Xcloud.id

Institusi: UIN

  • Kemenag Ajak Kampus Terlibat Aktif Promosikan Perdamaian dan Kerukunan Beragama – Halaman all

    Kemenag Ajak Kampus Terlibat Aktif Promosikan Perdamaian dan Kerukunan Beragama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Agama menggelar Sosialisasi Pusat Kerukunan Umat Beragama di UIN Raden Mas Said Surakarta pada Jumat (21/2/2025).

    Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag, M. Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D atau yang akrab dipanggil dengan Gus Adib.

    Dalam sosialisasi ini, Gus Adib menyampaikan salah satu poin penting kebijakan Kemenag saat ini adalah mendorong kurikulum berbasis cinta dan eko teologi. 

    Hal ini kemudian menjadi pondasi untuk merekatkan dan merawat hubungan antar umat beragama. 

    Merujuk pada pesan Menteri Agama, tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari.

    Gus Adib menuturkan, PKUB merupakan lembaga yang sudah cukup lama dibentuk pada tahun 2001 sebagai respons atas banyaknya konflik beragama pasca reformasi. 

    Isu kerukunan dan perdamaian menjadi fokus dan perhatian penting, karena menjadi pondasi penting lancarnya kegiatan pemerintah dan kehidupan sehari-hari.

    Urgensi promosi perdamaian dan kerukunan juga merupakan amanat dari Asta Cita yang merupakan visi misi Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    “Untuk mempromosikan perdamaian dan kerukunan ini, kami di PKUB menggandeng para tokoh publik dan influencer media sosial untuk terlibat aktif dalam menyampaikan pesan-pesan terkait kerukunan umat beragama,” kata Gus Adib, dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Jumat (21/2/2025).

    Keterlibatan para tokoh tersebut, lanjut Gus Adib, bisa dilakukan dengan tanpa biaya. 

    “Alhamdulillah ada kesadaran dan keinginan dari para tokoh tersebut untuk terlibat aktif dan kita senang sekali,” ujar Gus Adib.

    Gus Adib kemudian mengajak kampus untuk bisa terlibat aktif dalam mendorong perlunya kehidupan yang damai dan rukun. 

    “Kita sebagai umat mayoritas, tentu punya kewajiban untuk ikut merawat dan menjaga kehidupan yang rukun dan harmoni. Apalagi kampus memiliki sumber daya yang memadai untuk terlibat aktif melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi,” ujar Gus Adib.

    Terakhir, Gus Adib mengatakan bahwa tanggung jawab menjaga kerukunan dan perdamaian adalah tugas bersama dan memerlukan berbagai pendekatan yang aktual dan kontekstual. 

    “Kita perlu banyak mengakampanyekan dialog dan hidup yang harmonis. Selain itu, kita perlu pendekatan yang integratif dan kolaboratif antar pihak. Saya juga berharap agar kita banyak mendiseminasikan cerita-cerita baik soal kerukunan dan perdamaian,” imbuh Gus Adib.

    Smentara itu, Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Prof Toto Suharto, sangat senang dengan adanya sosialisasi dari Pusat Kerukunan Umat Beragama. 

    Hal ini merupakan sinergi yang penting antara perguruan tinggi Islam dengan Pusat Kerukunan Umat Beragama.

    “Kehadiran pengelola prodi ini akan menjadi inspirasi dan komitmen untuk mendorong kebijakan perdamaian dan kerukunan di kalangan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta,” ungkap Prof Toto. 

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)

  • Tata Kelola Elpiji 3 Kg Dinilai Jadi Solusi agar Subsidi Tepat Sasaran

    Tata Kelola Elpiji 3 Kg Dinilai Jadi Solusi agar Subsidi Tepat Sasaran

    Bandung, Beritasatu.com – Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk membenahi kebijakan tata kelola subsidi elpiji 3 kilogram atau gas melon melalui subpangkalan mendapat berbagai respons positif dari akademisi. Kebijakan yang bertujuan menekan kebocoran subsidi itu dinilai bisa memangkas rantai distribusi sehingga tak terlalu panjang.  

    Dosen FISIP Universitas Parahiyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menyebut pembuatan kebijakan subpangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.  

    “Kalau misalnya ini (subpangkalan) dijadikan solusi ya, pangkalan-pangkalan agak lebih dekat dan lebih memastikan bahwa distribusinya bisa sampai ke masyarakat. Menurut saya, ini bisa jadi solusi menekan harga gas elpiji 3 kgujar Kristian dalam diskusi ekonomi Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung pada Kamis (20/2/2025).

    Menurut Kristian, pemerintah tinggal menunjukkan konsistensinya dalam penerapan kebijakan ini. Subpangkalan, kata dia, harus bisa menjadi solusi pamungkas dalam penanganan harga gas subsidi yang dijual terlampau mahal.  

    Selain itu, ia juga mewanti-wanti agar penunjukan subpangkalan elpiji dilakukan secara transparan dan terbuka. Sebab, Kristian menilai akan ada banyak pihak yang menginginkan peran tersebut.  

