Institusi: UIN

  • Keseruan Polisi, Mahasiswa dan Warga Siak Lomba Agustusan di HUT RI

    Keseruan Polisi, Mahasiswa dan Warga Siak Lomba Agustusan di HUT RI

    Siak

    Peringatan HUT ke-80 RI di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dimeriahkan dengan ‘Pesta Rakyat’. Polisi bersama mahasiswa dan warga berlomba memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan penuh sukacita.

    Perlombaan ini dibuka oleh Kapolsek Kandis, Kompol Herman Pelani, di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, pada Minggu (17/8/2025). Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi Dewan Pimpinan Pemuda Sakai (DPPS) Kecamatan Kandis bekerja sama dengan Kelurahan Simpang Belutu dan mahasiswa KKN dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau.

    Kapolsek Herman Pelani menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-80 RI ini. Ia menilai acara ini sebagai wadah positif untuk masyarakat, khususnya para pemuda, agar terhindar dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja.

    Mahasiswa, DPPK, dan polisi memeriahkan HUT ke-80 RI dengan perlombaan, Minggu (17/8/2025). Foto: dok. Polres Siak

    “Saya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini, karena ini merupakan hal yang positif di tengah masyarakat. Selain untuk memeriahkan HUT RI ke-80, harapannya hal ini dapat meningkatkan kebersamaan dan sinergitas antara UPIKA, Polri, TNI, dan masyarakat,” ujar Herman, Senin (18/8).

    Ia mengajak masyarakat senantiasa menjaga kekompakan dan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolsek yang sudah mau datang dan membuka acara ini. Ke depannya kami juga berharap agar kiranya banyak kegiatan lain lagi yang bisa diselenggarakan,” kata Emi.

    (mei/fca)

  • JK: Tujuan dari perdamaian adalah untuk kesejahteraan rakyat

    JK: Tujuan dari perdamaian adalah untuk kesejahteraan rakyat

    Banda Aceh (ANTARA) – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI M Jusuf Kalla (JK) menyatakan tujuan akhir dari perdamaian di Provinsi Aceh adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan daerah.

    “Proses perdamaian Aceh tidak mudah dan telah melalui perjalanan panjang. Ada tiga kali upaya perundingan sebelum akhirnya berhasil. Tahun 2002, inisiatif perdamaian mulai dijalankan dan Tsunami tahun 2004 mempercepat proses tersebut,” kata Jusuf Kalla secara daring dalam peringatan dua dekade perdamaian Aceh di UIN Ar Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Kamis.

    Dalam pidato perdamaian dan penyerahan penghargaan kepada tokoh terlibat perdamaian Aceh oleh UIN Ar Raniry yang disampaikan secara daring tersebut, ia menjelaskan ada dua hal yang menjadi dorongan utama dalam rekonstruksi dan jaminan kehidupan masyarakat yakni tercapainya perdamaian.

    Dalam kesempatan tersebut JK menyampaikan permintaan maaf tidak bisa hadir secara fisik karena pesawat yang ditumpanginya menuju Aceh harus kembali usai lepas landas sepuluh menit karena permasalahan mesin akibat burung.

    Menurut dia tanpa terciptanya perdamaian di Provinsi Aceh maka akan sulit untuk mewujudkan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca luluh lantak akibat musibah besar pada penghujung tahun 2004 itu.

    Ia menuturkan konflik yang mendera Aceh kala itu menimbulkan korban besar, baik dari masyarakat maupun aparat. Pada masa itu, siang hari operasi TNI, malam hari operasi GAM. Di mana masyarakat tidak menikmati kebebasan secara utuh.

    Dalam pidato perdamaian itu, pihaknya membangun komunikasi dengan semua pihak, mempelajari semua akar permasalahan guna menyelesaikan permasalahan di Aceh serta melibatkan tim yang baik, dirinya mengutuskan tim untuk perundingan dengan target selesai dalam enam bulan pasca musibah besar melanda Aceh, karena rekonstruksi pasca tsunami akan dimulai pada bulan ke-6.

