Xcloud.id

Institusi: UIN

  • Menjual Koneksi Pusat di Pilkada: Kunci Kemenangan atau Strategi Manipulatif? Nasional 11 November 2024

    Menjual Koneksi Pusat di Pilkada: Kunci Kemenangan atau Strategi Manipulatif? Nasional 11 November 2024

    Menjual Koneksi Pusat di Pilkada: Kunci Kemenangan atau Strategi Manipulatif?
    Dosen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    DALAM
    dunia politik lokal di Indonesia, kedekatan seorang calon kepala daerah dengan pemerintah pusat sering kali dipandang sebagai aset besar.
    Calon yang memiliki hubungan erat dengan pusat kekuasaan, atau yang mampu memproyeksikan kedekatan tersebut, sering dianggap memiliki akses lebih baik ke sumber daya dan dukungan infrastruktur yang hanya bisa diperoleh melalui jalur-jalur resmi pusat.
    Dalam lanskap politik yang terus berkembang, strategi ini memberikan keuntungan elektoral yang cukup signifikan.
    Pemilih, terutama di wilayah yang ekonominya masih bergantung pada subsidi dan bantuan pemerintah pusat, merasa bahwa memilih calon yang dekat dengan pusat bisa mendatangkan kemakmuran lebih cepat.
    Namun, apakah benar demikian?
    Fenomena ini bukan sekadar taktik kampanye; ia menggambarkan pola hubungan antara pusat dan daerah yang sudah berlangsung lama.
    Di banyak daerah, calon kepala daerah lebih sering berbicara tentang relasi mereka dengan pemerintah pusat daripada memaparkan program kerja konkret yang dirancang untuk memecahkan masalah lokal.
    Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi kita: Apakah benar calon kepala daerah harus mengedepankan relasi pusat daripada solusi nyata bagi daerahnya?
    Di banyak daerah, sumber daya keuangan pemerintah daerah masih sangat terbatas, yang membuat mereka bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
    Bagi calon kepala daerah, menonjolkan kedekatan dengan pemerintah pusat bukan hanya strategi kampanye, melainkan upaya praktis untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dengan mudah mengalir ke wilayah mereka.
    Ini terutama penting bagi wilayah-wilayah yang masih berkembang atau terpencil, di mana bantuan pemerintah pusat bisa menjadi satu-satunya jalan untuk memperbaiki infrastruktur atau layanan publik.
    Namun, ketergantungan finansial ini memiliki risiko tersendiri. Ketika calon kepala daerah terlalu bergantung pada pusat, mereka akan terdorong untuk memenuhi agenda pusat, bukan kebutuhan spesifik masyarakat lokal.
    Ini mengakibatkan daerah kurang mampu mengembangkan potensi lokalnya secara mandiri.
    Selain itu, ketergantungan pada bantuan pusat bisa menjadi bumerang ketika terjadi pergantian kekuasaan di pusat.
    Pergantian ini bisa memengaruhi aliran bantuan atau membuat kepala daerah harus beradaptasi dengan kebijakan baru yang belum tentu sejalan dengan kepentingan masyarakat lokal.
    Secara kritis, pola ketergantungan ini membuat posisi kepala daerah rentan terhadap perubahan politik di tingkat nasional.
    Ini menjadi perhatian bagi calon kepala daerah, yang mungkin merasa perlu mengamankan dukungan pusat agar bisa tetap berfungsi efektif.
    Namun, dalam jangka panjang, ini bisa melemahkan
    otonomi daerah
    dan mempersempit ruang gerak kepala daerah untuk fokus pada program-program inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
    Salah satu alasan calon kepala daerah menonjolkan kedekatan dengan pemerintah pusat adalah persepsi publik yang memandang koneksi politik sebagai simbol stabilitas dan keamanan.
    Calon yang dekat dengan pemerintah pusat sering dianggap lebih berpeluang untuk memperoleh akses ke proyek-proyek besar atau infrastruktur skala nasional yang diyakini mampu mendorong pembangunan di daerah.
    Dalam konteks ini, dukungan pusat menjadi bagian penting dalam menciptakan citra ‘calon yang kuat’ dan kompeten.
    Namun, strategi ini bisa berbahaya karena mengalihkan fokus publik dari program-program yang dirancang untuk kepentingan lokal ke isu-isu makro yang tidak selalu relevan bagi masyarakat daerah.
    Banyak calon akhirnya lebih memilih untuk ‘menjual’ keterkaitan mereka dengan pusat daripada berusaha menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pengelolaan sampah, akses air bersih, atau pengembangan sektor UMKM yang lebih cocok dengan keadaan daerah.
    Selain itu, persepsi publik ini bisa menjadi alat manipulasi. Calon yang memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat menggunakan keunggulan ini untuk membangun citra bahwa mereka adalah “perpanjangan tangan” pemerintah pusat, sehingga lebih dipercaya oleh pemilih.
    Hal ini sering memengaruhi pemilih untuk mendukung calon tersebut, bahkan ketika program lokalnya kurang konkret atau relevan.
    Akibatnya, kampanye menjadi medan untuk menjual “koneksi pusat” daripada fokus pada solusi nyata yang berbasis kebutuhan lokal.
    Dalam demokrasi yang sehat, pemilihan kepala daerah seharusnya menjadi arena untuk membahas kebutuhan spesifik setiap daerah dan mengajukan solusi yang relevan.
    Namun, ketika strategi menjual dukungan pusat menjadi kunci kampanye, demokrasi lokal menghadapi tantangan serius.
    Calon kepala daerah yang lebih mengedepankan relasi politik sering kali abai pada program pembangunan jangka panjang yang seharusnya dirancang untuk keberlanjutan daerah.
    Fokus pada dukungan pusat juga berpotensi menciptakan ketimpangan antara daerah-daerah yang memiliki kedekatan dengan pusat dan yang tidak.
    Hal ini dapat memperlebar jurang pembangunan antardaerah dan menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat yang merasa daerahnya kurang diperhatikan.
    Pada akhirnya, strategi ini membawa risiko memicu ketergantungan daerah pada kekuatan pusat dan mengikis otonomi yang seharusnya dimiliki oleh setiap daerah.
    Demokrasi menjadi kurang inklusif karena kandidat yang tidak memiliki akses atau kedekatan dengan pusat cenderung kalah dalam persaingan, terlepas dari kompetensi dan program mereka yang mungkin lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
    Dalam politik lokal Indonesia, kedekatan dengan pemerintah pusat kerap menjadi strategi ampuh untuk meraih kemenangan.
    Namun, praktik ini juga memiliki sisi negatif yang tidak bisa diabaikan. Ketergantungan pada dukungan pusat berisiko melemahkan otonomi daerah, mengalihkan fokus dari kebutuhan lokal, dan merusak kualitas demokrasi.
    Untuk itu, masyarakat dan pemilih perlu lebih kritis dalam menilai calon kepala daerah, tidak hanya berdasarkan hubungan politik, tetapi juga pada program-program konkret yang ditawarkan untuk memajukan daerah secara berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meriahkan HUT ke-66 UMS, Mahasiswa Asing Turut Semarakkan Jalan Sehat – Espos.id