    “Karena kan bernilai ekonomi, apa pun yang bernilai ekonomi pasti menggiurkan. Selain itu hal ini dicampur dengan kepentingan ekonomi dan politik, perkawinan yang paling menguntungkan dan semua orang mencari itu semua. Nah, sekarang tinggal kalau misalnya peluang ini ingin ditutup, penunjukan pangkalannya harusnya terbuka kepada publik,” kata dia.  

    Dalam kesempatan yang sama, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjajaran (Unpad) Bayu Kharisma menyebut, pembentukan subpangkalan juga harus diikuti pembenahan tata kelola distribusi gas elpiji 3 kg. Sebab, pada awal pemberlakuan kebijakan ini, justru ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon itu akibat tata niaga distribusinya yang belum optimal.  

    Pemerintah, kata dia, harus memastikan gas subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran, alih-alih diterima oleh kalangan kelas atas.  

    “Jelas pembenahan tata kelola distribusi dibutuhkan karena jangan sampai justru yang dapat kelas atas, bukan rakyat kelas bawah. Berarti otomatis ada hal yang salah, distribusinya salah. Sangat penting dilakukan, tinggal implementasinya. Jangan sampai dalam hal ini, kebijakan dan di bawahnya berbeda,” kata Bayu.  

    Masih pada forum diskusi itu, dosen komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Encep Dulwahab, mendukung pembenahan tata kelola distribusi gas elpiji 3 kg melalui subpangkalan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak secara mendadak menerapkan sebuah kebijakan. Pemerintah, kata dia, harus secara komprehensif mengkaji sebuah kebijakan sebelum diterapkan di lapangan.  

    Ia menilai pemerintah memiliki sumber daya manusia seperti staf khusus (stafsus) yang cukup untuk menggodok sebuah kebijakan secara matang sebelum dilaksanakan. Selain itu, Encep menyebut para stafsus itu juga bisa melakukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan informasi di lapangan, khususnya terkait kebijakan gas elpiji 3 kg.  

    “Makanya saya sepakat jika Pak Prabowo punya jubir banyak, staf khusus yang banyak, tetapi dioptimalkan. Jangan hanya kuantitas, tetapi kualitas, sebagai jembatan ke publik. Konferensi pers, serta video visual. Pakai multiplatform,” kata Encep.  

    “Memang pemerintah yang harus proaktif memberikan informasi lebih lengkap dan berkualitas,” tutupnya tentang tata kelola distribusi gas elpiji 3 kg.

  • Dua Guru Besar Hukum di Jember Khawatir Kejaksaan Jadi Super Body

    Dua Guru Besar Hukum di Jember Khawatir Kejaksaan Jadi Super Body

    Jember (beritajatim.com) – Dua guru besar ilmu hukum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkhawatirkan kejaksaan menjadi lembaga super body, jika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) disahkan.

    “Jika RUU KUHAP disahkan tanpa perubahan substansial, kita akan kehilangan check and balance. Jaksa berisiko menjadi lembaga super body yang tak terkendali dan rawan penyimpangan,” kata M Noor Harisudin, guru besar hukum tata negara Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, dalam seminar nasional tentang RUU KUHAP, di UIN KHAS Jember, Kamis (20/2/2025).

    Hal ini, menurut Harisudin, bisa memicu persoalan tersendiri di kalangan aparat penegak hukum berupa penyalahgunaan kekuasaan. Menempatkan jaksa sebagai lembaga yang dominan tak relevan dengan kondisi Indonesia. “Di Indonesia, dengan 280 juta penduduk, sistem ini akan berbahaya,” katanya.

    Harisudin lantas mempertanyakan ketercukupan sumber daya manusia di kejaksaan, jika dibandingkan kasus macet di sana. “Saya pikir ini tidak rasional jika berbicara jumlah jaksa yang ada di Indonesia saat ini,” katanya.

    Harisudin mencemaskan terjadinya ketidakharmonisan antara kepolisian dan kejaksaan yang selama ini sudah berjalan baik. Terlalu besarnya kewenangan untuk kejaksaan bisa memunculkan konflik dengan kepolisian.

    Kekhawatiran serupa juga disampaikan guru besar hukum pidana Universitas Jember, M. Arief Amrullah. “Kewenangan penyidikan ada pada Kepolisian, sementara kewenangan penuntutan ada pada Kejaksaan. Jangan sampai RKUHAP membuat satu lembaga lebih tinggi dari yang lain,” katanya.

    Arief mengingatkan, perlunya harmonisasi antara KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Kepolisian. “Tanpa harmonisasi, kita bisa menciptakan dominasi satu lembaga terhadap yang lain dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan,” katanya. [wir]

  • UIN Saizu Umumkan Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 

    UIN Saizu Umumkan Daftar Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 

    TRIBUNJATENG.COM – Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengumumkan daftar nama mahasiswa yang lolos seleksi tahap I Beasiswa Bank Indonesia Tahun 2025.

