Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Jokowi tegaskan tidak memiliki kewajiban menunjukkan ijazah ke TPUA

    Jokowi tegaskan tidak memiliki kewajiban menunjukkan ijazah ke TPUA

    “Beliau-beliau ini meminta untuk saya bisa menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan ke mereka,”

    Solo (ANTARA) – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah ke Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

    “Beliau-beliau ini meminta untuk saya bisa menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan ke mereka,” katanya usai menerima perwakilan TPUA di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

    Ia mengatakan TPUA juga tidak berwenang untuk mengatur terkait penunjukan ijazah asli tersebut.

    “Tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki,” katanya.

    Ia mengatakan Universitas Gadjah Mada (UGM) juga sudah jelas menyampaikan terkait ijazah tersebut.

    “Sudah sangat jelas, kemarin di UGM sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas,” katanya.

    Sementara itu, pada kedatangannya, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Rizal Fadilah mengatakan kedatangan mereka untuk silaturahmi sekaligus ingin mengetahui secara langsung ijazah Jokowi.

    “Pertama kan kami seperti yang lain silaturahmi, kedua ingin mendapatkan informasi dan konfirmasi. Kalau bisa verifikasi yang berhubungan dengan ijazah Pak Jokowi,” katanya.

    Namun pada pertemuan tersebut, dikatakannya, Jokowi tidak menunjukkan ijazah asli sesuai dengan keinginan mereka.

    “Beliau belum berkenan menunjukkan ijazah, dikembalikan ke proses hukum. Bahwa kalau diperintahkan pengadilan akan ditunjukkan, kami sudah menyampaikan bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan ke pemilik, makanya kami datang ke pemilik, tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan bahkan menyerahkan ke proses pengadilan,” katanya.

    Sebelumnya, UGM menyatakan siap membuka seluruh dokumen akademik presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menempuh pendidikan di kampus itu jika diminta dalam proses hukum di pengadilan.

    Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof Wening Udasmoro saat konferensi pers di UGM, Yogyakarta, Selasa, menegaskan bahwa pihaknya memiliki seluruh dokumen pendukung yang menunjukkan Jokowi merupakan mahasiswa sah di kampus tersebut serta telah lulus secara resmi.

    “Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridarma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan,” ujar Wening.

    Hal itu disampaikan Wening menyusul kedatangan puluhan orang yang tergabung dalam TPUA ke Fakultas Kehutanan UGM, Selasa pagi, untuk meminta klarifikasi soal dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Marak Dokter Cabul, Penyalahgunaan Kekuasaaan hingga Krisis Etika Jadi Faktor

    Marak Dokter Cabul, Penyalahgunaan Kekuasaaan hingga Krisis Etika Jadi Faktor

    loading…

    Priguna Anugrah Pratama dan M Syafril Firdaus. Foto/iNewsTV dan Istimewa

    JAKARTA – Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik. Pasalnya, sebagian besar terduga pelaku dilakukan oleh pihak yang memiliki latar belakang profesi dokter atau tenaga pendidik di bidang kesehatan.

    Dosen Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Edy Meiyanto misalnya, diduga telah melecehkan mahasiswa S-1, S-2, S-3 saat menjalani bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi. Peristiwa itu berlangsung di kampus, rumah Edy.

    Kasus kekerasan seksual yang menghebohkan publik juga dilakukan oleh dokter residen anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK Unpad, Priguna Anugrah Pratama. Ia diduga telah memperkosa pasien hingga keluarga pasien dengan modus dibius.

    Teranyar, kasus kekerasan seksual dilakukan oleh dokter spesialis obgyn di Garut bernama M Syafril Firdaus. Ia diduga telah melecehkan pasien saat tengah melakukan USG kandungan. Bahkan, ia mengiming-imingi pasien untuk USG gratis via kontak pribadi, sehingga tidak perlu melewati proses administrasi sesampai di klinik.

    Ketua Bidang Dokter Diaspora PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Iqbal Mochtar menilai maraknya kasus kekerasan seksual diakibatkan sejumlah faktor. Salah satunya, pengawasan dan regulasi yang minim.

    “Meski banyak sistem pengawasan sudah ada dalam dunia medis, ternyata dalam praktiknya masih ada celah yang memungkinkan penyimpangan perilaku. Misalnya, tidak ada sistem yang cukup memadai untuk mengidentifikasi atau mencegah potensi pelanggaran etik pada awalnya,” terang Iqbal saat dihubungi, Selasa (15/4/2025).

