Xcloud.id

Institusi: UIN

  • PDI-P Pecat Jokowi, Pengamat: Hanya Formalitas

    PDI-P Pecat Jokowi, Pengamat: Hanya Formalitas

    PDI-P Pecat Jokowi, Pengamat: Hanya Formalitas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berpandangan bahwa pemecatan Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dan putra sulungnya
    Gibran
    Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) hanya formalitas.
    Pasalnya, Jokowi dan Gibran memang sudah tidak dianggap menjadi bagian dari PDI-P buntut dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    “Selama ini Jokowi dan Gibran sudah dianggap tak penting lagi bagi PDI-P. Jadi, pemecatan ini hanya sebatas formalitas bahwa PDI-P sudah
    wassalam
    dengan Jokowi dan Gibran,” kata Adi melalui pesan singkat, Senin (16/12/2024).
    Menurut Adi, pemecatan Jokowi dan Gibran tersebut juga tidak menurunkan daya tawar keduanya ketika nanti ingin bergabung dengan partai politik (parpol) lainnya.
    Dia pun mengatakan, Jokowi dan Gibran sebenarnya bisa dengan mudah berpindah partai meskipun belum dipecat lantaran sudah tidak dianggap menjadi bagian dari PDI-P.
    “Tidak ada pengaruhnya terhadap daya tawar Jokowi dan Gibran setelah dipecat PDI-P. Toh partai lain juga tahu bahwa Jokowi-Gibran sudah tak lagi jadi bagian PDI-P,” ujar Adi.
    Selain itu, Adi menyebut, partai lain dengan mudah menerima Jokowi-Gibran bergabung. Sebab, Jokowi pernah menjadi Presiden RI dan memiliki pengikut loyal.
    Sementara itu, Gibran saat ini berstatus sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI hingga lima tahun ke depan.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P resmi memecat Presiden ke-7 RI Jokowi, putranya Gibran Rakabuming Raka dan Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dari keanggotaan partai.
    Pemecatan ketiganya diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).
    “Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Komarudin, Senin.
    Komarudin mengatakan, pemecatan Jokowi tertuang dalam dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Dalam SK nomor 1649 tersebut Jokowi dinilai telah melakukan pelanggaran berat karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Partai Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai.
    Sebab, melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI-P pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dan mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju).
    Kemudian, Jokowi juga disebut telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin Partai.
    Sementara itu, pemecatan Gibran dan Bobby Nasution tertuang dalam SK nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 4 Desember 2024.
    SK pemecatan keduanya tersebut juga ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Dalam SK tersebut dikatakan bahwa Gibran dipecat karena tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD pada Pilpres 2024.
    Sebaliknya, Gibran malah mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dari partai politik lain, yaitu Koalisi Indonesia Maju.
    PDI-P lalu menilai pencalonan ini sebagai hasil dari intervensi kekuasaan.
    “Dengan mencalonkan diri sebagai cawapres dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju) hasil intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” demikian isi surat keputusan tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Belum Tentu Selera Rakyat

    Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Belum Tentu Selera Rakyat

    Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Belum Tentu Selera Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, usulan Presiden
    Prabowo
    Subianto mengenai kepala daerah dipilih
    DPRD
    agar lebih efisien, dapat mengebiri hak politik rakyat.
    Adi menyebut, rakyat jadi tidak bisa memilih kepala daerah berdasarkan seleranya, melainkan hanya selera elite politik.
    “Jelas ini mengebiri hak politik rakyat. Karena rakyat tak bisa memilih gubernur, bupati, dan wali kota sesuai selera mereka. Bisa jadi yang terpilih jadi kepala daerah hanya selera elite, bukan selera rakyat,” ujar Adi kepada
    Kompas.com
    , Minggu (15/12/2024).
    Adi menjelaskan, meski
    kepala daerah dipilih DPRD
    , bukan berarti politik uang sirna.
    Dia menegaskan politik uang akan terus terjadi, hanya saja bergeser ke sejumlah elite kunci, bukan ke rakyat.
    “Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekomendasi partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD, sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” tuturnya.
    Menurut Adi, jika yang dikhawatirkan adalah biaya penyelenggaraan pilkada mahal, maka DPR dan pemerintah tinggal membuat aturan untuk menekan biaya pilkada rendah.
    Apalagi, kata dia, pemerintah dan DPR memang memiliki wewenang.
    “Kalau perlu penyelenggara
    pemilu