    Menurut dia tanpa perdamaian, pembangunan tidak mungkin berjalan. Masyarakat di daerah itu sudah lelah, malam tidak bisa tidur, hidup dalam ketakutan.

    “Kita sangat bersyukur akhirnya perdamaian dapat tercapai melalui dialog. Dialog adalah bentuk kehormatan bagi semua pihak. Semua merasa dihormati dan dihargai. Alhamdulillah Aceh kini masyarakat bisa menikmati kopi hingga larut malam, di mana dulu toko-toko lebih cepat tutup,” katanya.

    Ia mengatakan dengan perdamaian tersebut rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan dengan maksimal sebanyak 50 negara di dunia membantu pemulihan kembali Aceh termasuk dari dana Pemerintah Pusat.

    Karena itu ia mengajak seluruh komponen untuk mengisi perdamaian Aceh yang kini telah memasuki dua dekade dengan berbagai upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita harus bergerak cepat, masyarakat Aceh adalah orang yang memiliki semangat tinggi untuk bangkit dan maju. Mari kita terus melihat ke depan dan jangan terlena dengan masa lalu,” katanya.

    Menurut dia Aceh harus terus mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang ada guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yakni sektor perkebunan, perikanan, perdagangan dan industri agar seimbang dengan daerah lainnya.

    “Semangat Aceh sangat luar biasa sejak ratusan tahun untuk pembangunan. Esensi penting dari perdamaian adalah meningkatkan kesejahteraan dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” katanya.

    Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh, Prof Mujiburrahman menyatakan pihaknya memberikan penghargaan tokoh perdamaian kepada M Jusuf Kalla dan tokoh-tokoh terlibat dalam perdamaian Aceh.

    “Penghargaan yang kita berikan kepada para tokoh perdamaian Aceh sebagai wujud apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga dan merawat perdamaian,” katanya.

    Ia mengatakan Jusuf Kalla merupakan salah satu tokoh kunci yang memiliki peran krusial dan strategis dalam mewujudkan perundingan dan perdamaian di Aceh.

    Adapun penerima penghargaan perdamaian dari UIN Ar Raniry Banda Aceh yakni Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Dr. (H.C.) Drs. H. M. Jusuf Kalla, Malik Mahmud Al-Haythar (Wali Nanggroe Aceh dan Ketua Juru Runding GAM di Helsinki, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Prof. Hamid Awaluddin, (Ketua Juru Runding RI di Helsinki & Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) dan Mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia (2008);

    Kemudian Mr. Juha Christensen (Negosiator dari Finlandia yang memainkan peran penting dalam perdamaian Aceh), Sofyan A Djalil (Anggota Tim Perunding RI di Helsinki dan Tokoh Aceh Jakarta), Nur Djuli (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Zaini Abdullah (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Bakhtiar Abdullah (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki) dan Nurdin Abdurrahman (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki)

    Selanjutnya Irwandi Yusuf (Kepala Perwakilan GAM untuk Aceh Monitoring Mission (AMM) dan Mantan Gubernur Aceh), Zakaria Saman, Shadia Marhaban (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Teuku Hadi (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Tengku Nasruddin Bin Ahmad, Perunding GAM CoHA;, Teuku Kamaruzzaman, Perunding GAM CoHA, Amni Ahmad Marzuki, Perunding GAM CoHA, Cut Farah Meutia (Anggota Tim Perunding GAM di Tokyo) dan Erwanto (Anggota Tim Perunding GAM di Tokyo).

