Institusi: UIN

  • Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 Mei 2025

    Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP Nasional 30 Mei 2025

    Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak cocok jika masuk ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Jika Jokowi memang ingin berlabuh ke partai, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai lebih cocok masuk ke partai besar.
    “Saya kira Jokowi itu tidak cocok baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” ujar Adi saat dihubungi, Jumat (30/5/2025).
    Hal tersebut bukan tanpa sebab. Menurut Adi, Jokowi punya nama dan elektabilitas yang tinggi.
    Rekam jejak Jokowi juga sangat luas karena pernah memenangkan pertarungan mulai dari Pemilihan Daerah (Pilkada) Solo, Pilkada Jakarta, serta dua periode menang pemilihan presiden (pilpres).
    “Jikapun ingin berpartai, memang cocoknya Jokowi itu masuk partai besar atau menjadi bagian dari partai-partai politik besar,” ujar Adi.
    Adi berpandangan, Jokowi tidak cocok jika masuk ke partai yang tidak lolos ke Parlemen.
    “Ya minimal partai politik besar itu masuk dalam tiga besar hasil pileg. Level Pak Jokowi di situ sebenarnya,” ucap dia.
    Meski begitu, dari antara PSI dan PPP, menurut Adi, Jokowi memang lebih cocok jika masuk ke partai yang dipimpin anaknya, Kaesang Pangarep.
    Apalagi, lanjut Adi, sejak awal PSI sangat mendukung dan identik dengan Jokowi. Banyak basis konstituen dan elit-elit PSI juga mendukung Jokowi.
    “Kira-kira di antara PSI dan PPP mana lebih cocok? Ya tentu kalau mau jujur sebenarnya kalau harus memilih apakah PSI dan PPP, dalam banyak hal memang lebih cocok ke PSI,” ujar Adi.
    Selain itu, kata Adi, Jokowi adalah tokoh nasionalis sama seperti PSI. Hal ini berbeda dengan PPP yang adalah partai Islam.
    “PPP itu sama sekali tidak cocok gitu ya. Banyak elit-elit PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” ujar dia.
    Diketahui, saat ini Jokowi dilirik oleh dua partai politik sekaligus untuk menjadi ketua umum, yakni PSI dan PPP.
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus sebagai anggota partai politik seusai dipecat dari PDI Perjuangan yang membesarkannya sejak menjadi wali kota Solo.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan menyebutkan, usul itu muncul karena Jokowi dinilai layak untuk memimpin PPP dan dapat membawa partainya kembali memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2029 mendatang.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” ujar Irfan kepada Kompas.com.
    Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP karena punya pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan.
    Namun sebelum masuk dibicarakan menjadi kandidat ketum PPP, nama Jokowi sudah lebih dulu muncul dalam busra pencalonan ketua umum PSI.
    Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyebutkan, Jokowi merupakan salah satu sosok yang diusulkan sejumlah pengurus daerah untuk memimpin PSI.
    “DPW Yogya itu muncul Pak Jokowi, dukung Pak Jokowi. Di Jakarta, ketua fraksi kami, William, itu mendukung Pak Jokowi juga. Kemudian ada Jabar yang memunculkan dua nama, Mas Kaesang dan Ketua OKK Bro Agus Herlambang,” ujar Andy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/5/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        “Untuk Jokowi yang Punya Elektabilitas dan Popularitas Tinggi, Cocoknya ke Partai Besar"
                        Nasional

    3 “Untuk Jokowi yang Punya Elektabilitas dan Popularitas Tinggi, Cocoknya ke Partai Besar" Nasional

