Xcloud.id

Institusi: UIN

  • Anggota DPRD Langkat Matthew Diemas Bastanta: Tolak Pemindahan Sepihak 4 Pulau Aceh ke Sumut

    Anggota DPRD Langkat Matthew Diemas Bastanta: Tolak Pemindahan Sepihak 4 Pulau Aceh ke Sumut

    Liputan6.com, Medan – Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Matthew Diemas Bastanta, menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan pemindahan kepemilikan 4 pulau Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Menurutnya, kebijakan ini dinilai tidak hanya sembrono, tapi juga berpotensi memicu konflik sosial, merusak harmoni antardaerah, dan menimbulkan ketegangan horizontal antar-masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan.

    “Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang luar biasa,” ujar Matthew dengan nada tajam, Sabtu (14/6/2025).

    Disebutkan Matthew, saat rakyat sedang jungkir balik menghadapi ekonomi sulit, angka kriminal tinggi, pinjol mencekik, dan rakyat kecil seperti ojek online jadi sapi perah aplikator, pemerintah malah sibuk membuat keributan baru dengan memindahkan pulau.

    “Apa Mendagri tidak sadar langkah ini berpotensi merobek tenun kebangsaan yang sudah dirajut sejak 1945?” sebutnya.

    Matthew menilai pemindahan sepihak 4 pulau Aceh ke Sumut mengabaikan semangat konstitusi dan semestinya dibatalkan.

    Kebijakan tersebut tidak dilandasi kebutuhan mendesak rakyat Sumut maupun Aceh, serta mengalihkan fokus dari persoalan-persoalan nyata yang lebih genting, bahkan penambahan wilayah baru seperti Pulau Aceh ke Sumut hanya akan memperberat beban administrasi dan pembangunan daerah bagi Sumut.

    “Kepada Gubernur Sumut, urus saja dulu Sumut yang ada sekarang ini. Enggak usah mengambil Pulau Aceh itu kalau hanya akan menjadi beban tambahan bagi pekerjaan di Sumut. Jangan menumpuk pekerjaan baru kalau yang lama saja belum selesai,” tegasnya.

     

    Akhirnya!! Siswa Berpretasi Ini Bisa Kuliah usai UIN Gus Dur Turunkan UKT

  • Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Bisnis.com, JEDDAH — Gagasan untuk membangun kampung haji Indonesia di Arab Saudi bukanlah barang baru. Ide ini sudah muncul setidaknya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah Menteri Agama Maftuh Basyuni. Presiden Prabowo Subianto mengembalikan gagasan tersebut ke permukaan dan menjanjikan akan mengantongi lampu hijau dari pihak Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat.

    Itulah mengapa rombongan Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi pada musim haji tahun ini, diamanatkan misi untuk membangun dialog menuju realisasi gagasan tersebut.

    Dilihat dari urgensinya, Indonesia sebagai pengirim jemaah haji dan umrah terbanyak setiap tahunnya memang perlu memiliki poros-poros ekonomi untuk mengembalikan sebagian keuntungan dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke dalam negeri. Kampung haji Indonesia di Makkah juga digadang-gadang bisa menurunkan biaya haji yang ditanggung jemaah secara lebih signifikan. Namun, gagasan ini tentu bukan tanpa aral melintang.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus anggota Amirulhajj tahun ini, Muhadjir Effendi, mengatakan Prabowo diperkirakan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli 2025 dengan misi utama pembicaraan mengenai kampung haji. Selama ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, Muhadjir juga mengaku telah bertemu dengan investor yang berminat membangun kampung haji.

    “Kalau investor sudah banyak, mungkin lebih dari tiga, bahkan lebih. Cuma kami harus hati-hati karena skema yang kami tawarkan itu G2G [government-to-government], tidak antara negara dengan pebisnis. Karena kami harapkan ini akan perkuat kerja sama, bukan hanya haji tapi bidang-bidang lebih luas kalau kita memiliki kampung haji ini,” ujar Muhadjir ditemui sebelum kepulangannya ke Tanah Air di Bandara Jeddah, baru-baru ini.

    Dia juga mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan skenario pendanaan kampung haji, baik melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Menurutnya, bukan hal yang terlarang untuk memanfaatkan momentum haji sebagai penggerak ekonomi, terutama di antara negara-negara berpenduduk muslim, untuk membangun ekosistem ekonomi Islam secara global.

    “Saya kira akan menjadi game changer, pembeda sistem ekonomi global kalau haji ini bisa kita kapitalisasi jadi pusat transaksi internasional tahunan, konversi bisnis tahunan dari negara-negara Islam,” katanya.

    Sejumlah tantangan

    Sementara itu, posisi sebagai pengirim jemaah haji terbesar, ditengarai hanya menjadikan Indonesia kuat secara moral, tetapi lemah dari sisi legal formal. Lautan jemaah haji yang berangkat dari Tanah Air setiap tahun memang memberi Indonesia posisi daya tawar yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal itu belum tentu cukup sebagai penguat dari sisi hukum, jika tanpa kerangka diplomasi yang kokoh.

    Nur Hidayah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta sekaligus Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, mengatakan Arab Saudi tidak mengenal sistem kepemilikan properti untuk pihak asing di Makkah dan Madinah. Bahkan, investasi Gulf Cooperation Council (GCC) pun dikontrol ketat oleh dekrit kerajaan.

