Xcloud.id

Institusi: UNAIR

  • Kebakaran Terra Drone, Siapa Paling Bertanggung Jawab?

    Kebakaran Terra Drone, Siapa Paling Bertanggung Jawab?

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebakaran maut yang menewaskan 22 korban di Gedung Terra Drone, Kemayoran Jakarta, menyeret manajemen lokal ke jerat pasal pidana berlapis. Polda Metro Jaya juga akan memeriksa petinggi perusahaan global tersebut di Jepang, menyingkap tanggung jawab korporasi dan dugaan pelanggaran standar keselamatan gedung.

    Angka 22 telah menjadi palu godam yang memukul kesadaran publik Jakarta. Itu adalah jumlah korban jiwa yang tewas mengenaskan akibat kebakaran tragis di Gedung Terra Drone, Cempaka Baru, Kemayoran, pada Selasa (9/12/2025) siang.

    Tragedi ini bukan sekadar insiden kebakaran biasa, melainkan cermin brutal atas longgarnya standar keselamatan bangunan komersial yang menjebak puluhan pekerja di dalam ruko enam lantai yang tidak layak. Kini, fokus segera beralih dari duka menuju ranah hukum, di mana manajemen lokal dan petinggi global perusahaan teknologi ini harus menghadapi potensi jerat pidana serius.

    Penyidik Polda Metro Jaya tak membuang waktu. Kematian massal akibat kekurangan oksigen dan kegagalan evakuasi menjadi pintu masuk untuk menganalisis dugaan kelalaian struktural dan operasional perusahaan. Kepolisian memastikan pertanggungjawaban akan mengerucut pada badan pengurus harian (board of directors atau BOD) Terra Drone.

    Sinyal keseriusan penanganan kasus ini terkonfirmasi pada Kamis (11/12/2025). Managing Director Terra Drone di Indonesia Michael Wisnu Wardhana ditangkap oleh penyidik di sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Penangkapan ini dilakukan setelah Michael tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

    Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra membenarkan penangkapan tersebut sebagai langkah lanjutan penyidikan. “(Tersangka disangkakan) Pasal 187, 188, 359 KUHP,” ujar Roby Saputra.

    Sangkaan berlapis ini memperjelas fokus penyidikan, yaitu pada dugaan kejahatan yang menyebabkan kebakaran (Pasal 187 KUHP), kelalaian yang menyebabkan kebakaran (Pasal 188 KUHP), dan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa (Pasal 359 KUHP).

    Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, selesai melakukan identifikasi tujuh jenazah korban kebakaran di ruko Terra Drone, Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 10 Desember 2025. – (Beritasatu.com/Steve Yanto)Pasal Pidana dan Ancaman Hukuman

    Analisis hukum yang muncul segera mengindikasikan, manajemen lokal Terra Drone di Indonesia menghadapi sanksi pidana berlapis, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun.

    Pengamat hukum pidana dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Riza Alifianto menegaskan, ancaman pidana utama yang dihadapi petinggi Terra Drone adalah Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang. Pasal ini secara spesifik menyebutkan pidana penjara paling lama lima tahun.

    “Pasal yang sama berlaku untuk kelalaian yang menyebabkan luka berat, sesuai Pasal 360 Ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman yang serupa,” jelasnya saat berbincang dengan Beritasatu.com, Kamis (11/12/2025) malam.

    Riza menambahkan, kunci penerapan pasal ini terletak pada pembuktian kelalaian fatal yang mencakup kegagalan penyediaan fasilitas keselamatan, seperti akses tangga darurat yang sangat kecil, dan keteledoran dalam pengelolaan bahan berbahaya, yakni baterai litium drone yang diduga menjadi pemicu utama insiden.

    “Penyidik dapat memperkuat sangkaan dengan Pasal 187 KUHP jika kebakaran tersebut terbukti disengaja. Namun, yang lebih relevan dalam konteks kelalaian adalah Pasal 188 KUHP mengenai kelalaian yang memicu kebakaran yang menimbulkan bahaya maut, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun,” tambahnya.

    Ia menegaskan, ancaman hukuman terhadap tersangka Michael Wisnu Wardhana tidak hanya berhenti pada KUHP. Jika penyidik menerapkan pasal-pasal dari undang-undang sektoral yang lebih spesifik, terutama yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan cipta kerja terkait kepatuhan tata ruang, ancaman pidana bisa meningkat secara drastis.

    “Dugaan pelanggaran Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (K3) juncto Pasal 61 dan 69 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” tambahnya.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo sendiri telah menguatkan dugaan ini. Ia menyoroti bahwa gedung Terra Drone, yang ia sebut sebagai gedung tumbuh yang terjepit di antara bangunan lama, tidak memiliki kelengkapan persyaratan administrasi maupun teknis. Pramono menyebut tangga dalam gedung itu sangat kecil sebuah kondisi yang menutup semua kemungkinan bagi pekerja untuk turun ke bawah saat asap pekat memenuhi ruangan.

