Institusi: UIN

Revisi Undang-undang dan Vandalisme Konstitusional

Revisi Undang-undang dan Vandalisme Konstitusional
Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung
REVISI
undang-undang dalam suatu negara bukan barang haram. Bahkan, dalam kondisi tertentu, revisi undang-undang wajib dilakukan.
Revisi undang-undang merupakan proses lazim dan normal dalam sistem ketatanegaraan. Namun, revisi undang-undang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan tata negara yang bersifat fundamental.
Revisi suatu undang-undang tidak sepatutnya dilakukan semata-mata untuk mewadahi kepentingan di luar tujuan utama bernegara, agar terhindar dari “vandalisme konstitusional.”
Vandalisme konstitusional adalah praktik revisi undang-undang yang sah, tapi merusak “properti
demokrasi
” karena dilakukan demi kepentingan terbatas, bukan kepentingan negara jangka panjang.
Vandalisme konstitusional memang tampak rapi, karena dikemas dalam prosedur legislasi legal, tetapi penuh jebakan. Revisi dilakukan dengan mengganti atau menambah pasal-pasal penting demi kepentingan sementara.
Negara yang para elitenya sering melakukan vandalisme konstitusional cenderung mengalami krisis berkepanjangan.
Banyak negara yang terperosok dalam instabilitas akibat perubahan aturan yang tidak berlandaskan pada kepentingan rakyatnya.
Sekadar contoh, bisa kita sebut Zimbabwe dan Venezuela, dua negara yang tidak pernah stabil akibat para elitenya “doyan” melakukan vandalisme konstitusional.
Negara yang terus-menerus mengutak-atik peraturan hanya demi kepentingan jangka pendek hakikatnya sedang menanam bom waktu.
Kepercayaan publik akan menuju pada keruntuhan, hukum akan kehilangan daya ikatnya, dan sistem politik hanya akan menjadi arena pertempuran kepentingan pribadi atau kelompok.
Mencegah vandalisme konstitusional memerlukan langkah ekstra yang tidak hanya berfokus pada prosedur hukum, tetapi juga menyadarkan nurani dan integritas para aktor politik.
Para aktor politik agar memahami kembali dasar dan pertimbangan fundamental revisi undang-undang.
Pertimbangan fundamental yang harus diacu oleh para aktor politik adalah bahwa setiap upaya mengubah undang-undang harus didasarkan pada kepentingan nasional yang jelas, bukan sebagai sarana menggelar “karpet merah” kekuasaan atau jabatan bagi pihak atau individu tertentu.
Revisi undang-undang harus berpijak pada asas kehati-hatian konstitusional, yaitu setiap revisi undang-undang berpijak kokoh pada pertimbangan fundamental legislasi.
Secara teori, minimalnya ada enam pertimbangan fundamental ketika kita akan merevisi sebuah undang-undang.
Pertama, perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Perkembangan zaman yang super cepat membawa tantangan baru yang sering kali tidak terakomodasi dalam peraturan yang telah ada, sehingga revisi menjadi kebutuhan untuk memastikan agar undang-undang tetap responsif.
Kedua, harmonisasi peraturan. Ketika undang-undang mengalami disharmonis dengan peraturan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, maka revisi diperlukan untuk menyelaraskannya.
Disharmonis secara vertikal artinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu konstitusi.
Adapun disharmonis secara horizontal adalah bertentangan dengan undang-undang lain yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum akibat kontradiksi norma.
Ketiga, kelemahan norma hukum. Revisi undang-undang dilakukan dalam rangka memperbaiki kelemahan norma yang muncul dalam penerapannya.
Tidak jarang ditemukan ambiguitas norma dalam undang-undang, seperti tidak ada batasan konkret sanksi atau multitafsir di dalamnya.
Dalam keadaan demikian diperlukan revisi untuk memperbaiki substansi norma hukum agar lebih pasti, adil, dan dapat diterapkan.
Keempat, peningkatan layanan masyarakat. Sebuah undang-undang direvisi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.
Undang-undang yang terlalu birokratis, menghambat kinerja, atau tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang memudahkan layanan masyarakat perlu direvisi.
Kelima, memastikan perlindungan hak-hak warga negara agar lebih optimal dalam aspek tertentu yang diatur undang-undang.
Seiring waktu berjalan dan perkembangan teknologi informasi yang masif, kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya semakin meningkat.
Untuk hal itu, revisi undang-undang diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara agar lebih optimal.
Keenam, menyempurnakan mekanisme
checks and balances
dalam sistem ketatanegaraan. Keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu diperbaiki apabila terjadi dominasi salah satu cabang kekuasaan yang berpotensi merusak sistem demokrasi dan akuntabilitas.
Masih terdapat hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan, selain enam hal di atas, yaitu revisi undang-undang dilakukan untuk meningkatkan daya saing investasi.
Ketika ada undang-undang yang kaku atau menghambat investasi, maka harus direvisi agar negara dapat bersaing dengan negara lain.
Hal fundamental lainnya lagi yang harus diacu untuk revisi undang-undang adalah untuk mengakomodasi putusan peradilan konstitusi, yang menyatakan bahwa norma dalam suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi.
Dalam konteks ini, revisi adalah bentuk kepatuhan terhadap supremasi konstitusi.
Berdasarkan beberapa alasan di atas, revisi undang-undang harus memiliki relevansi dengan kebutuhan objektif tata negara, tidak untuk kepentingan jangka pendek yang bersifat pragmatis.
Terlalu mahal ketika kepentingan pihak atau individu tertentu ditopang oleh proses tata negara yang berbiaya mahal.
Kita tahu persis bahwa merevisi undang-undang bukan sekadar mengganti teks dalam lembaran negara. Revisi undang-undang melibatkan mekanisme hukum yang kompleks, melibatkan banyak aktor politik, dan menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit.
Jika revisi undang-undang dilakukan hanya untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu, maka kita sedang membayar harga yang terlalu mahal untuk manfaat kecil.
Lalu, untuk melakukannya kita membungkus dengan retorika demokratis: demi kepentingan bangsa. Padahal, kita sedang “menelikung regulasi” agar bekerja untuk kepentingan yang tidak seharusnya menjadi prioritas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/03/2025 11:23
Irjen Yudhiawan Wibisono Dimutasi ke Kemenkes, Pernah Bongkar Kasus Skincare Merkuri Mira Hayati Cs – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan Wibisono dimutasi ke Kementerian Kesehatan.