    Keputusan ini didasarkan pada hasil rapat yudisium yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Februari 2025.

    Wakil Rektor III UIN Saizu Purwokerto, Prof. Sunhaji menyebutkan, berdasarkan Hasil Rapat Yudisium Seleksi Tahap I Beasiswa Program Sosial Bank Indonesia Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Februari 2025, terdapat 75 nama lolos seleksi Tahap I Beasiswa PSBI 2025.

    “Selanjutnya, kepada nama-nama mahasiswa yang lolos, untuk segera melakukan pemberkasan pada hari Kamis, 20 Februari 2025, pukul 09.00-15.00 WIB di Kantor Subbag Layanan Akademik, Gedung Rektorat Lt. 1, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,” tulisnya.

    Untuk 75 mahasiswa yang dinyatakan lolos Tahap I Beasiswa Bank Indonesia 2025 berasal dari berbagai program studi.

    Mahasiswa yang lolos diminta untuk membawa dokumen yang diperlukan, guna melengkapi proses administrasi Beasiswa Bank Indonesia 2025.

    Daftar Nama Mahasiswa Lolos Seleksi Tahap I Beasiswa PSBI 2025

    1. Lia Munawaroh 234110201026 4 ES FEBI
    2. Naeli Zakiyah Agustina 234110201035 4 ES FEBI
    3. Nadea Indah Franesthi 234110201079 4 ES FEBI
    4. Via Nurfadilah 234110201186 4 ES FEBI
    5. Istianatul Ulya 224110201245 6 ES FEBI
    6. Afsah Istiqomah 234110201052 4 ES FEBI
    7. Meli Rohimah Putri Hidayat 234110201031 4 ES FEBI
    8. Chintia Maya Eliza 234110201106 4 ES FEBI
    9. Risma Afni Zakiah 224110201263 6 ES FEBI
    10. Ragva Rahmadani 234110201133 4 ES FEBI
    11. Deva Ayu Sandriyah 224110201151 6 ES FEBI
    12. Ayu Rahma Khoerunisa 224110201149 6 ES FEBI
    13. Akhti Khasanah 224110201145 6 ES FEBI
    14. Intan Astra Mustikasari 234110301095 4 HES Syariah
    15. Nandia Putri Agustin 234110301110 4 HES Syariah
    16. Rizki Dwi Sefiya 224110301036 6 HES Syariah
    17. Riski Melisa Dana 224110301035 6 HES Syariah
    18. Achmad Alfan Manafi 224110301133 6 HES Syariah
    19. Rini Dwi Setianingsih 234110301114 4 HES Syariah
    20. Afkha Nurul Azkia 234110301001 4 HES Syariah
    21. Ilfi Ataga 234110301093 4 HES Syariah
    22. Anis Ma’rifah 224110302051 6 HKI Syariah
    23. Salsabila Nazhifah Johan Putri 234110302034 4 HKI Syariah
    24. Dewi Utari Asih 234110302081 4 HKI Syariah
    25. Nadia Farihatu Aulia 234110302027 4 HKI Syariah
    26. Nur Ngamiratuzzahro Fajrin 224110302123 6 HKI Syariah
    27. Aulia Alfa Zain 224110303009 6 HTN Syariah
    28. Ani Shabrina 224110303093 6 HTN Syariah
    29. Devanu Zogka Praditama 234110303056 4 HTN Syariah
    30. Nur’Izzah Nufaisa 234110303121 4 HTN Syariah
    31. Azora Sania Salma 234110601060 4 INF Dakwah
    32. Atika Andrian Asmiran 234110601056 4 INF Dakwah
    33. Niamilah Nabil Syahputra 234110601087 4 INF Dakwah
    34. Novian Affan Ashofah 234110601088 4 INF Dakwah
    35. Arsi Anafi Yulia Khazini 234110102153 4 KPI Dakwah
    36. Fadhlianti Puspitaningrum 224110102141 6 KPI Dakwah
    37. Ahmad Bagus Al Risq 234110102078 4 KPI Dakwah
    38. Nurul Indah Permatasari 234110102066 4 KPI Dakwah
    39. Zaskia Putri Asih 224110102127 6 KPI Dakwah
    40. Vivi Alfiani Afifah 224110203077 6 MZW FEBI
    41. Aulia Najwa Faroha 234110203012 4 MZW FEBI
    42. Afif Nur Kholis 224110203003 6 MZW FEBI
    43. Zaky Hamid Jazuly 224110203039 6 MZW FEBI
    44. Ayudya Dwi Ritmadini 234110202164 4 PS FEBI
    45. M. Zidan Izzudin 234110202018 4 PS FEBI
    46. Ananda Ajeng Kharisma 234110202101 4 PS FEBI
    47. Neva Fitria Ramadani 234110202117 4 PS FEBI
    48. Aflakha Filosofi Galadea 224110202139 6 PS FEBI
    49. Novita Eka Fitrianingtyas 224110202033 6 PS FEBI
    50. Hasna Dwi Saputri 234110202077 4 PS FEBI
    51. Anita Maharani 234110202132 4 PS FEBI
    52. Selviana Reginata 224110202219 6 PS FEBI
    53. Rizka Saputro Nugroho 234110407072 4 TMA FTIK
    54. Ikmal Maulana 224110407066 6 TMA FTIK
    55. Ahmad Bakti Dimas Ananda 224110407045 6 TMA FTIK
    56. Saskia Meilani 234110407075 4 TMA FTIK
    57. Irkham Habibi 234110407061 4 TMA FTIK
    58. Ahmad Ainul Yakin 234110103005 4 MD Dakwah
    59. Muhamad Aznafila Putra 234110104023 4 PMI Dakwah
    60. Puput Setyaningsih 224110101083 6 BKI Dakwah
    61. Asyva Nur Afsiah 23411010101217 4 BKI Dakwah
    62. Bachtiar Al Khulaifi Mubarok 234110604010 4 ILK Dakwah
    63. Haris Rahman 234110603017 4 ARS Dakwah
    64. Alya Alifia Nur Ifadah 234110403004 4 PBA FTIK
    65. Siti Aminah 234110401119 4 MPI FTIK
    66. Safira Fitrotul Fata 234110401116 4 MPI FTIK
    67. Ishmatunisa Syarif 234110402221 4 PAI FTIK
    68. Julianti Asriyah 234110402316 4 PAI FTIK
    69. Syifa Amelia Permata 234110402333 4 PAI FTIK
    70. Intan Mutia Asnal Fitri 224110404106 6 TBI FTIK
    71. Arina Uswatun Khasanah 234110405141 4 PGMI FTIK
    72. Fitra Rosadin 224110404102 6 TBI FTIK
    73. Azka Ubaidillah 234110501008 4 IAT FUAH
    74. Alya Sofuro 234110501003 4 IAT FUAH
    75. Syaiful Anam 224110503060 6 SPI FUAH

