Xcloud.id

Institusi: UIN

  • Pengakuan Pemerkosaan oleh Ketua DEMA UIN Malang Gegerkan Medsos Mahasiswa

    Pengakuan Pemerkosaan oleh Ketua DEMA UIN Malang Gegerkan Medsos Mahasiswa

    Malang (beritajatim.com) – Media sosial mahasiswa di Kota Malang dihebohkan dengan pengakuan mengejutkan dari Ilham Prada Firmansyah, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2025.

    Dalam sebuah video yang viral, Ilham mengaku telah memperkosa seorang mahasiswi Universitas Brawijaya angkatan 2024.

    Ilham, yang tercatat sebagai mahasiswa semester enam Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, menyampaikan pengakuannya secara gamblang melalui akun Instagram pribadinya @ilhampradafirmansyah. Dalam video berdurasi beberapa menit itu, ia menjelaskan kronologi tindakannya terhadap korban berinisial B.

    “Saya Ilham Prada Firmansyah mengaku bersalah telah melakukan pelecehan terhadap B dari Universitas Brawijaya dengan kronologi mengajak dia datang ke kontrakan saya dengan dalih mengajak mabuk lalu melakukan pemerkosaan tanpa persetujuan korban di saat korban sedang haid dan tepar. Saya melakukannya dalam keadaan sadar pada tanggal 9 April 2025. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya dan akan bertanggung jawab penuh atas kondisi fisik dan psikis korban,” ujar Ilham dalam video tersebut.

    Pengakuan Ilham tersebut segera memicu kecaman luas, baik dari mahasiswa maupun kalangan internal kampus UIN Malang. Dewan Eksekutif Mahasiswa FST UIN Malang menyatakan keprihatinan dan mengecam keras tindakan kekerasan seksual tersebut melalui unggahan resmi di akun Instagram @demafst.uinmalang pada Sabtu (12/4/2025) pukul 14.00 WIB.

    Tidak berselang lama, Senat Mahasiswa (SEMA) FST UIN Malang merespons dengan tegas. Melalui surat keputusan resmi bernomor Un.03.05.SK.04/SEMA-FST/XIV.04.2025, SEMA menetapkan pencopotan tidak terhormat Ilham Prada Firmansyah dari jabatannya sebagai Ketua DEMA FST.

    Dalam surat tersebut, pihak kampus menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual yang dilakukan Ilham adalah tanggung jawab pribadi dan tidak mewakili lembaga DEMA FST.

    “Kami berada pada pihak korban dan mendukung penuh proses hukum serta mekanisme internal kampus yang berlaku guna menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan,” tulis pernyataan resmi DEMA FST UIN Malang.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait kasus ini. Namun demikian, keputusan pencopotan jabatan Ilham sebagai Ketua DEMA sudah ditandatangani dan disebarkan secara publik oleh Senat Mahasiswa.

    Kasus ini menambah daftar panjang kekhawatiran akan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Banyak mahasiswa mendesak agar UIN Malang tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif, tetapi juga mendorong penyelesaian secara hukum demi keadilan bagi korban. [dan/aje]

  • Bertemu Megawati, Prabowo Ingin Lepas dari Bayang-bayang Jokowi?

    Bertemu Megawati, Prabowo Ingin Lepas dari Bayang-bayang Jokowi?

    GELORA.CO –  Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin 7 April 2025, menunjukkan sikap Kepala Negara ingin lepas dari upaya Presiden ke-7 Joko Widodo yang terkesan ingin mendominasi pemerintah. 

    Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan RMOL, Sabtu 12 April 2025. 

    “Bukan tidak mungkin pertemuan itu sebagai upaya Prabowo untuk lepas dari dominasi Jokowi,” kata Dedi. 

    Pasalnya, tidak sedikit para pembantu Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih termasuk tokoh senior di pemerintah yang masih sering menemui Jokowi. 

    “Ini bisa berimbas buruk, salah satunya mengurangi kedaulatan Prabowo sebagai presiden, sehingga perlu untuk diredam, dan menemui Megawati sebagai simbol keseimbangan yang ingin dibangun Prabowo,” ujar pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

    Oleh karena itu, Dedi menilai bahwa langkah Presiden Prabowo bertemu Megawati patut diapresiasi. Selain menjadi penyejuk atmosfer di ruang publik, itu juga bisa menjaga stabilitas pemerintahan saat ini. 