Selama 5 bulan menjabat Kapolda Sulsel, Irjen Yudhiawan Wibisono pernah viral lantaran mengungkap kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar hingga skincare merkuri.

Tiga bos skincare di Makassar Sulsel ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran skincare mengandung merkuri.

Mereka sempat ditahan setelah resmi jadi tersangka pada November 2024 dan kini menjalani proses sidang.

Ketiga tersangka yang saat ini duduk di kursi terdakwa itu yakni Mira Hayati (MH), Agus Salim (AS) dan suami Fenny Frans, Mustadir Dg Sila (M Dg S).

Awal mulanya, kasus skincare mengandung merkuri ini diusut berdasarkan informasi dari laporan masyarakat.

Polda Sulsel bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar kemudian turun tangan melakukan penelusuran dan pemeriksaan sejumlah produk kosmetik dan skincare yang beredar di pasaran.

Hasilnya ditemukan sejumlah produk mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan bos skincare tersebut dijerat hukum.

Lantas gebrakan apa yang bakal dilakukan Irjen Yudhiawan Wibisono saat ditugaskan di Kemenkes?

Apakah masih seputar skincare berbahaya dan overclaim?

Adapun jabatan Kapolda Sulsel yang ditinggalkan Irjen Yudhiawan Wibisono akan dijabat oleh Irjen Rusdi Hartono lulusan Akpol 1991.

Sebelumnya Irjen Rusdi Hartono menjabat Kapolda Jambi.

Dengan demikian Irjen Yudhiawan Wibisono hanya 5 bulan bertugas di Sulsel.

Sebelumnya ia menggantikan Irjen Andi Rian Djajadi pada September 2024 lalu.

Masalah Skincare Dibahas hingga ke DPR

Persoalan skincare tidak hanya booming di kalangan kaum hawa, kini skincare juga dibahas hingga ke DPR.

Komisi VI DPR memanggil sejumlah influencer kosmetik untuk membahas perlindungan konsumen.

Dokter Detektif atau Doktif hingga dr Maria Fransiska hadir di DPR.

DOKTIF DI KOMISI VI DPR: Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan sejumlah influencer untuk dimintai pendapat tentang RUU Perlindungan Konsumen, Rabu (12/3/2025). Salah satu influencer yang hadir yakni dr. Samira Farahnaz atau akrab disapa Doktif. (Tribunnews/Reza Deni)

Dalam paparanya, Doktif yang selalu memakai topeng ini menyampaikan niatnya membongkar skincare overclaim yang banyak merugikan masyarakat.

Doktif tak ragu membongkar sejumlah skincare yang menurutnya overclaim bahkan ada yang tidak memiliki izin edar namun tetap diedarkan oleh pemiliknya

Termasuk proses pelaporan jika konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan kosmetik abal-abal

“Doktif juga bingung, tidak tahu melapor ke mana jika mengalami masalah ini, singkatnya dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (12/3/2025).

Buntut Kecurangan Minyakita dan Skincare Abal-abal, Komisi VI DPR Dorong Penguatan BPKN

Wakil Ketua VI DPR RI Nurdin Halid mendorong penguatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), seiring adanya sejumlah kasus pelanggaran produk yang merugikan konsumen, misalnya praktik kecurangan MinyaKita dan peredaran skincare abal-abal atau bahkan berbahaya.

“Untuk mendukung penguatan kelembagaan, perlu adanya penambahan kewenangan BPKN yang meliputi penanganan temuan serta pengaduan terkait perlindungan konsumen, kewenangan memanggil pelaku usaha, serta pencantuman label/tanda aman/tanda ramah konsumen di setiap produk,” kata Nurdin dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

Nurdin menyampaikan, penting juga untuk membuat aturan khusus Online Dispute Resolution (ODR), pengaturan terkait konsumen antara, dan mendorong kemandirian BPKN termasuk dalam hal pengangkatan, serta pemberhentian anggota BPKN serta persoalan anggaran.