    Meriahkan HUT ke-66 UMS, Mahasiswa Asing Turut Semarakkan Jalan Sehat – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Memperingati Hari Jadi ke-66, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melaksanakan kegiatan Jalan Sehat dan Bazar, pada Minggu (10/11/2024). (Istimewa)

    Esposin, SOLO – Memperingati Hari Jadi ke-66, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melaksanakan kegiatan Jalan Sehat dan Bazar. Jalan sehat ini diikuti oleh seluruh keluarga besar UMS beserta rekanan dan keluarga Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Solo dan Sukoharjo. 
     
    Kegiatan jalan sehat ini dimulai pada Minggu (10/11/2024) pagi dengan titik awal dari Fakultas Psikologi menuju Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS dan berakhir dengan garis finis di Kampus II UMS. Sepanjang perjalanan, jalan sehat ini diiringi oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band UMS. 
     
    Rektor UMS Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si., beserta jajarannya berjalan beriringan dan bercengkrama. Dalam perjalanan jalan sehat itu, Rektor UMS juga sempat untuk bercengkrama dengan salah satu mahasiswa asing asal Sierra Leone, Afrika Barat.
     
    Setelah mencapai garis akhir, Rektor UMS disambut dengan penampilan band dari tendik dan dosen UMS. Selanjutnya Sofyan Anif menyampaikan bahwa kegiatan jalan sehat dan bazar ini merupakan rangkaian kegiatan dari Milad UMS.
     
    Dalam acara tersebut, peserta jalan sehat mendapatkan voucher yang dapat ditukarkan di stand bazar untuk membeli makanan atau hal lainnya. Selain itu, peserta juga bisa mengikuti undian berupa perabotan, ratusan sepeda, hingga motor listrik.
     
    “Saya ingin kegiatan Hari Jadi ini dikaitkan dengan pemberdayaan cabang dan ranting. Maka salah satunya nanti kita mendapatkan banyak sepeda dari mitra, sebagian tidak diundi, sebagian menjadi hak prerogatif Rektor untuk saya bagikan kepada ranting-ranting,” tutur Sofyan Anif seperti dikutip dari rilis.
     
    Pada tahun ini, hak prerogatif Rektor akan diberikan kepada Ranting Colomadu dan ranting yang ada di PDM Solo yang tujuannya untuk mendukung operasional cabang dan ranting.  Sofyan Anif juga menyampaikan terima kasih kepada hadirin. 
     
    Dalam acara jalan sehat ini, hadir Rektor UMS periode 2005-2017 dan rektor UIN Salatiga turut hadir. UMS juga mengundang para alumninya yang saat ini menjadi rektor di kampus lain. 
     
    “Selaku Rektor saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak ibu semua, para pimpinan,” ujarnya.
     
    Anif menuturkan bersyukur kepada Allah karena beberapa akhir tahun ini UMS telah memperoleh banyak prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 
     
    Mahasiswa asing yang sempat bercengkrama dengan Rektor UMS pada saat jalan sehat adalah Mohamed Saidu Jalloh yang merupakan mahasiswa baru dari Prodi Teknik Informatika Kelas Internasional. 
     

    Promosi
    Pengusaha Dimudahkan dengan Dana Cair Hingga 4 Kali Sehari di BRIMerchant

    Mohamed Saidu Jalloh, merupakan mahasiswa asal Sierra Leone Prodi yang saat ini menimba ilmu di Teknik Informatika Kelas Internasional, UMS.(Istimewa)

     

    “Kegiatan ini sangat menakjubkan karena ini adalah event pertama yang pernah saya ikuti di mana saya bisa bertemu dengan orang-orang dan kita bisa bersenang senang. Di sini juga sangat banyak hadiah-hadiahnya,” ujar mahasiswa asal Sierra Leone itu.
     
    Dia juga merasa sangat senang dengan kegiatan jalan sehat UMS ini karena bisa mendapatkan kupon dan makanan gratis, serta hadiah-hadiah lainnya.
     
    Saidu Jalloh pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat ulang tahun kepada UMS.
     
    “Selamat ulang tahun kepada UMS. Dan saya berharap UMS semakin jaya dan di kesempatan selanjutnya bisa mendapatkan ranking untuk pencapaian akademik,” ujarnya.
     
    Mahasiswa Prodi Teknik Informatika UMS itu juga berharap bisa berkontribusi terlebih sebagai penerima beasiswa International Priority Scholarship. Dia merasa UMS dan Muhammadiyah telah berperan banyak untuk dirinya. Sehingga dia sangat bersyukur dan berharap yang terbaik untuk keduanya.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • BNPT: Maknai Hari Pahlawan dengan teruskan perjuangannya

    BNPT: Maknai Hari Pahlawan dengan teruskan perjuangannya

    Menghargai jasa pahlawan juga berarti menggunakan teknologi untuk mempromosikan persatuan, kebersamaan, dan nilai-nilai patriotismeJakarta (ANTARA) – Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mengingatkan generasi muda akan pentingnya memaknai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November dengan meneruskan perjuangan mereka di era digital.