    Selain itu, Iqbal menilai, dokter kerap melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi, kata dia, masyarakat kerap menghormati dan percaya dengan segala tindakan dokter.

  • 1 Mahfud MD: UGM Bukan yang Palsukan Ijazah Jokowi, Tak Perlu Lagi Terlibat Nasional

    1 Mahfud MD: UGM Bukan yang Palsukan Ijazah Jokowi, Tak Perlu Lagi Terlibat Nasional

    Mahfud MD: UGM Bukan yang Palsukan Ijazah Jokowi, Tak Perlu Lagi Terlibat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar Hukum Tata Negara
    Mahfud MD
    menilai Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak perlu ikut campur lebih jauh menanggapi kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Pasalnya,
    UGM
    adalah instansi yang berwenang mengeluarkan ijazah atas lulusannya, bukan yang memalsukan ijazah.
    Hal ini dikatakan Mahfud saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary di siniar Terus Terang pada kanal YouTube Mahfud MD Official.
    Kompas.com sudah diizinkan Rizal Mustary untuk mengutip perkataan Mahfud MD dalam siniar itu.
    “Gini, seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsu ijazah,” kata Mahfud dalam siniar, dikutip Rabu (16/4/2025).
    Menurut Mahfud, UGM hanya perlu memberikan keterangan dan klarifikasi bahwa pihaknya sudah mengeluarkan ijazah untuk Joko Widodo di tahun kelulusannya.
    Selanjutnya, terkait keberadaan ijazah tersebut saat ini, harus dijelaskan oleh Jokowi.
    “UGM tinggal mengatakan, ‘loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini’. (Tinggal Pak Jokowi) menjelaskan kepada publik kenapa kok sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal menyelesaikan, ini saya sudah selesai. Gitu aja. Silakan, kalau tidak percaya kan gitu,” ucap Mahfud.
    Lebih lanjut, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mewajarkan jika publik kembali mempertanyakan kepastian
    ijazah Jokowi
    .
    Terlebih, jika itu berkaitan dengan transparansi.
    Masyarakat, kata Mahfud, berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi.
    “Ndak salah. Karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau tidak mau buka, ada pengadilan yang namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, semacam peradilan yang keputusannya mengikat. (Kalau keputusannya) harus dibuka. Buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU,” jelas Mahfud.
    Diketahui, isu soal
    ijazah palsu Jokowi
    kembali ramai di media sosial.
    Masalah ijazah palsu ini dibicarakan sejak dua tahun lalu hingga membuatnya tiga kali digugat ke pengadilan.
    Namun, sepanjang tiga kali itu pula, kasus ini dimenangkan oleh pihak Jokowi.
    Adapun dalam laman resmi UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menjawab pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.
    Ia menegaskan, ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli.
    “Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” ujar Sigit dilansir dari laman resmi UGM.
    Terbaru, Tim Kuasa Hukum Jokowi menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya.
    Pasalnya, berita itu bohong (hoaks) dan ijazah universitas eks Gubernur DKI Jakarta tersebut ada dan asli.
    Namun, berdasarkan asas hukum, beban pembuktian ada pada yang menampilkan maupun menggugat.
     
    “Kami sampaikan dengan tegas tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan. Ayo kita putar, kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapapun yang menuduh, dialah yang membuktikan,” kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Darurat Pelecehan Seksual: Tokoh Berpengaruh Diduga Terlibat

    Indonesia Darurat Pelecehan Seksual: Tokoh Berpengaruh Diduga Terlibat

    Jakarta, Beritasatu.com – Gelombang kasus pelecehan seksual yang melibatkan figur publik dan tokoh berpengaruh kembali mencuat dan mengguncang kesadaran kolektif bangsa.

    Dari ruang pendidikan tinggi, institusi keagamaan, hingga sektor layanan publik, sejumlah kasus menunjukkan pola yang serupa, yakni kekuasaan digunakan untuk membungkam, bukan melindungi.

    Nama-nama yang sebelumnya dihormati justru terbukti menyalahgunakan posisi mereka, mengingatkan kita semua bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama.

    Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan komitmen perlindungan melalui berbagai konvensi internasional.

