Xcloud.id

Institusi: UIN

  • KIPP: faktor pendidikan picu praktik politik uang di Pilkada  

    KIPP: faktor pendidikan picu praktik politik uang di Pilkada  

    “Data BPS tahun 2022 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat kita sangat rendah. Tidak tamat SD itu sebanyak 30 juta lebih, tamat SD sekitar 64 juta, SMP 40 juta, SMA 57 juta dan S1 (sarjana) hanya 12 juta,”Makassar (ANTARA) – Deputi Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Engelbert Johannes Rohi mengungkapkan, salah satu faktor pemicu masih terjadinya praktik politik uang pada setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah adalah tingkat pendidikan di masyarakatnya.

    “Data BPS tahun 2022 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat kita sangat rendah. Tidak tamat SD itu sebanyak 30 juta lebih, tamat SD sekitar 64 juta, SMP 40 juta, SMA 57 juta dan S1 (sarjana) hanya 12 juta,” ungkapnya saat Rakor pengawasan Bawaslu Maros Bersama stakeholder di Hotel Dalton Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

    Bila melihat data tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, kata dia, sejauh ini masih didominasi tamatan sekolah dasar (SD), sehingga sangat rentan terpapar politik uang, sebab selain kebutuhan ekonomi juga pengetahuan yang minim.

    “Terlihat ada disparitas atau angka selisih tinggi sekali pada tingkat pendidikan SD sampai S1, inilah kemudian menjadi alasan mengapa politik uang sulit di bendung,” tutur dia.

    Johannes bilang, masyarakat yang pendidikan di bawah rata-rata atau masih berada pada ekonomi ke bawah tentu lebih memilih menerima uang jika diberikan, karena uang Rp100 ribu sampai Rp200 ribu sangat berarti buat mereka.

    “Itulah yang membuat ‘serangan fajar’ sangat efektif dilakukan para calon-calon ini untuk mendapatkan suara. Dari beberapa hasil riset penerima politik uang itu rata-rata perempuan, sasarannya emak-emak,” ucapnya.

    Apalagi Indonesia. lanjut dia, masuk urutan ketiga dunia terkait praktik politik uang setelah dua dari negara Afrika yakni Uganda dan Benin, mengutip hasil riset Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi.

    Data itu terungkap dari hasil riset yang Burhanudin lakukan pada dua Pilpres yakni 2014 dan 2019. Hasilnya, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) terlibat praktik politik uang.

    “Data demografi pendidikan ini menjadi salah satu tolok ukur juga dalam melihat tingkat ekonomi dalam satu negara, sehingga itu menjadi alasan politik uang sangat sulit diturunkan,” katanya.

    Politik uang lainnya yang sangat sulit terdeteksi adalah mahar Partai Politik. Di mana setiap para calon akan memburu bahkan berani membeli partai sebagai kendaraannya untuk ikut berkontestasi, sebab salah satu syarat paling mudah adalah mendapat dukungan parpol.

    “Tentu ada kelemahan pengawasan di sini, karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh dan secara jelas mengatur soal itu. Fakta yang terjadi seperti itu, sehingga bermunculan kolom kosong di daerah-daerah pada Pilkada serentak tahun ini,” ucapnya menekankan.

    Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih (TePI) Indonesia Jeirry Sumampow dalam rapat itu memaparkan tentang partisipasi strategis stakeholder dalam mencegah isu Suku Ras dan Agama (SARA), hoaks dan ujaran kebencian untuk Pilkada berintegritas.

    Jeirry bilang, praktik politik uang terjadi selain lemahnya pengawasan juga edukasi pendidikan politik ke masyarakat minim. Selain itu, isu Suku Ras dan Agama (SARA), hoaks serta ujaran kebencian juga menjadi bayang-bayang pada setiap Pemilu dan Pilkada.

    “Perlu peran masyarakat sipil untuk membantu pengawasan dan pemantauan Pilkada. Ada tiga poin harus dijalankan, pertama integritas Pilkada, kedua edukasi masyarakat dan ketiga memperkuat demokrasi. Pencegahan praktik politik uang tidak dengan hanya di cerita tapi dilaporkan,” katanya menekankan.
     

