Xcloud.id

Institusi: UIN

  • PKB Khawatir DPR Jegal Putusan MK Soal Presidential Threshold – Halaman all

    PKB Khawatir DPR Jegal Putusan MK Soal Presidential Threshold – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengungkapkan kekhawatirannya, calon presiden (capres) yang akan berlaga di Pilpres 2029 mendatang justru sedikit, meski Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

    Sebab kata Luluk, MK memberi kewenangan bagi DPR sebagai pembentuk undang-undang, melakukan rekayasa konstitusi untuk membatasi banyaknya jumlah capres.

    Sehingga menurutnya ada potensi penjegalan atau hambatan bagi partai politik (parpol) mengajukan capres jagoannya di pilpres 2029.

    Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk Kontroversi Pemilihan Presiden Pasca Pembatalan Syarat Ambang Batas Oleh MK yang digelar secara daring pada Minggu (12/1/2025).

    “Ini kalau udah diberikan hak konstitusional itu kepada DPR, maka pertanyaan kita sederhana aja. Emang DPR atau partai politik ingin melepaskan semua hak istimewa yang dimiliki selama ini? Atau kemudian akan terjadi konsolidasi kekuasaan yang akan luar biasa ke depan?” kata Luluk.

    Luluk menjelaskan, ada andil aktor politik di setiap keputusan politik yang penting.

    Dikatakan Luluk, aktor-aktor politik itu memiliki kekuasaan yang mampu mempemgaruhi perpolitikan tanah air. 

    Selain itu, lanjut Luluk, sejauh kekuatan politik dan ekonomi dikuasai segelintir elite, maka putusan MK tersebut tidak akan berarti apa-apa. 

    “Saya melihatnya bahwa apapun putusan itu ya, misalnya tidak akan serta-merta kemudian ini akan memunculkan calon-calon yang tiba-tiba menjamur gitu,” ujar Luluk.

    “Karena tadi dibilang ya, belum tentu kalau misalnya syarat pembentukan partai itu juga dipersulit atau kemudian syarat ikut pemilu juga kemudian itu dipersulit gitu ya. Belum lagi kalau kemudian terjadi konsolidasi kekuasaan,” pungkasnya.

    Hapus Syarat Ambang Batas 

    Diberitakan sebelumnya MK telah menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu melalui putusan atas permohonan dari perkara 62/PUU-XXII/2024.

    Dengan demikian setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa perlu memenuhi persyaratan minimal dukungan suara tertentu.

    Namun, MK juga memberikan catatan penting. 

    Catatan itu yakni dalam praktik sistem presidensial di Indonesia yang didukung model kepartaian majemuk, potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat membengkak hingga sama dengan jumlah partai peserta pemilu. 

    Hal tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi pemilu dan stabilitas sistem politik.

    Mahkamah juga menegaskan penghapusan syarat ambang batas adalah bagian dari perlindungan hak konstitusional partai politik. 

    Namun menurut Mahkamah, revisi UU Pemilu yang akan datang diharapkan dapat mengatur mekanisme untuk mencegah lonjakan jumlah pasangan calon yang berlebihan, sehingga pemilu tetap efektif dan sesuai dengan prinsip demokrasi langsung.

    MK juga menyoroti meski konstitusi memungkinkan pemilu dua putaran, namun jumlah pasangan calon yang terlalu banyak tidak selalu membawa dampak positif bagi perkembangan demokrasi presidensial di Indonesia. 

    Dengan demikian, keputusan itu diharapkan menjadi titik balik dalam dinamika pemilu Indonesia, sekaligus menyeimbangkan hak konstitusional partai politik dengan kebutuhan stabilitas demokrasi.

    Putusan MK terkait penghapusan syarat ambang batas tersebut merupakan putusan atas permohonan yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 

    MK menegaskan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang utama Gedung MK Jakarta Pusat pada Kamis (2/1/2025).

