Xcloud.id

Institusi: UII

  • Siapa Pria yang Lakukan Drawing Liga 4 di Bawah Meja? Bikin Erick Thohir Murka

    Siapa Pria yang Lakukan Drawing Liga 4 di Bawah Meja? Bikin Erick Thohir Murka

    PIKIRAN RAKYAT – Dunia sepak bola Indonesia kembali dikejutkan dengan sebuah insiden yang mencoreng integritas kompetisi.

    Sebuah video yang viral di media sosial pada Jumat, 11 April 2025 memperlihatkan proses pengundian (drawing) Liga 4 yang diduga sarat akan kejanggalan.

    Sorotan utama tertuju pada seorang pria berkacamata yang melakukan pengundian di bawah meja, sebuah tindakan yang memicu kecurigaan dan kemarahan dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir.

    Rekaman singkat yang beredar luas tersebut memperlihatkan seorang pria mengenakan jersey Timnas Indonesia tengah membuka bola undian.

    Namun, yang menjadi perhatian publik adalah caranya melakukan hal tersebut, yakni di bawah permukaan meja sehingga tidak ada visibilitas yang jelas mengenai proses pengambilan kertas undian di dalamnya.

    Sontak, tindakan ini menimbulkan spekulasi liar di kalangan penggemar sepak bola dan pengamat, dengan banyak yang menduga adanya praktik tidak fair atau potensi manipulasi hasil undian.

    Kekhawatiran utama adalah kemungkinan adanya pertukaran kertas undian saat berada di bawah meja, yang dapat menguntungkan pihak tertentu dan merugikan tim lainnya.

    Profil Dessy Arfianto

    Setelah video tersebut menjadi buah bibir dan memicu berbagai spekulasi, identitas pria yang melakukan drawing di bawah meja akhirnya terungkap.

    Sosok tersebut adalah Dessy Arfianto, Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk periode 2023-2027.

    Dilansir dari berbagai sumber, ia terpilih sebagai Ketua Asprov PSSI DIY dalam Kongres Biasa Asprov PSSI DIY yang diselenggarakan di Hotel Ros In, Yogyakarta, pada Sabtu, 6 Mei 2023.

    Dalam pemilihan tersebut, ia berhasil meraih 17 suara, mengungguli dua kandidat lainnya, Nurmandi dan Endro Sulastomo, yang masing-masing mendapatkan lima suara. Satu calon lainnya, Sismantoro, memilih untuk mengundurkan diri dari bursa pemilihan.

    Rekam Jejak di Dunia Sepak Bola

    Dilansir dari akun LinkedIn-nya, Dessy Arfianto ternyata bukan sosok baru di kancah persepakbolaan nasional.

    Selain menjabat sebagai Ketua Asprov PSSI DIY, Dessy ternyata juga menduduki posisi penting di tingkat pusat, yakni sebagai Deputi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI sejak tahun 2020.

    Jabatan ini menunjukkan kedekatan dan kepercayaan yang diberikan oleh PSSI terhadap dirinya dalam pengelolaan organisasi sepak bola.

    Pengalaman Dessy di dunia sepak bola juga terbilang mentereng. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ia pernah mengemban tugas sebagai Match Commissioner Liga 1 dan Liga 2, sebuah peran penting dalam memastikan kelancaran dan integritas pertandingan.

    Selain itu, Dessy juga terlibat dalam ajang olahraga internasional dan nasional, di antaranya sebagai Venue Manager Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang, serta menjadi Technical Delegate Sepak Bola Putra pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Jayapura, Papua.

    Dalam profil tersebut, tercantum juga riwayat pendidikannya di Universitas Islam Indonesia (UII) pada periode 1993-2000.

    Selain berkiprah di organisasi sepak bola, Dessy Arfianto juga diketahui memiliki keterlibatan langsung dalam pembinaan sepak bola akar rumput sebagai Presiden klub Mataram Utama Manggala FC.