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Perluas Pasar Syariah, Bank Daerah Bidik Sektor Pendidikan

    Perluas Pasar Syariah, Bank Daerah Bidik Sektor Pendidikan

    Jakarta –

    Dalam rangka memperluas penggunaan produk perbankan syariah Bank DKI, di dunia pendidikan, Bank DKI bersama Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta sepakat menjalin kerja sama, yang secara resmi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah.

    Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Bank DKI siap memberikan dukungan transaksi perbankan syariah bagi Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta yang menaungi lembaga pendidikan STIE Indonesia Jakarta, mulai dari layanan Cash Management System (CMS), pembukaan rekening Tabungan, Giro, dan Deposito, layanan pendaftaran Haji dan Umroh, hingga program pemberdayaan potensi ekonomi syariah untuk masyarakat di lingkungan Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta.

    “Dukungan Bank DKI terhadap transaksi perbankan syariah di Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta merupakan bagian dari komitmen kami untuk memperluas aksesibilitas terhadap layanan keuangan syariah di berbagai sektor, termasuk ekosistem pendidikan,” ujar Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, Sabtu (27/7/2024).

    Lebih lanjut, Agus menyampaikan harapan sinergi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengguna layanan Bank DKI di Yayasan ini, serta menjadi langkah awal untuk meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Jakarta, tandasnya.

    Selain dukungan layanan keuangan syariah, kerja sama ini juga mencakup bidang pendidikan, diantaranya pengabdian dan penelitian bagi dosen, program magang mahasiswa, kerja sama publikasi antar lembaga, serta kerja sama dalam bentuk lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak.

    Wujud dukungan Bank DKI di bidang pendidikan juga diwujudkan diantaranya sebagai fasilitator penyaluran Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan. Bank DKI juga telah meluncurkan program Student Loan, yaitu program pinjaman untuk pembiayaan uang kuliah dengan skema multiguna yang bertujuan memberi solusi keuangan yang terjangkau dan mudah diakses bagi mahasiswa.

    Termasuk kerja sama Bank DKI dengan Universitas Gunadarma, Universitas Padjajaran, STIA LAN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Universitas Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Nasional, Universitas Negeri Sebelas Maret dan akan terus diperluas dengan sejumlah Perguruan Tinggi terkemuka lainnya

    Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menyatakan, “Kerja sama ini menunjukkan komitmen Bank DKI untuk mendukung sektor pendidikan melalui layanan keuangan syariah yang inovatif dan terintegrasi. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif dan memberdayakan komunitas pendidikan di Jakarta,” imbuh Arie.

    (fdl/fdl)

  • Peringatan HJL ke-455, Pemkab Lamongan Gelar Khotmil Quran Serentak

    Peringatan HJL ke-455, Pemkab Lamongan Gelar Khotmil Quran Serentak

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar kegiatan Khotmil Qur’an yang dipusatkan di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, dalam rangka mengawali rangkaian Hari Jadi Lamongan (HJL) ke-455.

    Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengharapkan bahwa lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan dalam kegiatan ini dapat membawa kebahagiaan maupun keberkahan dunia akhirat, khususnya bagi warga Lamongan.

    Tak hanya itu, Bupati Yuhronur juga berharap, Khotmil Qur’an yang dilaksanakan bersama Huffazh Al-Qur’an wal Qira’at (HQQ) Kabupaten Lamongan ini mampu membawa keberkahan, keamanan ketertiban dan kebahagiaan.

    “Sengaja kegiatan ini kita laksanakan di awal dan kemungkinan kita tutup dengan jamaah Al-Khidmah. Kami berharap, Kabupaten Lamongan disinari cahaya Al-Quran, sehingga masyarakatnya sejahtera, bahagia lahir batin, bahagia dunia akhirat,” harap Yuhronur, Kamis (9/5/2024).

    “Mudah-mudahan acara ini penuh dengan keberkahan dan seluruh rangkaian kegiatan Hari Jadi Lamongan nantinya bisa berjalan aman, tertib dan membahagiakan,” tambahnya.

    Kegiatan Khotmil Qur’an ini diikuti oleh jajaran pemerintah kecamatan dan OPD di seluruh wilayah kerja Kabupaten Lamongan. Tak cukup itu, kegiatan ini bahkan diikuti secara serentak oleh pengurus HQQ di tempat-tempat ibadah se-Lamongan.

    Kegiatan Khotmil Qur’an yang dipusatkan di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan.