    ad hoc
    saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali. Yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali saja,” jelas Adi.
    “Pilkada oleh DPRD pastinya hanya menguntungkan partai yang menang pilpres. Siapapun pemenang pilpresnya. Atas nama soliditas koalisi nasional, partai koalisi bisa dikondisikan supaya tak ajukan calon. Buktinya sekarang koalisi KIM Plus terjadi di mana-mana yang hanya melawan jagoan dari 1 partai non koalisi,” sambungnya.
    Sementara itu, Adi meyakini akan ada banyak calon boneka, karena kandidasi pencalonan bisa diatur-atur.
    Dia yakin pemilihan oleh DPRD akan diatur seolah ada kompetisi, padahal pemenangnya sudah dikondisikan, sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang, dan siapa yang jadi calon boneka.
    “Elite tak takut pada rakyat. Karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” imbuh Adi.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien pemilihannya.
    Menurutnya, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD lah yang memilih bupati hingga gubernur.
    Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
    “Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati,” sambungnya.
    Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.
    Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi.
    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?” tanya Prabowo disambut tawa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kampus UIN Makassar Diduga Jadi Lokasi Produksi Uang Palsu

    Kampus UIN Makassar Diduga Jadi Lokasi Produksi Uang Palsu

    Makassar, CNN Indonesia —

    Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar diduga dijadikan sebagai tempat produksi uang palsu. Hal itu diketahui usai polisi mengamankan sejumlah orang terkait peredaran uang pals di Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Iya, sementara masih pengembangan,” kata Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak, Minggu (15/12).

    Kasus tersebut terungkap pertama kali setelah pihak Polsek Pallangga mengamankan terduga pelaku yang mengedarkan uang palsu. Polisi lalu menemukan tempat produksi uang palsu itu dibuat di dalam kampus UIN Alauddin Makassar.

    Namun hingga berita ini diturunkan, polisi belum mau membeberkan jumlah uang palsu dan total pelaku yang diamankan terkait kasus itu.

    Terpisah, pihak UIN Alauddin Makassar membenarkan adanya pegawai kampus yang ditangkap terkait produksi dan peredaran uang palsu tersebut.

    “Pelaku yang ditangkap adalah murni oknum,” Rektor UIN Alauddin Makassar Hamdan Juhannis dalam keterangan tertulis.

    Hamdan menuturkan pihak kampus masih menunggu dari pihak kepolisian terkait pelaku yang telah diamankan.

    “Informasi yang menyebar di media hanyalah desas-desus karena polisi belum mengeluarkan penyataan terhadap detail kasus ini. Pihak kampus menunggu penyampaian resmi polisi dan bila terjadi pelanggaran hukum, kami akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang bersangkutan,” jelasnya.

    (mir/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • MUI Ingatkan Pendakwah Jaga Adab saat Berceramah

    MUI Ingatkan Pendakwah Jaga Adab saat Berceramah

    loading…

    Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi mengatakan, dakwah harus mengedepankan bahasa yang baik, sopan, dan mendidik, dengan tujuan memberikan contoh yang baik kepada umat. FOTO/IST

    JAKARTA – Para ulama, tokoh agama atau penceramah sangat penting untuk menjaga etika dalam berdakwah di era digital. Jika para ulama tidak mencontohkan hal yang baik, dan tidak berhati-hati dalam berdakwah, maka bisa mengurangi esensi nilai keislaman dan dapat mendegradasi pendakwah itu sendiri.

    Hal ini dikatakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi. Ia mengkhawatirkan kondisi tersebut akan dimanfaatkan oleh para kelompok yang tidak bertanggung jawab, untuk saling mengadu-domba umat Islam maupun organisasi, dengan tujuan menciptakan konflik.