    Dikritik Erick Thohir

    Insiden drawing Liga 4 yang kontroversial ini tak pelak menuai reaksi keras dari PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara tegas menyampaikan keprihatinannya atas jalannya proses pengundian yang dinilai tidak profesional dan tidak transparan tersebut.

    Melalui pernyataan resminya di Jakarta pada Jumat, 11 April 2025, Erick Thohir menekankan betapa pentingnya integritas dalam setiap kompetisi sepak bola di semua tingkatan.

    “Kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan. Jangan pernah main-main dengan kompetisi Liga,” ujar Erick Thohir dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    PSSI menilai bahwa kejadian ini telah menciderai semangat fair play yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap pertandingan dan kompetisi.

    Lebih jauh lagi, tindakan tersebut dianggap merusak kepercayaan publik terhadap sistem kompetisi sepak bola nasional yang sedang berusaha dibangun dan diperbaiki.

    Sebagai bentuk respons tegas terhadap insiden ini, Erick Thohir secara eksplisit meminta agar drawing ulang segera dilakukan.

    Ia menekankan bahwa proses drawing ulang harus dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan seluruh pihak terkait agar tidak ada lagi celah untuk praktik-praktik yang mencurigakan.

    “Kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait,” tegas Erick Thohir.

    Permintaan drawing ulang ini menunjukkan komitmen PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk menjaga integritas dan kredibilitas setiap kompetisi sepak bola di Indonesia, termasuk Liga 4 yang merupakan salah satu fondasi penting dalam pembinaan pemain muda dan pengembangan sepak bola di tingkat daerah.

    Dengan adanya permintaan drawing ulang dari PSSI, diharapkan proses pengundian Liga 4 akan dilaksanakan kembali dengan prosedur yang lebih transparan dan melibatkan perwakilan dari seluruh tim peserta.

    Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan dan memastikan bahwa kompetisi berjalan dengan adil dan tanpa adanya keraguan.

    Kejadian ini juga menjadi momentum bagi PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tahapan penyelenggaraan kompetisi, termasuk proses drawing.

    Penggunaan teknologi, seperti live streaming dengan sudut pandang kamera yang jelas, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi di masa depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tanggapan Anies Baswedan Soal RUU TNI: Jangan Bebani Tentara dengan Tugas Baru

    Tanggapan Anies Baswedan Soal RUU TNI: Jangan Bebani Tentara dengan Tugas Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan buka suara soal revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI yang telah disahkan oleh DPR pekan ini. 

    Pandangan tersebut dibagikan Anies melalui akun pribadi X miliknya @aniesbaswedan, Jumat (21/3/2025). Dia turut menanggapi soal amandemen UU TNI itu usai diberikan pertanyaan saat berkunjung ke Universitas Islam Indonesia atau UII, Yogyakarta. 

    Melalui cuitan berbentuk utas, Anies menyebut revisi UU YNI menimbulkan banyak pertanyaan.  

    “Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi,” ujar Anies dalam unggahannya yang dikutip pada Minggu (23/3/2025). 

    Anies menyebut masyarakat ingin TNI yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya yakni menjaga pertahanan dan kesatuan negara. 

    “Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya,” ujarnya dalam cuitan tersebut. 

    Pria yang juga calon presiden pada Pilpres 2024 itu turut menyoroti proses pembahasan yang cepat, dan minimnya diskusi yang melibatkan publik. 

    Di sisi lain, Anies turut mempertanyakan apabila revisi UU TNI dapat menyelesaikan masalah internal di lembaga tersebut. Salah satunya mengenai meritokrasi dalam jenjang karier. 

    “Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik,” tulisnya. 

    Anies lalu berpesan agar kebijakan yang tertuang dalam revisi UU TNI harus dikawal dengan ketat. Dia menyinggung pesan Presiden ke-1 Soekarno yang menyebut angkatan perang jangan masuk dan terlibat politik. 

