Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Nicho Silalahi: Kritik Ijazah Jokowi Dibalas Intimidasi dan Kriminalisasi

    Nicho Silalahi: Kritik Ijazah Jokowi Dibalas Intimidasi dan Kriminalisasi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Permalasahan isu ijazah palsu dari mantan Presiden Jokowi Widodo semakin memanas.

    Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa ijazahnya merupakan keluaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ia juga menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu yang terus beredar.

    “Iya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM dan sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan yang sudah jelas semuanya,” kata Jokowi.

    Terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi terus berkembang meskipun telah menang dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    “Ya kita ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan,” tuturnya.

    Menyikapi terkait hal ini, aktivis, Nicho Silalahi menyorot tajam dan memberikan sindiran.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Nicho menyindir Jokowi yang melakukan intimidasi lewat preman ke lawan politiknya.

    “Itulah mengapa dia munculkan Preman agar mengintimidasi lawan politiknya,” tulisnya dikutip Selasa (22/4/2025).

    Jika hal tersebut, maka Perwira pun dikerahkan untuk memberikan pesan dari sang mantan Presiden.

    “Gagal dengan itu dia hadirkan para perwira menengah untuk memberi pesan tangan – tangannya,” sebutnya.

    Dan untuk penegak hukum, mereka disebut Nicho siap bekerja untuk melakukan kriminalisasi serta membungkam suara yang menyoroti terkait ijazah ini.

    “Di penegakkan hukum siap bekerja untuk melakukan kriminalisasi dan membungkam suara² yang menyoroti Ijazahnya,” terangnya.

  • Advokat Taufiq Tantang Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli di Sidang: Kalau Sah, Saya Cabut Gugatan – Halaman all

    Advokat Taufiq Tantang Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli di Sidang: Kalau Sah, Saya Cabut Gugatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Advokat Muhammad Taufiq melempar tantangan terbuka kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Ia meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli di persidangan. 

    Jika terbukti sah, Taufiq berjanji akan mencabut seluruh gugatan soal dugaan ijazah palsu yang kini mengguncang publik.

    “Jika beliau memperlihatkan ijazah yang asli dan sah, maka saya akan mencabut semua gugatan,” kata Taufiq saat berbincang dalam Podcast Tribun Solo, Senin (21/4/2025).

    Taufiq mengklaim memiliki bukti pembanding berupa ijazah asli dari siswa satu angkatan dengan Jokowi.

    Menurutnya, dalam ijazah tersebut tidak tercantum nama SMA 6, melainkan Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP).

    Atas kejanggalan itu, ia membentuk sebuah tim bernama TIPU UGM atau Tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gak Punya Malu dan secara resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Solo.

    Taufiq juga menyebut, pihaknya tidak menemukan salinan ijazah di partai tempat Jokowi bernaung, namun hanya ada di KPU. 

    Menurutnya, hal ini janggal mengingat ijazah asli seharusnya berada di tangan pribadi.

    “Pencalonan dilakukan secara tidak fair atau ada manipulasi dengan pemalsuan, berarti ini tindakan melawan hukum,” ujarnya.

    DITAGIH IJAZAH – Sekelompok massa mendatangi kediaman Mantan Presiden Joko Widodo di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (16/4/2025). Mereka menuntut Jokowi menunjukkan ijazahnya namun Jokowi menolak. Tantangan terbuka: Taufiq meminta Jokowi tunjukkan ijazah asli untuk membuktikan keabsahannya di pengadilan.” (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)

    Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Taufiq menilai Jokowi sebagai pejabat negara seharusnya bersedia membuka dokumen pendidikan kepada masyarakat.

    “Mempublikasikan itu wajib ketika masyarakat membutuhkan informasi. Tapi sejauh ini tidak ada,” tambahnya.

    Penjelasan Kepala SMAN 6 Solo

    Kepala Sekolah SMAN 6 Solo, Munarso, menjelaskan bahwa saat Jokowi bersekolah, institusinya masih bernama SMPP (Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan), yang merupakan pengembangan dari SMA 5 Solo.

    “Sekolah ini berdiri bagian dari SMA 5. Kemudian untuk menambah kuota biar anak Solo bisa sekolah, SMA 5 menginisiasi sekolah baru. Mendapatkan pengesahan dari kementerian namanya SMPP,” jelas Munarso.

    Jokowi diketahui masuk pada tahun 1977 dan lulus pada 1979. Saat itu, terjadi transisi nama dari SMPP menjadi SMA VI (angka Romawi), sebelum resmi berganti menjadi SMAN 6 Surakarta pada 1985.

    “Di stempel pun masih SMPP dalam kurung SMA VI. Tahun 1985 pengesahan SMA 6,” tambahnya.

    Ketegangan semakin memanas ketika sekelompok massa mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Rabu (16/4/2025). 

    Mereka menuntut agar mantan Presiden itu menunjukkan ijazah aslinya, namun Jokowi menolak.