    “Konteksnya supaya dakwah kita ini bisa terus berjalan dengan baik dan juga tentu agar para dai kita tetap diapresiasi oleh masyarakat,” ucap Kiai Zubaidi di Jakarta, Minggu (15/12/2024).

    Menurut akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, dakwah harus mengedepankan bahasa yang baik, sopan, dan mendidik, dengan tujuan memberikan contoh yang baik kepada umat. Oleh karena itu, etika, adab atau tata krama, adalah pendidikan dasar yang harus dimiliki para dai di samping pendidikan ilmu.

    Kiai Zubaidi mengatakan, kalau hanya mengedepankan ilmu tanpa adab, maka bisa jadi akan menimbulkan sikap sombong dan angkuh dalam berdakwah.

    “Kalau sudah punya tata krama, adab, etika akhlak insyaallah ilmunya nanti juga akan bisa bermanfaat lagi, dan dia akan memiliki tinggi dengan berkarakter yang baik,” katanya.

    Karena itu, Kiai Zubaidi menyerukan para dai, penceramah, muballigoh, harus berhati-hati dalam berdakwah, karena bahasa-bahasa yang tidak baik itu tentulah akan melukai mad’u atau objek dakwahnya. Sedangkan dalam berdakwah seharusnya justru memberikan perhatian, memberikan kasih sayang dengan nilai nilai Islam yang luhur.

    Sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini mengungkapkan seorang ulama atau dai seyogyanya terus belajar, dan memperdalam ilmu dakwahnya. Penting bagi para dai untuk menyesuaikan dengan kemajuan zaman, teknologi dan juga karakter para jamaahnya. “Tolong jangan hanya instan, jangan hanya ingin jadi penceramah, pidato tok!” katanya.

  • Pabrik Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar Terbongkar, Hasilkan Miliaran Rupiah

    Pabrik Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar Terbongkar, Hasilkan Miliaran Rupiah

    ERA.id – Di balik megahnya gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan terselip fakta mencengangkan. Kampus yang dikenal sebagai pusat pendidikan keagamaan ini justru menjadi lokasi operasi pabrik uang palsu.

    Polisi berhasil mengungkap kasus ini setelah menangkap seorang pengedar uang palsu. Investigasi lebih lanjut mengarah pada staf UIN yang diduga terlibat. 

    Staf tersebut diketahui mengirimkan seseorang untuk membayarkan angsuran di Pegadaian dengan menggunakan uang palsu.

    Pada awalnya, uang tersebut lolos dari pemeriksaan sinar X-ray di Pegadaian. Namun, kecurigaan muncul saat petugas menemukan semua nomor seri pada uang itu sama persis. Pihak Pegadaian segera meminta kartu identitas pelaku sebelum melaporkan kejadian ini ke Polsek Pallangga.

    Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penggerebekan di dalam area kampus UIN Alauddin pada akhir November. Hasilnya, miliaran rupiah uang palsu dalam pecahan seratus ribu ditemukan, bersama dengan alat cetak canggih.

    Kasus ini menjadi lebih serius ketika beberapa pegawai kampus ikut diamankan. Salah satu staf berinisial AI bahkan telah ditahan di Polres Gowa. 

    Kasat Reskrim Polres Gowa, AKP Bahtiar kepada ERA membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami kasus ini. 

    “Nanti akan dirilis oleh Polda,” katanya singkat, Minggu (15/12/2024).

    Hingga berita ini tayang, Rektor UIN Alauddin, Prof Hamdan Juhannis, belum merespon pesan singkat WhatsApp penulis.

  • MUI Ingatkan Pendakwah Punya Adab dan Tata Krama: Tolong Mulai Belajar!

    MUI Ingatkan Pendakwah Punya Adab dan Tata Krama: Tolong Mulai Belajar!

    ERA.id – Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ahmad Zubaidi mengatakan bahwa pendakwah atau dai harus lebih menjaga lisan saat berdakwah pada era digital saat ini.

