidak (tidak menerima tawaran mengelola tambang) apalagi ini kan tentu kami justru mengajukan pemikiran-pemikiran, mbok kami dilibatkan dalam hal bukan itunya tapi dalam hal memperbaiki alam lagi,” ujarnya.

    Perguruan tinggi bersama perusahaan-perusahaan tambang, katanya, bisa melakukan penghijauan kembali. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat disekitar tambang. 

    “Ayo bagaimana bersama dengan perusahaan-perusahaan yang lain, penghijauan kembali, atau apa, mengedukasi masyarakat di sekitar tambang yang biasanya hanya jadi penonton kan begitu ya,” katanya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Wijaya Kusuma)(Kompas TV/Gading Persada)

     

     

  • 10 PTN Terbaik di Indonesia, Referensi SNBP dan SNBT 2025

    10 PTN Terbaik di Indonesia, Referensi SNBP dan SNBT 2025

    JABAR EKSPRES – Memilih perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik merupakan salah satu langkah penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. PTN yang berkualitas tentu akan memberikan pengalaman belajar yang baik dan peluang lebih besar untuk berkembang.

    Untuk membantu Anda dalam memilih PTN yang tepat, berikut ini adalah daftar 10 PTN terbaik di Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi Anda yang berencana mengikuti SNBP, SNBT, atau jalur mandiri pada tahun 2025.

    Berikut adalah daftar 10 PTN terbaik di Indonesia berdasarkan Webometrics:

    Universitas Indonesia (UI)Peringkat Nasional: 1Peringkat Dunia: 561Alamat: Depok, Jawa BaratUI menjadi yang terbaik di Indonesia dengan peringkat dunia yang sangat baik, menjadikannya pilihan utama bagi banyak calon mahasiswa.

    Baca juga : Jadwal Pendaftaran hingga Tahapan Seleksi Beasiswa LPDP 2025

    Universitas Gadjah Mada (UGM)Peringkat Nasional: 2Peringkat Dunia: 694Alamat: YogyakartaUGM dikenal dengan reputasinya yang kuat dalam pendidikan dan penelitian, serta memiliki banyak program studi yang berkualitas.Institut Teknologi Bandung (ITB)Peringkat Nasional: 3Peringkat Dunia: 786Alamat: Bandung, Jawa BaratITB adalah salah satu institusi teknik terkemuka di Indonesia dengan fasilitas pendidikan dan riset yang modern.Universitas Brawijaya (UB)Peringkat Nasional: 4Peringkat Dunia: 797Alamat: Malang, Jawa TimurUB merupakan salah satu universitas yang memiliki berbagai fakultas dan program studi unggulan, sangat populer di kalangan calon mahasiswa.

    Baca juga : Pendaftaran Beasiswa S1 Dalam Negeri 2024/2025 untuk Lulusan SMA

    Universitas Airlangga (UNAIR)Peringkat Nasional: 5Peringkat Dunia: 865Alamat: Surabaya, Jawa TimurUNAIR memiliki program-program pendidikan yang berkualitas serta menjadi pusat penelitian di berbagai bidang kesehatan dan sains.IPB UniversityPeringkat Nasional: 6Peringkat Dunia: 911Alamat: Bogor, Jawa BaratIPB memiliki fokus kuat pada bidang pertanian dan teknologi pangan, menjadikannya pilihan utama bagi mereka yang ingin menekuni sektor ini.Universitas Sebelas Maret (UNS)Peringkat Nasional: 7Peringkat Dunia: 1037Alamat: Surakarta, Jawa TengahUNS dikenal dengan kualitas pengajaran yang baik serta beragam program studi yang relevan dengan kebutuhan industri.Universitas Diponegoro (UNDIP)Peringkat Nasional: 8Peringkat Dunia: 1156Alamat: Semarang, Jawa TengahUNDIP memiliki reputasi yang solid di berbagai bidang, terutama di bidang teknik dan sains.