    Sementara itu, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. KH. Muhammad Aziz yang bertindak sebagai penceramah dalam kegiatan Khotmil Quran ini mengungkapkan rasa senangnya lantaran dapat berkunjung ke Lamongan dan bertemu untuk mengharapkan keberkahan Al-Quran.

    “Senang bisa berkumpul dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran itu bukan bacaan biasa, Imam Al-Gozali mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari alam malaikat, diturunkan dan dibungkus dengan huruf-huruf dunia, kenapa dibungkus dengan huruf dunia?,” kata Prof. Aziz.

    “Jika tidak dibungkus dengan huruf dunia maka tidak ada manusia yang bisa menerima. Berbahagialah karena setiap kali Al-Quran dikhatamkan di Masjidil Haram dan Madinah ada doa yang selalu dilantunkan untuk menghapus dosa-dosa. Jadi saat khatam Al-Quran selalu minta kepada Allah untuk dihapus doda-dosanya,” pungkasnya. [riq/but]

  • Open House, Momen Bupati Banyuwangi Minta Maaf ke Warga

    Open House, Momen Bupati Banyuwangi Minta Maaf ke Warga

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar open house di momen Idulfitri 1445 H. Acara digelar di kediaman istri Abdullah Azwar Anas tersebut di Dusun/ Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari.

    Kegiatan itu mendapat sambutan antusias dari masyarakat sekitar dan beberapa warga dari daerah lain. Pada momen itu, Bupati Ipuk menyempatkan untuk meminta maaf kepada semua yang hadir dan tak terkecuali masyarakat Banyuwangi.

    “Selamat Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (13/4/2024).

    Bahkan, kata Ipuk, kegiatan silaturahmi bersama ini pun tak pernah terlewat setiap kali lebaran. Termasuk, ada momen di mana warga mampu bertukar pikiran tentang Banyuwangi.

    “Tadi juga sempat bertukar pikiran mengenai Banyuwangi ke depan. Ramai warga seperti ini membuat suasana lebaran sangat terasa,” ujar Ipuk.

    Seperti yang terucap dari Mardiyah (24). Salah seorang warga asal Kecamatan Sempu itu mengaku bangga dan berterima kasih atas kebijakan Banyuwangi tentang program Banyuwangi Cerdas (PBC).

    “Terimakasih karena sudah sedikit banyak mengubah kesejahteraan hidup keluarga saya. Program PBC membantu saya dan teman-teman lain yang kurang beruntung untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan menggapai cita-cita,” ungkap Mardiyah.

    Sebenarnya, program Banyuwangi Cerdas telah berlangsung sejak 2013. Dari program itu, ribuan anak muda Banyuwangi dari golongan ekonomi kurang mampu menerima manfaat program tersebut.

    “Setiap bulannya dapat uang saku Rp1 juta, itu sudah cukup bagi saya untuk biaya hidup di perantauan,” ucap Mardiyah yang sedang berkuliah di UIN KHAS Jember.

    Begitu juga Achmad Ichsan Maulana. Dia merupakan lulusan santri Bustanul Makmur Genteng.
    Ichsan yang datang dengan rombongan itu mengaku sangat senang bisa bertemu Bupati Ipuk bersama keluarga. “Senang rasanya bisa bertemu Bu Ipuk,” ujarnya. [rin/suf]

  • Ribuan Warga Surabaya Padati Taman Surya Balai Kota, Ikuti Shalat Idul Fitri

    Ribuan Warga Surabaya Padati Taman Surya Balai Kota, Ikuti Shalat Idul Fitri

    Surabaya (beritajatim.com) – Ribuan warga Surabaya memadati Taman Surya Balai Kota untuk mengikuti Shalat Idul Fitri 1445 Hijriah, Rabu (10/4/2024). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama keluarga juga terlihat hadir dalam shalat tersebut.

    Suasana takbir berkumandang sejak pagi hari di Taman Surya. Panitia terus mengimbau jamaah yang masih dalam perjalanan untuk segera mempercepat langkahnya dan mengisi shaf yang telah disediakan.

    Tepat pukul 06.00 WIB, Shalat Id dimulai dengan dipimpin oleh imam KH. Abdul Hamid Syarifuddin, Qori’ nasional dan Imam Masjid Nasional Al-Akbar. Sedangkan khotibnya adalah Prof. Akh Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D., Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.