    “Untuk Jokowi yang Punya Elektabilitas dan Popularitas Tinggi, Cocoknya ke Partai Besar”
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, berpandangan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), kurang cocok jika harus memimpin Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ).
    Diketahui, Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan, mengungkapkan bahwa ada usulan dari internal PPP menjadikan Jokowi sebagai figur yang layak ditawarkan untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) PPP.
    “Cuma problemnya PPP ini kurang cocok dengan Jokowi. Pertama, PPP ini partai Islam. Sementara Pak Jokowi ini kan dinilai sebagai sosok yang sangat nasionalis,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Jumat (30/5/2025).
    Kedua, menurut Adi, Jokowi memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi, sedangkan PPP merupakan partai yang tidak lolos ke parlemen pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
    Oleh karena itu, Adi menyebutkan, figur Jokowi dengan kelebihannya lebih cocok jika bergabung dengan partai besar ketimbang PPP.
    “PPP ini enggak lolos ke parlemen. Untuk Jokowi yang punya nama besar, punya elektablitas dan popularitas yang tinggi, ya cocoknya Pak Jokowi itu adalah partai-partai besar, bukan partai yang enggak lolos ke parlemen,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, ada usulan dari internal PPP menjadikan Jokowi sebagai figur yang layak ditawarkan untuk memimpin PPP. Hal itu diungkapkan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
    “Ada juga wacana-wacana berkembang, kenapa enggak kita tawarkan saja kepada Pak Jokowi?” kata Irfan saat berbincang dengan
    Kompas.com
    pada Selasa, 27 Mei 2025.
    Irfan menyebut bahwa sejumlah nama figur untuk menjadi ketua umum PPP sudah muncul ke permukaan. Mereka di antaranya adalah Anies Baswedan, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Saifullah Yusuf, Marzukie Ali, dan Agus Suparmanto.
    Namun, Ketua Mahkamah Partai ini mengatakan, nama Jokowi paling sempurna untuk memimpin PPP. Dia menilai, Presiden ke-7 RI itu punya pengalaman politik yang panjang.
    Menurut Irfan, Jokowi adalah sosok dengan rekam jejak politik yang lengkap dan kepiawaian dalam membangun komunikasi politik di berbagai level, dari pengalaman sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI dua periode.
    “Kalau saya melihat, sosok Pak Jokowi ini sangat piawai dalam melakukan komunikasi politik. Dia sosok yang saya rasa mampu untuk menjadikan sebuah partai itu bisa berkembang. Pengalamannya dari wali kota dua periode, gubernur, lalu presiden dua periode. Pasti dia sudah khatam, paripurna melihat kondisi riil bagaimana peta politik dan bagaimana cara komunikasi politik yang ada,” kata Irfan.
    Irfan menyatakan, jika wacana ini benar-benar mendapat respons positif dari Jokowi, hal itu bisa menjadi momentum kebangkitan bagi PPP. Bahkan, partai berlambang Kabah itu diyakini bisa dapat kursi pimpian DPR jika dipimpin oleh Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebelum Bahas Jokowi, PPP Diminta Sepakati Dulu Isu Figur Eksternal Jadi Ketum
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Mei 2025

    Sebelum Bahas Jokowi, PPP Diminta Sepakati Dulu Isu Figur Eksternal Jadi Ketum Nasional 29 Mei 2025

    Sebelum Bahas Jokowi, PPP Diminta Sepakati Dulu Isu Figur Eksternal Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) harus bersepakat dulu sebelum memutuskan terkait pencalonan ketua umum dari tokoh eksternal. 
     
    “Ada yang berpendapat siapa pun boleh jadi ketum asalkan bisa bawa PPP lolos ke Parlemen, dan ada pihak-pihak lain di PPP yang mengatakan bahwa siapa yang mau jadi ketum PPP harus sesuai AD/ART di mana
    calon ketum PPP
    minimal 1 tahun jadi pengurus di PPP,” kata Adi Prayitno saat dihubungi wartawan, Kamis (29/5/2025).
    “Itulah yang sampai hari ini tidak
    clear
    apakah PPP boleh mencalonkan non-kader sebagai ketua umum,” sambungnya.
    Jika perdebatan di internal selesai, PPP baru bisa mendiskusikan nama-nama eksternal yang selama ini digadang-gadang menjadi ketum. Salah satunya adalah mantan Presiden
    Jokowi

    Adi mengatakan, langkah PPP yang melirik Jokowi sebagai calon ketum cukup masuk akal. Nama besar Jokowi diyakini dapat memenuhi kebutuhan partai untuk kembali lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.
    “Saya kira wajar kalau PPP juga merilik Jokowi untuk dinominasikan sebagai calon ketua umum PPP karena PPP itu berharap betul di 2029 lolos lagi ke Parlemen,” kata dia. 
    Adi mengatakan, PPP pasti tengah mencari figur yang bisa menjadi daya dorong elektoral partai, salah satunya melalui Jokowi yang bukan kader PPP.
    Namun, Adi mengingatkan keputusan tetap ada di tangan Presiden ke-7 tersebut. 
    “Kalau misalnya Jokowi masuk nominasi dan PPP mempersilakan Jokowi, mau atau tidak itu saja, karena kuncinya ada di Jokowi,” ucap dia.
    Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan menilai Joko Widodo (Jokowi) dapat mengantarkan partai berlambang Ka’bah itu kembali ke DPR pada 2029.
    Menurutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu merupakan sosok yang layak memimpin PPP untuk periode berikutnya.
    “Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP,” ujar Irfan saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (27/5/2025).
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” sambungnya.
    Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977.
    Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara.
    Angka tersebut tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.
    Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP.
    Pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan tentu menjadi sangat tepat untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.
    Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
    “Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
    Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
    “Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Saat ini popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melejit, melampaui semua gubernur di Indonesia.