  • Kampus Kelola Tambang, Siapa Setuju? Siapa Menolak? Nasional 25 Januari 2025

    Kampus Kelola Tambang, Siapa Setuju? Siapa Menolak? Nasional 25 Januari 2025

    Kampus Kelola Tambang, Siapa Setuju? Siapa Menolak?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan usaha milik perguruan tinggi menjadi salah satu pihak yang diusulkan mendapatkan Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP).
    Rencana ini tertuang dalam revisi UU Mineral dan Batubara yang sudah ditetapkan sebagai usul inisiatif dari DPR RI melalui rapat paripurna pada Kamis (23/1/2025).
    Pemberian pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi diusulkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.
    Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Indonesia, Budi Djatmiko, menyebut bahwa usul agar universitas diberikan hak untuk mengelola tambang datang dari lembaganya.
    Budi berkata, usulan itu pernah mereka sampaikan kepada Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo. Budi membuat klaim, APTISI memberikan usulan pertama kepada Jokowi pada tahun 2016.
    “Dari Pak Jokowi tidak direspon, lalu saya usulkan kepada Pak Prabowo pada 2018,” kata Budi kepada BBC News Indonesia.
    Budi juga mengatakan bertemu berkali-kali dengan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran untuk membicarakan usulan tersebut. Setidaknya, ada sekitar 15 pertemuan.
    Usulan universitas mengelola konsesi pertambangan dirumuskan dalam dokumen berjudul “Usulan APTISI: Peta Jalan Pendidikan Bahagia Menuju Indonesia Emas 2045”.
    Pada dokumen itu, Budi Djatmiko tertulis sebagai penyusun dokumen. Nama lain yang tertera adalah La Ode Masihu Kamaludin, yang ditulis penyunting. Kamaludin tercatat sebagai anggota dewan pakar pada Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024.
    Dia sempat menjabat ketua Forum Rektor Indonesia pada 2013 dan pernah berkiprah sebagai anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan.
    Kamaludin berkata, dokumen usulan itu mereka terbitkan pada Agustus 2024—sekitar dua bulan sebelum pelantikan Prabowo-Gibran.
    Peta jalan yang disusun Budi dan Kamaludin memuat “permasalahan utama pendidikan” yang mereka klaim selama ini “bias perkotaan”.
    “Pada saat anak desa ke kota ambil jurusan industri, dia enggak akan kembali ke desanya karena desanya enggak ada industri,” kata Budi via telepon, Selasa (21/01).
    Dokumen usulan itu menyebut “pertambangan merupakan salah satu elemen dalam solusi permasalahan pendidikan”.
    Pada dokumen itu, mereka menulis “Indonesia memiliki kekayaan bahan terbaik di dunia”. Pada poin tersebut pula, mereka membuat klaim “sumber daya manusia dan teknologi Indonesia belum mampu mengelolanya dengan optimal”.
    Saat ini, RUU sudah diketok menjadi inisiatif DPR pada Kamis. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, revisi RUU Minerba didorong oleh dua alasan utama.
    Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 2009. MK telah mengeluarkan tiga putusan, yakni 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVII/2020 (pengujian formal), dan 64/PUU-XVIII/2020 (pengujian materiil).
    Dalam putusan tersebut, MK menolak pengujian formal tetapi mengabulkan sebagian pengujian materiil, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap UU Minerba.
    Kedua, untuk memperkuat keberpihakan negara terhadap masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).
    Lalu, revisi ini bertujuan untuk membuka peluang lebih besar bagi masyarakat melalui ormas, perguruan tinggi, dan UKM dalam pengelolaan tambang.
    “Revisi ini adalah langkah afirmatif untuk memastikan SDA dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” kata dia.
    Merespons hal ini banyak bermunculan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Delapan fraksi di DPR menyepakati pembahasan revisi UU Minerba.
    Salah satu pihak yang menolak keras adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Penolakan ini bahkan disampaikan oleh Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friatna dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) soal revisi UU Minerba di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    “Kami menolak dengan keras keterlibatan atau pemberian hak atau akses dalam rancangan undang-undang perubahan minerba kepada perguruan tinggi. Saya kira cukup sudah bangsa ini menceburkan ulama ke lahan-lahan kotor,” kata Mukri di hadapan jajaran Baleg DPR RI.
    Mukri tidak ingin pemberian izin kelola tambang ini memberangus pikiran kritis perguruan tinggi.
    Dia sangat mendesak agar usulan pemberian izin kelola tambang ke universitas dihapuskan dalam revisi UU Minerba.
    “Jika mereka tempat kita bertanya tentang intelektualitas, diceburkan, bagaimana dia akan kemudian menjadi bersih ketika menyampaikan pikiran, kalau telah tercemari oleh lumpur-lumpur tambang,” sambungnya.
    Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, secara tegas menolak usulan pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi yang diatur dalam revisi Undang-Undang Minerba.
    Menurutnya, fokus perguruan tinggi adalah mendidik dan mengajar, bukan terlibat dalam aktivitas bisnis seperti pengelolaan tambang.
    “Kami menolak keras. Kampus itu tujuannya untuk mendidik, bukan jadi tempat bisnis,” kata Herianto kepada Kompas.com, Jumat (23/1/2025).
    “Jika kampus diberi pengelolaan tambang, mahasiswa berpotensi menjadi obyek bisnis. Ini jelas di luar koridor tujuan pendidikan tinggi,” tegas Herianto.
    Forum Rektor Indonesia mendukung wacana agar perguruan tinggi dapat mengelola tambang yang diusulkan masuk dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
    Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Didin Muhafidin menilai langkah ini sangat positif, asalkan perguruan itu telah memiliki status badan hukum (BHP) dan unit usaha sendiri.
    “Perguruan tinggi seperti ITB atau UGM, yang sudah profesional dan memiliki unit usaha, sebenarnya sudah biasa mendapat kontrak di sektor pertambangan,” ujar Didin kepada Kompas.com, Rabu (22/1/2025).
    “Jadi, syaratnya harus yang sudah BHP dan memiliki badan usaha mandiri,” ujar dia.
    Menurut Didin, melibatkan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang akan meningkatkan pendapatan lembaga, terutama bagi perguruan tinggi swasta besar yang memiliki yayasan dengan unit usaha.
     