  • Pelantikan Kepala Daerah: Selamat Datang di Dunia Nyata…

    Pelantikan Kepala Daerah: Selamat Datang di Dunia Nyata…

    Pelantikan Kepala Daerah: Selamat Datang di Dunia Nyata…
    Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung
    SEJUMLAH

    kepala daerah
    yang terpilih pada Pilkada 2024 yang lalu, resmi dilantik Kamis, 20 Februari 2025, dengan kostum pakaian dinas upacara berwarna putih.
    Warna putih pada kain yang mereka kenakan bukan sekadar warna, melainkan cerminan harapan masyarakat untuk sesuatu yang segar dan bersih.
    Pelantikan kepala daerah
    adalah titik perubahan dari janji-janji kampanye menuju kenyataan yang sesungguhnya.
    Setelah resmi dilantik, kepala daerah tidak lagi berada dalam dunia citra tetapi sudah masuk ke “panggung nyata.”
    Mungkin saja di antara kepala daerah terlantik ada yang terpilih karena “berkah bermain citra” di media sosial. Namun, sesaat setelah dilantik harus segera sadar bahwa mereka sudah berada di “dunia nyata”.
    Kemiskinan tidak bisa dihapus dengan akting membagikan uang ke seorang lansia di pinggir jalan yang menangis haru sambil disorot kamera. Kemiskinan hanya bisa dilawan dengan kebijakan struktural yang menembus akar permasalahannya.
    Selama masa kampanye, “ruang kamuflase” menjadi panggung strategi. Para calon kepala daerah lebih memerankan
    content creator
    , yang piawai mengarahkan kamera ke sudut yang mengundang simpati dan menampilkan diri sebagai sosok ideal.
    Saat ini, layar kamera telah mati. Masyarakat tak lagi memandang para kepala daerah sebagai aktor sandiwara, tetapi sebagai pemimpin nyata.
    Mereka harus beralih dari berbagi senyum di depan kamera ke berbagi visi ke warga. Mereka harus beralih dari akting masuk gorong-gorong ke menciptakan sistem drainase yang efektif.
    Ketika jalan berlubang, masyarakat butuh jalan yang diperbaiki, bukan konten seseorang yang sedang mengangkat sekarung pasir. Ketika banjir melanda, mereka butuh penanganan banjir yang sistematis, bukan video dramatis di lokasi banjir.
    Setelah dilantik, kepala daerah adalah pengelola ruang publik. Mengelola ruang publik bukan sekadar mengisinya dengan konten yang menarik perhatian untuk mengejar “ribuan like”.
    Para kepala daerah harus mengisinya dengan kemaslahatan. Ruang publik bukan panggung manipulasi, melainkan arena aksi menghadirkan kesejahteraan yang bukan ilusi.
    Kepala daerah
    yang tetap bertahan dalam ruang pencitraan akan terjebak. Dirinya sedang dikejar gelombang realitas.
    Masyarakat sudah tidak lagi peduli berapa ribu pengikut yang memberikan “like” di akun media sosialnya. Sekarang mereka ingin tahu berapa kilometer jalan yang dibangun, berapa banyak lapangan kerja yang diciptakan, dan berapa warga yang keluar dari jerat kemiskinan.
    Ruang realitas adalah ruang yang tidak mengenal filter. Janji-janji kampanye akan ditagih pemilih. Banjir, pengangguran, dan pelayanan publik tidak dapat diselesaikan dengan “tagar” dan “unggahan viral”.
    Kepala daerah tidak lagi sedang menjadi selebritas yang memikat masyarakat dengan potongan-potongan video pendek.
    Ia harus menjadi “arsitek” yang merancang kebijakan, pekerja keras yang memegang “palu pembangunan”, dan pemimpin yang harus bisa mengambil keputusan rumit.
    Jika seorang kepala daerah tetap terjebak dalam pencitraan, ia akan kehilangan esensi kepemimpinannya. Oleh sebab itu, dirinya harus segera beranjak dari dari mengejar “like” ke membangun “legacy”.
