Xcloud.id

Institusi: UNAIR

  • Wacana Pengakuan Israel oleh Presiden Prabowo, Ini Respons Akademisi UNAIR

    Wacana Pengakuan Israel oleh Presiden Prabowo, Ini Respons Akademisi UNAIR

    Bisnis.com, SURABAYA – Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Probo Darono Yakti memandang ucapan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengakuan kedaulatan atas Israel yang tertuang dalam solusi dua negara (two states solutions), tak sejalan dengan Pembukaan UUD 1945.

    Seperti diketahui, ucapan Presiden Prabowo tersebut dilontarkannya dalam pidato di hadapan Majelis Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).

    Alih-alih melontarkan ucapan mengenai rencana pengakuan kedaulatan atas Israel, Probo menyebutkan bahwa seharusnya Presiden Prabowo dapat fokus untuk menyelesaikan pekerjaan rumah besar dalam perjuangan untuk memasukkan Palestina sebagai negara anggota tetap dari PBB dan organisasi-organisasi turunannya.

    “Yang diperlukan oleh Indonesia adalah bukan retorika atau janji-janji kosong, tapi merupakan satu langkah konkret untuk memastikan bahwa keanggotaan [Palestina di PBB] ini diraih terlebih dahulu. Sebaiknya kita jangan terlalu banyak melakukan manuver politik yang tidak terlalu penting, apalagi kemudian sampai mengumbar janji akan mengakui kedaulatan Israel,” ungkap Probo saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/9/2025).

    Probo bahkan menyebut bahwa manuver yang dilontarkan Presiden Prabowo tersebut sebagai semacam diplomasi model ijon. Menurutnya, Indonesia belum tahu hasil yang didapatkan dari langkah tersebut, tapi sudah memanen duluan dampaknya. Hal tersebut menurutnya sangat berbahaya bagi Indonesia kedepannya di dalam perjuangan terhadap Palestina.

    “Ini akan jelas arahnya menuju ke pragmatisme politik luar negeri Indonesia karena sampai saat ini juga enggak ada dasar yang jelas terkait dengan diplomasi Indonesia itu mau dibawa ke mana,” paparnya.

    Probo juga menyatakan, secara moral pernyataan Presiden Prabowo tersebut sudah bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ia menyebut, negara Israel saat ini berdiri di atas tanah yang dirampas dari bangsa Palestina.

    “Lalu, mengapa kita secara serta-merta mengakui Israel sebagai negara berdaulat? Selama ini memang diplomasi dan politik luar negeri Indonesia ini dilakukan dengan full improvisasi, lebih kepada intuisi-intuisi dari personal Presiden Prabowo terhadap dunia internasional, sehingga ini yang membuat check and balance di dalam politik luar negeri Indonesia sangat-sangat minim,” tegasnya. 

    Untuk itu, Probo pun kemudian mendorong kepada pemerintah untuk tetap berada dalam jalur perjuangan Global South serta menggunakan medium lain, seperti kerjasama negara-negara Islam, untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan terhadap Palestina. 

    “Kenapa tidak menggunakan cara-cara itu untuk melakukan pressing terhadap negara-negara yang ada di PBB. Dalam beberapa waktu terakhir negara-negara maju seperti Australia, Inggris, Selandia Baru, dan mungkin beberapa negara persemakmurannya lainnya juga akan satu persatu mendukung dan mengakui kedaulatan Palestina,” jelasnya.

    Apabila tidak ada langkah konkret selanjutnya yang dijalankan atau bahkan mengambil sikap yang kontradiktif, Probo menyebut bahwa Indonesia akan dipandang sebagai negara yang oportunis negara dan tidak sepenuhnya berjuang terhadap penindasan yang saat ini masih berlangsung di banyak negara, khususnya Palestina.

  • DPRD Surabaya Usul KSH Jadi Badan Adhoc, Dorong Penguatan Data dan Payung Hukum

    DPRD Surabaya Usul KSH Jadi Badan Adhoc, Dorong Penguatan Data dan Payung Hukum

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mendorong agar Kader Surabaya Hebat (KSH) memiliki payung hukum yang jelas dan struktur kelembagaan yang lebih kuat.

    Hal ini dia sampaikan usai rapat dengar pendapat dengan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) terkait evaluasi program KSH, Senin (22/9/2025).

    “Kita harus apresiasi dan memberikan wadah yang pasti bagi KSH. Usul saya kepada Bapemkesra, KSH dijadikan badan adhoc agar memiliki tujuan yang jelas. Kalau sepakat, kita bisa bentuk pansusnya di DPRD,” ujar Kahfi, sapaan akrab Azhar Kahfi.

    Menurut Kahfi, sejak diperkenalkan pada 2021, KSH telah menunjukkan perkembangan signifikan. Awalnya, kehadiran KSH sempat dipandang sebelah mata karena dianggap bukan tenaga medis yang menangani urusan kesehatan, namun kini program ini telah berbenah di bawah koordinasi Bapemkesra.

