Xcloud.id

Institusi: UNAIR

  • Ramai Tukin Dosen, Legislator Tegaskan Pentingnya Kesejahteraan Pendidik

    Ramai Tukin Dosen, Legislator Tegaskan Pentingnya Kesejahteraan Pendidik


    PIKIRAN RAKYAT –     Beberapa waktu yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama (Kemdiktisaintek) yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 hingga 2024.

    Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati, menegaskan pentingnya kesejahteraan dosen untuk menunjang kualitas pendidikan di Indonesia.

    “Kalau kita mau dosen mengajar dengan baik, tentu kesejahteraannya harus terjamin. Jangan sampai nanti seperti di dalam rapat komisi, para dosen mengatakan, bagaimana kita ingin memintarkan anak orang lain, sementara anak kita sendiri di rumah keleleran,” ujar Dewi Coryati pada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik ke Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025).

    Politisi Fraksi PAN ini juga menekankan bahwa tunjangan kinerja adalah hak para dosen dan pemerintah harus mulai memikirkan untuk dipenuhi. “Selanjutnya, kesejahteraan dosen harus mulai menjadi prioritas kita,” tambahnya.

    Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Sofyan Tan, turut memberikan tanggapannya. Ia menyoroti rendahnya gaji dosen di Indonesia dibandingkan dengan pekerja di sektor lain.

    “Gaji dosen kita itu sangat rendah. Artinya, tidak lebih baik daripada pekerjaan seorang buruh di pabrik yang UMR-nya seperti itu. Ya kalau di Jakarta kan sudah 4 jutaan, dan mereka mendapat yang seperti itu, UMR-nya itu,” ujarnya.

    Menurutnya, tunjangan kinerja merupakan hak yang sah bagi dosen dan telah diatur dalam undang-undang. “Tukin itu bukan barang haram. Tukin itu adalah salah satu reward yang diberikan kepada dosen yang memiliki kinerja baik. Karena kalau dosen memiliki kinerja yang baik, dampak positifnya adalah peningkatan prestasi mahasiswa,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Sofyan Tan menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen akan berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah ingin mencapai target Generasi Emas 2045, maka kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas sejak sekarang.

    “Jangan sampai anak-anak pintar justru tidak mampu meng-upgrade dirinya untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi yang bisa disumbangkan kepada negeri,” pungkas Legislator Dapil Sumut I itu. ***

  • Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Curi Perhatian di Lokasi Pemberangkatan Retret Magelang

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Curi Perhatian di Lokasi Pemberangkatan Retret Magelang

    Magelang (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, mencuri perhatian saat tiba di lokasi pemberangkatan retret di Rindam IV/Diponegoro, Magelang, pada Jumat (21/2) siang. Menyandang status sebagai wali kota termuda, Mbak Wali tampil segar dalam kegiatan pembekalan ini.

    Vinanda Prameswati diantar oleh jajaran Pemerintah Kota Kediri dan keluarga, sehari setelah dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Saat tiba dengan mengenakan pakaian Komcad TNI lengkap, banyak pengantar lain yang langsung meminta foto bersamanya. Respon kagum pun banyak terdengar dari kepala daerah peserta retret yang hadir bergantian dan menyapa wali kota berusia 26 tahun tersebut.

    Mbak Wali, panggilan akrabnya, menyambut baik kegiatan retret yang akan berlangsung selama tujuh hari di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    “Kegiatan retret ini sebagai bentuk komitmen saya selaku wali kota terhadap Asta Cita Pemerintah Pusat, Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Saya ingin Asta Cita bisa menjadi program penguat pembangunan Kota Kediri,” terang alumnus Magister Kenotariatan Unair Surabaya tersebut.

    “Saya akan terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat untuk mengusulkan program-program Kota Kediri menjadi program-program yang bisa memajukan dan mensejahterakan warga Kota Kediri,” tambahnya.

    Selain sebagai ajang konsolidasi, kesempatan ini juga dinilai menjadi ajang mempererat koneksi antar kepala daerah lain. Mbak Wali meyakini bahwa retret ini akan menambah semangatnya dalam membangun Kota Kediri lebih maju bersama wakilnya, Qowimuddin.

    Dalam hal pemerintahan, Vinanda Prameswati telah memberikan pengarahan kepada Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik selama ia mengikuti retret.