    “Jend. Soedirman, seberapapun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga,” tutur pria yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

    Oleh karena itu, Anies mendorong ruang diskusi yang lebih luas, saksama dan partisipatif. 

    “Semua ini perlu kita lakukan demi TNI yang lebih kuat, lebih profesional, makin dihormati dan makin dicintai,” terangnya. 

    Adapun revisi UU TNI telah disahkan oleh DPR, Kamis (20/3/2025). Pada hari yang sama, terjadi aksi penolakan di beberapa daerah terhadap amandemen tersebut. Salah satunya di Senayan, atau sekitar gedung DPR. 

  • Puluhan Warga Bantul Keracunan Takjil Buka Puasa, Biaya Pengobatan Ditanggung Infak Masjid – Halaman all

    Puluhan Warga Bantul Keracunan Takjil Buka Puasa, Biaya Pengobatan Ditanggung Infak Masjid – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 36 orang diduga mengalami keracunan makanan takjil buka puasa di Masjid Al Ikhlas, Jodog, Padukuhan Jodog, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (15/3/2025).

    Keluhan yang dirasakan oleh para korban antara lain demam, muntah, dan diare.

    Dari jumlah tersebut, dua orang yakni usia di atas 20 tahun dan anak-anak harus menjalani rawat inap di rumah sakit yang berbeda.

    Untuk korban berusia di atas 20 tahun menjalani rawat inap di RS UII.

    Sedangkan untuk korban anak-anak menjalani rawat inap di RSUD Panembahan Senopati.

    Para korban yang dirawat di dua rumah sakit berbeda di Kabupaten Bantul itu, kini telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. 

    “Kami dapat info hari ini, semua sudah membaik dan diperbolehkan pulang,” kata Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Bantul, Samsu Aryanto, saat dikonfirmasi Tribunjogja.com, Kamis (20/3/2025).

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul juga masih menunggu hasil uji sampel makanan yang dikirim ke Balai Laboratorium Kesehatan. 

    “Hasil lab masih kami tunggu, karena untuk melakukan uji sampel makanan itu butuh beberapa waktu,” ungkap Samsu.

    Saat ditanya terkait adanya isu jamur dalam makanan takjil yang dikonsumsi oleh puluhan jemaah Masjid Al Ikhlas di Jodog tersebut, Samsu memilih untuk tidak berkomentar. 

    “Kami masih nunggu hasil lab dulu,” sebutnya.

    Biaya Berobat Ditanggung Infak Masjid

    Takmir Masjid Al Ikhlas Jodog, Nurul Fuad, menyebutkan bahwa makanan tersebut sebenarnya disajikan untuk kategori anak-anak hingga remaja.

    “Makanan itu untuk anak-anak dan biasanya juga sama walinya. Karena, di tempat kami itu ada jadwal untuk mengisi takjil selain Senin dan Kamis itu, khusus anak-anak. Dan saat kejadian itu kan hari Sabtu, jadi makanannya khusus untuk anak-anak,” ujar Nurul, Selasa (18/3/2025).

    Akan tetapi, saat momen pembagian takjil, Nurul mengaku tidak mengetahuinya karena pada hari kejadian ia sedang mengikuti kegiatan lain.

    “Warga kami yang terkena keracunan makanan itu tidak langsung bereaksi keluhan keracunan. Itu kan dimakan Sabtu sore, jadi rata-rata bereaksi hari Minggu malam. Tapi, waktu itu belum mengetahui kalau ada dugaan keracunan makanan. Pas hari Senin itu baru banyak yang mengalami hal sama,” ungkap Nurul.

    “Yang diare itu ada yang diobati sendiri, terus sembuh. Tapi, ada juga yang berobat di layanan kesehatan. Setelah itu booming dan ketahuan kalau sumbernya sama-sama dari makanan katering itu,” lanjutnya. 

    Nurul juga mengungkapkan bahwa makanan takjil itu berasal dari salah satu katering di Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Bantul.