    Bahkan popularitasnya sudah menyamai Presiden Prabowo Subianto.

    Dedi Muladi tidak saja dikenal di Jawa Barat, namun seluruh rakyat Indonesia.

    Tentu ini modal berharga buat Dedi Mulyadi untuk melangkah maju di Pilpres 2029.

    Kepiawaian Dedi Mulyadi memainkan medsos menjadi keunggulan tokoh politik lain.

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terkait kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.

    Terbukti nama Dedi Mulyadi di urutan paling atas.

    Survei yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari enam provinsi di Pulau Jawa, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten.

    Survei Indikator mencatat, dari enam gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7 persen.

    “Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei di kantornya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu faktor utama kesuksesan Dedi adalah kemampuannya turun langsung ke masyarakat serta aktif menggunakan media sosial.

    “Followers beliau di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram 3,5 juta, sehingga program-programnya mudah tersosialisasi ke masyarakat,” kata Burhanuddin.

    Tak hanya dikenal di Jawa Barat wilayahnya, Dedi Mulyadi juga dikenal luas masyarakat Indonesia.

    Baca juga: Ormas Baru Gerakan Rakyat, Pengamat: Kendaraan Politik Anies di Pilpres 2029

    Kebijakannya banyak yang populer seperti program mengirim siswa bermasalah ke barak militer,  larangan sekolah menggelar study tour, larangan sekolah menggelar wisuda, dan sebagainya.

    Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen dilakukan dalam 100 hari pemerintahannya.

    Dedi Mulyadi dilantik jadi gubernur Jawa Barat 20 Februari 2025 lalu.

    Sedangkan survei terhadap Presiden Prabowo Subianto tingkat kepuasan kinerjanya 100 hari pertama pada Januari 2025 lalu.

    Prabowo dilantik jadi Presiden RI 20 Oktober 2024.

     Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.

    Hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.

    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).

    “Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” imbuhnya.

    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 

    Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.

    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.

    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.

    Peluang Capres 2029 

    Dedi Mulyadi disapa warga ‘Pak Presiden’ saat mengunjungi warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025) lalu.

    Kepala Bidang Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution, pernah bergurau Dedi Mulyadi akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029.

    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap analisisnya terkait Pilpres 2029.

    Secara normatif, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold telah membuka peluang besar bagi Dedi untuk maju Pilpres 2029, tidak hanya dari Gerindra partainya saat ini.

    Sebab putusan MK membuat semua partai boleh mengusung calon presiden.

    Namun, status Dedi yang kini kader Gerindra menjadi perhitungan tersendiri.

    Partai berlogo kepala Garuda itu sudah mencanangkan koalisi permanen dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan kembali mencalonkan Prabowo Subianto di 2029.

    “Poin saya adalah ini aturan normatif pertama yang membuka peluang buat siapapun termasuk buat partai yang punya jagoan sendiri.” kata Burhan di program On Point with Adisty Youtube Kompas TV yang tayang Sabtu (10/5/2025).

    “Pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain, ya pasti tidak ikhlas. Ya tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh, dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen,” lanjutnya.

    Menurut Burhan, kendati sudah ada koalisi permanen, loyalitas partai anggotanya bisa saja berubah.

    Pilpres 2024 menjadi pelajaran, ketika PKB dan NasDem, bagian dari kabinet Presiden Jokowi, tidak mengusung Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto.

    Menurut Burhan, partai akan mulai bermanuver untuk Pilpres 2029 mulai tahun 2027.

    “Ingat Nasdem, PKB, kurang loyal apa sama Pak Jokowi, kurang banyak apa Pak Jokowi memberikan insentif dalam bentuk menteri ujungnya mereka punya capres sendiri,” ucapnya.

    “Artinya untuk seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya ini juga sekaligus uji loyalitas. Kalau misalnya ada partai yang coba merayu seorang KDM dia tergoda atau tidak nih,” lanjutnya.

    “Ya mungkin sekarang belum ada rayuan itu, tetapi kalao misalnya 2027?” imbuh Burhan.

    Burhan menjelaskan, ada atau tidaknya partai yang coba merayu Dedi untuk maju Pilpres 2029 lepas dari Gerindra tergantung hasil survei.

    Dedi boleh populer, namun elektabilitasnya masih menjadi pertanyaan.

