Xcloud.id

Institusi: UIN Alauddin Makassar

  • Kasus Uang Palsu UIN Alauddin Makassar, 5 Pelaku Ditangkap di Mamuju, ASN Pemprov Sulbar Terlibat – Halaman all

    Kasus Uang Palsu UIN Alauddin Makassar, 5 Pelaku Ditangkap di Mamuju, ASN Pemprov Sulbar Terlibat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak lima orang terduga pelaku pembuat uang palsu yang beroperasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh polisi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (16/12/2024).

    Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi mengenai peredaran uang palsu di wilayah tersebut.

    Masing-masing pelaku inisial MB (35) pekerjaan staf honorer UIN diamankan kelompok jaringan yang ada di Mamuju yakni TA (52) Pekerjaan ASN Pemprov Sulbar, IH (42) pekerjaan Wiraswasta, WY (32) pekerjaan wiraswasta, dan MMB (40) pekerjaan wiraswasta.

    Saat ini, mereka sedang menjalani pemeriksaan di Kantor Polresta Mamuju, Jalan KS Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju.

    Dari informasi yang didapat, para pelaku diduga membawa uang palsu yang dicetak di dalam kampus UIN Makassar untuk diedarkan di Mamuju.

    Polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang palsu senilai Rp11 juta yang belum sempat diedarkan oleh para pelaku.

    “Kami sudah mengamankan empat orang dan sekarang mereka sedang diperiksa oleh polisi,” kata Kasi Humas Polresta Mamuju, Ipda Herman Basir.

    Ia menambahkan, pelaku merupakan bagian dari jaringan pembuat uang palsu yang sebelumnya telah ditangkap oleh Polres Gowa di UIN Makassar.

    Polisi dari Polres Gowa juga terlibat dalam penangkapan ini dan akan membawa para pelaku kembali ke Makassar.

    Anggota Resmob Polresta Mamuju masih melakukan pengembangan karena diduga pelaku memiliki komplotan lainnya.

    Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak, mengungkapkan kasus ini terungkap setelah salah satu pelaku ditangkap di Kecamatan Pallangga saat bertransaksi menggunakan uang palsu senilai Rp500 ribu.

    Penangkapan tersebut memicu penyelidikan lebih lanjut yang mengarah pada pengungkapan pabrik dan peredaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar.

    Sejak awal Desember 2024, pihak kepolisian telah meringkus 15 pelaku terkait pencetakan dan peredaran uang palsu.

    Pengungkapan ini merupakan hasil dari tim gabungan yang dibentuk untuk melakukan penyidikan dengan menggunakan teknologi dan metode investigasi ilmiah.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Polisi Sita Mesin Cetak Uang Palsu di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, 15 Orang Tersangka

    Polisi Sita Mesin Cetak Uang Palsu di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, 15 Orang Tersangka

    GELORA.CO – Polres Gowa menetapkan 15 orang tersangka dalam sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) di wilayah Samata, Kabupaten Gowa, Sulsel.

    Kapolres Gowa, AKBP R.T.S Simanjutak, mengatakan selain mengamankan 15 orang tersangka, polisi juga menyita barang bukti sebanyak 100 jenis berupa uang palsu hingga mesin cetak. 

    “Barang bukti ada 100 jenis,” kata Reonald Simanjuntak kepada wartawan di kantornya Senin (16/12), malam.

    Mesin Cetak di Gedung Perpustakaan Uin Alauddin Samata

    Pantauan di lokasi, mesin cetak uang palu yang diamankan berada di dalam area kampus. Mesin cetak ini diduga dibeli dari luar negeri. Tapi, Reonald belum masih enggan menjelaskan lebih jauh asal-usul mesin upal tersebut.

    “Pada intinya mesin cetak uang palsu ini kami temukan di gedung Perpustakaan UIN Alauddin Samata,” sebutnya.

    Mesin cetak uang palsu tersebut, saat ini telah diamankan atau di simpan di Mapolres Gowa.

    Sita Uang Palsu 446 Juta

    Selain menyita mesin pencetak uang palsu, polisi juga berhasil menemukan uang palsu sebanyak Rp446 juta lebih.

    “Kami temukan sejumlah Rp446.700.000. Barang bukti yang kami temukan di salah satu kampus,” sambungnya.

    Uang palsu ratusan itu ditemukan dalam bentuk pecahan Rp100 ribu.

    “Pecahan Rp 100 ribu. Barang bukti lainnya masih ada. Jadi sabar, mudah-mudahan dalam waktu singkat ini kami rilis kembali. Dan akan dirilis di Polda Sulsel langsung,” tandasnya.