    Makanan itu dipesan oleh salah satu warga Gilangharjo yang mendapat jatah untuk memberi takjil di Masjid Al Ikhlas Jodog.

    “Kan biasanya untuk mengisi takjil itu diserahkan ke warga kami dan itu digilir per keluarga. Nah, kebetulan kali ini, keluarga itu memasan takjil di katering yang ada di Pandowoharjo,” jelas Nurul.

    Menurut Nurul, ada sekitar 150 makanan takjil yang dipesan di tempat katering tersebut.

    Tetapi, yang dibawa ke masjid ada sekitar 125 makanan, sedangkan sisanya dikonsumsi pribadi oleh keluarga yang menerima jatah mengisi takjil dan dibagikan kepada beberapa orang lain.

    “Takjil itu makanan rice bowl. Isinya ada nasi, ayam fillet, dan telur goreng. Ayamnya itu seperti dibuat teriyaki. Waktu ditelusuri, ternyata ada yang enggak makan lauknya saja, tidak ada reaksi keluhan. Tapi, yang makan nasinya itu bereaksi. Jadi kemungkinan itu berasal dari nasi,” beber Nurul.

    Sementara itu, untuk sajian minum tidak didapatkan dari katering.

    Nurul menyebut minuman yang disajikan berupa teh yang dibuat sendiri.

    Adapun seluruh makanan tersebut telah dibawa ke laboratorium oleh Dinkes Bantul untuk dilakukan pengujian dan dicari tahu penyebabnya.

    “Jadi semuanya sudah komplet yang dibawa sama orang dinas itu untuk dilakukan uji coba. Dan tadi, Polsek Pandak juga sudah memanggil pihak katering itu. Tapi, pihak katering belum ketemu sama saya, jadi belum ada omong-omongan (pembicaraan),” jelas Nurul.

    Nurul mengatakan bahwa seluruh korban mendapatkan uang ganti biaya pengobatan.

    Di mana, pasien yang berobat mandiri yakni di klinik maupun dokter pribadi mendapatkan uang ganti biaya pengobatan dari infak masjid.

    Sedangkan, korban yang berobat di layanan kesehatan pemerintah mendapatkan uang ganti biaya pengobatan dari Pemerintah Kabupaten Bantul.

    “Karena, kejadian luar biasa ini, pemerintah setempat juga turun tangan. Tadi Dinas Kesehatan sudah turun juga dan yang rawat inap di rumah sakit itu biayanya ditanggung oleh pemerintah setempat,” terangnya.

    Saat disinggung soal besaran biaya yang dibutuhkan, Nurul mengaku belum mengetahuinya.

    Lantaran, pihaknya bersama pihak terkait masih melakukan pendataan terkait kasus tersebut.

    “Untuk pendataan yang dicover oleh kami dari Masjid Al Ikhlas, masih didata juga. Pendataannya hari ini sampai besok,” tandasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Takmir Masjid Al Ikhlas Jodog Bantul Buka Suara Terkait Kejadian Dugaan Keracunan Makanan Takjil

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJogja.com/Neti Istimewa Rukmana)

  • Puisi “Kami Malu Pak Dirman” warnai penolakan revisi UU TNI di UGM

    Puisi “Kami Malu Pak Dirman” warnai penolakan revisi UU TNI di UGM

    ANTARA – Civitas akademika UGM Yogyakarta menyatakan sikap penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Pernyataan sikap ini digelar melalui mimbar bebas di depan Gedung Rektorat Balairung, Selasa (18/3), yang diwarnai dengan pembacaan puisi oleh rektor UII Yogyakarta. (Imam Prasetyo Nugroho/Sandy Arizona/Roy Rosa Bachtiar)

  • 26 Warga Bantul Muntah dan Diare Usai Berbuga, Diduga Keracunan Takjil Gratis

    26 Warga Bantul Muntah dan Diare Usai Berbuga, Diduga Keracunan Takjil Gratis

    TRIBUNJATENG.COM – 26 orang yang sebagian besar anak-anak di Bantul, Yogyakarta muntah dan diare setelah berbuka puasa.