    Pendapatan tambahan ini diharapkan dapat mengurangi beban mahasiswa, misalnya dengan menekan kenaikan SPP atau biaya operasional lainnya.
    “Jika yayasan mendapatkan tambahan pendapatan dari proyek tambang, tentu muaranya akan meringankan beban mahasiswa,” kata Didin.
    “SPP mungkin tidak perlu naik, beban lain juga tidak perlu naik, dan kesejahteraan pegawai bisa meningkat,” ujar rektor Universitas Al Ghifari itu.
    Sejumlah rektor universitas juga telah angkat bicara mengenai isu ini. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sumaryanto mengaku siap jika mendapat perintah untuk mengelola tambang. 
    “UNY itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari negara ya siap melaksanakan kalau “didhawuhi” (diperintah). Udah itu saja. Demi kemaslahatan umat,” ujar dia.
    Saat ini masih menunggu syarat dan regulasi dari pemerintah jika usulan perguruan tinggi mengelola tambang dijadikan kebijakan.
    Terkait peran di pertambangan, Sumaryanto mengungkapkan, UNY memiliki multi fakultas. Sehingga bisa berperan diberbagai bidang, mulai dari teknologi, Biologi hingga Fisika.
    “Kami kan multi, misalnya dari aspek teknologi punya Fakultas Teknik, dari aspek Biologi, Kimia, Fisika wonten (ada),” ucapnya.
    Sumaryanto menuturkan civitas akademika UNY siap jika diminta untuk terlibat dalam pengelolaan.
    “Insya allah (siap) ya dosen tendik mahasiswa, alumni dan mitra kerja,” pungkasnya.
    Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. M Nasih, juga setuju dengan wacana perizinan pengelolaan tambang untuk perguruan tinggi. 
    Nasih menganggap, rencana memberikan
    izin tambang untuk perguruan tinggi
    tersebut merupakan sebuah niat baik dari Pemerintah.
    “Niatan ini kan sudah dapat satu, artinya pahalanya sudah satu. Kalau niatan baik ini direalisasikan tentu kami akan menyambut dengan baik,” kata Nasih, di Kampus B Unair.
    Pro dan kontra pun terjadi di lingkungan DPR. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Yasti Soepredjo khawatir adanya upaya pembungkaman sehingga pemerintah memberikan izin usaha kelola tambang kepada perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas), dan usaha kecil menengah (UKM).
    Dengan begitu, pihak yang mendapat akses untuk mengelola tambang tersebut tidak lagi bersuara kencang kepada pemerintah.
    “Saya khawatir pemberian WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) ini kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi adalah upaya pembungkaman. Apabila ormas bersuara kencang, perguruan tinggi bersuara kencang, itu bisa bernasib lain,” ujar Yasti di rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    Menurutnya, ada ribuan perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah ormas di Indonesia juga banyak. Ia bertanya-tanya bagaimana pemerintah dapat memberikan izin usaha pertambangan kepada institusi tersebut.
    Oleh karenanya, ia juga mendorong agar pemberian izin usaha kelola tambang dilakukan secara selektif.
    “Bagaimana cara pemerintah memberikan IUP kepada ormas dan perguruan tinggi?. Harus selektif betul terhadap pemberian izin khusus ini,” tegasnya.
    Anggota DPR lain, yakni Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, juga menekankan pemberian konsesi tambang untuk perguruan tinggi perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif.
    Ia menekankan pentingnya pertimbangan yang matang terkait usulan pemberian izin kelola tambang kepada perguruan tinggi.
    “Harus betul-betul dipikirkan manfaat dan mudaratnya, apakah lebih banyak ke kepentingan pendidikan atau bisnis?” ujar Lalu, saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, kemarin.
    Kendati ada pihak yang kontra, ada pula yang mendukung usulan ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai, usul memberikan hak mengelola tambang bagi perguruan tinggi muncul agar kampus memiliki sumber penghasilan lain.
    Politikus Partai Gerindra ini berharap, pemberian izin kelola tambang ini bisa memberi manfaat yang baik kepada kampus.
    “Mungkin mekanisme pengerjaan dan lain-lainnya itu silakan nanti diatur di dalam aturan yang ada. Nah, sehingga kemudian memang pemberian-pemberian itu juga memberikan manfaat kepada universitas yang dimaksud,” kata Dasco.
    Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Saintek) siap terlibat terkait usulan pemberian izin kelola tambang kepada perguruan tinggi.
    Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang menilai usulan itu dapat membuat perguruan tinggi semakin dekat dengan sumber pendanaan.
    “Karena itu termasuk salah satu kebijakan dalam pendidikan tinggi yang dekat dengan apa, dekat dengan pendanaan, seperti itu kira-kira,” ujarnya.
    Sementara salah satu pihak kampus, Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Ridho Kresna Wattimena, mengungkapkan, ITB masih harus berpikir keras terkait pemberian izin kelola tambang.
    Sebab, usaha tambang adalah bisnis jangka panjang dan perlu modal besar.
    Dia menekankan proses pertambangan tidaklah cepat. Apabila kampus mendapat lahan kategori greenfield, maka harus menjalankan berbagai tahapan sebelum bisa menambang
    Tahapan yang dimaksud mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, membuat amdal, membuat studi kelayakan, kemudian membuat desain dan menambang.
    “Pengalaman teman-teman di industri, penyelidikan umum sampai eksplorasi (sekitar) 5 sampai 10 tahun, apakah perguruan tinggi memang diminta spend (mengeluarkan) uang 5 sampai 10 tahun sebelum bisa mendapatkan uang. Itu juga sesuatu yang berat untuk perguruan tinggi,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BEM SI Jatim Kawal Nelayan Surabaya Tolak Reklamasi SWL di Jakarta