    Namun, keberhasilan di tingkat implementasi sangat bergantung pada keberanian, kolaborasi, dan integritas semua elemen bangsa, baik individu, institusi, maupun masyarakat luas. Melansir dari Instaram @lang.bersinergi berikut ulasan lengkapnya!

    Pelecehan Seksual: Wujud Krisis Moral dan Hukum

    Pernyataan “kekuasaan tanpa kontrol hanya akan melahirkan predator yang dilindungi” kini terasa sangat relevan. Kasus-kasus pelecehan yang terungkap justru dari institusi yang semestinya menjunjung tinggi nilai perlindungan, pendidikan, dan keadilan.

    Menurut ahli kriminologi, Dr David Garland, menjelaskan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk kejahatan moral ganda.

    Tidak hanya menyakiti korban secara fisik dan psikis, pelaku juga mengkhianati tanggung jawab moral dari jabatan yang mereka emban. Oleh karena itu, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula konsekuensi hukum yang harus diterima.

    Peran Institusi: Lindungi Korban, Bukan Reputasi

    Sudah saatnya lembaga-lembaga seperti universitas, pesantren, kementerian, dan aparat penegak hukum memperkuat komitmen terhadap perlindungan korban. Tindakan konkret yang perlu dilakukan antara lain:

    Menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi korban dan saksi.Mengutamakan perlindungan korban di atas kepentingan nama baik institusi.Menjatuhkan sanksi yang tegas dan tanpa kompromi terhadap pelaku.

    Prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi adalah bahwa hukum tidak boleh tumpul ke atas. Setiap pelaku kekerasan seksual, tanpa memandang jabatan atau status sosial, harus ditindak secara adil dan setimpal.

    Keluarga sebagai Pertahanan Pertama

    Data UNICEF menunjukkan bahwa satu dari tiga anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual. Dalam situasi ini, orangtua memiliki peran penting sebagai pelindung pertama. Bentuk perlindungan tersebut dapat dimulai dengan:

    Membangun komunikasi yang terbuka dengan anak.Mengajarkan anak mengenai batasan tubuh dan hak atas privasi.Tidak menyerahkan kepercayaan secara buta kepada figur otoritas.Diam Berarti Membiarkan

    Psikolog klinis Dr Rosemarie Tong, mengingatkan bahwa pelecehan seksual berbasis kekuasaan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga kunci seperti pendidikan, agama, dan hukum.

    Jika kasus-kasus ini terus diabaikan, yang runtuh bukan hanya martabat korban, tetapi juga fondasi moral dan kepercayaan publik.

    Laporan Komnas Perempuan tahun 2022 mengungkap bahwa 60% korban tidak melapor karena takut, takut terhadap posisi pelaku, takut terhadap stigma sosial, dan takut terhadap institusi yang lebih sibuk menjaga reputasi daripada memperjuangkan keadilan.

    Lebih dari Hasrat: Ini Tentang Dominasi dan Impunitas

    Filsuf Michel Foucault pernah menyampaikan bahwa kekuasaan seringkali diwujudkan melalui kendali atas tubuh. Artinya, pelecehan seksual dalam konteks relasi kuasa bukan sekadar persoalan hasrat, tetapi upaya dominasi.

    Ketika sistem hukum gagal memberikan efek jera, pelaku merasa kebal dan bebas melakukan kekerasan serupa terhadap korban lain.

    Fakta yang Menggugah Nurani

    Berikut adalah beberapa kasus pelecehan seksual yang sempat mencuat dan mengguncang publik:

    Prof Edy Meiyanto (UGM): Diberhentikan karena terbukti melakukan pelecehan terhadap mahasiswi.Kasus Pesantren Jombang: Seorang kiai mencabuli belasan santriwati.AKBP Fajar (Kapolres Ngada): Diduga melakukan pelecehan terhadap tiga anak di bawah umur.Dr Priguna Anugrah (PPDS Unpad): Memperkosa anak pasien di rumah sakit.

    Data Komnas Perempuan tahun 2023 juga memperkuat urgensi isu ini, dengan menunjukkan peningkatan signifikan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa di sektor pendidikan dan keagamaan.

    Polanya konsisten, yakni pelaku berada di posisi kuasa, korban dalam posisi rentan, dan sistem yang seharusnya menjadi pelindung justru bungkam atau abai.

