Xcloud.id

Institusi: UIN

  • PAM Jaya gandeng Lemhannas jaga ketahanan air di Jakarta

    PAM Jaya gandeng Lemhannas jaga ketahanan air di Jakarta

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    PAM Jaya gandeng Lemhannas jaga ketahanan air di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 05:57 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin mengumumkan langkah strategis baru dalam menjaga ketahanan air di DKI Jakarta melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. 

    Penandatanganan MoU yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu, menjadi wujud nyata komitmen PAM JAYA dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada air.

    Arief Nasrudin menegaskan, kerja sama ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam tentang ketahanan air, mengingat pentingnya air sebagai kebutuhan dasar yang memengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. 

    “Hal ini sejalan dengan visi Presiden tentang swasembada air, di mana PAM JAYA akan terus berkomitmen untuk menjaga ketahanan air di DKI Jakarta,” ujar Arief dalam peryataan resmi yang diterima, Rabu (18/12/2024). 

    Menurutnya, kerja sama ini juga mencakup penelitian berbagai aspek terkait pengelolaan air bersih, tantangan infrastruktur, ancaman terhadap sumber daya air, serta strategi pertahanan dalam menghadapi potensi krisis air di masa depan. 

    “Selain itu, Lemhannas dan PAM JAYA juga akan merumuskan kebijakan untuk memperkuat sistem penyediaan air yang aman dan berkelanjutan bagi warga Jakarta,” jelasnya. 

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menekankan pentingnya swasembada air sebagai bagian dari program prioritas swasembada energi. 

    Dalam pidatonya di sidang paripurna MPR RI, Presiden menyoroti ketahanan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia tidak dapat tercapai tanpa pemerataan akses terhadap air bersih.

    Menyambut hal itu, lanjut Arief, PAM JAYA berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan infrastruktur guna memastikan distribusi air bersih yang merata bagi seluruh warga Jakarta. 

    “Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga dalam menciptakan ketahanan air yang lebih tangguh dan menjawab tantangan kebutuhan air bersih di ibu kota,” ujarnya. 

    Terakhir, Arief menyampaikan harapannya melalui MoU ini, PAM JAYA dan Lemhanas RI bertekad untuk menjadikan Jakarta sebagai contoh sukses pengelolaan air bersih yang berkelanjutan dan berdaulat.

    “Upaya ini merupakan komitmen PAM JAYA untuk mendukung agenda nasional dalam mencapai swasembada air untuk seluruh Indonesia,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, MoU antara PAM JAYA dengan Lemhanas RI melibatkan sejumlah perguruan tinggi ternama antara lain, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Semarang, Institut Teknologi Kalimantan, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen (STIAMI) serta lainya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kepala Perpustakaan Tersangka Pabrik Uang Palsu UIN Makassar Dipecat

    Kepala Perpustakaan Tersangka Pabrik Uang Palsu UIN Makassar Dipecat

    Makassar, CNN Indonesia —

    Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Dr Andi Ibrahim bersama satu orang staf kampus diberhentikan secara tidak terhormat alias dipecat setelah terlibat dalam pembuatan uang palsu di lingkungan kampus tersebut.

    “Saya hadir di sini selaku Rektor UIN Alauddin Makassar sebagai bukti nyata dukungan kami terhadap polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akarnya,” kata Rektor UIN Makassar, Prof Hamdan Juhannis di Polres Gowa, Kamis (19/12).

    Proses pembuatan uang palsu di lingkungan kampus itu, kata Hamdan, menjadi sebuah tamparan besar bagi civitas akademika UIN Makassar.

    “Selaku pimpinan tertinggi di UIN, saya marah, malu, tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, reputasi, bersama pimpinan, dengan sekejap dihancurkan,” kata dia.

    Akibat perbuatan Kepala Perpustakaan, Andi Ibrahim bersama satu orang staf terlibat langsung dalam pencetakan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar dipecat.

    “Itulah sebabnya, kami mengambil langkah, setelah ini jelas kedua oknum yang terlibat dari kampus kami, langsung kami diberhentikan dengan tidak hormat,” tegasnya.

    Aksi tersebut telah berlangsung sejak 2010 lalu, tapi sempat terhenti pada tahun 2014 silam. Kemudian 2022 hingga 2024 proses pencetakan uang palsu tersebut kembali berjalan.