    “Per Agustus 2025, tercatat ada 29.171 KSH yang aktif bekerja sesuai tugas dan amanah perwali,” tutur politisi Gerindra ini.

    Berdasarkan peraturan wali kota (perwali), satu KSH bertanggung jawab mengurus 20 rumah di wilayah kerjanya. Namun, Kahfi menilai implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal sehingga perlu ditingkatkan, baik dari segi jumlah kader maupun efektivitas program.

    “Masih ada kekurangan yang harus segera dimaksimalkan, khususnya terkait beban kerja kader di wilayah padat penduduk. Jika memiliki payung hukum yang jelas, target kerja dan pemetaan kebutuhan berdasarkan wilayah akan lebih pasti dan tidak berubah-ubah,” tegasnya.

    Kahfi juga menegaska pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kinerja KSH. Dia menyebutkan bahwa Surabaya sudah memiliki Klampid New Generation (KNG) yang memudahkan layanan administrasi kependudukan dalam satu genggaman.

    “Sudah semestinya Bapemkesra bersama KSH bisa memberikan laporan kondisi riil warga kota Surabaya lewat aplikasi yang terintegrasi. Misalnya, aplikasi Sayang Warga bisa dikolaborasikan dengan data persil rumah yang saat ini dimiliki Bapemkesra,” terang alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Menurutnya, integrasi data tersebut akan memudahkan pemerintah kota dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Dia juga mendorong agar KSH dilibatkan secara aktif dalam Musyawarah Bangkelurahan (Musbangkel) untuk memastikan program-program kemasyarakatan benar-benar sesuai kebutuhan warga.

    “Dengan keterlibatan KSH di Musbangkel, perencanaan program akan berbasis pada data lapangan yang akurat. Ini akan membuat pelayanan pemerintah kota lebih tepat sasaran,” tutur mantan aktivis ini.

    Selain itu, Kahfi menilai keberadaan KSH sudah menjadi ujung tombak pelayanan sosial di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah kota memberikan penghargaan dan perhatian khusus, termasuk dukungan fasilitas dan peningkatan kapasitas kader.

    “Payung hukum yang ada sekarang sudah baik, tapi masih kurang detail. Kita butuh aturan yang jelas dan komprehensif, baik untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, agar KSH benar-benar menjadi pilar pelayanan kemasyarakatan,” pungkas dia. [asg/ian]

  • Nusantara Policy Lab Nilai Rencana Utang Rp3,15 Triliun Pemkot Surabaya Gegabah dan Berisiko

    Nusantara Policy Lab Nilai Rencana Utang Rp3,15 Triliun Pemkot Surabaya Gegabah dan Berisiko

    Surabaya (beritajatim.com) – Nusantara Policy Lab menilai rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan pinjaman daerah senilai Rp3,15 triliun untuk pembangunan infrastruktur strategis sebagai langkah yang gegabah dan berisiko tinggi. Rencana ini tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Surabaya 2025-2029 yang akan diajukan pada periode 2026–2027.

    Direktur Nusantara Policy Lab, Aulia Thaariq Akbar, menyebut keputusan ini tidak disertai kajian akademis yang matang dan dapat memengaruhi citra keuangan Kota Surabaya di mata publik dan investor. Menurutnya, kebijakan ini harus dipertimbangkan secara mendalam sebelum dilaksanakan.

    “Saya rasa, langkah Pemkot Surabaya untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp3,15 triliun tersebut bersifat gegabah ya. Tidak hanya tanpa disertai dengan kajian akademis yang komprehensif, langkah tersebut juga berpotensi membuat Surabaya kehilangan aset tidak terlihatnya sebagai kota dengan pengelolaan keuangan yang sehat,” tegas Atta sapaan lekatnya, Senin (23/9/2025).

    Rencana pembiayaan alternatif ini terdiri dari pinjaman melalui PT SMI sebesar Rp2,71 triliun dan melalui Bank Jatim sebesar Rp447,8 miliar. Dana tersebut akan diprioritaskan untuk proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, pembangunan Flyover Dolog, pembangunan Saluran Diversi Gunungsari, pemasangan PJU, pembangunan Jalan Tembus Dharmahusada, serta penanganan genangan air di sejumlah kawasan.

    Mantan Presiden BEM Universitas Airlangga Surabaya ini mempertanyakan ketepatan prioritas alokasi anggaran pinjaman ini. Menurutnya, Pemkot Surabaya seharusnya memikirkan kebutuhan mendesak yang langsung berdampak pada kesejahteraan warga, bukan hanya fokus pada proyek fisik berskala besar.

    “Kalau kita lihat, pada tahun 2027 Pemkot Surabaya diproyeksikan sudah harus membayar pokok utang senilai Rp763 miliar. Dana sebesar itu sebenarnya bisa dipakai untuk mendanai program-program ‘humanis’ seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, atau layanan kesehatan, alih-alih hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang,” ujar Atta.