    Pelecehan seksual bukan hanya pelanggaran terhadap individu, melainkan ancaman terhadap nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat. Kita tidak bisa lagi berdiam diri.

    Setiap tindakan diam terhadap pelecehan seksual berarti memberi ruang bagi predator untuk terus berkeliaran. Sudah saatnya kita bersatu untuk menyuarakan perubahan, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa korban tidak lagi berjalan sendirian.

  • Ijazah Jokowi Tak Ditunjukkan, Ferdinand: Itu Tandanya Kebenaran Palsu

    Ijazah Jokowi Tak Ditunjukkan, Ferdinand: Itu Tandanya Kebenaran Palsu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean, kembali angkat suara soal polemik ijazah mantan Presiden Jokowi yang terus menjadi buah bibir.

    Dikatakan Ferdinand, sikap tim kuasa hukum Jokowi yang enggan menunjukkan ijazah ke publik justru memicu kecurigaan dan memperpanjang kontroversi.

    “Pada dasarnya keberadaan pengacara bukanlah untuk melanjutkan polemik atau kontroversi, tapi untuk membuktikan kebenaran materil dan mengungkapnya,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (16/4/2025).

    Ia menilai, penolakan pengacara Jokowi untuk membuka dokumen ijazah yang menjadi sumber polemik adalah langkah keliru.

    “Kalau pengacara tidak mau tunjukkan ijazah yang diklaim sebagai kebenaran, itu artinya kebenaran palsu,” tegasnya.

    Ferdinand menambahkan, kebenaran tidak pernah takut untuk disampaikan dan dibuka ke publik.

    “Kebenaran tak takut bicara,” pungkasnya.

    Sikap diam dan tertutup dari pihak istana maupun kuasa hukum Presiden dinilai justru menimbulkan tafsir liar dan memperbesar kecurigaan di tengah masyarakat.

    Sebelumnya, kritik datang dari akademisi Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli.

    Ronnie menilai persoalan ijazah Jokowi yang tak kunjung ditunjukkan secara terbuka menjadi pertanyaan publik yang terus dibiarkan menggantung.

    “Presiden Prabowo bisa perintahkan Wapres (anaknya Jokowi) untuk bantu urus Ijazah Drs dan Ir Bapaknya dari UGM yang hilang,” sindir Ronnie di X @Ronnie_Rusli (14/4/2025).

    Ia menyampaikan harapan agar ijazah tersebut segera ditemukan dan bisa dibuktikan keasliannya secara legal sebagai ijazah resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

  • 7 Fakta Terbaru Polemik Ijazah Jokowi, Muncul Gugatan Lagi hingga Dibela Hercules

    7 Fakta Terbaru Polemik Ijazah Jokowi, Muncul Gugatan Lagi hingga Dibela Hercules

    loading…

    Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke permukaan dan menyita perhatian publik. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke permukaan dan menyita perhatian publik. Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengonfirmasi keaslian ijazah tersebut, namun seputar ijazah Jokowi masih ramai dibicarakan dan beredar luas di media sosial.

    Terbaru, isu tersebut diangkat lagi oleh sejumlah tokoh seperti Amien Rais dan Roy Suryo yang ikut menggeruduk UGM guna mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi.

    Ada juga tim pengacara tergabung dalam Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) yang secara resmi mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Surakarta, Senin (14/4/2025).

    7 Fakta Terbaru Polemik Ijazah Jokowi

    1. Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Geruduk UGM

    Pada Selasa (15/4/2025), sekelompok tokoh yang tergabung dalam TPUA, termasuk Amien Rais, Roy Suryo hingga dr Tifauzia, mendatangi Fakultas Kehutanan UGM. Mereka mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan menuntut klarifikasi dari pihak kampus.

    Salah satu perwakilan massa menuntut iktikad baik dari Jokowi terkait polemik keaslian ijazahnya. Apabila memang ijazah yang dimiliki Jokowi asli hendaknya yang bersangkutan menunjukkannya kepada publik.

    Sementara, Amien Rais yang juga hadir mengaku prihatin dengan kondisi UGM saat ini. Dia menduga ijazah Jokowi yang beredar di media sosial itu palsu, sehingga ikut menuntut kejujuran UGM.