    Untuk diketahui, Taufiq menggugat empat pihak, yakni Jokowi, KPU Surakarta, SMAN 6, dan UGM, terkait keabsahan ijazah SMA dan sarjana Jokowi.

    Ia menilai Jokowi tidak terdaftar di SMAN 6, melainkan di SMPP.

    Taufiq meminta majelis hakim untuk memerintahkan Jokowi menunjukkan ijazah asli, dan jika tidak, ia menuntut pengadilan menyatakan ijazah tersebut tidak sah.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

    TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNSOLO

  • Jubir Prabowo Soal Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Apa Salahnya? Nasional 21 April 2025

    Jubir Prabowo Soal Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Apa Salahnya? Nasional 21 April 2025

    Jubir Prabowo Soal Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Apa Salahnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.COM
    – Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto,
    Prasetyo Hadi
    , menyatakan pemerintah merasa tidak ada yang salah dari usulan untuk menjadikan
    Soeharto
    sebagai
    pahlawan nasional
    .
    “Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus. Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
    Sementara itu, terkait penolakan Soeharto menjadi
    Pahlawan Nasional
    2025, Prasetyo mengatakan tidak ada sosok yang sempurna. Dia kembali mengingatkan setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing.
    “Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan,” imbuh Prasetyo.
    Menurutnya, setiap presiden pasti punya tantangannya pada eranya masing-masing. Pekerjaan itu tidak mudah.
    “Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa,” sambungnya.
    Dia mengajak publik untuk tak hanya melihat kekurangan Soeharto. Publik juga perlu melihat prestasi Soeharto.
    Soeharto diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.

    Selain Soeharto, ada sembilan nama lainnya yang juga diusulkan dalam daftar calon Pahlawan Nasional. Mereka adalah KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
    Lalu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).
    Di samping jasa-jasanya sebagai presiden, sosok Soeharto juga diliputi kontroversi dan catatan hitam, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia serta dugaan korupsi. Sejarawan dari UGM, Agus Suwignyo, menyampaikan tinjauannya.
    “Kalau melihat kriteria dan persyaratan sebagai pahlawan nasional, nama Soeharto memang memenuhi kriteria tersebut. Namun tidak bisa juga mengabaikan fakta sejarah dan kontroversinya di tahun 1965,” ujar Agus seperti dilansir dari laman UGM.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kiprah Menteri PAN-RB dalam Reformasi Birokrasi

    Kiprah Menteri PAN-RB dalam Reformasi Birokrasi

    Jakarta –

    Perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak padam hingga saat ini. Jika sebelumnya Kartini memperjuangkan emansipasi wanita, kini perjuangan itu dibawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini untuk membuktikan kepemimpinan perempuan dalam memperkuat reformasi birokrasi pada pemerintahan.

    “Pemikiran, idealisme, dan perjuangan R.A Kartini menginspirasi jalan hidup saya, terutama untuk membuktikan bahwa kepemimpinan Perempuan bisa membawa perubahan positif bagi negeri,” ungkap Rini dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

    Emansipasi yang diperjuangkan RA Kartini dimaknai lebih luas oleh Rini. Bukan sekadar kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Namun lebih dari itu.

    “Emansipasi itu bagi saya bukan sekadar kesetaraan tetapi lebih kepada diberikan ruang yang luas supaya perempuan itu bisa memberikan suara untuk berkontribusi dan juga untuk Kontribusi. Berfikir, bertindak dan berkontribusi,” ujarnya.

    Diketahui, perjalanan karier rini sebagai birokrat dimulai dari posisi paling dasar sebagai CPNS pada tahun 1990. Sejumlah jabatan struktural pernah dipercayakan pada wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1965 ini. Tahun 2013 sampai dengan 2021, Rini mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB. Kemudian ia dipercaya menjabat Sekretaris Kementerian PANRB.

    Tidak mudah baginya mengurai benang kusut birokrasi di negeri ini, terlebih sebagai seorang pemimpin perempuan. Meski meja birokrasi kerap dianggap tak penting dan rumit, Rini meyakini kebijakan serta pelayanan publik yang dirasakan masyarakat dimulai dari birokrasi yang bersih. Termasuk dari gaya kepemimpinan para birokrat yang selayaknya tidak menciptakan iklim birokrasi yang rumit.

    “Ini adalah ungkapan dan bentuk rasa terima kasih saya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang belum tentu semua orang bisa rasakan, terutama kesempatan untuk mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi negeri tercinta,” ujarnya.

    Kegigihan Rini lahir dari nilai-nilai yang ditanamkan keluarganya sejak dini. Nilai utama yang ditanamkan adalah ibadah. Baginya, ibadah adalah fondasi dalam langkahnya termasuk dalam pekerjaan.

