Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan investasi asing. Khususnya dengan menggarap peluang kerja sama strategis bersama Kerajaan Belanda.
Komitmen tersebut tercermin dalam penyelenggaraan webinar internasional bertajuk ‘Investment Opportunity Ready to Offer – Netherlands Series’, yang digelar secara daring dengan dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag.
Hadir dalam kegiatan ini Duta Besar RI untuk Belanda, HE Mayerfas; Kepala DPMPTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati; Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia yang juga Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono; serta perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM, Bapperida Kabupaten Madiun, dan RSUD Kanjuruhan.
Dalam sambutannya, Dubes Mayerfas menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi seluruh mitra yang hadir, serta menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara Indonesia dan Belanda. Ia mengungkapkan kebanggaannya menjadi tuan rumah pertemuan ini, yang menurutnya merupakan wujud konkret dari hubungan panjang dan erat antara kedua negara.
Mayerfas secara khusus menyoroti peran Provinsi Jawa Timur sebagai motor penggerak perekonomian nasional dengan kawasan industri berbasis keterampilan tinggi yang menjanjikan bagi investor global. “Belanda adalah mitra yang sangat ideal bagi Indonesia, khususnya dalam sektor pertanian, pengelolaan air, kelautan, dan energi terbarukan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keselarasan antara prioritas pembangunan di Jawa Timur dan keunggulan sektor-sektor strategis Belanda membuka ruang besar untuk kolaborasi yang saling menguntungkan. Lebih dari itu, kemitraan ini juga diharapkan menjadi platform untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan penguatan ketahanan iklim.
“Kami menekankan pentingnya membangun kemitraan yang didasarkan pada pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Tiga hal ini adalah kunci dalam menghadapi tantangan global dan mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Mayerfas.
Untuk memperkuat kerja sama ini, KBRI Den Haag bersama Pemprov Jatim juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung, seperti penyederhanaan prosedur dan pemberian insentif pada sektor-sektor strategis.
“Kami mengundang para mitra dari Belanda untuk lebih jauh mengeksplorasi potensi Jawa Timur. Hubungan historis yang telah lama terjalin menjadi fondasi kuat untuk membangun kemitraan masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” tukasnya.
Kepala DPMPTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati, mengungkapkan, bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, Jawa Timur berhasil menempati peringkat ketiga sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia, dengan nilai mencapai Rp36 triliun atau sekitar 7,7 persen dari total nasional. Posisi ini hanya berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
“Kontribusi Jatim terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 25,11 persen, menjadikannya kontributor terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama 2025 tercatat sebesar 5 persen secara tahunan (year-on-year), mencerminkan iklim usaha yang sehat dan terus berkembang,” ujar Dyah.
Ia juga mencatat bahwa Belanda merupakan salah satu investor asing terbesar di Jawa Timur. Sejak 2010 hingga kuartal pertama 2025, tercatat sebanyak 84 perusahaan asal Belanda telah berinvestasi di wilayah ini dengan total nilai mencapai USD 5,589 miliar. Investasi tersebut tersebar di berbagai sektor strategis, seperti energi dan infrastruktur, industri makanan dan minuman, serta industri kimia dan farmasi.
Salah satu investasi terbesar adalah proyek Paiton Energy di Kabupaten Probolinggo senilai lebih dari USD 4,2 miliar di sektor kelistrikan. Di kawasan industri SIER sendiri, beberapa perusahaan Belanda seperti Unilever Indonesia Tbk, Syngenta Seed Indonesia, dan Universal Agri Bisnisindo telah menjadi bagian penting dari ekosistem industri lokal.
“Pemprov Jatim menawarkan berbagai insentif kepada investor asing, termasuk tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax untuk kegiatan riset dan pelatihan vokasi. Sistem layanan perizinan juga telah didigitalisasi melalui aplikasi JOSS (Jatim Online Single Submission) untuk mempercepat proses investasi,” jelas Dyah.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua HKI Indonesia sekaligus Dirut PT SIER, Didik Prasetiyono menegaskan, bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan dan industri ke kawasan timur Indonesia dan Asia Tenggara.
“Jawa Timur bukan hanya wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, tetapi juga katalisator investasi nasional. Pada kuartal pertama 2024, pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat sebesar 4,81% secara year-on-year, dengan kontribusi 25,07 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa,” papar Didik.
Didik yang kini tengah menyelesaikan pendidikan Program Doktor PSDM Universitas Airlangga (Unair), memaparkan bahwa saat ini Jatim memiliki infrastruktur kawasan industri yang modern, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan. Kawasan tersebut mencakup JIIPE, PT Maspion Industrial Estate, Safe’n’Lock & Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), Ngoro Industrial Park (NIP), Kawasan Industri Gresik (KIG), Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SiRIE), serta PT SIER.
“SIER sebagai kawasan industri yang dimiliki bersama oleh BUMN Danareksa, Pemprov Jatim, dan Pemkot Surabaya terus berinovasi dengan mengembangkan kawasan industri berkelanjutan di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan (PIER), serta kawasan baru di Kabupaten Ngawi seluas 2.000 hektare. Kami menerapkan prinsip zero liquid discharge, zero waste to landfill, dan integrasi energi terbarukan dalam seluruh aktivitas industri kami,” tegasnya.
Didik juga menekankan bahwa dukungan dari pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga merupakan salah satu pemegang saham PT SIER, sangat berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif.
“Kami menyediakan berbagai fasilitas unggulan di kawasan industri kami, mulai dari ketersediaan lahan yang siap pakai, akses logistik melalui pelabuhan dan bandara internasional, hingga sistem perizinan terpadu yang memudahkan investor. Semua ini dirancang untuk memberikan kenyamanan, efisiensi, dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” pungkasnya. [tok/suf]