    2. UGM Tegaskan Lagi Keaslian Ijazah Jokowi

    Menanggapi mencuatnya kembali narasi ijazah palsu Jokowi, pihak UGM memberikan tanggapan resmi. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof Wening Udasmoro mengungkap pihaknya telah bertemu tiga perwakilan TPUA yaitu Roy Suryo, Rismon, dan dokter Tifa.

    Wening menegaskan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM dan telah menyelesaikan studinya. UGM memiliki dokumen lengkap yang mencakup ijazah SMA saat mendaftar hingga ujian skripsi Jokowi.

    3. Ijazah Asli Hanya Ditunjukkan Jika Diminta Secara Hukum

    Tim Kuasa Hukum Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi. Sebab, tudingan mengenai palsunya ijazah dari UGM merupakan narasi yang tidak benar dan menyesatkan.

    Sebaliknya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan menuturkan bakal menunjukkan ijazah asli Jokowi jika diminta secara hukum.

    “Kami tidak menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan,” ujar Yakub, Senin (14/4/2025).

    4. Ijazah Jokowi Sudah Beberapa Kali Digugat ke Pengadilan

    Sebelum gugatan yang dilayangkan TPUA, isu ijazah palsu Jokowi sebenarnya sudah sering digugat ke pengadilan. Melihat ke belakang, setidaknya sudah tiga kali dan semuanya dimenangkan pihak Jokowi.

    Tim Kuasa Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo merasa bingung terhadap para penggugat. Sebab, keaslian ijazah Jokowi sudah dikonfirmasi oleh UGM sebagai instansi yang berwenang.

  • 7 Fakta Terbaru Polemik Ijazah Jokowi, Muncul Gugatan Lagi hingga Dibela Hercules

    7 Fakta Terbaru Polemik Ijazah Jokowi, Muncul Gugatan Lagi hingga Dibela Hercules

    loading…

    Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke permukaan dan menyita perhatian publik. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke permukaan dan menyita perhatian publik. Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengonfirmasi keaslian ijazah tersebut, namun seputar ijazah Jokowi masih ramai dibicarakan dan beredar luas di media sosial.

    Terbaru, isu tersebut diangkat lagi oleh sejumlah tokoh seperti Amien Rais dan Roy Suryo yang ikut menggeruduk UGM guna mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi.

    Ada juga tim pengacara tergabung dalam Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) yang secara resmi mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Surakarta, Senin (14/4/2025).

    7 Fakta Terbaru Polemik Ijazah Jokowi

    1. Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Geruduk UGM

    Pada Selasa (15/4/2025), sekelompok tokoh yang tergabung dalam TPUA, termasuk Amien Rais, Roy Suryo hingga dr Tifauzia, mendatangi Fakultas Kehutanan UGM. Mereka mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan menuntut klarifikasi dari pihak kampus.

    Salah satu perwakilan massa menuntut iktikad baik dari Jokowi terkait polemik keaslian ijazahnya. Apabila memang ijazah yang dimiliki Jokowi asli hendaknya yang bersangkutan menunjukkannya kepada publik.

    Sementara, Amien Rais yang juga hadir mengaku prihatin dengan kondisi UGM saat ini. Dia menduga ijazah Jokowi yang beredar di media sosial itu palsu, sehingga ikut menuntut kejujuran UGM.

    2. UGM Tegaskan Lagi Keaslian Ijazah Jokowi

    Menanggapi mencuatnya kembali narasi ijazah palsu Jokowi, pihak UGM memberikan tanggapan resmi. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof Wening Udasmoro mengungkap pihaknya telah bertemu tiga perwakilan TPUA yaitu Roy Suryo, Rismon, dan dokter Tifa.

    Wening menegaskan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM dan telah menyelesaikan studinya. UGM memiliki dokumen lengkap yang mencakup ijazah SMA saat mendaftar hingga ujian skripsi Jokowi.

    3. Ijazah Asli Hanya Ditunjukkan Jika Diminta Secara Hukum

    Tim Kuasa Hukum Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi. Sebab, tudingan mengenai palsunya ijazah dari UGM merupakan narasi yang tidak benar dan menyesatkan.

    Sebaliknya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan menuturkan bakal menunjukkan ijazah asli Jokowi jika diminta secara hukum.

    “Kami tidak menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan,” ujar Yakub, Senin (14/4/2025).