    K.H. Ahmad Zubaidi mengingatkan bahaya yang akan terjadi apabila para ulama atau tokoh agama tidak memberikan contoh yang baik dan tidak berhati-hati dalam berdakwah. Menurutnya, hal itu bisa mengurangi esensi nilai keislaman yang disampaikan, serta dapat mendegradasi kredibilitas pendakwah itu sendiri.

    “Konteksnya supaya dakwah itu bisa terus berjalan dengan baik. Selain itu, agar para dai di Indonesia tetap diapresiasi oleh masyarakat,” kata Kiai Haji Zubaid, dikutip Antara, Jumat (13/12/2024)

    Menurut ulama yang juga akademikus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, dakwah harus mengedepankan bahasa yang baik, sopan, dan mendidik dengan tujuan memberikan contoh yang baik kepada umat.

    Selain itu, dia juga menegaskan bahwa etika, adab, atau tata krama adalah pendidikan dasar yang harus dimiliki para dai di samping pendidikan ilmu. Kalau hanya mengedepankan ilmu tanpa adab, lanjut dia, bisa jadi akan menimbulkan sikap sombong dan angkuh dalam berdakwah.

    Oleh karena itu, dia mengimbau para dai harus berhati-hati dalam memilih kata atau bahasa agar tidak melukai pendengar dari dakwahnya. Dalam berdakwah, seharusnya justru memberikan perhatian dan memberikan kasih sayang dengan nilai-nilai Islam yang luhur.

    “Kalau sudah punya tata krama, adab, etika, dan akhlak, insya Allah ilmunya nanti juga akan bisa bermanfaat lagi dan ilmunya lebih tinggi dengan berkarakter yang baik,” ujarnya.

    Apabila tidak menjaga lisan dengan baik, dia mengkhawatirkan terbuka kemungkinan hal itu akan dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk saling mengadu domba umat Islam maupun organisasi dengan tujuan menciptakan konflik.

    K.H. Zubaidi memandang penting berlatih public speaking, retorika, atau sisi humor guna membumbui dakwah agar tidak kaku. Namun, tidak boleh sampai terjebak dengan pemilihan kata yang justru bisa melukai orang lain.

    “Tolong juga mulai mempelajari mulai berlatih untuk ceramah dengan gaya-gaya yang di dalamnya ada humor yang baik sehingga nanti makin lama akan mumpuni ilmunya,” pungkasnya.

  • Polres Gowa Bongkar ‘Pabrik’ Uang Palsu di UIN Makassar, Pegawai Kampus Diduga Terlibat

    Polres Gowa Bongkar ‘Pabrik’ Uang Palsu di UIN Makassar, Pegawai Kampus Diduga Terlibat

  • Ketua Komisi Dakwah MUI Ingatkan Dai Jaga Lisan pada Era Digital

    Ketua Komisi Dakwah MUI Ingatkan Dai Jaga Lisan pada Era Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi, mengingatkan para pendakwah atau dai untuk lebih berhati-hati dalam bertutur kata, terutama di era digital seperti saat ini. 

    Menurutnya, jika ulama atau tokoh agama tidak memberikan teladan yang baik dan kurang berhati-hati dalam menyampaikan pesan dakwah, hal tersebut dapat mengurangi esensi nilai-nilai keislaman yang disampaikan sekaligus menurunkan kredibilitas mereka di mata masyarakat.

    “Tujuannya agar dakwah dapat terus berjalan dengan baik dan supaya dai di Indonesia tetap dihormati serta diapresiasi oleh masyarakat,” ujar KH Ahmad Zubaidi di Jakarta, dalam rilis Sabtu (14/12/2024).

    Kiai yang juga merupakan akademisi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini menegaskan bahwa dalam berdakwah, penting untuk menggunakan bahasa yang santun, mendidik, dan penuh hikmah. Dengan demikian, para dai dapat menjadi panutan yang baik bagi umat.