    “Generasi muda harus dapat mewakili semangat para pahlawan dalam dunia digital. Saya berharap agar mereka dapat terus menginspirasi dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa di tengah kemajuan zaman. Hari Pahlawan bukan sekadar peringatan, melainkan ajakan untuk terus menyambung semangat juang para pahlawan bangsa di era modern ini,” ujar Irfan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, menggunakan teknologi dengan bijak untuk membangun persatuan, patriotisme, dan cinta tanah air merupakan bagian dari menghargai jasa pahlawan.

    “Dunia digital itu tanpa batas, dua sisi, tinggal bagaimana anak-anak Gen Z kita ini dibekali pengetahuan agar tidak mengabaikan nilai-nilai positif dari teknologi. Menghargai jasa pahlawan juga berarti menggunakan teknologi untuk mempromosikan persatuan, kebersamaan, dan nilai-nilai patriotisme,” ujarnya.

    Baca juga: 15 ucapan keren untuk memperingati Hari Pahlawan 2024

    Dia pun menantang generasi muda untuk menunjukkan rasa cinta kepada NKRI dan kebanggaan terhadap Tanah Air dengan memulai dari hal-hal sederhana, seperti menghafal Pancasila hingga mengaplikasikan nilai-nilai luhur dalam dunia digital.

    Dia juga mengajak masyarakat untuk meresapi prinsip cinta Tanah Air sebagian dari iman (hubbul wathan minal iman) sebab menurutnya keduanya tidak bisa dipisahkan.

    “Kalau negara Indonesia kacau, lalu bagaimana rakyatnya akan melaksanakan ibadah? Beriman berarti mencintai Tanah Air, tidak hanya tanah tempat kita hidup, tetapi juga tanah tempat para pahlawan berjuang dan gugur,” ucapnya.

    Dia lantas berkata,”Tanpa persatuan, keamanan, dan kestabilan, bangsa ini tidak akan mampu mendukung kebutuhan rakyatnya.”

    Baca juga: Meutia Hatta ajak sebarkan pemikiran dan sikap teladan para pahlawan

    Dia kemudian menyinggung pula soal fenomena “pahlawan kesiangan”, yakni mereka yang memanipulasi sejarah dan mengaku-ngaku sebagai pahlawan demi popularitas dan kepentingan pribadi.

    “Zaman berganti, tentu kita harus memiliki sumber yang akurat agar siapa pun yang mau memutar balikkan sejarah harus membaca secara keseluruhan. Memahami sejarah secara utuh adalah penting untuk menghindari penyesatan informasi yang dapat merusak pemahaman generasi muda tentang perjuangan dan nilai-nilai para pahlawan,” lanjutnya.

    Guru Besar UIN Alauddin Makassar itu pun mengingatkan bahwa seluruh anak bangsa bukan hanya harus menjadi pahlawan bagi bangsa, melainkan juga bagi diri sendiri dalam mencapai kemerdekaan fisik maupun non-fisik.

    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Meskipun Indonesia telah merdeka, perjuangan menjaga kesatuan bangsa belum selesai. Mengingat ungkapan Soekarno, jika dulu musuh datang dari luar, maka kini tantangannya berada di dalam diri kita sendiri,” kata dia.

    Baca juga: Kenapa Surabaya dijuluki “Kota Pahlawan”? Ini sejarahnya
    Baca juga: Mensos: Pahlawan tulus berjuang mengutamakan kepentingan bangsa
     

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • BWI Dorong Kampus Jadi Nadzir Wakaf, Seperti Apa?

    BWI Dorong Kampus Jadi Nadzir Wakaf, Seperti Apa?

    Jakarta: Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong kampus-kampus menjadi nadzir wakaf. Hal tersebut disampaikan Ketua BWI, Kamaruddin Amin saat menyampaikan pidato di acara Waqf Goes to Campus (WGTC) XIV Solo Raya, Universitas Sebelas Maret (UNS).

    Kamaruddin berharap suatu saat UNS dan kampus-kampus yang ada di sekitarnya, termasuk UIN, menjadi nadzir wakaf uang. Diharapkan kampus-kampus bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada pada mahasiswa, dosen dan masyarakat, sehingga betul-betul berdaya.

    “Jadi nanti mengajak mahasiswa, mengajak para dosen, para guru dan juga masyarakat untuk membuat sebuah platform yang kita sebut dengan dana abadi pendidikan tapi basisnya wakaf, karena dana LPDP kita belum bisa memberikan beasiswa kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua BWI, Kamaruddin Amin, di Universitas Sebelas Maret (UNS), Rabu, 6 November 2024.

    Dia mengatakan Indonesia butuh platform dan resources yang baru. Dana abadi berbasis wakaf diharapkan bisa menjadi salah satu solusi terhadap persoalan pendidikan yang ada di Indonesia.

    Dia mengungkapkan kontribusi wakaf di dunia barat disebut sebagai endowment fund . Itu sesungguhnya sangat sentral dan penting sekali. 

    Bahkan, lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, itu di atas 80 persen dibantu wakaf.

    “Ada puluhan ribu madrasah, itu di atas tanah wakaf, demikian juga pesantren, perguruan tinggi bahkan kantor pemerintah, ada 1.100 kantor urusan agama atau KUA kita yang berdiri di atas tanah wakaf, dan yang paling menarik adalah alhamdulillah masyarakat kita sekarang ini punya antusiasme yang sangat tinggi untuk wakaf ini,” ujar dia.
     

    Dia menjelaskan antusias masyarakat untuk berwakaf setiap tahun ada pertumbuhan sekitar delapan persen. Ini membuktikan keinginan masyarakat Indonesia berwakaf cukup tinggi. Sehingga, tren wakaf harus dirawat, dijaga, dan dikapitaliasi potensinya.

    Dia juga mengungkapkan keinginannya untuk menjangkau lebih luas, agar siapa pun yang ingin berwakaf bisa melaksanakan wakaf. Supaya wakaf tidak hanya dilakukan oleh meraka yang mampu dan memiliki aset, tapi masyarakat yang ingin berwakaf melalui wakaf uang.

    “Jadi wakaf uang ini sungguh sebuah instrumen yang sangat penting, yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat kita secara luas, potensi wakaf uang kita di Indonesia ini mencapai Rp 180 triliun setiap tahun,” ujar Kamaruddin.