    4. Ijazah Jokowi Sudah Beberapa Kali Digugat ke Pengadilan

    Sebelum gugatan yang dilayangkan TPUA, isu ijazah palsu Jokowi sebenarnya sudah sering digugat ke pengadilan. Melihat ke belakang, setidaknya sudah tiga kali dan semuanya dimenangkan pihak Jokowi.

    Tim Kuasa Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo merasa bingung terhadap para penggugat. Sebab, keaslian ijazah Jokowi sudah dikonfirmasi oleh UGM sebagai instansi yang berwenang.

  • Kejanggalan Skripsi Jokowi: Pakar Telematika Soroti Perbedaan Ketikan dan Absen Pengesahan Dosen – Halaman all

    Kejanggalan Skripsi Jokowi: Pakar Telematika Soroti Perbedaan Ketikan dan Absen Pengesahan Dosen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo mencatat dua kejanggalan pada skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo, salah satunya perbedaan ketikan yang mencolok pada batang tubuh skripsi dan ketidakhadiran lembar pengesahan dari dosen penguji. 

    Kejanggalan-kejanggalan ini menambah pertanyaan mengenai keaslian dokumen yang disimpan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Jokowi menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan pada 1985.

    Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu, kejanggalan pertama ada pada perbedaan ketikan antara ketikan batang tubuh yang diketik dengan mesin tik biasa.

    “Di depan itu (skripsi,-red) dengan cetakan yang tidak ada pada zamannya,” ujarnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (15/4/2025).

    Sementara itu, kata dia, kejanggalan kedua, tak ada lembar pengesahan dari dosen penguji di skripsi tersebut.

    Meskipun, kata dia, dosen penguji biasa bisa disebutkan oleh kawan-kawannya.

    “Tapi faktanya tidak ada,” tuturnya.

    TUDINGAN IJAZAH PALSU – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Jumat (14/3/2025). Skripsi dari Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) saat menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1985. Adapun muncul tudingan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah palsu. UGM hingga teman angkatan Jokowi pun langsung memberikan bantahan. Jokowi tidak merasa terganggu dengan isu ijazahnya yang dituduh palsu, menurut dia itu fitnah murahan yang diulang-ulang. Pakar Telematika Roy Suryo mengungkapkan kejanggalan pada skripsi Presiden Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa, 15 April 2025. (Tribun Solo/Ahmad Syarifudin/Tangkapan layar dari situs Universitas Gadjah Mada (UGM))

    Pada Selasa kemarin, Roy Suryo bersama sejumlah massa yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (15/04/2025) untuk meminta klarifikasi terkait keaslian ijazah Jokowi.

    Sayangnya, Roy Suryo belum dapat menemukan ijazah Jokowi yang asli. 

    “Memang kita tidak bisa melihat ijazah asli karena memang ijazah asli tidak disimpan di kampus,” ujarnya.

    Sementara itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan bukti dokumentasi yang mencatat perjalanan pendidikan mantan Presiden Joko Widodo sejak awal kuliah hingga lulus dari Fakultas Kehutanan.

    Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyatakan bahwa pihaknya memiliki dokumen lengkap yang membuktikan bahwa Jokowi menempuh pendidikan di UGM.

    “Dalam hal ini, kami memiliki dokumen yang mendukung, dan kami menyampaikan hal ini berdasarkan dokumen tersebut. Mulai dari proses registrasi, pendaftaran di UGM, mengikuti perkuliahan, mengambil mata kuliah, melaksanakan KKN, hingga mengikuti ujian skripsi, semuanya tercatat. Skripsi beliau dipertahankan di hadapan para penguji dan dinyatakan lulus,” ungkap Sigit di UGM, pada Selasa, 15 April 2025.

    Terkait dengan ijazah, Sigit menjelaskan bahwa Jokowi menyimpan ijazahnya sendiri setelah diberikan pada saat wisuda.

    “Kami hanya memiliki salinan ijazahnya,” jelasnya. Mengenai skripsi Jokowi, Sigit menambahkan bahwa UGM menyimpan dokumen asli dari skripsi tersebut.

    Sigit juga menjelaskan bahwa dalam proses penulisan skripsi, beberapa eksemplar dibuat untuk arsip, dan salah satunya disimpan di pihak universitas, sementara yang lainnya dibawa oleh mahasiswa.

    Sebelumnya, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. 