    Mereka diduga keracuan takjil yang dibagikan warga dalam bentuk rice bowl.

    Para korban merupakan warga di Padukuhan Jodok, Kapanewon Pandak, Gilangharjo, Bantul, DI Yogyakarta, mengalami gejala keracunan setelah menyantap rice bowl. 

    Sebanyak 26 orang, sebagian besar anak-anak di bawah usia 15 tahun, dilaporkan mengalami muntah-muntah dan diare.

    Panewu Pandak, Nanang Dwi Atmoko, menjelaskan bahwa rice bowl tersebut berasal dari sumbangan takjil yang diberikan oleh salah satu warga pada Sabtu, 15 Maret 2025.

    “Kemungkinan kemarin dari tempat rice bowl agak menjamur. Tempat makanannya, itu dugaan sementara,” ungkap Nanang saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Selasa, 18 Maret 2025.

    Dari 26 orang yang mengalami gejala keracunan, semuanya telah diperiksa di Puskesmas Pandak dan RS UII.

    Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul juga menyebutkan bahwa terdapat 24 orang yang mengalami dugaan keracunan.

    Namun, jumlah tersebut kemudian diperbarui menjadi 26 orang.

    Saat ini, seluruh korban telah pulang atau menjalani rawat jalan setelah mendapatkan perawatan. (*)

  • Gerak Bersama Kampus di Yogyakarta Atasi Persoalan Pengelolaan Sampah

    Gerak Bersama Kampus di Yogyakarta Atasi Persoalan Pengelolaan Sampah

    Liputan6.com, Yogyakarta – Mengatasi masalah sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengatakan persoalan pengelolaan sampah menjadi sangat krusial sehingga perlu bahu-membahu dalam menyelesaikannya.

    “Persoalan sampah ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah semata,” ujar Ari dalam sambutannya pada perayaan Hari Peduli Sampah Nasional bertajuk Kolaborasi untuk DIY Bersih yang berlangsung di Intermediate Treatment Facility(ITF) Bawuran, Kabupaten Bantul, Selasa (11/3/2025).

    Ari mengatakan perguruan tinggi yang memiliki teknologi dalam pengelolaan sampah sudah seharusnya mulai dihilirisasi ke masyarakat bukan hanya sekedar penelitian semata. Pihaknya memastikan UGM berkomitmen menyelesaikan pengelolaan sampah dengan mengalokasikan 25% dari keseluruhan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UGM untuk penempatan di DIY. “Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat akan dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan,” terangnya.

    Selain UGM, beberapa perguruan tinggi lainnya yang berkomitmen dalam pengelolaan sampah di DIY yaitu Universitas Ahmad Dahlan, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa, Universitas Sanata Dharma, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Teknologi Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Janabadra, serta Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Komitmen ini terlihat dari penandatanganan petisi kolaborasi penanganan sampah melalui program KKN.

    UGM juga menyerahkan sejumlah buku Panduan KKN Tematik Kolaboratif Pengelolaan Sampah di DIY. Harapan dari kegiatan kolaborasi KKN Tematik Persampahan ini bisa mempercepat penyelesaian masalah persampahan dari hulu, yaitu kebiasaan masyarakat, hingga memunculkan inovasi dalam berbagai bidang untuk bisa mengurangi sampah dari sumber.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo mengatakan dalam satu tahun terakhir pengelolaan sampah di DIY sudah bertransformasi, dari sebelumnya menggunakan sistem kumpul-angkut-buang dengan menggunakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai ujung tombak, menjadi kurangi sampah dari sumber-pilah-dan diolah. Tapi berdasarkan evaluasi, masih ada timbulan sampah yang belum bisa diolah dengan cara-cara yang belum sesuai dengan ketentuan standar ramah lingkungan.