    Kemudian almarhum Tengku Muhammad Usman Lampoh Awe, almarhum Tengku Sofyan Ibrahim Tiba, almarhum Cut Nur Asikin, Tokoh Perempuan Aceh Pejuang Referendum Aceh, Alm. Jafar Siddik Hamzah dan Munawar Liza Zainal.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukung Prabowo, Megawati Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Dibajak Jokowi

    Dukung Prabowo, Megawati Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Dibajak Jokowi

    GELORA.CO -Dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto antara lain karena Megawati Soekarnoputri ingin memenuhi perjanjian Batu Tulis yang pernah dibajak Joko Widodo (Jokowi). 

    Pada Pilpres 2009, pasangan Megawati-Prabowo meneken perjanjian Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Salah satu poin perjanjiannya adalah Megawati akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Namun, saat itu justru PDIP justru mengusung Jokowi.

    “Batu Tulis itu kan memang janji Megawati ke Prabowo, namun di tengah jalan di bajak Jokowi. Jadi, boleh jadi Megawati berhutang secara politik ke Prabowo dengan menunaikan janji politiknya akan membantu dan menjaga Prabowo sebagai presiden,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago kepada RMOL di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025. 

    Namun demikian, Pangi menilai bahwa ada juga alasan lain mengapa PDIP mendukung pemerintahan Presiden Prabowo belakangan, meskipun tak ada perwakilannya di kabinet Merah Putih. 

    “Menurut saya, alasan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo adalah karena PDIP merasa Jokowi adalah musuh politiknya,” ujar Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

    Atas dasar itu, kata Pangi, dengan semakin kuatnya Presiden Prabowo di pemerintahan, maka langkah politik putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka bisa meredup kiprahnya di pemerintahan. 

    “Maka, bagi PDIP enggak ada pilihan harus mendukung Prabowo dalam rangka mematikan langkah politik Gibran yang pernah dipecat PDIP sebagai kadernya,” pungkasnya.

  • Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

    Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

    Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri lembaga survei Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi resmi mendapatkan amanah baru sebagai anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama Republik Indonesia. 

    Kabar ini disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi @mapk_indonesia dan @burhanuddinmuhtadi yang dikutip pada Rabu (13/8/2025).

    “Selamat dan Sukses Prof @burhanuddinmuhtadi atas amanah barunya, semoga membawa kebaikan dan keberkahan. MAPK untuk Indonesia…,” tulis akun tersebut.

    Sekadar informasi, Burhanuddin Muhtadi merupakan pria kelahiran 15 Desember 1977 asal Rembang, Jawa Tengah, Indonesia.

    Pengamat politik itu mengawali pendidikan formal di SDN Kutoharjo I Rembang (1990), lalu melanjutkan ke MTs Muallimin Rembang (1993), dan menyelesaikan pendidikan menengah di MAPK Surakarta.

    Dia meraih gelar Sarjana Teologi dan Filsafat Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002), sebelum melanjutkan studi magister di bidang Asian Studies di Australian National University (ANU) Canberra pada 2008.

    Karier akademiknya makin menguat setelah dirinya menuntaskan studi doktoral di ANU pada 2018, dengan disertasi Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins. Karya ini kemudian diterbitkan menjadi buku Vote Buying in Indonesia pada 2019 dan versi bahasa Indonesia berjudul Daulat Uang pada 2020.

    Sebagai akademisi, Burhanuddin adalah dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta dan pengajar pascasarjana di Universitas Paramadina.

    Di dunia riset, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sekaligus pernah menjadi Direktur Publik Lembaga Survei Indonesia (LSI). Kiprahnya diakui di tingkat internasional dengan posisi Visiting Fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapura, serta kolaborasi penelitian dengan Middle East Institute (MEI).

    Fokus penelitiannya meliputi perilaku pemilih, politik uang, klientelisme, politik Islam, dan dinamika demokrasi di Indonesia. Dia telah menulis dan mempublikasikan artikel di berbagai jurnal ilmiah bereputasi dunia, seperti World Politics, Third World Quarterly, Electoral Studies, dan Asian Studies Review.