    “Gedung kemarin itu (Terra Drone), gedung yang tumbuh. Kiri-kanannya gedung lama, tumbuh satu-satunya gedung itu, sehingga pasti secara kelengkapan persyaratannya tidak terpenuhi,” tegas Gubernur Pramono, mengindikasikan pelanggaran serius terhadap tata ruang dan keselamatan.

    Ironi Ruko Terra Drone

    Sementara Michael Wardhana ditangkap, pihak manajemen perusahaan berupaya merespons sorotan publik terhadap kondisi bangunan. Human Resource Business Partner Terra Drone Umaidi Suhari menyampaikan, bangunan yang mereka tempati adalah ruko enam lantai dengan karakteristik umum layaknya ruko komersial biasa.

    “Kantor kami adalah ruko. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa ruko pada umumnya. Struktur dan fasilitasnya juga serupa dengan banyak ruko lain,” ujar Umaidi. Ia mengakui, ruko tersebut hanya memiliki satu unit lift dan satu jalur tangga sebagai akses.

    Pernyataan ini justru menyingkap ironi tata ruang bangunan komersial yang seharusnya dilengkapi dengan standar keselamatan tinggi, terutama karena digunakan sebagai service center yang menyimpan bahan mudah terbakar, hanya berpegangan pada struktur minim ruko pada umumnya.

    Umaidi menambahkan, tragedi ini benar-benar di luar kontrol manajemen. “Pada saat kejadian, kondisinya benar-benar di luar kontrol kita semua,” katanya sambil menyampaikan duka mendalam dan janji pemenuhan hak-hak karyawan.

    Menarik Benang Merah ke Tokyo

    Peristiwa mematikan ini tidak berhenti pada manajemen lokal. Karena Terra Drone di Indonesia merupakan bagian dari Terra Drone Corporation yang berpusat di Tokyo, Jepang, penyidikan turut menyentuh aspek yurisdiksi internasional dan tanggung jawab korporasi global.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengonfirmasi, penyidik akan meminta keterangan dari para petinggi Terra Drone yang berstatus warga negara Jepang.

    “Pastinya akan diminta keterangan oleh penyidik,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi Beritasatu.com, tetapi ia enggan menjelaskan secara rinci mekanisme pemeriksaan terhadap WNA Jepang tersebut.

    Pada tingkat strategis, kendali perusahaan dipegang oleh pendiri sekaligus chief executive officer (CEO) Terra Drone Corporation, Toru Tokushige. Struktur kepemimpinan global ini juga melibatkan figur-figur kunci asal Jepang seperti Teppei Seki dan Kota Kandori.

    Namun, menjerat individu petinggi di Jepang memerlukan pembuktian yang sangat detail, yaitu adanya peran aktif atau pengetahuan langsung dari mereka dalam pengambilan keputusan yang secara sengaja mengabaikan standar keselamatan di Jakarta.

    Menurut pengamat hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul penyidik kepolisian dapat memeriksa dan memanggil para petinggi Terra Drone yang berada di luar negeri dengan teknis yang berlaku dalam penyidikan, kecuali jika pemeriksaan tersebut memerlukan penggunaan mekanisme bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance atau MLA) atau ekstradisi karena adanya perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jepang.

    “Jika bukti kuat menunjukkan petinggi global terlibat dalam keputusan yang menyebabkan kelalaian fatal langsung periksa saja,” jelasnya saat berbincang dengan Beritasatu.com, Kamis (11/12/2025) malam

    Tentu, tambah Chudry, penjeratan pidana petinggi Terra Drone ini melalui mekanisme internasional yang ada etika bilateral kedua negara. “Tragedi ini memaksa polisi menyidik sekecil apa pun, dari standar ruko, manajemen lokal hingga keputusan manajemen global, demi mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya 22 nyawa,” tutupnya.

  • Menteri Hanif Kumpulkan 3 Pakar Bahas Evaluasi Bencana Sumatera-Aceh

    Menteri Hanif Kumpulkan 3 Pakar Bahas Evaluasi Bencana Sumatera-Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara disebut karena adanya eksploitasi lahan hutan, yang mengakibatkan daerah serapan air berkurang.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pun menurunkan pakar dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) di Jawa Timur, Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengevaluasi bencana banjir dan longsor tersebut.

    “Para pakar dari universitas besar di tiga provinsi ini akan membantu menyusun desain itu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Terkait dengan yang disebut point source, alam ini ada dua kategori: point source dan non-point source,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12/2025).

    “Point source berasal dari unit usaha yang dikontrol oleh KLH, sedangkan non-point source dikelola oleh masyarakat,” jelasnya.

    Untuk point source, lanjut dia, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mengevaluasi semua persetujuan lingkungan dan dokumen terkait agar sesuai dengan garis dasar hujan di Indonesia.