     

  • Kesaksian Bocah SMP di Bekasi Diminta Antar Uang Palsu, Ketahuan Warga karena Kecelakaan – Halaman all

    Kesaksian Bocah SMP di Bekasi Diminta Antar Uang Palsu, Ketahuan Warga karena Kecelakaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang siswa SMP berinisial A (14) mengalami nasib sial setelah terlibat kecelakaan di Jalan Raya Teuku Umar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu, 11 Januari 2025.

    Dalam insiden tersebut, A tertangkap basah membawa puluhan uang palsu.

    Kanit Reskrim Polsek Tambun, AKP Kukuh Setio Utomo, menjelaskan bahwa warga sekitar lokasi kecelakaan segera mengecek keaslian uang yang dibawa oleh A.

    “Usai kecelakaan, luka-luka saja karena jatuh,” ungkap Kukuh.

    A kemudian dibawa ke Mapolsek Tambun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, A diketahui merupakan kurir uang palsu yang disuruh oleh seseorang yang dikenalnya melalui media sosial Facebook.

    “Akun tersebut menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan barang dengan imbalan uang Rp50 ribu,” jelas Kukuh.

    A mengiyakan tawaran tersebut dan bertemu dengan pemilik akun di Stasiun Tambun untuk mengambil barang.

    Dalam perjalanan, A tidak menyadari bahwa uang yang diantarkannya adalah uang palsu.

    “Setelah mereka WhatsApp, A baru tahu kalau itu uang palsu dan disuruh mengantarkan uangnya ke Cibitung,” lanjut Kukuh.

    A membawa uang palsu berjumlah Rp22 juta dengan pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

    Saat ini, penyidik masih mendalami kasus ini, termasuk mencari tahu siapa yang menyuruh A untuk mengantarkan uang palsu dan sindikat pembuatnya.

    “Kami masih mendalami perkara ini, termasuk dari mana orang yang menyuruh dan akun Facebook-nya,” pungkas Kukuh.

    Uang Palsu di UIN Makassar

    Kasus pembuatan uang palsu juga terjadi di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan dengan tersangka utama  Annar Salahuddin Sampetoding (62).

    Kini, Annar telah ditahan setelah sempat menjalani perawatan di RS Bhayangkara Makassar.

    Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak, menjelaskan proses pemindahan ke Rutan Gunungsari dilakukan pada Selasa (7/1/2025) pukul 13.00 Wita.

    Setelah menjalani pembantaran di rumah sakit, kondisinya saat ini sudah sehat dan sudah bisa menjalani proses lanjutan. Tadi sudah kami bawa ke rutan,” tuturnya, Selasa.

    Kepala Rutan Makassar, Jayadikusumah, menyatakan Annar dijebloskan di Blok B Mapenaling yang dikhususkan untuk tahanan baru.

    “Jadi, tahanan yang baru masuk itu harus kami masukkan ke kamar Mapenaling. Biasanya seminggu sampai dua minggu kita pindahkan ke depan, ke blok kamar lain,” katanya.

    Dengan penempatan tersebut, diharapkan Annar dapat bersosialisasi dengan tahanan lain.

    “Kemudian kita lihat apakah yang bersangkutan ada lawan ataupun nyawanya terancam atau tidak,” sambungnya.

    Petugas rutan telah mendapatkan hasil pemeriksaan medis Annar yang sempat dirawat di RS Bhayangkara.

    “Sudah ada hasil pemeriksaan kesehatannya dari RS Bhayangkara juga, infonya yang bersangkutan ada riwayat jantung. Tapi Terkait kesehatannya besok kami cek lagi dengan dokter,” lanjutnya.

    Diketahui, Annar berperan sebagai investor pembuatan uang palsu dan menjalankan aksinya sejak 2022.

    Akibat perbuatannya, Annar dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda Rp 50.000.000.000.