    Pemkot Surabaya sebelumnya menyebut pembiayaan alternatif ini akan memacu pertumbuhan ekonomi kota jika dikelola dengan baik. Salah satu proyek yang digadang-gadang, yakni Saluran Diversi Gunungsari, ditargetkan selesai pada 2025 dan diyakini mampu memunculkan pusat-pusat usaha baru serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga Surabaya.

    Namun, Atta mengingatkan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya. Menurutnya, dampak ekonomi dan sosial dari proyek tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat dan dilaksanakan dengan prinsip transparansi.

    “Pemkot Surabaya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis seperti ini. Jangan sampai beban utang justru mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga,” pungkas alumnus Ilmu Politik Universitas Airlangga ini.[asg/kun]

  • Waka MPR Dengar Masukan Akademisi Unair Terkait RUU Pro Lingkungan

    Waka MPR Dengar Masukan Akademisi Unair Terkait RUU Pro Lingkungan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menghadiri diskusi Dosen dan Guru besar di Pusat Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Energi Terbarukan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ia mengatakan forum ini digelar untuk mendengarkan aspirasi akademisi dalam merumuskan undang-undang yang pro lingkungan dan energi terbarukan.

    “Kami turun langsung mendengarkan masukan dari Guru Besar dan Akademisi di Unair terhadap pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) maupun regulasi terkait lingkungan yang saat ini sedang dibahas pemerintah,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    “Kami sengaja jemput bola agar produk hukum yang dihasilkan berbasis pada riset dan kajian akademik yang komprehensif dan pada akhirnya bermanfaat untuk masyarakat,” imbuhnya.

    Di hadapan Guru Besar dan akademisi di Fakultas Hukum Unair, Eddy menyampaikan saat ini pihaknya akan terus mengawal RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU PPI) dan juga RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET).

    “RUU PPI merupakan inisiatif dari Fraksi PAN sebagai upaya mencegah dampak krisis iklim yang saat ini berpotensi merugikan masyarakat. Karena itu masukan dari Pusat Kajian Hukum Energi terbarukan Unair ini sangat bermanfaat agar RUU PPI bisa menjadi solusi hadapi krisis iklim,” ungkapnya.

    Mengenai pembahasan RUU EBET, Eddy mendapatkan masukan dari Dosen dan Akademisi di FH Unair, khususnya agar RUU ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan energi.

    “Masukan-masukan di forum ini sangat baik dan juga memiliki landasan ilmiah yang kuat. Ini modal penting bagi saya untuk membahas RUU ini dan semoga ada konsensus bersama untuk segera mengesahkan RUU EBET,” tambahnya.

    Pusat Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Energi Terbarukan FH Unair Ibu Indria Wahyuni PhD mengapresiasi inisiatif Eddy yang terlibat langsung mendengarkan masukan dari akademisi dan Guru besar di lingkungan kampus.

    “Kita butuh pemimpin yang mau turun langsung mendengarkan berbagai masukan dari luar pemerintahan, termasuk dalam hal ini dari kampus. Bottom up Policy ini penting agar kebijakan pemerintahan tetap tersambung dengan riset dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas di universitas,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Akademisi Sebut Akun Bot Banyak Sebar Hoaks

    Akademisi Sebut Akun Bot Banyak Sebar Hoaks

    Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Kebijakan Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Titik Puji Rahayu angkat suara mengenai rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang tengah mempelajari penerapan kebijakan satu orang satu akun media sosial.

    Titik menjelaskan, bila nantinya kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan, maka akan berpotensi besar memangkas penyebaran informasi positif. Menurutnya, media sosial bukan hanya sebagai sarana penyebaran hoaks semata, melainkan juga menjadi medium penyebaran informasi yang bermanfaat dan dapat memberdayakan masyarakat. 

    “Hal lain yang juga menjadi poin kritik, kalau berpikir bahwa mengurangi akun akan mengurangi penyebaran hoaks itu seolah-olah cara berpikirnya bahwa satu akun hanya akan menyebarkan satu hoaks, padahal satu akun bisa menyebarkan ratusan ribuan hoaks. Jadi ini yang jadi unit analisisnya itu akunnya atau jumlah hoaksnya?,” tegas Titik, Jumat (19/9/2025).

    Lebih lanjut, Titik menegaskan bahwa wacana tersebut belum dapat menyentuh akar permasalahan. Menurutnya, fakta yang terjadi menunjukkan bahwa penyebaran hoaks atau mis-informasi sebagian besar disebabkan oleh bot, bukan akun organik milik manusia. 

    Dia pun menilai bahwa pendekatan oleh pemerintah selaku regulator justru kurang efektif dan akan menghukum kelompok yang salah. 

    “Jadi yang banyak menyebarkan hokas itu biasanya adalah bot, tapi kenapa yang dihukum justru manusia, di mana dia bukan merupakan bot atau automated social media in system. Jadi sebuah aplikasi yang dirancang untuk berperilaku di media sosial seolah-olah dia manusia, padahal sebetulnya adalah software,” tegasnya. 