    “Tergantung surveinya KDM, saya belum punya angka surveinya, memang banyak sekali yang membicarakan seorang KDM di WA-WA grup di kalangan ibu-ibu di kalangan bapak-bapak, tetapi surveinya belum ada yang dirilis ke publik yang credible ya yang berkaitan berapa banyak sih yang bersedia memilih seorang KDM,” jelasnya.

    Terakhir, yang menentukan Dedi Mulyadi akan maju Pilpres 2029 atau tidak adalah keberaniannya melawan Prabowo.

    “Saya kira, saya tidak tahu kalau sekarang jelas enggak berani, tapi ujian-ujian berikutnya kan nanti bukan sekarang, dan itu yang bisa menjawabnya seorang Dedi Mulyadi, berani atau tidak itu ya berkontestasi melawan bosnya sendiri,” ucapnya.

    “Sekarang sih jelas enggak berani ya, tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar, seorang KDM di situ tuh ujiannya,” lanjutnya.

    “Nah saya tidak tahu apakah dia kalau misalnya itu terjadi berani mengatakan tidak gitu ya,” tandasnya.

    Burhan menutup pembahasan peluang Dedi Mulyadi di Pilpres 2029 dengan mengungkapkan prediksinya.

    Menurutnya, nama Dedi Mulyadi sudah masuk lima besar capres dengan elektabilitas tertinggi.

    “Saya belum punya angkanya tapi feeling saya sudah masuk top five,” ujarnya.

    “Kan kalau kita lihat survei yang terakhir kami rilis kan Januari ya 2025 waktu 100 hari, yang pertama kan Pak Prabowo, yang kedua kan Mas Anies ya, kan yang ketiga saat itu adalah Ganjar Pranowo, yang keempat AHY, yang kelima Erick,” lanjutnya.

    “Kalau feeling saya dan feeling saya biasanya enggak pernah salah. KDM sudah mendobrak masuk lima besar jangan-jangan tiga besar,” tandas Burhan.

  • Prabowo Siap Akui Israel Jika Palestina Merdeka, MUI: Bukti Anti-penjajahan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Mei 2025

    Prabowo Siap Akui Israel Jika Palestina Merdeka, MUI: Bukti Anti-penjajahan Nasional 29 Mei 2025

    Prabowo Siap Akui Israel Jika Palestina Merdeka, MUI: Bukti Anti-penjajahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Bidang Hubungan Internasional Majelis Ulama Indonesia (
    MUI
    ), Sudarnoto, menilai sikap Presiden
    Prabowo Subianto
    konsisten terhadap dukungan kemerdekaan
    Palestina
    , tercermin dari pernyataan terbaru saat bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron.
    “Pernyataan Presiden Prabowo tentang kesediaan membuka
    hubungan diplomatik
    dengan
    Israel
    dengan syarat Palestina merdeka, itu bisa dimengerti. Pembukaan UUD memang mengisyaratkan kuat Indonesia anti-penjajahan (termasuk Israel yang nyata-nyata menjajah) dan membela negara mana pun termasuk Palestina yang terjajah,” kata Sudarnoto dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini mengatakan bahwa jika Israel tidak lagi menjajah dan seluruh pasukannya mundur dari Gaza, serta tanah yang direbut paksa dikembalikan ke Palestina, maka Indonesia tak lagi punya alasan untuk membenci Israel.
    “(Karena) tujuan akhir Indonesia membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina,” kata dia.
    Meski demikian, MUI memiliki catatan penting agar apa yang disampaikan Prabowo soal hubungan diplomatik dengan Israel diperhatikan.
    MUI berharap agar Israel tidak lolos dari jerat hukum atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan kepada bangsa Palestina.
    “Dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui Palestina.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
    “Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo.
    Prabowo menuturkan bahwa di berbagai tempat dan forum, dia kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian
    solusi dua negara
    atau
    two states solution
    .
    Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cantiknya Panorama Wisata Mandeh Sumbar, Keindahan Alam bak di Raja Ampat Papua

    Cantiknya Panorama Wisata Mandeh Sumbar, Keindahan Alam bak di Raja Ampat Papua

    Liputan6.com, Padang – Destinasi wisata alam yang asri membentang di seluruh daerah di Indonesia, yang dikelola baik oleh pemerintah maupun warga sekitar menjadi daya tarik daerah masing-masing.

    Salah satu destinasi wisata yang bikin pengunjung takjub adalah Pulau Mandeh, di Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang berbatasan dengan Kota Padang Sumatera Barat (Sumbar).

    Jika traveling ke Raja Ampat Papua terlalu jauh dan biayanya mahal, Wisata Mandeh menjadi solusinya. Baik dari keanekaragaman hayati di bawah laut hingga pantai pasirnya yang bersih, kawasan wisata ini sering disebut Raja Ampat ala Sumbar.