    Ia juga menekankan pentingnya etika, adab, dan tata krama sebagai fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap dai, selain penguasaan ilmu. “Jika seseorang hanya mengandalkan ilmu tanpa dilandasi adab, maka besar kemungkinan akan timbul kesombongan dalam menyampaikan dakwah,” jelasnya.

    KH Ahmad Zubaidi mengingatkan agar para dai selalu berhati-hati dalam memilih kata-kata agar tidak menyinggung atau melukai hati para pendengarnya. Sebaliknya, dakwah seharusnya menjadi sarana untuk menyebarkan kasih sayang dan nilai-nilai luhur Islam. “Dengan memiliki tata krama, adab, etika, dan akhlak yang baik, insyaallah ilmu yang dimiliki para dai akan lebih bermanfaat dan bermakna,” tambahnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa ketidakhati-hatian dalam bertutur kata dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memprovokasi dan menciptakan konflik antarumat Islam atau organisasi keagamaan.

    Sebagai tambahan, KH Ahmad Zubaidi mendorong para dai untuk belajar keterampilan berbicara di depan umum, retorika, dan menyisipkan humor dalam ceramah agar dakwah terasa lebih menarik dan tidak membosankan. Namun, humor yang digunakan harus tetap sesuai dengan norma dan tidak menyakiti perasaan orang lain.

    “Pelajari bagaimana menyampaikan ceramah yang diselingi humor positif. Dengan latihan yang konsisten, kualitas dakwah akan semakin baik dan para dai akan semakin mumpuni,” tutupnya.

  • Tarif Ceramah Adi Hidayat dan Gus Miftah Disorot, Ternyata Segini Perbedaannya

    Tarif Ceramah Adi Hidayat dan Gus Miftah Disorot, Ternyata Segini Perbedaannya

    TRIBUNJATENG.COM – Nama Ustaz Adi Hidayat belakangan disorot usai pengunduran diri Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden.

    Ustaz Adi Hidayat disebut-sebut bakal menggantikan posisi Gus Miftah.

    Hal itu membuat warganet pun membandingkan mengenai beda tarif ceramah Gus Miftah dan tarif ceramah Ustaz Adi Hidayat.

    Lalu, berapakan beda tarif ceramah Gus Miftah dan tarif ceramah Ustaz Adi Hidayat?

    Tarif Gus Miftah

    Ustaz Adi Hidayat dikabarkan bakal menggantikan Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Diketahui Gus Miftah tidak pernah secara terbuka membahas mengenai tarif dakwahnya. 

    Ada narasi di media sosial X yang menyebutkan tarif ceramah Gus Miftah Rp 75 juta per 1,5 jam. 

    Namun, Gus Miftah menegaskan bahwa tarifnya disesuaikan dengan pihak yang mengundangnya. 

    Jika yang mengundang berasal dari kalangan pejabat atau figur publik, ia akan menetapkan harga. 

    Sebaliknya, untuk masyarakat ekonomi ke bawah, Gus Miftah kerap memberikan dakwahnya tanpa mematok bayaran.

    Gus Miftah juga dikenal sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dalam kampanye Pemilihan Presiden 2024. 

    Ia aktif dalam beberapa kegiatan kampanye, termasuk acara istighosah hafidzah di Semarang pada 30 Desember 2023, di mana ia berkampanye bersama politisi Partai Golkar, Dico Ganinduto.

    Gus Miftah dengan terang-terangan memberikan dukungannya untuk pasangan Prabowo-Gibran, yang kini menjadi Wakil Presiden terpilih.

    Tarif ceramah Ustaz Adi Hidayat

    Banyak yang penasaran berapa tarif ceramah Ustaz Adi Hidayat.

    Namun Ustaz Adi Hidayat sempat mengaku bahwa dirinya tak pernah memasang tarif untuk berceramah.

    Menurutnya, selagi mampu, ia memastikan akan memenuhi undangan tanpa perlu memikirkan tarif ataupun fasilitas lainnya.

    Hal itu seperti yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat di YouTube Dakwah Islami.