    “Oktober 2022 sudah membeli alat cetak dan pemesanan kertas kemudian 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi. Untuk uang kertasnya itu juga impor beli dari China, bahan baku juga tinta dan lain sebagainya beli dari China,” kata Kapolda Sulsel. Irjen Pol Yudhiawan Wibisono di Polres Gowa.

    Setelah itu, kata Yudhiawan pada bulan Juni para pelaku kemudian melakukan kerja sama, termasuk kepala perpustakaan UIN Makassar, Andi Ibrahim untuk melakukan proses produksi uang palsu dan menawarkan masyarakat.

    “Sekitar Juni sudah ketemu di antara mereka, kemudian ada saling kerja sama di antara mereka untuk proses pembuatan dan di viralkan melalui grup WhatsApp. Jadi ditawarkan di grup,” ungkapnya.

    Kapolda Sulsel menyebutkan proses pencetakan uang palsu tersebut dilakukan di dua lokasi berbeda di salah satu rumah pelaku di Makassar dan di kampus UIN Makassar, Kabupaten Gowa.

    “Sekitar bulan September 2024 berkomunikasi dengan AI untuk mengangkut peralatan, untuk membuat uang palsu di TKP berikutnya (TKP 2),” jelasnya.

    Namun, kata Yudhiawan operasi pembuatan pabrik palsu ini sempat berhenti setelah para pelaku mengetahui polisi sementara menyelidiki kasus peredaran uang palsu tersebut.

    “Kemudian Minggu 22 November 2024 ini sudah mulai penyerahan uang palsu senilai 150 juta, juga ada menyerahkan uang palsu 250 juta dan terakhir menyerahkan uang palsu 200 juta dan menghentikan aktivitas, karena mereka sempat tahu polisi melakukan penyelidikan akhir November 2024,” katanya.

    (mir/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Marah dan Malu, Rektor UIN Makassar Pecat Dua Oknum Terkait Pabrik Uang Palsu

    Marah dan Malu, Rektor UIN Makassar Pecat Dua Oknum Terkait Pabrik Uang Palsu

    FAJAR.CO.ID, GOWA — Turut hadir saat ekspose kasus pabrik uang palsu di Polres Gowa, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis mengaku marah.

    Di hadapan Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan, Prof Hamdan dengan penuh emosional menyampaikan keresahannya.

    “Saya hadir di sini selaku Rektor sebagai bukti nyata dukungan kami terhadap Polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akarnya. Selaku pimpinan tertinggi di UIN, saya marah, malu, tertampar,” ujar Prof Hamdan.

    Dikatakan Prof Hamdan, ia bersama civitas akademika UIN Alauddin Makassar telah berupaya keras membangun citra kampus, namun sekejap dihancurkan.

    “Setengah mati kami membangun kampus, reputasi, bersama pimpinan, dengan sekejap dihancurkan,” cetusnya.

    Prof Hamdan bilang, setelah penetapan tersangka yang dilakukan pihak Kepolisian, ia menegaskan bahwa dua oknum dari kampusnya langsung diberikan sanksi pemecatan.

    “Itulah sebabnya, kami mengambil langkah, setelah ini jelas kedua oknum yang terlibat dari kampus kami, langsung kami berhentikan dengan tidak hormat,” kuncinya.

    Sebelumnya diberitakan, penemuan pabrik uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar terus menjadi sorotan publik.

    Modus yang terorganisir dan ternyata melibatkan 17 tersangka ini diduga telah mencetak uang palsu dalam jumlah besar, bahkan mencapai nilai triliunan rupiah.

    Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan menyatakan, pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat di Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa.

    Warga melaporkan adanya peredaran uang palsu yang mencurigakan. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Polsek Palangga, yang kemudian mengarah ke penyelidikan lebih lanjut oleh Polres Gowa.

  • Rencana Busuk Terbongkar, Uang Palsu dari UIN Alauddin Nyaris Digunakan untuk Pilkada

    Rencana Busuk Terbongkar, Uang Palsu dari UIN Alauddin Nyaris Digunakan untuk Pilkada

    Kecurigaan muncul karena momen pengungkapan kasus ini berdekatan dengan tahapan krusial Pilkada.

    Praktik serangan fajar, istilah yang kerap digunakan untuk pembagian uang secara ilegal kepada pemilih demi memenangkan calon tertentu menjadi sorotan utama.

    Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo mengatan bahwa untuk menjawab spekulasi tersebut, maka pihak Kepolisian mesti didorong.

    “Makanya kita tidak mau mengandai-andai, kita dorong aja supaya dibongkar pihak kepolisian, termasuk alirannya kemana itu. Saya tidak mau mengandai andai, harus faktual,” ujar RL, akronim namanya, kepada fajar.co.id, Selasa (17/12/2024) malam.

    Olehnya itu, RL sekali lagi menegaskan bahwa pihak Kepolisian harus didorong untuk membongkar otak dari adanya pabrik uang palsu di dalam kampus.

    “Makanya kita dorong bongkar aja uangnya dipakai kemana dan alirannya,” ucapnya.

    “Apalagi sudah pabrik pencetak, aduh banyak bangat tuh, kita tergeleng-geleng kepala aja, sangat memalukanlah terjadi di institusi UIN Alauddin pula,” sambung dia.

    Kata RL, dalam membongkar kasus tersebut, pihak Kepolisian tidak sebatas menangkap para pelaku tingkat bawah.

    “Jangan hanya terbatas pada pelaku pelaku yang tingkat bawah. Perlu intelektual dalangnya itu dibongkar,” tukasnya.

    Ditekankan RL, siapapun yang terbukti terlibat dalam lingkaran kejahatan tersebut, harus diberikan proses hukum.

    “Tidak boleh Polri kemudian stengah stengah dalam membongkar kasus ini. Harus sampai ke akar akarnya harus total,” RL menegaskan.

  • Update Kasus Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar, Beroperasi sejak 2010, 17 Tersangka Diamankan Makassar 19 Desember 2024

    Update Kasus Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar, Beroperasi sejak 2010, 17 Tersangka Diamankan Makassar 19 Desember 2024

    Update Kasus Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar, Beroperasi sejak 2010, 17 Tersangka Diamankan
    Tim Redaksi
    GOWA, KOMPAS.com
    – Kasus peredaran
    uang palsu
    yang diproduksi di dalam kampus perguruan tinggi negeri di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ternyata beroperasi sejak 2010.
    Hal ini diungkapkan oleh pihak kepolisian dalam rilis resmi yang berlangsung di Mapolres Gowa, Jalan Syamsuddin Tunru, Sungguminasa, Kamis (19/12/2024).
    Dalam rilis yang dipimpin oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudiawan, pihak kepolisian mengamankan 17 tersangka terkait kasus ini.
    Rilis tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
    Makassar
    , Kepala Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gowa.
    “Saat ini telah ada 17 tersangka yang kami amankan dan produksi uang palsu telah beroperasi sejak tahun 2010,” ungkap dia.
    Polisi juga memamerkan ratusan barang bukti yang berhasil diamankan, termasuk mesin cetak canggih, kertas khusus, dan tinta yang dipesan langsung dari China.
    “Jadi mesin cetaknya ini dibeli dari Surabaya tetapi pesanan langsung dari China, termasuk tinta dan kertas,” jelas dia.


    KOMPAS.COM/ABDUL HAQ YAHYA MAULANA T. Suasana perpustakaan universitas islam negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kampus 2, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pasca penggerebekan polisi terkait produksi uang palsu. Rabu, (18/12/2024).
    Dampak dari peredaran uang palsu ini mulai dirasakan oleh masyarakat setempat, di mana sejumlah pedagang mengungkapkan kekhawatiran dan cenderung menghindari transaksi tunai menggunakan uang pecahan Rp 100.000
    Sebelumnya, publik sudah dihebohkan dengan produksi uang palsu yang dilakukan di dalam kampus
    UIN Alauddin
    Makassar, Kabupaten Gowa.
    Hasil cetakan uang palsu ini menggunakan mesin canggih sehingga sulit terdeteksi oleh alat pemeriksa seperti X Ray.
    Polisi telah mengamankan 15 tersangka dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam operasi ini.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BREAKING NEWS: 2 Pegawai Bank Terlibat Skandal Pabrik Uang Palsu Miliaran Rupiah di Makassar – Halaman all

    BREAKING NEWS: 2 Pegawai Bank Terlibat Skandal Pabrik Uang Palsu Miliaran Rupiah di Makassar – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR –  Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Polres Gowa menggelar konferensi pers soal pengungkapan kasus terbongkarnya pabrik uang palsu Sulsel.