    “HPSN 2025 tingkat DIY ini menjadi momentum kita bersama untuk terus melakukan perbaikan, karena itu Pemda menggandeng lebih banyak pihak untuk mempercepat proses transformasi pengelolaan sampah di Yogyakarta,” jelasnya.

    Pemerintah Kabupaten Bantul memulai uji coba Intermediate Treatment Facility (ITF) Pusat Karbonasi Bawuran sebagai salah satu fasilitas insinerasi sampah residu. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menjelaskan dalam tahap uji coba, ITF yang sudah mendapatkan izin operasional dari DLH ini akan digunakan untuk menginsinerasi 50 ton sampah residu per hari.

    ITF Bawuran dibangun oleh Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma, ITF Bawuran nantinya akan dapat menangani sampah hingga 300 ton per hari. “Dengan rerata residu sampah Kabupaten Bantul yang mencapai 15% dari total timbunan sampah, sisa kapasitas dari ITF bisa dioptimalkan melalui kerja sama antara Kabupaten dan Kota di DIY. Saya optimis fasilitas ini bisa mempercepat proses penyelesaian sampah. Mudah-mudahan kerja sama ini akan terus ditingkatkan bersama kampus-kampus yang ada di di DIY,” ujarnya berkaitan dengan pengelolaan sampah.

  • Peduli Terhadap Sesama, IKA UII Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Jakarta – Halaman all

    Peduli Terhadap Sesama, IKA UII Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerima bantuan sembako untuk korban banjir di Jakarta dari Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) di Halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025). 

    Dalam kegiatan ini Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) menyerahkan 3.600 paket bantuan sembako sebagai bentuk simpatik atas terjadinya musibah banjir di wilayah DKI Jakarta.

    IKA UII menyerahkan dua truk bantuan secara simbolis berupa barang sembako untuk warga korban banjir di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

    Gubernur Pramono Anung menyampaikan apresiasinya atas inisiatif IKA UII yang turut serta dalam meringankan beban masyarakat Jakarta.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada IKA UII atas kepeduliannya terhadap warga yang terdampak banjir. Bantuan ini sangat berarti bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan,” ujar Pramono.

    Senada dengan itu, Ketua Umum DPP IKA UII, Ari Yusuf Amir, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian alumni UII terhadap bangsa, khususnya masyarakat Jakarta yang terkena dampak musibah banjir.

    “Kami menyiapkan total 3.633 paket sembako, dan sebagian besar telah kami distribusikan ke berbagai wilayah. Hari ini adalah simbolisasi penyerahan bantuan, di mana sebelumnya 2.500 paket sudah disalurkan langsung kepada warga yang membutuhkan,” kata Ari Yusuf Amir.

    Disampaikan pula, apresiasi atas dedikasi Ketua DPW IKA UII Jakarta beserta seluruh tim yang telah bekerja tanpa kenal lelah untuk menyiapkan bantuan ini. 

    “Saya mengapresiasi kerja keras DPW IKA UII Jakarta yang telah siang dan malam mengoordinasikan bantuan, sehingga penyaluran bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” katanya lagi.

    Secara teknis pelaksanaan, program ini diawali dengan penggalangan donasi di kalangan  alumni UII juga dukungan dari sejumlah sponsor.

    Selanjutnya DPW IKA UII Jakarta mengonversi perolehan nominal dengan paket sembako.

    Ketua DPW IKA UII Jakarta, Anto Prabowo, menyebutkan program IKA UII Peduli 2025 ini sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

    “Alhamdulillah, program Ramadan tahun ini menarik minat alumni UII untuk berkontribusi. Dan ada peningkatan (jumlah paket sembako) yang cukup signifikan. Termasuk  dukungan dari Bank Syariah Indonesia (BSI),” katanya. 

    Tak hanya menumbuhkan rasa solidaritas berbagi kepada sesama, melalui program ini alumni UII juga menjalin rasa persaudaraan karena pengerjaan paket sembako.