    Sebagian artikel telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Miris! Bocah SMP di Tambun Selatan Bekasi Jadi Kurir Uang Palsu dengan Bayaran Rp 50 Ribu

    (Tribunnews.com/Mohay) (WartaKotalive.com/Rendy Rutama)

  • Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) disinyalir menjadi hambatan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, antara Megawati dan Jokowi memiliki gejolak psikologis.

    Sementara, Jokowi saat ini semakin menunjukkan kemesraan dengan Prabowo.

    Pendapat ini disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno pada Minggu (12/1/2025). 

    “Tapi (pertemuan Prabowo dan megawati) rada rumit karena kondisinya tak mendukung.”

    “Mungkin karena PDIP kalah pilpres, pilkada juga relatif tak sekuat sebelumnya, termasuk juga mungkin karena hambatan psikologis dengan Jokowi yang masih mesra dengan Prabowo,” ujar Adi dilansir Kompas.com.

    Hubungan antara PDIP dan Prabowo, kata Adi, sebenarnya baik-baik saja dari sisi politik. 

    Hal itu terlihat dari tidak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD dan DPRD) yang berpotensi membuat PDIP kehilangan jatah kursi Ketua DPR.

    Selain itu, di level pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), politikus PDIP, Said Abdullah, juga masih mendapat jatah untuk menduduki posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    “Publik melihatnya kendala utama PDIP faktor Jokowi yang masih di Prabowo,” ujar Adi menegaskan.

    Menurutnya, masuk atau tidaknya PDIP ke dalam barisan pemerintahan bergantung kepada suara kader partai yang memberikan masukan kepada Megawati.

    “Kalau suara kritis macam barisan Hasto yang lebih dominan, PDIP cenderung akan jadi oposisi.”

    “Tapi kalau yang dominan suara barisan Puan, PDIP sepertinya lebih tertarik berkoalisi dengan Prabowo,” imbuh Adi.

    Hubungan antara kedua pimpinan partai politik ini juga disinggung Megawati  saat pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Megawati sendiri menepis isu hubungan dirinya dan Prabowo dianggap bermusuhan.

    Putri Ir. Soekarno juga mengaku tetap berkomunikasi dengan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra hingga kini. 

    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayanya musuhan. Enggak! Enggak!” tegas Megawati.

    Megawati juga menjelaskan dirinya dan Prabowo memiliki posisi yang sama, yakni sebagai ketua umum partai.

    Dalam pembahasan ini, Megawati dan Prabowo juga membicarakan perasaan apabila anak buahnya di partai mendapat perlakuan tidak adil. 

    “Lha tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” ungkap Megawati kepada Prabowo yang disampaikan kepada publik.

    Ketua Umum DPP PDIP itu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Prabowo perihal keputusan MPR RI yang resmi mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno atau Bung Karno.

    Dimana, dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terbukti.

    Said Abdullah menyebut Megawati selalu tersentuh hati saat berbicara dua hal, yakni tentang cita-cita Indonesia Raya dan kisah perjuangan politik Bung Karno yang di akhir kekuasaannya diperlakukan bak pesakitan politik. 

    Said pun mengatakan, bahwa setelah diberhentikan dari Presiden, Bung Karno diperlakukan sebagai tahanan kota, serta jauhkan dari keluarganya, dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana selayaknya sebagai proklamator dan mantan presiden. 

    Bahkan, di akhir hayat, Bung Karno wafat dengan kondisi yang sangat menyedihkan karena dalan kondisi sakit kerusakan ginjal, dan sengaja tidak diberikan pertolongan medis yang semestinya.

    Selain itu, anak anak Bung Karno, termasuk Megawati menghadapi berbagai tekanan, dan pembatasan politik di masa orde baru.

    “Sejarah itu tersimpan kuat dalam memori Ibu Mega. Saking kuatnya ingatan itu, maka ketika MPR mencabut TAP MPR NoXXXIII/MPR/1967, rasa haru dan terima kasih itu beliau ucapkan kembali.”