    “Baseline hujan kita meningkat hampir 18 kali dari kondisi normal. Kita tahu Sumatera bagian utara memiliki curah hujan rata-rata 2.900 sampai 3.000 mm per tahun, jadi jika dibagi sekitar 8 mm per hari, Sumatera Utara mengalami hujan 450 mm dalam 3 hari, atau 18 kali dari kondisi normal,” ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

    Konstruksi tersebut harus dicantumkan dalam dokumen persetujuan lingkungan, termasuk bagi para pemilik konsesi. Jika dokumen yang memuat ketentuan lingkungan dinilai tidak memungkinkan, KLH akan tegas mencabut izinnya.

    Menteri Hanif menambahkan, ada delapan perusahaan yang sudah diperintahkan melakukan audit lingkungan karena sebagian besar berlokasi di Batang Toru, Tapanuli Selatan, wilayah dengan lanskap tanah yang tidak terlalu luas dan termasuk kawasan dilindungi.

    Menurutnya, pihaknya sudah menerapkan dua langkah untuk memitigasi bencana tersebut. Pertama, menghentikan kegiatan dan melakukan audit lingkungan secepat-cepatnya sampai selesai.

    Sementara yang kedua, yakni menurunkan tim untuk kajian lingkungan terkait tingkat kerusakan dan biaya pemulihan. “Jika memang berat dan ada unsur pengadilan, kami akan mengambil langkah selanjutnya,” jelas Hanif.

  • Unair Kembali Kirim Relawan ke Lokasi Bencana di Sumatra

    Unair Kembali Kirim Relawan ke Lokasi Bencana di Sumatra

    Surabaya (beritajatim.com) – Universitas Airlangga (Unair) kembali mengirim relawan ke wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra. Tim terbaru dilepas langsung oleh Rektor Unair, Prof. Muhammad Madyan dari Kampus MERR-C Surabaya, Rabu (10/12/2025).

    Relawan tergabung dalam Tim Tanggap Darurat Bencana Sumatra. Mereka berasal dari Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga, Fakultas Kedokteran, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, serta Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan.

    Tim ini menyusul relawan Unair yang lebih dulu bertugas di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak 4 Desember 2025.

    Madyan menyebut keterlibatan relawan kampus merupakan bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

    Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengapresiasi kontribusi perguruan tinggi dalam penanganan bencana.

    “Unair sudah bergerak sejak Kamis dan menangani ratusan pasien,” kata Madyan.

    Dalam arahannya, ia meminta relawan menjaga kesehatan, etika, serta nama baik almamater selama bertugas. Ia menekankan pentingnya menghormati budaya setempat, terutama saat bertugas di wilayah Sumatra.

    “Setiap daerah punya kultur yang berbeda. Jaga etika dalam bertugas,” ujarnya.

    Madyan juga mengingatkan agar pengabdian ini tidak dipandang dari sisi materi. Ia berharap kehadiran relawan benar-benar membantu meringankan beban para korban bencana. “Ini adalah pengabdian,” tandasnya. [ipl/ian]

  • Menanti Rekomendasi Komisi Reformasi dan Revisi UU Polri

    Menanti Rekomendasi Komisi Reformasi dan Revisi UU Polri

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin oleh pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, bergerak cepat dalam menyusun cetak biru perubahan mendasar bagi institusi kepolisian.

    Di tengah tuntutan publik terhadap akuntabilitas penegak hukum, Komisi ini bekerja senyap mengumpulkan data dan perspektif vital demi merumuskan rekomendasi akhir untuk revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Langkah ini difokuskan untuk menata ulang mandat, fungsi pengawasan, dan transparansi korps Bhayangkara.

    Jimly Asshiddiqie menggarisbawahi dua prasyarat mutlak dalam proses penyusunan rekomendasi. Pertama, dokumen harus disusun secara menyeluruh (komprehensif), mencakup seluruh temuan yang terungkap selama audiensi. Kedua, persetujuan dan pelaporan kepada Presiden merupakan tahapan esensial sebelum materi reformasi dipublikasikan.

    “Kami tentu harus melapor dahulu ke Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan, materi reformasi untuk dituangkan dalam rancangan revisi Undang-Undang Polri,” tegas Jimly dilansir dari Antara, seperti ditulis Rabu (10/12/2025).

    Prosedur ini ditempuh guna menjamin usulan reformasi tersebut selaras penuh dengan visi, prioritas, dan kerangka kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Jimly Asshiddiqie menyatakan, fase ini telah dimulai pada pekan ini, dengan agenda pertemuan untuk menggodok kesimpulan akhir yang diharapkan dihadiri banyak pihak terlibat.

