Kasus Keracunan MBG di Cipongkor, BGN: Memasak Terlalu Awal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, penyebab keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terjadi karena kesalahan teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
SPPG disebut memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.
“Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama,” kata Dadan, usai meninjau Posko Penanganan kasus dugaan keracunan makanan Program MBG di Cipongkor, yang disampaikan dalam keterangan resmi, Rabu (24/9/2025).
“Kita sudah koordinasi dengan seluruh SPPG yang baru yang beroperasional satu bulan terakhir, kemudian kita minta agar mereka mulai masak di atas jam setengah dua agar waktu antara masak
processing
dengan
delivery
-nya tidak lebih dari 4 jam,” ujar Dadan.
Menurut dia, pola memasak dan distribusi menjadi kunci utama agar kualitas makanan tetap terjaga.
SPPG lama dinilai sudah menemukan ritme kerja.
Namun, SPPG yang baru kerap khawatir makanan tidak selesai tepat waktu sehingga melakukan produksi terlalu dini.
“Oleh sebab itu, salah satu yang saya instruksikan kepada SPPG baru itu ketika memulai, mereka sudah punya daftar penerima manfaat. Katakanlah 3.500 di 20 sekolah, saya meminta agar mereka di awal-awal melayani 2 sekolah dulu,” ujar dia.
“Kemudian setelah terbiasa baru naik ke 4 sekolah, setelah itu naik lagi ke 10 sekolah. Kemudian setelah bisa menguasai proses, termasuk antara masak dan delivery-nya bisa tepat waktu dengan jumlah yang tertentu, baru bisa memaksimalkan jumlah penerima manfaat,” lanjut Dadan.
Selain itu, Dadan juga menyoroti kasus serupa yang sempat terjadi di Banggai, Sulawesi Tengah.
SPPG setempat sebelumnya berjalan baik, tetapi kemudian mengganti pemasok bahan baku secara mendadak sehingga kualitas menurun.
“Oleh sebab itu, kita instruksikan lagi bagi yang (SPPG) lama agar mau mengganti
supplier
harus bertahap. Jadi segala sesuatu tidak boleh berubah secara drastis,” ujar dia.
“Untuk SPPG yang menjalani ini, seperti yang di Banggai, itu kan mengganti
supplier
dalam waktu yang sangat singkat sehingga kami minta setelah kejadian setop dulu,” sambung dia.
Dadan mengatakan, SPPG harus melakukan analisis menyeluruh, termasuk yang di Cipongkor, Bandung.
Untuk itu, Dadan meminta agar SPPG tersebut menyetop distribusi MBG sementara waktu.
“Kami juga minta setop dulu sampai mereka bisa membiasakan dan melakukan analisis mendetail terkait dengan pelayanan,” sambung Dadan.
Menurut Dadan, evaluasi tidak hanya dilakukan di Cipongkor, tetapi juga pada SPPG baru lainnya agar kejadian serupa tidak terulang.
Dirinya pun mengingatkan penanganan psikologis anak-anak penerima manfaat yang tidak boleh diabaikan.
“Jangan lupa bahwa anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan pasti akan mengalami trauma. Jadi salah satu aspek yang juga termasuk harus mereka kelola adalah bagaimana agar yang trauma ini bisa kembali percaya bahwa mereka itu akan aman ketika mengonsumsi makan bergizi (gratis),” pungkas dia.
Berita sebelumnya menyebutkan, ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan dari program MBG.
Menurut laporan Dinas Kesehatan Jawa Barat, makanan yang disantap siswa terdiri dari nasi dan lauk yang dimasak pada malam hari, tetapi baru dikonsumsi siang keesokan harinya.
Akibat jarak waktu yang terlalu lama, makanan menjadi basi dan memicu keracunan massal.
Hal itu mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dedi menuturkan, faktor utama keracunan adalah kesalahan teknis dalam proses memasak dan distribusi makanan.