    Dalam ceramahnya, Prof. Akh Muzakki mengangkat tema “Menjadi Lebih Baik Pasca Ramadhan”. Dia menyampaikan bahwa salah satu cara untuk menjadi lebih baik adalah dengan tidak meninggalkan kebiasaan qiyamullail dan ibadah sosial yang dilakukan selama Ramadhan.

    Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengapresiasi ceramah yang disampaikan oleh Prof. Akh Muzakki. Menurutnya, ceramah tersebut sangat luar biasa karena mengingatkan umat Islam untuk meningkatkan ibadah pasca Ramadhan.

    “Ibadah itu tidak hanya shalat dan tilawatil Quran, tapi juga bagaimana ekosistem kebajikan terus berjalan,” kata Eri.

    Eri juga mengajak warga Surabaya untuk terus menjalankan kekuatan umat muslim dan menjaga toleransi beragama.

    “Kalau kekuatan umat muslim dan toleransi beragama ini terus dijalankan, maka Surabaya akan jauh lebih baik daripada hari ini,” ujarnya.

    Shalat Id di Taman Surya Menjadi Tradisi Baru

    Pelaksanaan Shalat Id di Taman Surya Balai Kota Surabaya ini menjadi tradisi baru bagi warga Surabaya. Tahun ini merupakan tahun kedua Pemkot Surabaya menggelar Shalat Id di tempat tersebut.

    “Alhamdulillah, tahun ini Shalat Id di Taman Surya berjalan lancar dan khusyuk. Terima kasih kepada seluruh warga Surabaya yang telah hadir,” kata Eri.

    Eri berharap tradisi Shalat Id di Taman Surya ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

    “Semoga ini menjadi tradisi baru bagi warga Surabaya untuk merayakan Idul Fitri bersama-sama di Balai Kota,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Gus Sadad Ladeni Pertanyaan Kritis Mahasiswa Saat Tadarus Politik Milenial

    Gus Sadad Ladeni Pertanyaan Kritis Mahasiswa Saat Tadarus Politik Milenial

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad (Gus Sadad) menggelar Tadarus Politik Milenial di Jombang. Acara ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa/mahasiswi serta para santri.

    Sambil berakhir pekan, Gus Sadad sapaan akrabnya menunjukkan komitmennya untuk terus bertemu para mahasiswa/santri di daerah guna berdiskusi banyak hal, utamanya soal politik. “Ini titik kedua di tahun 2024 ini, kita gelar tadarus politik di Jombang,” kata Gus Sadad, Sabtu (23/3/2024).

    Momen kedatangan Gus Sadad di Kota Santri dimanfaatkan oleh sekitar 100 mahasiswa dan santri berbincang tentang politik.

    Antusiasme peserta diskusi nampak dari banyaknya pertanyaan yang terlontar di saat sesi tanya jawab. Ichwan, salah satu mahasiswa yang hadir bertanya soal politik transaksional yang marak akhir-akhir ini di Pemilu 2024.

    Ketika ditanya tentang politik transaksional, Sadad menjawab dengan tegas bahwa dirinya miris melihat fenomena itu. “Maraknya politik uang itu karena kegagalan politikus meyakinkan publik. Itu juga menunjukkan ketidakmampuan dari politikus tersebut men deliver isu-isu politik sebagai isu publik,” jawab Gus Sadad.

    “Publik menilai pemilu itu kepentingan kontestan pemilu, nggak ada urusan dengan kepentingan mereka sendiri,” tambahnya.

    Karena tidak memiliki gagasan yang bisa dijual ke masyarakat, Gus Sadad menyebut para politikus akhirnya memilih jalan pintas dengan politik transaksional.

    Doktor Ilmu Politik Islam UIN Sunan Ampel itu menilai dengan semakin meningkatnya kompetensi politikus yang berkontestasi dalam Pemilu akan memperbaiki kehidupan politik. “Kita lihat dalam Pemilu kemarin mengandalkan popularitas saja tidak cukup, juga mengandalkan dana saja bukan jaminan,” kata Sadad.

    Jawaban Gus Sadad itu membuat mahasiswa lain bersemangat untuk bertanya. Aminah menanyakan bagaimana resep Gus Sadad bisa menjadi legislator selama 5 periode berturut-turut.

    “Ketika saya menjadi legislator pertama kali di tahun 2004, saya saat itu telah menyerahkan atau mengabdikan diri saya untuk masyarakat. Sejak saat itu, dalam diri saya, saya selalu ingin terus mengabdi dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan diri saya,” jelas Gus Sadad.