    “Saya juga sudah memberikan pengarahan untuk wakil wali kota dan sekda selama saya melakukan kegiatan retret untuk terus melakukan pelayanan-pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Saya mohon doa dan restu seluruh warga Kota Kediri. Kita akan bertemu kembali di Kota Kediri setelah kegiatan retret ini,” terangnya.

    “Insya Allah saya siap untuk kegiatan retret ini,” ujarnya.

    Dalam retret ini, Mbak Wali tergabung dalam Kompi D bersama beberapa kepala daerah lainnya, seperti Bupati Bandung Barat Ritchie Ismail atau Jeje Govinda, Bupati Indramayu Lucky Hakim, dan Bupati Lamongan Yuhronur Efendy. [nm/ian]

  • Jadi Wali Kota Termuda, Vinanda Prameswati Curi Perhatian di Lokasi Pemberangkatan Retret

    Jadi Wali Kota Termuda, Vinanda Prameswati Curi Perhatian di Lokasi Pemberangkatan Retret

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Melia Luthfi

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, mencuri perhatian saat tiba di lokasi pemberangkatan retret di Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

    Menyandang status wali kota termuda, Mbak Wali, sapaan Vinanda Prameswati, tampil sangat fresh dalam kegiatan pembekalan ini.

    Vinanda Prameswati diantar oleh protokol Pemkot Kediri dan keluarga, usai sehari sebelumnya dilantik Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta.

    Saat tiba dengan pakaian Komcad TNI lengkap, banyak pengantar lain yang langsung memintanya untuk berfoto.

    Respons kagum juga sering diucap oleh kepala daerah peserta retret yang datang bergantian, kemudian menyapa wali kota berusia 26 tahun itu.

    Mbak Wali menyambut baik kegiatan retret yang digelar di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, selama 7 hari ke depan. 

    “Kegiatan retret ini sebagai bentuk komitmen saya selaku wali kota terhadap Asta Cita pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Saya ingin Asta Cita bisa menjadi program penguat pembangunan Kota Kediri,” terang alumnus Magister Kenotariatan Unair Surabaya tersebut, Jumat (21/2/2025).

    “Saya akan terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat untuk mengusulkan program-program Kota Kediri menjadi program-program yang bisa memajukan dan mensejahterakan warga Kota Kediri,” tambahnya.

    Selain itu, kesempatan ini dapat sebagai koneksi antar kepala daerah lain.

    Terpenting, retret ini diyakini Mbak Wali akan mampu manambah semangatnya untuk membangun Kota Kediri lebih Mapan, bersama wakilnya, KH Qowimuddin Thoha.

    Terkait kerja di pemerintahan Kota Kediri, Mbak Wali sudah memberikan pengarahan kepada wakil wali kota dan sekda. Yang pasti pelayanan masyarakat tetap akan berjalan baik.

    “Saya juga sudah memberikan pengarahan untuk wakil wali kota dan sekda selama saya melakukan kegiatan retret untuk terus melakukan pelayanan-pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Saya mohon doa dan restu seluruh warga Kota Kediri. Kita akan bertemu kembali di Kota Kediri setelah kegiatan retret ini,” terangnya.

    “Insyaallah saya siap untuk kegiatan retret ini,” ujarnya.

    Dalam retret ini, Mbak Wali tergabung dalam Kompi D, di antaranya bersama Bupati Bandung Barat, Ritchie Ismail atau Jeje Govinda, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendy. 

  • Dua Dosen Universitas Jember Bergabung dan Berorasi dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’

    Dua Dosen Universitas Jember Bergabung dan Berorasi dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’

    Jember (beritajatim.com) – Dua orang dosen Universitas Jember bergabung dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ yang digelar ratusan orang mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Jember Melawan, di depan gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025) sore.

    Mereka adalah pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muhammad Iqbal dan Kris Hendrijanto. Mereka datang dengan mengenakan kaos warna hitam bertuliskan ‘Indonesia Gelap’.

    Tak hanya datang, Iqbal bahkan berorasi. “Sebagai ASN, saya punya tanggung jawab moral untuk membersamai aura dan energi kawan-kawan semua, untuk membersamai jeritan rakyat Indonesia yang saat ini tengah pontang-panting babak belur akibat kebijakan kekuasaan,” katanya disambut tepuk tangan mahasiswa.

    Iqbal kemudian menjelaskan isu-isu yang disuarakan mahasiswa, yakni penolakan terhadap revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Mineral dan Batubara.