  • Kampus UIN Makassar Diduga Jadi Lokasi Produksi Uang Palsu

    Kampus UIN Makassar Diduga Jadi Lokasi Produksi Uang Palsu

    Makassar, CNN Indonesia —

    Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar diduga dijadikan sebagai tempat produksi uang palsu. Hal itu diketahui usai polisi mengamankan sejumlah orang terkait peredaran uang pals di Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Iya, sementara masih pengembangan,” kata Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak, Minggu (15/12).

    Kasus tersebut terungkap pertama kali setelah pihak Polsek Pallangga mengamankan terduga pelaku yang mengedarkan uang palsu. Polisi lalu menemukan tempat produksi uang palsu itu dibuat di dalam kampus UIN Alauddin Makassar.

    Namun hingga berita ini diturunkan, polisi belum mau membeberkan jumlah uang palsu dan total pelaku yang diamankan terkait kasus itu.

    Terpisah, pihak UIN Alauddin Makassar membenarkan adanya pegawai kampus yang ditangkap terkait produksi dan peredaran uang palsu tersebut.

    “Pelaku yang ditangkap adalah murni oknum,” Rektor UIN Alauddin Makassar Hamdan Juhannis dalam keterangan tertulis.

    Hamdan menuturkan pihak kampus masih menunggu dari pihak kepolisian terkait pelaku yang telah diamankan.

    “Informasi yang menyebar di media hanyalah desas-desus karena polisi belum mengeluarkan penyataan terhadap detail kasus ini. Pihak kampus menunggu penyampaian resmi polisi dan bila terjadi pelanggaran hukum, kami akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang bersangkutan,” jelasnya.

    (mir/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pabrik Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar Terbongkar, Hasilkan Miliaran Rupiah

    Pabrik Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar Terbongkar, Hasilkan Miliaran Rupiah

    ERA.id – Di balik megahnya gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan terselip fakta mencengangkan. Kampus yang dikenal sebagai pusat pendidikan keagamaan ini justru menjadi lokasi operasi pabrik uang palsu.

    Polisi berhasil mengungkap kasus ini setelah menangkap seorang pengedar uang palsu. Investigasi lebih lanjut mengarah pada staf UIN yang diduga terlibat. 

    Staf tersebut diketahui mengirimkan seseorang untuk membayarkan angsuran di Pegadaian dengan menggunakan uang palsu.

    Pada awalnya, uang tersebut lolos dari pemeriksaan sinar X-ray di Pegadaian. Namun, kecurigaan muncul saat petugas menemukan semua nomor seri pada uang itu sama persis. Pihak Pegadaian segera meminta kartu identitas pelaku sebelum melaporkan kejadian ini ke Polsek Pallangga.

    Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penggerebekan di dalam area kampus UIN Alauddin pada akhir November. Hasilnya, miliaran rupiah uang palsu dalam pecahan seratus ribu ditemukan, bersama dengan alat cetak canggih.

    Kasus ini menjadi lebih serius ketika beberapa pegawai kampus ikut diamankan. Salah satu staf berinisial AI bahkan telah ditahan di Polres Gowa. 

    Kasat Reskrim Polres Gowa, AKP Bahtiar kepada ERA membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami kasus ini. 

    “Nanti akan dirilis oleh Polda,” katanya singkat, Minggu (15/12/2024).

    Hingga berita ini tayang, Rektor UIN Alauddin, Prof Hamdan Juhannis, belum merespon pesan singkat WhatsApp penulis.

  • 2 Hari Pertama Gibran Buka Layanan "Lapor Mas Wapres", Ada yang Puas dan Kecewa Nasional

    2 Hari Pertama Gibran Buka Layanan "Lapor Mas Wapres", Ada yang Puas dan Kecewa Nasional

    Hari Pertama Gibran Buka Layanan “Lapor Mas Wapres”, Ada yang Puas dan Kecewa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Layanan pengaduan ”
    Lapor Mas Wapres
    ” yang diinisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dibuka mulai Senin (11/11/2024) kemarin.
    Pada hari pertama, layanan ini menerima 55 aduan dari masyarakat berbagai wilayah, tidak hanya dari Jabodetabek.
    Mereka datang dari sejumlah daerah seperti Surabaya, Jawa Timur; Makassar, Sulawesi Selatan; hingga Manado, Sulawesi Utara.
    Beragam tanggapan pun diberikan masyarakat pada hari pertama.
    Ada yang merasa kecewa karena tidak dapat nomor antrean dan harus kembali keesokan harinya, ada pula yang senang karena pelayanan yang diberikan cenderung ramah.