    BEM SI Jatim Kawal Nelayan Surabaya Tolak Reklamasi SWL di Jakarta

    Jakarta (beritajatim.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Jawa Timur (BEM SI Jatim) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim, mendampingi nelayan Surabaya dalam aksi demonstrasi di Jakarta untuk menolak proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL) seluas 1.084 hektar itu.

    Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai Rp 72 triliun tersebut dianggap mengancam kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dan dinilai lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan manfaat.

    “Kalau secara dampak, menurut saya malah lebih banyak negatifnya daripada positif, apalagi jika berbicara mengenai nelayan yang hidup di sana. Reklamasi justru memperburuk kondisi masyarakat pesisir,” ujar Aulia Thaariq Akbar, Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair) yang tergabung dalam BEM SI Jatim, Jumat (24/1/2025).

    Menurut Aulia, proyek SWL minim melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaannya. Ia juga mempertanyakan pihak-pihak yang sebenarnya diuntungkan dari proyek tersebut, karena nelayan dan masyarakat pesisir Surabaya justru dirugikan. Dia menilai reklamasi ini memaksa perubahan besar tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang jelas.

    “Selain memperburuk kondisi masyarakat, karena proses perencanaannya minim melibatkan masyarakat sekitar, proyek tersebut juga tidak punya masterplan yang jelas, termasuk dampak lingkungan yang ditimbulkan,” tambah Aulia Thaariq Akbar.