    Proses perumusan dilakukan secara cermat dan terstruktur, mengingat dokumen rekomendasi ini akan menentukan arah institusi kepolisian untuk dekade mendatang. “Minggu ini kami sudah mulai. Hari Kamis (11/12/2025) mudah-mudahan banyak yang datang, kami mulai membuat kesimpulan,” tegasnya.

    Pengawasan dan Kompleksitas Kompolnas

    Pada Selasa (9/12/2025), Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menjadi lokasi serangkaian pertemuan penting. Komisi Reformasi, dalam sesi maraton, menerima pandangan dari pilar-pilar penting yang terkait langsung dengan kinerja Polri, yakni Kompolnas (pengawas internal), Peradi (organisasi advokat), serta lembaga independen Ombudsman RI (ORI) dan LPSK (perlindungan dan pengawasan kinerja publik).

    Diskusi tersebut berhasil menghimpun perspektif unik yang akan menjadi landasan utama perumusan perubahan UU.

    Audiensi dengan Kompolnas memakan waktu paling lama karena kompleksitas isu. Jimly menyoroti Kompolnas memiliki rekam jejak dua dekade dalam merumuskan arahan, kebijakan, pengawasan, hingga rekrutmen pimpinan Polri, sehingga posisinya strategis.

    “Hasil diskusi dengan Kompolnas menunjukkan bahwa permasalahan paling kompleks terpusat pada lembaga ini, mengingat Kompolnas selama dua dekade terakhir secara rutin terlibat dalam perumusan arahan, kebijakan yang direkomendasikan kepada pemerintah, serta menjalankan fungsi pengawasan dan rekrutmen calon Kapolri. Oleh karena itu, posisinya dinilai sangat strategis,” papar Jimly.

    Pernyataan ini tidak hanya menegaskan pentingnya Kompolnas, tetapi juga mengindikasikan permasalahan paling kompleks dalam reformasi justru berada pada ranah pengawasan dan akuntabilitas internal.

    Lalu, Komisi Reformasi dan Kompolnas mencapai kesepakatan krusial yang menjadi penguatan lembaga pengawas eksternal Polri tersebut. “Terdapat aspirasi kuat untuk mempertegas dan meningkatkan kapabilitas pengawasan Kompolnas,” jelas Jimly. Peningkatan kapabilitas ini diarahkan untuk mutu kinerja pengawasan terhadap institusi dan aparatur di lapangan yang menjadi kunci peningkatan transparansi.

    Penguatan ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Kompolnas, meliputi pengawasan terhadap institusi kepolisian dan aparat di tingkat operasional. Tujuan akhirnya adalah membentuk mekanisme checks and balances yang lebih kuat dan akuntabel.

    Peningkatan kapabilitas Kompolnas ini diposisikan sebagai kunci untuk mendorong transparansi institusional, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, dan merehabilitasi kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian.

    Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta pada 7 November 2025. Komite ini dibentuk untuk mempercepat pembenahan di tubuh Kepolisian agar semakin profesional dan dipercaya publik – (Antara/Antara)Peran Sentral Lembaga Independen

    Selain Kompolnas, Komisi juga menyerap data dari pihak yang mengalami langsung dampak interaksi dengan kepolisian.

    “Komisi juga menerima masukan dari entitas independen, termasuk Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Secara substantif, lembaga-lembaga negara ini memiliki peran sentral dalam menangani berbagai laporan dan pengaduan yang berkaitan erat dengan kinerja dan maladministrasi kepolisian,” tutur Jimly.

    Masukan dari Peradi sebagai organisasi advokat juga memberikan perspektif praktis mengenai hambatan prosedural dalam penegakan hukum sehari-hari. Keterlibatan lembaga-lembaga ini menjamin revisi UU Polri tidak hanya bersifat normatif, tetapi responsif terhadap masalah struktural di masyarakat.

    Keterlibatan ORI dan LPSK memastikan revisi UU Polri bersifat responsif terhadap masalah struktural yang dikeluhkan publik, melampaui sekadar aspek normatif. Pengalaman kedua lembaga ini menjadi indikator kritis yang mencerminkan kebutuhan perbaikan mendasar dalam operasional kepolisian, dari prosedur penanganan perkara hingga jaminan perlindungan saksi dan korban.

    Kontribusi dari Peradi, ORI, dan LPSK diharapkan memperkaya substansi revisi UU Polri. Masukan tersebut mencakup dinamika dalam ruang penyidikan, tantangan perlindungan bagi pihak rentan, dan isu penyimpangan prosedur. Upaya ini diarahkan untuk membentuk lembaga kepolisian yang lebih responsif, akuntabel, dan profesional dalam penegakan keadilan. Partisipasi komprehensif seluruh pemangku kepentingan tersebut mengukuhkan keseriusan agenda reformasi.

    Sinergi Legislatif dan Eksekutif untuk RUU Polri

    Anggota Komisi III DPR Rikwanto meyakini hasil kerja keras Komisi Reformasi akan menjadi bahan utama penyusunan RUU Polri.