    Dia menegaskan tantangannya adalah bagaimana menggali potensi wakaf uang senilai  Rp180 triliun per tahun. Sehingga, BWI melakukan audiensi, seminar, konferensi, menulis di jurnal, bekerja sama dengan semua pihak, goes to campus, serta goes to pesantren untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam wakaf. 

    “Nah adik-adik sekalian kalau bisa mengajak anak-anak muda Indonesia menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup, saya kira kita akan membangun sebuah peradaban yang sangat dahsyat di Indonesia ini, jadi sekarang siapapun bisa berwakaf dengan angka yang sangat kecil, bisa Rp 10 ribu, bisa Rp 20 ribu,” jelas dia.

    Kamaruddin meyakini akan ada sebuah potensi yang sangat luar biasa jika seluruh kelas menengah Indonesia dan mahasiswa melakukan gerakan wakaf.

    Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Hartono, mengatakan UNS berkomitmen terus berperan aktif memajukan masyarakat. Salah satunya dengan mendukung dan memperkuat pengelolaan wakaf produktif yang berdamapk luas terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan pendidikan.

    “Ruang lingkup nota kesepahaman antara UNS dan perguruan tinggi di Solo Raya dengan BWI akan memungkinkan kolabolaris dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dalam hal peningkatan dan pengembangan kualitas SDM,” ujar Hartono.

    Hartono menyampaikan selain penandatangan nota kesepahaman, diselenggarakan seminar nasional untuk menggali potensi dan menghadirkan solusi terkait wakaf produktif.

    “Dalam konteks pembangunan nasional, wakaf produktif dapat berkontribusi secara signifikan terutama di era saat ini di mana kita dituntut untuk terus berinovasi dalam mencari solusi bagi tantangan di bidang sosial, ekonomi dan pendidikan,” kata dia.

    Jakarta: Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong kampus-kampus menjadi nadzir wakaf. Hal tersebut disampaikan Ketua BWI, Kamaruddin Amin saat menyampaikan pidato di acara Waqf Goes to Campus (WGTC) XIV Solo Raya, Universitas Sebelas Maret (UNS).
     
    Kamaruddin berharap suatu saat UNS dan kampus-kampus yang ada di sekitarnya, termasuk UIN, menjadi nadzir wakaf uang. Diharapkan kampus-kampus bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada pada mahasiswa, dosen dan masyarakat, sehingga betul-betul berdaya.
     
    “Jadi nanti mengajak mahasiswa, mengajak para dosen, para guru dan juga masyarakat untuk membuat sebuah platform yang kita sebut dengan dana abadi pendidikan tapi basisnya wakaf, karena dana LPDP kita belum bisa memberikan beasiswa kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua BWI, Kamaruddin Amin, di Universitas Sebelas Maret (UNS), Rabu, 6 November 2024.
    Dia mengatakan Indonesia butuh platform dan resources yang baru. Dana abadi berbasis wakaf diharapkan bisa menjadi salah satu solusi terhadap persoalan pendidikan yang ada di Indonesia.
     
    Dia mengungkapkan kontribusi wakaf di dunia barat disebut sebagai endowment fund . Itu sesungguhnya sangat sentral dan penting sekali. 
     
    Bahkan, lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, itu di atas 80 persen dibantu wakaf.
     
    “Ada puluhan ribu madrasah, itu di atas tanah wakaf, demikian juga pesantren, perguruan tinggi bahkan kantor pemerintah, ada 1.100 kantor urusan agama atau KUA kita yang berdiri di atas tanah wakaf, dan yang paling menarik adalah alhamdulillah masyarakat kita sekarang ini punya antusiasme yang sangat tinggi untuk wakaf ini,” ujar dia.
     

    Dia menjelaskan antusias masyarakat untuk berwakaf setiap tahun ada pertumbuhan sekitar delapan persen. Ini membuktikan keinginan masyarakat Indonesia berwakaf cukup tinggi. Sehingga, tren wakaf harus dirawat, dijaga, dan dikapitaliasi potensinya.
     
    Dia juga mengungkapkan keinginannya untuk menjangkau lebih luas, agar siapa pun yang ingin berwakaf bisa melaksanakan wakaf. Supaya wakaf tidak hanya dilakukan oleh meraka yang mampu dan memiliki aset, tapi masyarakat yang ingin berwakaf melalui wakaf uang.
     
    “Jadi wakaf uang ini sungguh sebuah instrumen yang sangat penting, yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat kita secara luas, potensi wakaf uang kita di Indonesia ini mencapai Rp 180 triliun setiap tahun,” ujar Kamaruddin.
     
    Dia menegaskan tantangannya adalah bagaimana menggali potensi wakaf uang senilai  Rp180 triliun per tahun. Sehingga, BWI melakukan audiensi, seminar, konferensi, menulis di jurnal, bekerja sama dengan semua pihak, goes to campus, serta goes to pesantren untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam wakaf. 
     
    “Nah adik-adik sekalian kalau bisa mengajak anak-anak muda Indonesia menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup, saya kira kita akan membangun sebuah peradaban yang sangat dahsyat di Indonesia ini, jadi sekarang siapapun bisa berwakaf dengan angka yang sangat kecil, bisa Rp 10 ribu, bisa Rp 20 ribu,” jelas dia.
     
    Kamaruddin meyakini akan ada sebuah potensi yang sangat luar biasa jika seluruh kelas menengah Indonesia dan mahasiswa melakukan gerakan wakaf.
     
    Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Hartono, mengatakan UNS berkomitmen terus berperan aktif memajukan masyarakat. Salah satunya dengan mendukung dan memperkuat pengelolaan wakaf produktif yang berdamapk luas terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan pendidikan.
     
    “Ruang lingkup nota kesepahaman antara UNS dan perguruan tinggi di Solo Raya dengan BWI akan memungkinkan kolabolaris dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dalam hal peningkatan dan pengembangan kualitas SDM,” ujar Hartono.
     
    Hartono menyampaikan selain penandatangan nota kesepahaman, diselenggarakan seminar nasional untuk menggali potensi dan menghadirkan solusi terkait wakaf produktif.
     