    “Sebab dengan pencabutan TAP MPR tersebut negara telah memulihkan nama baik Bung Karno,” kata Said, Jumat.

    Said pun menilai, tanpa andil Prabowo sebagai Presiden RI dan seluruh Pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat, mustahil TAP MPR yang menyangkutkan Bung Karno dengan G 30 S 1965 itu bisa dihapuskan. 

    Kerena itulah, lanjutnya, dalam pidato Megawati sungguh memberikan kesan yang mendalam. 

    “Apresiasi setulus tulusnya dari beliau kepada Presiden Prabowo, Pimpinan MPR dan seluruh rakyat,” ujar Said.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas.com)

  • Uang Palsu Kampus UIN Alauddin Makassar Dicetak Saat Jam Kuliah Berlangsung

    Uang Palsu Kampus UIN Alauddin Makassar Dicetak Saat Jam Kuliah Berlangsung

    TRIBUNJATENG.COM – Kasus pembuatan uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar mulai terungkap lebih dalam.

    Fakta mengejutkan datang dari tersangka, Syahruna, yang mengaku bersama Andi Ibrahim mencetak uang palsu di lingkungan kampus saat jam perkuliahan berlangsung.

    Syahruna menjelaskan, mereka memilih siang hari sebagai waktu untuk mencetak uang palsu agar aktivitas tersebut tidak terpantau oleh petugas keamanan kampus.

    “Siang hari dipilih karena lebih sepi pengawasan dari Satpam, sehingga aktivitas kami tidak dicurigai,” ungkapnya.

    Lebih mengejutkan lagi, mesin cetak uang palsu tersebut disembunyikan di dalam perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Lokasi ini dipilih karena dianggap strategis dan jarang diperiksa secara detail.

    Andi Ibrahim, yang diketahui menjabat sebagai Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, diduga memanfaatkan posisinya untuk memfasilitasi aksi ilegal ini. Sementara itu, Syahruna yang bukan pegawai kampus, dipekerjakan khusus oleh Andi Ibrahim untuk menjalankan operasional pembuatan uang palsu.

    Dalam penyelidikan, Syahruna mengungkap semua detail operasi, mulai dari metode pencetakan hingga alasan memilih perpustakaan sebagai tempat produksi. Aksi mereka berlangsung tanpa sepengetahuan Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, karena aktivitas tersebut berlangsung di waktu perkuliahan yang padat.

    “Dikasih peredam agar nggak kedengeran. Jendela semua ditutup,” kata Syahruna, Selasa (31/12/2024).

    Syahruna menceritakan, ada 19 tahapan yang harus dilewati agar uang palsu siap untuk diedarkan.

    Satu saja tahapan tidak lolos, maka uang palsu akan cacat dan terpaksa dibuang.

    “Ada 19 tahapan, kalau ada salah satu tahapan rusak, maka gagal dan dibuang.”

    “Dari 19 tahapan itu harus lulus semua,” urai Syahruna, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Selasa (31/12/2024).

    Syahruna lantas menguraikan secara garis besar tahapan produksi uang palsu.

    Semua dimulai dari tahapan mencetak benang pengaman dan tanda air.

    Pembuatan kedua item itu menggunakan mesin sablon.

    “Setelah itu cetak UV-nya dan magnetik agar lolos dari mesin (cek uang palsu),” tambahnya.

    Syahruna menceritakan, di awal pembuatan uang palsu, ia dan kawan-kawan tidak memproduksi banyak.

    Awalnya hanya ada satu rim atau 500 lembar uang palsu.

    “Sedikit dulu karena itu butuh proses,” katanya.

    Syahruna mengaku dari 200 lembar komplotannya mampu memproduksi uang palsu sebanyak Rp 100 juta.

    Sedangkan bahan-bahan sebelumnya sudah disimpan digudang.

    Lokasinya berada di lantai dua gedung perpustakaan.

    Syahruna menjelaskan, semua bahan berasal dari China.

    “Pesan di China semua,” tambahnya. 