    “Stabilitas ini penting agar tidak ada kelompok yang mendominasi Presiden Prabowo,” pungkasnya.

  • Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh Nasional 12 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh Nasional 12 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam beberapa hari terakhir terlihat silih berganti mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, seluruhnya tampak nyaman menjalin komunikasi dengan Jokowi.
    Dalam kunjungan itu, tak sedikit dari mereka yang masih menyebut Jokowi sebagai “bos”, kendati kini berada di bawah kepemimpinan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Fenomena ini pun memunculkan kembali perbincangan soal dua magnet pengaruh dalam satu kabinet.
    Dalam hal ini, Prabowo sebagai kepala negara aktif. Sementara, Jokowi sebagai mantan presiden yang masih memiliki daya tarik politik serta kedekatan personal dengan sejumlah menteri.
    Kunjungan para menteri tak hanya untuk bersilaturahmi. Mereka juga membahas program kementerian, bahkan meminta restu dan masukan dari Jokowi.
    Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kesan “
    matahari kembar
    ” dalam pemerintahan Prabowo.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos saat mengunjungi Presiden ke-7 RI itu di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025) siang.
    Kunjungan dilakukan secara bergantian, dimulai dengan Trenggono yang terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.
    Dalam pertemuan tersebut, menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan berkaitan dengan kemajuan dalam memimpin KKP.
    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat karena sudah masih jadi menteri kesehatan kan,” ungkap Budi setelah pertemuan.
    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga telah berkunjung ke Solo pada libur Lebaran kedua, Selasa (1/4/2025).
    Dalam kunjungan tersebut, Budi berbincang mengenai program Koperasi Desa Merah Putih.
    “Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memang merupakan instrumen untuk memberantas rentenir tengkulak yang menyengsarakan masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan,” ujarnya saat diwawancarai setelah bertemu Jokowi.
    Budi mengungkapkan bahwa Jokowi juga berpesan agar program Kopdes Merah Putih dilaksanakan dengan hati-hati, agar menjadi salah satu instrumen untuk kemajuan masyarakat desa.
    “Beliau sangat concern dengan kemajuan masyarakat desa,” jelas Budi.
    “Pokoknya beliau terus memberi yang terbaik, pikiran-pikiran, dan saran untuk kemajuan Indonesia,” lanjutnya.
    Setelahnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, dan keluarga juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025) malam.
    “Datang bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi Presiden RI ke-7 di kediaman dalam rangka Hari Raya,” kata Bahlil saat ditemui usai pertemuan.
    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa hubungannya dengan Jokowi layaknya hubungan antara guru dan murid, yang telah terjalin sejak awal ia menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
    “Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” jelasnya.
    Sehari setelahnya, giliran Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
    Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan ini bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Zulhas menjelaskan selama pertemuan juga membicarakan banyak hal. Mengingat, Zulhas merupakan menteri perdagangan saat Jokowi menjabat.
    “Lebaran kan, saya kan menterinya bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Masa Lebaran saja saya enggak datang,” jelasnya.
    “Silaturahmi, ya tentu ada situasi-situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya
    silaturahmi Lebaran
    ,” lanjutnya.
    Politikus PKS Mardani Ali Sera menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
    Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan dua menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Jokowi dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok.
    Sebab, kepala negara yang saat ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Jokowi.
    “Ya, di mata publik dinilai offset dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain,” kata Adi saat dihubungi, Jumat.
    Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih.
    Apalagi, dua orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia.
    Menurutnya, sebutan bos itu adalah ungkapan syukur dan terima kasih meskipun Jokowi tak lagi jadi presiden.
    “Sebenarnya sah saja kedua menteri itu bilang Pak Jokowi adalah bosnya ya sebagai ekspresi bentuk terima kasih, karena keduanya memang di era Pak Jokowi mendapatkan posisi yang cukup strategis, itu tidak ada bantahan,” ucap dia.
    Akan tetapi, pemerintahan saat ini sudah berganti dengan era Presiden Prabowo. Sementara menteri adalah pembantu dari presiden.
    Dosen dari UIN ini pun khawatir pernyataan Trenggono dan Budi menimbulkan polemik adanya matahari kembar.
    “Karena sampai hari ini kan publik masih tak berhenti berspekulasi soal adanya matahari kembar, itu dikhawatirkan dengan adanya pernyataan bos selain Pak Prabowo justru makin mempertebal bahwa sebenarnya ya menteri-menteri di kabinet saat ini punya bos lain selain Pak Prabowo,” kata Adi.
    Oleh karenanya, ia mengimbau para menteri di Kabinet Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.
    “Mestinya hati-hati, pejabat publik itu statement-statementnya kerap dinilai oleh publik,” ucap Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai meski posisi PDI Perjuangan (PDIP) berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi secara prinsip sudah memberikan dukungan total kepada Prabowo.