“Berkaitan dengan permasalahan peredaran skincare abal-abal, kami di Komisi VI DPR RI telah menerima masukan dari pemerhati industri skincare terkait pemenuhan hak-hak konsumen produk kecantikan tersebut, termasuk permasalahan overclaim produk, kanal pengaduan, aturan pencantuman spesifikasi produk, pengawasan produk yang beredar serta masukan-masukan terkait lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta para pemerhati industri skincare menyampaikan masukan secara tertulis terkait penguatan perlindungan konsumen yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Nurdin juga menyebutkan bahwa pihaknya mendukung usulan Kepala BPKN untuk menaikkan anggaran.

Ia menyakini, dengan anggaran yang memadai akan sangat menentukan tingkat keberhasilan BPKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya melindungi konsumen yang jumlahnya begitu besar dan tersebar di seluruh negeri.

Doktif Bongkar Modus Penipuan Dokter Richard Lee saat Dipanggil DPR

Maraknya mafia skincare di Indonesia masih menjadi perbincangan di masyarakat.

Dokter Amira Farahnaz, Dipl, AAAM atau biasa dikenal Dokter Detektif (Doktif) membongkar modus penipuan yang dilakukan sejumlah penjual skincare.

Hal tersebut diungkap Doktif saat diundang untuk memberikan masukan terhadap pembahasan RUU Perlindungan Konsumen dalam rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Modus penipuan di antaranya dilakukan dokter kecantikan ternama, dokter Richard Lee.

Bahkan, saat itu Doktif membawa langsung skincare milik Dokter Richard Lee.

“Di depan ini ada sebuah produk yang doktif belum unboxing, doktif harapkan bisa membuka di sini. Doktif membeli ini di e-commerce dengan iklan yang luar biasa bahwa produk ini dijual bisa memutihkan kulit dan memiliki izin edar,” ujar Doktif.

Doktif mengungkapkan dirinya membeli produk itu dari live streaming kanal Dokter Richard Lee sepekan lalu.

Produk yang dibeli adalah Goddesskin By Athena Richard Lee.

Hal yang menjadi masalah, kata Doktif, produk skincare tersebut diduga kuat telah melakukan penipuan. Sebab, kandungan skincare itu diklaim terdapat tomat putih.

Nyatanya, Doktif mengatakan tidak ada satu pun kandungan tomat putih di dalam produk tersebut.

Ia menyatakan dokter Richard Lee menempelkan stiker tomat putih dalam produk tersebut.

“Karena ini adalah produk yang lebih kepada stiker. Ini cukup menghebohkan masyarakat Indonesia karena sudah jual jutaan pieces. Ini dijual Rp 1,5 juta. Klaim dari iklannya bisa memutihkan dan mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan, membantu menghilangkan flek hitam, mencerahkan lipatan,” jelasnya.

DOKTIF DILAPORKAN SHELLA – Potret Doktif ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025). Shella Saukia ungkap dapat 17 pertanyaan saat diperiksa terkait laporannya terhadap Doktif. (Wartakota/Arie Puji)

Doktif menduga dokter Richard Lee menempelkan sendiri stiker tersebut dengan alasan untuk menaikkan harga skincare tersebut.

Sebab, produk yang seharusnya dibanderol Rp 300 ribu, kini dijual dengan harga Rp1,5 juta.

“Jadi di sini jelas Richard menambahkan sendiri stiker dengan alasan yang mungkin hanya dia yang tahu. Dugaan doktif supaya bisa menaikkan harga. Kenapa? dengan penempelan stiker ini dianggap bahwa produk ini mengandung tomat putih yang harganya bisa dijual Rp1,5 jt,” jelasnya.

“Karena doktif juga punya produk dengan kandungan tomat putih asli, ini aja NA dan izin edarnya di Indonesia dan doktif membeli dengan harga Rp 2 juta. Sedangkan produk ini dijual oleh Richard dengan harga Rp1,5 juta tetapi isinya tidak pernah ada kandungan tomat putih. Tetapi iklannya beliau mengiklankan ada tomat putih. Inilah yang doktif duga ada terindikasi penipuan,” sambungnya.

Tak hanya itu, Doktif juga menemukan produk skincare Richard Lee yang terindikasi penipuan.

Contoh lainnya yaitu, produk DNA Salmon yang juga sempat heboh di masyarakat.

Doktif mengatakan produk itu diadaptasi dari produk asal Korea Selatan bernama Rive Skin.

Namun, ia menyebut produk itu ditempelkan stiker hingga diakui menjadi produk Richard Lee.

“Di sini juga bisa dilihat re-labeling atas produk Rive Skin. Disini sebenarnya produk Rive Skin tapi beliau tutup dengan stiker yang beliau buat sendiri. Jadi kalau bercandaan beliau itu duta stiker. Jadi beliau hanya bisa memasang stiker. Rive skin itu dari Korea, jadi dari Korea itu memasukkan ke Indonesia lewat PT Pyridam Farma. PT Pyridam tidak memiliki kerja sama dengan dokter Richard,” jelasnya.