    Di kanal media sosial kepala daerah memainkan peran heroik. Namun, di ruang publik, dirinya akan menjadi sasaran kritik. Kepemimpinannya adalah ruang di mana tindakan nyata jauh lebih penting daripada kata-kata.
    Kepala daerah harus sadar bahwa ruang publik adalah ruang kolaborasi. Di saat membuat konten untuk pencitraan dirinya cukup bekerja sama dengan satu atau dua orang kameramen dan tukang edit konten.
    Sesaat setelah dilantik kepala daerah tidak bisa bekerja sendirian atau dengan personel terbatas. Dia harus menggerakkan birokrasi, menggandeng berbagai komunitas, dan merangkul masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan.
    Memimpin daerah bukanlah seni manipulasi, tetapi seni implementasi. Kepala daerah yang akan sukses adalah mereka yang mampu membuktikan bahwa visi mereka bukan sekadar “quote bijak”, melainkan peta jalan (
    road map
    ) pembangunan yang diterjemahkannya menjadi kenyataan.
    Ketika kepala daerah dilantik, maka dirinya telah menyeberangi batas antara ruang citra dan ruang nyata.
    Di ruang citra, rekayasa komunikasi adalah senjata utama. Namun di ruang nyata, kebijakanlah yang bercerita.
    Kepala daerah tidak lagi bisa bersembunyi di balik unggahan media sosial yang mengharukan. Setelah dilantik, dirinya bukan lagi sebagai “content creator” tapi sebagai “policy creator”, yang dituntut menghadirkan solusi konkret persoalan masyarakat, bukan konten hiburan.
    Memosisikan diri dari
    content creator
    ke
    policy creator
    adalah perubahan yang tidak mudah. Hambatan dan rongrongannya tidak dapat diatasi hanya dengan mengedit video.
    Policy creator
    berarti memahami bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada data akurat, melibatkan multipihak, dan menjaga berkelanjutan.
    Selanjutnya, waktu adalah “musuh utama” para kepala daerah. Setiap hari akan berlalu dengan cepat dan tidak terasa.
    Ketika waktu berlalu tanpa aksi nyata. maka itu adalah kerugian besar bagi masyarakat, juga bagi nasib politik dirinya. Karena itu, kepala daerah harus bekerja dengan ritme cepat, cermat, dan strategis.
    Ketika masa jabatan kepala daerah berakhir, yang akan diingat warga bukanlah video yang viral, tetapi dampak nyata. Apakah rakyat lebih sejahtera? Apakah masalah-masalah pokok masyarakat terselesaikan?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tagar Indonesia Gelap Viral di Media Sosial, Luhut Binsar Pandjaitan: yang Gelap Kau Bukan Indonesia

    Tagar Indonesia Gelap Viral di Media Sosial, Luhut Binsar Pandjaitan: yang Gelap Kau Bukan Indonesia

    TRIBUNJATIM.COM – Tagar Indonesia Gelap ramai digunakan di media sosial.

    Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara.

    Ia menepis anggapan masyarakat yang beredar di media sosial melalui tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap).

    “Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengeklaim sana-sini,” ujarnya dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025), dikutip dari Tribun Bogor.

    Menurut dia, kondisi Indonesia masih cukup baik meskipun dia mengakui sedang terjadi berbagai permasalahan.

    Namun, permasalahan ini banyak dialami oleh negara lain selain Indonesia.

    Salah satunya terkait isu kurangnya lapangan kerja.

    Luhut bilang, masalah tersebut juga dialami negara lain seperti Amerika Serikat (AS).

    “Ada orang bilang wah di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja enggak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana saja bermasalah,” ucapnya.

    Dia pun membeberkan pemerintah tidak tinggal diam ketika terjadi masalah kekurangan lapangan kerja.