    Pelayanan ramah
    Salah satu warga yang mengadu ke layanan Lapor Mas Wapres pada hari pertama kemarin adalah seorang pengemudi ojek online (ojol), Fathoni Rahman.
    Ia mengaku merasa terbantu dengan adanya layanan pengaduan yang baru saja dibuka kemarin.
    Ia mengetahui layanan tersebut dari postingan di akun Instagram Wakil Presiden.
    “Sangat ramah, sangat terbuka sangat membantu sekali. Saya terima kasih banyak,” kata Fathoni di Kompleks Istana Wakil Presiden, Senin (11/11/2024).
    Adapun pengaduannya seputar pemindahan rusun tempat tinggalnya dari Rusun Nagrak ke Rusun Pasar Rumput, lantaran ia harus berobat ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) bolak-balik karena menderita autoimun.
    Sementara itu, istrinya bekerja di Menteng, Jakarta Pusat.
    Penghasilannya dari pekerjaan ojek online terbatas untuk ongkos bolak-balik ke rumah sakit. Biaya ongkos sekaligus parkir jika menggunakan kendaraan pribadi turut ia perhitungkan saat harus kontrol ke rumah sakit.
    Terlebih, Rusun Nagrak yang terletak di Jakarta Utara kerap dilewati truk-truk besar.
    “(Jarak dari rusun ke RSCM) 27 kilometer. Belum saya parkir di RSCM, motor. Kalau saya sakit, saya enggak bisa (naik motor), harus naik ojek online lagi ke Stasiun Priok, naik lagi kereta ke Stasiun Cikini, bolak balik,” ucap dia.
    Sementara itu, masyarakat lainnya harus menelan kekecewaan lantaran jam layanan sudah habis.
    Layanan hanya diberikan pada pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB, dengan kuota maksimal hanya 50 orang.
    Salah satu warga yang belum sempat terlayani adalah Konsultan Manajemen, Bisnis dan Hukum, John Sumarna.
    Ia datang jauh-jauh dari Surabaya, Jawa Timur, untuk melaporkan mafia tanah.
    “Ini tadi lebih 50, kami disarankan untuk kembali besok pagi,” kata John Sumarna di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).
    Dia berharap, layanan pengaduan bisa membantunya menangani mafia tanah yang merugikan beberapa kliennya.
    Salah satu klien yang seorang petani misalnya, mengalami perampasan paksa oleh mafia tanah dengan Akta Jual Beli (AJB) palsu, padahal yang bersangkutan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
    Korban sejatinya sudah melapor kepada pihak kepolisian saat terjadi perampasan. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, korban justru diamankan pihak kepolisian.
    Ia pun mengaku sudah melaporkan kasus serupa sejak lama, sejak Mahfud MD masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
    Kendati demikian, lanjutnya, pihak-pihak sebagai tempat dirinya melapor dahulu sudah berakhir masa kerjanya. Oleh karenanya, ia ingin meminta petunjuk siapa lagi yang bisa menangani masalah ini.
    “Saya mau minta petunjuk siapa yang menangani untuk keadilan kepada korban bisa diberikan,” ucap John.

    Harap masalah cepat terselesaikan
    Sejumlah harapan juga dilayangkan oleh pengadu yang sudah merasakan layanan tersebut.
    Mereka berharap dengan melapor langsung kepada Gibran, masalah-masalahnya dapat lebih cepat terselesaikan
    Salah satu harapan itu datang dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Reski.
    Ia berharap Wapres segera mengecek permasalahan yang menimpa 31 orang temannya yang terkena tindakan skorsing oleh rektor universitas karena menyampaikan kritik.
    Meski kata dia, BEM sudah melaporkan kasus ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Ombudsman RI.
    “Tapi belum ada hasil sampai hari ini. Harapannya bisa diatensi cepat supaya kawan-kawan bisa kembali mengakses kuliah, dapat pelayanan akademik dan bisa melanjutkan perkualiahan dengan lancar kembali,” jelasnya.