    BEM SI Jatim juga telah menemani Forum Masyarakat Madani Maritim dan para nelayan Surabaya untuk mengadakan audiensi dengan Ombudsman dan Komnas HAM. Mereka menyuarakan penolakan terhadap PSN SWL dan mendesak komitmen pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut demi meminimalisir kerugian lingkungan serta sosial.

    “Upaya ekstra parlementer dengan turun di jalan sudah ditempuh kawan-kawan, saya rasa perlu adanya upaya parlementer untuk menuntut komitmen pemerintah terhadap pembatalan PSN SWL tersebut,” lanjut Aulia.

    Hal serupa disampaikan oleh Hamdan Arayyan, Ketua BEM Universitas Hang Tuah (UHT), yang menegaskan bahwa proyek tersebut sudah ditolak oleh masyarakat sejak awal. Menurutnya, tidak ada alasan untuk melanjutkan pembangunan tanpa persetujuan masyarakat yang terdampak.

    “Kan syarat utama untuk mengadakan proyek ada dokumen Analisis Dampak Lingkungan atau Amdal, proses pembuatan dokumen Amdal kan harus melibatkan masyarakat sekitar. Kalau misal dari awal sudah ditolak, ya sudah tidak perlu dilanjutkan,” ujar Hamdan Arayyan.

    Dengan langkah ini, BEM SI Jatim menegaskan komitmen mereka dalam mengawal aspirasi masyarakat pesisir dan nelayan Surabaya yang terdampak oleh proyek reklamasi SWL. “Kami berharap pemerintah mendengarkan suara masyarakat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang proyek ini terhadap lingkungan serta kehidupan sosial,” pungkas Hamdan.[asg/kun]

  • 15 Universitas Terbaik di Indonesia dalam Bidang Ilmu Hayati versi THE WUR 2025

    15 Universitas Terbaik di Indonesia dalam Bidang Ilmu Hayati versi THE WUR 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025 telah merilis daftar universitas terbaik di Indonesia dalam bidang Ilmu Hayati. Pemeringkatan ini mencakup empat disiplin inti, yaitu Ilmu Kedokteran Hewan, Ilmu Biologi, Pertanian dan Kehutanan, serta Ilmu Olahraga.

    Berdasarkan data THE WUR by subject 2025, berikut adalah 15 universitas Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan global:

    1. Universitas Indonesia (UI)

    UI menempati peringkat 601-800 dunia dalam bidang Ilmu Hayati. Sebagai universitas tertua di Indonesia, UI menawarkan program studi unggulan di fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam (FMIPA), yang berfokus pada Biologi dan Biokimia.

    UI juga aktif dalam penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi serta ilmu lingkungan, menjadikannya salah satu institusi terkemuka dalam ilmu hayati di Indonesia.

    2. Institut Teknologi Bandung (ITB)

    ITB berada pada peringkat 801-1000 dunia, dengan kekuatan di bidang sains dan teknologi hayati. fakultas ilmu dan teknologi hayati (FITB) ITB menawarkan program studi bioteknologi, mikrobiologi, dan rekayasa hayati.

    Fokus ITB adalah pada penelitian inovatif dan penerapan teknologi dalam ilmu hayati, termasuk pengembangan bioproses dan rekayasa lingkungan.

    3. IPB University

    IPB University, yang juga menempati peringkat 801-1000 dunia, merupakan pusat unggulan dalam bidang pertanian dan ilmu hayati. Dengan fakultas-fakultas seperti fakultas pertanian, fakultas kedokteran hewan, dan fakultas kehutanan, IPB memimpin dalam penelitian pertanian berkelanjutan, teknologi pangan, serta konservasi lingkungan. Universitas ini juga dikenal atas inovasi dalam bioteknologi pertanian dan pengelolaan ekosistem.

    4. Universitas Airlangga (Unair)

    Unair menempati peringkat 801-1000 dunia dengan kekuatan di bidang biomedis dan ilmu hayati. Fakultas sains dan teknologi serta fakultas kedokteran hewan Unair berkontribusi besar dalam penelitian bioteknologi, kesehatan hewan, serta studi lingkungan. Universitas ini aktif dalam pengembangan farmasi hayati dan terapi berbasis sel punca.

    5. Universitas Gadjah Mada (UGM)

    Menempati peringkat 801-1000 dunia, UGM memiliki berbagai fakultas yang mendukung pengembangan ilmu hayati, seperti fakultas biologi, fakultas pertanian, dan fakultas kedokteran hewan. UGM aktif dalam penelitian biologi molekuler, ekologi, dan konservasi, serta mengembangkan teknologi pertanian presisi untuk meningkatkan ketahanan pangan.