    Pemerintah telah memberdayakan 300 orang generasi muda yang bekerja di Perum Peruri untuk mengelola GovTech.

    Selain itu, sebut Luhut, Indonesia justru beruntung karena memiliki pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 282 juta jiwa per Semester I 2024.

    INDONESIA GELAP – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menepis anggapan masyarakat yang beredar di media sosial melalui tagar Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap). (Kompas.com)

    Diprediksi pada 2030 jumlah ini akan bertambah menjadi 300 juta jiwa.

    “Jadi kita harus lihat ini. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa we are doing right gitu, we are doing so good so far,” tuturnya.

    Sebagai informasi, #IndonesiaGelap terus menggema di media sosial X sejak awal Februari kemarin dan menjadi sorotan utama warganet.

    Tagar ini mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.

    Kemunculan #IndonesiaGelap bermula dari kritik warganet terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

    Beberapa di antaranya adalah aturan baru terkait penjualan elpiji 3 kg yang menyebabkan kelangkaan gas, efisiensi anggaran yang berdampak pada gelombang PHK, hingga pemangkasan tunjangan bagi dosen dan tenaga pendidik.

    Situasi ini memicu gelombang protes, yang berpuncak pada aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa di berbagai daerah pada Senin, 17 Februari 2025.

    Sebelumnya, media sosial juga diramaikan dengan tagar Kabur Aja Dulu.

    Adapun tagar Kabur Aja Dulu ini dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di dalam negeri.

    Kondisi tersebut diduga karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.

    Tren tagar Kabur Aja Dulu sendiri dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri.

    Awalnya, tagar ini beredar masif di media sosial X dan banyak warganet menggunakan “#KaburAjaDulu” dalam cuitannya.

    Tagar tersebut disertai dengan ajakan untuk para anak muda untuk mengambil pendidikan, bekerja, hingga sekadar tinggal di luar negeri.

    Tren Kabur Aja Dulu kemudian dikaitkan dengan sistem pendidikan di Tanah Air yang memiliki biaya mahal, rendahnya ketersediaan lapangan kerja, dan upah per bulan yang rendah.

    Bahkan, menggunakan tagar tersebut warganet juga mengunggah informasi terkait kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk “kabur” dari Indonesia.

    Banyak warganet berbagi informasi seputar lowongan kerja, beasiswa, les bahasa, serta pengalaman berkarier dan kisah hidup di luar negeri dengan menggunakan tagar Kabur Aja Dulu.

    Sejumlah ahli juga memberikan komentar terkait tren #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial belakangan ini.

    Salah satunya dari Sosiolog UIN Walisongo Semarang, Nur Hasyim menyebut, tren Kabur Aja Dulu merupakan ekspresi kemarahan, keputusasaan, dan protes yang disampaikan publik melalui media sosial kepada pemerintah.

    Hasyim menilai, kebijakan yang diambil pemerintah belakangan tidak berpihak pada masyarakat.

    Termasuk kebijakan yang menginstruksikan efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah sektor penting, seperti pendidikan, energi, hingga penanganan bencana dan krisis iklim.

    Hal ini kemudian membuat generasi muda kehilangan harapan untuk mencari penghidupan di Tanah Air, Indonesia.

    Sejalan dengan itu, Sosiolog di Universitas Gadjah Mada (UGM) Oki Rahadianto Sutopo mengatakan, kemunculan tagar KaburAjaDulu adalah bentuk refleksivitas atas kesenjangan global yang terjadi dewasa ini.

    Menurutnya, anak muda mulai sadar mengenai kesenjangan global, terutama terkait kualitas hidup di berbagai negara yang bisa diketahui berkat kemajuan teknologi.

    Kesenjangan global tersebut termasuk perbedaan jaminan kesehatan, kualitas pendidikan, kesempatan lapangan kerja, hingga kebebasan anak muda untuk berekspresi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Prabowo Reshuffle Kabinet, Pengamat: Ini yang Ditunggu Publik!

    Prabowo Reshuffle Kabinet, Pengamat: Ini yang Ditunggu Publik!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi masyarakat karena berani melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih setelah 100 hari masa pemerintahannya.

    Pakar Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subiantosudah tepat.

    Jika ada menteri atau kepala lembaga yang tidak bisa kerja tancap gas mengikuti ritme kerja Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, maka pejabat tersebut harus dipecat.

    “Sudah pas perombakan [reshuffle kabinet] itu. Inilah yang ditunggu-tunggu publik, karena kabinet kan sudah 4 bulan,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (19/2).

    Dia menilai bahwa kedepannya jika ada menteri yang tidak mampu bekerja maksimal memberikan dampak positif ke masyarakat lagi, maka disarankan untuk segera dicopot dari jabatan

    “Karenanya kalau ada pembantu presiden yang tak perform, kinerjanya amburadul, kontroversial kebijakannya harus diganti,” katanya.