    Salah satu mahasiswa menyeletuk, “Wah, ini sama saja kuliah tiga SKS.”

    Iqbal dan Kris memang sama-sama mantan aktivis Gerakan 1998 saat mahasiswa. Kris pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Sementara Iqbal adalah pegiat Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) di Universitas Airlangga.

    “Dosen itu dulu dan asalnya juga sebagai mahasiswa di kampus. Aktivitas utamanya adalah belajar merawat menumbuhkan nalar kritis, rasional dan mencintai kebenaran dan keadilan,” kata Iqbal.

    Maka, ketika mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil bergerak untuk menyuarakan jeritan rakyat, Iqbal memutuskan bergabung. “Jeritan mahasiswa dan rakyat adalah moral call, panggilan moral untuk membersamai gerakan mahasiswa,” katanya.

    Iqbal dalam aksi tersebut diminta beberapa koordinator lapangan untuk berorasi. “Saya terima itu sebagai mandat, karena pada hakikatnya mahasiswa dan rakyat pemegang kedaulatan negara dan bangsa ini. Pemerintah atau penguasa hanyalah memegang kewenangan yang dibatasi masanya oleh konstitusi,” katanya.

    Bukan sekali ini saja Iqbal bergabung dan berorasi dalam aksi unjuk rasa mahasiswa. Saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law, dia juga berorasi menyemangati mahasiswa.

    Sementara itu, Kris Hendrijanto bergabung dengan aksi mahasiswa karena itu tanggung jawab moral. “Akademisi tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak karya jurnalnya yang masuk Scopus, tapi lebih luas dari itu adalah seberapa bermafaat tenaga dan pikirannya dituangkan bagi rakyat banyak,” katanya.

    Kris tak gentar dijatuhi sanksi oleh rektorat karena bergabung dalam aksi yang mengkritisi pemerintah. “Kebebasan berpikir dan berpendapat setiap warga negara dijamin undang-undang. Memangnya ASN bukan warga negara?” katanya.

    Kris hanya ingin menggunakan haknya sebagai warga negara untuk bersuara. “Saya rasa tidak ada yang salah kalau saya mengambil hak untuk ikut berlumpul dan berserikat, berpikiran dan mengemukakan pendapat. Saya justru heran kalau ada akademisi yang berdiam diri dan tudak melakukan apa-apa atas karut marut yang terjadi di negara ini,” katanya. [wir]

  • Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    “Ubur-ubur Ikan Lele. Jangan sampai begitu ya, Le,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP yang dalam perjalanan menuju retreat untuk menunda.

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

    Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.

    “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

    Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.

    Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.

  • Kader PDIP Dilarang Ikut Retreat Prabowo, Prof Henri: Tanda Politik Keras dari Partai Terbesar Indonesia

    Kader PDIP Dilarang Ikut Retreat Prabowo, Prof Henri: Tanda Politik Keras dari Partai Terbesar Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. .

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

    Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.

    “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

    Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.

    Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.

  • Demo Indonesia Gelap Jilid 2 Digelar di Depan DPRD Jatim Besok

    Demo Indonesia Gelap Jilid 2 Digelar di Depan DPRD Jatim Besok

    Surabaya (beritajatim.com) – Kelompok gabungan masyarakat sipil, akademisi dan mahasiswa Surabaya akan kembali menggelar aksi demonstrasi ‘IndonesiaGelap’ di depan Gedung DPRD Jawa Timur, pada Jumat (21/2/2025) besok.

    Korlap Aksi, Thanthowy Syamsuddin mengatakan bahwa aksi ‘IndonesiaGelap’ kembali digelar untuk kedua kalinya di Surabaya. Merespons kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi.

    “Kami turut membawa hasil kajian substantif yang menjelaskan urgensi tuntutan aksi, dilengkapi dengan data, dampak sosial-ekonomi, serta rekomendasi kebijakan,” kata Thanthowy, Kamis (20/1).

    Thanthowy menjelaskan bahwa tuntutan pertama dalam aksi mereka besok adalah mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang dinilai pro rakyat, yaitu RUU Masyarakat Adat.

    “Konflik agraria dan kriminalisasi terus terjadi akibat belum adanya payung hukum yang kuat. Dampaknya, berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sekitar 1,6 juta hektar tanah adat berkonflik dengan korporasi,” jelasnya.

    Kedua, pihaknya juga meminta DPR segera mengetok RUU Perampasan Aset. Tanpa UU itu, aset koruptor akan sulit disita dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp200 triliun berdasarkan data ICW.