    Syahruna dalam kasus ini berperan sebagai operator mesin pecetak uang.

    Ia dibantu tersangka lain bernama Ibrahim.

    “Ibrahim dia koordinator tempat dan situasi,” ujar Syahruna.

    Syahruna juga mengaku pabrik uang palsu berada di perpustakaan UIN Makassar.

    “Dikasih peredam agar nggak kedengeran. Jendela semua ditutup,” timpalnya.

    Syahruna menguraikan, produksi uang palsu dimulai dari jam 11.00 menjelang siang hingga 17.00 sore.

    Seminggu sebelum terbongkar, pabrik semakin menggenjot produksinya.

    Bahkan, Syahruna harus lembur hingga pagi.

    Para pencetak uang palsu ini diperintahkan agar bekerja sesuai jam kantor.

    Mereka takut ketahuan karena ada sekuriti yang patroli secara rutin.

    Ditambah, saat produksi mesin mengeluarkan suara sehingga bisa menimbulkan kecurigaan.

    Gunakan mesin cetak khusus

    Belakangan terungkap, mesin pencetak uang palsu di UIN Makassar berasal dari China.

    Mesin dibeli dengan harga Rp 600 juta.

    Syahruna menyebut, mesin memiliki tingkat presisi yang tinggi dibandingkan mesin cetak pada umumnya.

    “Tingkat presisi lebih tinggi, lebih akurat. Cuma sayangnya saya belum sempat mahir untuk mempergunakan,” sesalnya.

    Ada pesanan untuk Pilkada 2024

    Syahruna bisa mengoperasikan mesin pencetak uang palsu secara otodidak.

    Ia diminta belajar sendiri oleh bosnya, Annar Sampetoding Dalang alias ASS.

    Syahruna menyebut tidak ada rencana pabrik ini memproduksi uang asing.

    Hanya saja, dirinya sempat mendapatkan orderan uang palsu untuk Pilkada 2024.

    “Ada pesanan katanya berapa miliar untuk Pilkada. Saya tidak menanggapi begitu serius,” akunya.

    Di akhir pengakuannya, Syahruna bersedia bergabung karena dijanjikan mendapatkan bagian uang palsu.

    Setiap 10 lembar uang yang diproduksi, dirinya mendapatkan 1 bagian.

    “Dijanjikan juga dibelikan tanah dan rumah oleh (tersangka) Ibrahim,” tandasnya.

     

  • Janji Pramono Anung Benahi Jakarta dalam 100 Hari Pertama Kerja Megapolitan 12 Januari 2025

    Janji Pramono Anung Benahi Jakarta dalam 100 Hari Pertama Kerja Megapolitan 12 Januari 2025

    Janji Pramono Anung Benahi Jakarta dalam 100 Hari Pertama Kerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta terpilih,
    Pramono Anung
    , berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan utama di Jakarta dalam 100 hari pertama masa jabatannya.
    Didampingi oleh wakilnya, Rano Karno, Pramono berjanji akan fokus menata kota dari akar rumput dengan turun langsung ke lapangan, meninjau lokasi-lokasi yang menjadi keluhan utama masyarakat, yang ia temui selama masa kampanye.
    “Saya betul-betul ingin menata Jakarta dari bawah dan itu akan saya lakukan, mudah-mudahan. Saya akan keliling lagi ke daerah-daerah yang memang pada waktu itu secara politik saya berjanji,” ujar Pramono saat ditemui di Kampus UIN Depok, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Sabtu (11/1/2025).
    Salah satu perhatian utama Pramono adalah menata kembali program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Ia mengungkapkan bahwa kedua program ini menjadi masalah yang paling banyak dikeluhkan oleh warga Jakarta.
    “Problem yang paling banyak dikeluhkan adalah tentang KJP. Itu akan kita tata kembali, termasuk KJMU untuk mahasiswa unggul, sehingga Jakarta dengan APBD Rp 91 triliun betul-betul bisa memberikan manfaat bagi warganya,” ujar Pramono.
    Selain fokus pada program pendidikan, Pramono juga berencana meningkatkan akses ruang publik dengan memperpanjang jam operasional taman-taman kota utama hingga 24 jam.
    Langkah ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan akses lebih luas bagi warga Jakarta, terutama mereka yang membutuhkan ruang terbuka untuk beraktivitas.
    “Saat ini taman-taman hanya buka sampai jam 18.00 WIB. Ke depannya, di beberapa taman utama dan besar akan kami buka 24 jam, dan kami akan benahi dengan baik,” jelas dia.
    Salah satu taman yang direncanakan untuk dioperasikan selama 24 jam adalah Taman Tebet di Jakarta Selatan.
     