    “Ini menarik, ini melibatkan alumni UII untuk menyiapkan dan memasukkan sembako ke dalam boks. Ini ada rasa guyub ada passion untuk saling membantu datang ke rumah sekretariat IKA UII di Kebayoran ini,” tutur Ketua DPW IKA UII DKI.

     

  • IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Keputusan PSN Prabowo itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada Senin 10 Februari 2025.

    RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

    Adapun cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

    Terdapat 77 PSN yang masuk dalam daftar indikasi PSN 2025-2029. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan). Untuk lebih jelasnya, berikut daftar lengkap 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo:

    PSN Carry over

    Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII): lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Way Apu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Jragung: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Mbay: lokasi Nusa Tenggara Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Bulango Ulu: lokasi Gorontalo; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Wosusokas: Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Benteng-Kobema: lokasi Bengkulu; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela: lokasi Maluku; pelaksana swasta

    Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    North Hub Development Project Selat Makassar: lokasi Kalimantan; pelaksana swasta

    RDMP RU IV Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Biorefinery Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan: lokasi Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, dan Palu; pelaksana PT Pertamina/PGN

    Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe: lokasi Nanggroe Aceh Darussalam; pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe.

    Pengembangan KEK Sei Mangkei: lokasi Sumatera Utara; pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

    Pengembangan KEK Galang Batang: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana BUPP KEK Galang Batang

    Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan lndustri Kalimantan lndustrial Park lndonesia (KIPI): lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay: lokasi Maluku Utara; pelaksanaSwasta

    Kawasan Industri Bantaeng: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS: lokasi Papua Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tanah Kuning: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Pulau Ladi: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Fakfak: lokasi Papua Barat; pelaksana BUMN

    Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri ASPIRE Stargate: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Futong: lokasi Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Pulau Penebang: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kumai Multi Energi: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Alumina Toba: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indo Mineral Mining: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tabuk: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Rimau: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): lokasi Ibu Kota Nusantara; pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur-Barat: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta

    Jalan Tol Serang-Panimbang: lokasi Banten; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi: lokasi Jawa Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jakarta Sewerage System: lokasi DKI Jakarta; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemprov DKI Jakarta.

    PSN Baru

    Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)

    Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)

    Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)

    Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)

    Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta

    Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta

    PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

    Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina

    RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta

    Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta

    Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta

    Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia

    Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta

    Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)

    Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial

    Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)

    Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat

    Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)

    Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

    77 PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

    Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

    PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden. (Pram/fajar)

  • Kubu Hasto Protes Usai Dapat Kabar KPK Limpahkan Berkas ke JPU Besok (6/3)

    Kubu Hasto Protes Usai Dapat Kabar KPK Limpahkan Berkas ke JPU Besok (6/3)

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mengaku adanya informasi bahwa berkas penyidikan kliennya akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) besok, Kamis (5/3/2025). 

    Ronny mengaku informasi tersebut didapatkan dari pihak KPK langsung melalui pesan singkat WhatsApp kepadanya bahwa berkas Hasto akan segera melalui pelimpahan tahap II. Dia menyatakan keberatan atas hal tersebut karena pihaknya baru saja mengajukan saksi meringankan atau a de charge di tahap penyidikan. 

    “Ini yang perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya, kemarin kami sudah mengajukan permohonan untuk diperiksanya saksi yang meringkankan. Kami menghadirkan ahli yang meringankan sesuai dengan pasal 65 KUHAP yaitu tersangka berhak untuk menghadirkan saksi a de charge,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025). 

    Untuk itu, Ronny memprotes keras tindakan penyidik KPK. Dia menilai hal tersebut merupakan perbuatan sewenang-wenang lembaga antirasuah yang tidak berkomitmen terhadap KUHAP maupun Undang-Undang (UU) KPK. Protes itu lalu disampaikan Ronny melalui surat ke KPK hari ini. 