    Titik juga menyebutkan bahwa kebiasaan masyarakat yang memiliki banyak akun media sosial dipandangnya sebagai hal yang wajar dan umumnya memiliki tujuan yang spesifik sesuai dengan kegunaanya masing-masing. 

    “Maka mereka punya suatu akun yang memang mereka tujukan untuk merepresentasikan citra profesional mereka. Di sisi lain mereka juga punya akun yang itu sifatnya untuk pertemanan, di mana mereka lebih lugas menyampaikan mereka dengan apa adanya,” jelasnya. 

    Untuk itu, Titik pun menawarkan sebuah solusi yang lebih fundamental kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat yang sejahtera dan teredukasi dinilai akan lebih kebal terhadap misinformasi dan tidak mudah menyebarkan hoaks. 

    “Justru pemerintah perlu menggenjot edukasi kepada masyarakat agar mereka tidak sembarangan menyebarkan informasi jika mereka tidak memahami informasi,” terangnya. 

    Titik juga mengajak pemerintah untuk dapat lebih berpihak dan memalingkan fokus dan pekerjaannya dalam upaya pengembangan industri digital nasional yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan. 

    “Saya rasa pemerintah lebih baik fokus membangkitkan industri media digital, sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Benefitnya bukan hanya benefit politik dalam artian berpendapat, berdemokrasi, tapi juga ada benefit ekonomi, benefit sosio-kultural, ” pungkasnya.

  • ​Riset Ungkap Kaitan Paparan BPA dengan Berbagai Penyakit

    ​Riset Ungkap Kaitan Paparan BPA dengan Berbagai Penyakit

    Jakarta: Ratusan riset di bidang kesehatan yang terbit di jurnal-jurnal ilmiah menunjukkan risiko kesehatan akibat paparan BPA (Bisphenol A), bahan kimia pembentuk plastik polikarbonat yang lazim digunakan dalam galon air minum guna ulang.

    Studi dalam BMC Endocrine Disorders (2018) melihat hubungan positif antara paparan BPA dengan penyakit diabetes tipe 2. “BPA berpotensi memicu hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes melitus tipe 2, dan gangguan tumbuh kembang anak,” kata dr. Agustina Puspitasari, dokter spesialis kedokteran okupasi, mengonfirmasi hasil studi tersebut.

    Studi dalam Human Reproduction (2010) juga membuktikan paparan BPA di tempat kerja dapat menimbulkan efek buruk pada gangguan reproduksi, terutama—dalam konteks studi ini—berupa disfungsi seksual pada pekerja pria. “Karena sifatnya adalah hormone disruptor, maka BPA bisa memengaruhi segala hal, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan bahkan bisa infertile atau mandul,” ujar dr. Ulul Albab, dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

    Konsep gangguan hormon baru dikenal pada dekade 1990-an. BPA adalah salah satu zat kimia yang bisa meniru fungsi hormon alami tubuh, sehingga dapat mengacaukan sistemnya. Itulah kenapa baru dalam dua dekade terakhir, risiko kesehatan dari paparan BPA mulai banyak dibahas para ahli.

    Studi dalam Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology (2017) kemudian menemukan hubungan paparan BPA dengan perkembangan mental anak, seperti tingkat kecemasan, depresi, hiperaktivitas, ketidakmampuan berkonsentrasi, dan masalah perilaku lain. 

    “Pada studi epidemiologi, kadar BPA dalam darah atau urin pada anak usia pertumbuhan berkorelasi erat dengan gangguan perilaku, kecemasan, dan depresi,” ujar Profesor Junaidi Chotib, guru besar Farmakologi Universitas Airlangga, Surabaya, yang melakukan penelitian dampak kesehatan dari paparan BPA.
     

    BPA adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membentuk kemasan plastik keras atau polikarbonat. Dalam kehidupan sehari-hari, kemasan polikarbonat dapat ditemukan pada botol bayi, wadah makanan, lapisan kaleng, dan galon air minum guna ulang.

    Pakar polimer dari Universitas Indonesia, Profesor Mochamad Chalid, mengibaratkan plastik seperti untaian kalung dan BPA adalah salah satu mata rantainya. “Pada saat digunakan, sangat mungkin mata rantai tersebut lepas, sehingga menimbulkan permasalahan,” jelasnya. Faktor-faktor seperti paparan sinar matahari, suhu tinggi, dan pencucian berulang, menurut Profesor Chalid, dapat meningkatkan risiko pelepasan BPA ke dalam produk pangan.

    Dalam sejarah kesehatan, kita bisa mencatat banyak bahan kimia yang dulunya dianggap aman ternyata kemudian terbukti berbahaya. Asbes digunakan 100 tahun sebelum kemudian terbukti menyebabkan kanker. 
    Rokok dianggap aman selama 50 tahun sebelum terbukti menyebabkan kanker paru. “Paparan BPA dengan berbagai kadar dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan gangguan kesehatan,” kata Profesor Junaidi.