    Pendidikan menjadi perhatian bagi kedua orang tua Rini. Sebelum merantau ke Jakarta menjadi seorang CPNS, ia mengenyam pendidikan di Kota Bandung. Rini mengisahkan, orang tuanya menginginkan agar Ia memiliki disiplin yang tinggi.

    “Salah satu pilihan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter saya adalah di SMP dan SMA St. Angela Bandung, sebuah sekolah yang terkenal dengan kedisiplinan yang ketat,” jelasnya.

    Rini sempat bercita-cita melanjutkan pendidikan di UGM maupun IPB. Namun orang tuanya tidak mengizinkan ia kuliah di luar Bumi Parahyangan. Jalan hidupnya menuntun Rini melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.Sebuah keputusan yang ternyata membentuk jalur karier seorang Rini Widyantini.

    “Saya tertarik dengan dunia hukum karena ingin memahami bagaimana aturan-aturan yang ada dapat membentuk masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

    Ia menjadi mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan lebih cepat daripada rekan angkatannya. Suatu Ketika ia bertemu seorang dari Sekretariat Negara yang tengah mencari calon-calon terbaik untuk bergabung dalam instansi tersebut.

    Dengan perhitungan tepat, Rini menerima penawaran itu. Serangkaian tes dijalaninya hingga bekerja di Sekretariat Negara, dan kemudian ditugaskan di Kementerian PANRB. Beberapa tahun mengabdikan diri, ia mendapat beasiswa dari Pemerintah Australia untuk melanjutkan S-2. Pada 1997, Rini mulai berkuliah di The Flinders University of South Australia mengambil jurusan Public Management.

    Dengan berbagai nilai dasar dalam diri, serta pendidikan yang mendukung kariernya, menjadikan Rini sebagai perempuan pertama dalam sejarah yang duduk sebagai Menteri PANRB. Rini menilai perjalanannya ini penuh tantangan sekaligus makna.

    Posisi ini merupakan titik tertinggi dalam memegang komando reformasi birokrasi di Indonesia. Meski ia menyadari bahwa amanah ini adalah jabatan politik yang dinamis.

    “Meraih posisi ini bukan hanya sebuah prestasi besar dalam dunia birokrasi, tetapi juga sebuah pencapaian luar biasa mengingat jabatan menteri merupakan bagian dari karier politik yang sangat dinamis,” ungkapnya.

    Rini berkisah, dalam pemerintahan, tentu perempuan kerap dipandang sebelah mata. Namun pandangan-pandangan itu bisa dipatahkan dengan etos kerja Rini. Dengan idealisme yang dimilikinya, Rini membuktikan bahwa ia bisa melakukan pekerjaannya dengan integritas tinggi.

    Kementerian yang dipimpinnya ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Tentu dalam menerbitkan aturan, harus dilakukan dengan cermat, detail, hati-hati, dan tidak ada kepentingan sepihak.

    “Terkadang ada yang menganggap saya terlalu idealis, saya sebenarnya berupaya mencurahkan seluruh kemampuan saya dengan sepenuh hati agar peran saya dapat memberikan manfaat,” tambahnya.

    Kepada timnya di Kementerian PANRB, Rini berpesan agar melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Ada konsekuensi ketika seorang wanita sudah menentukan pilihan untuk menjadi pekerja.

    Seringkali ia dipercaya memimpin sebuah tim yang anggotanya lebih tua atau lebih berpengalaman. Tentu itu bukan hal mudah. Rini memperbaiki pola komunikasi, menghormati mereka, tetapi tetap tegas dalam peran sebagai pimpinan tim.

    Rini membagi perannya sebagai ibu, istri, sekaligus pejabat publik. Terkadang ia harus meninggalkan rumah saat harus bertugas. Namun bukan berarti peran ibu itu hilang. Berbagi peran dengan suami dan mengatur waktu dengan cermat adalah kuncinya.

    Ia bersyukur dan berterima kasih atas keluarga, rekan kerja, dan relasi lainnya yang berhasil membentuknya hingga saat ini. Setiap langkah dan kesempatan yang Rini lalui, selalu ada ungkapan syukur yang terucap.

    “Perjalanan ini tidaklah mudah dan membutuhkan perjuangan,” tegas Rini.

    Pada Hari Kartini ini, ia berpesan kepada seluruh perempuan untuk tidak ragu dalam bermimpi. Terutama bagi Perempuan yang memilih pekerjaan sebagai seorang birokrat, ia menyampaikan bahwa harus berpegang teguh pada idealisme, tanggung jawab, pengabdian, dan integritas.

    Ia membuktikan perempuan dengan mimpi besar bisa membawa diri dari ruang keluarga ke ruang kabinet. Dari tangannya yang kini memimpin reformasi birokrasi, Rini meyakini bahwa birokrasi yang profesional dan berintegritas adalah kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Jika dahulu RA Kartini berjuang untuk kesetaraan gender terutama dalam pendidikan, kini Rini Widyantini bergerak dalam koridor memperbaiki pemerintah dari internal.