“Secara umum problemnya adalah, di makanan itu basi, karena masaknya itu malam, kemudian didistribusikan dan dimakannya oleh siswa itu siang hari. Jadi waktunya sudah terlalu lama antara dimasak dan dimakan,” ujar Dedi saat ditemui di Kampus UIN Sunan Gunung Jati, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Institusi: UIN
-
/data/photo/2025/07/10/686fe62035161.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "10
Kasus Keracunan MBG di Cipongkor, BGN: Memasak Terlalu Awal
Nasional")
10 Kasus Keracunan MBG di Cipongkor, BGN: Memasak Terlalu Awal Nasional
-
Perseteruan Eks Dosen UIN Maliki Malang dan Tetangga Berlanjut ke Jalur Hukum dengan Saling Lapor
Malang (beritajatim.com) – Konflik antara eks dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang, Imam Muslimin, dengan tetangganya, Sahara, kini memasuki babak baru. Perseteruan yang awalnya berupa cekcok tetangga dan viral di media sosial dengan adegan adu mulut hingga berguling di jalan, kini resmi bergulir ke ranah hukum setelah kedua belah pihak saling melaporkan ke Polresta Malang Kota.
Eskalasi konflik dimulai dari laporan Sahara pada Kamis (18/9/2025). Didampingi kuasa hukumnya, Moh Zakki, Sahara menuding Imam Muslimin melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Ia mengaku dirugikan atas dampak perseteruan yang melebar luas.
“Bukan hanya saya yang mengalami. Banyak tetangga yang pernah bermasalah dengan dosen IM, tapi tidak berani bicara. Saya ingin menempuh jalur hukum agar ada kejelasan dan keadilan ditegakkan,” ujarnya.
Pihak Sahara menyerahkan bukti berupa rekaman video, foto, serta keterangan saksi. Laporan tersebut mengacu pada Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 27 juncto Pasal 45 UU ITE.
Tak tinggal diam, Imam Muslimin membalas dengan laporan balik pada Jumat (19/9/2025). Melalui kuasa hukumnya, Austian Siagian, ia mengadukan Sahara yang diduga berada di balik akun TikTok @sahara_vibesssss. Menurutnya, unggahan akun tersebut merugikan kliennya secara serius.
“Dampaknya luar biasa terhadap klien kami, terhadap lingkungan sekitarnya, juga kesehariannya. Bahkan berdampak ke pekerjaan beliau, proyek-proyek yang semestinya bisa berjalan jadi dibatalkan akibat ramainya postingan akun tersebut,” terang Austian pada Sabtu (20/9/2025).
Pihak Imam melaporkan Sahara dengan pasal berlapis, yakni Pasal 27A, Pasal 28 ayat 2 dan 3 UU ITE, serta Pasal 310, 335, 336, dan 167 KUHP.
Sebelum laporan hukum muncul, viralnya kasus ini sudah berdampak pada karier akademik Imam Muslimin. Pada Selasa (16/9/2025), ia resmi mengajukan pengunduran diri sebagai dosen Pascasarjana UIN Maliki Malang. Imam mengaku sakit hati setelah tidak ada mahasiswa yang hadir di kelas yang ia ajar.
“Saya masuk kelas, tidak ada mahasiswa datang. Saya WA (WhatsApp) tidak ada yang menjawab. Ok, daripada saya sakit hati, saya kemudian nulis surat kepada atasan saya, bahwa saya mundur,” katanya.
UIN Maliki Malang segera mengambil langkah tegas. Melalui Tim Penegakan Disiplin ASN yang diketuai Prof. Dr. Agus Maimun, M.Pd., kampus menyampaikan permohonan maaf kepada publik pada Rabu (17/9/2025). Imam Muslimin dinonaktifkan dari tugas mengajar, permohonan kenaikan jabatan akademiknya ditangguhkan, serta dibentuk tim khusus investigasi. Bahkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dilibatkan untuk memastikan penanganan objektif dan sesuai aturan.
“Penanganan kasus ini tidak berhenti di tingkat kampus saja. Kami melibatkan Kementerian Agama agar ada objektivitas dan kepastian hukum,” tegas anggota tim disiplin.
Kini, perseteruan yang berawal dari masalah bertetangga tersebut sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum. Publik menunggu bagaimana kasus ini akan berakhir, yang menjadi gambaran cepatnya konflik personal dapat berimplikasi luas di era digital. [dan/beq]
-
Reshuffle Kabinet Tak Berarti Hubungan Jokowi–Prabowo Retak
GELORA.CO -Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyisakan pertanyaan serius soal bagaimana sebenarnya hubungan politiknya dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejumlah tafsir liar muncul, bahkan ada yang menilai hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja.
Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai wajar jika spekulasi berkembang, apalagi beberapa nama yang diganti dalam reshuffle dikenal dekat dengan Jokowi.