Saat ini, Doktif sudah melaporkan dugaan penipuan Dokter Richard Lee ke Polda Metro Jaya.

Setidaknya ada 3 produk skincare yang sudah dilaporkan ke polisi. (tribun network/thf/TribunTimur.com)

14/03/2025 08:16
Gelar #BukaJalanKebaikan, Promag dan IDI Beri Donasi Senilai Rp 1,5 M

Jakarta –

PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usahanya Kalbe Consumer Health dan brand Promag, menggelar program #BukaJalanKebaikan di sepanjang bulan Ramadan 2025. Program ini berupa pemberian donasi takjil senilai Rp 1,5 miliar ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga masyarakat dapat menikmati takjil ramah lambung.

Pada program ini, Promag bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk rekomendasi pemilihan bahan, serta Public Figure Chef Jarle (Masterchef Indonesia 6) untuk kreasi menu takjil. Program ini juga memeriahkan Ramadan 1446 Hijriah yang membawa berkah dan kesempatan bagi umat Muslim di seluruh dunia untuk meningkatkan ibadah, menahan haus dan lapar, serta memperbanyak amal kebaikan.

Di Indonesia, salah satu negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, momen mulia ini disambut dengan penuh antusias. Berpuasa pada dasarnya sangat baik untuk kesehatan lambung dan pengidap sakit maag, apabila dijalankan dengan benar.

Namun sayangnya, hampir 60 persen masyarakat Indonesia berbuka puasa dengan makanan yang tidak ramah lambung, seperti gorengan, bersantan, berlemak, asam, dan pedas, sehingga dapat memperberat kerja lambung.

Head of Category Digestive & Skin Kalbe Consumer Health, Revi Octaria mengatakan Kalbe berkomitmen melalui brand Promag sebagai Ahlinya Lambung, untuk mengurangi angka penyakit maag, terutama di bulan Ramadan. Apalagi gaya hidup generasi muda (Gen Z) saat ini lebih rentan menderita sakit maag dan mereka cenderung mengabaikannya.

“Oleh karena itu, Promag berperan dalam mengedukasi pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman ramah lambung, terutama saat berpuasa, agar niat baik di bulan Ramadan tetap berjalan dengan baik. Promag sendiri adalah market leader di kategori obat sakit maag, yang sudah hadir di Indonesia lebih dari 50 tahun dan dipercaya dari generasi ke generasi,” ujar Revi dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Niat baik Promag dalam mengadakan program edukasi kesehatan lambung ini disambut baik oleh IDI. IDI mendukung program ini dengan memberikan rekomendasi makanan ramah lambung, seperti kurma, air kelapa, rebusan sayur, makanan manis rendah lemak, dan buah-buahan segar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2022-2025, dr Ulul Albab, SpOG mengungkapkan menjaga kenyamanan lambung sangat penting saat berpuasa.

“Pilihlah makanan rendah lemak, konsumsi makanan segar, dan hindari minuman yang mengandung soda atau kafein saat perut kosong,” ungkapnya.

Menurut riset Global Listing, Insiden penyakit maag meningkat drastis dari 22 persen ke 36 persen di kategori usia 17-24 tahun, yaitu kalangan mahasiswa dan first jobber. Mahasiswa yang masuk dalam kategori Generasi Z pun merupakan target utama kampanye ini.

Sebagian besar dari mereka memiliki kebiasaan mengonsumsi jajanan jaman now yang berpotensi memicu gangguan lambung seperti sakit maag, yaitu camilan seblak, tteokbokki, mie instan pedas, dan lain-lain.

Oleh karena itu, Promag menghadirkan menu Takjil Ramah Lambung, yang diedukasi melalui kegiatan off air maupun online, seperti media sosial Instagram, TikTok, platform streaming music Spotify, dan aplikasi Grab. Dalam program #BukaJalanKebaikan Bareng Promag ini, Promag juga mengundang sederet public figure yang sedang hits untuk lebih memeriahkan acara.

#BukaJalanKebaikan Bareng Promag akan dilaksanakan di 43 kota di seluruh Indonesia, dimulai dari enam kota besar yang berlokasi di kampus-kampus ternama. Di antaranya, Universitas Indonesia (UI) Depok, Universitas Sumatera Utara (USU), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan Universitas Negeri Makassar (UNS).

Agenda NgabuburGigs

Gelaran pertama NgabuburGigs, sebagai bagian dari program #BukaJalanKebaikan Bareng Promag, dimulai pada 10 Maret 2025 bertempat di Balairung Kampus Universitas Indonesia (UI) dengan menghadirkan Habib Ja’far, Juicy Luicy, dan Chef Fajar. Acara ini berlangsung sangat meriah serta berhasil mengedukasi dan menghibur generasi muda, sembari menunggu waktu berbuka puasa.