    “Maka, jika kampung haji dimaksudkan sebagai kompleks kepemilikan, perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer (BOT),” kata Nur Hidayah, dihubungi dari Jeddah.

    Catatan lainnya, butuh lobi tingkat tinggi dan dalam hal ini, relasi raja dengan presiden lebih penting dibandingkan dengan data ekonomi. Arab Saudi, sebagaimana diketahui, adalah negara monarki absolut. Artinya, keputusan semacam ini sangat bergantung pada kedekatan dan hubungan saling menghormati antara Presiden Prabowo dan Raja atau Putra Mahkota MBS.

    “Jika Presiden Prabowo mampu menunjukkan bahwa kampung haji Indonesia akan mendukung Vision 2030 Arab Saudi, terutama sektor pariwisata religius dan logistik haji-umrah, maka peluangnya meningkat,” katanya.

    Jemaah haji Indonesia berjalan meninggalkan tenda Mina di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025)./Dok. Media Center Haji

    Menurut Nur Hidayah, keberhasilan rencana ini tak hanya bersandar pada modal atau jumlah jemaah, tetapi lebih berat pada seni diplomasi presiden. Harus ada sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diaspora, dan pelaku usaha syariah nasional.

    Lebih jauh, dia juga menekankan aspek kehati-hatian dalam investasi yang bersumber dari dana haji. Jika prinsip kehati-hatian tidak dijaga, dikhawatirkan proyek kampung haji dapat menjadi beban moral dan reputasi bagi BPKH. “Apalagi jika dianggap sebagai proyek politis, bukan investasi syariah yang prudent,” imbuhnya.

    Pengamat Haji dan Umrah Dadi Darmadi menambahkan proyek ini sebaiknya diposisikan sebagai kerja sama investasi dengan pihak Saudi, pemerintah, atau swasta. Dengan demikian, tidak terkesan menyenggol kepentingan, otoritas, atau kedaulatan Arab Saudi.

    “Pastinya cukup banyak tantangan. Penyedia jasa akomodasi informal yang selama ini banyak bermain di industri haji dan umrah di Makkah, perlu diajak dialog dan kerja sama, jangan sampai menghambat rencana,” katanya.

    Jika upaya diplomasi berjalan sesuai rencana, Dadi menyebut proyek ini cukup realistis diwujudkan dalam jangka menengah antara 5 hingga 10 tahun ke depan.

    Dengan sejumlah catatan tersebut, Indonesia tidak bisa bersikap mentang-mentang sebagai penyumbang jemaah haji terbanyak ke Tanah Suci. Jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan jemaah haji, perlu perhitungan matang dari berbagai sisi: politik, ekonomi, hingga diplomasi.

  • Anggota DPR: Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa

    Anggota DPR: Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa

    Bantul (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sukamta menyebut bahwa Pancasila, yang menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia, merupakan warisan para pendiri bangsa yang menjadi dasar pemersatu Tanah Air pascakemerdekaan.

    “Pancasila ini warisan the ‘founding fathers’ dan ‘mothers’ bangsa kita. Dulu, ini merupakan ‘game changer’ yang mengubah permainan saat Indonesia baru merdeka, di tengah percaturan ideologi dunia dan upaya penjajah menjajah kembali Indonesia,” kata Sukamta pada Seminar dan Kongres Pemuda Indonesia untuk Jogja Istimewa di Yogyakarta, Kamis.

    Menurut dia, saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan eksistensial, terutama di kalangan generasi muda yang hidup dalam budaya digital, yang mana batas geografis sudah tidak lagi relevan dalam interaksi antarbangsa.

    “Nilai-nilai dari luar seperti liberalisme sangat kuat masuk dan berinteraksi. Kalau anak-anak muda kita tidak mendapatkan bekal internalisasi nilai-nilai Pancasila secara kuat, mereka bisa kalah dan bahkan kehilangan arah,” katanya.

    Oleh karena itu, lanjut dia, sosialisasi dan internalisasi Pancasila harus menjadi bagian penting dari pembangunan nasional melalui pendidikan. Pendidikan baik formal maupun informal, harus mengajarkan nilai-nilai kebangsaan secara kontekstual dan relevan dengan dunia anak muda.

    “Jangan memakai kacamata orang tua saja. Kita butuh pendekatan kebudayaan yang tepat agar nilai-nilai dalam Pancasila benar-benar terinternalisasi dalam perilaku kita sebagai manusia,” katanya.

    Dia juga menegaskan, tantangan bagi penyelenggara negara adalah menjadi teladan bagi generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

    Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIN Yogyakarta Umar Ma’ruf mengatakan, seminar ini menjadi ruang refleksi bersama atas lahirnya Pancasila dan semangat sumpah pemuda.

    “Kita mengangkat Kongres Pemuda Indonesia untuk Jogjakarta Istimewa sebagai momen refleksi bahwa Juni adalah bulan lahirnya Pancasila. Kita ingin semangat sumpah pemuda dihidupkan kembali, terutama oleh pemuda-pemuda di DIY,” katanya.

    Menurut dia, keistimewaan Yogyakarta bukan sekadar slogan, tetapi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemuda.