    Diproses dalam 14 hari
    Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono mengungkapkan, 55 aduan yang masuk pada hari pertama akan diproses dalam waktu 14 hari sesuai standar baku.
    Waktu itu diperlukan untuk proses analisis dan disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah (pemda) setempat.
    Dengan kata lain, pihak Sekretariat Wakil Presiden akan mengkategorikan terlebih dahulu masalah yang ada, kemudian diserahkan dan dikoordinasikan oleh K/L maupun pemda.
    “Untuk standar pelayanan di kami ada waktu 14 hari untuk proses analisis dan nanti ditindaklanjuti ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” kata Sapto.
    Selama masa tunggu itu, masyarakat bisa mengecek perkembangan pelaporan di WhatsApp pengaduan 0811 1704 2207 dan laman setwapres.lapor.go.id.
    Pengecekan dilakukan dengan melampirkan nomor registrasi pelaporan, yang didapat usai laporan disampaikan kepada petugas di ruang pengaduan masyarakat (dumas).
    Secara bersamaan, pihaknya akan membuat rekap harian untuk disampaikan kepada Gibran.
    Harapannya laporan tersebut bisa digunakan untuk mengambil kebijakan strategis.
    “Infonya (Wapres akan mengecek setiap hari), seperti itu, sesuai arahan. Jadi memang beliau sangat memerlukan rekap laporan harian, bulanan, kita laporkan. Mudah-mudahan jadi bahan beliau untuk pengambilan kebijakan,” jelas Sapto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNPT: Maknai Hari Pahlawan dengan teruskan perjuangannya

    BNPT: Maknai Hari Pahlawan dengan teruskan perjuangannya

    Menghargai jasa pahlawan juga berarti menggunakan teknologi untuk mempromosikan persatuan, kebersamaan, dan nilai-nilai patriotismeJakarta (ANTARA) – Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mengingatkan generasi muda akan pentingnya memaknai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November dengan meneruskan perjuangan mereka di era digital.

    “Generasi muda harus dapat mewakili semangat para pahlawan dalam dunia digital. Saya berharap agar mereka dapat terus menginspirasi dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa di tengah kemajuan zaman. Hari Pahlawan bukan sekadar peringatan, melainkan ajakan untuk terus menyambung semangat juang para pahlawan bangsa di era modern ini,” ujar Irfan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, menggunakan teknologi dengan bijak untuk membangun persatuan, patriotisme, dan cinta tanah air merupakan bagian dari menghargai jasa pahlawan.

    “Dunia digital itu tanpa batas, dua sisi, tinggal bagaimana anak-anak Gen Z kita ini dibekali pengetahuan agar tidak mengabaikan nilai-nilai positif dari teknologi. Menghargai jasa pahlawan juga berarti menggunakan teknologi untuk mempromosikan persatuan, kebersamaan, dan nilai-nilai patriotisme,” ujarnya.

    Baca juga: 15 ucapan keren untuk memperingati Hari Pahlawan 2024

    Dia pun menantang generasi muda untuk menunjukkan rasa cinta kepada NKRI dan kebanggaan terhadap Tanah Air dengan memulai dari hal-hal sederhana, seperti menghafal Pancasila hingga mengaplikasikan nilai-nilai luhur dalam dunia digital.

    Dia juga mengajak masyarakat untuk meresapi prinsip cinta Tanah Air sebagian dari iman (hubbul wathan minal iman) sebab menurutnya keduanya tidak bisa dipisahkan.

    “Kalau negara Indonesia kacau, lalu bagaimana rakyatnya akan melaksanakan ibadah? Beriman berarti mencintai Tanah Air, tidak hanya tanah tempat kita hidup, tetapi juga tanah tempat para pahlawan berjuang dan gugur,” ucapnya.

    Dia lantas berkata,”Tanpa persatuan, keamanan, dan kestabilan, bangsa ini tidak akan mampu mendukung kebutuhan rakyatnya.”

    Baca juga: Meutia Hatta ajak sebarkan pemikiran dan sikap teladan para pahlawan

    Dia kemudian menyinggung pula soal fenomena “pahlawan kesiangan”, yakni mereka yang memanipulasi sejarah dan mengaku-ngaku sebagai pahlawan demi popularitas dan kepentingan pribadi.

    “Zaman berganti, tentu kita harus memiliki sumber yang akurat agar siapa pun yang mau memutar balikkan sejarah harus membaca secara keseluruhan. Memahami sejarah secara utuh adalah penting untuk menghindari penyesatan informasi yang dapat merusak pemahaman generasi muda tentang perjuangan dan nilai-nilai para pahlawan,” lanjutnya.

    Guru Besar UIN Alauddin Makassar itu pun mengingatkan bahwa seluruh anak bangsa bukan hanya harus menjadi pahlawan bagi bangsa, melainkan juga bagi diri sendiri dalam mencapai kemerdekaan fisik maupun non-fisik.

    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Meskipun Indonesia telah merdeka, perjuangan menjaga kesatuan bangsa belum selesai. Mengingat ungkapan Soekarno, jika dulu musuh datang dari luar, maka kini tantangannya berada di dalam diri kita sendiri,” kata dia.

    Baca juga: Kenapa Surabaya dijuluki “Kota Pahlawan”? Ini sejarahnya
    Baca juga: Mensos: Pahlawan tulus berjuang mengutamakan kepentingan bangsa
     

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024