Di Medan, acara digelar pada 11 Maret 2025 di Universitas Sumatera Utara (USU) dengan bintang tamu Ustad Ucay, Band Sandwich, dan Chef Nata. Gelaran ketiga, pada 14 Maret 2025, bertempat di Universitas Negeri Semarang dengan menghadirkan Habib Muhammad Alhabsyi, Band Good Morning Everyone, dan Chef Hari Purwanto.

Kemudian dilanjutkan di ITB pada 16 Maret 2025, dengan menghadirkan Ustaz Muhammad Assad, Kunto Aji and Band, dan Chef Jarle. Sedangkan di Surabaya, NgabuburGigs akan digelar pada 17 Maret 2025 di UIN Sunan Ampel dengan menghadirkan Ustaz Solmed, Band Moccatune, dan Chef Hari Purwanto.

Terakhir, NgabuburGigs di Universitas Negeri Makassar akan diadakan pada 20 Maret 2025 dengan mengundang Ustad Alfie Alfandi, Band Kapal Udara, dan Chef Raman Kodong.

(sls/Promag)

13/03/2025 12:07
Kemenag Kenalkan Kurikulum Cinta sebagai Jawaban Problem Kemanusiaan

JAKARTA – Kementerian Agama mengenalkan konsep Kurikulum Cinta sebagai jawaban atas masalah kemanusiaan kepada mahasiswa UIN Malang yang berasal dari Eropa, Timur Tengah, ASEAN, hingga Amerika, dalam gelaran Ramadhan Global Camp.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin menyampaikan tidak ada alasan makhluk hidup di dunia untuk tidak saling mencintai, mengingat dalam setiap langkah manusia ada sebuah ekosistem yang di dalamnya tidak lepas dari orkestrasi Sang Pencipta.

“Kita tidak bisa mencapai keberhasilan tanpa ekosistem yang mendukung. Ada relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan lingkungan sosial yang harus kita jaga,” ujar Kamaruddin dilansir ANTARA, Minggu, 9 Maret.

Kurikulum Cinta pertama kali disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai panduan bagi lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama.

Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi bangsa masa depan berlandas kurikulum yang berbasis kepada cinta kasih.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Sahiron Samsudin mengatakan dalam menelurkan ide besar Kurikulum Cinta, Menteri Agama tidak hanya berlandaskan kepada Al Quran dan Hadis saja, melainkan mengkaji teks-teks keagamaan.

Bahkan, tidak hanya agama Islam saja, tetapi dari berbagai agama yang seluruhnya mengarah kepada cinta kasih sebagai jawaban atas problem-problem sosial yang berkembang di dunia.

“Beliau membaca banyak problem sosial, kemiskinan, kekerasan, konflik sosial dan masih banyak lagi yang berkembang di masyarakat global, jadi beliau jeli membaca ini,” kata dia.

Agama mengajarkan bagaimana manusia hidup secara harmonis dan damai, tetapi dalam kenyataannya banyak problem sosial yang terjadi.

“Ini berarti ada yang harus diselesaikan, dan cara paling ideal adalah melalui pendidikan, baik dari tingkat dasar, anak-anak, sampai pada tingkat yang lebih tinggi, melalui kurikulum berbasis cinta ini,” kata Sahiron.

Senada dengan Sahiron, Rektor UIN Malang Zainuddin menjelaskan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana mayoritas ini tetap bisa menaungi dan memberikan kedamaian kepada agama yang lain di Indonesia.

“Pak Menteri menyampaikan bahwa pluralitas itu ibarat lukisan tuhan dari berbagai varian, oleh karena itu jangan sampai dinodai, apalagi kemudian dirusak,” kata dia.

Perwakilan mahasiswa luar negeri asal Libya Salih Alson Haji menuturkan sejak memutuskan belajar di Indonesia dirinya menemukan berbagai keindahan yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lainnya.

Selain alamnya yang kaya, Indonesia sebagai negara dengan berbagai suku, agama dan budaya namun terus mampu menjaga perdamaian, kerukunan, dan harmonisasi antar-sesama yang hidup di dalamnya.

“Alhamdulillah, kalau kita lihat Indonesia itu sangat kaya, kaya sekali, kaya agama, kaya bahasa, kaya bahasa, kaya akan keberagaman, tetapi saya melihat semuanya mampu hidup bersama-sama,” kata Mahasiswa yang saat ini tengah menempuh S3 di UIN Malang ini.

10/03/2025 12:23
Pengamat Blak-blakan Ungkap Makna Pertemuan Jokowi dan Hashim Djojohadikusumo

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memandang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki hubungan yang cukup dekat dan sangat spesial dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Terlebih, katanya, ada pertemuan antara Jokowi dengan adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo yang baru saja bergulir di Solo kemarin, Jumat (7/3/2025).

“Apapun judulnya Hashim ini kan dianggap mewakili kubu pemerintah. Orang tahu Pak Hashim adalah adiknya Pak Prabowo Subianto. Saya kira publik sudah tahu bagaimana hubungan dekat antara Prabowo dan Jokowi itu memang tak bisa dipisahkan satu sama yang lain,” ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025).