    “Dalam buku di bagian tentang Taklim saya tuliskan, Anda kalau mau undang saya kemana menghubunginya, saya juga tuliskan dengan tulisan kapital ‘Tidak ada minta tarif, tidak ada. Tidak minta fasilitas’, datang ya datang,” pungkasnya.

    Biodata Ustaz Adi Hidayat

    Ustaz Adi Hidayat memiliki nama dan gelar Dr (HC) Adi Hidayat Lc MA lahir di Pandeglang, Banten pada 11 September 1984.

    Ia merupakan seorang alim ulama asal Indonesia yang menguasai isi kitab suci Alquran dan Hadis beserta letak barisnya.

    Tidak hanya mendalami Alquran, Ustadz Adi Hidayat juga menguasai ilmu hadis dan berbagai kitab agama beserta makna dan posisinya.

    Pada 2013, Ustaz Adi mendirikan Quantum Akhyar Institute dan tiga tahun berikutnya ia mendirikan Akhyar TV sebagai media dakwah utama.

    Ia aktif menjadi narasumber keagamaan baik taklim, seminar, dan sebagainya.

    Tidak hanya berdakwah, Ustaz Adi Hidayat juga aktif menulis dan telah memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan Indonesia.

    Ustaz Adi Hidayat memulai pendidikan dini di TK Pertiwi Pandeglang tahun 1989 dan lulus dengan predikat siswa terbaik.

    Lulus dari pendidikan dini, Ustaz Adi Hidayat melanjutkan pendidikan dasar di SDN Karaton 3 Pandeglang hingga kelas 3 dan beralih ke SDN III Pandeglang di kelas 4 hingga 6.

    Meski berpindah, Ustaz Adi tetap mengukir prestasi yang sama di kedua sekolah dasar tersebut sebagai siswa terbaik.

    Bahkan, Ustaz Adi ditempatkan dalam kelas unggulan yang menghimpun seluruh siswa terbaik tingkat dasar di Kabupaten Pandeglang.

    Dia menjadi siswa teladan di peringkat pertama.

    Dalam proses pendidikan dasar, Adi Hidayat kecil juga disekolahkan oleh kedua orang tuanya ke Madrasah Salafiyyah Sanusiyyah Pandeglang.

    Pagi hari ia sekolah umum, siang hingga sore ia sekolah agama.

    Di madrasah ini, ia juga menjadi siswa berprestasi dan didaulat sebagai penceramah cilik dalam setiap sesi wisuda santri.

    Tahun 1997, lulus dari pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikan menengah Tsanawiyyah hingga Aliyah di Ponpes Darul Arqam Muhammadiyyah Garut.

    Ponpes yang memadukan pendidikan agama dan umum secara proporsional dan telah mencetak banyak alumni yang berkiprah di tingkat nasional dan internasional.

    Pendidikannya di Ponpes inilah yang membuatnya memiliki bekal dasar utama dalam berbagai disiplin pengetahuan, baik umum maupun agama.

    Guru utama Ustaz Adi Hidayat adalah Buya KH Miskun as-Syatibi.

    Orang yang paling berpengaruh dalam menghadirkan kecintaannya pada Alquran dan pendalaman pengetahuan.

    Selama masa pendidikan ia meraih banyak penghargaan baik di tingkat pondok, Kabupaten Garut, hingga Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam hal syarh Alquran.

    Di tingkat II Aliyah Ustaz Adi pernah menjadi utusan termuda dalam program Daurah Tadribiyyah dari Universitas Islam Madinah di Ponpes Taruna Alquran Yogyakarta.

    Ustaz Adi Hidayat juga sering kali dilibatkan pamannya, KH Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia di Banten untuk terlibat dalam misi dakwah di wilayah Banten.

    Ustaz Adi Hidayat lulus dengan predikat santri teladan dalam 2 bidang sekaligus (agama dan umum) serta didaulat menyampaikan makalah ilmiah ‘Konsep ESQ dalam Alquran’ di hadapan tokoh pendidikan M Yunan Yusuf.