    “Dalam konteks pembangunan nasional, wakaf produktif dapat berkontribusi secara signifikan terutama di era saat ini di mana kita dituntut untuk terus berinovasi dalam mencari solusi bagi tantangan di bidang sosial, ekonomi dan pendidikan,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AZF)

  • OJK: Jumlah investor kripto naik jadi 21,27 juta

    OJK: Jumlah investor kripto naik jadi 21,27 juta

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor aset kripto bertambah menjadi 21,27 juta pada September 2024 dari sebelumnya 20,9 juta pada bulan sebelumnya.

    “Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto tercatat melambat 31,17 persen ke Rp33,67 triliun (month-to-month/mtm), seiring dengan dinamika global yang membuat transaksi aset kripto cenderung menurun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Kendati melambat secara bulanan, nilai transaksi aset kripto domestik mengalami peningkatan yang signifikan di sepanjang tahun 2024, yakni mencapai Rp426,69 triliun atau meningkat sebesar 351,97 persen yoy.

    Dalam upaya mengawasi aset kripto, OJK melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dan sinergi. Salah satunya dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Jampidum dengan OJK tentang Penanganan Barang Bukti Berupa Aset Kripto.

    Di samping itu, OJK juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui kegiatan FGD Upaya Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Industri Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

    Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan literasi keuangan digital, OJK telah menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan pada kuliah umum pada 27 September 2024 di Universitas Bengkulu dan pada 22 Oktober 2024 di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

    OJK juga menggelar Digination “Digital Financial Literacy” pada 12 Oktober 2024 di Palembang dan 18 Oktober di Makassar. Kegiatan ini sebagai rangkaian kegiatan Digination 2024 untuk memperkenalkan inovasi teknologi sektor keuangan kepada masyarakat luas khususnya generasi muda untuk terlibat aktif dalam mengembangkan solusi keuangan berbasis teknologi.

    Selain itu, guna meningkatkan inovasi dan literasi keuangan digital, OJK telah mengeluarkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan keterampilan digital bagi seluruh lini masyarakat, antara lain menyusun dan mensosialisasikan modul terkait inisiatif literasi keuangan digital bagi masyarakat, melakukan upaya dalam rangka meningkatkan jumlah inovasi teknologi di sektor keuangan, dan memfasilitasi konsultasi terkait dengan pengembangan industri IAKD.

    Baca juga: OJK sedang persiapkan pedoman keamanan siber bagi penyelenggara IAKD
    Baca juga: 30 perusahaan kripto resmi menjadi anggota bursa kripto CFX
    Baca juga: Kenaikan harga bitcoin tingkatkan kepercayaan investor aset kripto
     

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apresiasi Indonesia Bela Palestina, Grand Syekh Al Azhar Serukan Kerukunan Umat

    Apresiasi Indonesia Bela Palestina, Grand Syekh Al Azhar Serukan Kerukunan Umat

    Jakarta, Gatra.com- Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Prof. Dr. Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Grand Syekh yang juga Ketua Majelis Hukama Muslimin (MHM) mengapresiasi langkah Indonesia membela Palestina dan menyerukan kerukunan umat beragama.

    Grand Syekh Al Azhar Ahmed Al Tayeb melakukan kunjungan kali ketiga ke Indonesia. Imam Akbar tiba sejak 8 Juli dan dijadwalkan akan berada di Indonesia hingga 11 Juli 2024.

    Sebelum memberi kuliah umum di UIN, Grand Syekh diterima Presiden RI Joko Widodo. Keduanya juga mendiskusikan penyelesaian konflik di Gaza-Palestina. Grand Syekh mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia atas perjuangannya untuk membela saudara-saudara kita di Gaza Palestina dengan memperjuangkan gencatan senjata dan menyampaikan bantuan-bantuan kemanusiaan.

    Grand Syekh dalam kuliah umumnya menyeru pentingnya persatuan dan tidak tertipu dengan propaganda yang ingin memecah belah umat Islam dengan berbagai cara. Grand Syekh mengingatkan umat Islam untuk tidak menjadi umat yang inferior. “Umat Islam adalah umat besar yang telah berkontribusi besar terhadap peradaban dunia,” papar Prof. Ath-Thayyeb di Ciputat, Selasa (9/7/2024).

    Tampak hadir mantan Menag Prof Dr M Quraish Shihab, MA, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani beserta pejabat Eselon I dan II Kemenag, serta Rektor UIN Jakarta, Prof Asep Saufuddin Jahar, Ph.D. Acara ini juga dihadiri ribuan pengunjung yang memadati Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta. Selain jajaran pejabat Eselon I dan II Kemenag bersama civitas academica UIN Jakarta, hadir juga para Rektor PTKN, alumni Al Azhar, serta mahasiswa.

    Menurut Grand Syekh, perpecahan itu sering lahir dari lisan dan pena para dai yang tidak memahami prioritas dan fiqih ikhtilaf (perbedaan). “Mereka yang sibuk dengan perkara-perkara khilafiyah tapi lupa dengan isu-isu keumatan yang utama seperti isu Palestina, isu kemiskinan, dekadensi moral dan lain sebagainya,” ungkap Prof. Ath-Thayyeb.

    Grand Syekh menyatakan bahwa umat harus diingatkan agar terhindar dari orientasi baru yang menolak ajaran empat mazhab. “Di mana mereka membuat fiqih baru, di mana mereka mudah menyalahkan dan bahkan mengkafirkan yang tidak sependapat dengan mereka,” tutur Syekh.

    Untuk menekankan hal ini, Grand Syekh, mengutip Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Al-Bukhari yang menjelaskan bahwa apabila seseorang memiliki tiga kriteria ini maka dia adalah muslim dan tidak boleh dikafirkan. “Yaitu, pertama yang salat sama seperti kita salat kita, kedua yang menghadap kiblat kita, dan ketiga yang makan sembelihan kita,” ungkap Prof. Ath-Thayyeb.

    Grand Syekh menyeru umat Islam untuk menjaga kerukunan umat beragama, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat di mana mereka menghormati keyakinan agama lain. “Menghormati tidak sama dengan meyakini. Yang kita lakukan adalah menghormati meskipun tetap keyakinan itu masing-masing,” kata Prof. Ath-Thayyeb.