    Dia juga mengatakan bahwa perombakan menteri kali ini merupakan pengingat para pejabat agar tidak main-main saat bekerja untuk rakyat.

    “Reshuffle ini jadi momen penting di masa mendatang menteri-menteri yang lain tak beres kerjanya harus diganti,” ujarnya.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti Saintek), Rabu (19/2/2025). Brian menggantikan Satryo Soemantri Brodjenegoro.

    Selain itu, Prabowo juga melantik pejabat di lembaga tinggi negara, yaitu Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) , Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

  • Wujud Kemarahan Buntut Efisiensi Anggaran, Mahasiswa Lempar Kotoran Sapi Ke Kantor Gubernur Jateng – Halaman all

    Wujud Kemarahan Buntut Efisiensi Anggaran, Mahasiswa Lempar Kotoran Sapi Ke Kantor Gubernur Jateng – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Semarang ‘Semarang Menggugat’, melemparkan kotoran sapi ke gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), saat menggelar aksi demo pada Selasa (18/2/2025).

    Hal tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah karena dinilai merugikan rakyat.

    Dalam aksi tersebut, massa juga membakar poster-poster yang dibentangkan serta kardus bekas minuman yang dibawa oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes Muhammad Syahduddi.

    “Ini sebagai simbolis bahwa tahi dan ampas bakaran pamflet dan banner MMT ini merupakan kebijakan pemerintah,” kata Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq, Selasa, dilansir Kompas.com.

    Sebagai informasi, aksi protes ini terbagi menjadi dua lokasi, yakni di halaman kantor Gubernur Jateng dan Balai Kota Semarang.

    Poster-poster yang ditampilkan dalam aksi itu bertuliskan provokatif seperti ‘Efisienshit, pangkas anggarannya, bunuh rakyatnya’ hingga ‘Efisiensi Ngapusi Ndasmu #IndonesiaGelap’.

    “Ini evaluasi dan akumulasi kemarahan dari kawan-kawan mahasiswa secara keseluruhan dari Semarang Raya melihat bagaimana efisiensi anggaran,” jelas Aufa.

    Berbagai masalah dan kebijakan yang disoroti di awal pemerintahan ini adalah pemangkasan anggaran pendidikan, pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, dan kelangkaan elpiji subsidi 3 kg.

    Mereka sangat menyayangkan bahwa sektor pendidikan tidak lagi menjadi prioritas.

    Bahkan, semakin memicu kekhawatiran terkait pemotongan anggaran beasiswa KIP-Kuliah, beasiswa Pendidikan Indonesia, dan beasiswa lainnya. 

    Meskipun pemerintah sudah menyatakan tidak ada pemangkasan beasiswa KIP-Kuliah, tetapi belum ada jaminan konkret mengenai hal tersebut.

    “Kemarin disampaikan kalau anggaran pendidikan ini masih juga dipangkas untuk dana-dana yang berdampak pada UKT dan juga SPI.”

    “Sehingga kita hari ini menggugat dan juga menegaskan kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu jangan sampai plin-plan,” tegas Aufa.

    9 Tuntutan Mahasiswa yang Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    Ketua Komisariat PMII UIN Walisongo, Muhammad Alvian Azizi mengatakan, ada sembilan tuntutan dari mahasiswa PMII, sebagai berikut, dikutip dari TribunJateng.com:

    Menolak kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran., yang tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi merugikan masa depan generasi penerus bangsa.
    Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis yang dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran dalam mengatasi masalah gizi masyarakat.
    Melawan represifitas aparat yang menghalangi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai,” lanjutnya. 
    Menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba), karena dinilai hanya merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat adat. 
    Menuntut pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
    Mendesak pemerintah segera menindak tegas pihak-pihak yang bermain dalam distribusi energi buntut kelangkaan gas elpiji karena dinilai akibat dari permainan oligarki.
    Penambahan lembaga negara dan kementerian dinilai tidak efektif dan harus dievaluasi karena hanya membebani anggaran negara tanpa hasil yang signifikan. 
    Meminta pemerintah agar menghentikan kebijakan yang tidak berpihak dengan kepentingan rakyat.
    Menuntut tata tertib DPR RI yang tidak demokratis harus direvisi untuk memastikan aspirasi rakyat tersampaikan dengan baik. 

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul 9 Tututan Mahasiswa PMII UIN Walisongo Saat Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    (Tribunnews.com/Rifqah) (TribunJateng.com/Eka Yulianti) (Kompas.com)

  • 9 Tututan Mahasiswa PMII UIN Walisongo Saat Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    9 Tututan Mahasiswa PMII UIN Walisongo Saat Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Aksi demonstrasi kembali dilakukan mahasiswa, Selasa (18/2/2025). Pada Selasa siang, mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang melakukan aksi demo di depan Balai Kota Semarang.

    Mereka mengritik kebijakan pemerintahan yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo – Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, mereka bergerak ke kantor Pemerintah Kota Semarang. 

