Xcloud.id

Institusi: UIN

  • Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan

    Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. Sugianto, SH, MH., menegaskan, tata kelola zakat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sepenuhnya berdasar hukum positif dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 

    Pernyataan ini disampaikan Prof Sugianto menanggapi gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diajukan kembali oleh pemohon Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Perkumpulan Forum Zakat Jakarta, serta perseorangan Arif Rahmadi Haryono.

    Menurut Prof Sugianto permohonan gugatan yang diajukan merupakan hak setiap warga negara. Namun ia menegaskan keberadaan BAZNAS didukung oleh landasan hukum yang kuat.

    “BAZNAS hadir bukan atas inisiatif pribadi, tetapi berdasarkan perintah undang-undang yang disetujui dan disahkan oleh pemerintah bersama DPR,yang berarti juga perintah negara. Negara hadir untuk melindungi dan melayani kepentingan rakyat terkait perzakatan melalui BAZNAS. Itu esensinya,” tegas Sugianto di Cirebon, Jawa Barat pada Senin (26/5).

    “Dengan 85 persen penduduk Indonesia beragama Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan umat, termasuk dalam pengelolaan zakat. Ini bukanlah bentuk pembatasan, melainkan tanggung jawab negara,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti persoalan rekomendasi izin pembentukan LAZ dari BAZNAS yang dianggap sebagai konflik kepentingan atau upaya BAZNAS membatasi peran LAZ dalam mengelola zakat. Prof Sugianto menekankan bahwa rekomendasi BAZNAS sebagai syarat izin LAZ adalah mekanisme pengawasan yang sah. 

    “Rekomendasi BAZNAS adalah syarat mutlak karena diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Tanpa filter ini, kita riskan menghadapi praktik pengelolaan zakat liar,” ujarnya.

    “Masyarakat tetap dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), sepanjang mendapat rekomendasi dari BAZNAS dan izin dari Kementerian Agama. Rekomendasi dari BAZNAS adalah mekanisme pengawasan. Proses perizinan tetap dilakukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

    Ia juga menanggapi pendapat yang menyebut BAZNAS sebagai lembaga “super body” karena memiliki beberapa fungsi, yang dianggap sebagai operator, regulator, dan sebagainya.

    “Kewenangan yang dimiliki BAZNAS bersumber dari undang-undang, serupa dengan lembaga negara lain seperti KPK. Jika disebut operator, tentu harus ada perencanaan. Tidak mungkin ada BAZNAS di daerah tanpa rencana yang matang,” ujarnya.

    Menanggapi klaim LAZ bahwa UU Zakat bertentangan dengan UU Kebebasan Beragama, Prof Sugianto menegaskan, “Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik. Ini seperti perbankan syariah yang juga diawasi OJK.”

    Ia mengingatkan, 63 negara anggota OKI memiliki badan zakat sejenis BAZNAS. “Di Malaysia, Lembaga Tabung Haji justru lebih sentralistis. Kita justru sudah desentralistik dengan BAZNAS hingga tingkat kabupaten,” jelasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • 8 Ketua MUI: Kasus Ayam Goreng Widuran Rusak Reputasi Kota Solo Nasional