Menurutnya, pertemuan tersebut kemungkinan membicarakan banyak hal mulai dari agenda-agenda politik hingga agenda-agenda ekonomi, yang bisa menjadi input bagi pemerintahan Prabowo saat ini.

Supaya, lanjutnya, Prabowo bisa memutuskan kebijakan ekonomi dan politik yang tujuannya adalah membuat kehidupan bangsa dan negara semakin makmur dan sejahtera.

Sebab itu, dia memandang wajar bilamana publik berkesimpulan pertemuan Hashim dan Jokowi adalah pertemuan politik. Hashim mewakili Prabowo atau pemerintah, sedangan Jokowi mewakili mantan presiden. Inilah yang membuat publik akan selalu mengatakan pemerintah kali ini tak bisa lepas dari Jokowi.

“Pada saat yang bersamaan tak ada pertemuan dengan mantan-mantan presiden yang lain, tak ada pertemuan dengan SBY, apalagi pertemuan dengan Mega, Gelap Gulita dengan Mega. Artinya apa? Di pemerintahan kali ini sangat kelihatan sekali bahwa Jokowi itu sangat istimewa ya. Itu enggak bisa dibantah,” jelas Adi.

Dia melanjutkan hal ini pun terbukti dari banyaknya instrumen-instrumen yang mewakili pemerintah suka berkomunikasi dan bertemu dengan Jokowi. Selain Hashim, ada Menteri Kehutanan Raja Juli yang melakukan panggilan video call dan juga Menteri Koperasi Budi Arie.

Tak sampai di situ, imbuhnya, bahkan dalam acara Gerindra pun Prabowo acap kali memuji Jokowi setinggi langit hingga menyerukan ‘Hidup Jokowi’.

“Ini kan menegaskan bahwa pemerintahan kali ini menempatkan Jokowi dalam posisi yang sangat istimewa dibandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lainnya,” pungkas Adi.

09/03/2025 18:04
Hukum Ghibah saat Puasa, Bisa Batalkan Puasa? Simak Penjelasan Ustaz Abdul Matin Dosen UIN Surakarta

TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini hukum ghibah saat puasa yang perlu Tribunners ketahui.

Ghibah terkadang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang tanpa sadar.

Bisa juga aktivitas ini menjadi sebuah kebiasaan.

Ghibah atau membicarakan orang lain bukanlah hal yang dapat membatalkan puasa.

Namun ghibah dapat menghilangkan pahala puasa.

Hal itu disampaikan Dosen UIN Surakarta, Dr H Abdul Matin bin Salman MAg dalam acara Tanya Ustaz di YouTube Tribunnews.

Ia menjelaskan, puasa tidak hanya menahan lapar, dahaga dan syahwa, tetapi juga menjaga lisan dan menjaga diri dari ghibah merupakan cara menjaga lisan selama berpuasa.

Menurutnya di zaman sekarang, ghibah tidak hanya melalui lisan tapi bisa dilakukan melalui media sosial.

“Pada dasarnya, puasa menahan dari segala hal yang dilarang agama. Puasa bukan sekedar menahan lapar, dahaga dan syahwat, tetapi juga menjaga lisan kita.”

“Saat ini dalam rangka menjaga puasa kita, apalagi di zaman saat ini ghibah atau menggunjing orang lain tidak hanya melalui lisan, tapi bisa melalui Whatsapp, Instagram, Facebook, Telegram aplikasi lain dalam rangka menyebarkan hoaks atau bahkan menyebarkan keadaan yang nyata terjadi dan hal tersebut tidak disukai oleh kelompok atau individu tertentu,” ujarnya.

Ustaz Abdul Matin pun mengutip hadist yang berisi pengertian ghibah.

Ghibah adalah menyebutkan, menceritakan apa yang senyatanya terjadi kepada orang lain meski kejadian itu adalah faktual tetapi yang bersangkutan tidak suka apabila keburukannya diungkapkan kepada orang lain.

Berita palsu atau hoaks juga merupakan ghibah jika dibagikan kepada orang lain.

Ia mengingatkan bahwa ghibah tidak hanya membagikan keburukan orang lain tapi juga berita faktual tentang orang lain tapi orang tersebut tidak suka akan berita tersebut.

“Karena itu jika dalam keadaan puasa, berhati-hatilah men-share dan dalam kategori ghibah. Saat ini banyak sekali bermunculan cerita yang bersumber dari berita palsu.”

“Jangankan berita palsu dalam Islam, menceritakan berita yang sesungghunya terjadi tapi tidak disukai oleh kawan kita ketika menceritakan kejadian yang sesungguhnya,” ungkapnya.

Sementara ghibah saat berpuasa tidak akan membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa.

“Dalam Islam ketika seseorang menjalankan ibadah puasa lalu melakukan perbuatan ghibah yang menurutnya menceritakan kejadian sesungguhnya tapi dalam Islam ghibah dilarang. Puasanya benar, puasanya sah hanya saja pahalanya menjadi batal.”

“Dia sah menjalankan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi pahalnya tidak mendapatkan apapun,” jelasnya.