    “Kita sebagai pemuda harus bisa berbicara tentang keistimewaan Yogyakarta, bahwa keistimewaan itu berarti turut bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan di Yogyakarta,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aceh-Sumut: Ketika Empat Pulau Memantik Bara Sengketa

    Aceh-Sumut: Ketika Empat Pulau Memantik Bara Sengketa

    Aceh-Sumut: Ketika Empat Pulau Memantik Bara Sengketa
    Dosen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar
    SENGKETA
    wilayah maritim antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara bukanlah sekadar persoalan administrasi biasa.
    Polemik ini mengungkapkan kompleksitas yang melekat dalam pengelolaan batas wilayah di Indonesia, serta bagaimana sejarah, budaya, dan politik saling bertautan dalam setiap inci Tanah Air.
    Konflik atas Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang menjadi contoh nyata ketegangan yang lebih dalam dari sekedar garis batas di atas peta.
    Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang mengalihkan empat pulau ini ke wilayah administratif Sumatera Utara menuai kontroversi tajam, terutama di kalangan masyarakat Aceh yang melihatnya sebagai bentuk pengabaian atas klaim historis dan identitas budaya mereka.
    Di balik putusan administratif tersebut, terbentang narasi panjang yang mencerminkan dilema antara kepastian administratif dengan keadilan historis dan emosional.
    Bagi Aceh, empat pulau ini bukan sekadar wilayah geografis, tetapi simbol harga diri, identitas, dan warisan leluhur yang tidak bisa diukur semata dengan garis batas spasial atau analisis teknokratis semata.
    Kontroversi ini menghadirkan pertanyaan mendalam: sejauh mana keputusan administratif pemerintah pusat dapat menghargai aspek historis dan emosional yang begitu kuat melekat dalam sengketa kewilayahan?
    Sengketa ini berakar dari klaim historis Aceh yang mendasarkan kepemilikannya pada dokumen agraria tahun 1965 serta Peta Topografi TNI Angkatan Darat tahun 1978, yang jelas menunjukkan pulau-pulau tersebut sebagai wilayah Aceh.
    Dokumen-dokumen ini telah menjadi dasar bagi Aceh untuk membangun berbagai infrastruktur penting di pulau-pulau tersebut, seperti dermaga, musala, dan tugu batas.
    Infrastruktur ini bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi juga simbol nyata penguasaan dan pengelolaan efektif Aceh atas wilayah tersebut selama bertahun-tahun.
    Langkah-langkah pembangunan ini mencerminkan komitmen kuat Aceh dalam mempertahankan integritas teritorialnya serta menunjukkan kehadiran administratif yang aktif dan konsisten di wilayah sengketa.
    Namun, meski berbagai upaya nyata dan bukti historis tersebut telah dikemukakan secara jelas, keputusan administratif pemerintah pusat tidak memberikan bobot yang memadai terhadap argumentasi Aceh.
    Sebaliknya, keputusan tersebut cenderung lebih memprioritaskan pendekatan geografis yang secara spasial menempatkan pulau-pulau ini lebih dekat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
     
    Analisis geografis ini, meskipun valid dari sudut pandang administratif semata, tampaknya tidak sepenuhnya mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya yang melekat erat dalam klaim kewilayahan Aceh.
    Keputusan pemerintah pusat yang lebih mengutamakan pendekatan geografis ini bukan hanya sekadar menimbulkan kontroversi administratif, tetapi juga berdampak serius terhadap dimensi sosial-budaya dan emosional masyarakat Aceh.
    Pengabaian aspek historis ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan mendalam yang berpotensi menciptakan konflik berkepanjangan dan rasa ketidakadilan historis.
    Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah pusat untuk tidak sekadar berpijak pada analisis teknokratis semata tetapi juga mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh implikasi jangka panjang dari keputusan yang diambil, khususnya dalam hal menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas regional.
    Di balik sengketa administratif ini, muncul spekulasi kuat tentang adanya potensi sumber daya alam strategis, terutama minyak dan gas bumi (migas), yang diduga melimpah di sekitar wilayah empat pulau tersebut.
    Isu ini bukan hanya menambah kompleksitas narasi sengketa, tetapi juga menjadikan keputusan administratif ini memiliki dimensi ekonomi-politik yang penting.
    Jika spekulasi mengenai keberadaan migas benar, maka keputusan pemerintah pusat dapat diinterpretasikan tidak semata tentang urusan administratif, tetapi juga tentang perebutan kontrol atas aset strategis yang memiliki nilai ekonomi signifikan.
    Meskipun pihak Kementerian Dalam Negeri secara resmi menyatakan bahwa keputusan mereka murni berdasarkan pertimbangan geografis dan administratif, tetap saja publik Aceh menyimpan kecurigaan mendalam.
    Hal ini diperparah adanya informasi bahwa rencana investasi besar, yang diduga terkait dengan eksplorasi migas, mungkin telah menjadi salah satu pertimbangan tersembunyi dalam sengketa ini.
    Situasi ini semakin menimbulkan ketidakpercayaan publik Aceh terhadap netralitas dan objektivitas proses pengambilan keputusan pemerintah pusat.
    Transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik merupakan aspek penting yang perlu dijaga, terutama dalam keputusan-keputusan yang berdampak luas seperti ini.
    Klaim pemerintah pusat mengenai ketidakpahaman mereka terhadap potensi ekonomi wilayah tersebut terlihat problematis.
    Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah proses pengambilan keputusan benar-benar transparan dan jujur.
    Publik Aceh menuntut agar proses pengambilan keputusan tidak hanya jelas secara administratif, tetapi juga secara moral dan etis mempertimbangkan seluruh implikasi jangka panjangnya.
    Keputusan administratif ini tidak hanya berdampak pada hubungan antar-provinsi, tetapi juga memengaruhi tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.
    Konflik ini menunjukkan pentingnya mekanisme yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa batas wilayah yang tidak hanya mengandalkan intervensi pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan proses dialogis yang lebih inklusif dan partisipatif.
    Mekanisme dialog yang efektif antara Aceh dan Sumatera Utara menjadi sangat krusial agar konflik semacam ini tidak terus berulang.
    Di sisi lain, kasus ini menjadi preseden penting bagi sengketa wilayah lainnya di Indonesia. Penyelesaian yang tidak sensitif terhadap sejarah dan klaim emosional masyarakat lokal berpotensi memicu konflik yang lebih besar di masa depan.
    Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan ulang pendekatan yang digunakan, lebih mengakomodasi klaim historis, dan mengedepankan dialog antar-daerah yang lebih intensif.
    Pada akhirnya, drama empat pulau ini menegaskan bahwa sengketa wilayah bukan sekadar persoalan administratif yang bisa diselesaikan dengan garis batas di atas peta.
    Pemerintah pusat harus lebih jeli melihat aspek-aspek historis, emosional, dan ekonomi yang tersembunyi di balik sengketa administratif.
    Hanya dengan pendekatan yang lebih empatik dan inklusif, keadilan yang sejati bisa tercapai, dan integritas serta keutuhan wilayah Indonesia tetap terjaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ribuan Camaba Ikuti Tes UM PTKIN di UIN Tulungagung