    Adi menerangkan hingga sejauh ini posisi tersebut dinilai ideal oleh PDIP. PDIP nampaknya berat untuk berkoalisi dengan Prabowo seperti misalnya ada kadernya yang jadi menteri, karena dalam sejarahnya PDIP bila partainya kalah Pilpres maka memilih berada di luar kekuasaan.

    “Bagi PDIP sepertinya sangat kelihatan gestur mereka itu tidak mau bergabung dengan pemerintahan, ukurannya tak ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi pada saat bersamaan ya secara prinsip kerja sama politik sudah dilakukan oleh PDIP,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Hal tersebut, katanya, terlihat dari cara PDIP memberikan dukungan penuh terhadao semua program politik Prabowo. Mulai dari dukungan terhadap kenaikan Pajak pertambahan Nilai (PPN) 12% dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tak hanya dua hal tersebut, Adi juga menyoroti bahwa PDIP juga menjadi corong utama dalam revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang pada beberapa waktu lalu.

    “Itu artinya apa? Koalisi antara Megawati dengan Prabowo, PDIP dengan Gerinda itu bukan koalisi formalis seperti yang dibayangkan orang ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi ini adalah koalisi praktik substantif, dimana PDIP bekerja sama dan mendukung secara total program-program Prabowo Subianto,” terang dia.

    Sebab itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) tersebut menganalogikan posisi PDIP saat ini di pemerintahan Prabowo adalah luarnya Banteng (logo PDIP yakni kepala banteng), tetapi dalamnya Garuda (logo Gerindra yakni burung garuda).

    “Jadi begitu, cara untuk menjelaskan posisi PDIP, luarnya merah yang itu artinya PDIP tetap berada di luar pemerintahan, tapi dalemannya adalah mendukung penuh program Prabowo-Subianto. Itulah yang disebut dalemannya praktik politik PDIP itu ya lambang partai Gerinda yang lambangnya Garuda,” tandasnya.

    Megawati Ingin PDIP di Luar Pemerintahan

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini dia ungkapkan kala dirinya merespons soal pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. 

    Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.

    “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.

  • Pengamat: Pertemuan Prabowo dan Megawati Tak Berimbas pada Hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP

    Pengamat: Pertemuan Prabowo dan Megawati Tak Berimbas pada Hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Setelah dinantikan cukup lama, akhirnya Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dalam momen silaturahmi Lebaran.

    Pertemuan digelar di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam.

    “Itu silaturahim yang selama ini ditunggu oleh banyak orang,” kata Pengamat politik dari UIN Jakarta, Bakir Ihsan, Kamis (10/4/2025).

    “Karena adanya jarak antara Megawati dengan Joko Widodo yang berimbas pada jarak antar-Megawati dengan Prabowo yang merangkul Joko Widodo,” tambahnya.

    Namun, menurut dia, pertemuan tersebut tidak serta merta merekatkan kembali hubungan Megawati dengan Jokowi imbas Pilpres 2024 lalu.

    “Prabowo akan tetap punya hubungan baik dengan Joko Widodo, karena semangatnya adalah merangkul semua kekuatan politik, tapi tidak akan memperbaiki hubungan Megawati dengan Joko Widodo,” ujar Bakir.

    Di sisi lain, sebenarnya tanpa silaturahmi tersebut, Bakir menyebut dukungan PDIP terhadap Prabowo sudah terlihat. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Kisah Sukses Santo Suruh. Dulu, Susanto Jadi Tukang Antar Galon di Bekasi. Kini, Ia Menjadi Bintang Iklan Hingga Punya Banyak Mitra.