  • Gibran Tak Salami Empat Ketum Parpol tapi Hanya Dihubungkan dengan AHY, Adi Prayitno Sebut Karena Persaingan Cawapres 2029

    Gibran Tak Salami Empat Ketum Parpol tapi Hanya Dihubungkan dengan AHY, Adi Prayitno Sebut Karena Persaingan Cawapres 2029

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik, Adi Prayitno membeberkan. Mengapa video salaman Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan empat Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) menjadi sorotan.

    “Pertama yang ingin saya katakan adalah, kenapa ini menjadi ramai? Tentu, soal salaman dan tidak salaman. Ini adalah budaya politik ketimuran yang ada di Indonesia,” kata Adi dikutip dari YouTube Adi Prayitno Official, Rabu (13/8/2025).

    Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan, dalam budaya di Indonesia. Bersalaman menunjukkan tanda keakraban.

    “Jadi dalam event apapun, jangankan acara formal, informal sekalipun masyarakat kita secara umum bertemu suatu sama lain bersalaman,” jelasnya.

    “Itu menunjukkan hubungan atau chemistry yang terbangun,” sambungnya.

    Karenanya, ia mengatakan tidak heran isu tersebut ramai.

    “Wajar ini menjadi ramai, dan menimbulkan tafsir yang saya kira cukup luar biasa,” ucapnya.

    Salah satu yang menjadi spekulasi, kata dia, yakni persaingan politik di 2029. Di mana empat Ketum Parpol itu sama-sama punya peluang maju.

    “Apa salah satunya, ini jangan-jangan mengindikasikan ada persaingan politik menuju 2029 yang sudah dimulai saat ini,” terangnya.

    “Karena bagi ketua umum partai, seperti AHY, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Cak Imin adalah sosok yang sangat mungkin bisa maju di 2029. Mengingat ambang batas 20 persen itu sudah mulai dihilangkan,” sambung Adi.

    Di sisi lain, ia mengatakan di antara empat Ketum Parpol itu, tiga di antaranya tidak dihadap-hadapkan dengan Gibran. Tak banyak dihubungkan.

  • Prabowo Harus Pecat Nusron Hingga Budi Arie Imbas Gaduh Kabinet

    Prabowo Harus Pecat Nusron Hingga Budi Arie Imbas Gaduh Kabinet

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto disarankan segera melakukan perombakan kabinet Merah Putih seiring berjalannya pemerintahan hampir sepuluh bulan. 

    Terlebih, ada sejumlah menteri yang dinilai kerap bikin gaduh. Pada akhirnya ulah menteri tersebut justru menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. 

    “Beberapa nama layak diganti karena hanya membikin gaduh dan tidak produktif, Nusron Wahid, Raja Juli Antoni, Budi Arie, menjadi yang paling layak. Hal itu karena sikap politik dan kinerja mereka yang justru memprihatinkan,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada wartawan, Selasa 12 Agustus 2025. 

    Menurut Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, ketiga menteri itu perlu diganti oleh Presiden Prabowo. 

    Lebih jauh, Dedi menilai bahwa reshuffle diperlukan karena pemerintah Presiden Prabowo sedang giat membangun reputasi yang baik. Terlebih, Presiden Prabowo telah membentuk banyak satgas, penggabungan unit usaha negara, termasuk terbentuknya Danantara.

    “Semua keputusan strategis ini penanda jika Prabowo sebenarnya tidak percaya dengan kualitas menteri dan kapasitas kinerjanya, itulah sebab Prabowo tetap mempercayakan pekerjaan ke tokoh tertentu, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan beberapa nama lain,” beber Dedi. 

    “Inilah saatnya Prabowo lakukan reshuffle, dan publik besar kemungkinan mendukung,” tegasnya.

    Teranyar, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut semua tanah merupakan milik negara.

    Pernyataan itu disampaikan Nusron saat diprotes gara-gara mengamankan 100 ribu hektare tanah terlantar alias nganggur. Ia mengakui pernyataannya tersebut keliru.