    8 Ketua MUI: Kasus Ayam Goreng Widuran Rusak Reputasi Kota Solo Nasional

    Ketua MUI: Kasus Ayam Goreng Widuran Rusak Reputasi Kota Solo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Ulama Indonesia (
    MUI
    ) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menuturkan bahwa kasus
    Ayam Goreng Widuran
    bisa merusak reputasi
    Kota Solo
    .
    Ni’am mengatakan, reputasi Solo sebagai kota religius dan inklusif akan tercoreng jika kasus tersebut tidak ditindak, baik secara administratif maupun hukum.
    “Kalau tidak dilakukan langkah cepat, bisa merusak Kota Solo yang religius dan inklusif. Kasus Widuran ini contoh pelaku usaha yang culas dan tidak jujur yang bisa merusak reputasi Kota Solo,” kata Ni’am dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).
    Selain itu, kata Ni’am, kasus Widuran juga dapat merugikan para pelaku usaha Kota Solo karena berisiko menurunkan kepercayaan publik.
    “Berdampak menurunkan jumlah wisatawan karena rasa tidak aman terhadap menu makanan di Solo,” kata dia.
    Ni’am meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah tegas agar kasus ini tidak berdampak buruk bagi Kota Solo.
    “Aparat pemerintah harus melakukan langkah tegas, tidak boleh abai, untuk menanggapi kasus tersebut,” ucapnya.
    Imbas kasus Ayam Goreng Widuran, Ni’am juga mengingatkan para pengusaha restoran untuk patuh pada undang-undang yang mewajibkan
    sertifikat halal
    bagi produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia.
    “Pelaku usaha harus patuh pada undang-undang yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia. Kalau tidak, ada sanksinya,” tuturnya.
    Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta ini menjelaskan bahwa ayam termasuk hewan yang halal untuk dikonsumsi jika disembelih secara benar.
    “Ayam yang disembelih secara benar, tapi jika digoreng dengan minyak babi, maka haram dikonsumsi,” tegasnya.
    Sebelumnya diberitakan, rumah makan Ayam Goreng Widuran yang berdiri sejak 1973 menjadi perbincangan hangat di media sosial.
    Restoran ini diketahui menggunakan bahan nonhalal dalam menu ayam kremes, yang baru diketahui publik usai viral di internet.
    Kekecewaan konsumen mencuat di kolom ulasan Google Review, banyak yang mengaku merasa tertipu karena menyangka seluruh menu yang disajikan adalah halal.
    Bahkan, sebagian pelanggan baru menyadari status nonhalal setelah membaca pemberitaan dan komentar warganet.
    Salah satu karyawan resto tersebut mengonfirmasi bahwa label nonhalal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah muncul banyak komplain dari pelanggan.
    Manajemen Ayam Goreng Widuran juga telah menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui akun Instagram resmi @ayamgorengwiduransolo.
    Dalam unggahan tersebut, pihak restoran menegaskan bahwa semua cabang kini telah menampilkan label nonhalal secara transparan demi mencegah kesalahpahaman di kemudian hari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi amankan pelaku curanmor dengan modus kunci T di Pesanggrahan

    Polisi amankan pelaku curanmor dengan modus kunci T di Pesanggrahan

    para pelaku telah mencuri sebanyak 21 motor yang diambil dari 50 tempat kejadian perkara (TKP) di berbagai wilayah Jabodetabek dalam kurun waktu dua tahun

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengamankan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan modus operandi menggunakan kunci letter T di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    “Dilakukan pengembangan terhadap beberapa pelaku sehingga kami dapat mengamankan empat orang,” kata Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

    Seala mengatakan empat pelaku curanmor memiliki peran yang berbeda yakni MD (21) alias J memiliki peran mencari sasaran. mengintip lubang kunci kontak sepeda motor korban, dan mencuri.

    Lalu, RS (21) alias R dan MR (19) alias D berperan menjaga situasi sekitar atau sebagai joki. Kemudian MA (41) sebagai penadah.

    Pada awalnya, Rabu (19/3) pukul 05.45 WIB korban GT juga mengaku kehilangan motor. Setelah ditelusuri, pelaku MD menjual motornya dengan hasil Rp200 ribu.

    Tak hanya itu, pada Kamis (24/4) pagi pukul 09.30 WIB, seorang warga berinisial DH yang mengaku kehilangan motornya di kawasan Pesanggrahan.

    Setelah ditelusuri, pelaku MA menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000 dan pelaku RN mendapat bagian Rp300 ribu.

    Dikatakan para pelaku telah mencuri sebanyak 21 motor yang diambil dari 50 tempat kejadian perkara (TKP) di berbagai wilayah Jabodetabek dalam kurun waktu dua tahun.

    “Untuk jumlah motor yang kami amankan Setelah dilakukan pengembangan berjumlah 21 motor,” ujarnya.

    Untuk waktu dan tempat penangkapan, MD, diamankan pada Selasa (13/5) pukul 10.00 WIB di sebuah rumah kontrakan di Jalan Pesantren, Kampung Ceger, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren.

    Lalu, RS diamankan pada hari Kamis (15/5) pukul 01.00 WIB di sebuah rumah kontrakan Jalan Pesantren, Kampung Ceger, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren.

    MR diamankan pada Rabu (14/5) pukul 20.00 WIB di depan UIN Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

    Kemudian, A diamankan pada Jumat (16/5) pukul 04.00 WIB di sebuah rumah Jalan Bakti, Kelurahan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

    Kasus ini tertuang dalam Laporan Polisi : LP / B / 69 / V / 2025 / SPKT / POLSEK PESANGGRAHAN / POLRES METRO JAKSEL /POLDA METRO JAYA pada 15 Mei 2025.

    Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yakni barang siapa melakukan pencurian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

    Sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke (3) dan ke (4) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

    Lalu, pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan pasal 481 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Seleksi Terbuka Sekda Bondowoso, Muncul Nama Fathur Rozi dan 4 ASN Lokal

    Seleksi Terbuka Sekda Bondowoso, Muncul Nama Fathur Rozi dan 4 ASN Lokal

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi membuka pendaftaran seleksi terbuka (open bidding) untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) hingga 17 Mei 2025. Proses ini sekaligus menjadi penentu siapa sosok yang akan menduduki jabatan strategis tertinggi di lingkup birokrasi kabupaten tersebut.

    Salah satu nama yang mencuat dalam bursa calon Sekda adalah Fathur Rozi, Penjabat (PJ) Sekda Bondowoso yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo. Nama Rozi menjadi perhatian lantaran kedekatannya secara wilayah maupun latar belakang dengan Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid, yang dikenal sebagai pengasuh Ponpes Nurul Jadid Paiton, Probolinggo.

    Namun, dalam pernyataannya pada Kamis (8/5/2025), Rozi menegaskan bahwa dirinya belum mendaftar.

    “Hari ini saya gak daftar. Tapi kita gak tahu apa yang akan terjadi setelah ini kan? Yang pasti saya selalu menyerahkan segala sesuatunya pada Allah,” ujarnya.

    Rozi juga menyampaikan bahwa dirinya telah memenuhi seluruh persyaratan administratif sebagai calon sekda definitif, namun memilih untuk bersikap hati-hati dan menunggu waktu yang tepat.

    “Saya berharap siapa pun yang terpilih adalah yang terbaik untuk Bondowoso. Bukan tentang siapa, tapi tentang pelayanan untuk masyarakat Bondowoso,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi, mengungkapkan bahwa ada setidaknya empat ASN lokal yang tengah menyiapkan berkas pendaftaran. Namun, belum satu pun dari mereka yang secara resmi mengunggah dokumen melalui aplikasi ASN Karier.

    “Kurang lebih ada empat orang ASN lokal yang sedang mengurusi berkas (pendaftaran). Tapi belum ada yang resmi mengunggah dokumen ke aplikasi ASN Karier,” ungkap Mahfud.

    Open bidding kali ini menjadi momen bersejarah bagi Bondowoso karena seluruh proses seleksi dilakukan secara digital melalui aplikasi ASN Karier. Ini menjadikan Kabupaten Bondowoso sebagai pilot project Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jawa Timur dalam penerapan sistem seleksi terbuka berbasis digital.

    Mahfud menambahkan, tim asesor telah dibentuk dengan melibatkan unsur BKN, BKD Provinsi Jawa Timur, akademisi dari Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, serta pakar independen. Proses seleksi akan mengerucut pada tiga nama terbaik yang layak diajukan kepada Bupati untuk dipilih menjadi Sekda definitif.

    Munculnya nama seperti Fathur Rozi di tengah proses seleksi ini turut memunculkan perbincangan di kalangan masyarakat mengenai seberapa besar peluang ASN lokal bersaing secara adil dan terbuka dalam seleksi ini. Sorotan publik kini tertuju pada dinamika proses seleksi dan komitmen transparansi dalam mencari figur terbaik untuk jabatan sekda. [awi/ian]

  • Cerita Korban Kecelakaan Maut Rombongan Mahasiswa UIN Banjarmasin, Lihat Teman-teman Tergeletak – Halaman all

    Cerita Korban Kecelakaan Maut Rombongan Mahasiswa UIN Banjarmasin, Lihat Teman-teman Tergeletak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Terjadi kecelakaan di jalan raya Gunung Khayangan, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Rabu (7/5/2025).

    Sebuah mobil Toyota Avanza yang membawa delapan mahasiswa UIN Antasari mengalami kecelakaan tunggal saat melaju dari Banjarmasin menuju Pelaihari. 

    Akibatnya, tiga orang meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka. 

    Salah satu korban selamat dari kecelakaan maut tersebut adalah Sabda Nur Alim, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari.

    Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah, Miftah Faridh, menceritakan kesaksian yang disampaikan Sabda Nur Alim.

    Ia menyebut, korban adalah mahasiswa bimbingannya yang mengalami luka memar dan trauma akibat kecelakaan tersebut.

    “Sabda Nur Alim menceritakan kepada saya bahwa saat kejadian dirinya duduk di kursi kedua di bagian tengah.” 