    Seperti halnya mulai pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR pada 20 Maret 2025.

    “Misalnya dalam (pengesahan) RUU TNI, PDIP termasuk yang mendukung revisi tersebut,” ujarnya.

    “Ini silaturahim ini lebih bersifat personal yang secara politik tidak ada masalah antara Prabowo dengan PDIP,” kata Bakir.

    Sebelumnya, Pengamat politik Ray Rangkuti justru menyoroti lokasi pertemuan Prabowo dan Megawati yang diadakan di kediaman Ketum PDIP itu.

    Menurut Ray, lokasi pertemuan bukan sekadar hal biasa tetapi menunjukan kepiawaian dan kematangan Megawati.

    Ia membandingkan dengan pertemuan Prabowo dengan sejumlah ketum parpol lain yang datang kepadanya.

    “Dengan begitu, sulit menyebut ibu Mega telah ‘ditaklukan’. Kenyataan bahwa ibu Megalah yang didatangi oleh Prabowo menandakan betapa ketokohan ibu Mega tidak dapat dipandang sebelah mata oleh Prabowo,” kata Ray.

    Ray menganggap kunjungan itu juga membuat Megawati tak kalah pamor dari mantan presiden Joko Widodo yang kediamannya pernah didatangi Prabowo.

    Pengamat politik Ray Rangkuti. (Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)

    “Hal ini juga menempatkan ibu Mega tidak kalah pamor dari pak Jokowi di mana awal-awalnya didatangi oleh Prabowo ke Solo,” ujar Ray.

    Karenanya, ia menilai Megawati menang besar dalam segi politik dari pertemuan tersebut.

    “Maka, pertemuan itu memberi poin 70 untuk ibu Mega dan 30 untuk pak Prabowo,” ujar Ray.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Buka hingga 31 Mei, Ini Syarat Daftar Beasiswa Indonesia Bangkit 2025

    Buka hingga 31 Mei, Ini Syarat Daftar Beasiswa Indonesia Bangkit 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) merupakan beasiswa yang dibentuk kerja sama antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    BIB menyediakan benefit berupa biaya pendidikan untuk jenjang S-1, S-2, dan S-3 dengan kampus tujuan dalam negeri maupun luar negeri.

    Pada 2025, BIB kembali dibuka mulai 1 April 2025. Bagi Anda yang tertarik untuk mendaftarkan diri program ini, berikut cara mendaftarnya beserta syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Beasiswa Indonesia Bangkit 2025.

    Cara Daftar Program Beasiswa Indonesia BangkitBuatlah akun peserta melalui tautan beasiswa.kemenag.go.id.Setelah itu, Anda akan diarahkan untuk melengkapi profil dengan mengisi data identitas, riwayat pendidikan, prestasi, sertifikat, pengalaman organisasi, dan informasi lainnya.Pilih program beasiswa yang tersedia sesuai dengan kualifikasi.Kirim pendaftaran dan cetak kartu peserta sebagai bukti registrasi.Pengumuman hasil seleksi akan diinformasikan melalui dasbor akun pendaftar.

    Setelah membuat akun, penting untuk memahami syarat pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit 2025.

    Syarat Daftar Program Beasiswa Indonesia BangkitPendaftar berusia maksimal 40 tahun program S-2, dan 45 tahun untuk pendaftar S-3.Pendaftar memiliki ijazah atau surat keterangan lulus.Pendaftar merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian Agama.Pendaftar mempunyai kemampuan bahasa Inggris, dibuktikan dengan sertifikat TOEFL atau bahasa Arab dengan sertifikat TOAFL.Melengkapi persyaratan administrasi lainnya.

    Selain itu, pendaftar juga dapat memilih jenis beasiswa yang ada yang terdiri dari tiga jenis, yaitu beasiswa umum, beasiswa prestasi, dan beasiswa target.