    “Saya atas nama Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman,” kata Nusron dalam konferensi pers di kantornya, Selasa 12 Agustus 2025.

    Sedangkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga terlihat kerap bikin gaduh. Mulai dari polemik judi online yang kemudian ia justru menyeret nama Menko Polkam Budi Gunawan dan PDIP hingga manuver politiknya yang disebut-sebut masih menjadi loyalis Jokowi

  • Polda Jatim Turun Tangan Buru Pelaku Curanmor Mahasiswa KKN di Lumajang
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        12 Agustus 2025

    Polda Jatim Turun Tangan Buru Pelaku Curanmor Mahasiswa KKN di Lumajang Surabaya 12 Agustus 2025

    Polda Jatim Turun Tangan Buru Pelaku Curanmor Mahasiswa KKN di Lumajang
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Subdit III Jatanras Polda Jawa Timur (Jatim) turun tangan memburu pelaku pencurian motor (curanmor) milik mahasiswa KKN Universitas Negeri Jember (Unej) dan Universitas Islam Negeri KH Achmad Sidiq (UIN KHAS) Jember yang terjadi di Lumajang.
    Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, personel Jatanras telah terjun untuk memburu pelaku yang mencuri motor milik mahasiswa KKN Unej dan UIN KHAS Jember di Lumajang.
    “Tim sudah bergerak untuk melacak keberadaan pelaku. Perbantuan personel ini untuk mendukung kinerja jajaran Sat Reskrim Polres Lumajang,” kata Jules, Senin (11/8/2025).
    Sepekan belakangan, kasus curanmor menyasar empat motor milik tiga mahasiswa Unej dan satu mahasiswa UIN KHAS Jember yang sedang melaksanakan KKN di Lumajang.
    “Tim di lapangan bekerja siang dan malam. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk membasmi kejahatan jalanan ini,” katanya.
    Hal ini juga dibenarkan oleh Kasudbit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur. Pihaknya kini masih memburu pelaku yang masih berkeliaran.
    “Iya ini masih dikejar terus (pelakunya),” kata Jumhur saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (12/8/2025).
    Sebelumnya, Polda Jatim telah mengamankan 12 pelaku curanmor yang beraksi di Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo.
    Tetapi, pihak kepolisian menduga kuat pelaku yang beraksi kali ini berasal dari sindikat lain.
    Akibat dari insiden ini, sebanyak 1.328 mahasiswa dari delapan kampus berbeda yang mengikuti program KKN kolaboratif di Lumajang terpaksa ditarik oleh kampus masing-masing.
    Padahal, program KKN tersebut direncanakan baru akan berakhir pada 20 Agustus 2025.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menjaga Demokrasi Tetap Hangat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        11 Agustus 2025