    Oleh karena itu, Dr. dr. Dien Kurtanty, dokter dan penulis buku BPA Free: Perisai Keluarga dari Zat Kimia Berbahaya berharap pemerintah, industri, dan masyarakat makin menyadari bahaya dari paparan BPA. “Jangan sampai risiko-risiko kesehatan terkait BPA ini berimbas dan dilimpahkan pada pelayanan kesehatan,” ujarnya.

    Jakarta: Ratusan riset di bidang kesehatan yang terbit di jurnal-jurnal ilmiah menunjukkan risiko kesehatan akibat paparan BPA (Bisphenol A), bahan kimia pembentuk plastik polikarbonat yang lazim digunakan dalam galon air minum guna ulang.
     
    Studi dalam BMC Endocrine Disorders (2018) melihat hubungan positif antara paparan BPA dengan penyakit diabetes tipe 2. “BPA berpotensi memicu hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes melitus tipe 2, dan gangguan tumbuh kembang anak,” kata dr. Agustina Puspitasari, dokter spesialis kedokteran okupasi, mengonfirmasi hasil studi tersebut.
     
    Studi dalam Human Reproduction (2010) juga membuktikan paparan BPA di tempat kerja dapat menimbulkan efek buruk pada gangguan reproduksi, terutama—dalam konteks studi ini—berupa disfungsi seksual pada pekerja pria. “Karena sifatnya adalah hormone disruptor, maka BPA bisa memengaruhi segala hal, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan bahkan bisa infertile atau mandul,” ujar dr. Ulul Albab, dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

    Konsep gangguan hormon baru dikenal pada dekade 1990-an. BPA adalah salah satu zat kimia yang bisa meniru fungsi hormon alami tubuh, sehingga dapat mengacaukan sistemnya. Itulah kenapa baru dalam dua dekade terakhir, risiko kesehatan dari paparan BPA mulai banyak dibahas para ahli.
     
    Studi dalam Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology (2017) kemudian menemukan hubungan paparan BPA dengan perkembangan mental anak, seperti tingkat kecemasan, depresi, hiperaktivitas, ketidakmampuan berkonsentrasi, dan masalah perilaku lain. 
     
    “Pada studi epidemiologi, kadar BPA dalam darah atau urin pada anak usia pertumbuhan berkorelasi erat dengan gangguan perilaku, kecemasan, dan depresi,” ujar Profesor Junaidi Chotib, guru besar Farmakologi Universitas Airlangga, Surabaya, yang melakukan penelitian dampak kesehatan dari paparan BPA.
     

     
    BPA adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membentuk kemasan plastik keras atau polikarbonat. Dalam kehidupan sehari-hari, kemasan polikarbonat dapat ditemukan pada botol bayi, wadah makanan, lapisan kaleng, dan galon air minum guna ulang.
     
    Pakar polimer dari Universitas Indonesia, Profesor Mochamad Chalid, mengibaratkan plastik seperti untaian kalung dan BPA adalah salah satu mata rantainya. “Pada saat digunakan, sangat mungkin mata rantai tersebut lepas, sehingga menimbulkan permasalahan,” jelasnya. Faktor-faktor seperti paparan sinar matahari, suhu tinggi, dan pencucian berulang, menurut Profesor Chalid, dapat meningkatkan risiko pelepasan BPA ke dalam produk pangan.
     
    Dalam sejarah kesehatan, kita bisa mencatat banyak bahan kimia yang dulunya dianggap aman ternyata kemudian terbukti berbahaya. Asbes digunakan 100 tahun sebelum kemudian terbukti menyebabkan kanker. 
    Rokok dianggap aman selama 50 tahun sebelum terbukti menyebabkan kanker paru. “Paparan BPA dengan berbagai kadar dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan gangguan kesehatan,” kata Profesor Junaidi.
     
    Oleh karena itu, Dr. dr. Dien Kurtanty, dokter dan penulis buku BPA Free: Perisai Keluarga dari Zat Kimia Berbahaya berharap pemerintah, industri, dan masyarakat makin menyadari bahaya dari paparan BPA. “Jangan sampai risiko-risiko kesehatan terkait BPA ini berimbas dan dilimpahkan pada pelayanan kesehatan,” ujarnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Penyelamatan Sungai Brantas: Aksi Nyata dan Penegakan Hukum Jadi Kunci

    Penyelamatan Sungai Brantas: Aksi Nyata dan Penegakan Hukum Jadi Kunci

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Sungai Brantas, yang menjadi urat nadi kehidupan bagi lebih dari 17 juta penduduk Jawa Timur, kini berada dalam kondisi kritis. Selama satu dekade terakhir, sungai sepanjang 320 kilometer ini tercatat mengalami pencemaran yang sangat parah.

    Ancaman krisis air bersih, kekeringan, hingga banjir sudah di depan mata jika tidak segera ada perbaikan.

    Berdasarkan data penelitian dari Universitas Brawijaya (2012-2021), hampir semua parameter kualitas air Brantas-mulai dari BOD, COD, amonia, hingga coliform-masuk dalam kategori tercemar berat.