    Sore harinya, giliran mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Walisongo melakukan aksi demo. Mahasiswa menyampaikan tuntutan di depan kantor DPRD Kota Semarang 
     
    Ketua Komisariat PMII UIN Walisongo, Muhammad Alvian Azizi mengatakan, ada sembilan tuntutan dari mahasiswa PMII. Pertama, pihaknya menolak kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Kebijakan efisiensi yang ditolak yakni kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi merugikan masa depan generasi penerus bangsa.

    Kedua, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis yang dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran dalam mengatasi masalah gizi masyarakat.

    “Ketiga, kami melawan represifitas aparat yang menghalangi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai,” lanjutnya. 

    Keempat, sambung Alvian, mahasiswa menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Menurutnya, RUU ini hanya merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat adat. 

    Kelima, mahasiswa juga menuntut pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

    Keenam, dia menilai, kelangkaan gas elpiji akibat dari permainan oligarki.

    “Kami mendesak pemerintah segera menindak tegas pihak-pihak yang bermain dalam distribusi energi,” tandasnya. 

    Ketujuh, mahasiswa juga menyoroti soal penambahan lembaga negara dan kementerian. Alfian berujar, penambahan ini tidak efektif dan harus dievaluasi karena hanya membebani anggaran negara tanpa hasil yang signifikan. 

    Kedelapan, mahasiswa menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah yang sering berubah. 

    “Kebijakan yang tidak berpihak dengan kepentingan rakyat segera dihentikan,” pintanya. 

    Terakhir, mahasiswa menuntut tata tertib DPR RI yang tidak demokratis harus direvisi untuk memastikan aspriasi rakyat tersampaikan dengan baik. 

    Dalam aksi ini, mahasiswa diperkenankan oleh aparat masuk ke halaman Balai Kota Semarang, tepatnya di depan gedung DPRD Kota Semarang. Namun, mahasiswa yang berkeinginan masuk belum dapat masuk ke gedung wakil rakyat.

    “Kami berharal esok bisa membawa massa lebih banyak, masuk ke gedung. Semoga tuntutan kami diindahkan pihak terkait,” ucapnya. 

    Korlap Aksi Demo PMII UIN Walisongl, Friedrich Kamil mengungkapkan, mahasiswa menyayangkan pemangkasan anggaran di bidang pendidikan hingga Rp 24 triliun. 

    “Diskusi teman-teman kemarin pemotongan pendidikan itu diantaranya delegasi perlombaan, dana riset, pemotongan uang (beasiswa) dipa, kegiatan ormawa (organisasi mahasiswa). Itu sangat berat sekali bagi teman-teman. Banyak yang sambat membutuhkan belajar riset di luar,” ucapnya. (eyf)

  • BPJPH jalin kerja sama strategis guna fasilitasi 410 ribu pelaku usaha

    BPJPH jalin kerja sama strategis guna fasilitasi 410 ribu pelaku usaha

    Jika suatu produk mengandung bahan tidak halal, meskipun hanya 0,01 persen, maka produk tersebut tidak dapat disebut halal.

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kerja sama dengan 11 mitra strategis untuk memfasilitasi lebih dari 410 ribu pelaku usaha.

    Dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa, selain fasilitas, kerja sama juga mencakup sosialisasi, edukasi, dan promosi Jaminan Produk Halal (JPH). Langkah ini menjadi salah satu strategi BPJPH dalam menjalankan program penyelenggaraan JPH di tengah kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah.

    Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan kolaborasi tersebut penting dilakukan agar berbagai pemangku kepentingan secara bersama-sama bahu-membahu memainkan peran masing-masing dalam membangun ekosistem industri halal yang kuat di Indonesia.

    “Halal merupakan industri yang luar biasa besar, dan Indonesia harus menjadi tuan rumah di industri ini. Melalui kerja sama ini, kami memperluas akses fasilitasi sertifikasi halal,” ujar Haikal.

    “Kami juga mengingatkan para mitra untuk berhati-hati dalam pelaksanaannya, karena halal tidak bisa ditawar. Jika suatu produk mengandung bahan tidak halal, meskipun hanya 0,01 persen, maka produk tersebut tidak dapat disebut halal,” katanya pula.

    Adapun kerja sama JPH yang telah ditandatangani oleh BPJPH dan sebelas lembaga-lembaga mitra, antara lain bersama BSI, PT Taspen, LPPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hingga LPK Halal Syariah Academy.

    Haikal mengatakan, dilakukannya kerja sama ini menjadi bukti keberlanjutan upaya BPJPH untuk terus memperkuat ekosistem halal nasional.

    “Langkah strategis ini juga menjadi bagian dari wujud komitmen BPJPH untuk memastikan bahwa program sertifikasi halal tetap berjalan sebagai langkah strategis penguatan ekonomi di sektor industri halal di tengah kebijakan efisiensi di kementerian dan lembaga yang juga harus dilaksanakan dengan optimal,” katanya lagi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025