    Beasiswa umum: layanan beasiswa reguler yang sasarannya keluarga besar Kementerian Agama, baik santri, siswa, mahasiswa, guru, ustaz, dosen, tenaga kependidikan, alumni pendidikan keagamaan, dan pegawai Kementerian Agama.Beasiswa prestasi: layanan beasiswa bagi calon pendaftar yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik, meliputi tahfidz Al-Qur’an, juara olimpiade tingkat nasional maupun internasional.Beasiswa target: layanan beasiswa afirmasi melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dan Pendidikan Jarak Jauh S-1 untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
    Berkas yang harus dilengkapi untuk Program Beasiswa Indonesia BangkitKartu tanda penduduk (KTP).Ijazah atau surat keterangan lulus.Transkrip nilai bagi pendaftar program S-2 atau S-3.Surat rekomendasi dari kepala satuan pendidikan atau tokoh masyarakat.Sertifikat kemampuan bahasa Inggris, seperti TOEFL ITP, TOEFL IBT, TOEFL CBT, TOEIC, IELTS, atau Duolingo English Test.Membuat personal statement atau motivasi diri.Bagi pelamar yang sudah bekerja, perlu melampirkan surat izin dari pimpinan, surat keterangan masa kerja, serta pernyataan bebas tugas kerja dari atasan.Rencana studi dengan panjang 1.500-2.000 karakter bagi pelamar S-2.Rencana penelitian serta karya akademik (jika ada) bagi pelamar S-3.

    Setelah memperhatikan syarat dan berkas yang harus disiapkan, Anda juga bisa memantau jadwal seleksi Beasiswa Indonesia Bangkit sambil mempersiapkan diri.

    Jadwal Seleksi Program Beasiswa Indonesia BangkitPendaftaran beasiswa: 1 April–31 Mei 2025.Seleksi administrasi: 1–7 Juni 2025.Pengumuman hasil seleksi administrasi: 10 Juni 2025.Tes psikologi: 11–25 Juni 2025.Pengumuman hasil tes psikologi: 27 Juni 2025.Wawancara: 28 Juni–13 Juli 2025.Pengumuman peserta yang lolos: 31 Juli 2025.Orientasi penerima beasiswa: Agustus 2025.

    Adanya program Beasiswa Indonesia Bangkit dari Kemenag menjadi peluang besar untuk Anda yang ingin melanjutkan perguruan tinggi dengan dukungan penuh bersama LPDP. Dengan memahami syarat dan tata cara program yang baik, Anda bisa mempersiapkan diri dan dokumen dengan tepat waktu dan maksimal.

  • Dies Natalis ke-55, Rektor UIN Walisongo Tegaskan Inovasi dan Kolaborasi

    Dies Natalis ke-55, Rektor UIN Walisongo Tegaskan Inovasi dan Kolaborasi

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menegaskan komitmennya terhadap inovasi dan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan masa depan pendidikan Islam yang gemilang.

    Hal ini disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-55 yang digelar di Auditorium II, Kampus III, Rabu (9/4/2025).

    Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., dalam laporannya menyampaikan bahwa berbagai capaian strategis telah diraih selama satu tahun terakhir.

     “UIN Walisongo terus bertransformasi menjadi pusat keunggulan dalam integrasi keilmuan, keislaman, dan kemanusiaan.

    Inovasi dalam pengembangan akademik, digitalisasi layanan, serta kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci utama kemajuan kampus ini,” ujarnya.

    Sidang senat terbuka ini menghadirkan dua orasi ilmiah yang masing-masing disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., dan Kaprodi Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo, Dr. Hj. Fihris, M.Ag.

    Dalam orasinya yang berjudul Pendidikan Bermutu untuk Semua, Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya pemerataan akses dan mutu pendidikan sebagai hak setiap warga negara.

    Ia menyampaikan bahwa pendidikan dasar dan menengah merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan Indonesia yang tangguh dan inklusif.

    “Kita harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan yang tidak hanya merata, tetapi juga adaptif dan bermakna.

    Literasi digital, kecakapan berpikir kritis, serta karakter yang kuat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan kita,” ujar Abdul Mu’ti.

    Ia juga mengungkapkan sejumlah kebijakan prioritas Kemendikdasmen, antara lain penguatan karakter, redistribusi guru, serta integrasi kurikulum kecerdasan artifisial dan koding sejak jenjang pendidikan dasar.