    Menjaga Demokrasi Tetap Hangat Nasional 11 Agustus 2025

    Menjaga Demokrasi Tetap Hangat
    Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung
    DEMOKRASI
    sebenarnya rumah besar yang dibangun dari rasa saling percaya, dialog, dan kesetaraan warganya. Rumah besar ini memiliki atap yang bernama konstitusi sebagai pelindungnya. Sementara itu, kebebasan merupakan penghangat ruangannya.
    Kehangatan demokrasi akan membuat warga merasa aman berbicara dan nyaman berbeda pendapat. Mereka akan percaya bahwa perbedaan pandangan bukan alasan untuk saling menyerang dan meniadakan.
    Namun, sejarah politik di banyak negara saat ini menunjukkan bahwa kehangatan ini sering diganggu oleh “orang iseng” yang ingin merebut “selimut” demokrasi. Selimut yang mestinya milik semua warga berubah milik segelintir pihak.
    Mereka yang iseng itu kerap menyusup dalam bentuk populis oportunis, kelompok buzzer yang pandai memanipulasi emosi publik, atau bentuk lainnya.
    Modus mereka adalah mempersonalisasi demokrasi dan mengganti ruang bersama menjadi ruang milik pribadi. Mereka mengendalikan “termometer” politik agar kehangatan hanya dirasakan oleh kelompoknya.
    Perilaku iseng seperti ini berbahaya. Kehangatan demokrasi yang seharusnya menyatukan banyak orang bisa berubah menjadi suhu sempit yang menguntungkan satu kubu dan membuat dingin warga lain. Akibatnya, warga mulai merasa tidak lagi memiliki rumah bersama.
    Ketika perilaku iseng yang menjadi gangguan ini terjadi, demokrasi bisa retak dari dalam. Institusi melemah, hukum ditarik ke arah kepentingan sempit, dan kebebasan berubah menjadi selektif, hak istimewa yang terbatas.
    Agar demokrasi tetap hangat dan bukan milik eksklusif orang tertentu, paling tidak ada empat langkah yang harus kita sadari.
    Pertama, pengelolaan kekuasaan harus selalu mengacu pada prinsip
    checks and balances
    yang sebenarnya, bukan basa-basi. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif jangan berkomplot, tapi harus saling menjaga.
    Jika tidak demikian, maka selimut akan demokrasi mudah dihela oleh tangan-tangan jahil yang ingin membungkus dirinya sendiri.
    Kedua, pemanfaatan ruang digital yang sehat sebagai sumber panas yang menjaga suhu demokrasi tetap stabil kehangatannya.
    Biarkan masyarakat berpartisipasi secara bebas, namun “diliterasi” secara terencana dan terpola. Untuk yang kedua ini perlu tenaga besar untuk mengupayakannya.
    Ketiga, partai politik harus memperkuat literasi masyarakat. Niatkan dan usahakan secara sistematis agar warga paham haknya, memahami proses politik, agar tidak mudah dikelabui oleh retorika kosong.
    Literasi inilah akan melindungi demokrasi dari “embusan angin dingin” manipulasi informasi.
    Keempat, demokrasi tidak cukup hanya diatur oleh hukum. Ia membutuhkan
    political virtue
    , yaitu etika politik yang dijunjung tinggi.
    Para aktor politik harus menyadari bahwa perebutan kekuasaan adalah bagian dari permainan demokrasi, tetapi memonopoli “kehangatan” adalah pengkhianatan terhadap semangatnya.
    Kehangatan demokrasi bukan api yang membakar lawan, melainkan api unggun yang mengundang semua duduk melingkar.
    Agar api itu tetap menyala, kita harus waspada terhadap orang iseng yang ingin menarik selimut untuk dirinya sendiri.
    Sebab, jika selimut itu hilang dari tangan rakyat, api demokrasi akan menyusut. Dan lambat laun “rumah besar kita” akan menjadi dingin, kosong, bahkan asing bagi penghuninya.
    Demokrasi itu ibarat api unggun di tengah malam, dibuat untuk memberi cahaya, mengusir dingin, dan menyatukan orang-orang dalam lingkaran kehangatan.
    Namun, api unggun demokrasi memiliki sifat ganda. Ia bisa menghangatkan, tetapi juga bisa membakar jika terlalu panas (
    overheat
    ).
    Kehangatan yang berlebihan terjadi ketika rasa nyaman berubah menjadi mabuk kuasa. Ketika konsensus berubah menjadi kolusi. Dan, ketika aturan main yang jelas diabaikan oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaga “api unggun”.
    Overheat
    ini sering dimulai dari rasa percaya diri yang berlebihan pada stabilitas sistem. Para politisi, hakim, hingga media, sebagai operator demokrasi, merasa bahwa rumah demokrasi ini sudah terlalu kokoh untuk runtuh.
    Mereka mulai longgar mematuhi prosedur (SOP) yang semestinya menjaga api tetap terkendali.
    Rapat publik yang seharusnya terbuka berubah menjadi pertemuan eksklusif. Mekanisme
    check and balances
    dilonggarkan demi “efisiensi”. Kebebasan berpendapat dibungkus dengan retorika, lalu dibatasi pelan-pelan atas nama ketertiban.
    Kehangatan demokrasi berubah menjadi panas tak terkendali ketika sistem mulai memanjakan segelintir aktor. Partai politik yang terlalu nyaman di kursi kekuasaan menjadi malas berkompetisi secara sehat.
    Media yang terlalu akrab dengan penguasa kehilangan keberaniannya untuk mengkritik.
    Mencegah demokrasi dari
    overheat
    berarti mengembalikan kepatuhan pada SOP demokrasi. Supremasi hukum yang tegas, transparansi pengambilan keputusan, dan partisipasi publik yang aktif.
    Ketika menjadi terlalu “hangat” tanpa kendali dan protokol SOP yang tegas, demokrasi dapat berubah menjadi bentuk dominasi terselubung. Demokrasi bukan lagi sistem yang inklusif, tetapi alat untuk mengutak-atik kekuasaan.
    Sangat penting untuk disadari oleh para operator demokrasi bahwa kita bukan pemilik api, melainkan sama-sama sebagai penjaganya.
    Ketika kita sadar bahwa menjaga kehangatan demokrasi adalah tugas bersama, bukan kesempatan untuk menguasainya, maka lingkaran warga akan tetap rapat.
    Masyarakat akan saling memandang dalam cahaya. Merasa akan merasa bahwa rumah besar ini aman dari kobaran liar yang merusak segalanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Motor Mahasiswa KKN Dicuri, Kapolres Lumajang Diultimatum HMI, Apa Isinya?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 Agustus 2025