“Kenapa begitu jalan ceritanya, karena ada sejumlah nama menteri yang di-reshuffle beberapa waktu lalu dianggap sebagai orang-orangnya Jokowi atau yang diganti beberapa waktu lalu disebut Jokowi’s Man,” jelas Adi lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 21 September 2025.
Adi mencontohkan posisi Budi Arie Setiadi yang identik dengan Jokowi karena latar belakangnya sebagai Ketua Umum Projo. Selain itu, nama Sri Mulyani, hingga politikus seperti Dito Ariotedjo dan Abdul Kadir Karding juga sering disebut sebagai menteri yang berasosiasi dengan Jokowi.
“Dan bahkan ketika Erick Thohir tidak lagi menjadi Menteri BUMN tapi posisinya digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, ini pun dispekulasikan sebagai upaya untuk meminggirkan peran-peran strategis menteri yang selama ini disebut sebagai orang Jokowi,” terangnya.
Namun demikian, Adi menekankan bahwa isu retaknya hubungan Prabowo–Jokowi terlalu dilebih-lebihkan. Sebab, faktanya masih banyak orang yang dekat dengan Jokowi tetap dipercaya duduk di kabinet Prabowo.
“Artinya dibandingkan dengan yang diganti, orang-orang yang teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi per hari ini di pemerintahan Prabowo masih banyak. Jadi dalam hal itu, sangat mudah sebenarnya untuk membantah bahwa hubungan politik antara Prabowo dengan Jokowi tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Lebih jauh, Adi mengingatkan bahwa dinamika reshuffle bukan hal baru dalam politik. Dulu ada anggapan bahwa jika hubungan Jokowi dengan Prabowo baik, maka relasi Prabowo dengan PDIP tidak mulus, begitu juga sebaliknya. Namun pola semacam itu, menurutnya, kini sudah tidak relevan lagi
-
Belanda Masih Jauh tapi Jokowi Sudah Ngebet Prabowo–Gibran Dua Periode
GELORA.CO – Duet politik Pilpres 2029 mulai mencuat lebih awal usai relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP) mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk kembali mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada periode kedua.
Pernyataan itu sontak menjadi isu politik yang viral, ramai diperbincangkan, dan memancing perdebatan. Pasalnya, pesta demokrasi 2029 masih menyisakan waktu empat tahun lebih, namun sudah ada proposal politik yang ditegaskan oleh relawan paling dekat dengan Jokowi.
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang khas dalam politik Indonesia.
“Sejak awal sebenarnya Jokowi sangat mendukung Prabowo–Gibran untuk dua periode,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 21 September 2025.
Ia menilai, politik di Indonesia pada dasarnya sederhana yaitu kekuasaan yang baru saja diraih, segera dilanjutkan dengan strategi mempertahankan kekuasaan di periode berikutnya.
Bahkan, lanjut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, bukan hal aneh jika kini perbincangan soal Pilpres 2029 muncul.
“Jangankan hari ini bicara proposal dua periode, bahkan sejak pelantikan Pilpres 2024, setelah para menteri dilantik, bicara tentang bagaimana menentukan persaingan di 2029 itu dianggap wajar,” urainya.
Meski begitu, Adi juga mencatat adanya suara keras dari pihak yang kontra. Mereka menilai pembicaraan soal dua periode Prabowo–Gibran terlalu dini.
“Kenapa itu terjadi? karena Belanda masih jauh,” sentil Adi Prayitno mengibaratkan bahwa 2029 masih lama sehingga tidak perlu terburu-buru atau terlalu dini membicarakannya.
-
Ngotot Prabowo-Gibran Dua Periode, Jokowi Takut Anaknya Dimakzulkan
GELORA.CO – Arahan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode merupakan upaya intervensi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Sabtu 20 September 2025.
Dedi mengurai bahwa arahan Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode, miliki dua tafsir.
“Pertama, Jokowi dalam kekhawatiran mendalam, bisa karena ancaman pemakzulan pada Gibran,” kata Dedi Kurnia.
Selain itu, bisa jadi Jokowi pun khawatir jika dirinya ikut terlibat dalam masalah hukum lantaran para loyalisnya banyak yang terseret kasus korupsi.
“Sebut saja Nadiem Makarim (eks Mendikbud), hingga wacana (eks Menkominfo) Budi Arie soal judi online dan sudah disingkirkan dari kabinet,” katanya.