    “Saya berkomitmen terus merawat konstituen saya, sehingga saat Pemilu digelar, tentu masyarakat sudah bisa memilih sendiri atas dasar kinerja. Konstituen yang dirawat dengan baik oleh legislator si A misalnya, saya yakin sangat tidak mudah untuk didekati dengan calon lain yang membawa iming-iming politik transaksional,” tambahnya.

    Mendengar jawaban itu Aminah sangat puas. Dirinya tidak canggung menyebut Gus Sadad sebagai politikus yang dicintai rakyat dan mendoakan karir Wakil Ketua DPRD Jatim ini terus merangkak naik.

    Nampak hadir dalam diskusi tersebut Gus Irfan Yusuf, Caleg terpilih DPR RI, serta Caleg terpilih DPRD Jatim, Farid Kurniawan Aditama dan Hidayat. (tok/kun)

  • Pj Wali Kota Kediri Dukung Pelaku Usaha Miliki Sertifikasi Halal

    Pj Wali Kota Kediri Dukung Pelaku Usaha Miliki Sertifikasi Halal

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah terus mendorong para pelaku usaha untuk melengkapi salah satu legalitas usahanya yakni sertifikasi halal. Maka dari itu, digelarlah sosialisasi dan fasilitasi Sertifikasi Halal ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Kediri kepada para pelaku usaha agar semakin mudah dan mengerti cara pengurusan sertifikasi halal produknya, Selasa (19/3/2024).

    Sosialisasi diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Yamsul Umam dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Nuhdi Futuhal Arifin dari Kemenag Kota Kediri.

    “Kota Kediri ini memiliki fokus pengembangan pada sektor perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, perlindungan konsumen juga sangat penting dan menjadi perhatian. Artinya para pelaku usaha harus menghadirkan produk yang berkualitas, bersih, sehat dan tentunya juga halal. Namun sayangnya di Kota Kediri, masih banyak pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikasi halal,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Lebih lanjut, Zanariah menerangkan bahwa menurut data Disperdagin Kota Kediri, tahun 2023 dari 13.133 pelaku industri termasuk 8.765 pelaku usaha makanan dan minuman, baru 3.657 pelaku usaha yang mendapat sertifikasi halal. Maka dari itu, Pemkot Kediri terus menggenjot para pelaku usaha ini untuk mengurus sertifikasi halal, dengan melakukan sosialisasi hingga memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal ini.

    “Para pelaku usaha harus memiliki sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024. Dan yang hadir di sini merupakan pelaku usaha yang akan mendapat fasilitas sertifikasi halal dari Pemerintah Kota Kediri,” imbuhnya.

    Menurut Pj Wali Kota Kediri, mengantongi sertifikasi halal ini menjadi nilai tambah untuk menghadirkan rasa percaya konsumen, sehingga berdampak pada peningkatan omset usaha. Harapannya dengan adanya sosialisasi ini meningkatkan kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal. Terutama bagi pelaku usaha nasi goreng dan soto tamanan. Apalagi Soto Tamanan ini juga sudah ditetapkan sebagai zona kawasan halal, aman dan sehat.

    Terakhir, Zanariah juga mengingatkan untuk para pengelola rumah potong unggas, juga perlu memastikan proses penyembelihannya telah sesuai syariat. Karena produk kuliner dari bahan baku unggas ini juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

    Turut mendampingi Kepala Disperdagin Kota Kediri Wahyu Kusuma Wardani, narasumber dan para pelaku usaha. [nm]

  • Elf Wisatawan Tulungagung Terguling di Tikungan Roll Barrier Sarangan Magetan 

    Elf Wisatawan Tulungagung Terguling di Tikungan Roll Barrier Sarangan Magetan 

    Magetan (beritajatim.com) – Lagi-lagi terjadi kecelakaan di Jalan Tembus Sarangan-Tawangmangu masuk Kelurahan Sarangan, Plaosan, Magetan. Kali ini, Isuzu Elf mengangkut delapan penumpang terguling di Tikungan Roller Barrier Jalan tembus, Minggu (10/3/2024) siang. 