    Kondisi ini diperburuk oleh dua faktor utama: deforestasi dan alih fungsi lahan di wilayah hulu, serta limbah industri dan sampah domestik yang mencekik bagian hilir.

    ​Menanggapi situasi mendesak ini, Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas digelar di Sidoarjo pada Selasa (16/9/2025). Forum yang dihadiri 57 peserta dari 16 kabupaten dan 6 kota ini menyepakati perlunya kerangka baru dalam pengelolaan Brantas.

    ​”Rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dalam pengelolaan DAS Brantas secara kolaboratif, berbasis landscape sampai dengan seascape,” ujar Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa, Eduward Hutapea.

    ​Pendekatan ini tidak lagi hanya fokus pada hulu ke hilir, tetapi juga mengintegrasikan ekosistem dari pegunungan hingga pesisir dan laut.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menambahkan bahwa penyelamatan Brantas harus dilakukan secara utuh. “Tidak mungkin menyelamatkan hilir jika hulu terus dibiarkan rusak. Pendekatan berbasis landscape adalah jawabannya,” tegasnya.

    ​Sebagai proyek percontohan, Kabupaten Pasuruan akan mengolah kotoran ternak, sampah, dan limbah pertanian menjadi biogas agar tidak langsung mencemari sungai.

    ​Forum ini juga menekankan pentingnya sinergi antarsektor. Guru Besar Universitas Brawijaya, Prof. Eko Ganis Sukoharsono, mengapresiasi inisiasi Pusdal LH dan berharap rekomendasi yang diberikan dapat terimplementasi.

    Senada, Dr. Sonny Kristiyanto dari Universitas Airlangga (Unair) menyoroti peran Brantas di hilir yang krusial sebagai sumber air minum.

    ​Namun, semua solusi tidak akan berjalan tanpa aksi nyata dan penegakan hukum yang tegas. Kepala Bidang Wilayah III Pusdal LH Jawa, Gatut Panggah Prasetyo, menyebutkan empat pilar utama yang harus segera dijalankan: Yakni, penanganan lahan kritis untuk memulihkan daya dukung lingkungan, pengelolaan sampah domestik yang lebih kuat, pembinaan sektor industri agar taat regulasi dan penegakan hukum tegas terhadap setiap pelanggaran lingkungan.

    ​”Dengan empat pilar ini, penyelamatan Brantas bisa lebih terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Gatut.

    ​Forum ini memang berhasil merumuskan strategi besar, namun semua pihak sepakat, tanpa eksekusi nyata, Brantas akan tetap terjebak dalam lingkaran pencemaran. Keberanian politik, konsistensi kebijakan, dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci utamanya. Sungai Brantas bukan sekadar sungai-ia adalah penentu masa depan ekologi dan sosial Jawa Timur. (tok/ian)

  • Pemerintah Diminta Punya Visi Atasi Isu Kepemudaan & Majukan Olahraga

    Pemerintah Diminta Punya Visi Atasi Isu Kepemudaan & Majukan Olahraga

    Jakarta –

    Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho menegaskan pemerintah harus memiliki visi strategis untuk mengatasi isu-isu kepemudaan. Pemerintah juga diminta memajukan olahraga secara holistik, inovatif, serta berorientasi pada penguatan kebangsaan dan kemajuan nasional.

    Hal ini dikatakan dalam rangka menanggapi pemilihan Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora). Menurut Dimas, momen ini menjadi krusial di tengah kompleksitas tantangan pembangunan kepemudaan dan olahraga nasional. Ia pun menyoroti urgensi pembinaan kepemudaan sebagai agenda prioritas pemerintah.

    “Pembinaan dan pengawalan isu-isu kepemudaan menjadi agenda yang sangat krusial yang harus dijalankan pemerintah hari-hari ini dan ke depan,” ujar Dimas, dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).

    Dimas menekankan jumlah penduduk usia muda, sebagai angkatan produktif, merupakan pendorong utama pembangunan Indonesia. Namun, tantangan besar muncul dalam tiga aspek utama: penguatan karakter, partisipasi kewarganegaraan, dan aspek kewirausahaan.

    Penguatan Karakter di Era Digital

    Dimas menggarisbawahi tantangan pembangunan karakter pemuda di tengah era digitalisasi dan new media. Untuk menghadapi situasi ini, ia mendorong pemerintah merancang program prioritas yang inovatif untuk menanamkan pendidikan karakter, budi pekerti, cinta tanah air, dan patriotisme.

    “Era ini mendorong budaya materialisme, individualisme, sekaligus komunalisme yang begitu mengemuka,” kata Dimas.

    Menurut Dimas, program prioritas yang inovatif ini, harus berlandaskan pada nilai-nilai spiritualitas kebangsaan, keguyuban, kepedulian sosial, dan etika republikanisme.

    “Pemerintah harus memastikan kehadiran program yang menyasar pemuda di berbagai jenjang untuk membangun karakter yang kuat dari Aceh sampai Papua,” kata Dimas.