Tafsir kedua, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai bahwa Jokowi belum secara penuh menerima bahwa saat ini dia bukan lagi Presiden RI. Sehingga, Jokowi masih ikut campur tangan terkait kondisi politik Tanah Air.
“Intervensi Jokowi sudah terlalu banyak, bisa terlihat dari banyaknya kunjungan anggota kabinet, termasuk Prabowo,” ujarnya.
“Meskipun, situasi saat ini lebih menggambarkan kerisauan Jokowi terkait masa depan kekuasaannya, baik soal Gibran atau mungkin posisi Jokowi sendiri,” demikian Dedi Kurnia.
-
Rocky Gerung Sebut Pemakzulan Gibran Batal, Tapi Jangan Senang Dulu!
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik menohok kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dikatakan Rocky, kapasitas Gibran sebagai pejabat publik masih jauh dari harapan.
Rocky menyindir bahwa kemampuan Gibran hanya sebatas membagikan produk perawatan wajah.
“Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare, itu soalnya. Kenapa dia gak pake sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare tapi brain care,” ujar Rocky dikutip pada Sabtu (20/9/2025).
Ia menegaskan kritik ini bukan sekadar ejekan, melainkan peringatan moral.
“Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai Wapres brainnya kurang, mesti tambah carenya. Kita mencoba mendudukkan masalah ini sebagai moral call,” tukasnya.
Lebih jauh, Rocky menyinggung wacana pemakzulan yang sempat menyeret nama Gibran.
Ia mengatakan, meskipun nantinya upaya itu gagal, publik sudah menilai kapasitas Gibran tidak memadai.
“Kalaupun batal dimakzulkan, memori publik sudah definitif bahwa kapasitas Gibran nggak cukup,” tegasnya.
Melihat kinerja Gibran sejauh ini, Rocky juga menyinggung potensi kritik dari kalangan mahasiswa.
“Nanti mahasiswa UI, UIN, Makassar, Unhas, Pakuan, akan diterangkan oleh seniornya bahwa yang namanya Fufufafa ini (Gibran). Yang gak mampu berpikir si itu tuh. Diwariskan soal-soal ini,” imbuhnya.
Gibran bilang, polemik yang terjadi belakangan ini tidak lepas dari adanya dua matahari yang bersinar dalam pemerintahan.
“Kita mesti selesaikan secara kebudayaan, secara moral, jadi itu akibatnya kalau ada dua matahari. Yang satu terbit dari Tidar dan belum tenggelam, yang satu terbit dari gorong-gorong dan tenggelam di IKN,” kuncinya.
-
Akademisi: Inisiatif Kemendagri cegah polemik Prabumulih meluas
“Saya mengapresiasi Kemendagri yang sigap, sehingga Wali Kota akhirnya meminta maaf dan mengembalikan jabatan kepala sekolah,”
Jakarta (ANTARA) – Pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah mengapresiasi inisiatif dan ketegasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menangani polemik Wali Kota Prabumulih Arlan yang viral usai mencopot Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Ardiansyah.
“Saya mengapresiasi Kemendagri yang sigap, sehingga Wali Kota akhirnya meminta maaf dan mengembalikan jabatan kepala sekolah,” kata Jejen dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Jejen menilai inisiatif pusat untuk segera memeriksa Wali Kota Prabumulih sangat penting agar kasus tidak berkembang menjadi keresahan publik.
Menurut Jejen, kasus ini menjadi pengingat penting bagi kepala daerah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Keputusan yang salah, apalagi tanpa dasar hukum, bisa memicu ketidakpuasan masyarakat dan berujung pada protes besar.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa pemimpin harus menjadi teladan. Memecat kepala sekolah tanpa alasan regulatif mencerminkan lemahnya kepemimpinan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengambilalihan kasus oleh Kemendagri harus menjadi pelajaran bagi pejabat daerah lain.
“Memimpin berarti melayani dan tunduk pada aturan, bukan menggunakan wewenang secara semena-mena,” kata Jejen.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra menegaskan pengambilalihan penanganan kasus tersebut merupakan bagian dari mitigasi pemerintah pusat untuk memastikan kepatuhan aturan oleh kepala daerah.
“Ini dalam rangka mitigasi, agar kejadian serupa tidak terulang. Kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundangan,” kata Mahendra di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.
Mahendra menjelaskan, Wali Kota Prabumulih diduga melanggar prosedur dengan mencopot jabatan kepala sekolah tanpa mekanisme yang jelas. Kemendagri, kata dia, bakal memberikan sanksi langsung sebagai bentuk penegakan aturan.