    Elf nopol AG 7791 V itu mengangkut delapan orang pemuda dari Tulungagung. Mereka sehabis berwisata di Sarangan, kemudian ke kawasan Cemoro Kandang, Karanganyar, dan kemudian hendak turun. 

    Irzaki (22)salah seorang penumpang bercerita, dia dan delapan rekannya menyewa elf tersebut untuk jalan-jalan ke Magetan. Mereka berangkat dari Kampus UIN Tulungagung dan menuju Magetan. Mereka berkunjung ke Telaga Sarangan dan kemudian ngopi di kawasan Cemoro Kandang. 

    ‘’Setelah ngopi, kami memilih balik dan tidak melanjutkan perjalanan ke Tawangmangu karena harus kembali ke kampus sebelum magrib. Saat di jalan menurun mobil melaju kencang, begitu pas tikungan tajam, mobil sepertinya kehabisan jalan. Oleh sopir dibanting ke kanan lalu terguling dan menabrak pembatas jalan,” kata Irzaki saat dirawat di Puskesmas Plaosan. 

    Dia kemudian ditolong oleh pengguna jalan yang lain. Polisi pun mendatangi lokasi untuk mengamankan lokasi kejadian dan kemudian melakukan olah TKP. 

    Kasatlantas Polres Magetan AKP Sony Suhartanto mengatakan, dari hasil olah TKP sementara, kecelakaan disebabkan oleh sopir yang tidak hafal medan jalan. Sopir tidak memindahkan gigi ke satu atau dua saat di jalan menurun.

    “Perseneling berada di gigi tiga, sehingga pada saat di jalan menurun laju kendaraan terlalu kencang dan sulit dikendalikan dan terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penumpang dan sopir selamat. Hanya mengalami luka-luka. Satu orang dirujuk ke RSUD dokter Sayidiman Magetan akibat luka serius di kepala. Selebihnya dirawat di Puskesmas Plaosan termasuk sopir atas nama Muhammad Fathu Roziq warga Kalidawir Tulungagung,” terang Sony.

    Dia mengimbau para penyedia jasa kendaraan maupun tour and travel untuk wisata menuju Telaga Sarangan atau di Gunung Lawu agar selalu mengecek kendaraan dan memberikan pengemudi berpengalaman.

    “Topografi gunung tentunya jalan naik turun, diperlukan keahlian sopir membawa penumpang agar selamat di perjalanan. Selain itu penting, patuhi rambu yang ada agar terhindar dari musibah kecelakaan,” pungkasnya. [fiq/aje]

  • Menlu Temui Komisioner UNHCR, Bahas Pengungsi Rohingya di Indonesia

    Menlu Temui Komisioner UNHCR, Bahas Pengungsi Rohingya di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menemui Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Filippo Grandi untuk membahas masalah pengungsi Rohingya di Indonesia.

    Dalam pertemuan di Jenewa, Swiss, pada Senin (11/12), Retno menyampaikan kepada Grandi mengenai tantangan yang dihadapi RI belakangan imbas kedatangan gelombang pengungsi Rohingya.

    “Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia,” kata Retno dalam keterangan resmi, Selasa (12/12).

    Menurut Retno, Grandi memahami tantangan yang tengah dihadapi Indonesia tersebut. UNHCR pun disebut akan berusaha maksimal untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

    “Antara lain dengan memberikan bantuan untuk mendukung kehidupan para pengungsi tersebut,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Retno juga meminta UNHCR untuk mendesak negara penandatangan Konvensi Pengungsi agar segera mulai menerima resettlement “sehingga beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia.”

    Masalah pengungsi Rohingya di Indonesia tengah menjadi perdebatan panjang, terutama setelah masyarakat Provinsi Aceh menolak kedatangan mereka dan membuat ratusan etnis Muslim Myanmar itu terkatung-katung di laut.

    Warga Aceh menolak karena tak ada lagi tempat penampungan serta kesan buruk dari pengungsi sebelumnya.

    “Para pengungsi yang melarikan diri, tidak menjaga kebersihan dan tidak mengindahkan syariat Islam dan adat di kalangan masyarakat,” kata Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto kepada detikSumut, Kamis (16/11/2023).

    Menurut Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Senin (11/12), pengungsi Rohingya di provinsi itu telah mencapai 1.684 orang hingga hari ini. Mereka tersebar di Pidie, Sabang, hingga Lhokseumawe.