    “Insyaallah. Hasil kesimpulan Komisi Percepatan Reformasi Polri dan hasil akhir dari panitia kerja (Panja) Komisi III DPR untuk reformasi Polri bisa menjadi bahan untuk RUU Polri nantinya,” kata Rikwanto kepada Beritasatu.com.

    Ia menjelaskan, materi reformasi akan diubah menjadi rancangan revisi UU Polri. Proses pelaporan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan publik bertujuan untuk menjaga sinergi antara kebijakan legislatif dan eksekutif.

    Pengamat hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Riza Alifianto, saat berbincang dengan Beritasatu.com, Rabu (10/12/2025), mendukung langkah tersebut. Ia berharap, revisi UU Polri yang dihasilkan dapat membawa perubahan signifikan, menciptakan kepolisian yang benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan penegak hukum berintegritas tinggi bagi masyarakat.

    Komisi Reformasi kini memasuki fase perumusan kesimpulan pada pekan ini. Proses penyusunan rekomendasi ini mencerminkan komitmen untuk memastikan setiap celah, kelemahan, dan potensi perbaikan telah dipertimbangkan. Masa depan akuntabilitas Polri kini bergantung pada detail dan keberanian yang termaktub dalam dokumen rekomendasi ini.

    “Masa depan akuntabilitas Polri kini bergantung pada detail dan keberanian yang termaktub dalam dokumen rekomendasi ini,” pungkasnya.

  • HAKORDIA 2025, Cahyo Harjo Dorong Budaya Antikorupsi Sejak Bangku Sekolah

    HAKORDIA 2025, Cahyo Harjo Dorong Budaya Antikorupsi Sejak Bangku Sekolah

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mendorong seluruh elemen masyarakat memaknai Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 sebagai momentum memperkuat komitmen pencegahan korupsi. Dia menyebut korupsi sebagai persoalan serius yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan masa depan bangsa.

    “Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto memandang korupsi sebagai permasalahan besar bangsa yang harus ditangani secara sungguh-sungguh,” kata Cahyo, Selasa (9/12/2025).

    Dia menjelaskan, korupsi tidak bisa dipandang sebagai masalah biasa karena pengaruhnya merembet ke berbagai sektor kehidupan. Praktik tersebut, kata dia, memengaruhi perekonomian, tata kelola pemerintahan, hingga stabilitas sosial.

    “Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi fenomena yang memengaruhi kondisi perekonomian dan stabilitas bangsa Indonesia,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cahyo menyampaikan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi bagian penting dalam program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan tersebut berjalan efektif.

    “Pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah menjadi prioritas nasional, sehingga peran serta masyarakat tidak bisa ditinggalkan,” ucap alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Dalam momentum HAKORDIA 2025, Cahyo menegaskan DPRD, khususnya Komisi E, memiliki perhatian besar pada pembangunan budaya antikorupsi sejak dini. Menurut dia, pendidikan karakter menjadi kunci membentuk generasi berintegritas.

    “Kita harus membangun budaya antikorupsi mulai dari bangku sekolah melalui edukasi nilai kejujuran, integritas, kedisiplinan, dan saling menghargai,” kata politisi muda ini.

    Dia menilai usia anak-anak, khususnya di tingkat TK dan SD, merupakan fase emas untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Menurut dia, fondasi pemikiran yang kuat sejak dini akan membentuk sikap tegas menolak korupsi di masa depan.

    “Nilai-nilai ini akan menjadi dasar cara berpikir generasi penerus kita tentang buruknya korupsi dan pentingnya kejujuran,” ujar Cahyo.

    Cahyo juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam gerakan pendidikan antikorupsi. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dinas pendidikan dinilainya penting untuk memperluas jangkauan edukasi.

    “Kita bisa berkolaborasi dengan inspektorat, kepolisian, kejaksaan, KPK, serta dinas pendidikan untuk menghadirkan gerakan edukatif yang menanamkan nilai kejujuran,” ucap Cahyo.

    Dia menambahkan, peringatan HAKORDIA perlu menjadi penggerak aksi berkelanjutan, bukan berhenti pada kegiatan simbolik. Dia menyebut pendidikan karakter dan keterlibatan semua pihak sebagai kunci membangun masa depan bebas korupsi.