    6. Universitas Diponegoro (Undip)

    Undip berada pada peringkat 1001+ dunia dan memiliki keunggulan dalam bidang bioteknologi dan ekologi lingkungan. Fakultas sains dan matematika serta fakultas peternakan dan pertanian Undip berfokus pada penelitian konservasi lingkungan, bioteknologi pangan, dan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

    7. Universitas Hasanuddin (Unhas)

    Unhas juga berada pada peringkat 1001+ dunia, dengan kekuatan di bidang kehutanan dan pertanian tropis. Fakultas kehutanan dan ilmu lingkungan serta fakultas pertanian Unhas memainkan peran penting dalam penelitian konservasi sumber daya alam, ekosistem laut, serta agroforestri yang berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.

    8. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

    ITS menempati peringkat 1001+ dunia dan memiliki departemen biologi di bawah fakultas sains. ITS berfokus pada penelitian bioteknologi, bioinformatika, dan biologi lingkungan. Universitas ini berkomitmen mengembangkan inovasi yang dapat diterapkan dalam industri dan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

    9. Universitas Andalas (Unand)

    Unand di Padang juga berada di peringkat 1001+ dunia dengan keunggulan di bidang agronomi dan peternakan. Fakultas pertanian dan fakultas peternakan unand aktif dalam penelitian teknologi pertanian berbasis ekosistem lokal, serta pengembangan sumber daya hayati yang berkelanjutan di Sumatera.

    10. Universitas Padjadjaran (Unpad)

    Unpad menempati peringkat 1001+ dunia, memiliki fakultas pertanian, fakultas peternakan, serta fakultas perikanan dan ilmu kelautan yang berkontribusi dalam ilmu hayati. Unpad berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, pemuliaan tanaman, serta inovasi dalam pengolahan hasil pertanian dan peternakan.

    11. Universitas Sebelas Maret (UNS)

    UNS di Surakarta menempati peringkat 1001+ dunia dengan kekuatan dalam bioteknologi, ekologi, dan pertanian berkelanjutan. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam (FMIPA) serta fakultas pertanian UNS aktif dalam penelitian bioindustri dan inovasi pangan, serta pengelolaan lingkungan berbasis teknologi hayati.

    12. Universitas Sriwijaya (Unsri)

    Unsri yang juga berada pada peringkat 1001+ dunia memiliki kekuatan di bidang pertanian dan kehutanan. Dengan letaknya di Sumatera Selatan, Unsri berkontribusi dalam penelitian agroindustri, bioteknologi pertanian, serta konservasi sumber daya alam untuk mendukung ekosistem berkelanjutan di wilayah tropis.

    13. Universitas Sumatera Utara (USU)

    USU menempati peringkat 1001+ dunia, dengan fakultas kedokteran, fakultas pertanian, dan fakultas kehutanan yang unggul dalam bidang bioteknologi tropis dan farmasi hayati. USU juga berperan dalam konservasi ekosistem Sumatera dan pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan.

    14. Universitas Syiah Kuala (USK)

    USK di Banda Aceh berada di peringkat 1001+ dunia dan unggul dalam bidang kelautan, ekologi tropis, serta bioteknologi. Fakultas kelautan dan perikanan serta fakultas pertanian USK berperan dalam pengembangan teknologi konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

    15. Universitas Brawijaya (UB)

    UB di Malang menempati peringkat 1001+ dunia dengan kekuatan di bidang bioteknologi, agroindustri, serta kesehatan hewan. Fakultas MIPA, fakultas pertanian, dan fakultas kedokteran hewan UB aktif dalam pengembangan pertanian presisi serta biofarmasi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan hewan di Indonesia.

    Dengan masuknya 15 universitas Indonesia dalam THE WUR by Subject 2025 untuk bidang ilmu hayati, terlihat bahwa institusi-institusi ini terus meningkatkan kualitas pendidikan dan riset di bidang biologi, pertanian, kehutanan, serta kedokteran hewan. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam menghasilkan inovasi dan solusi bagi berbagai tantangan di sektor ilmu hayati, baik di tingkat nasional maupun global.