    “Ia tidak tahu apa-apa lagi setelah putaran pertama, dan ketika membuka mata, ia melihat teman-temannya sudah berada di luar mobil,” ungkap Miftah saat ditemui Banjarmasin Post, Kamis.

    Kaprodi Perbandingan Mazhab, Imam Alfiannor, juga menghubungi Sabda Nur Alim dan mendapatkan informasi bahwa dirinya mengalami luka ringan.

    “Alhamdulillah, Sabda Nur alim selamat, hanya luka ringan. Saya sempat telepon yang bersangkutan,” ucap Imam. 

    “Penyebab Lakalantas, mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan ban pecah sehingga tidak terkendali. Semoga yang wafat mendapatkan rahmat dan magfirah Allah Subhana Wata’ala.” 

    “Semoga yang selamat dan masih dalam perawatan segera pulih dan bisa mengambil i’tibar dan hikmah dari peristiwa tersebut,” sambungnya.

    Miftah menyebut Sabda Nur masih trauma dengan kejadian itu dan tak bisa menceritakan kronologi kecelakaan secara lengkap.

    Ia hanya ingat saat membuka mata dan melihat teman-temannya sudah berada di luar mobil dengan beberapa di antaranya tergeletak terkapar.

    “Pasti trauma, karena dia berada di tengah-tengah insiden kecelakaan dan melihat teman-temannya luka juga terkapar, sepertinya dia butuh pendamping psikologis,” tutur Miftah.

    Sebagai informasi, sebanyak tujuh korban terdata sebagai mahasiswa fakultas Tarbiyah (Pendidikan).

    Sementara Sabda Nur Alim menjadi satu-satunya mahasiswa dari Fakultas Syariah (Hukum). 

    Dekan Fakultas Syariah, Amelia Rahmaniah, pun menyampaikan bela sungkawa dan rasa prihatinnya atas peristiwa ini.

    “Ibu Dekan langsung datang ke prodi untuk mengetahui kabar mahasiswa kami, kemudian saya hubungi dengan loud speaker active dan percakapan dengan Sabda Nur Alim didengar langsung oleh Ibu Dekan,” jelas Miftah.

    Kampus Salurkan Bantuan

    Merespons kejadian ini, pihak kampus langsung bergerak cepat membantu proses evakuasi, pendampingan medis, hingga menyiapkan bantuan dana kemanusiaan.

    Rektor UIN Antasari Prof Mujiburrahman menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah tersebut dalam rapat pimpinan yang digelar Kamis pagi di Kampus 1.

    Ia mendoakan agar para korban mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

    “Semoga amal ibadahnya diterima Allah subhanahu wa ta’ala, dan yang dirawat segera diberi kesembuhan,” ujar Mujiburrahman kepada Pusat Humas dan Keterbukaan Informasi.

    Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Irfan Noor memastikan komunikasi intensif dilakukan sejak peristiwa kecelakaan tersebut.

    Tim dari Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan diterjunkan langsung ke lokasi kejadian untuk mendampingi para korban.

    Selain pendampingan, pihak kampus juga tengah menyiapkan bantuan dana. 

    Bantuan itu rencananya akan dihimpun melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Antasari dan donasi dari civitas academica.

    “UPZ siap menyalurkan dana untuk membantu mahasiswa yang tertimpa musibah,” jelas Akhmad Sagir, Kepala UPZ sekaligus Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum.

    Daftar Korban

    Korban Meninggal Dunia

    Muhammad Idi Iqbal bin Bahrani (Pendidikan Agama Islam).
    Agus Salim bin Sarwono (Manajemen Pendidikan Islam).
    M Ayatturahim Rijalullah bin Juhriansah (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah).

    Korban Luka-luka

    Ananda Purnama Dery (Manajemen Pendidikan Islam).
    Sukma (Tadris Fisika).
    Fajar Firdaus (Manajemen Pendidikan Islam).
    Ahmad Sodiq Hidayatullah (Pendidikan Agama Islam).
    Sabda Nur Alim (Perbandingan Mazhab).

    Sebagian artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id dengan judul Kisah Mahasiswa UIN Antasari yang Selamat di Kecelakaan Gunkay, Buka Mata Lihat Teman Tergeletak.

    (Tribunnews.com/Deni)(BanjarmasinPost.co.id/Saiful Rahman)

  • Bantah Vasektomi jadi Syarat Terima Bansos, Dedi Mulyadi: KB Bukan Cuma Itu, Ada Pengaman – Halaman all

    Bantah Vasektomi jadi Syarat Terima Bansos, Dedi Mulyadi: KB Bukan Cuma Itu, Ada Pengaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah vasektomi dijadikan syarat mendapatkan bantuan sosial (bansos) di wilayahnya. 