    “Jika nilai kejujuran ditanamkan sejak dini dan dilakukan bersama-sama, kita bisa menyiapkan generasi yang berani menolak korupsi,” pungkas Cahyo. [asg/ian]

  • Unair Kirim Bantuan Logistik dan Kebutuhan Medis untuk Korban Bencana Sumatera Menggunakan Rumah Sakit Kapal Surabaya 9 Desember 2025

    Unair Kirim Bantuan Logistik dan Kebutuhan Medis untuk Korban Bencana Sumatera Menggunakan Rumah Sakit Kapal Surabaya 9 Desember 2025

    Unair Kirim Bantuan Logistik dan Kebutuhan Medis untuk Korban Bencana Sumatera Menggunakan Rumah Sakit Kapal
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Univeristas Airlangga (Unair) mengirimkan bantuan dan kebutuhan medis untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera menggunakan Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga (RSKKA).
    Ketua LPMB (Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan) Prof Hery Purnobasuki MSi PhD mengatakan bahwa hingga saat tim Rapid Health Assessment RSKKA telah berkoordinasi dengan RS Unair.
    Tim tersebut telah mendapatkan klinik sebagai basecamp untuk lokasi rawat jalan hingga rawat inap di Aceh Tamiang.
    “Laporan yang kami terima dari tim Aceh menyebut adanya kebutuhan mendesak berupa tenaga dokter umum, perawat, bidan, tenaga gizi, apoteker, kesehatan masyarakat, mahasiswa, serta dukungan logistik.”
    “Sehingga kami kirimkan tenaga medis sesuai kebutuhan yang sudah dibekali dengan logistik dan genset dan bahan bakar tambahan,” jelasnya, Selasa (9/12/2025).
    Dalam penyaluran
    bantuan medis
    , ia menyebut Unair berkoordinasi dengan tim dokter yang ada di RSKKA.
    Bantuan medis dan obat-obatan yang diberikan akan berfokus pada pencegahan penyakit yang berpotensi muncul dan menyebar akibat bencana banjir sehingga perlu antisipasi dini.
    Seperti penyakit diare, tifus, kolera, hepatitis yang sering muncul akibat kontaminasi makanan dari air banjir.
    “Ada juga, leptospirosis (demam tikus) yang ditularkan oleh tikus melalui luka, demam berdarah (DBD) serta malaria dari nyamuk, ada infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan penyakit ruam kulit,” ungkapnya.
    Meskipun RSKKA masih melaksanakan misi kemanusiaan di lokasi lain, tim RSKKA mengirimkan dokter terlebih dahulu sebagai bentuk respon tanggap darurat.
    Tim dokter tersebut berangkat melalui jalur udara terlebih dahulu untuk memberikan pelayanan bagi warga terdampak banjir dan longsor
    Sumatera
    .
    “Harapannya tim dokter yang dikirim awal ini bisa memetakan kebutuhan, menggambarkan kondisi riil masyarakat terdampak dan sekaligus membantu penanganan kasus trauma korban. RSKKA akan mengambil peran terutama untuk pemulihan sistem pelayanan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Temuan 23 Racun Plastik di Darah Pemulung, Nina REWIND Kirim Surat Protes ke Bupati Gresik

    Viral Temuan 23 Racun Plastik di Darah Pemulung, Nina REWIND Kirim Surat Protes ke Bupati Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Temuan mengejutkan mengenai keberadaan 23 senyawa bahan beracun plastik di dalam darah pengumpul sampah di Kabupaten Gresik menjadi sorotan internasional hingga viral di Korea Selatan. Merespons fakta medis yang mengkhawatirkan tersebut, Koordinator River Warrior Indonesia (REWIND), Aeshnina Azzahra Aqilani (Nina), mengirimkan surat protes resmi kepada Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani), melalui Kantor Pos Wringinanom pada Senin (8/12/2025).

    Langkah ini diambil untuk mendesak pemerintah daerah agar segera memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi perempuan pengumpul sampah, baik yang bekerja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Nina menilai temuan ini adalah bukti nyata ancaman kesehatan yang serius.

    “Temuan 23 senyawa beracun plastik salah satunya ptalat adalah ancaman riil bagi kesehatan perempuan selain berdampak pada reproduksi, phtalat bisa mengganggu hormone padahal perempuan sangat dipengaruhi oleh kinerja hormone,” ungkap Aeshnina.

    Lebih lanjut, Koordinator River Warrior Indonesia ini meminta Bupati Gresik agar lebih serius dalam melakukan pengelolaan sampah serta memitigasi dampak buruknya bagi kesehatan warganya.

    Dalam surat protes yang dilayangkan, REWIND merinci empat tuntutan krusial yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gresik:

    Jaminan Kesehatan: Pemerintah wajib memberikan jaminan kesejahteraan dan prioritas perawatan kesehatan bagi perempuan pengumpul sampah yang beroperasi di TPA Ngipik maupun TPST 3R di seluruh Kabupaten Gresik.
    Sanksi Tegas Pembakaran Sampah: Pemberlakuan sanksi tegas bagi masyarakat yang masih melakukan praktik membakar sampah.
    Satgas Pengawasan Partisipatif: Pembentukan satuan tugas yang melibatkan masyarakat untuk menegakkan aturan larangan bakar sampah. REWIND mengusulkan sanksi sosial berupa memposting wajah pelaku pembakar dan pembuang sampah sembarangan di media sosial.
    Prioritas Infrastruktur: Pembangunan TPST 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di tingkat Desa/Kelurahan harus menjadi prioritas pembangunan.