    Tahun 2003, ia mendapat undangan PMDK dari Fakultas Dirasat Islamiyyah (FDI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Kairo hingga akhirnya diterima.

    Tahun 2005, ia mendapat undangan khusus untuk melanjutkan studi di Kuliyya Dakwah Islamiyyah Libya, meskipun harus meninggalkan program FDI dengan raihan IPK 3,98.

    Di Libya, Adi Hidayat belajar intensif berbagai disiplin ilmu baik terkait dengan Alquran, Hadis, Fiqh, Ushul Fiqh, Tarikh, Lughah, dan sebagainya.

    Ustaz Adi Hidayat juga aktif mengikuti dialog internasional bersama para pakar lintas agama, mengisi berbagai seminar, termasuk acara tsaqafah Islâmiyyah di channel at-tawâshul TV Libya.

    Awal tahun 2011, Ustaz Adi kembali ke Indonesia dan mengasuh Ponpes Alquran Al-Hikmah Lebak Bulus.

    Dua tahun kemudian dia berpindah ke Bekasi dan mendirikan Quantum Akhyar Institute, yayasan yang bergerak di bidang studi Islam dan pengembangan dakwah.

    Pada tahun 2016, Ustaz Adi Hidayat mendirikan Akhyar TV sebagai media dakwah utama.

    Kini, Ustaz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan baik taklim, seminar, dan sebagainya.

    Ustaz Adi Hidayat juga giat menulis dan telah melahirkan karya dalam bahasa Arab dan Indonesia kurang lebih sebanyak 12 karya.

    Riwayat Pendidikan

    – S1 Kulliyyah Dakwah Islamiyyah, Tripoli, Libya (2005 – 2009)

    – S2 International Islamic Call College, Tripoli, Libya

    – Doktor honoris causa dalam bidang sains, kerja profesional kebudayaan, dan diseminasi di masyarakat Arab dari International Astrolabe University, atau dalam bidang pelayanan masyarakat dan dakwah Islam internasional dari Passion International University of America (2019)

    – Doktor honoris causa dalam bidang manajemen pendidikan Islam dari Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (2023). (*)

     

  • Pesan Penting Rektor UIN Saizu bagi 188 Guru PPG yang Dikukuhkan sebagai Guru Profesional

    Pesan Penting Rektor UIN Saizu bagi 188 Guru PPG yang Dikukuhkan sebagai Guru Profesional

    TRIBUNJATENG.COM – Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Prof. Ridwan memberikan pesan penting dalam Pengukuhan Guru Profesional, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Batch-1 Tahun 2024.

    Menurut Prof. Ridwan, sebanyak 188 guru telah lulus Program PPG Dalam Jabatan Batch-1 Tahun 2024 di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Saizu Purwokerto.

    Pengukuhan ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Saizu Nomor 925 Tahun 2024. 

    Prof. Ridwan, menegaskan para guru yang dikukuhkan ini telah memenuhi standar profesionalisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

    Acara pengukuhan yang berlangsung di Auditorium UIN Saizu Purwokerto, Jumat (13/12/2024) itu.

    Para peserta yang dikukuhkan telah dinyatakan lulus dalam Uji Kompetensi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Batch-1 Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

    Komitmen dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan

    Prof. Ridwan menyampaikan, pengukuhan ini merupakan bagian dari komitmen UIN Saizu Purwokerto dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

    Program PPG juga mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora).

    “Melalui program PPG ini, kami berharap para guru yang telah dikukuhkan dapat mengemban tugasnya dengan profesionalisme tinggi, menginspirasi generasi penerus.

    Selain itu dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” harap Prof. Ridwan.

    Acara pengukuhan ini merupakan momen bersejarah bagi 188 guru yang telah dikukuhkan. Ini juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan FTIK UIN Saizu Purwokerto dalam mencetak guru-guru profesional yang kompeten, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam. (*)

     

    UIN Saizu Maju, UIN Saizu Unggul!!!

    #uinsaizu #uinsaizupurwokerto #uinsaizumaju #uinsaizuunggul #kampushijau #purwokerto