  • Menteri ATR/BPN Sebut HGB Sidoarjo karena Abrasi, Polda Jatim Bakal Minta Citra Satelit

    Menteri ATR/BPN Sebut HGB Sidoarjo karena Abrasi, Polda Jatim Bakal Minta Citra Satelit

    Surabaya (beritajatim.com) – Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) di laut Sidoarjo merupakan hasil abrasi. Terkait dengan klaim tersebut, Polda Jawa Timur berencana akan mengumpulkan data lebih lanjut dan meminta citra satelit.

    “Kita kan sinergi dengan stakeholder terkait. Tapi, kita belum tahu (karena abrasi atau tidak). Nantinya kita akan minta citra satelit untuk mengetahui apakah itu betul itu semula tambak lalu abrasi atau memang laut adanya,” kata Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman, Kamis (23/01/2025).

    Farman menegaskan sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, penyidik dan pihak BPN mendapatkan tantangan karena HGB itu dikeluarkan pada tahun 1996 oleh pejabat lama. Selain itu, polisi juga kesulitan untuk memintai keterangan warga sekitar HGB di laut Sidoarjo.

    “Kami terus berkoordinasi dengan BPN dan masih melakukan pemetaan. Tantangannya karena pejabat lama (yang mengesahkan) sehingga kita masih mencari dokumen-dokumen. Sementara warga sekitar kebanyakan tidak tahu menahu. Mereka malah tahu dari pemberitaan media,” tutur Farman.

    Diketahui, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut bahwa HGB di Laut Sidoarjo disebabkan karena abrasi. Di depan awak media, Nusron mengatakan bahwa lahan itu dulunya adalah tambak perikanan. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi abrasi dan saat ini menjadi bagian dari lautan. Klaim Nusron ini disampaikan dengan menunjukkan foto atau peta lahan pada saat sebelum dan sesudah abrasi.

    Namun, pernyataan Nusron itu mendapatkan respons negatif. Salah satunya dari Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang melakukan penelitian terhadap HGB di Laut Sidoarjo itu.

    “Sejak tahun 2002 kawasan itu tidak pernah berupa daratan. Hal ini berdasarkan pada citra satelit. Sehingga klaim (Nusron) bahwa sebelumnya HGB itu adalah daratan harus dibuktikan secara transparan oleh BPN kepada publik,” kata Wahyu Eka Setyawan, Direktur WALHI.

    Selain WALHI, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Thanthowy Syamsuddin, orang pertama yang membongkar temuan HGB ini juga melakukan pengamatan citra satelit serupa.

    Ia mendapatkan data visual berupa timelapse dari Google Earth, yang merekam perubahan kondisi wilayah HGB tersebut dari tahun 1988 hingga 2022. Ia mengungkap bahwa metode pengamatannya ini berpatokan pada titik koordinat spesifik lokasi yang dianalisis. Tepatnya di koordinat 7.342163°S, 112.844088°E, 7.355131°S, 112.840010°E dan 7.354179°S, 112.841929°E. Seluruh data koordinat diambil dari aplikasi Bhumi ATR milik Kementerian ATR/BPN.

    “Saya menggunakan fitur timelapse atau historical imagery di Google Earth untuk mendapatkan visualisasi perubahan geografis dari tahun 1988 hingga 2022. Fitur ini memungkinkan pengamatan perubahan kondisi kawasan berdasarkan citra satelit yang terdokumentasi secara berkala,” tuturnya.

    Dari berbagai proses yang sudah dilalui, Thanthowy mendapatkan temuan kawasan yang saat ini bersertifikat HGB secara konsisten merupakan pesisir, area mangrove, tambak perikanan, dan laut hingga saat ini.

    “Tidak ada bukti bahwa kawasan tersebut pernah menjadi daratan untuk pemukiman atau pembangunan,” pungkasnya. (ang/ian)

  • Pakar Kesehatan: Jajanan Tinggi Gula, Garam dan Lemak Tingkatkan Risiko Penyakit Kronis pada Anak – Halaman all

    Pakar Kesehatan: Jajanan Tinggi Gula, Garam dan Lemak Tingkatkan Risiko Penyakit Kronis pada Anak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir, prevalensi penyakit kronis pada anak-anak meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh pola konsumsi jajanan pada anak sekolah yang tinggi garam, gula, dan lemak.

    Guru Besar dan Dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Ir. Annis Catur Adi, M.Si. menyebut, risiko penyakit kronis dan penyakit tidak menular pada anak usia sekolah sering diakibatkan dari pola makan yang tidak memenuhi asupan gizi seimbang.