    Pengiriman surat protes ini didasarkan pada hasil riset kolaboratif antara Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Wonjin Institute for Occupational Environmental Health (WIOEH), dan Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton). Tim peneliti menemukan 23 jenis bahan kimia plastik dalam sampel darah dan urine perempuan pekerja TPS di wilayah Gresik.

    Jenis bahan kimia yang teridentifikasi meliputi Ftalat (Phthalates), Bisphenol A (BPA), PAH (1-OH-pyrene), dan Flame retardants (DPHP). Konsentrasi senyawa beracun dalam tubuh para pengumpul sampah di TPS Gresik tercatat 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perempuan yang tinggal di Pulau Bawean. Zat aditif kimia seperti Ftalat diketahui dapat mengganggu sistem endokrin, serta meningkatkan risiko kanker dan gangguan hormonal.

    Selain senyawa plastik, penelitian tersebut juga menemukan kandungan logam berat dalam darah para perempuan pengumpul sampah, seperti Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Kromium (Cr), dan Nikel (Ni). Keberadaan logam berat ini berisiko menyebabkan kerusakan pada sistem saraf dan kardiovaskular. Kontaminasi ini diduga kuat terjadi karena para pekerja memilah sampah plastik dan menghirup asap dari pembakaran plastik di lokasi kerja mereka.

    Selain ancaman kesehatan pada pekerja, kondisi lingkungan di Gresik juga diperparah dengan temuan pencemaran mikroplastik dalam air hujan. Berdasarkan pengambilan sampel pada 16 dan 19 Februari 2025 di empat wilayah berbeda, tercatat tingkat kontaminasi yang signifikan:

    Kecamatan Wringinanom: Ditemukan 12 partikel per liter (10 fiber dan 2 fragmen).
    Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), Kecamatan Manyar: Ditemukan 18 partikel per liter (8 fiber, 7 fragmen, dan 3 filamen).
    Kawasan Bunder, Kecamatan Kebomas: Ditemukan 21 partikel per liter (18 fiber dan 3 fragmen).
    Kecamatan Manyar: Mencatat angka tertinggi dengan 25 partikel per liter (19 fiber, 5 fragmen, dan 5 filamen).

    [beq]

  • 2 Pelari Siksorogo Lawu Ultra Meninggal, Kenapa Bisa Jantung Kolaps saat Olahraga?

    2 Pelari Siksorogo Lawu Ultra Meninggal, Kenapa Bisa Jantung Kolaps saat Olahraga?

    Jakarta –

    Dua pelari Siksorogo Lawu Ultra meninggal dunia saat mengikuti race. Korban diduga mengalami serangan jantung saat mengikuti ajang lari tersebut.

    Terlepas dari kasus yang menimpa keduanya, kolaps dan meninggal saat olahraga akibat penyakit jantung beberapa kali dijumpai, bahkan pada atlet. Penyebab utama kematian mendadak saat berolahraga biasanya berkaitan dengan kondisi jantung yang tidak terdiagnosis.

    “Penting untuk diperhatikan bahwa olahraga dengan intensitas fisik yang berat dan berlangsung lama dapat berdampak negatif terhadap jantung,” terang dr Andrianto, SpJP(K) FIHA, pakar ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dikutip dari Unair News.

    dr Andrianto menjelaskan kolaps karena henti jantung saat olahraga terkadang dapat terjadi akibat kelainan genetik yang meliputi kelainan struktural, aritmia, penyakit jantung koroner prematur atau anomali koroner kongenital.

    “Dalam kasus kelainan genetik ini, olahraga dengan intensitas berat dapat memicu terjadinya serangan aritmia jantung fatal yang mengakibatkan henti jantung mendadak,” jelas dia.

    Dikutip dari laman INAHeart, olahraga yang intens dan berlebihan dapat memiliki dampak negatif terhadap jantung, terutama dalam meningkatkan risiko aritmia berbahaya dan serangan jantung. Ketika berolahraga, tubuh melepaskan hormon adrenalin yang dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah.

    Pada individu dengan kelainan jantung tersembunyi, peningkatan adrenalin ini dapat memicu aritmia, seperti ventrikular takikardia atau fibrilasi, yang bisa fatal.

    Selain itu, hormon endorfin yang dilepaskan selama aktivitas fisik intens dapat menutupi rasa sakit, membuat seseorang tidak menyadari bahwa mereka telah melewati batas kemampuan fisik mereka, yang juga dapat meningkatkan risiko kerusakan jantung.