    Grand Syekh menuturkan bahwa umat Islam saat ini harus bergerak untuk beramal, bukan hanya pintar berbicara tetapi mengamalkannya. “Seribu khutbah tidak akan menyelesaikan masalah tapi satu aksi bisa menyelesaikan seribu masalah,” turur Prof. Ath-Thayyeb.

    Moderasi Beragama

    Alumni Al-Azhar dan mantan Rektor UIN Jakarta Prof M Quraish Shihab berbicara tentang moderasi beragama. Menurutnya, manifestasi nilai moderasi beragama di Indonesia bisa dilihat dari bentuk negara Indonesia.

    “Indonesia tidak berbentuk negara sekuler dan juga tidak berbentuk negara agama, tapi negara Pancasila yang sila pertamanya adalah tauhid,” papar Prof. Quraish.

    Menurut Prof Quraish, manifestasi yang kedua adalah kelapangan dada para founding father yang Muslim dan para ulama ketika itu, saat penetapan sila-sila dari Pancasila di awal kemerdekaan. “Di mana mereka rela untuk menghapus kata kewajiban menerapkan syariat Islam demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang plural dan majemuk,” ujar Guru Besar Ilmu Tafsir tersebut.

    Prof Quraish mengutarakan bahwa untuk bersikap moderat dibutuhkan ilmu. Menurutnya, ada tiga hal yang berbeda yang sering dianggap sama. Pertama agama, kedua ilmu agama, dan ketiga beragama.

    “Agama sudah sempurna. Ilmu agama terus berkembang dan terjadi perbedaan antara ilmu yang diketahui oleh ulama satu ulama dengan ulama yang lainnya. Beragama butuh ilmu, agar cara kita beragama benar sesuai dengan ilmu, maka kiblat ilmu yang benar itu sudah ada yaitu Al-Azhar,” ungkapnya.

    Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, mengatakan bahwa UIN Jakarta memiliki hubungan yang erat dengan Al-Azhar As-Syarif. Ini ditandai dengan berdirinya Fakultas Dirasat Islamiyah, di mana di fakultas ini menggunakan kurikulum yang digunakan oleh Al-Azhar As-Syarif.

    “Hampir seluruh dosennya adalah alumni Al-Azhar,” kata Rektor.

    Menurut Rektor, hubungan erat inilah yang menguatkan nilai moderasi di UIN Jakarta. Sehingga, UIN Jakarta menjadi salah satu pusat pembelajaran Islam yang moderat di Indonesia. “Sebagaimana Al-Azhar menjadi pusat pembelajaran Islam yang moderat di dunia,” ungkap Prof Asep.

    Rektor berharap UIN Jakarta terus belajar dari Al-Azhar untuk dapat mengembangkan ajaran Islam yang benar yang menjadi rahmat kasih sayang bagi alam semesta.

    Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Yuli Yasin, mengatakan bahwa Kuliah Umum Grand Syekh Al-Azhar dihadiri seribu lima ratusan orang baik dari civitas akademika UIN Jakarta, 73 Rektor Perguruan Tinggi, Pimpinan Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Lintas Agama, Para Dubes, dan alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

    16

  • Ridwan Kamil Diserang "Black Campaign" Megapolitan 31 Oktober 2024

    Ridwan Kamil Diserang "Black Campaign" Megapolitan 31 Oktober 2024

    Ridwan Kamil Diserang “Black Campaign”
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Baliho yang menampilkan foto calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengenakan jersey klub
    Persib
    dengan tulisan “Ayo
    Persija
    Juara!” mencuri perhatian publik dan memicu kontroversi.
    Foto baliho ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram @bobotoh_rudet pada Senin (28/10/2024) hingga menjadi sorotan karena isi dan konteksnya yang dianggap provokatif.
    Baliho tersebut menunjukkan Ridwan Kamil mengenakan jersey biru khas Persib, lengkap dengan ikat kepala khas Jawa Barat berwarna senada.
    Namun, tulisan yang menyemangati klub rival,
    Persija Jakarta
    , jelas bertujuan untuk menyudutkan Ridwan Kamil dalam konteks persaingan politik di Ibu Kota.
    Bagaimana tidak, Persija dan Persib adalah rival dalam sepak bola. Rivalitas antara kedua klub ini dikenal sebagai El Clasico versi Indonesia.
    Tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, melalui juru bicaranya, Dave Laksono, mengklaim bahwa baliho ini merupakan bagian dari
    black campaign
    atau kampanye hitam yang bertujuan menciptakan keruh dalam pilkada.
    “Ini sepertinya ada upaya black campaign dari pihak-pihak yang hanya ingin menciptakan kekeruhan dalam pilkada ini,” ujar Dave saat dihubungi
    Kompas.com
    pada Selasa (29/10/2024).
    Meski terdapat logo dan slogan khas Ridwan Kamil-Suswono, baliho itu dianggap tidak resmi dan bukan dipasang oleh tim sukses RIDO.
    “Pasti bukan (dari tim internal),” kata Dave.
    Dave menduga ada pihak tertentu yang ingin merusak situasi damai Pilkada Jakarta demi kepentingan mereka sendiri.
    Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini tidak menyebutkan secara spesifik pihak mana yang dimaksud.
    “Mereka berupaya menghancurkan situasi damai hanya demi mencapai keinginan pribadi saja,” katanya.
    Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, juga menanggapi baliho tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan baliho itu bukan dipasang oleh pendukungnya.
    “Oh, kalau itu pasti bukan pendukung saya. Pasti bukan pendukung saya, wong saya politiknya riang gembira, malah mau diserang,” kata Pramono di Jakarta Timur, Rabu.
    Politikus senior dari PDI Perjuangan ini tidak tahu menahu mengenai baliho itu. Ia baru mengetahui adanya baliho tersebut setelah diinformasikan oleh timnya.
    “Saya tidak tahu, benar-benar jujur saya tidak tahu. Dan ketika ada teman yang memberi tahu,” kata Pramono.
    Pramono pun memilih untuk tidak terlibat dalam isu ini. Ia lebih memilih untuk fokus pada kampanyenya yang riang gembira.
    “Saya juga enggak mau tahu, karena memang saya fokus dengan apa yang saya lakukan sendiri,” kata Pramono.
    Di tengah polemik ini, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menilai baliho tersebut sebagai bentuk satire politik yang wajar dalam demokrasi.
    “Saya melihatnya sebagai satire politik yang lumrah, yang tidak perlu disikapi berlebihan sebagai kampanye hitam. Beda jauh dengan kampanye hitam yang berisi fitnah. Beda juga dengan politik kotor yang memprovokasi dengan isu SARA,” kata Zaki.
    Satire itu lebih sebagai ekspresi kritik atau sindiran yang justru menunjukkan bahwa demokrasi berjalan baik.
    Selain itu, satire semacam ini bisa dianggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam konteks politik.
    Bahkan, tak jarang satire juga menggunakan humor atau sindiran untuk menyoroti rivalitas dalam pemilu.
    “Sindiran yang disampaikan kira-kira, ‘sepuluh tahun satu hati bersama bobotoh, demi pilkada pindah ke lain hati (Jakmania)’,” kata Zaki.
    Meski demikian, polemik baliho ini mencerminkan ketegangan dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.
    Meskipun ditanggapi beragam, fenomena ini menunjukkan politik di Jakarta sangat dinamis dan penuh strategi meski terkadang menyentuh ranah provokatif.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana

    Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menjalani debat perdana yang mengusung tema tentang tata kelola pemerintahan.

    Pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi hadir dalam debat yang digelar di Semarang, Rabu malam, dengan atasan masing-masing berwarna hijau dan merah. Sementara pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen hadir dengan atasan berwarna biru.

    Tema lengkap yang diusung pada debat pertama Pilkada Jateng adalah “Tata Kelola Pemerintahan: Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi Menuju Jawa Tengah dengan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel”

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengatakan debat publik merupakan salah satu tahapan kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

    “Manfaatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, visi misi, serta program untuk menarik 28,4 juta pemilih di Jawa Tengah,” katanya.

    Kepada masyarakat, ia mempersilakan untuk menyimak debat pasangan calon agar mendapat referensi sehingga diberi kemantapan dalam menentukan pilihan.

    Sementara di ruang debat, jumlah pendukung dibatasi maksimal 75 orang untuk masing-masing pasangan calon. Selain itu, para pendukung pasangan calon dilarang membawa atribut, selain yang melekat di badan.

    Pertanyaan yang disampaikan dalam debat kali ini disusun oleh enam panelis yang berasal sejumlah perguruan tinggi, yakni Undip Semarang, Unnes, Unsoed Purwokerto, serta UIN Semarang dan Kudus.

    Pilkada Jateng 2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan dengan total suara sah hasil Pemilu 2024 sebanyak 5,2 juta suara dan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang diusung gabungan Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PPP, Partai NasDem, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan PSI, dengan total suara sah 13,7 juta suara.

    Sumber : Antara

  • Bisnis Keadilan Nasional 30 Oktober 2024

    Bisnis Keadilan Nasional 30 Oktober 2024

    Bisnis Keadilan
    Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung
    MANTAN
    pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga menjadi makelar kasus Ronald Tannur.
    Uang tunai dan emas batangan dengan nilai mencapai hampir Rp 1 triliun ikut disita dalam operasi penangkapan yang dilakukan secara senyap.
    Dalam rangkaian yang sama, tiga orang hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memeriksa kasus Ronald Tannur ditangkap tim Kejaksaan (
    Kompas.com
    , 28/10/2024).
    Kejadian itu semakin membuat masyarakat mengelus dada lebih dalam lagi. Tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa
    keadilan
    telah diperlakukan sebagai barang dagangan oleh sejumlah oknum yang menggawangi tatanan hukum.
    Peradilan tak lagi menjadi pilar kokoh yang menaungi hak dasar manusia, melainkan bertransformasi menjadi ladang bisnis.
    Keadilan
    dipasangi label harga oleh mereka. Siapa saja yang berani membayar lebih akan mendapat pelayanan “lebih baik”.
    Miris dan ironi, pengadilan berubah fungsi, bukan lagi tempat di mana argumen hukum diperdebatkan dengan sengit dan jujur.
    Pengadilan dijadikan arena tawar-menawar yang mirip pasar malam, penuh intrik, bisikan “diskon” atau “penawaran khusus” bagi mereka yang berani manawar harga tinggi.
    Ruang sidang yang semestinya menjunjung tinggi kebenaran menjadi lapak transaksi para oknum makelar, menjadi tempat di mana “harga keadilan” dapat dikompromikan demi kepentingan “peminat” yang mau menebak harga.
    Ketika kita tidak berniat dan berupaya menghentikan keadilan dijadikan barang dagangan, para penegak hukum akan kehilangan jati diri.
    Hakim, jaksa, hingga aparat penegak hukum lain yang “masih suci” bisa tergiur ikut-ikutan menjadi pedagang, bukan penjaga keadilan dan kebenaran.
    Kita sangat miris apabila proses penegakan keadilan tidak lagi merujuk pada pasal dan ayat di undang-undang, tetapi pada negosiasi yang terjadi di belakang layar. Praktik ini akan menciptakan ketidakadilan berantai (
    cumulative injustice
    ).
    Mereka yang tidak memiliki akses atau tidak mampu “membeli” keadilan cukup sekadar meratapi nasib yang direnggut oleh ketidakadilan struktural.
    Para pencari keadilan dari kalangan bawah akan menjadi sekadar penyumbang angka-angka laporan jumlah kasus. Lain halnya dengan mereka yang berduit bisa tersenyum lebar dengan hasil putusan yang dikendalikan harga penawaran.
    Implikasi dari praktik perdagangan keadilan akan berdampak secara sosial. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada institusi hukum, menciptakan sinisme terhadap siapa pun yang mewakili hukum.
    Hukum yang seharusnya menjadi simbol kesucian akan dilihat sebagai instrumen kotor keuntungan finansial. Hal ini akan memperlemah keutuhan sosial dan memicu rasa frustasi kolektif yang semakin dalam.
    Ketika keadilan diperdagangkan, maka hukum dan tatanannya akan kehilangan keabsahannya. Seperti kapal tanpa jangkar, hukum menjadi hanyut ke mana arus uang membawanya.
    Akibatnya, putusan hukum yang dihasilkan oleh sistem ini tidak lagi memiliki legitimasi moral di mata masyarakat, baik lokal maupun global.
    Peraturan menjadi tidak jelas atau abu-abu, dan interpretasi hukum tergantung siapa yang memiliki keleluasaan finansial.
    Ketika keadilan diperdagangkan, peraturan akan banyak bermunculan, tapi kebenaran menjadi langka. Praktik dagang keadilan akan melahirkan budaya pura-pura bermoral.
    Akan banyak penegak hukum di depan publik berpidato tentang pentingnya integritas, tetapi tetap terjebak dalam kubangan “bisnis” keadilan.
    Ketidaksingkronan antara realitas sebenarnya di balik layar dengan retorika di panggung semakin merusak kredibilitas tatanan hukum.
    Ketika keadilan didagangkan para makelar, tatanan hukum, terutama lembaga peradilan, akan menjadi seperti arena pialang saham yang dipenuhi kalkulasi untung-rugi,
    selling and buying
    , dan spekulasi liar.
    Harga keadilan bisa naik atau turun sesuai siapa yang mampu membayar harga tertinggi.
    Para makelar hukum memainkan peran sebagai spekulan, “memutar” nasib para pihak yang berperkara.
    Keadilan bukan lagi tujuan luhur, melainkan sekadar instrumen permainan yang makin menjauh dari prinsip-prinsip keadilan yang sebenarnya.
    Keputusan hukum tak akan lagi murni berdasarkan kebenaran dan bukti, melainkan lebih sering dipengaruhi oleh tawar-menawar di balik layar, layaknya perdagangan saham yang ditentukan oleh informasi orang dalam.
    Nilai keadilan bergeser dari sakralitas hukum menjadi komoditas yang siap dijual bagi siapa pun yang sanggup memenuhi nominal yang mereka tetapkan.
    Praktik dagang saham keadilan akan mengancam ritual hukum yang serius menjadi praktik spekulasi.
    Sistem hukum yang semestinya berjalan objektif berubah menjadi mesin kalkulasi, tempat keputusan hukum yang ditakar dengan perhitungan untung-rugi.
    Pasal dan ayat dalam undang-undang yang semula diharap menjadi pilar kokoh malah menjadi “aset spekulatif” yang naik-turun sesuai permintaan pasar.
    Sementara itu, mereka yang tak sanggup “berinvestasi” terpaksa menerima risiko ditinggalkan dalam pusaran pasar keadilan yang penuh intrik, taktik dan spekulasi.
    Perdagangan saham keadilan hanya menguntungkan “investor” kelas atas yang bisa menjangkau “harga hukum”.
    Keadilan semakin sulit diakses oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Keadilan bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal besar kecilnya modal yang dikeluarkan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kualitas Keberagaman dan Pendidikan Masih Dianggap Masalah Utama di Aceh Regional 29 Oktober 2024