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Terpopuler, UGM siap beri bukti akademik dan inspirasi ucapan Paskah

    Terpopuler, UGM siap beri bukti akademik dan inspirasi ucapan Paskah

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Rabu untuk disimak, UGM siap hadirkan seluruh bukti akademik Jokowi di pengadilan hingga inspirasi ucapan selamat Paskah 2025. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠UGM siap hadirkan seluruh bukti akademik Jokowi di pengadilan

    Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan siap membuka seluruh dokumen akademik presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menempuh pendidikan di kampus itu jika diminta dalam proses hukum di pengadilan.

    Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof. Wening Udasmoro menegaskan bahwa pihaknya memiliki seluruh dokumen pendukung yang menunjukkan Jokowi merupakan mahasiswa sah di kampus tersebut serta telah lulus secara resmi. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Megawati paparkan alasan tak perpanjang kontrak dengan Red Sparks

    Atlet voli putri asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi memaparkan alasannya tidak memperpanjang kontrak dengan klub Red Spark karena ingin lebih dekat dengan keluarganya di kampung halamannya di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Sebenarnya memutuskan kontrak dengan Red Sparks secara profesional dan saya punya hak untuk memutus kontrak itu, saya ingin dekat dengan keluarga, terutama mama,” kata Megawati. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Penggelapan, mitra dapur di Kalibata laporkan Yayasan MBG ke polisi

    Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

    Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Katy Perry kembali ke Bumi setelah wisata ke luar angkasa

    Penyanyi Katy Perry dan lima wisatawan, semuanya perempuan, mendarat dengan selamat ke Bumi setelah wisata luar angkasa naik roket milik Blue Origin, Selasa pagi waktu setempat.

    Katy Perry menumpang roket tersebut bersama jurnalis Gayle King, filantropis Lauren Sanchez, mantan ilmuwan roket NASA Aisha Bowe, ilmuwan Amanda Nguyen dan produser film Kerianne Flynn, seperti disiarkan People dan Reuters, Selasa. Keenam perempuan itu berwisata naik roket New Shepard, yang dikembangkan oleh Blue Origin untuk wisata luar angkasa. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠30 inspirasi ucapan selamat Paskah 2025: Sederhana tapi penuh makna

    Hari Paskah tak hanya menjadi momen spiritual yang penuh makna bagi umat Kristiani, tetapi juga waktu yang tepat untuk menyampaikan harapan dan kasih sayang kepada orang-orang terdekat. Berikut inspirasi ucapan Paskah selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Alasan Ijazah Jokowi Disebut Palsu, Penggunaan Font Times New Roman-Nomor Seri Ijazah Berbeda – Halaman all

    Alasan Ijazah Jokowi Disebut Palsu, Penggunaan Font Times New Roman-Nomor Seri Ijazah Berbeda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Muncul lagi tudingan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Terbaru adalah pernyataan dari mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar yang mengaku menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.

    Rumor ijazah palsu ini diketahui sudah berkembang dan diperkarakan selama beberapa tahun terakhir. 

    Tercatat, ada tiga gugatan yang dilayangkan dan selalu dimenangkan oleh pihak Jokowi.

    Lantas, apa alasan Rismon masih menyebut ijazah Jokowi sebagai lulusan UGM itu palsu?

    Pertama, alasan Rismon mengatakan demikian karena lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Times New Roman.

    Di mana, pada saat itu, menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.

    Seperti diketahui, sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi saat itu dicetak di percetakan, tapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik.

    Kedua, berkaitan omor seri ijazah Jokowi yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja.

    Ketiga, dari pihak Jokowi sampai sekarang juga belum pernah menunjukkan ijazah asli tersebut kepada publik, apalagi semenjak isu ini mencuat.

    Alasan Kuasa Hukum Tak Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

    Mengenai polemik ijazah Jokowi itu, tim kuasa hukum Jokowi, menilai tudingan ijazah palsu tersebut tidak benar dan menyesatkan.

    Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menegaskan pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyebar ijazah tersebut palsu.

    Dia mengatakan, tim kuasa hukum hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika memang diminta secara hukum.

    “Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya.”

    “Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan?” ucap Yakup, di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Tim Kuasa Hukum lainnya, Andra Reinhard Pasaribu. 

    Dia menegaskan, pihaknya akan bersikap kooperatif apabila memang ada perintah hukum yang mengharuskan penunjukan dokumen tersebut.