    “Oleh karena itu, penting untuk berolahraga dengan bijaksana, memahami batasan tubuh, dan berkonsultasi dengan profesional medis sebelum memulai program latihan yang intens,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Nyeri di Ulu Hati? Waspada Gejala Penyakit Jantung Koroner”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/up)

  • RS Kapal Terapung IKA Unair Meluncur ke Aceh

    RS Kapal Terapung IKA Unair Meluncur ke Aceh

    Liputan6.com, Surabaya – Ancaman penyakit pascabencana mulai muncul di wilayah terdampak banjir Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kebutuhan air bersih, layanan trauma healing, serta tenaga medis spesialis menjadi prioritas di fase pemulihan awal. 

    Kondisi itu mendorong Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga (RSKKA) Ikatan Alumni Universitas Airlangga (Unair) bersiap meluncur ke wilayah terdampak pada pekan depan.

    Di Aceh Tamiang, satu klinik telah disiapkan sebagai basecamp layanan rawat jalan hingga rawat inap. Tim lapangan melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan bergerak cepat, mengikuti dinamika kondisi warga terdampak.

    “Kebutuhan di lapangan sangat dinamis dan berubah setiap hari,” kata Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Unair, Prof. Hery Purnobasuki, Minggu (7/12/2025).

    Kebutuhan mendesak saat ini meliputi lima dokter umum, 10 perawat, dua bidan, satu tenaga gizi, dua apoteker, satu tenaga kesehatan masyarakat, serta enam mahasiswa. Dukungan logistik berupa genset dan pasokan bahan bakar juga menjadi bagian dari kebutuhan utama tim.

    Sementara itu, RSKKA sendiri saat ini masih menyelesaikan layanan kesehatan rujukan proaktif di Pulau Sapuka, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. 

    Direktur RSKKA, dr. Agus Harianto menjelaskan kapal belum dapat langsung bergerak ke Sumatera karena jarak tempuh dari lokasi operasi saat ini mencapai belasan hari pelayaran.

    “Pelayanan di Bonerate juga akan kami tuntaskan terlebih dahulu sebelum kapal diarahkan ke wilayah terdampak banjir,” ujar Agus.

    Sebagai respon awal, relawan dokter terbang lebih dulu dikirim ke lokasi bencana. Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menjadi salah satu tujuan utama karena masuk daerah dengan dampak paling berat.

    Laporan Tim Rapid Health Assessment RSKKA dari Agam mencatat penanganan kasus trauma sebagian besar telah tertangani dan kini memasuki fase observasi pascaoperasi. Namun ancaman penyakit pascabencana mulai meningkat.

    Kepala Dinas Kesehatan Agam, dr. Hendri Rusdian meminta dukungan lanjutan untuk layanan trauma healing, pencegahan penyakit menular, serta percepatan penyediaan air bersih.

    “Kebutuhan air bersih sangat mendesak dan memerlukan alat penjernihan. Listrik mulai pulih meski belum stabil, sedangkan jaringan internet masih sering terganggu sehingga radio komunikasi masih dibutuhkan,” kata Hendri.

    Selain itu, pihaknya juga mengajukan kebutuhan dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, psikiater, psikolog, dua dokter umum, satu perawat, satu bidan, serta dukungan obat-obatan. 

    Seluruh pemetaan lapangan tersebut akan menjadi dasar agenda pelayanan RSKKA saat berlayar melalui rute Bonerate–Padang sejauh sekitar 2.000 mil laut di tengah musim angin barat.

  • Banjir Sumatera, FK Unair Kirim Tim Dokter dan Siapkan Pos Kesehatan

    Banjir Sumatera, FK Unair Kirim Tim Dokter dan Siapkan Pos Kesehatan

    Surabaya, Beritasatu.com – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera menggerakkan para tenaga kesehatan di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya untuk menggerakkan tim gabungan untuk membantu para korban terdampak bencana yang sangat membutuhkan penanganan medis. 

    Dalam misi sosial ini, Unair mengirim tim gabungan yang terdiri dari para dokter dari FK Unair, RS Unair, dan RSUD dr Soetomo, antara lain dokter spesialis ortopedi dr M Hardian Basuki, dokter spesialis anak dr Airi Mutiar, dr Arya Wiradewa, dr Yehezkiel Edward, dan dr Zulfikar Loka Wicaksana.

    Salah satu dokter dalam tim, dr Airi menyebut pihaknya telah berdiskusi dengan wakil bupati Aceh Tamiang terkait rencana pendirian pos kesehatan.

    “Ada sebuah klinik yang akan kami manfaatkan dan kami telah mendapat ijin dari pemilik. Semoga ini dapat menjawab kebutuhan terkait pelayanan kesehatan pascabencana,” ungkap dr Airi dalam keterangan resminya yang diterima Sabtu (6/12/2025).

    Tenaga kesehatan dan obat-obatan telah disiapkan untuk mendukung layanan kesehatan. Unair juga terus memperluas dukungan bagi korban banjir dan longsor di Sumatera, termasuk mengirim tim kesehatan lanjutan, bantuan logistik, dan tim tambahan yang diperlukan.