    “Dampaknya negara kehilangan potensi pemulihan aset,” ujar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.

    Berikutnya, massa aksi juga mendorong disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pasalnya, sebanyak 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum.

    Kemudian, lanjut Thanthowy, pihaknya juga menolak revisi UU TNI dan Polri yang dianggap tidak pro terhadap rakyat sipil. Dan meningkatkan potensi represi dan melemahkan demokrasi.

    “Adanya potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil. Hal itu berpotensi meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi,” rincinya.

    Terkait keberlanjutan lingkungan, Thanthowy juga mengatakan menolak revisi UU Minerba & Kejaksaan. Sebab dalam revisi ini dinilai menguntungkan oligarki tambang dan melemahkan independensi hukum.

    “Dampaknya eksploitasi sumber daya alam serta berkurangnya independensi kejaksaan,” kata dia.

    Lebih lanjut, sama seperti aksi sebelumnya massa meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran, dan kabinet yang gemuk.

    “Pemborosan anggaran akibat struktur kabinet yang terlalu besar. Lalu pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Maka harus ada evaluasi INPRES No. 1 Tahun 2025 dan realokasi anggaran yang lebih tepat,” ucapnya.

    Pihaknya juga mengkritisi Program Makan Bergizi (MBG). Sebab sejauh ini telah banyak ditemukan permasalahan, di antaranya terkait distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan yang tidak memadai.

    “Sekitar 30 persen makanan yang didistribusikan tidak layak konsumsi. Kami meminta ada audit menyeluruh, perbaikan skema distribusi atau pembatalan program,” ucapnya.

    Mereka juga mengkritisi Multifungsi TNI-Polri. Sebab kebijakan ini dinilai bertentangan dengan reformasi demokrasi. Hal itu menimbulkan potensi pelanggaran HAM meningkat.

    Terakhir mereka juga menuntut agar menghentikan proyek IKN, MBG serta Danantara yang tidak mendasar, dan lebih memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Pembebanan APBN untuk proyek-proyek non-prioritas. Bakal berdampak pada defisit anggaran diprediksi mencapai Rp150 triliun dalam 10 tahun,” tutup dia. [ram/ian]

  • Jelang Pelantikan, Vinanda Prameswati Audiensi dengan Kementerian PU di Jakarta Bahas Infrastruktur Kota Kediri

    Jelang Pelantikan, Vinanda Prameswati Audiensi dengan Kementerian PU di Jakarta Bahas Infrastruktur Kota Kediri

    Jakarta (beritajatim.com – Vinanda Prameswati resmi dilantik menjadi Wali Kota Kediri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025). Bersama KH Qowimuddin Thoha, Mbak Wali, panggilan akrabnya, akan memimpin Kota Tahu hingga 2030 mendatang.

    Di sela rangkaian tersebut, Alumnus Magister Kenotariatan Unair Surabaya itu melakukan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam pertemuan tersebut, Mbak Wali membahas sejumlah permasalahan infrastruktur di Kota Kediri yang memerlukan perhatian pemerintah pusat.

    Dalam audiensi itu, Vinanda Prameswati bertemu dengan Sekjen PU Zainal Fatah, yang didampingi Deputi Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Deputi Pengelolaan Aset Negara. Pembahasan berlangsung hangat, dengan salah satu fokus utama mengenai kondisi jalan nasional di Kota Kediri yang mengalami kerusakan.

    Jalan Nasional di Kota Kediri Butuh Perhatian

    “Ya banyak yang kita bahas kemarin, terkait permasalahan infrastruktur di Kota Kediri. Salah satunya banyak jalan nasional yang rusak,” kata Vinanda, Kamis (20/2/2025) pagi, jelang pelantikan.

    Infrastruktur memang menjadi salah satu prioritas utama dalam program 7 Sapta Cita yang diusung Vinanda dan Qowimuddin. Salah satu targetnya adalah revitalisasi jalan kota serta perbaikan saluran air untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga. Vinanda menegaskan bahwa pihaknya ingin segera bergerak cepat agar program-program tersebut bisa segera terealisasi.

    Harapan untuk Bantuan Pemerintah Pusat

    “Saya berharap dengan Kementerian PU, Kota Kediri bisa mendapat bantuan. Jalan nasional kan banyak yang rusak, biar bisa lebih diperhatikan,” harapnya.