    4 Motor Mahasiswa KKN Dicuri, Kapolres Lumajang Diultimatum HMI, Apa Isinya? Regional 10 Agustus 2025

    4 Motor Mahasiswa KKN Dicuri, Kapolres Lumajang Diultimatum HMI, Apa Isinya?
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com –
    Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mendesak Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar untuk mundur dari jabatannya.
    Tuntutan ini merupakan buntut dari kasus pencurian empat sepeda motor milik mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lumajang.
    Pencurian terjadi dalam rentang waktu tiga hari, masing-masing di Kantor Desa Alun-alun, Kecamatan Ranuyoso, dan rumah Kepala Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh.
    Empat unit sepeda motor hilang. Tiga di antaranya milik mahasiswa Universitas Jember, dan satu milik mahasiswa dari Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shidiq (UIN KHAS) Jember.
    Akibat kejadian ini, delapan perguruan tinggi peserta KKN kolaboratif menarik 1.328 mahasiswa mereka dari lokasi pengabdian, meski masa KKN belum selesai.
    Ketua Umum HMI Komisariat Lumajang, Intan, menyebut bahwa Kapolres Lumajang telah gagal memberikan rasa aman bagi masyarakat dan peserta KKN di wilayah tersebut.
    “HMI se-Kabupaten Lumajang mendesak Kapolres Lumajang untuk mundur dari jabatannya karena telah meresahkan dan gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat Lumajang,” ujar Intan di Lumajang, Minggu (10/8/2025).
    Menurut Intan, maraknya kasus pencurian sepeda motor menunjukkan lemahnya tindakan preventif dari aparat keamanan di Kabupaten Lumajang.
    “Kejadian pencurian yang berulang kali menunjukkan adanya masalah sistemik yang perlu ditangani secara serius,” lanjutnya.
    Intan menekankan bahwa meskipun para korban bukan warga Lumajang, mereka adalah mahasiswa yang tengah mengabdi membangun peradaban di masyarakat.
    “Penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat adalah aset berharga bagi pembangunan komunitas, dan mereka berhak untuk merasa aman dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
    HMI menuntut agar dalam waktu 3×24 jam, pihak kepolisian segera mengungkap pelaku pencurian.
    Jika tidak, HMI bersama elemen masyarakat sipil akan menggelar demonstrasi untuk menuntut Kapolres mundur dari jabatannya.
    “Jika dalam waktu 3×24 jam Kapolres Lumajang belum berhasil menguak kejahatan pencurian sepeda motor di Kabupaten Lumajang, HMI se-Kabupaten Lumajang akan turun ke jalan bersama elemen civil society untuk mendesak Kapolres Lumajang mundur dari jabatannya,” tegas Intan.
    Hingga berita ini ditayangkan, Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar belum memberikan jawaban atas tuntutan dan ultimatum yang dilayangkan HMI kepada dirinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Korban Curanmor, Unej Tarik Seluruh Mahasiswa KKN di Lumajang