    Dedi Mulyadi menegaskan, tidak pernah ada kebijakan maupun rencana kebijakan tersebut.

    “Tidak ada kebijakan vasektomi,” tegas Dedi dalam sesi wawancara bersama wartawan usai bertemu dengan Menteri HAM, Kamis (8/5/2025).

    Mantan Bupati Purwakarta itu menepis isu yang beredar dan menyatakan bahwa pernyataannya soal program keluarga berencana (KB) telah disalahartikan. 

    Menurutnya, ajakan mengikuti program KB ditujukan kepada keluarga penerima bansos yang memiliki banyak anak, namun tidak secara spesifik mengharuskan metode vasektomi.

    “Penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana. Dan berkeluarga berencana itu, kalau bisa, dilakukan laki-laki, dan tidak vasektomi saja. Kan ada yang lain, ada pengaman,” jelas Dedi.

    Isu tersebut sempat memicu kritik dari sejumlah pihak yang menilai pendekatan tersebut melanggar hak reproduksi warga miskin. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro memandang vasektomi atau apa yang dilakukan terhadap tubuh seseorang adalah bagian dari hak asasi manusia.

    Sehingga menurutnya, hal seperti itu tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial.

    “Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu (vasektomi) tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi. Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB aja itu kan pelanggaran HAM,” ungkap Atnike di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Jumat (2/5/2025).

    “Ya, sebaiknya jangan. Pak Gubernur, mohon jangan,” lanjut Atnike.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni’am Sholeh, ikut menyoroti polemik tersebut. 

    Menurut KH Asrorun Ni’am, vasektomi haram jika dilakukan untuk tujuan pemandulan permanen. 

    Hal itu sesuai dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012.

    “Kondisi saat ini, vasektomi haram kecuali ada alasan syar’i seperti sakit dan sejenisnya,” ungkap Guru Besar UIN Jakarta itu seperti dilansir di situs resmi MUI, Jumat (2/5/2025).

     

     

     

  • Bondowoso Jadi Pilot Project ASN Karier, Seleksi Sekda Digelar Secara Daring

    Bondowoso Jadi Pilot Project ASN Karier, Seleksi Sekda Digelar Secara Daring

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi membuka pendaftaran seleksi terbuka (open bidding) untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), yang berlangsung mulai awal Mei hingga 17 Mei 2025. Proses ini menjadi yang pertama di Jawa Timur yang sepenuhnya memanfaatkan aplikasi ASN Karier, menjadikan Bondowoso sebagai pilot project oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menyampaikan bahwa seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring. “Sudah pendaftaran, sudah bentuk shelter Sekda. Tim asesor sudah terbentuk dan hari ini sudah berjalan,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).

    Mahfud menekankan bahwa penggunaan aplikasi ini merupakan langkah modernisasi sistem rekrutmen jabatan ASN. “Sekarang sudah pakai aplikasi. Ini satu-satunya di Jawa Timur dan kita menjadi pilot project-nya BKN,” jelasnya.

    Meskipun hingga kini belum ada pelamar yang mengunggah berkas secara resmi, Mahfud menyebut sedikitnya empat ASN dari lingkungan Pemkab Bondowoso tengah mempersiapkan kelengkapan untuk mendaftar. “Kurang lebih ada empat orang yang sedang mengurusi kelengkapan. Mungkin akan segera melengkapi persyaratan, izin, dan sebagainya,” ungkapnya.

    Jumlah pelamar akan dipantau melalui aplikasi ASN Karier yang hanya dapat diakses oleh person in charge (PIC) dan BKN. “Kita akan tahu pergerakan pendaftar di situ,” tambah Mahfud.

    Proses seleksi ini melibatkan tim asesor dari berbagai unsur, termasuk BKN, BKD Provinsi Jawa Timur, Universitas Airlangga, UIN KHAS Jember, serta para pakar independen.

    Mahfud juga menjelaskan bahwa seleksi Sekda diprioritaskan sebelum seleksi kepala OPD lainnya karena urgensinya sebagai pemimpin tertinggi birokrasi daerah. “Mungkin itu tergantung pencermatan pimpinan, barangkali karena urgensi bahwa Sekda definitif adalah leader OPD. Ketika sudah punya Sekda definitif, maka ia juga berperan dalam menentukan pembantu-pembantu Bupati,” tandasnya. [awi/beq]

  • UIN Walisongo Teken MoU dengan Innovative University College dan Saadah Education Group Malaysia

    UIN Walisongo Teken MoU dengan Innovative University College dan Saadah Education Group Malaysia

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – UIN Walisongo Semarang resmi menjalin kerja sama internasional dengan Innovative University College dan Saadah Education Group melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilaksanakan di Gedung Rektorat Kampus 3 UIN Walisongo, Senin (5/5/2025).