    Ribuan Camaba Ikuti Tes UM PTKIN di UIN Tulungagung

    Tulungagung (beritajatim.com) – Ribuan calon mahasiswa baru mengikuti pelaksanaan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM PTKIN) di kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pelaksanaan ujian ini berlangsung selama 5 hari. Peserta ujian dibagi dalam 3 sesi pelaksanaan setiap harinya. Mereka menjawab soal ujian menggunakan komputer yang telah disediakan panitia.

    Kasubtim Humas UIN Tulungagung, M Ulil Abshor mengatakan total pendaftar UM PTKIN di kampus tersebut sebanyak 3.452 peserta. Dari jumlah tersebut terdapat 2.247 peserta yang mengikuti pelaksanaan ujian di UIN Tulungagung. Sedangkan sisanya mengikuti ujian di kampus PTKIN lain.

    “Dalam proses ujian masuk ini peserta dapat memilih lokasi pelaksanaan ujian di kmapus PTKIN yang terdekat dengan domisilinya,” ujarnya, Selasa (10/06/2025)

    Terdapat 7 ruang yang digunakan untuk pelaksanaan ujian masuk ini. Panitia menyiapkan 183 unit komputer selama proses ujian berlangsung. Peserta dibagi menjadi 3 sesi setiap hari. Peserta diberi waktu selama 140 menit untuk menjawab 110 sosal yang sudah disiapkan.

    Materi soal meliputi penalaran akademik, penalaran matematika, literasi membaca dan literasi ajaran Islam. “Hasil ujian ini akan diumumkan pada 30 Juni mendatang,” tuturnya.

    Dari jalur UM PTKIN ini, akan diambil 2.600 mahasiswa baru. Pada jalur SPAN PTKIN lalu, sudah terdapat 2.000 mahasiswa baru yang mendaftar ulang. Tahun ini UIN Tulungagung membuka kuota 5.000 mahasiswa baru. Sisa kuota mahasiswa baru akan diisi dari jalur mandiri.

    “Untuk prodi favorit tahun ini adalah Manajemen Bisnis Syariah, Pendidikan Agama Islam dan Psikologi Islam, jumlag pendaftarnya terbanyak,” pungkasnya. [nm/ted]

  • 10 Amalan yang Pahalanya Setara Ibadah Haji Berdasarkan Hadis

    10 Amalan yang Pahalanya Setara Ibadah Haji Berdasarkan Hadis

    Jakarta, Beritasatu.com – Ibadah haji merupakan ibadah wajib dan salah satu rukun Islam yang kelima. Namun, tidak semua umat Islam memiliki kemampuan untuk menunaikannya secara langsung.

    Kemampuan ini bukan hanya soal finansial, tetapi juga terkait dengan takdir, kesehatan, dan kesempatan. Meski demikian, Allah Swt Maha Adil. Bagi yang belum mampu, masih terbuka jalan lain untuk mendapatkan pahala setara haji melalui berbagai amalan yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya.

    Kenapa Ibadah Haji Sangat Istimewa?

    Haji adalah bentuk totalitas pengabdian seorang muslim, melibatkan fisik, harta, dan spiritualitas. Dalam hadis riwayat Bukhari dan muslim, disebutkan:

    الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

    Artinya: “Haji yang mabrur tidak ada balasan lain baginya selain surga” (HR Bukhari dan Muslim).

    Namun, bagi yang belum bisa menunaikannya, jangan berkecil hati. Beberapa amalan yang pahalanya setara ibadah haji bisa dilakukan dengan niat ikhlas dan konsistensi.

    Amalan-amalan yang Pahalanya Setara dengan Ibadah Haji

    Berdasarkan penjelasan dari Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, M Ishom el-Saha, yang dikutip dari laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), terdapat sejumlah amalan harian yang memiliki keutamaan luar biasa, bahkan disebutkan dalam berbagai hadis bahwa amalan-amalan tersebut bisa mendatangkan pahala setara dengan ibadah haji dan umrah.