     
    Masalah pungutan liar juga menjadi perhatian khusus Pramono. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat.
    Salah satu lokasi yang disoroti adalah Taman Literasi, yang sebelumnya sempat viral karena adanya pungutan liar.
    “Pokoknya pungutan liar kepada siapa pun tentunya akan kami tangkap,” tegas Pramono.
    Tidak hanya itu, seusai ditetapkan sebagai Gubernur Jakarta terpilih oleh KPUD Jakarta pada Kamis (9/1/2024), Pramono mengatakan bakal menyelesaikan masalah-masalah krusial di lapangan, misalnya polemik di Kampung Bayam, Tanah Merah,
    Pramono berjanji akan mengunjungu dua lokasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang telah lama terjadi.
    “Saya dan Bang Doel sudah berbicara dari hati ke hati, dalam 100 hari pertama kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi (kampanye),” kata Pramono di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).
    Pramono berharap seluruh rencana yang telah disiapkan dapat berjalan lancar, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
    “Mudah-mudahan semua rencana ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga Jakarta menjadi kota yang lebih baik dan ramah bagi semua warganya,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag Dorong Pengukuhan 600 Ribuan Guru Profesional Pendidikan Islam – Page 3

    Kemenag Dorong Pengukuhan 600 Ribuan Guru Profesional Pendidikan Islam – Page 3

    Prof Sahiron juga mencatat, dalam berbagai kesempatan bersama para pimpinan di Kementerian Agama, Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar menyampaikan komitmen untuk menciptakan kedewasaan spiritualitas keagamaan bangsa Indonesia, kerukunan umat beragama, dan harmonisasi antar umat beragama nantinya akan dipupuk sejak dini.

    Tujuannya, agar kelompok pendidik dari Kemenag dapat transfer ilmu tadi berjalan dengan baik apapun bidangnya maupun bidang umum, bidang keagamaan, kognisinya terbangun. 

    “Yang terpenting adalah penanaman karakter bangsa yang terpuji, atau dalam bahasa arabnya Al Akhlakul Karimah,” dia menandasi.

    Sebagai informasi, penyampaian Prof. Sahiron disampaikan saat menghadiri agenda Pengukuhan Guru Profesional, Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Batch 1 2024, yang digelar oleh LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu (11/1/2025).

  • KPK Seperti Tak Berani Garap Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Nurani 98: Memilukan!

    KPK Seperti Tak Berani Garap Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Nurani 98: Memilukan!

    GELORA.CO –  Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tidak berani mengusut dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.

    Pasalnya, hingga kini KPK tak kunjung menindaklanjuti laporan Nurani 98 yang sudah dilayangkan sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, terkait dugaan tindak pidana KKN dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) keluarga Jokowi.

    “Itu yang memilukan dari KPK yang sekarang,” kata Presidium Nurani 98, Ray Rangkuti, kepada RMOL, Sabtu, 11 Januari 2025. 

    Ray pun membandingkan cara kerja KPK dalam memburu dan kemudian menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. 