    “Jadi untuk ke depannya, silakan tempuh jalur hukum. Asal ada putusan pengadilan ataupun hukum yang memerintahkan kami untuk menunjukan, kami akan tunjukkan,” tegasnya.

    Pihak UGM Jamin Keaslian Ijazah Jokowi

    Pihak UGM turut memastikan, ijazah Jokowi asli dan sesuai dengan fakta di lapangan, setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM. 

    Awalnya, sejumlah orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi, Selasa (15/4/2025).

    Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu tiga perwakilan TPUA, yaitu Roy Suryo, Rismon, dan dokter Tifa.

    “Kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami,” kata Wening, Selasa, dikutip dari Wartakotalive.com.

    Dalam hal ini, Wening menegaskan, UGM adalah institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik. 

    “Kami UGM ini adalah lembaga institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik, mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir,” kata dia.

    Wening menjelaskan, Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM dan telah menyelesaikan studinya. 

    Dia mengatakan, UGM memiliki bukti-bukti terkait hal tersebut, mulai dari surat-surat hingga dokumennya.

    “Dalam kapasitas kami UGM, memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada.”

    “Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan,” ungkapnya.

    Selain itu, kata Wening, UGM memiliki dokumen lengkap yang mencakup ijazah SMA saat mendaftar hingga ujian skripsi Joko Widodo. 

    “Misalnya kami memiliki ijazah STTB waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain, termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau,” tuturnya.

    Wening mengatakan bahwa teman-teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM juga hadir dalam audiensi tersebut dengan membawa serta ijazah dan foto-foto saat wisuda.

    “Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau.”

    “Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen,” ungkap dia.

    Dalam konteks ini, Wening menegaskan bahwa UGM tidak berada di posisi membela siapapun, melainkan hanya menjelaskan berdasarkan dokumen yang ada.

    “Menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak? Dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan,” tuturnya.

    Wening pun menegaskan, UGM tidak akan terlibat dalam polemik yang terjadi, terutama di media sosial.

    “Kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi pada apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya,” pungkasnya.

    Penjelasan UGM soal Font hingga Nomor Seri Ijazah Jokowi

    Sebelumnya, UGM telah mengeluarkan pernyataan resmi soal keaslian ijazah Jokowi ketika menanggapi perkataan eks dosen Rismon.

    Pasalnya, klaim sepihak dari Rismon itu membuat polemik dan perdebatan di kalangan warganet hingga membuat Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta angkat bicara.

    Terkait tudingan Rismon soal penggunaan Font Time New Roman pada sampul skripsi dan ijazah yang dianggap meragukan keaslian dokumen, Sigit menegaskan bahwa pada tahun itu sudah banyak mahasiswa menggunakan font tersebut.

    Terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. 

    Bahkan di sekitaran kampus UGM pada saat itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup-red) yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. 

    Hal-hal tersebut, menurut Sigit, seharusnya diketahui oleh Rismon karena dia juga berkuliah di UGM.

    “Fakta adanya mesin percetakan di sanur dan prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM,” tegas Sigit di Kampus UGM, Jumat (21/3/2025), dilansir ugm.ac.id.

    Sigit pun menegaskan, banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan  mesin percetakan.

    “Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan  mesin percetakan,” katanya.

    Selanjutnya, terkait dengan nomor seri ijazah Jokowi yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja, Sigit menegaskan pada saat itu Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas.

    Sigit menjelaskan, penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Jokowi.

    Namun, berlaku juga pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. 

    “Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” katanya.

    Sekali lagi, Sigit menyesalkan tuduhan Rismon lewat konten video yang meragukan  ijazah dan  skripsi Jokowi itu.

    Sehingga, seolah-olah ijazah Jokowi yang diterbitkan oleh UGM adalah palsu. 

    Dia menegaskan kembali bahwa Jokowi pernah berkuliah di UGM, sehingga ijazah dan skripsinya dijamin asli.

    Sigit juga menyebutkan, Jokowi dikenal baik oleh teman seangkatannya dan aktif mengikuti organisasi mahasiswa.

    “Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau.”

    “Beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” tegasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul UGM Pastikan Keaslian Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Surat dan Dokumen Akademik

    (Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus Waku) (Wartakotalive.com/Junianto Hamonangan)