    “Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus mendorong reformasi birokrasi yang lebih inovatif, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Jadilah perempuan birokrat yang tidak hanya cerdas dalam bekerja, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan,” tutupnya.

    (akd/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • H-2 UTBK-SNBT 2025, Ini Daftar 74 Lokasi Ujiannya – Halaman all

    H-2 UTBK-SNBT 2025, Ini Daftar 74 Lokasi Ujiannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2025 akan segera dimulai dalam dua hari lagi, tepatnya pada 23 April 2025. 

    Para peserta dari seluruh Indonesia kini tengah mempersiapkan diri, termasuk memastikan lokasi ujian masing-masing di 74 pusat UTBK yang telah ditetapkan.

    Terdapat 74 pusat UTBK yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia. 

    Peserta diharapkan memilih pusat UTBK yang terdekat dengan domisili mereka untuk memudahkan akses saat ujian.​

    Berikut adalah daftar 74 lokasi UTBK:

    1. Universitas Syiah Kuala: Gedung ICT Center USK, Jl. Syekh Abdul Rauf No.2, Kopelma Darussalam, Banda Aceh Kode Pos 23111 

    2. Universitas Malikussaleh: UPT Pusat Komputer Jl. Irian No. 1 Komplek Kampus Bukit Indah, Blamg Pulo – Lhokseumawe Kode Pos 24355 

    3. Universitas Teuku Umar: Universitas Teuku Umar UPT. TIK. Gedung F Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo Kabupaten Aceh Barat Kode Pos 23615 

    4. Universitas Samudra: Ruang Kesekretariatan Penerimaan Mahasiswa Baru, Gedung Biro Rektor Universitas Samudra, Meurandeh Kota Langsa – Aceh Kode Pos 24416 

    5. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh: Gedung Utama ISBI Aceh Jln. Transmigrasi, Gampong Bukit Meusara, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar, 23911, Aceh, Indonesia 

    6. Universitas Sumatera Utara: Pusat Pelayanan Terpadu, Gedung Biro Pusat Administrasi Lantai 1 Kampus USU Padang Bulan Jalan dr. T. Mansyur No. 9 Kode Pos 20155 

    7. Universitas Negeri Medan: Ruang VIP Room Gedung Serbaguna Unimed Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Kode Pos 20221 

    8. Universitas Riau: Sekretariat UTBK SBMPTN, Gedung Rektorat Lantai 2 Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru Kode Pos 28293 

    9. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Jalan Politeknik Senggarang Tanjungpinang Kode Pos 29115 

    10. Universitas Andalas: Gedung Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang Kode Pos 25163 

    11. Universitas Negeri Padang: Gedung Rektorat Lama Bagonjong Lt. 1 Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Kode Pos 25132 

    12. Institut Seni Indonesia Padang Panjang: Gedung Rektorat Jl. Bahder Johan, Kota Padangpanjang Sumatera Barat Kode Pos 27128 

    13. Universitas Jambi: Gedung Balairung Lantai 2 Kampus UNJA Mendalo Jl. Raya Jambi – Muara Bulian Km.15 Mendalo Indah Jambi Kode Pos 36361 

    14. Universitas Bengkulu: Rektorat Universitas Bengkulu, Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu Kode Pos 38371 

    15. Universitas Sriwijaya: Gd. Student Center Lt. 4 Kampus Unsri Inderalaya, Jln. Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya, Ogan Ilir 30622 

    16. Universitas Bangka Belitung: Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Gedung Rektorat Kampus Terpadu UBB Balunijuk – Merawang, Kab. Bangka, Kodepos 33172 

    17. Universitas Lampung: Gedung UPT. TIK Unila Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung Kode Pos 35145 

    18. Institut Teknologi Sumatera: Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan Kode Pos 35365 

    19. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Jl. Raya Palka km.3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang – Banten 42163 

    20. Universitas Indonesia: Gedung Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UI Jl. Prof. Dr. Sujudi, Kampus UI Depok, Jawa Barat Kode Pos 16424 

    21. Universitas Negeri Jakarta: Kampus A UNJ, Gedung Dewi Sartika, Lt. 1, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 13220 

    22. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta: Kampus Pondok Labu UPNVJ, Jl. RS. Fatmawati No.1 Pondok Labu Jakarta Selatan Gedung Rektorat Lantai 1 Plaza Penmaru Kode Pos 12450 

    23. Universitas Singaperbangsa Karawang: Jalan H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur Kab. Karawang, Propinsi Jawa Barat. Kode Pos 41361 

    24. Institut Teknologi Bandung: Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahaiswaan CCAR ITB lantai 4 Jalan Tamansari no 64 Bandung Kode Pos 40116 

    25. Universitas Padjadjaran: Unit Layanan Terpadu (ULT) Lantai Dasar Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363 d/h Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Pelayanan hari Senin-Jumat dan jam kerja 08.30-15.00 WIB Kode Pos 45363 