“Kami ingatkan, sebagai kepala daerah, selaku pejabat pemerintahan wajib mentaati ketentuan peraturan pendanaan yang berlaku,” ucapnya.
Mahendra mengatakan, pelanggaran yang dilakukan Arlan adalah mencopot Kepsek SMP 1 Prabumulih tanpa prosedur yang jelas.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Terungkap Sebab Ledakan Bikin Rusak 20 Rumah di Pamulang
Tangerang Selatan –
Ledakan besar menyebabkan rusaknya 20 rumah di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Penyebab kebakaran tersebut akhirnya terungkap.
Kesimpulan itu didapatkan setelah Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri turun menyelidiki ledakan yang terjadi pada Jumat (12/9) pagi lalu itu. Ledakan terjadi di Jalan Talas II RT 003 RW 001 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangsel.
Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengatakan ledakan diakibatkan adanya kebocoran gas yang terakumulasi.
“Dapat kami sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri diperoleh kesimpulan bahwa ledakan berasal dari kebocoran tabung gas LPG ukuran 12 kilogram di salah satu rumah warga di lokasi tempat kejadian perkara,” kata AKBP Victor, Jumat (19/9/2025).
Kebocoran gas itu terjadi di salah satu rumah warga. Gas itu lalu terakumulasi di ruangan tertutup sehingga memicu ledakan dahsyat.
“Ledakan tersebut berasal dari akumulasi Gas yang terkumpul di ruangan tertutup di dapur dan ruangan lainnya akibat kebocoran tabung gas LPG 12 kg, kemudian terpicu oleh pemantik kompor,” ucapnya.
Pada pekan lalu, Puslabfor Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan membawa sejumlah alat bukti berupa tabung gas 12 kg, tabung gas 3 kg, selang regulator, kompor gas, hingga benda-benda bekas terbakar.
Ledakan dahsyat mengguncang kawasan permukiman di Jalan Talas II, Kelurahan Pondok Cabe Hilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pada Jumat (12/9/2025). Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah rumah hancur dan beberapa warga mengalami luka-luka. (Foto: Ari Saputra/detikcom)
20 Rumah Rusak
Ledakan gas terjadi di Jalan Talas II menyebabkan 20 rumah rusak. Dari jumlah itu, 3 rumah roboh, 2 rusak berat, dan sisanya ringan hingga sedang.
“Untuk terdampak semua ada 20 rumah yang terdampak sampai saat ini,” kata Ketua RW setempat, Abdul Hakim, ditemui di lokasi, Pamulang, Minggu (14/9).
Sebanyak 54 orang dari 16 keluarga sempat diungsikan di Musala Da’arun Naim.. Warga bergotong royong membersihkan puing-puing dari lokasi bekas ledakan itu.
Foto: Lokasi ledakan di Pamulang, Tangsel dipasangi garis polisi dan warga diimbau menjauh radius 10 meter. (Taufiq Syarifudin/detikcom)
7 Orang Terluka
Ledakan besar itu juga sempat menyebabkan sejumlah orang warga terluka. Korban mengalami luka dengan tingkat bervariasi.
“Saat ini di RS tinggal 3 orang, di RS Hermina ada 2 orang yang dirujuk ke RS lain 1 orang (RS) Tarakan,” kata ketua RW setempat, Abdul Hakim, ditemui di lokasi kejadian, Minggu (14/9).
Berikut detail kondisi 7 korban ledakan gas Pamulang di RS Hermina Tangsel:
Pekerja meruntuhkan sisa bangunan terdampak ledakan misterius di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (17/9/2025). (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Satu Keluarga di TKP
1. Agus, luka bakar 90%
2. Riski Raditia Pratama, luka bakar 12%
3. Rini Andriani, luka bakar 70%Tetangga korban di TKP
4. Taslimah, luka kepala memar, trauma
5. Saniah, luka trauma
6. Emilia, luka trauma7. Intan, usia 1,5 tahun, mengalami kondisi luka lecet pada jari tengah kiri. Intan sebelumnya dirawat di RS Hermina dan di RS UIN Jakarta.