    Partisipasi Kewarganegaraan dan Tanggung Jawab Sosial

    Tantangan kedua yang disoroti Dimas adalah penguatan partisipasi kewarganegaraan dalam konteks masyarakat majemuk, demokratis, dan berbasis supremasi hukum.

    “Anak-anak muda Indonesia harus percaya diri, sehat mental sehat jasmani, berpengetahuan baik, berintegritas, mampu mengekspresikan pemikiran dan talentanya secara optimal,” ujar Dimas.

    Dimas menegaskan pemuda harus terlibat dan bertanggung jawab dalam ikut mengembangkan masyarakat yang sehat, inklusif, dan produktif, sejalan dengan tujuan mulia berbangsa dan bernegara. Dimas mendorong penguatan pendidikan kewarganegaraan (civic education), kepemimpinan, dan resolusi konflik untuk mencapai hal ini.

    “Pemerintah harus memastikan civic education dan pendidikan politik demokratis serta kesadaran tertib sosial di kalangan anak muda,” kata Dimas.

    Sembari, Dimas juga menekankan pentingnya konsistensi reformasi di tubuh pemerintahan agar tidak terjadi kesenjangan atau kontradiksi yang berpotensi memicu ketidakpuasan sosial (social grievance) atau bahkan perlawanan yang mengarah pada anarkisme.

    “Negara harus dapat membangun jembatan komunikasi dengan anak-anak muda, khususnya para pemimpin-pemimpin dan penggerak kepemudaan dan pelajar, baik BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), organisasi kepemudaan, sosial budaya, komunitas kreatif secara inklusif untuk melibatkan mereka dalam mewujudkan harmoni sosial, partisipasi kewargaan, dan pembangunan sosial ekonomi serta sosial politik,” jelas Dimas.

    Kewirausahaan dan Kesejahteraan Sosial

    Dari sisi ekonomi, Dimas menyoroti pentingnya penguatan kewirausahaan dan sosial-ekonomi pemuda untuk menghadapi tantangan pembangunan.

    “Dibutuhkan anak-anak muda yang mandiri, sigap, dan produktif dalam menemukan solusi untuk mendorong kesejahteraan sosial yang adil dan merata, baik di tingkat komunitas maupun nasional,” ungkap mantan Presiden BEM Universitas Airlangga era 1998 tersebut.

    Dimas menekankan perlunya program kewirausahaan yang menyasar pemuda sejak tingkat menengah, perguruan tinggi, hingga pasca-perguruan tinggi, guna menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi di berbagai sektor pembangunan.

    Inovasi Olahraga untuk Bangsa Juara

    Di bidang olahraga, Dimas menyerukan adanya terobosan dan konsistensi untuk memajukan pembinaan atlet sejak usia dini dan industrialisasi olahraga secara profesional dan prospektif.

    “Harus didorong inovasi-inovasi agar aspek industrialisasi olahraga dan pembinaan atlet menjadi lebih maju dan prospektif sebagai bangsa juara,” tegas Dimas.

    Dimas menekankan pentingnya pembinaan atlet sejak tingkat pelajar dengan memprioritaskan cabang olahraga unggulan untuk meraih prestasi di tingkat dunia, tanpa mengabaikan potensi cabang olahraga lainnya. Menurut Dimas, pengembangan olahraga tidak hanya penting untuk pembangunan karakter dan strategi kebangsaan, tetapi juga sebagai pendorong industri dan ekonomi nasional.

    “Indonesia adalah negara besar dengan potensi dan sumber daya yang sangat besar. Ini berarti prospek pengembangan olahraga sangat relevan, strategis, dan terbuka lebar, sesuai tujuan-tujuan nasional kita”, kata Dimas.

    Dimas menegaskan calon Menpora harus mampu mengintegrasikan pembangunan pemuda dan olahraga secara holistik. Dengan pendekatan yang inovatif dan strategis, Menpora diharapkan dapat membawa Indonesia menuju posisi unggul di kancah global, baik dalam pembinaan pemuda maupun prestasi olahraga.

    “Calon Menpora harus memiliki visi yang kuat untuk menjawab tantangan kompleks ini, baik dalam membina generasi muda yang berkarakter, produktif, dan bertanggung jawab, maupun dalam memajukan olahraga sebagai alat pembangunan nasional,” ujar Dimas.

    Kepemimpinan Menpora ke depan, menurut Dimas, akan menentukan arah pembangunan generasi muda dan olahraga nasional. Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia, calon Menpora harus mampu mengoptimalkan sumber daya untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai bangsa yang kuat, produktif, dan berprestasi.