    Di Kota Kediri, masih terdapat banyak ruas jalan nasional yang memerlukan perhatian serius. Setidaknya, ada lima titik yang membutuhkan perbaikan segera guna menghindari risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Beberapa ruas tersebut di antaranya:

    – Jl. Sersan Suharmaji
    – Jl. Urip Sumoharjo
    – Jl. Agus Salim (sebagian)
    – Jl. Dr. Saharjo
    – Jl. Suparjan Mangun Wijaya

    Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kota Kediri dan Kementerian PU dapat mempercepat upaya perbaikan infrastruktur, demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas. [nm/suf]

  • Integrasi Pembayaran Transportasi Publik Surabaya, DPRD: Perlu Terus Ditingkatkan

    Integrasi Pembayaran Transportasi Publik Surabaya, DPRD: Perlu Terus Ditingkatkan

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, M Eri Irawan menyebut upaya untuk mengintegrasikan layanan transportasi publik di Kota Surabaya perlu terus dioptimalkan.

    Salah satunya terkait integrasi sistem pembayaran, di mana yang terbaru adalah adanya integrasi antara tarif Wira-Wiri Suroboyo, Suroboyo Bus, dan Trans Semanggi Suroboyo pada rute tertentu.

    ”Setiap upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik adalah kabar gembira bagi kita semua, karena transportasi publik sudah seharus menjadi salah satu arus utama pembangunan kota,” ujar Eri, Rabu (19/2/2025).

    Eri mencontohkan integrasi tarif Wira-Wiri Suroboyo dan Suroboyo Bus dengan Trans Semanggi Suroboyo pada rute yang menghubungkan antara kampus Universitas Surabaya (Unesa) di kawasan Lidah Wetan, Universitas Airlangga, ITS, hingga wilayah Kejawan Putih Tambak di Kecamatan Mulyorejo. Rute yang menghubungkan kawasan timur dan barat Surabaya itu merupakan salah satu koridor utama transportasi publik Kota Pahlawan.

    Dengan integrasi ini, masyarakat cukup melakukan pembayaran nontunai dengan tarif terintegrasi melalui e-Toll atau aplikasi GoBis. Sehingga bisa lebih mudah dan murah dalam melakukan perjalanan, karena bukan hanya rutenya saja yang terintegrasi seperti yang selama ini berjalan, tetapi juga sistem pembayarannya.

    “Tahap demi tahap peningkatan kualitas layanan ini bisa menjadi trigger untuk meningkatkan volume pengguna transportasi publik di Surabaya,” ujar Eri.

    ”Tapi yang perlu diingat, Dinas Perhubungan juga harus terus memastikan tidak ada kendala teknis dalam integrasi sistem pembayaran tersebut yang bisa mengganggu kenyamanan pengguna,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.

    Eri berharap, setahap langkah maju dalam transportasi publik ini terus ditingkatkan, mengingat masih ada rute yang tarifnya belum terintegrasi.

    Selain integrasi sistem pembayaran, Eri juga mendorong agar Dinas Perhubungan terus melakukan upaya-upaya inovatif dalam mengakselerasi pengembangan transportasi publik di Surabaya.

    Salah satu yang paling utama adalah penambahan armada dan rute untuk menjangkau semakin banyak wilayah dengan berbagai skema pendanaan yang memungkinkan, sehingga masyarakat lebih memilih bermobilitas dengan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.

    Eri mengatakan, meski Surabaya di masa depan diharapkan bisa menjadi kota berkonsep ”15-minutes city” yang mengandalkan mobilitas aktif dengan berjalan kaki atau bersepeda karena semua tempat penting bisa dijangkau dalam 15 menit, keberadaan transportasi publik tetap harus menjadi perhatian utama sejak saat ini untuk menopang mobilitas warga demi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, terutama untuk keperluan jarak jauh.

    ”Konsep 15-minutes city harus dipadukan dengan integrasi transportasi publik, jalur sepeda, dan ketersediaan ruang bagi pejalan kaki yang aman dan nyaman, memikirkan skema first mile dan last mile yang terukur, sehingga semuanya saling mendukung untuk menciptakan mobilitas warga secara efektif dan ramah lingkungan,” papar Eri Irawan.