Halaman 2 dari 3
(jbr/mei)
-
/data/photo/2025/09/18/68cc0a7ad831e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Tiga Dekade Lebih Bersama Buku, Mudianah Tak Pernah Menyesal Jadi Pustakawan…
Megapolitan
18 September 2025")
Tiga Dekade Lebih Bersama Buku, Mudianah Tak Pernah Menyesal Jadi Pustakawan… Megapolitan 18 September 2025
Tiga Dekade Lebih Bersama Buku, Mudianah Tak Pernah Menyesal Jadi Pustakawan…
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Lebih dari tiga dekade hidup Mudianah Mahmud (54) dihabiskan bersama buku dan rak-rak perpustakaan.
Namanya mungkin tak banyak dikenal publik. Namun, bagi sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, ia adalah sosok pustakawati yang setia menjaga denyut literasi kampus.
“Kalau dihitung, saya sudah jadi pustakawan itu sekitar 31 tahun,” ujar Mudianah membuka kisahnya kepada
Kompas.com
.
Ia memulai karier sebagai tenaga honorer di Perpustakaan Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta pada 1994. Saat itu, Yana, sapaan akrab Mudianah, sudah menikah dan memiliki anak. Kondisi tersebut tak menghalangi semangatnya untuk menekuni dunia perpustakaan.
Mudianah mengakui, profesi pustakawan bukan jalur karier yang ia rencanakan. Namun, ia menerimanya sebagai jalan hidup yang datang tanpa disangka.
“Kenapa saya ke perpustakaan? Ya mungkin jalan hidup ya. Kebetulan waktu itu di UIN ada perpustakaan fakultas untuk menunjang perkuliahan. Saya ditempatkan di situ, jadinya ya terjunlah,” kenang dia.
Meski hanya pegawai honorer, Yana merasa tetapi perlu membekali diri dengan ilmu kepustakawanan.
Oleh karena itu, ia memutuskan kuliah S1 jurusan Ilmu Perpustakaan pada 2002 lewat jalur ekstensi sambil tetap bekerja.
“Waktu itu saya kuliah malam, pulang kerja harus mandi dulu lalu lanjut belajar. Capek iya, tapi saya pikir harus
upgrade
diri,” tutur dia.
Selama menjalani masa kuliah S1 Ilmu Perpustakaan, Yana merasa sangat bersyukur. Sebab, dirinya mendapatkan banyak dukungan, baik dari keluarga, pimpinan fakultas, hingga teman-temannya.
Pilihan itu terbukti tepat. Pada 2007 ia lulus dan resmi beralih status menjadi pustakawan fungsional.
Dari perubahan status itulah karier Yana terus menanjak hingga kini menjabat sebagai Pustakawan Ahli Muda di Perpustakaan Pusat UIN Jakarta.
Bagi sebagian orang, profesi pustakawan dianggap sepi peminat, bahkan kerap dipandang sebelah mata.
Namun, Mudianah mematahkan prespektif itu. Ia menolak menyerah pada stigma itu dan tak pernah menyesali pilihannya sebagai pustakawati.
“Saya enggak pernah menyesali apa yang saya pilih. Hidup ini kan pilihan. Kalau sudah pilih, ya jalani, jangan setengah-setengah,” kata Yana.
Bagi ibu tiga anak itu, menjadi pustakawan di sebuah kampus tidaklah mudah. Pasalnya, tugas mereka bukan hanya sekadar penjaga buku.
Justru, tugas mereka jauh lebih kompleks dari yang dibayangkan, yakni mulai dari mengolah koleksi, memberi layanan informasi, hingga membimbing mahasiswa agar melek literasi.
Terlebih di UIN Jakarta. Untuk menjadi pustakawan di universitas negeri itu juga harus akrab dengan kitab-kitab klasik berbahasa Arab tanpa harakat.
“Kesulitannya banyak, apalagi saya bukan lulusan pesantren. Tapi saya belajar dari dosen-dosen Ushuluddin. Saya enggak malu bertanya, bawa kitab, diskusi. Dari situ saya bisa mengklasifikasi kitab sesuai subjeknya,” tutur Mudianah.
Seiring perkembangan zaman dan teknologi, perpustakaan kini tak lagi identik dengan rak buku. Kehadiran e-book, e-jurnal, dan database daring menjadi tantangan baru bagi Yana.
Meski begitu, ia tak khawatir peran pustakawan yang disebut-sebut akan tergeser. Baginya, digitalisasi justru menuntut pustakawan untuk terus belajar.
“Digitalisasi itu enggak bisa kita hindari. Jadi caranya ya belajar lagi,
upgrade
diri. Kalau pustakawan enggak mau belajar, pasti ketinggalan,” kata dia.