    Konfrensi pers berlangsung di Polres Gowa, Jl Syamsuddin Tunru, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Dihadiri Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawa dan Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak serta pimpinan Bank Indonesia (BI) cabang Sulsel.

    Dalam press release itu diperliharkan barang bukti sindikat uang palsu.

    Sejumlah barang bukti sindikat uang palsu jaringan UIN Alauddin Makassar ini ditampilkan pada konfrensi pers.

    Termasuk pengungkapan 17 tersangka.

    Dimana dua diantara 17 tersangka oknum pegawai bank BUMN yakni Inisial IR (37 tahun) dan AK (50 tahun).

    “Mereka masuk dalam peran dalam transaksi jual beli uang palsu. Pelaku menggunakan, dia menjual dan dia juga membeli uang palsu,” kata  AKBP Reonald Simanjuntak.

    “Transaksi mereka di luar dari bank mereka bekerja dan ini tindakan individu,” ujar Kapolres Gowa.

    AKBP Reonald mengatakan saat ini pihaknya terus menangani kasus uang palsu ini.

    Menurutnya, pengungkapan uang palsu ini sudah dimulai sejak awal Desember 2024.

    “Benar, saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Kami mohon waktu, ini masih kami kembangkan lagi,” katanya

    Miliar Uang Palsu Sudah Beredar

    Pabrik uang palsu ini dicetak di Perpustakaan Syekh Yusuf, Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulsel.

    Polisi mengungkap total uang palsu yang dicetak di perpustakaan ini berkisar Rp 2 miliar.

    Selebihnya, Rp 446 juta berhasil disita dari Kampus II UIN, lokasi yang diduga sebagai tempat percetakan.

    Berdasarkan informasi dihimpun dari pihak kepolisian, yang baru terungkap sejauh ini, sebagian uang itu telah disebarkan ke beberapa daerah di Sulsel diantaranya Kabupaten Gowa dan Kabupaten Wajo, serta di Sulawesi Barat (Sulbar) yakni Kabupaten Mamuju.

    Diberitakan Tribun-Timur.com sebelumnya, awal mula kasus ini terungkap saat salah seorang pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Pallangga.

    Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pelaku bertransaksi dengan uang palsu sebesar Rp 500 ribu emisi terbaru.

    “Awalnya di Pallangga. itu yang Rp 500 ribu transaksi dengan menggunakan uang palsu,” kata AKBP Reonald Simanjuntak, di Mapolres Gowa Jl Syamsuddin Tunru, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulsel, Senin (16/12/2024) malam.

    Dari penangkapan pelaku itu, polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan pengembangan. 

    Alhasil, polisi mengungkap sejumlah barang bukti di kampus II UIN Alauddin Makassar Jl HM Yasin Limpo, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Sulsel.

    Libatkan Bank BUMN

    Polres Gowa melibatkan perbankan membongkar kasus uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar.

    Yaitu Bank Indonesia (BI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

    Selain BI, BRI, dan BNI, Polres Gowa juga melibatkan Laboratorium Forensik atau labfor.

    “Kami juga meminta bantuan dari rektor UIN Alauddin Makassar. Kami melakukan berdasarkan join Investigation,” tambah AKBP Reonald Simanjuntak.

    Penyidikan ini menggunakan teknologi atau scientific Investigation.

    Total ada 100 jenis barang bukti yang disita polisi.

    Otak Pelaku Doktor UIN

    Dosen Dr Andi Ibrahim diduga menjadi otak di balik peredaran uang palsu senilai Rp2 miliar yang telah beredar di Gowa, Wajo Sulsel, dan Mamuju Sulbar. 

    Dia merupakan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin, Makassar.

    Dalam kasus ini polisi menemukan pabrik uang palsu di lantai tiga perpustakaan UIN.

    Selain menemukan pabrik uang palsu, polisi juga menyita uang palsu di perpustakaan nilainya Rp446.700.000.

    Uang palsu yang disita merupakan pecahan Rp100 ribu.

    Akibat perbuatannya, ia pun dinonaktifkan dari jabatan Kepala Perpustakaan UIN.

    Polisi mengungkap total uang palsu yang dicetak di Perpustakaan Syekh Yusuf, Kampus II UIN Alauddin Makassar, berkisar Rp2 miliar.