    Para pengungsi Rohingya sebetulnya sudah sejak lama mendarat dan ditampung di Aceh, Pekanbaru, dan Medan.

    Namun, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, tempat penampungan sementara di Pekanbaru dan Medan sudah penuh serta kehabisan dana. Kondisi serupa juga terjadi di penampungan sementara di Aceh.

    Oleh sebab itu, pemerintah tengah mencari solusi untuk mengatasi membludaknya para pengungsi Rohingya di Indonesia. Salah satunya dengan mengembalikan mereka ke negara asal, yakni Myanmar.

    Indonesia sendiri bukanlah penandatangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1951 tentang Pengungsi. Karenanya, Indonesia bisa saja menolak para pengungsi yang mencari suaka ke RI.

    Para pengungsi Rohingya, sementara itu, berada di Indonesia untuk transit sementara ke negara penandatangan konvensi. Kendati begitu, mereka tak kunjung mendapat kepastian sehingga banyak yang berusaha mencari jalan sendiri untuk hidup nyaman.

    Pengungsi Rohingnya kebanyakan ingin berlabuh di Malaysia. Oleh sebab itu, banyak yang akhirnya kabur dari penampungan dan membuat sejumlah masalah.

    Menurut dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Mutiara Pertiwi, para pengungsi Rohingya telah membentuk komunitas undocumented migrants yang cukup besar di Malaysia, dengan kondisi ekonomi yang cukup berkembang.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kenapa Banyak Pengungsi Rohingya Lari ke Indonesia?

    Kenapa Banyak Pengungsi Rohingya Lari ke Indonesia?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini mengatakan pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai 1.478 orang.

    Ribuan pengungsi dari Myanmar ini tersebar di penampungan sementara di Aceh, Medan, hingga Pekanbaru.

    Namun, para pengungsi Rohingya kebanyakan datang ke Provinsi Aceh, terutama sejak pertengahan November lalu.

    Menurut Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Senin (11/12), pengungsi Rohingya di Aceh telah mencapai 1.684 orang hingga hari ini. Mereka berada di Pidie, Sabang, serta Lhokseumawe.

    Kenapa banyak pengungsi Rohingya lari ke Indonesia?

    Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Mutiara Pertiwi, mengatakan para pengungsi Rohingya pada dasarnya sudah bermigrasi dalam beberapa gelombang selama puluhan tahun.

    Mutiara menjelaskan pada gelombang awal pengungsi dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, banyak etnis Rohingya yang mengambil rute darat menuju Bangladesh dan rute laut ke negara-negara Asia Tenggara, terutama Malaysia.

    Mereka kemudian membentuk komunitas undocumented migrants yang cukup besar di Malaysia. Negeri Jiran pun menjadi destinasi migrasi populer bagi etnis Rohingya lantaran perekonomian di sana cukup berkembang.

    Namun, pada 2015, kasus perdagangan manusia mencuat setelah kuburan massal para korban ditemukan. Sebagian besar korban merupakan etnis Rohingya di perbatasan Thailand dan Malaysia.

    “Sejak itu, ada patroli perbatasan yang lebih ketat di kedua negara tersebut sehingga kelompok Rohingya seringkali terkatung-katung di laut dan akhirnya sampai ke perairan Indonesia. Di sinilah entry point (awal mula) isu ini menjadi krisis bagi pencari suaka di Indonesia,” kata Mutiara kepada CNNIndonesia.com.

    Mutiara menyebutkan para pengungsi Rohingya dikategorikan sebagai orang tak berkewarganegaraan, sehingga tidak aman untuk direpatriasi atau dikembalikan ke Myanmar.

    Oleh sebab itu, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) membuat kamp khusus bagi mereka di Cox’s Bazar, Bangladesh. UNHCR juga membuat kamp pencari suaka di Pulau Bhasan Char, Bangladesh, untuk perluasan dan relokasi dari Cox’s Bazar.

    “Nah gelombang pengungsi terkini yang sampai ke Indonesia itu umumnya dari Cox’s Bazar. Mereka tidak mendapat kepastian masa depan, sehingga mempertaruhkan nyawa untuk bergabung dengan komunitas undocumented Rohingya di Malaysia yang cukup berkembang ekonominya,” ucap Mutiara.

    “Jadi pencari suaka Rohingya ini tersebar karena kombinasi intervensi rezim pengungsi internasional melalui UNHCR, kebijakan negara-negara Asia Tenggara, dan juga orientasi migrasi kelompok Rohingya sendiri,” imbuh dia.