    1. Membantu saudara yang kekurangan

    Dalam Islam, menolong sesama adalah perintah yang sangat dianjurkan. Dalam sebuah atsar dari Sayyidina Hasan bin Ali disebutkan:

    مَشْيُكَ فِي حَاجَةِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حَجَّةٍ بَعْدَ حَجَّةٍ

    Artinya: “Langkahmu untuk membantu kebutuhan saudaramu adalah lebih mulia dari haji berulang-ulang”.

    Hal ini menunjukkan bahwa amal sosial seperti membantu sesama tidak hanya berdampak pada kemaslahatan umat, tetapi juga mendatangkan ganjaran besar dari Allah.

    2. Berbakti kepada orang tua

    Berbakti kepada orang tua, terutama ibu, adalah salah satu amalan yang sangat ditekankan dalam Islam. Dalam hadis disebutkan:

    عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلاً ببر أمه وقال له: “أنت حاج ومعتمر ومجاهد” ويعني: إذا برها

    Artinya: Dari Anas Ra, bahwa Nabi SAW pernah berpesan kepada seseorang untuk berbakti kepada ibunya. Beliau bersabda, “Kamu seperti berhaji, berumrah, dan berjihad di jalan Allah”.

    Amalan ini menunjukkan bahwa kebaikan terhadap orang tua setara dengan amalan ibadah paling agung dalam Islam.

    3. Menjalankan tugas sesuai keahlian

    Bekerja demi kemaslahatan umat dan bangsa adalah bagian dari ibadah. Apapun profesi kita—selama dijalankan dengan ikhlas dan bertujuan untuk kemaslahatan—dapat bernilai pahala besar di sisi Allah.

    Seorang guru yang mengajar, dokter yang mengobati, atau petani yang menanam dengan niat ibadah bisa mendapatkan balasan seperti pahala besar, termasuk pahala setara haji.

    4. Menjaga lisan dari menyakiti orang lain

    Mengontrol lisan merupakan bentuk jihad. Dalam atsar disebutkan:

    قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: مَا حَجٌّ وَلَا رِبَاطٌ وَلَا جِهَادٌ أَشَدُّ مِنْ حَبْسِ اللِّسَانِ

    Artinya: “Tidak ada amalan haji, penjagaan perbatasan, dan jihad yang lebih berat dari menahan lisan.”

    Menahan diri dari ghibah, fitnah, dan ucapan menyakitkan sangat dihargai dalam Islam karena menunjukkan pengendalian diri dan menjaga ukhuwah.

    5. Salat Isya dan Subuh berjamaah

    Amalan ini sangat ringan dilakukan tetapi berat pahalanya. Dalam riwayat disebutkan:

    قال عقبة بن عبد الغافر: صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة وصلاة الغد في جماعة تعدل عمرة

    Artinya: “Salat Isya berjamaah setara dengan haji, dan salat Subuh berjamaah setara dengan umrah”.

    Ini menunjukkan pentingnya salat berjamaah, khususnya pada waktu-waktu yang berat dilakukan seperti Isya dan Subuh.

    6. Zikir setelah salat Subuh hingga terbit matahari, lalu salat Isyrak

    Dalam hadis Tirmidzi disebutkan:

    من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة

    Artinya: “Siapa yang salat Subuh berjamaah, duduk berzikir hingga matahari terbit, lalu salat dua rakaat, maka ia mendapat pahala seperti haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna”.

    Ini menunjukkan bahwa ketekunan dalam zikir dan ibadah pagi sangat tinggi nilainya.

    7. Bersuci di rumah, menuju masjid untuk salat wajib

    Dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج المحرم، ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر

    Artinya: “Barangsiapa bersuci di rumahnya kemudian keluar ke masjid untuk mengerjakan salat wajib, maka pahalanya seperti pahala haji. Dan yang keluar untuk salat Duha mendapat pahala seperti pahala umrah”.

    Amalan ini mengajarkan pentingnya kebersihan dan keutamaan berjamaah di masjid.

    8. Puasa tarwiyah dan arafah

    Di antara hari-hari mulia dalam Islam adalah 10 hari pertama bulan Zulhijah. Terutama pada tanggal 8 (tarwiyah) dan 9 (arafah), puasa sangat dianjurkan.

    Rasulullah SAW bersabda:

    صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

    Artinya: “Puasa arafah menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang” (HR Muslim).

    Pahalanya sangat besar bahkan setara dengan ibadah haji karena dilakukan bersamaan dengan waktu pelaksanaan haji.

    9. Menuntut ilmu di masjid

    Menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ibadah yang mulia. Dalam hadis disebutkan:

    من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامًا حجته

    Artinya: “Barangsiapa pergi ke masjid hanya untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna” (HR At-Thabrani).

    10. Datang awal ke salat Jumat

    Mereka yang datang lebih awal untuk salat Jumat mendapatkan pahala yang lebih besar. Dalam beberapa riwayat, pahala orang yang datang paling awal diibaratkan seperti yang menyembelih unta, kemudian kambing, ayam, lalu telur. Pahala ini menunjukkan urgensi untuk segera memenuhi panggilan ibadah.