Ia mengungkapkan sebuah hadist yang isinya ghibah akan merusak amalan selama berpuasa, berikut artinya:

“Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan palsu, meskipun tidak dengan perkataan tapi tulisan. Dan dia tidak mampu meninggalkan perbuatannya itu, maka tidak ada kepentingan dan kebutuhan bagi Allah orang itu untuk menjalankan ibadah puasa.”

Ustaz Abdul Matin berharap umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan bisa menahan diri dari segala macam godaan.

“Mudah-mudahan dapat menjalankan ibadah puasa tidak hanya menahan lapar tapi juga menahan syahwat lisan, syahwat tangan untuk mengetik berita yang menyakiti teman kita meski itu adalah cerita nyata,” ujarnya.

Berita seputar Ramadan 2025 lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

09/03/2025 11:50
Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah, Bank Muamalat Gelar Muamalah Executive Class – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai rangkaian kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah bertajuk Muamalah Executive Class di Muamalat Tower, Jakarta, pada Sabtu (8/3/2025). Kelas intensif ini menyasar peserta dari kalangan pengusaha, profesional, akademisi, dan umat Islam secara umum.

Direktur Bank Muamalat Karno bersyukur Muamalah Executive Class mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Terbukti,kelas tersebut diikuti lebih dari 360 peserta.

“Alhamdulillah antusiasme terhadap Muamalah Executive Class sangat tinggi. Masih ada yang terus mendaftar meski seat terbatas dan periodenya sudah berakhir,” kata Karno dalam keterangan tertulis, Minggu (9/3/2025).

Peserta dapat memilih untuk mengikuti kegiatan ini di salah satu dari tiga lokasi. Pertama, di Muamalat Tower, Jakarta pada 8, 15, dan 22 Maret 2025. Muamalat Tower sekaligus menjadi titik peresmian awal Muamalah Executive Class yang dihadiri oleh Board of Management Bank Muamalat.

Adapun dua lokasi berikutnya yakni di Soka Tour and Travel (Japnas) Bandung pada 11, 12, dan 13 Maret 2025 dan terakhir di Masjid Jenderal Sudirman, Jakarta, pada 17, 18, dan 19 Maret 2025.

Kelas ini diisi oleh sejumlah pakar, praktisi, dan ulama yang berkompeten dalam ekonomi syariah seperti Pengurus Pusat MES sekaligus Bendahara Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI M. Gunawan Yasni SE.Ak, MM, CIFA, FIIS; Guru Besar Institut Tazkia Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec; Dekan FEM IPB University Dr. Irfan Syauqi Beik, SP, MSc.Ec; Ustadz Dr. Ahmad Sarwat Lc, MA; dan Ustadz Hanif Luthfi Lc, MA.

Turut pula mengisi pelatihan di Bandung yaitu Guru Besar Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, MH, M.Ag; dan Ustadz Ardiansyah Ashri Husein Lc, MA. Sementara sesi di Masjid Jenderal Sudirman akan menghadirkan anggota Board of Management Bank Muamalat Dr. Imam Teguh Saptono, MM dan Ustadz Hendra Hudaya Lc, M.Pd.I.

09/03/2025 11:00
Wujud Kemandirian Pangan, Ketua TP PKK Trenggalek Novita Hardini Bagi-Bagi Bibit Sayur dan Buah

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini berbagi bibit sayur dan buah kepada masyarakat di Desa Tegaren, Kecamatan Tugu dan Desa Kerjo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Sabtu (8/3/2025).

Program yang diberi nama PKK Pangan Bergizi atau gerakan pangan lestari tersebut hadir sebagai respon Novita yang melihat kebutuhan pokok yang harganya tidak stabil, terlebih lagi harga cabai rawit yang menyentuh harga Rp 100 ribu perkilogram.

Menurut anggota DPR RI Dapil VII Jatim tersebut, jika kondisi serupa terus berulang maka harga kebutuhan lain juga akan ikut naik yang membuat daya beli masyarakat akan turun.

Oleh karena itu lah, Novita mengerakkan PPK Trenggalek untuk berbagi bibit sayur dan buah dengan harapan masyarakat bisa memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menciptakan kemandirian pangan sendiri.

“Tujuan kita membagikan bibit buah, sayur, dan benih ikan ini adalah agar setiap rumah di desa-desa bisa mandiri pangan. Selanjutnya kita punya tabungan sayur mayur di pekarangan kita sendiri,” kata Novita, Sabtu (8/3/2025).

Bahkan tidak menutup kemungkinan, jika dilakukan bersama-sama dan skalanya semakin besar, Kabupaten Trenggalek bisa menjadi supplier untuk kota tetangga.

Untuk menunjukkan keseriusannya, Novita berkomitmen terus memantau langsung pelaksanaan program tersebut di 14 kecamatan yang ada di Trenggalek.

“PKK Pangan bergizi kita teruskan dan terus berjalan. Kita memantau bahwa ada beberapa kebun bergizi yang sudah berjalan di masing-masing rumah,” lanjut Master of Economic UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tersebut.

Di kesempatan itu, Novita mencotohkan keberhasilan program PKK terutama di PKK Desa Tegaren yang terus berinovasi untuk kesejahteraan keluarga di daerahnya. Bahkan dari desa lokus stunting, kini menjadi desa yang 0 stunting.