    Sementara itu, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo Semarang, Dr. Hj. Fihris, M.Ag., dalam orasinya menyoroti perlunya pendekatan deep learning dalam transformasi pendidikan Islam.

    Menurutnya, pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai klasik Islam yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, moral, dan spiritual.

    “Deep learning mengajak guru dan siswa untuk menjalani proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini adalah bentuk pendidikan yang tidak hanya mengisi kepala, tetapi juga membentuk hati,” tutur Fihris.

    Ia menambahkan, berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan pemahaman keislaman, mendorong pemikiran kritis, serta memperkuat karakter peserta didik melalui diskusi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar.

    Peringatan Dies Natalis ke-55 ini menjadi momentum strategis bagi UIN Walisongo untuk memperkuat posisi sebagai perguruan tinggi Islam yang berdaya saing global, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan dan keislaman.

  • Medikdasmen: Saya Kembali ke UIN Walisongo setelah 39 Tahun

    Medikdasmen: Saya Kembali ke UIN Walisongo setelah 39 Tahun

    TRIBUNJATENG.COM, Semarang – Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menggelar Sidang Senat Terbuka dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-55 pada Rabu (9/4/2025). Perayaan Lustrum XI ini berlangsung khidmat di Auditorium 2, Kampus 3 Gedung Tgk. Ismail Yaqub, dengan mengusung tema “Inovasi dan Kolaborasi: Mewujudkan Indonesia Gemilang”.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., yang juga merupakan alumni Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo angkatan 1986.

    Dalam sambutannya, Prof. Mu’ti menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kemajuan signifikan yang dicapai almamaternya, seraya mengingat kembali perjalanan akademik dan profesionalnya yang dimulai dari kampus ini.

    “Saya kembali ke UIN Walisongo setelah 39 tahun. Dulu saya reporter majalah kampus Amanat, sekarang saya diliput oleh Amanat. Ini adalah perjalanan takdir yang luar biasa. Dari mahasiswa, menjadi dosen, hingga kini mendapat amanah sebagai menteri—semua berawal dari sini,” ujar Prof. Mu’ti penuh haru.

    Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., menyampaikan bahwa peringatan dies natalis kali ini menjadi semakin istimewa dengan diterimanya Surat Keputusan pendirian Fakultas Kedokteran. “Per kemarin, SK resmi telah kami terima. Ini adalah hadiah terindah bagi UIN Walisongo di usia ke-55,” ungkapnya.

    Selain Fakultas Kedokteran, tahun ini UIN Walisongo juga membuka Program Studi Bisnis Digital, sebagai wujud respons terhadap dinamika kebutuhan zaman.

    UIN Walisongo juga mencatat sejumlah capaian penting sepanjang tahun 2024–2025, antara lain akreditasi institusi “Unggul”, peringkat nasional dalam Humas Award, serta empat tahun berturut-turut meraih predikat “informatif” dalam keterbukaan informasi publik. Saat ini, UIN Walisongo memiliki 47 guru besar, 599 dosen, 384 tenaga kependidikan, dan 20.218 mahasiswa aktif.

    Dalam pidatonya yang berjudul “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Prof. Mu’ti menekankan pentingnya pendidikan karakter dan citizenship di tengah derasnya arus teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).

    “Teknologi boleh canggih, tetapi harus berada di tangan yang berkarakter. Pendidikan mendalam—deep learning—harus mengarah pada penguatan akhlak, soft skill, dan rasa kebersamaan,” tandasnya.

    “Guru menjadi kunci. Jika gurunya berkualitas, maka pendidikan kita pun bermutu. Kini dengan adanya tunjangan sertifikasi, sudah saatnya kita fokus pada pengembangan kompetensi, bukan pada laporan administratif,” ujar Prof. Mu’ti, menegaskan pentingnya memanusiakan pendidikan.

    Paparan ilmiah juga disampaikan oleh Dr. Hj. Fihris, M.Ag., yang mengulas pendekatan deep learning sebagai strategi transformatif dalam pendidikan masa depan.