    Selebihnya, Rp446 juta berhasil disita dari Kampus II UIN, lokasi yang diduga sebagai tempat percetakan.

     

    Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Polisi Libatkan BI, BRI, dan BNI Usut Uang Palsu di UIN Alauddin, Nilainya Nyaris Setengah Miliar

    Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Rp 1,5 M Uang Palsu UIN Sudah Beredar? Polisi Sita Rp 446 juta dari Rp 2M Dicetak di UIN Alauddin

     

     

  • Jaga Ketahanan Air di Jakarta, PAM Jaya Gandeng Lemhannas RI 

    Jaga Ketahanan Air di Jakarta, PAM Jaya Gandeng Lemhannas RI 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM – Guna menjaga ketahanan air di Jakarta, BUMD PAM Jaya menggandeng Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

    Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) ini sebagai wujud nyata pihaknya dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada air.

    Arief Nasrudin menegaskan, kerja sama ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam tentang ketahanan air, mengingat pentingnya air sebagai kebutuhan dasar yang mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. 

    “Hal ini sejalan dengan visi Presiden tentang swasembada air, di mana PAM JAYA akan terus berkomitmen untuk menjaga ketahanan air di DKI Jakarta,” ujar Arief dalam keterangan resmi, Rabu (18/12/2024). 

    Menurutnya, kerja sama ini juga mencakup penelitian berbagai aspek terkait pengelolaan air bersih, tantangan infrastruktur, ancaman terhadap sumber daya air, serta strategi pertahanan dalam menghadapi potensi krisis air di masa depan. 

    “Selain itu, Lemhannas dan PAM JAYA juga akan merumuskan kebijakan untuk memperkuat sistem penyediaan air yang aman dan berkelanjutan bagi warga Jakarta,” jelasnya. 

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menekankan pentingnya swasembada air sebagai bagian dari program prioritas swasembada energi. 

    Dalam pidatonya di sidang paripurna MPR RI, Presiden menyoroti ketahanan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia tidak dapat tercapai tanpa pemerataan akses terhadap air bersih.

    Menyambut hal itu, lanjut Arief, PAM JAYA berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan infrastruktur guna memastikan distribusi air bersih yang merata bagi seluruh warga Jakarta. 

    “Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga dalam menciptakan ketahanan air yang lebih tangguh dan menjawab tantangan kebutuhan air bersih di ibu kota,” ujarnya. 

    Terakhir, Arief menyampaikan harapannya melalui MoU ini, PAM JAYA dan Lemhanas RI bertekad untuk menjadikan Jakarta sebagai contoh sukses pengelolaan air bersih yang berkelanjutan dan berdaulat.

    “Upaya ini merupakan komitmen PAM JAYA untuk mendukung agenda nasional dalam mencapai swasembada air untuk seluruh Indonesia,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, MoU antara PAM JAYA dengan Lemhanas RI melibatkan sejumlah perguruan tinggi ternama antara lain, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Semarang, Institut Teknologi Kalimantan, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen (STIAMI) serta lainya. 

     

  • Pengungkapan Kasus Sindikat Uang Palsu, 4 Pelaku Termasuk ASN Pemprov Sulbar Ditangkap di Mamuju

    Pengungkapan Kasus Sindikat Uang Palsu, 4 Pelaku Termasuk ASN Pemprov Sulbar Ditangkap di Mamuju

    Mamuju, Beritasatu.com – Tim Resmob Satreskrim Polresta Mamuju berhasil menangkap dua orang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang terlibat dalam sindikat peredaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua ASN tersebut, yakni TA (52) dan MMB (40), berperan sebagai pengedar dan pencari pembeli uang palsu di Kabupaten Mamuju.

    Berdasarkan hasil pengembangan, Resmob Polresta Mamuju bekerja sama dengan Polres Gowa dan Polda Sulawesi Selatan, berhasil menangkap empat orang terduga pelaku sindikat uang palsu. Keempatnya adalah TA (52) merupakan ASN Pemprov Sulbar, IH (42) seorang wiraswasta, WY (32) wiraswasta, dan MMB (40) ASN Pemprov Sulbar. Mereka diduga terlibat dalam pembuatan dan peredaran uang palsu Rp 20 juta.