    “Di kota-kota dunia yang menuju konsep 15-minutes city pun, perhatian terhadap penyempurnaan transportasi publik juga terus dilakukan tanpa henti,” pungkas Eri.[asg/ted]

  • Menunggu Gebrakan ‘Santri’ Bupati-Wakil Bupati Garut Periode 2025-2030, Berikut Profilnya

    Menunggu Gebrakan ‘Santri’ Bupati-Wakil Bupati Garut Periode 2025-2030, Berikut Profilnya

    Liputan6.com, Garut – Kontalasi pesta demokrasi Pilkada Garut 2024, Jawa Barat, 27 November tahun lalu, menghasilkan pemimpin baru Abdusy Syakur Amin-Luthfianisa Putri Karlina (Santri), sebagai Bupati-Wakil Bupati Garut terpilih periode 2025-2030.

    Lembaran baru pembangunan Garut untuk lima tahun ke depan ada di pundak mereka. Rencananya jika tidak ada aral melintang, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pelantikan secara serentak di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2/2025), yang dilanjutkan retreat di Magelang. Berikut profil singkat keduanya.

    Bupati Garut Abdusy Syakur Amin

    Terlahir dari kalangan akademisi tulen, sifat kepemimpinan Abdusy Syakur Amin (ASA) memang terbentuk secara alami di lingkungan pesantren Al-Musadaddiyah sejak dini. Gemblengan langsung sang kakek Prof Dr Anwar Musaddad, Wakil Rais Am PBNU saat itu, memberikan wawasan luas bagi Syakur, panggilan akrabnya, membuka diri terhadap cakrawala dunia, termasuk dunia politik, yang akan menjadi bekal berharga dalam membangun negeri di kemudian hari.

    Darah Syakur memang tidak bisa lepas dari dunia pesantren, selain Almagfurllah Anwar Musaddad dari trah sang ibu, warisan gen DNA pesantren dari ulama besar di Indonesia mengalir deras dari sang ayah Prof Cecep Syarifuddin, yang merupakan salah satu putra KH Tubagus Muhammad Falak, salah seorang ahli falak atau perbintangan tanah air, yang sejak lama menjadi salah satu panutan para kiyai atau ulama di Jawa Barat bahkan Indonesia.

    Suasana keterbukaan dalam menyampaikan pendapat di lingkungan pesantren, menjadi hal biasa dihadapi Syakur, saat menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat. Hal itu pula yang akhirnya membentuk karakter asli Syakur, menjadi lelaki tegas, tangkas dan bertanggung jawab, namun tetap humanis layaknya santri di pondok.

    Pendidikan Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU.

    1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Kiansantang Garut, lulus 1980

    2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Garut, lulus 1983

    3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bandung, lulus 1986

    4. Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB) lulus 1992

    5. Magister Industrial engineering and Management Asian Institute Technology, Bangkok, Thailand lulus 1994

    6. Doktor Economic Development, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia lulus 2011

    7. Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) RI lulus 2017

    Kursus ataupun Diklat yang Pernah Diikuti :

    1. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) 100 jam Institut Teknologi Bandung 1986

    2. Pendidikan dan Latihan Dasar, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I Institut Teknologi Bandung 1988

    3. Kursus Pelatih, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I, Institut Teknologi Bandung 1989 4. Kursus Dinas Staff, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I Institut Teknologi Bandung 1989

    5. Teaching Improvement Workshop Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 1998

    6. Pelatihan Pimpinan Perguruan Tinggi (UNI-STAFF) Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2005

    7. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, mendapatkan Sertifikat L4 dari LPJB BAPPENAS, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Airlangga 2010

    8. Diklat Kepemimpinan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2017

    9. Pelatihan Assesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2019

    10. Sertifikasi Kompetensi dalam Pengelolan Sumber Daya Manusia Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2019

    Riwayat Organisasi:

    1. Ketua KONI Kabupaten Garut (2018 – 2022), (2022 – Sekarang)

    2. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Garut (2016 – Sekarang)

    3. Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Garut (2016 – sekarang),

    4. Ketua Yayasan Al-Musaddadiyah (2022 – Sekarang)

    5. Ketua Paguyuban Pasundan Kab. Garut (2020 – Sekarang)

    6. Ketua Ikatan Alumni SMPN 2 Garut (2016 – Sekarang)

    7. Anggota Dewan Penasehat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jawa Barat (2018 – Sekarang)

    8. Koordinator Kerjasama DPP Korps Mahawarman Indonesia (2021 – Sekarang)

    9. Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kab. Garut (2008 – 2020)