    Wisata Mandeh berada sekitar 56 kilometer dari Kota Padang Sumbar. Jika ingin plesiran ke Wisata Mandeh menggunakan sepeda motor, hanya memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1,5 jam, sedangkan mengendarai mobil bisa menempuh perjalanan hingga 2 jam lebih.

    Saat awak Liputan6.com ke Wisata Mandeh, hujan deras mengiringi sepanjang perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Untuk mencegah kehujanan di jalan, ada baiknya menyediakan jas hujan yang lengkap, serta pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Karena harus melintasi jalanan berliku, menikuk dan tanjakan yang cukup terjal dan licin saat hujan.

    Ada banyak spot berwisata air di Wisata Mandeh yang dikelola oleh warga sekitar, salah satunya Manjuto Beach Home Stay. Lokasi ini sangat cocok jadi tempat liburan keluarga atau bersama kerabat.

    Ada jembatan jalan setapak berbahan kayu yang dibangun di atas lautan, membentuk huruf Y, dengan pondokan di tiap titik jalan. Para pengunjung bisa duduk santai di tepian kayu sembari menikmati sunrise di pagi hari, atau sekedar merenung sembari mengagumi panorama alam yang begitu indah. 

    Para pengunjung dari usia anak-anak hingga orang dewasa bisa bermain di tepian pantai hingga basah-basahan, dengan arus ombak yang tidak begitu tinggi. Anak-anak juga dimanjakan dengan ayunan yang tersedia di tepi pantai. Tak sedikit para pengunjung yang berenang hingga ke tengah lautan, melihat ikan-ikan berwarna-warni yang berenang ke sana ke mari.

    Pengelola juga menyediakan jasa snorkeling, untuk pengunjung yang membutuhkan alat snorkeling. Bahkan pengunjung bisa menyeberang ke berbagai pulau di sekitar Wisata Mandeh, dengan ongkos speedboat sekitar Rp50.000 per orang pulang pergi.

    Di Manjuto Beach Home Stay Sumbar, para pengunjung bisa menyewa penginapan dengan harga Rp800.000 – Rp1 juta per malamnya. Untuk harga yang lebih terjangkau, pengunjung bisa menyewa pondokan seharga Rp35.000 per malam, yang bisa dihuni oleh beberapa orang.

     

    Akhirnya!! Siswa Berpretasi Ini Bisa Kuliah usai UIN Gus Dur Turunkan UKT

  • Buka Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal, Mbak Wali Ungkap Pentingnya untuk Pelaku Usaha

    Buka Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal, Mbak Wali Ungkap Pentingnya untuk Pelaku Usaha

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal, Rabu (28/05/2025) di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri. Sertifikasi halal ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk memastikan produknya halal dikonsumsi oleh konsumen. Begitu pun para konsumen juga merasa aman dan nyaman untuk membeli produk tersebut.

    “Tadi saya sudah melihat bagaimana proses para pelaku usaha ini diberikan wadah memperoleh sertifikasi halal. Mulai pengurusan NIB lalu pengurusan syarat-syarat untuk memperoleh sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini penting sekali untuk menjamin produk kita ini aman, nyaman, dan sesuai syariat,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan sebagai kota dengan ekosistem perdagangan yang bertumbuh baik, sering dikunjungi oleh wisatawan, dan dihuni oleh mayoritas warga muslim, tentu kawasan wisata halal, produk halal di Kota Kediri harus dihadirkan.

    Pemkot Kediri pun berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha untuk tetap bisa bertahan dan eksis dengan fasilitasi halal. Dukungan dalam bentuk sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal ini sudah digelar secara gratis sejak 2017. Menurut data dari Disperdagin pada tahun 2017 sampai 2024 Pemkot Kediri sudah memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada 197 pelaku usaha.

    Terdiri dari 30 halal self declare dan 167 halal reguler. Secara keseluruhan data dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan sampai 30 April 2025 terdapat 6.728 pelaku usaha Kota Kediri yang sudah bersertifikat halal. Terdiri dari 6.520 halal self declare dan 208 halal regular.

    “Alhamdulillah ini sudah menunjukkan kepedulian pelaku usaha Kota Kediri terhadap pentingnya sertifikasi halal. Saya harap selanjutnya pelaku usaha lain juga terinspirasi dan termotivasi untuk melengkapi dokumen-dokumen penunjang produk. Salah satunya sertifikasi halal,” ungkapnya.