    Dari hasil penyidikan, polisi menyita uang palsu senilai Rp 11 juta, sementara Rp 9 juta di antaranya telah tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Mamuju.

    Kasus ini bermula dari terungkapnya sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu yang diproduksi di UIN Alauddin Makassar
    dan dijual di Kabupaten Mamuju pada pertengahan November 2024. Uang palsu tersebut kemudian tersebar di beberapa wilayah, termasuk Sulawesi Barat.

    Penangkapan ini merupakan kelanjutan dari penyidikan yang diawali dengan ditangkapnya MB (35) seorang staf honorer di UIN Alauddin Makassar. 

    MB diperintahkan oleh kepala perpustakaan UIN Alauddin, yang kini menjadi salah satu tersangka, untuk mencari jaringan pengedar di Mamuju.

    Setelah menerima perintah tersebut, MB menghubungi TA (52) seorang ASN di Pemprov Sulbar, yang kemudian berperan dalam mencari pembeli uang palsu. 

    MB menawarkan uang palsu kepada IH (42), seorang tukang jahit di Mamuju. Setelah transaksi berhasil, MB memberikan uang sebesar Rp 1 juta kepada TA sebagai ucapan terima kasih. Kemudian, uang palsu tersebut disalurkan kepada pelaku lainnya, termasuk MMB dan WY.

    Setelah ditangkap, keempat pelaku tersebut dibawa ke Polres Gowa untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Penyerahan ini diharapkan dapat mengungkap lebih banyak jaringan peredaran uang palsu yang lebih besar.

    Kasi Humas Polresta Mamuju IPDA Herman Basir menjelaskan, penangkapan sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu ini bermula, penangkapan ini bermula dari keterangan MB yang menghubungi oknum ASN di Pemprov Sulbar untuk mencari pembeli uang palsu yang diproduksi di Kampus UIN Alauddin Makassar. 

    “Setelah itu, kami menangkap TA yang mengonfirmasi uang palsu tersebut dibeli oleh IH, seorang penjahit di Mamuju,” kata IPDA Herman kepada awak media, Rabu (18/12/2024).

    Lebih lanjut, IPDA Herman menambahkan uang palsu senilai Rp 20 juta telah disebar di sejumlah wilayah di Mamuju. Beberapa tokoh dan toko kecil di wilayah tersebut juga telah melaporkan transaksi menggunakan uang palsu.

    “Hasil identifikasi tim Resmob, sekitar Rp 9 juta uang palsu telah beredar di Mamuju, sementara Rp 11 juta berhasil kami amankan,” papar Herman mengurai sistem kerja sindikat uang palsu UIN Alauddin Makassar.

  • Polisi Tangkap Pembuat Benang Jaringan Uang Palsu UIN Makassar di Wajo

    Polisi Tangkap Pembuat Benang Jaringan Uang Palsu UIN Makassar di Wajo

    Makassar, CNN Indonesia —

    Polisi menangkap satu pelaku jaringan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

    AA berperan sebagai pembuat dan penyuplai benang untuk proses pencetakan uang palsu.

    “Iya satu pelaku jaringan uang palsu di Gowa ditangkap di Wajo,” kata Kasat Reskrim Polres Wajo, Iptu Alvin Aji Kurniawan, Rabu (18/12).

    Alvin menerangkan bahwa dalam jaringan tersebut, AA memiliki peran sebagai penyuplai benang untuk proses pencetakan uang palsu di kampus UIN Makassar dengan mendapatkan imbalan Rp3 juta.

    “Dari keterangan tersangka, dia bekerja sebagai pembuat benang dalam uang, dengan bayaran Rp3 juta,” ungkapnya.

    Alvin mengatakan setelah berkoordinasi dengan Polres Gowa, pelaku ditangkap di di Kelurahan Anabanua, Kabupaten Wajo.

    “Peran AA dalam sindikat produksi uang palsu yakni membuat benang. Dengan benang tersebut, membuat uang yang dicetak seperti asli,” jelasnya.

    Saat ini, kata Alvin, pelaku telah diserahkan di Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus pencetakan uang palsu tersebut.