    Tempuh jalur berbahaya demi suaka

    Para pengungsi Rohingya belakangan disebut-sebut terlibat dalam penyelundupan dan perdagangan manusia.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia memanfaatkan para pengungsi Rohingya untuk memenuhi kepentingan finansial mereka.

    “Kami menduga kuat bahwa para pengungsi dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan serta perdagangan manusia,” kata juru bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/12).

    Lanjut ke sebelah…

    Mutiara membenarkan fenomena ini lantaran memang banyak pengungsi Rohingya yang ‘nekat’ bermigrasi melalui jaringan nelayan atau bahkan perdagangan dan penyelundupan hanya untuk mencari tempat aman guna melanjutkan hidup.

    Para pengungsi yang nekat ini umumnya tak memiliki kejelasan untuk mendapatkan tempat tinggal. Mereka telah menanti belasan hingga puluhan tahun tanpa kejelasan dan akhirnya memutuskan mencari jalan sendiri ke tempat yang lebih menjanjikan.

    Salah satu tempat itu ialah Malaysia, tempat para undocumented migrants tinggal dengan kondisi ekonomi yang baik. Hal ini yang menyebabkan banyak pengungsi Rohingya kabur dari penampungan untuk pergi ke Negeri Jiran.

    “Ini memang dilematis, UNHCR sendiri mempromosikan norma ‘safe travel to asylum’ dan mengimbau pencari suaka untuk menunggu penempatan di tempat transit/kamp resmi,” ujar Mutiara.

    Meski banyak yang menggunakan jalan ilegal ini, Mutiara mengatakan tak semestinya para pengungsi disimplifikasi sebagai bagian dari jaringan kriminal.

    Sebab dalam Konvensi Pengungsi, kata dia, ada prinsip “non penalisation”, di mana pengungsi dan pencari suaka tidak bisa dikriminalisasi karena bermigrasi tanpa dokumen atau lewat jalur tikus.

    Namun demikian, ada paradigma “keamanan tinggi” yang sangat dominan di perbatasan. Paradigma ini yang menganggap siapa pun yang membantu pengungsi atau pencari suaka di laut sebagai jaringan perdagangan atau penyelundupan.

    “Tahun lalu beberapa nelayan Aceh didakwa sebagai traffickers (pelaku perdagangan manusia) karena membantu Rohingya dari laut. Ini juga berakibat terhadap persepsi publik terhadap kelompok pencari suaka, terutama di tempat-tempat reception,” kata Mutiara.

    [Gambas:Photo CNN]

    Kekerasan di Bangladesh

    Menurut UNHCR, para pengungsi Rohingya datang mencari suaka ke negara lain karena mulai putus asa imbas “meningkatnya jumlah pembunuhan, penculikan, dan ketidakamanan di tempat mereka tinggal sebelumnya.”

    Laporan Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini menunjukkan geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata telah mengancam para pengungsi di kamp-kamp Cox’s Bazar, Bangladesh, selama beberapa waktu belakangan.

    “Seorang pengungsi Rohingya berusia 19 tahun yang baru-baru ini tiba di Aceh bersama keluarganya mengatakan kepada AFP bahwa para penjahat di Cox’s Bazar mengancam dia dan keluarganya setiap hari. Dia bahkan rela membayar lebih dari $1.800 (sekitar Rp27,8 juta) untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal tua menuju Indonesia,” demikian laporan Deutsche Welle (DW).

    Kepolisian Bangladesh juga melaporkan sedikitnya 60 orang Rohingya tewas terbunuh di kamp Cox’s Bazar tahun ini.

    Lebih dari itu, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, Nay San Lwin, mengatakan kepada DW bahwa Program Pangan Dunia (WFP) telah memotong jatah makanan para pengungsi awal tahun ini.

    Dengan demikian, sebagian besar pengungsi Rohingya kini harus bertahan hidup dengan 8 dolar atau sekitar Rp124 ribu setiap bulan.

    “Di kamp pengungsi, banyak orang bergantung pada jatah makanan dari WFP, di mana kini mereka tidak mungkin mendapatkan makanan yang cukup dengan 8 dolar (sekitar Rp124 ribu) untuk satu orang untuk jatah satu bulan,” ucap Lwin.