    26. Universitas Pendidikan Indonesia: Divisi RMB Direktorat Akademik UPI Jalan Dr. Setiabudhi no 229 Bandung Kode Pos 40154 

    27. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung: Jalan Buahbatu No.212 Bandung Kode Pos 40265 

    28. Institut Pertanian Bogor Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital (LMITD) IPB. Kampus IPB Dramaga Gedung B Perpustakaan Lantai 3 Kode Pos 16680 

    29. Universitas Siliwangi: UPT TIK Universitas Siliwangi Gedung Rektorat Lt. 2 Jl. Siliwangi No.24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115 

    30. Universitas Jenderal Soedirman: Gedung Registrasi dan Alumni Komplek Rektorat UNSOED Jl. Prof HR Bunyamin 708 Purwokerto Jawa Tengah Kode Pos 53122 

    31. Universitas Tidar: Humas (BAKPK) Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman 39, Magelang, Jawa Tengah Kode Pos 56116 

    32. Universitas Sebelas Maret: Gedung SPMB UNS Jl. Ir Sutami 36 a Kentingan Jebres Surakarta Kode Pos 57126 

    33. Institut Seni Indonesia Surakarta: Kampus I ISI Surakarta, Gedung Akademik Pusat Lantai II Jl. Ki Hajar Dewantara No.19 Kentingan Jebres Surakarta Kode Pos 57126 

    34. Universitas Diponegoro: Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru Gedung ICT Center, Lantai 1, Jl. Prof. Soedarto SH. Kampus Tembalang, Semarang Kode Pos 50275 

    35. Universitas Negeri Semarang: Admisi dan Layanan Terpadu, Lantai 1 Sayap Kanan Rektorat UNNES Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang Kode Pos 50229 

    36. Universitas Gadjah Mada: Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM Jl. Pancasila, Bulaksumur, Yogyakarta Kode Pos 55281 

    37. Universitas Negeri Yogyakarta: Kantor Layanan Admisi Gedung IKA UNY, Lt.1 Jl. Colombo No.1 Yogyakarta Kode Pos 55281 

    38. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta: Bagian Humas Gedung Rektorat Jl SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta Kode Pos 55283 

    39. Institut Seni Indonesia Yogyakarta: Bagian Pendidikan Gedung Rektorat Lantai 1 ISI Yogyakarta Jl. Parangtritis Km. 6,5 Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55188 

    40. Universitas Jember: Bagian Akademik Kantor Pusat, Universitas Jember Jl. Kalimantan No.37 Jember Kode Pos 68121 

    41. Universitas Brawijaya: Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik Universitas Brawijaya Gedung Rektorat lt 2. Jl. Veteran Kota Malang. Kode Pos 65145 

    42. Universitas Negeri Malang: Sub Direktorat Seleksi, Direktorat Pendidikan – Gedung Graha Rektorat Lantai 2 Universitas Negeri Malang – Jl. Semarang no. 5 Malang Kode Pos 65145 

    43. Universitas Airlangga: Kantor PPMB, Gedung ACC (Airlangga Convention Center) Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo Surabaya Kode Pos 60115 

    44. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya: Direktorat Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana ITS, Gedung KPA dr. Angka Lantai 1, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, Kode Pos 60111 

    45. Universitas Negeri Surabaya: Gedung Rektorat Lt. 1 Kantor ULT Kampus Unesa Jl. Lidah Wetan Surabaya Kode Pos 60213 

    46. Universitas Trunojoyo: Gedung Rektorat lantai 1 Kampus Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang PO Box 2 Kamal – Bangkalan Kode Pos 69162 

    47. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur: UPT TIK, Gedung Giri Pustaka Lantai 1 Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya Kode Pos 60294 

    48. Universitas Tanjungpura: Jln. Prof. DR. H. Hadari Nawawi Pontianak Kode Pos 78124 

    49. Universitas Palangka Raya: Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kode Pos 73112 

    50. Universitas Lambung Mangkurat: Biro Akademik dan Kemahasiswaan ULM Gedung Rektorat Lantai 1 Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin Kode Pos 70124 

    51. Universitas Mulawarman: Bagian Akademik, Gedung Rektorat UNMUL Jalan Kuaro Kampus Gunung Kelua, Kota Samarinda Kode Pos 75119 

    52. Universitas Borneo: TarakanJl. Amal Lama No 1 Tarakan Gedung Rektorat Lantai 1 Ruang.BAKK Kode Pos 77123 

    53. Universitas Borneo Tarakan: Jl. Amal Lama No 1 Tarakan Gedung Rektorat Lantai 1 Ruang.BAKK Kode Pos 77123 

    54. Universitas Udayana: Gedung Lecture Building Lantai III, Bagian Akademik dan Statistik BAKH, Jl. Prabu Udayana Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali 80361 