    Kualitas Keberagaman dan Pendidikan Masih Dianggap Masalah Utama di Aceh Regional 29 Oktober 2024

    Kualitas Keberagaman dan Pendidikan Masih Dianggap Masalah Utama di Aceh
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
    Aceh
    , Prof. Mujiburrahman, menilai dua hal utama perlu dibenahi demi kemajuan Aceh, yakni kualitas keberagamaan dan pendidikan.
    Menurut Mujiburrahman, peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat Aceh dan pendidikan yang lebih baik akan mendorong kemajuan daerah.
    “Ketika kualitas keberagamaan dan pendidikan meningkat, Aceh akan maju,” ujarnya dalam jumpa pers di kampus UIN Ar-Raniry, Selasa (29/10/2024).
    Mujiburrahman menegaskan, setiap orang Aceh harus memiliki kemampuan membaca Al-Quran dan akses ke pendidikan, tanpa terkendala faktor ekonomi.
    “Tidak boleh ada warga Aceh yang tidak bisa mengaji atau bersekolah. Ini adalah tanggung jawab negara,” kata Prof. Mujiburrahman.
    Ia menyoroti keberadaan dana ratusan miliar di lembaga Baitul Mal yang menurutnya bisa dimanfaatkan untuk membantu anak-anak Aceh yang terkendala biaya pendidikan.
    Mujiburrahman juga menyebut kondisi di UIN Ar-Raniry sebagai contoh. Pada tahun 2024, sebanyak 8.500 calon mahasiswa dinyatakan lulus dari berbagai jalur tes.
    Namun, hanya sekitar 4.200 yang mendaftar ulang, sebagian besar terkendala oleh biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
    “Banyak yang tidak bisa daftar ulang karena orang tua mereka tak mampu membayar UKT,” ungkapnya.
    Oleh karena itu, Prof. Mujiburrahman berharap gubernur Aceh yang terpilih mampu mengatasi persoalan ini.
    “Fokus pada perbaikan agama dan pendidikan. Jika dua hal ini diperbaiki, Aceh akan maju, siapa pun gubernurnya,” tegasnya.
     
    Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat Aceh, khususnya pemilih pemula, untuk memilih pemimpin yang berintegritas, berkapasitas keagamaan, dan mampu menepati janji.
    “Menepati janji bukan hanya retorika kampanye, tapi prinsip agama yang wajib dipegang oleh pemimpin,” jelasnya.
    Komitmen untuk menepati janji, lanjutnya, mencerminkan integritas seorang pemimpin, baik dalam perspektif agama maupun kebangsaan.
    UIN Ar-Raniry berkomitmen mendukung pemilihan yang damai dan jujur, serta mendorong sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, swasta, dan masyarakat demi kemajuan Aceh.
    Prof. Mujiburrahman menambahkan bahwa integritas dalam politik adalah amanah yang harus dijunjung tinggi.
    “Pemimpin yang berintegritas, taat nilai agama, dan peduli kesejahteraan masyarakat adalah sosok yang layak dipilih,” katanya.
    Ia berharap pemilih pemula bisa memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam menepati janji.
    “Ini adalah momen penting untuk mendukung pemimpin yang berintegritas, religius, dan peduli pada pendidikan serta kesejahteraan masyarakat Aceh,” sebut Mujiburrahman.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.