    Allah Swt membuka banyak pintu untuk meraih pahala besar bagi hamba-Nya. Meski tidak semua orang bisa menunaikan ibadah haji, tetapi setiap muslim bisa mendapatkan pahala setara haji dengan amal-amal yang ringan namun bernilai tinggi. Wallahu a’lam.

  • 5 Apa Kabar Program Lapor Mas Wapres? Nasional

    5 Apa Kabar Program Lapor Mas Wapres? Nasional

    Apa Kabar Program Lapor Mas Wapres?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Program
    Lapor Mas Wapres
    yang digagas
    Gibran Rakabuming Raka
    sudah berusia tujuh bulan. Apa kabar program itu saat ini?
    Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, program Lapor Mas Wapres atau disingkat LMW yang digagas Wakil Presiden Gibran telah menerima ribuan
    aduan masyarakat
    .
    Kabar terbaru, tercatat sebanyak 7.590 laporan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui program ini.
    Informasi tersebut disampaikan melalui siaran pers Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Senin (8/6/2025).
    Laporan yang masuk mencakup berbagai persoalan publik, seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial.
    “Beberapa kasus telah ditangani dengan solusi nyata, seperti bantuan keringanan cicilan kredit, pengaktifan kembali bantuan pendidikan untuk anak sekolah, penyelesaian sengketa tanah hingga penerbitan sertifikat, serta bantuan sosial untuk penebusan ijazah sekolah,” tulis Setwapres.
    Sebagian besar laporan disampaikan masyarakat melalui kanal WhatsApp, yaitu sebesar 72,05 persen.
    Sementara itu, 27,95 persen laporan lainnya diterima melalui pertemuan tatap muka, setelah pelapor mendaftarkan diri melalui situs resmi lapormaswapres.id.
    Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menyebut bahwa Wakil Presiden Gibran mendorong agar program ini tidak berjalan di tempat, tetapi terus ditingkatkan efektivitas dan kualitas layanannya.
    “Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu,” kata Al Muktabar.
    Menurutnya, penyempurnaan sistem dan prosedur penanganan laporan sangat penting agar birokrasi menjadi lebih cepat merespons, lebih akurat menangani, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat.
    Meski begitu, tidak semua laporan bisa langsung ditindaklanjuti.
    Beberapa di antaranya masih dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen dari pelapor.
    Dalam praktiknya, LMW melibatkan kerja lintas lembaga.
    Penanganan laporan kerap membutuhkan koordinasi dengan instansi seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Sosial, hingga Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
    “Proses penyelesaian yang terintegrasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas serta kepekaan terhadap kondisi pelapor adalah faktor-faktor yang tidak luput diperhatikan dalam setiap penanganan laporan masyarakat,” ujar Al Muktabar.
    Ia juga menyebut bahwa kehadiran program LMW merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif.
    “Pak Wapres menegaskan bahwa LMW ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menciptakan good governance dan good corporate governance melalui
    pelayanan publik
    yang responsif dan inklusif,” ucap Al Muktabar. 
    Salah satu contoh keberhasilan program ini ditunjukkan oleh Jessica Cahyana, warga Jakarta Barat. Testimoninya ditampilkan di keterangan pers pihak Wapres Gibran.
    Jessica mengalami kendala dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik ibunya karena masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis.
    Jessica kemudian melapor melalui program LMW.
    Hanya dua minggu setelah melapor, ia menerima panggilan untuk proses lanjutan.
    Enam bulan kemudian, sertifikat tanah resmi atas nama ibunya berhasil diterbitkan.
    “Pada tahun 2024 melalui program LMW saya menaruh harapan besar atas penyelesaian tanah atas nama ibu saya. Melalui program LMW ini tanah atas nama ibu saya mendapatkan legalitasnya,” ujar Jessica.
    Namun, di tengah capaian yang sudah diraih, masih ada tantangan lain yang muncul: minimnya eksposur informasi program ini ke publik.
    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai bahwa publik selama ini justru mengira program ini sudah tidak aktif lagi. “Publik malah nyangka program ini sudah wassalam. Karena tak ada kabarnya lagi. Ternyata masih ada,” kata Adi kepada Kompas.com, Senin malam.
    Ia menilai, semestinya program ini mampu bergerak cepat dan responsif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang diadukan masyarakat.
    Menurutnya, jangan sampai LMW hanya menjadi sebatas wacana. “Mestinya program ‘Lapor Mas Wapres’ ini gerak cepat dan responsif menyelesaikan semua persoalan. Jangan lagi sebatas wacana ini dan itu,” ujarnya.
    Bagi Adi, program ini sangat potensial untuk memperkuat pelayanan publik, tetapi harus diiringi dengan keterbukaan informasi terhadap capaian-capaian yang diraih agar publik tahu dan bisa ikut menilai. “Apalagi yang ditunggu. Tinggal gaspol aja,” ucapnya.
    Ia juga menyinggung soal klaim bahwa sudah ada lebih dari 7.500 aduan yang ditindaklanjuti.
    Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan dugaan bahwa program ini sudah tidak berjalan. “Tentu signifikan. Problemnya, publik nyaris tak pernah tahu soal klaim sudah tindak lanjuti ribuan pengaduan ini. Sebaiknya diekspose secara terbuka biar publik tahu,” kata Adi.
    “Bahkan sangat hebat jika betul sudah tindak lanjuti 7.590-an pengaduan. Tapi sekali lagi, sebaiknya dibuat rilis supaya rakyat juga baca. Jangan sampai ada dugaan program Mas Wapres ini sudah wassalam, padahal sudah banyak bekerja,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lapor Mas Wapres Dinilai Butuh Eksposur agar Publik Tahu Pengaduannya Nasional 10 Juni 2025