    55. Universitas Pendidikan Ganesha: Jalan Udayana No 11 Singaraja Kode Pos 81116 

    56. Institut Seni Indonesia Denpasar: Jl. Nusa Indah Denpasar Kode Pos 80235 

    57. Universitas Mataram: Rektorat Universitas Mataram, Jalan majapahit no 62. Mataram – NTB, Gedung Rektorat Ruang Akademik dan Evaluasi Lt 1. Kode Pos 83125 

    58. Universitas Nusa Cendana: UPT. TIK Undana, Gedung ICT Centre, Jl. Adisucipto, Kampus Undana, Penfui, Kupang, NTT Kode Pos 85001 

    59. Universitas Timor: Jl. KM 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu, Kabupaten TTU Kode Pos 85613 

    60. Universitas Hassanuddin: Direktorat Pendidikan, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdakaan km.10 Makassar Kode Pos 90245 

    61. Universitas Negeri Makassar: ICT Center, Menara Pinisi UNM, Sayap B Lt. 1 Jl. AP Pettarani Makassar Kode Pos 90222 

    62. Universitas Sam Ratulangi: Gedung Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNSRAT Lt.1 Jl. Kampus Bahu, Manado Kode Pos 95115 

    63. Universitas Negeri ManadoPusat Komputer UNIMA Kode Pos 95618 

    64. Universitas Tadulako: Jl. Soekarno Hatta Km 9 Palu Sulawesi Tengah Kode Pos 94118 

    65. Universitas Sulawesi Barat: Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, MH Talumung Kode Pos 91412 

    66. Universitas Haluoleo: Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Jl. HEA Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma, Kendari Kode Pos 93231 

    67. Universitas Negeri Gorontalo: Jl. Jenderal Sudirman No 6 Dulalowo Timur Kota Tengah Kota Gorontalo Kode Pos 96128 

    68. Universitas Sembilanbelas November Kolaka: Jl. Pemuda No. 339 Kel. Tahoa Kolaka Sulawesi Tenggara Kode Pos 93517 

    69. Universitas Pattimura: Gedung Rektorat, Jl. Ir. M. Putuhena, Gedung Rektorat Kampus Poka – UNPATTI Kode Pos 97233 

    70. Universitas Khairun: Gedung Rektorat Universitas Khairun Jl. Pertamina Kampus II Unkhair Gambesi Kota Ternate Kode Pos 97719 

    71. Universitas Cenderawasih (Jayapura): Rektorat Universitas Cenderawasih Jl Kamp Wolker Yabansai Kota Jayapura Kode Pos 99351 

    72. Universitas Musamus Merauke: Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama No.1 (Gedung Rektorat) Kode Pos 99611 

    73. Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua: Kompleks Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Jalan Kampwolker, Uncen Atas Waena, Jayapura 

    74. Universitas Papua: Gedung Biro Akademik kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP) Universitas Papua Jl. Gunung salju Amban Manokwari Papua Barat kode pos 98314

    (Tribunnews.com/Widya)

  • Soal Gugatan Ijazah Jokowi, Teddy Gusnaidi: Tujuannya Bukan Kebenaran, Tapi Kekacauan

    Soal Gugatan Ijazah Jokowi, Teddy Gusnaidi: Tujuannya Bukan Kebenaran, Tapi Kekacauan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, turut menanggapi gugatan terhadap keabsahan ijazah Presiden Jokowi yang tengah bergulir di pengadilan.

    Seperti diketahui, gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah, dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt pada Senin (14/4/2025) lalu.

    Dikatakan Teddy, upaya hukum ini justru menunjukkan niat pihak tertentu untuk menciptakan kegaduhan, bukan untuk mencari kebenaran.

    “Dengan adanya gugatan ini, saya justru melihat ada pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan,” ujar Teddy di X @TeddGus (21/4/2025).

    Ia menegaskan, keabsahan ijazah Jokowi sudah melalui berbagai proses verifikasi sejak awal karier politiknya.

    Mulai dari pencalonan sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI, seluruh dokumen pendidikan telah diperiksa dan dinyatakan sah oleh pihak terkait.

    “Semua sudah dicek. UGM sebagai institusi pendidikan juga sudah menyatakan ijazah itu asli. KPU pun telah memverifikasi dalam setiap tahapan pencalonan beliau,” tegasnya.

    Teddy menyayangkan bahwa meskipun bukti-bukti sudah berulang kali dipaparkan dan klarifikasi telah diberikan oleh berbagai pihak resmi, tuduhan soal ijazah palsu terus dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang menurutnya memang punya niat buruk terhadap stabilitas negara.

    “Ini bukan soal pembuktian lagi. Ini tentang motif—dan motifnya jelas, bukan mencari kebenaran, tapi menciptakan kekacauan,” kuncinya.