    Kegiatan ini diawali dengan Diskusi Ilmiah bertajuk “Isnad dan Tradisi Keulamaan Melayu” bersama narasumber utama, Prof. Dr. Sheikh Omar Kalash Al Husainiy, Deputi Rektor Bidang Akademik dan Internasionalisasi dari Innovative College Malaysia serta perwakilan dari Saadah Education Group.

    Dalam sesi pembukaan, Prof. Dr. Muhyar Fanani, M.Ag., Direktur Pascasarjana UIN Walisongo, menyampaikan sambutan hangat kepada tamu kehormatan dan peserta diskusi.

    Ia menegaskan pentingnya isnad sebagai warisan otentik dalam tradisi keilmuan Islam yang perlu terus dikembangkan dalam konteks akademik modern.

    Diskusi ilmiah yang berlangsung selama lebih dari dua jam membahas sejumlah isu strategis dalam studi keislaman kontemporer.

    Omar Kalash menekankan pentingnya isnad—rantai transmisi keilmuan dalam tradisi Islam—sebagai dasar utama validitas pengetahuan.

    Ia menyampaikan bahwa sejarah dan warisan isnad telah menjadi identitas keilmuan Islam sejak generasi sahabat dan tabi’in.

    Ia juga menyoroti urgensi isnad sebagai sistem verifikasi pengetahuan yang tidak dapat digantikan oleh otoritas akademik formal semata.

    Lebih jauh, Omar mengajak para akademisi untuk mengintegrasikan isnad sebagai bagian inti dari kurikulum pendidikan Islam, khususnya di tingkat pascasarjana. 

    Ia juga menyerukan pentingnya kembali kepada turats (warisan klasik) sebagai sumber solusi dan kekuatan intelektual Islam yang autentik.

    Dalam presentasinya, beliau juga menekankan keunggulan tradisi keilmuan Melayu yang berhasil menjaga sanad dan turats melalui jalur pesantren dan madrasah, menjadikan wilayah ini sebagai simpul penting dalam jaringan keilmuan Islam global.

    Kegiatan ini dihadiri sekitar 55 peserta yang terdiri dari dosen serta mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3.

    Para peserta menunjukkan antusiasmenya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis terkait bidang keilmuwan yang dibahas. Sehingga kegiatan diskusi ini dapat berjalan dengan baik.

    Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara UIN Walisongo dan Innovative College University dan Saadah Education Group Malaysia.

    Penandatanganan ini dipimpin oleh Dr. H. A. Hasan Asy’ari Ulama’i, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagai perwakilan dari Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.

    Dalam sambutannya, Hasan menyampaikan harapannya agar kerja sama ini tidak hanya memperkuat aspek akademik, tetapi juga mendorong pertukaran pelajar, kolaborasi riset, serta pengembangan jaringan ilmiah internasional yang lebih luas.

    Penandatangan MoU diikuti dengan penandatangan MoA (Memorandum of Agreement) dengan pihak pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

    International Office UIN Walisongo memfasilitasi dan mengoordinasikan proses kerja sama ini, termasuk menjembatani komunikasi antar lembaga, menyusun kerangka kerja sama, dan memastikan kegiatan berjalan sesuai standar kolaborasi internasional.

    Melalui kerja sama strategis ini, Pascasarjana UIN Walisongo terus memperluas jejaring global dan berkomitmen dalam membangun ekosistem keilmuan Islam yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan.

  • Bahlil: Kampus Tidak Menjamin Karier Politik Seseorang – Halaman all

    Bahlil: Kampus Tidak Menjamin Karier Politik Seseorang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai latar belakang perguruan tinggi seseorang tidak menjamin keberhasilannya di dunia politik. 

    Bahlil menilai bahwa integritas dan kontribusi nyata terhadap bangsa jauh lebih penting ketimbang latar belakang kampus dan gelar akademik yang melekat pada seseorang.

    Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) III Kosgoro 1957 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Bahlil memberi contoh dua tokoh Golkar yang pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhannas, yakni Prof. Muladi dan Ace Hasan Syadzily.