    Lapor Mas Wapres Dinilai Butuh Eksposur agar Publik Tahu Pengaduannya Nasional 10 Juni 2025

    Lapor Mas Wapres Dinilai Butuh Eksposur agar Publik Tahu Pengaduannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
    Adi Prayitno
    , berpandangan bahwa publik selama ini mengira program “
    Lapor Mas Wapres
    ” sudah tidak berjalan lagi lantaran minimnya informasi dan eksposur.
    Hal ini disampaikan Adi merespons pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, yang mengungkapkan bahwa Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    meminta agar program “Lapor Mas Wapres” tidak stagnan.
    “Mestinya program ‘Lapor Mas Wapres’ ini gerak cepat dan responsif menyelesaikan semua persoalan. Jangan lagi sebatas wacana ini dan itu,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Senin (10/6/2025).
    “Publik malah nyangka program ini sudah wasalam. Karena tak ada kabarnya lagi. Ternyata masih ada,” ujarnya.
    Adi menilai program
    pengaduan masyarakat
    yang digagas Wapres Gibran ini sebenarnya sangat potensial jika dikelola dengan baik dan disampaikan secara transparan kepada publik.
    “Apalagi yang ditunggu. Tinggal gas pol
    aja
    ,” ucapnya.
    Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi terhadap capaian program tersebut.
    Adi merujuk pada klaim yang menyebut sudah ada lebih dari 7.500 pengaduan yang ditindaklanjuti melalui program tersebut.
    “Tentu signifikan. Problemnya, publik nyaris tak pernah tahu soal klaim sudah ditindak lanjuti ribuan pengaduan ini. Sebaiknya diekspose secara terbuka biar publik tahu,” kata Adi.
    “Bahkan sangat hebat jika betul sudah ditindak lanjuti 7.590-an pengaduan. Tapi sekali lagi, sebaiknya dibuat rilis (keterangan publik -red) supaya rakyat juga baca. Jangan sampai ada dugaan program Mas Wapres ini sudah wasalam, padahal sudah banyak bekerja,” imbuhnya.
    Sejak resmi diluncurkan pada 11 November 2024, program Lapor Mas Wapres (LMW) telah menindaklanjuti 7.590 pengaduan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia.
    Dikutip dari siaran pers Setwapres, Senin (8/6/2025), pengaduan yang diterima oleh program Lapor Mas Wapres mencakup berbagai persoalan publik, seperti pendidikan, keuangan, pertanahan, dan bantuan sosial.
    “Beberapa kasus telah ditangani dengan solusi nyata, seperti bantuan keringanan cicilan kredit, pengaktifan kembali bantuan pendidikan untuk anak sekolah, penyelesaian sengketa tanah hingga penerbitan sertifikat, serta bantuan sosial untuk penebusan ijazah sekolah,” tulis Setwapres, Senin (9/6/2025) kemarin.
    Plt Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong agar tata kelola LMW terus ditingkatkan.
    “Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu,” kata Al Muktabar. “Penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting agar birokrasi bisa lebih cepat merespons, lebih akurat dalam menangani, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat,” ucapnya.
    Meski begitu, beberapa laporan masih dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen dari pelapor.
    Sebagian besar laporan disampaikan melalui kanal WhatsApp, yakni sebesar 72,05 persen.
    Sementara 27,95 persen laporan lainnya masuk melalui tatap muka setelah pelapor mendaftar di laman resmi lapormaswapres.id.
    Menurut Al Muktabar, kehadiran LMW merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tanggap dan merata.
    “Pak Wapres menegaskan bahwa LMW ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menciptakan good governance dan good corporate governance melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif,” katanya.
    Ia menambahkan, meskipun LMW menunjukkan hasil positif, koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat.
    Penanganan laporan melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian ATR/BPN, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Sosial, serta Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta.
    “Proses penyelesaian yang terintegrasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas serta kepekaan terhadap kondisi pelapor adalah faktor-faktor yang tidak luput diperhatikan dalam setiap penanganan laporan masyarakat,” tutur Al Muktabar.
    Salah satu laporan yang berhasil ditangani adalah milik Jessica Cahyana, warga Jakarta Barat.
    Ia mengalami kendala dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik ibunya karena masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis.
    Hanya dua minggu setelah melapor, ia mendapat panggilan untuk tindak lanjut.
    Enam bulan kemudian, sertifikat tanah resmi berhasil diterbitkan. “Pada tahun 2024 melalui program LMW saya menaruh harapan besar atas penyelesaian tanah atas nama ibu saya. Melalui program LMW ini tanah atas nama ibu saya mendapatkan legalitasnya,” ungkap Jessica.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • GP Ansor Salurkan 10.000 Ton Minyak Sawit, BUMA Siap Ekspansi

    GP Ansor Salurkan 10.000 Ton Minyak Sawit, BUMA Siap Ekspansi

    Bandar Lampung, Beritasatu.com – Komitmen GP Ansor dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional semakin nyata. Melalui Badan Usaha Milik Ansor (BUMA), organisasi kepemudaan ini resmi melepas 10.000 ton minyak residu sawit untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Minggu (8/6/2025).