    Sebelumnya, Jokowi memberikan penjelasan terkait foto ijazahnya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi sorotan publik, khususnya soal penggunaan kacamata, meski selama ini ia dikenal tidak mengenakan kacamata.

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Sejarawan: Jangan Abaikan 1965

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Sejarawan: Jangan Abaikan 1965

    Yogyakarta, Beritasatu .com – Nama Presiden RI ke-2, Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto, diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Usulan tersebut menjadi bagian dari sepuluh nama tokoh yang diajukan bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), pakar, dan budayawan.

    Namun, usulan ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena rekam jejak kepemimpinan Soeharto yang dinilai kontroversial, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia dan represi terhadap kebebasan pers selama masa Orde Baru.

    Sejarawan Universitas Gadjah Mada  Agus Suwignyo menyatakan, secara kriteria formal, Soeharto memang layak menjadi pahlawan nasional. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya mempertimbangkan seluruh aspek sejarah.

    “Kalau melihat kriteria dan persyaratan sebagai pahlawan nasional, nama Soeharto memang memenuhi kriteria tersebut. Namun tidak bisa juga mengabaikan fakta sejarah dan kontroversinya pada 1965,” ujar Agus terkait Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional.

    Agus menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012, seorang tokoh harus terbukti memiliki kontribusi nyata sebagai pemimpin atau pejuang dan tidak pernah mengkhianati bangsa.

    Soeharto diketahui memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang berhasil merebut Yogyakarta dari pendudukan Belanda, serta menjabat sebagai Panglima Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat pada 1962.

    “Cara pandang sejarah terhadap Soeharto ini tidak bisa hitam putih. Sebagai pahlawan nasional, tidak bisa mengabaikan fakta sejarah. Namun, tidak bisa juga mengabaikan kontribusinya dalam kemerdekaan,” papar Agus soal usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional.

    Meskipun kontribusi di masa perjuangan diakui, Agus menilai bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto berpotensi menimbulkan perdebatan. Sebab, ia juga dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat dan tindakan represif terhadap kebebasan sipil.

    “Penulisan sejarah itu harus memperhatikan konteks, ya. Jadi semisal ada kategori pahlawan nasional dalam bidang tertentu, sehingga bisa diberikan gelar, tetapi dalam konteks dan catatan,” jelasnya.

    Agus juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih luas dalam pengusulan gelar pahlawan nasional. Ia mencontohkan Syafruddin Prawiranegara, tokoh yang sempat dicap pengkhianat karena keterlibatannya dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), padahal perannya penting dalam sejarah pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

    “Selain itu, kita belum (memberikan pengakuan) pada berbagai tokoh-tokoh di bidang seni, teknologi, dan pengetahuan. Saya kira perlu ada kajian mengenai pahlawan nasional di luar latar belakang militer,” pungkas Agus.

    Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kini menjadi perbincangan publik yang menyentuh aspek sejarah, politik, dan moral. Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan pertimbangan lebih lanjut dari berbagai pihak terkait Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional ini.

  • Deretan Menteri Prabowo yang Sowan ke Jokowi, Siapa Saja?

    Deretan Menteri Prabowo yang Sowan ke Jokowi, Siapa Saja?

    loading…

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sowan ke kediaman mantan Presiden Jokowi pada momen Idulfitri 2025. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Sejumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Kunjungan yang dilakukan di momen libur Idulfitri 2025 itu menarik perhatian publik karena dilakukan secara beruntun oleh beberapa tokoh penting di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Meski disebut sebatas silaturahmi, kedatangan para menteri Prabowo tersebut memunculkan berbagai spekulasi. Bahkan, sampai ada istilah ‘matahari kembar’ yang merujuk pada potensi pengaruh Jokowi yang tetap kuat di tengah pemerintahan baru.

    Lantas, siapa saja menteri yang sowan ke Jokowi? Berikut ulasan lengkapnya.

    Menteri Prabowo yang Sowan ke Jokowi1. Pratikno (Menko PMK)
    Pratikno adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Kabinet Merah Putih. Ia menjadi salah satu menteri yang paling awal mendatangi kediaman Jokowi di Solo.

    Pratikno yang dulunya juga lama bekerja sama dengan Jokowi di pemerintahan datang pada Senin (31/3/2025) atau hari pertama Idulfitri. Ditanya soal agenda di sana, sosok berpengalaman yang pernah menjadi Rektor UGM ini mengaku hanya mengobrol santai saja sambil membicarakan anak dan cucu.

    Lebih jauh, Pratikno menyebut tidak ada pembicaraan khusus dengan Jokowi, termasuk pesan dari Presiden Prabowo Subianto.

    2. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan)
    Menteri Kelautan dan Perikanan juga kedapatan sowan ke rumah Jokowi pada momen libur Idulfitri 2025. Ia datang ke Solo pada Jumat (11/4/2025) untuk bersilaturahmi dengan keluarga Jokowi.