    Wali kota termuda ini menambahkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 4 sudah diamanatkan bahwa paling lambat 17 Oktober 2026 semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kesempatan ini, dapat dimanfaatkan sebaik mungkin apalagi nanti sudah ada pendampingan untuk mempermudah pelaku usaha dalam proses pendaftaran sertifikat halal.

    Dengan semakin banyak pelaku usaha yang bersertifikat halal, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus mewujudkan Sapta Cita produktif, kreatif, dan inovatif. Terutama mendorong pengembangan UMKM hingga pasar halal global.

    “Saya berharap semoga fasilitasi sertifikasi halal ini bermanfaat dalam pengembangan usaha perdagangan dan perindustrian di Kota Kediri. Sehingga roda perekonomian Kota Kediri makin baik dan meningkat. Serta Kota Kediri MAPAN bisa terwujud,” imbuhnya.

    Dalam kegiatan ini diserahkan sertifikat halal kepada pelaku usaha secara simbolis. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Moh. Taufiq dan Nurun Nayiroh. Turut hadir, Ketua Dekranasda Kota Kediri Faiqoh Azizah Mohammad Qowimuddin, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Endang Kartika Sari, Kepala Disperdagin Wahyu Kusuma Wardani, Kepala Bagian Perekonomian Tetuko Erwin, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Santri Progresif dari Jombang, Elza Nikma Tawarkan Visi Baru untuk KOPRI PMII Jatim

    Santri Progresif dari Jombang, Elza Nikma Tawarkan Visi Baru untuk KOPRI PMII Jatim

    Jombang (beritajatim.com) – Berangkat dari pesantren dan ruang kaderisasi akar rumput, Elza Nikma Yunita kini melangkah menuju panggung wilayah. Ia resmi mencalonkan diri sebagai Ketua KOPRI PMII (Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri) Jawa Timur dengan membawa visi feminisme Islam dan keberdayaan digital.

    Ia datang ke kantor Badan Pekerja Konkoorcab PKC PMII Jatim di Surabaya, Selasa (27/5/2025), didampingi Ketua Umum PC PMII Jombang dan Ketua KOPRI PC PMII Jombang.

    Mengenakan jas biru khas PMII dan kerudung hitam, perempuan kelahiran Jombang, 15 Juni 2001 ini mencatatkan langkah penting dalam sejarah kaderisasi perempuan di tubuh PMII. Ia menjadi salah satu dari sedikit kader perempuan yang memulai dari akar basis: rayon, komisariat, hingga cabang, dan kini menuju wilayah.

    Perjalanan intelektual dan spiritual Elza dimulai dari Tebuireng hingga Kediri. Ia merupakan alumnus Universitas Hasyim Asy’ari (Unhasy) Tebuireng, dan saat ini sedang menempuh studi magister di UIN Syekh Wasil Kediri dengan fokus pada Ekonomi Syariah.

    “Pendidikan adalah ruang pertama perjuangan perempuan. Saya ingin membuktikan bahwa menjadi santri tidak membatasi kita untuk berpikir progresif dan melangkah jauh,” kata Elza, Rabu (28/5/2025).

    Elza juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat PMII Hasyim Asy’ari Unhasy Tebuireng (2022–2023) dan Sekretaris KOPRI PC PMII Jombang (2024–2025). Ia merupakan santri dari Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2 Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

    Kini, ia membawa visi besar untuk KOPRI Jawa Timur: “KOPRI PKC PMII Jawa Timur sebagai ruang aman, inklusif, dan progresif bagi perempuan muda untuk tumbuh, memimpin, dan memberi dampak nyata dalam perubahan sosial di era digital.”

    Visi tersebut ditopang oleh lima misi strategis: penguatan kepemimpinan progresif, keadilan gender, kaderisasi adaptif, solidaritas strategis, dan optimalisasi teknologi digital.

    Elza menegaskan bahwa arah perjuangan KOPRI harus berlandaskan Islam progresif, feminisme kritis, dan literasi digital taktis. “Islam tidak pernah membungkam perempuan. Islam datang membebaskan,” tegasnya, mengutip pemikiran KH. Husein Muhammad.

    Pemikiran Elza juga banyak dipengaruhi oleh tokoh feminis seperti Nancy Fraser, Musdah Mulia, dan Silvia Federici. Ia membangun narasi perlawanan terhadap kapitalisme patriarkal dan sistem sosial-politik yang bias gender.

    Salah satu gagasan penting yang ia usung adalah penguasaan ruang digital sebagai arena perjuangan perempuan masa kini.

    “Teknologi harus kita rebut kembali, bukan sebagai sarana eksistensi personal, tapi sebagai alat perjuangan kolektif,” jelasnya sambil mengutip pemikiran Zeynep Tufekci.