    (anl/ega)

  • DPRD Jatim Dorong Disnaker Konsisten Tingkatkan Pelatihan Kreatif dan Teknologi Digital

    DPRD Jatim Dorong Disnaker Konsisten Tingkatkan Pelatihan Kreatif dan Teknologi Digital

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mendorong komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim dalam meningkatkan kompetensi dan pelatihan bagi masyarakat. Dia berharap langkah tersebut terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

    “Kami ingin menyampaikan apresiasi atas komitmen dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk terus bekerja meningkatkan kompetensi dan pelatihan kepada setiap masyarakat yang ada di Jawa Timur. Meskipun kami juga berharap komitmen ini selalu disertai dengan konsistensi,” kata Cahyo, Sabtu (14/9/2025).

    Cahyo menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan pelatihan, baik dari sisi kurikulum maupun pengembangan kreativitas. Menurutnya, Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai daerah harus menjadi pusat inovasi untuk mencetak tenaga kerja berkualitas.

    “Baik konsistensi pelatihannya maupun konsistensi pengembangan kreativitas dari UPT-UPT BLK yang ada di Provinsi Jawa Timur. Karena kita tahu Provinsi Jatim adalah provinsi yang besar, maka kita juga harus terus mengeksplor potensi-potensi kemajuan teknologi yang ada,” jelas Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cahyo menambahkan, pelatihan tidak hanya soal peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dia menilai hal ini penting agar semua golongan mendapat akses yang sama dalam meningkatkan kapasitas diri.

    “Selain memberikan pelayanan berkualitas, tentu yang perlu diperhatikan juga adalah tugas kita untuk memberikan keadilan dan kesamarataan untuk semua golongan masyarakat,” ujar alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Cahyo juga menyebut pentingnya pelatihan berbasis teknologi digital, termasuk bidang yang saat ini sedang berkembang pesat seperti blockchain. Menurutnya, industri blockchain memiliki potensi besar yang belum banyak digarap di sektor pelatihan tenaga kerja.

    “Khususnya pelatihan gratis digital ini memang penting, seperti digital marketing yang selama ini sudah berjalan. Tapi yang mungkin saat ini sangat dibutuhkan dan tidak bisa diabaikan itu adalah blockchain,” tegas Cahyo.

    Cahyo menjelaskan, blockchain memiliki dampak besar di sektor sumber daya manusia dan keuangan. Oleh karena itu, Cahyo mendorong agar Disnaker menghadirkan program pelatihan inovatif yang relevan dengan perkembangan industri global.

    “Industri blockchain ini sangat dibutuhkan, dan kebutuhannya sangat besar setahu saya. Maka ini bisa menjadi inovasi pelatihan baru di UPT-UPT kita yang fokus pada perkembangan pelatihan kreatif digital,” kata dia.

    Cahyo menegaskan bahwa tujuan akhir dari pelatihan ini adalah mencetak tenaga kerja yang kreatif, kompetitif, dan kredibel. Dia mengingatkan agar setiap program pelatihan selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Sekali lagi kami berterima kasih atas komitmen dan konsistensi Disnaker untuk memberikan pelatihan yang baik, kreatif, dan inovatif sesuai harapan Gubernur dan seluruh masyarakat Jawa Timur. Ini harus menjadi tujuan kita bersama,” pungkas Cahyo.[asg/kun]

  • Tiga Pejabat Eselon II Bersaing Rebut Kursi Dewas Perumda Sari Gunung Ponorogo

    Tiga Pejabat Eselon II Bersaing Rebut Kursi Dewas Perumda Sari Gunung Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Persaingan jabatan strategis kembali menghangat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Tiga pejabat eselon II resmi lolos seleksi administrasi untuk memperebutkan kursi Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Sari Gunung.

    Ketiganya yakni Judha Slamet Sarwo Edi, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Ringga Dwi Heri Irawan, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM; serta Bambang Suhendro, Asisten I Setda Pemkab Ponorogo.

    Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Ponorogo, Rizky Wahyu Nugroho, membenarkan bahwa ketiga nama tersebut sudah memenuhi syarat awal.

    “Ketiganya sudah lolos administrasi. Selanjutnya akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (UKK) pada 12–13 September 2025 dengan melibatkan Universitas Airlangga,” kata Rizky, Kamis (11/9/2025).

    Dari tiga kandidat tersebut, hanya satu orang yang akan dipilih menjadi Dewas. Rizky menjelaskan, jumlah dewan pengawas memang disesuaikan dengan jumlah direktur, yakni satu orang.

    Menurutnya, syarat utama pelamar Dewas adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkab Ponorogo. “Persyaratan ini penting karena Dewas harus punya pengalaman birokrasi, kemampuan manajerial, koordinasi lintas sektor, serta jam terbang tinggi. Harapannya, Dewas terpilih bisa mendampingi direktur Perumda Sari Gunung dalam mengembangkan BUMD ke depan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menegaskan, seleksi direktur maupun Dewas Perumda Sari Gunung harus dilakukan secara ketat agar perusahaan daerah tidak kembali mengalami stagnasi.

    “Calon pioner yang memimpin BUMD harus cakap, inovatif, jujur, dan berintegritas. Standarnya harus tinggi, supaya tidak terulang mati suri,” tegas Kang Sugiri. [end/beq]