Capaian tersebut bisa terwujud karena tidak hanya dasawisma yang mengampu tapi di.masing-masing rumah sudah ada lele, dan sayur mayur, dapur pangan bergizi, kebun dan lain sebagainya.

“Harapan saya kami bisa memastikan bahwa proses persiapan MBG (Makan Bergizi Gratis) ini bisa berjalan baik di Kabupaten Trenggalek. Yang melibatkan masyarakat tentunya. Kemudian kita juga berharap Trenggalek bisa mandiri sayur mayur dan tidak bergantung pada kabupaten-kabupaten tetangga,” pungkasnya.

09/03/2025 09:25
Revisi UU Polri Diharapkan Transparan dan Fokus Buat Efektif Penyidikan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Riset SETARA Institute yang juga pakar hukum tata negara dari UIN Jakarta, Ismail Hasani menilai revisi Undang-Undang (UU) Polri harus fokus pada peningkatan efektivitas penyidikan.

Dia juga menyebut, upaya revisi ini tanpa perlu memonopoli otoritas penyidikan.

Hal itu disampaikan Ismail Hasani dalam diskusi ‘Akselerasi Pembahasan RUU Polri SETARA Institute’, di Jakarta.

“Dalam point diskusi tersebut, disinyalir ada instansi yang burapaya mengambil alih kewenangan Polri untuk menjadi pengendali penyidikan sesuai dengan asas dominus litis,” kata Ismail, Sabtu (8/3/2025).

Ismail pun mengatakan, dalam rencana perubahan UU TNI, Polri dan Kejaksaan juga terdapat perubahan penambahan kewenangan.

“Yang mana sebenarnya bisa saja dilakukan asalkan tidak keluar dari desain konstitusi kita,” ujar Ismail.

Terkait hal itu, dia menyebut TNI sebagai alat pertahanan, sedangkan Polri mengemban tiga mandat konstitusional yaitu perlindungan/pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan dan menegakkan hukum.

Khusus UU Polri, kata Ismail kewenangan yang diberikan sudah cukup luas dan sangat mencukupi untuk menjalankan mandat konstitusional.

Artinya, tidak perlu adanya penambahan kewenangan-kewenangan baru.

“Ketika kewenangan bertambah, kewenangan pengawasan juga harus bertambah,” terangnya.

Karena itu, dia mendorong Komisi III DPR RI apabila surat presiden (Surpres) terkait revisi UU tersebut sudah dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto, agar disampaikan secara terbuka.

“Sehingga baik masyarakat yang mendukung maupun menentang bisa memberikan masukan terhadap perbaikan-perbaikan UU Polri,” jelasnya.

Hadir dalam diskusi sejumlah pakar yakni Prof. Dr. Angel Damayanti (Universitas Kristen Indonesia), Dr. Sarah Nuraini Siregar (Peneliti Senior BRIN-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Halili Hasan (Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta –UNY/ Direktur Eksekutif SETARA Institute), Ardimanto Putra (Direktur Eksekutif IMPARSIAL), Benny SUkadis (Direktur Laspersi, Dosen UPN Veteran Jakarta) dan Merisa Dwi Juanita (Peneliti SETARA Institute).

09/03/2025 00:21
UI Hanya Minta Bahlil Revisi Disertasi, Tokoh NU ‘Meradang’, Arief Poyuono: Jangan Anggap Universitas Terbaik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengkritik langkah Universitas Indonesia yang hanya meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melakukan revisi disertasi.

“Di pertemuan terbatas empat organ UI, kemudian memutuskan untuk melakukan pembinaan (perbaikan) kepada promotor, ko promotor, direktur, kaprodi, dan mahasiswa terkait sesuai dengan tingkat pelanggaran akademis dan dan etik yang dilakukan secara proporsional,” kata Rektor UI Heri Hermansyah, Jumat, (7/3/2025).

Diketahui sebelumnya bahwa Bahlil Lahadalia telah meraih gelar dokter dalam program studi Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Bahlil lulus dengan predikat Cumlaude dalam waktu 1 tahun 8 bulan.

Adapun sidang terbuka promosi doktor Bahlil dilakukan pada Rabu, (16/10/2024).

Bahlil juga diketahui mengikuti program doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI.

Namun karena adanya isu plagiat atas disertasinya, sehingga seorang warganet mencoba mengecek disertasi Bahlil menggunakan Turnitin.

Hasil dari Turnitin menunjukkan jika similarity index disertasi Bahlil mencapai 95 persen dengan karya milik Mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dengan bukti tersebut, UI memutuskan untuk menangguhkan kelulusan dokter Bahlil Lahadalia. Keputusan ini diambil UI setelah melaksanakan rapat koordinasi organ UI.

Tak sedikit yang kontra dengan langkah UI sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Indonesia tersebut.

Salah satunya dari Arief Poyuono. “Kalau udah tahu jangan anggap UI itu universitas yang terbaik,” ujarnya melalui akun X pribadinya.

08/03/2025 21:32