    “Yang saya hormati Pak Gubernur Lemhannas, Pak Ace. Kita berikan applause Pak Ace. Dalam sejarah Pak Agung di Lemhannas itu kader Golkar yang menjadi Gubernur Lemhannas dua orang ya. Satu Prof Muladi, satu Pak Ace,” kata Bahlil di hadapan peserta acara.

    Bahlil membandingkan perjalanan karier akademik kedua tokoh tersebut untuk menekankan bahwa gelar tidak serta-merta menentukan posisi atau peran strategis seseorang di pemerintahan maupun politik nasional.

    “Kalau Pak Muladi Jaksa Agung dulu, profesor dulu, berproses panjang di Golkar baru jadi Gubernur Lemhannas. Kalau Pak Ace, enggak perlu profesor, langsung Gubernur,” ujar Bahlil.

    Ia pun menyoroti latar belakang pendidikan Ace yang merupakan lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, namun mampu menempati posisi strategis nasional.

    Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa kampus bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan.

    “Pak Ace cukup tamatan UIN Ciputat. Jadi Pak Ace, kampus tidak menjamin kualitas dan karir politik seseorang, maksudnya termasuk saya,” tandasnya.

    Beda Nasib Karier Pendidikan Tiga Tokoh Golkar: Muladi, Ace Hasan hingga Bahlil

    TIGA TOKOH GOLKAR – Kolase tiga tokoh Partai Golkar, Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Dr. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan Bahlil Lahadalia, (Kolase Tribunnews/net)

    Partai Golkar memiliki sejumlah tokoh publik yang dikenal luas bukan hanya karena perannya di politik, tetapi juga karena perjalanan pendidikannya yang beragam. Tiga di antaranya, Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Dr. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan Bahlil Lahadalia, menawarkan cermin perjalanan dari ruang kelas hingga ruang kekuasaan.

    Prof. Muladi: Akademisi Hukum Pidana yang Jadi Menteri

    Prof. Muladi adalah sosok intelektual yang lahir dari tradisi akademik yang kuat.

    Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (S-1 Hukum Pidana) (1968)
    International Institute of Human Rights di Strasbourg, Prancis (1979)
    Ilmu Hukum Program Pascasarjana FH Universitas Padjajaran, Bandung (S-3) (1984) dengan predikat Cumlaude
    KSA III Lemhanas (1993)

    Muladi menjabat Rektor Universitas Diponegoro (1994–1998) dan kemudian dipercaya menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia (1998) di masa transisi menuju reformasi. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (1999) dan Gubernur Lemhannas RI (2005-2011).

    Di dunia politik, Muladi pernah menjabat Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM (2009–2014) dan anggota MPR-RI pada tahun 1997.

    2. Ace Hasan Syadzily: Dari Dunia Santri ke DPR RI

    Ace Hasan Syadzily mengawali karier intelektual dari pendidikan berbasis keagamaan.

    S1: Jurusan Dakwah dan Komunikasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (kini UIN Jakarta), 2000.
    S2: Magister Sosiologi, Universitas Indonesia (UI), 2004
    S3: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, 2014.

    Ace aktif sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah sebelum terjun penuh ke dunia politik. Di DPR RI, ia telah menjabat sejak 2014 dan kini merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, yang membidangi isu sosial, agama, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan perempuan.

    Selain pernah menduduki jabatan penting tingkat DPD dan DPP Partai Golkar, kini Ace Hasan Syadzily merupakan Gubernur Lemhannas sejak 22 Oktober 2024. 

    3. Bahlil Lahadalia: Dari Jalanan Papua ke Kabinet, Gelar Doktor Dibatalkan UI

    Bahlil dikenal sebagai figur yang bangkit dari bawah. Lahir di Maluku dan tumbuh besar di Fakfak, Papua Barat, ia sempat menjadi kondektur dan sopir angkot sebelum menyelesaikan kuliahnya.

    S1: STIE Port Numbay Jayapura, Papua.
    S2: Tidak diketahui atau tidak dipublikasikan secara luas.
    S3: Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (dibatalkan UI, 2025).

    Pada Oktober 2024, Bahlil sempat diumumkan lulus dan mendapat gelar doktor dari UI. 

    Namun, pada Maret 2025, UI resmi membatalkan gelar doktor tersebut karena pelanggaran prosedur akademik, termasuk keabsahan sidang promosi dan proses administratif lainnya.