    Jadi Korban Curanmor, Unej Tarik Seluruh Mahasiswa KKN di Lumajang

    LUMAJANG – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Jember (Unej) menarik seluruh mahasiswanya yang ikut serta dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif 2025 di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, akibat maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

    “Kebijakan itu diambil setelah terjadinya pencurian kendaraan bermotor milik mahasiswa peserta KKN Kolaboratif 2025 sebanyak dua kali dan kemarin Jumat (8/8) ada motor warga yang hilang di dekat posko KKN,” kata Sekretaris LP2M Unej bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Ali Badrudin dilansir ANTARA, Sabtu, 9 Agustus.

    Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk memberikan rasa aman dan bentuk perlindungan kepada mahasiswa yang mengikuti KKN Kolaboratif di Kota Pisang tersebut.

    “Kami sudah menggelar rapat secara daring dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Lumajang dan PIC dari kampus pengirim KKN Kolaboratif bahwa hasil keputusan bersama menarik seluruh mahasiswa KKN di Lumajang hari ini,” tuturnya.

    Beberapa kejadian curanmor disebut punya modus yang sama. Karenanya jadian itu dinilai bukan kebetulan, karena hilangnya motor mahasiswa bukan dari faktor kelalaian dan hilangnya di tempat aman.

    “Ini adalah momentum bersama melakukan perbaikan dalam hal kondusivitas keamanan di Lumajang, bukan berarti kami menilai Lumajang tidak baik-baik saja, tetapi diharapkan dari pemkab dan aparat kepolisian di Lumajang bergerak ke arah lebih baik,” katanya.

    Dalam rapat yang dilakukan, disepakati semua PTN dan PTS menarik mahasiswanya di 105 desa dengan total mahasiswa sebanyak 1.328 orang.

    “Para mahasiswa memulai KKN Kolaboratif tanggal 15 Juli 2025 dan seharusnya baru berakhir pada 20 Agustus 2025, namun dengan kejadian banyaknya curanmor, maka ditarik. Penarikan itu hanya untuk lokasi Lumajang, sementara di kota lain tetap berjalan sesuai jadwal,” katanya.

    Sebelumnya dilaporkan terjadi pencurian kendaraan bermotor yang menimpa mahasiswa peserta KKN Kolaboratif 2025 di Kabupaten Lumajang. Kejadian pertama menimpa mahasiswa yang terjun di Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso terdapat dua sepeda motor yang dicuri.

    Sepeda motor itu milik mahasiswa FISIP Unej dan satu lagi milik mahasiswi UIN KHAS Jember. Kemudian, kejadian kedua menimpa mahasiswa Unej yang melaksanakan KKN Kolaboratif di Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh.

    Kejadian ketiga di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, sepeda motor warga hilang di dekat posko KKN, sehingga dengan penarikan itu tidak ada lagi mahasiswa KKN Kolaboratif yang menjadi korban curanmor di Lumajang.

    Beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta dalam KKN Kolaboratif di Lumajang, yakni Unej, UIJ, UIN KHAS, STIA Pembangunan, Poltekes Jember, Unipar, UniLu, dan STKIP Lumajang.