    Bagi Elza, perjuangan perempuan kini hadir juga di layar gawai, di antara tagar dan data, tempat narasi dan identitas perempuan dipertaruhkan.

    Pendaftaran Elza bukan sekadar proses administratif. Ia adalah pernyataan sikap bahwa KOPRI bukan hanya organisasi, melainkan ruang politik etis perempuan muda — tempat mereka bisa bertumbuh, memimpin, dan menebar dampak.

    “Perempuan tidak hanya butuh tempat untuk tumbuh, tapi juga ruang untuk memimpin. KOPRI harus jadi tempat itu,” ucapnya penuh kepercayaan diri. [suf]

  • Menerka Arah Revisi Sejarah Indonesia Versi Pemerintahan Prabowo

    Menerka Arah Revisi Sejarah Indonesia Versi Pemerintahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Publik membutuhkan penjelasan dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, tentang proses perubahan dalam narasi sejarah ‘resmi’ yang tengah disusun oleh pemerintah. Narasi ‘resmi’ sejarah sudah sepatutnya tidak mengulang versi Orde Baru, yang cenderung hanya untuk melegitimasi kepentingan penguasa. Sejarah harus mewakili semua elemen anak bangsa, baik dan buruknya.

    Adapun, perdebatan tentang penulisan sejarah resmi itu semakin sering muncul ke publik. Pada Senin kemarin, misalnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendapat rentetan pertanyaan dari anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana. Dia mengkritisi diksi ‘Indonesiasentris’ yang dipakai Fadli Zon dalam penulisan sejarah kali ini. Selain itu, Bonnie juga menyoroti tentang kebaruan kajian dalam buku yang digadang-gadang akan menjadi babon atau rujukan utama dalam memahami sejarah Indonesia.

    “Apa yang baru dari buku ini, dari buku ini. Apabila, buku ini hanya kompilasi sumber sekunder, maka saya pikir ya mubazir. Bagaimanapun proyek ini adalah menggunakan uang rakyat,” ujar Bonnie.

    Sekadar catatan, proyek sejarah ‘resmi’ era Presiden Prabowo Subianto menelan anggaran senilai Rp9 miliar. Proyek ini melibatkan sejumlah guru besar dan tim ahli dari kalangan sejarah maupun disiplin ilmu lainnya. Sejumlah akademisi maupun sejarawan yang terlibat antara lain, Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia (UI), Singgih Tri Sulistoyono dari Universitas Diponegoro, hingga Jajat Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah.

    Kalau merujuk kepada penjelasan pemerintah di DPR, revisi sejarah atau penulisan ulang sejarah resmi versi pemerintahan Prabowo membuat sejumlah substansi. Pertama, menghapus bias kolinial dan menegaskan perspektif Indonesiasentris. Kedua, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi. Ketiga, membentuk identitas nasional yang kuat. Keempat, menegaskan otonomi sejarah. Kelima, relevansi untuk generasi muda. Keenam, reinventing Indonesian Identity.

    Terkait hal itu, Bonnie mengemukakan bahwa poin pertama tentang Indonesiasentris, sejatinya bukan suatu yang baru. “Itu bahkan sejak Seminar Sejarah pertama tahun 1957, memang sudah Indonesiasentris. Itu kan sudah pernah,” jelasnya.

    Sementara itu, di kalangan publik, belakangan ini muncul kekhawatiran mengenai berbagai macam substansi di dalam proses penyusunan narasi sejarah resmi tersebut. Para aktivis perempuan, misalnya, mengkritisi ‘hilangnya’ sejumlah poin tentang perempuan di dalam sejarah. Sementara itu, Marzuki Darusman beserta sejumlah sejarawan maupun aktivis lainnya, khawatir ada proses naturalisasi sejarah dan pembelokan sejarah untuk melegitimasi kekuasaan tertentu.

    Adapun, Marzuki Cs menuding bahwa proses revisi sejarah yang sedang berlangsung bertujuan untuk merekayasa masa lalu bangsa Indonesia dengan tafsir tunggal. Pemerintah, kata dia, juga ingin menegakkan suatu rekonstruksi sejarah tertentu, sehingga melahirkan ilusi bahwa pemerintah seolah mendapat mandat bangsa untuk menegakkan sejarah yang dirancangnya.

    “Tindakan itu merupakan cara halus pemerintah untuk mengontrol pemikiran rakyat dan memonopoli kebenaran atas sejarah bangsa,” beber Marzuki.

    Apa Jawaban Fadli Zon?