    Ia menjelaskan, pemahaman gizi, perilaku konsumsi, serta gaya hidup yang bersih dan sehat dapat mencegah berbagai risiko penyakit kronis maupun degeneratif, tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada anak-anak. 

    “Peningkatan kurva penderita penyakit degeneratif tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat yang tidak sehat, termasuk diantaranya pola makan yang salah. Konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan dapat meningkatkan resiko munculnya penyakit tidak menular.  Penyakit tersebut bisa dicegah sejak dini apabila kesadaran masyarakat makin tinggi terhadap gaya hidup dan pola makan yang menyehatkan,” ujar Prof Annis Catur dalam rangkaian Seminar Edukasi yang digelar Ajinomoto, baru-baru ini.

    Oleh karena itu, penting sekali sebagai orang tua dan guru di sekolah untuk bisa menyiapkan dan memenuhi asupan gizi seimbang. Karena kebersihan lingkungan juga menjadi faktor anak-anak bisa terhindar dari infeksi maupun penyakit menular lainnya.

    Prof Annis membagikan beberapa langkah dalam memenuhi asupan gizi seimbang harian agar terhindar dari risiko penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, dan serangan jantung di kemudian hari.

    “Gizi merupakan dasar dan fondasi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas guna mencapai Indonesia Emas. Selalu baca label informasi gizi produk yang dibeli, ganti gula dengan rempah seperti jahe, kayu manis, atau pala.  Kurangi atau hentikan konsumsi minuman bersoda dan ganti dengan air mineral biasa, Batasi penggunaan gula putih atau sirup sebagai pemanis. Pilih buah yang segar atau beku sebagai camilan,” ucap Prof Annis.

    Kemudian, untuk mengurangi asupan garam bisa melalui konsep ‘Bijak Garam’. Dengan mengurangi sebagian penggunaan garam dalam aktivitas memasak harian, dan menggantinya dengan menambahkan sedikit MSG, kita bisa mengurangi asupan garam, sekaligus menjaga kelezatan masakan.

    Contoh, dalam memasak menu sup ayam, biasanya menggunakan 2 sendok teh (sdt) garam ke dalam 1 liter kuah, cukup diubah menjadi 1 sdt garam + ½ sdt MSG.

    “Dengan itu sudah menerapkan konsep ‘Bijak Garam’. Mengapa bisa demikian? karena dalam MSG hanya memiliki 1/3 kandungan natrium jika dibandingkan dengan garam dapur biasa, dan sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan MSG dapat mengurangi asupan natrium (garam), namun kelezatan makanan tetap terjaga,” lanjut Prof Annis.

    Ditambahkan Dosen di Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Purnawati Hustina Rachman, S.Gz., M.Gizi, penyediaan kantin sehat di lingkungan sekolah bisa menjadi salah satu pertimbangan.

    “Penyediaan kantin sehat maka mutu pangan bisa terjaga, serta tempat yang kebersihannya memadai, di lingkungan sekolah,” ujar Hustina.

    Ia menerangkan, untuk menciptakan kantin sekolah yang dapat dikategorikan sebagai kantin sehat, empat pilar (komitmen dan manajemen, sarana-prasarana, sumber daya manusia, mutu pangan) yang menjadi parameter perlu diidentifikasi apakah seluruhnya telah memadai.

    Kemudian mengenai jenis makanan maupun minuman guru bisa mulai mengkategorikan berdasarkan warna (hijau, jingga, merah).

    “Hijau artinya makanan dan minuman yang dianjurkan untuk disediakan, jingga artinya makanan dan minuman yang perlu dibatasi, merah artinya makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan. Dengan begitu, bapak dan ibu turut berkontribusi dalam mempercepat penyediaan kantin sekolah yang sehat,” lanjut Hustina.

    Diketahui, pelaksanaan rangkaian seminar edukasi yang ditujukan kepada guru-guru di sekolah dasar yang memiliki peran penting dalam membentuk pola hidup sehat, serta menjadi teladan bagi anak-anak muridnya agar anak-anak bisa sedini mungkin terhindar dari berbagai potensi penyakit kronis.

    Pihaknya memperkuat memperkuat kesejahteraan yang berkelanjutan bagi manusia, masyarakat, dan bumi, melalui Amino Science.