    (mir/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemilu Serentak Dinilai Dongkrak Politik Uang, Harga Pemilih Jadi Makin Mahal

    Pemilu Serentak Dinilai Dongkrak Politik Uang, Harga Pemilih Jadi Makin Mahal

    Pemilu Serentak Dinilai Dongkrak Politik Uang, Harga Pemilih Jadi Makin Mahal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia
    Burhanuddin Muhtadi
    mengungkapkan bahwa
    pemilu serentak
    telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam praktik
    politik uang
    .
    Efek uang terhadap pilihan pemilih, terutama dalam pemilu legislatif (pileg), juga semakin kuat.
    Hal ini membuat ”
    harga pemilih
    ” semakin mahal.
    Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam paparan penelitiannya pada Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Perludem pada Rabu (18/12/2024).
    “Mereka yang menoleransi politik uang semakin meningkat, terutama dari 2019 hingga sekarang, sejak pemilu serentak dilakukan. Sementara itu, mereka yang menganggap politik uang tidak dapat diterima semakin berkurang,” ungkapnya.
    “Sekarang sudah lebih banyak yang mengatakan politik uang itu wajar, dengan angka 54,5 persen dibandingkan 44,5 persen,” katanya.
    Tren ini menunjukkan peningkatan toleransi terhadap politik uang sejak pemilu serentak diterapkan pada 2019.
    “Akseptabilitas politik uang sebelum 2019 pemilu serentak dan setelah pemilu serentak naiknya tajam sekali. Jadi ada korelasi pemilu serentak kenaikan politik uang,” katanya.
    “Dan korelasi itu sudah dites pakai multivariat, kita kontrol dengan beberapa variabel demografi yang penting, semuanya signifikan bahwa politik uang, setelah reformasi–pemilu serentak baik pemilu level provinsi, pilkada kabupaten/kota, maupun pileg dapil nasional, semuanya naik signifikan,” sambung dia.
    Dalam analisisnya, Burhanuddin mencatat bahwa semakin sedikit pemilih yang menganggap boleh menerima uang dari kandidat tertentu sambil tetap memilih kandidat yang diinginkan.
    “Artinya, uang semakin penting. Setelah diregresi, hasilnya tetap signifikan meskipun dikontrol dengan variabel lain. Ini mungkin dipengaruhi oleh faktor inflasi,” ujarnya.
    Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini juga menyoroti bahwa sebelum pemilu serentak 2019, uang sekitar Rp 91.000-100.000 dapat mempengaruhi pilihan 60 persen pemilih.
    Namun, kini angkanya susut ke 30 persen. Artinya, dengan nominal yang sama, dulu kandidat dapat mempengaruhi 60 persen pemilih tetapi sekarang tinggal 30 persen.
    “Poinnya, harga pemilih semakin larang (mahal),” tegasnya.
    Burhanuddin mengemukakan tiga hipotesis yang menjelaskan fenomena ini.
    Pertama, pemilu serentak meningkatkan potensi terjadinya
    vote buying
    karena jumlah kandidat yang bertarung semakin banyak.
    Pada Pileg Serentak 2024, terdapat 24.642 kursi yang diperebutkan di semua level, dengan lebih dari 10.000 calon anggota legislatif (caleg) di tingkat DPR dan DPD RI.
    Di tingkat provinsi, belasan hingga puluhan ribu caleg memperebutkan 2.372 kursi.
    Kemudian, di tingkat kota/kabupaten, jumlah caleg yang berkompetisi satu sama lain mencapai ratusan ribu orang
    Kedua, pemilu serentak menyebabkan peningkatan ketidakpastian elektoral, yang mirip dengan dilema tahanan (prisoners dillema).
    “Semua calon akan diuntungkan jika sepakat untuk tidak bagi-bagi uang. Namun, jika satu calon mengingkari kesepakatan dan membagi uang, maka calon yang tidak bagi uang akan dirugikan. Jadi mereka sepakat untuk menabrak dan mengingkari kesepakatan,” jelas Burhanuddin.
    Ketiga, ia menyoroti minimnya pengawasan dan penegakan hukum terkait politik uang.
    “Saya mendapatkan informasi bahwa tindak pidana yang paling tidak ditangani serius oleh polisi adalah tindak pidana pemilu. Mungkin karena berkaitan dengan calon pejabat, jadi mereka takut, kali ya” ujarnya.
    “Itu juga menjelaskan, karena pemilu serentak fokus kita kebanyakan ke pilpres, pilegnya nggak dimonitor. Itu membuat pemilu serentak kita seperti di pertarungan bebas,” sebut Burhanuddin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.