    Fadli Zon telah memberikan jawaban terkait berbagai macam kritikan publik terkait rencana penulisan sejarah versi pemerintahan Prabowo Subianto. Soal perempuan misalnya, Fadli menegaskan tidak ada penghapusan peristiwa Kongres Perempuan Indonesia 1928 dalam rencana penulisan sejarah Indonesia.

    Menurutnya, informasi soal penghapusan tersebut di media sosial adalah berita palsu atau hoaks yang dapat menyesatkan publik. “Misalnya tadi yang disampaikan ada upaya untuk menghilangkan kongres perempuan. Padahal justru kita ingin memperkuat adanya keterlibatan perempuan di dalam sejarah itu,” tegasnya saat rapat dengan Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Lebih lanjut, Fadli Zon menekankan yang pihaknya ingin susun saat ini adalah sejarah versi Indonesia alias melalui perspektif Indonesia.

    Mantan Wakil Ketua DPR ini berpandangan sejarah bukan hanya sekadar caratan masa lalu, tetapi sejarah telah menjadi jembatan yang menghubungkan identitas nasional, kebijakan politik, dan perjuangan kolektif.

    “Lalu masih ada narasi sejarah yang kita pelajari belum sepenuhnya membebaskan diri dari perspektif kolonial, kurang menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, sehingga sering dipandang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terutama generasi muda,” ujar Fadli Zon.

    Politikus Gerindra ini menyoroti saat ini banyak generasi muda yang mungkin belum memahami sejarah Indonesia. Bahkan ada beberapa dari mereka yang tidak tahu bahwa Presiden ke-1 RI Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta adalah dua orang yang berbeda.

    “Itu sebagai contoh saja bagaimana di era globalisasi yang informasi ini sangat masif, kalau kita tidak menuliskan sejarah ini, mungkin akan kesulitan,” tuturnya.

    Meski demikian, dia turut menyebut bahwa sejarah yang pihaknya kini susun dengan memiliki 11 jilid hanyalah bersifat garis besarnya saja.  “Tentu saja sejarah yang ditulis ini adalah sejarah yang sifatnya highlight, garis besar. Tidak menulis secara terlalu detail. Karena kalau terlalu detail mugkin kita memerlukam lebih dari 100 jilid, tidak selesai,” tutupnya.

  • 18 Perguruan Tinggi yang Dapat Tarif Diskon 10 Persen dari KAI, Berlaku Mulai 25 Mei 2025

    18 Perguruan Tinggi yang Dapat Tarif Diskon 10 Persen dari KAI, Berlaku Mulai 25 Mei 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kabar menyenangkan datang dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang menyediakan diskon tiket 10% untuk untuk mahasiswa dan alumni kampus.

    Tiket kereta api KAI, berlaku untuk perjalanan jarak menengah hingga jarak jauh, dengan beragam kelas yakni ekonomi, bisnis hingga eksklusif.

    Program ini akan resmi berlaku mulai pada Minggu 25 Mei 2025 hingga 20 Mei 2028, dengan masa berlaku berbeda-bed tergantung kampusnya.

    Meski program ini diperuntukkan ke civitas akademik dan alumni kampus, namun tidak semua kampus mendapatkan kebijakan tersebut.

    Berikut daftar 18 perguruan tinggi yang dapat tarif diskon 10%;

    Universitas Sebelas Maret (UNS)

    Universitas Indonesia (UI)

    Universitas Gadjah Mada (UGM)

    Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

    Institut Pertanian Bogor (IPB)

    Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

    Universitas Airlangga (UNAIR)

    Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)

    Universitas Negeri Semarang (UNNES)

    Universitas Semarang (USM)

    Universitas Brawijaya (UB)

    President University

    Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU)

    Universitas Darusalam Gontor (UNIDA GONTOR)

    Universitas Kristen Maranatha

    Universitas PGRI Madiun (UNIPMA)

    Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC)

    Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ)

    Menariknya, bukan hanya mahasiswa-mahasiswi di kampus, promo ini juga berlaku untuk dosen, hingga tenaga pendidik kampus yang terdaftar.

    Penting untuk diketahui, bahwa diskon ini tidak berlaku untuk kereta lokal, tarif promo atau layanan wisata.

    Sementara, cara untuk mendapatkan potongan, terlebih dahulu harus mendaftar ke Costumer Service statiun dan menunjukkan bukti identitas asli.

    Setelah berhasil ditahap registrasi, penumpang bisa langsung membeli tiket melalui aplikasi KAI access, tarif diskon akan otomatis muncul.

    Satu tiket hanya untuk satu perjalanan, sehingga setiap penumpang wajib membawa identitas saat boarding.

    (Besse Arma/Fajar)