    UIN Walisongo, yang kini menapaki usia lebih dari setengah abad, menegaskan posisinya sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam yang tidak hanya unggul dalam riset, tetapi juga adaptif terhadap tantangan zaman—menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang inklusif dan berdaya saing. (*)

  • Pertemuan Prabowo-Megawati, Pengamat: PDIP Dukung Pemerintahan

    Pertemuan Prabowo-Megawati, Pengamat: PDIP Dukung Pemerintahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai PDI Perjuangan (PDIP) telah memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terkait pertemuan Prabowo-Megawati, Senin (7/4/2025) malam.

    “Tanpa pertemuan formal antara Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI Perjuangan setelah Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo,” kata Adi saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Menurut Adi, hal itu terbukti dari sikap fraksi PDI Perjuangan di parlemen yang mendukung berbagai program strategis pemerintahan Prabowo Subianto.

    Beberapa di antaranya adalah kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%, program makan bergizi gratis (MBG), serta revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang kini telah disahkan menjadi undang-undang.

    “Bahkan, banyak elite kunci PDI Perjuangan yang saat ini menduduki posisi penting dalam alat kelengkapan dewan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Adi menilai secara praktik, PDI Perjuangan telah bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo, meskipun belum memiliki perwakilan di Kabinet Merah Putih.

    Terkait kemungkinan masuknya kader PDI Perjuangan ke dalam kabinet seusai pertemuan Prabowo-Megawati, Adi menyebut hal itu masih sulit diprediksi.

    “PDI Perjuangan tentu sedang menghitung untung ruginya. Melihat kecenderungannya, mereka tampaknya lebih memilih posisi saat ini—tidak masuk kabinet, tetapi tetap bekerja sama di DPR,” jelasnya.

    Namun demikian, Adi mengingatkan pentingnya keberadaan oposisi dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa DPR harus tetap berani bersikap kritis jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.

    “Kalau semua kekuatan politik menjadi bagian dari kekuasaan, maka nasib oposisi sebagai bagian penting dalam demokrasi bisa dipastikan tamat,” tegasnya.

    Diketahui, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Senin (7/4) malam. Pertemuan Prabowo-Megawati tersebut berlangsung dalam rangka silaturahmi setelah Idulfitri 2025.

  • Pengamat: PDIP dukung kebijakan meski Megawati dan Prabowo tak bertemu

    Pengamat: PDIP dukung kebijakan meski Megawati dan Prabowo tak bertemu

    …, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai PDI Perjuangan sudah mendukung penuh kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sekalipun pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak terjadi pada Senin (7/4) malam.

    “Tanpa pertemuan formal Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI Perjuangan pasca-Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo,” kata Adi kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut, kata dia, dibuktikan oleh dukungan yang diberikan PDI Perjuangan atas sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo.

    Misalnya, kata dia, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disetujui jadi undang-undang, dan berbagai kebijakan lainnya.

    “Bahkan banyak sekali elite kunci PDI Perjuangan yang menempati posisi penting di alat kelengkapan dewan,” ucapnya.

    Untuk itu, dia memandang bahwa PDI Perjuangan secara praktik sudah bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tak ada kadernya yang duduk di dalam Kabinet Merah Putih (KMP).

    Soal apakah PDI Perjuangan bakal resmi bergabung dengan pemerintah dengan adanya kader PDI Perjuangan jadi menteri atau tidak, menurut Adi, susah ditebak.

    PDI Perjuangan, lanjut dia, pasti menghitung plus minusnya. Kalau melihat kecenderungannya, PDI Perjuangan posisi lebih memilih seperti saat ini, tidak ada menteri di kabinet, tetapi di DPR kerja sama.

    Namun, dia mengingatkan bahwa oposisi yang sehat tetap dibutuhkan dalam pembangunan demokrasi di Tanah Air. Oleh karena itu, DPR RI sebagai lembaga legislatif harus mampu bersuara kritis apabila terdapat kebijakan politik pemerintah yang dianggap kontroversial.

    “Tentu setelah semua kekuatan politik menjadi bagian kekuasaan, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam,” kata dia.

    Diketahui bahwa presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dalam rangka silaturahmi setelah Lebaran 2025.

    Sejumlah tokoh yang turut hadir di kediaman Megawati tersebut, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Pada hari Rabu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Oleh karena itu, lanjut Muzani, jika dianggap perlu, dipersilakan gunakan PDI Perjuangan sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk perkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi koalisi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025