    Meski begitu, Bahlil pernah menjadi Ketua Umum HIPMI, lalu dipercaya Presiden Jokowi sebagai Kepala BKPM, Menteri Investasi, bahkan sempat menjabat Plt. Menteri ESDM.

    Selain itu, Bahlil kini merupakan Menteri ESDM definitif dan Ketua Umum partai Golkar.

     

     

     

     

     

  • Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi

    Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi

    Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    membantah dirinya adalah “presiden boneka” yang dikendalikan oleh Presiden ke-7
    Joko Widodo
    .
    Penegasan ini disampaikannya di tengah kemunculan isu
    matahari kembar
    antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan, beberapa waktu belakangan.
    “Saya dibilang, apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).
    Dalam sidang kabinet, Prabowo memang mengakui sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran.
    Hal itu lantaran ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sudah punya pengalaman selama 10 tahun memimpin Indonesia.
    Akan tetapi, Prabowo tidak hanya berkonsultasi dengan Jokowi saja.
    Ia mengaku juga meminta saran dan pendapat kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
    Menurut Prabowo, pertemuan dan komunikasinya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.
    “Saya menghadap beliau enggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” kata Prabowo.
    Eks Menteri Pertahanan ini lantas mengatakan jika bisa bertemu mantan presiden lainnya seperti Soekarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid, tentu Prabowo akan menemui mereka juga.
    “Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” imbuh dia.
    Di sisi lain, Prabowo juga memuji kinerja dan prestasi Jokowi ketika masih menjabat sebagai kepala negara.
    Pujian kepada Jokowi juga disampaikan Prabowo di rapat kabinet kemarin.
    Ia memuji Jokowi yang mampu menjaga inflasi di Indonesia selama ini.
    Prabowo mengaku menyampaikan hal tersebut bukan karena ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, yang sedang duduk di sebelahnya.
    “Ini prestasi. Dan saya harus katakan. Jujur ini. Bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi,” ujar Prabowo.
    Prabowo berpandangan, kesuksesan Jokowi dalam menjaga inflasi karena pengalamannya sebagai Wali Kota Solo.
    Lebih lanjut, Prabowo menyebut Jokowi bisa memahami bagaimana cara menghadapi inflasi tanpa perlu belajar di Harvard University.
    “Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi. Yang mungkin enggak ada di buku. Enggak diajarkan di Harvard atau di MIT (Massachusetts Institute of Technology),” jelasnya.
    Dihubungi terpisah, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, memandang bantahan Prabowo sudah tepat.
    Sebab, langkah Prabowo berkomunikasi dan memuji presiden terdahulu, termasuk Jokowi, dinilai sebagai ungkapan terima kasih.
    “Prabowo hanya ingin tegaskan ucapkan terima kasih ke presiden terdahulu. Itu bagus sebagai bentuk pengakuan bahwa presiden sebelumnya berjasa untuk bangsa. Tapi jangan artikan itu diatur-diatur atau lainnya,” ujar Adi, saat dihubungi kemarin malam.
    Dalam kesempatan berbeda, Jokowi pernah menegaskan kembali bahwa tidak ada “matahari kembar” dalam pemerintahan di Indonesia saat ini.
    Sebab, Indonesia saat ini hanya dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, menurut Jokowi, hanya ada satu “matahari” atau pemimpin negara saat ini.
    “Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar, matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 22 April 2025.
    Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo.
    “Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu,” ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).
    Menurutnya, momen adanya menteri bersilaturahmi Lebaran ke kediaman Jokowi hanya silaturahmi saja. “Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu,” sambung dia.
    Adapun isu matahari kembar hingga presiden boneka ini mencuat berselang usai sejumlah menteri
    Kabinet Merah Putih
    berkunjung di momen Lebaran ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
    Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyebut Jokowi dengan sebutan “bos”.
    Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga kerap mengundang Jokowi dan SBY dalam acara peresmian proyek pemerintah.
    Contohnya, saat peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari lalu, turut dihadiri SBY dan Jokowi.
    Selain itu, Prabowo pernah meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengundang Joko Widodo setiap kali dirinya meresmikan proyek-proyek warisan Jokowi.
    Hal ini dikatakan Prabowo saat meresmikan bank emas atau bullion bank di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025) lalu.
    “Harusnya, tolong Seskab, (kalau) ada program yang jasanya sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan,” tutur Prabowo dalam peresmian.
    Adapun salah satu proyek warisan Jokowi yang ia resmikan adalah bank emas.
    Diketahui, persiapan bank emas sudah dilakukan sejak empat tahun lalu, tepat di periode kedua Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.