    “Urusan Hasto begitu gercep, urusan yang dekat kekuasaan seperti tutup mata. Kasus Hasto yang sebenarnya bobotnya sudah sangat turun, terus dikejar-kejar. Sampai pakai geledah dua rumah segala. Dramanya begitu kentara,” kata Aktivis 98 jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

    Padahal, berbagai laporan masyarakat terkait dugaan KKN Jokowi dan keluarga, hingga kasus-kasus besar lainnya justru terkesan dilakukan pembiaran. 

    “Terlihat seperti mengalihkan orang dari tuntutan besar: CSR BI, Blok Medan, dugaan pemerasan di DWP oleh oknum polisi, Sahbirin Noer, dan terakhir adalah laporan masyarakat tentang kekayaan keluarga Jokowi,” sesal pendiri LSM Lingkar Madani Indonesia ini. 

    Padahal, lanjut Ray, KPK sebelumnya terkesan menantang masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. 

    “Tetapi, KPK tetap saja bermain di kasus Hasto,” kritiknya. 

    Atas dasar itu, Ray berpandangan, tidak bisa disalahkan jika akhirnya publik ada yang menilai kerja-kerja pemberantasan korupsi hanya menyasar lawan politik. 

    “Tidak berlebihan pandangan pesimisme masyarakat atas hal ini. Yang bisa kita lihat dalam istilah: korupsi lawan politik dikejar sampai ke antartika, korupsi di lingkungan sendiri cukup antarkita,” tandasnya.

  • Program PPG Siap Kukuhkan 600 Ribu Guru Profesional – Halaman all

    Program PPG Siap Kukuhkan 600 Ribu Guru Profesional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menegaskan komitmen untuk mensukseskan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna memastikan seluruh guru di lingkungan Kementerian Agama memperoleh manfaat dalam program tersebut.

    Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Prof. Dr. Phil Sahiron menegaskan komitmen tersebut di Pengukuhan Guru Profesional, Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Batch 1 2024, yang digelar oleh LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu (11/1/2025).

    “Kami Direktorat PTKI selalu siap membantu Direktorat PAI dan GTK Madrasah, sesuai apa yang disampaikan Pak Dirjen (Prof. Dr. Abu Rokhmad) bahwa dalam satu sampai dua tahun kedepan akan kita selesaikan guru-guru yang belum dikukuhkan sebagai guru profesional, kalau tidak salah jumlahnya 600 ribuan sekian. Kami siap membantu,” ujarnya.

    Pof Sahiron menuturkan, hal terpenting dalam Pengukuhan Guru Profesional ini bukan semata peningkatan kesejahteraan para guru di  bawah Kementerian Agama, tetapi juga memastikan bahwa para guru yang telah dikukuhkan sebagai guru profesional nantinya mampu mentransfer ilmu kepada para anak didik sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya bertugas menunaikan cita-cita Indonesia Emas 2045.

    “Kita garis bawahi bahwa Bangsa Indonesia itu punya cita-cita, di tahun 2045 itu menjadi bangsa yang emas, atau kita memasuki The Golden Age of Indonesia, yang cirinya cuma dua, yaitu maju dalam ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dalam satu sisi, dan yang kedua menjadi bangsa yang memiliki sepiritualitas keagamaan yang dewasa, salah satu indikasinya adalah toleran dan harmonis antara satu dengan yang lain,” terangnya.

    Prof Sahiron juga menegaskan, dalam berbagai kesempatan bersama para pimpinan di Kementerian Agama, Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar pun acapkali menyampaikan komitmennya untuk menciptakan kedewasaan spiritualitas keagamaan bangsa Indonesia, kerukunan umat beragama, dan harmonisasi antar umat beragama nantinya akan dipupuk sejak dini.

    “Kami memohon agar transfer ilmu tadi berjalan dengan baik apapun bidangnya maupun bidang umum, bidang keagamaan, kognisinya terbangun. Dan yang terpenting adalah penanaman karakter bangsa yang terpuji, atau dalam bahasa arabnya Al Akhlakul Karimah,” tandasnya.