Setiap kali perpustakaan melanggan database baru, Yana tak segan mengikuti pelatihan dari penyedia layanan lalu menularkannya kepada mahasiswa.
Menurut dia cara itu dapat membantu mahasiswa, khususnya di UIN Jakarta untuk bisa mengakses informasi. Rasa puas akan hadir saat bisa membantu mahasiswa menemukan sumber belajar yang tepat.
“Kalau mahasiswa bilang, ‘Terima kasih Bu, ketemu bukunya,’ itu sudah jadi kebahagiaan sendiri,” kata Mudianah sambil tersenyum.
Di usianya saat ini, Mudiana tetap bersemangat menjalani profesi pustakawati. Ia percaya, menjalani profesi tersebut adalah ujung tombak literasi kampus.
“Kalau kita mau, pustakawan bisa bermanfaat luas. Bukan cuma untuk kampus, tapi juga untuk masyarakat. Intinya jangan berhenti belajar,” pesan dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5354220/original/018909300_1758205730-IMG-20250918-0011.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Usai Aksi Guling-guling, Dosen Nonaktif UIN Malang Dilaporkan ke Polisi")
Usai Aksi Guling-guling, Dosen Nonaktif UIN Malang Dilaporkan ke Polisi
Liputan6.com, Jakarta Konflik antartetangga antara dosen nonaktif UIN Maliki Malang, Imam Muslimin dengan Sahara terus berlanjut. Perselisihan dua warga Jalan Joyogrand Kavling Depag III Atas, Merjosari, Kota Malang ini telah masuk ranah hukum.
Sahara, melaporkan Imam Muslimin ke Polresta Malang Kota, Kamis (18/09/2025). Dia didampingi kuasa hukumnya melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Saya ingin menempuh jalur hukum agar ada kejelasan dan keadilan yang ditegakkan,” kata Sahara usai membuat laporan di Mapolresta Malang Kota.
Pelaporan ke pihak berwajib karena persoalan tersebut telah merugikannya secara pribadi dan bisnis. Selain itu ada perkara dugaan pelecehan seksual, perusakan mobil sampai blokade jalan dan lahan.
Sejumlah bukti seperti rekaman video, foto dan keterangan saksi turut dilampirkan sebagai barang bukti. Sahara mengaku banyak warga di lingkungan rumah mereka juga bermasalah dengan Imam Muslimin namun tak berani bicara. Membawa masalah ini ke hukum, lanjutnya agar persoalan cepat selesai.
Kuasa hukum Sahara, Mohammad Zakki, mengatakan pihaknya menerima keluhan dari tetangga sekitar terkait perilaku Imam Muslimin. Namun untuk fokus laporan sekarang pada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Sahara.
“Ini masih langkah awal, fokus dugaan pencemaran nama baik. Tidak menutup kemungkinan ada laporan susulan,” katanya.
Zakki menjelaskan, pelaporan ke polisi berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP. Serta menggunakan Pasal 27 juncto Pasal 45 UU ITE. Pelaporan itu sepenuhnya mewakili pihak Sahara yang merasa dirugikan secara pribadi dan bisnis.
Menurutnya, banyak keluhan dari warga sekitar tentang sikap dosen nonaktif UIN Malang itu. Imam disebut kerap memicu konflik di lingkungan sekitar. Namun semua informasi itu masih akan diverifikasi lagi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kami berencana mengirim surat ke kelurahan untuk meminta audiensi agar penyelesaian hukum berbarengan dengan penyelesaian secara sosial,” urai Zakki.
Pihak Imam Muslimin belum dapat dikonfirmasi terkait pelaporan tersebut. Saat dikonfirmasi Liputan6 beberapa hari lalu terkait video viral aksi guling-guling, dia juga siap menempuh jalur hukum dan sudah menunjuk seorang pengacara.
Sebelumnya, ramai di media sosial video merekam aksi Imam Muslimin menjatuhkan diri dan berguling. Tindakan itu dipicu perselisihan antara dirinya dengan Sahara tetangga sebelah rumah. Imam diketahui dosen Pasca Sarjana dan mengajar di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang.
Usai video itu viral, pihak Senat Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri itu kemudian memanggil Imam untuk minta klarifikasi. Imam lalu mengundurkan diri sebagai pengajar hingga selesainya masalah ini.