    Pelepasan distribusi perdana ini dilakukan anak perusahaan BUMA, PT Energi Residu Indonesia (Erindo), di halaman UIN Raden Intan Lampung. Momentum tersebut menjadi tonggak penting bagi GP Ansor dalam membangun kekuatan ekonomi strategis yang berbasis komoditas lokal.

    “Ini simbol kerja nyata, bukan sekadar retorika. Ansor harus hadir dan memimpin sektor-sektor masa depan bangsa,” tegas Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin saat menghadiri inaugurasi PW GP Ansor Lampung.

    Sebagai bagian dari strategi global, PT Erindo juga menandatangani MoU dengan perusahaan asal Tiongkok, Chongqing One Oath Co Ltd guna memperluas jaringan kemitraan internasional dalam distribusi minyak sawit sebagai energi alternatif.

    “Erindo adalah bukti bahwa BUMA tumbuh adaptif dan progresif. Lampung bisa menjadi simpul logistik energi sawit,” ujar CEO BUMA Firmana Tri Andika.

    Saat ini, PT Erindo telah beroperasi dengan kapasitas 10.000 metrik ton (MT) per bulan, dan ditargetkan meningkat menjadi 30.000 MT per bulan dalam dua bulan ke depan. Hal ini sejalan dengan ekspansi rantai pasok dan rencana distribusi berkelanjutan.

    “Kami akan meningkatkan kapasitas secara signifikan untuk memperkuat pasokan nasional,” jelas Direktur Utama PT Erindo Sutarwi.

    Selain sektor energi, Addin juga menyoroti peran penting kader GP Ansor dalam mengembangkan ketahanan pangan daerah. Lampung dinilai sebagai wilayah strategis yang perlu dimaksimalkan melalui peran kader pada bidang pertanian, perkebunan, logistik, dan pengelolaan limbah.

    “Ekonomi Ansor harus tumbuh. Kita maksimalkan sumber daya sesuai potensi wilayah masing-masing,” kata Addin.

    Ia juga menekankan tiga arah gerakan strategis bagi kader Ansor di Lampung, yaitu meningkatan kualitas SDM pada sektor kesehatan, pembangunan lembaga pendidikan modern, dan memperluas distribusi komoditas ekonomi.

    “Kondisi kondusif hingga 2029 harus kita manfaatkan untuk menata organisasi dan ekonomi kader secara berkelanjutan,” imbuhnya.

  • Badan usaha milik GP Ansor distribusi 10 ribu ton minyak residu sawit

    Badan usaha milik GP Ansor distribusi 10 ribu ton minyak residu sawit

    Jakarta (ANTARA) – Holding usaha strategis milik Gerakan Pemuda Ansor, Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) resmi melepas 10 ribu ton minyak residu sawit untuk wilayah distribusi Sumatera Bagian Selatan melalui anak perusahaannya, PT Energi Residu Indonesia (Erindo), di UIN Raden Intan Lampung, Minggu (8/6).

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin menyambut baik langkah tersebut sebagai bagian dari visi besar kemandirian ekonomi organisasi serta keaktifan membangun kekuatan ekonomi strategis.

    “Pelepasan minyak residu sawit ini adalah simbol dari kerja nyata, bukan retorika. Kami ingin Ansor hadir dan memimpin dalam sektor-sektor masa depan bangsa,” ujar Addin dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Pelepasan itu juga disertai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT Erindo dan perusahaan asal Tiongkok, Chongqing One Oath Co.Ltd., sebagai bagian dari upaya memperluas kemitraan internasional dalam pengelolaan dan distribusi minyak residu sawit.

    PT Erindo merupakan anak perusahaan BUMA yang bergerak di sektor energi terbarukan berbasis minyak residu sawit.

    Perusahaan tersebut diinisiasi Pimpinan Wilayah GP Ansor Provinsi Lampung dan menjadi satu-satunya anak perusahaan BUMA yang berbasis di luar Jakarta.

    Menurut CEO BUMA Firmana Tri Andika, langkah tersebut menunjukkan komitmen GP Ansor dalam memperkuat ekonomi daerah dan mendekatkan aktivitas bisnis ke pusat produksi komoditas.

    Dia juga menekankan pentingnya ekspansi bisnis itu bagi masa depan BUMA dan kontribusi riilnya bagi ekonomi lokal.

    “Erindo adalah bukti bahwa BUMA terus bertumbuh, adaptif, dan progresif,” tutur Firmana dalam kesempatan tersebut.

    Ia percaya Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi simpul logistik energi berbasis sawit sehingga langkah tersebut bukan sekadar bisnis, melainkan bagian dari pergerakan besar membangun kemandirian energi dan ekonomi anak muda.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Erindo Sutarwi menjelaskan bahwa saat ini Perusahaan telah beroperasi dengan kapasitas distribusi 10 ribu metrik ton (MT) per bulan.

    “Kami akan meningkatkan volumenya menjadi 30 ribu MT per bulan dalam dua bulan ke depan, yang sejalan dengan rencana ekspansi dan peningkatan kapasitas rantai pasok,” ucap Sutarwi.

    Dengan inisiatif tersebut, GP Ansor melalui BUMA, terus memperkuat posisi strategisnya dalam sektor energi alternatif berbasis komoditas lokal serta membuka ruang kemitraan global yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025