     

     

  • Pramono Gratiskan Biaya Sekolah Negeri dan Swasta di Jakarta Megapolitan 11 Januari 2025

    Pramono Gratiskan Biaya Sekolah Negeri dan Swasta di Jakarta Megapolitan 11 Januari 2025

    Pramono Gratiskan Biaya Sekolah Negeri dan Swasta di Jakarta
    Tim Redaksi
     
    D
    EPOK, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta terpilih,
    Pramono Anung
    , memastikan bahwa program sekolah gratis di Jakarta akan berlaku tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga untuk sekolah swasta.
    Kebijakan ini telah disetujui oleh DPRD Jakarta dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta.
    “Sekolah gratis akan berlaku untuk negeri dan swasta. Saya sudah berkoordinasi dengan DPRD, dan mereka setuju secara prinsip,” ujar Pramono saat ditemui di Kampus UIN Depok, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Sabtu (11/1/2025).
    Pramono menambahkan, Pemprov Jakarta juga akan meluncurkan program sarapan pagi bagi siswa untuk memastikan mereka tidak khawatir tentang asupan makanan saat bersekolah.
    “Kami akan meluncurkan program sarapan pagi untuk siswa, sehingga mereka tidak perlu khawatir soal makan,” kata Pramono.
    Pelaksanaannya, menurutnya, akan melibatkan kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menangah di Jakarta.
    “Pemprov Jakarta akan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, dan mereka bekerja sama dengan UMKM setempat. Tujuannya agar bisnis yang berkembang adalah milik UMKM di sekitar sekolah, bukan yang besar-besar,” jelasnya.
    Pramono juga menekankan bahwa program sarapan pagi ini berbeda dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program nasional.
    “Makan siang itu program nasional, saya tidak ingin mengklaim,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Tancap Gas, Akan Benahi Jakarta dalam 100 Hari Pertama Megapolitan 11 Januari 2025

    Pramono Tancap Gas, Akan Benahi Jakarta dalam 100 Hari Pertama Megapolitan 11 Januari 2025

    Pramono Tancap Gas, Akan Benahi Jakarta dalam 100 Hari Pertama
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
     Gubernur DKI Jakarta terpilih,
    Pramono Anung
    , berkomitmen membenahi permasalahan di Jakarta dari akar rumput dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
    Politikus senior dari PDI Perjuangan itu akan memulai dengan turun langsung ke lapangan untuk meninjau masalah-masalah yang telah dijanjikan saat kampanye.
    “Saya betul-betul ingin menata Jakarta dari bawah dan itu akan saya lakukan, mudah-mudahan. Saya akan keliling lagi ke daerah-daerah yang memang pada waktu itu secara politik saya berjanji,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Kampus UIN Depok, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Sabtu (11/1/2025).
    Salah satu fokus utama Pramono Anung adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang menurutnya merupakan masalah yang paling banyak dikeluhkan warga Jakarta. Hal serupa juga berlaku untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
    “Problem yang paling banyak dikeluhkan adalah tentang KJP. Itu akan kita tata kembali, termasuk KJMU untuk mahasiswa unggul, sehingga Jakarta dengan APBD Rp 91 triliun betul-betul bisa memberikan manfaat bagi warganya,” kata dia.
    Pramono juga berencana memperpanjang jam operasional taman-taman kota utama hingga 24 jam, guna meningkatkan kenyamanan dan akses ruang publik, khususnya bagi warga Jakarta.
    “Saat ini taman-taman hanya buka sampai jam 18.00 WIB, ke depannya di beberapa taman utama dan besar akan kami buka 24 jam, dan kami akan benahi dengan baik,” kata Pramono.
    Pramono pun berharap dengan rencana yang sudah disiapkan untuk 100 hari pertama kerja, warga Jakarta dapat merasakan manfaat langsung dari program-programnya.
    “Mudah-mudahan semua rencana ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga Jakarta menjadi kota yang lebih baik dan ramah bagi semua warganya,” ucap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.