    “Kami mengajukan saksi a de charge, tetapi hari ini kami mendengar kabar langsung diajukan tahap II, pelimpahan tersangka dan alat bukti. Tentunya kami sangat berkeberatan dengan perilaku yang telah dilakukan oleh KPK,” tutur pria yang juga Ketua DPP PDIP itu. 

    Di sisi lain, Ronny mengingatkan bahwa pihak Hasto saat ini tengah mengajukan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pihak Hasto mengajukan dua permohonan terpisah, untuk surat perintah penyidikan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. 

    Advokat itu menuding bahwa pelimpahan kasus Hasto ke jaksa yang begitu cepat untuk menghindari praperadilan. 

    “Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini, ini yang kami sudah melihat kecurigaan kami bahwa ingin mempercepat perkara ini untuk menghindari praperadilan,” tuturnya. 

    Sementara itu, pihak KPK belum mengonfirmasi soal kabar yang disampaikan oleh Ronny tersebut. “Penjelasannya akan ditanyakan ke penyidik dulu,” ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat dimintai konfirmasi. 

    Sebelumnya, kubu Hasto mengajukan tiga orang ahli hukum untuk menjadi saksi meringankan di tahap penyidikan.

    Mereka adalah Aditya Wiguna Sanjaya selaku Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Beniharmoni Hanefa yang merupakan Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, serta Idul Rishan yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 

    Adapun, Hasto telah resmi ditahan sejak 20 Februari 2025. KPK menetapkan dirinya dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada kasus suap yang menyeret buron Harun Masiku. Selain kasus suap, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan oleh KPK. 

  • Hasto Kristiyanto Ajukan 3 Ahli Hukum Jadi Saksi Meringankan ke KPK

    Hasto Kristiyanto Ajukan 3 Ahli Hukum Jadi Saksi Meringankan ke KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajukan tiga orang ahli hukum untuk menjadi saksi meringankan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Permohonan dari tim penasihat hukum Hasto yang diwakili Ronny Talapessy disampaikan hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/3/2025). 

    Ronny menjelaskan bahwa KUHAP mengatur bahwa tersangka maupun terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki hal khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya. 

    “Oleh sebab itu hari ini kami datang ke KPK untuk mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi a de charge dan yang hari ini kami sampaikan adalah ahli yang untuk Mas Hasto Kristiyanto ada tiga ahli dari Universitas Negeri Surabaya, kemudian dari Universitas Veteran Jakarta, dan Universitas Islam Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

    Ronny berharap agar KPK patuh terhadap KUHAP dan mempersilakan Hasto untuk mengajukan saksi meringankan. 

    “Hari ini kami masukin surat kami harapkan bahwa penindakan hukum ini berkeadilan sehingga hak-hak dari tersangka bisa dipenuhi,” ujar pria yang juga Ketua DPP PDIP itu. 

    Saksi ahli yang diajukan oleh pihak Hasto antara lain Aditya Wiguna Sanjaya selaku Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Beniharmoni Hanefa yang merupakan Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, serta Idul Rishan yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

    Pada perkembangan lain, pihak Hasto juga sudah mengajukan gugatan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Berbeda dengan permohonan sebelumnya, Hasto mengajukan dua permohonan untuk dua surat perintah penyidikan (sprindik) berbeda yakni kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 20192-2024 serta dugaan perintangan penyidikan. 

    Namun, sidang perdana untuk kasus dugaan perintangan penyidikan, Senin (3/3/2025), ditunda karena pihak KPK mengajukan penundaan selama dua minggu. Permohonan yang diajukan KPK diterima oleh hakim. 

    “Maka sidang ini ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Maret. Hal ini diambil sebagai langkah agar segala sesuatu berjalan lancar,” ujar Hakim Rio Barten di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025). 

    Adapun Hasto telah resmi ditahan sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya, KPK menetapkan dirinya dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada kasus suap yang menyeret buron Harun Masiku. 

    Selain kasus suap, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan oleh KPK.