    Pada pengakuannya, Trenggono menganggap Jokowi sampai sekarang adalah bosnya. Dalam banyak pembahasan, ia mengaku sempat meminta arahan untuk kemajuan KKP.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Saya sehat, beliau sehat dan minta arahan-arahan. Banyak sekali, saya harus belajar. Ya kemajuan KKP,” ungkap Trenggono usai bertemu Jokowi, dikutip Jumat (18/4).

  • Indonesia On Track Lindungi Anak dari Bahaya Medsos, Lalu Apa?

    Indonesia On Track Lindungi Anak dari Bahaya Medsos, Lalu Apa?

    Jakarta –

    Langkah Presiden Prabowo dan pimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS merupakan tonggak penting dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial.

    Melalui aturan ini, Indonesia menunjukkan komitmen perlindungan anak setara dengan negara-negara maju seperti Prancis, Tiongkok, hingga Belanda, yang telah lebih dahulu menerapkan pembatasan ketat terhadap akses anak-anak terhadap media sosial.

    PP TUNAS secara tegas membatasi akses media sosial bagi anak-anak di bawah 13 tahun, mengatur akses hanya dengan izin orang tua bagi anak-anak 13-15 tahun, melarang komersialisasi dan profiling anak, serta menetapkan tanggung jawab jelas bagi platform digital.

    PP TUNAS bukan sekadar regulasi administratif, melainkan bentuk perlindungan nyata terhadap masa depan bangsa. Dalam usia pertumbuhan, anak-anak rentan terhadap kecanduan, tekanan sosial digital, cyberbullying, hingga paparan konten berbahaya. Maka, menjaga ruang digital tetap sehat bagi anak bukanlah pilihan, melainkan keharusan.

    Namun, tugas belum selesai. Langkah berikutnya untuk menjaga tumbuh kembang anak adalah membatasi penggunaan gawai pintar di lingkungan sekolah.

    Negara-negara seperti Prancis, Tiongkok, Belanda, dan Australia telah membuktikan bahwa pelarangan gawai di sekolah meningkatkan konsentrasi belajar, memperkuat interaksi sosial, dan menurunkan tingkat kecemasan siswa.

    Selain itu, di era banjir informasi dan disinformasi, kita tidak bisa membiarkan anak-anak dan remaja menjelajah media sosial tanpa bekal kecakapan kritis.

    Sudah saatnya ada mekanisme ujian literasi digital–khususnya kemampuan mendeteksi disinformasi–sebagai syarat penggunaan media sosial bagi semua orang di Indonesia.

    Langkah ini bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi justru untuk memastikan kebebasan itu tidak mencelakakan. Media sosial, jika digunakan tanpa kecakapan, dapat menjadi racun yang merusak mental, sosial, bahkan demokrasi. Tapi jika digunakan dengan bijak, media sosial bisa menjadi alat pembelajaran, ekspresi diri, dan partisipasi publik yang sehat.

    Pemerintah Indonesia sudah memulai langkah baik melindungi anak bermedia sosial lewat PP TUNAS. Kini saatnya memperluas perlindungan itu melalui pelarangan gawai di sekolah dan ujian kecakapan digital.

    Anak-anak kita adalah aset masa depan. Tugas negara adalah memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang mendukung potensi terbaiknya–di ranah digital, dan di dunia nyata.

    Dirgayuza Setiawan. Adjunct Researcher Center for Digital Society UGM, Co-Founder Jaringan SMA Akademi Kader Bangsa dan Alumni Oxford Internet Institute.

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arak-Arak Menuju Bangunan Mangkrak 35 Tahun di Pasar Tunjungan Surabaya Surabaya 20 April 2025

    Arak-Arak Menuju Bangunan Mangkrak 35 Tahun di Pasar Tunjungan Surabaya Surabaya 20 April 2025

    Arak-Arak Menuju Bangunan Mangkrak 35 Tahun di Pasar Tunjungan Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Suasana riuh drumband mengiringi langkah pengunjung yang melintas di sekitar Hotel Majapahit menuju Pasar Tunjungan 1979.
    Di dalam kompleks tersebut, kios-kios sempit dan kerumunan orang yang sibuk mengaduk minuman menciptakan suasana yang pengap.
    Setelah menaiki anak tangga ke lantai dua, pengunjung disambut oleh pintu-pintu besi kios berkarat yang menunjukkan tanda-tanda keusangan.
    Melanjutkan perjalanan ke lantai tiga, atap seng membatasi ruang, sementara dindingnya dipenuhi coretan grafiti yang mencerminkan pesan kejenuhan.
    Kondisi ruang yang lembap dan terpapar tetesan air dari atap plafon yang lapuk menciptakan suasana yang tidak nyaman.
    Jendela-jendela kaca yang terbuka lebar memungkinkan udara bebas masuk, menambah kesan sepi di lokasi yang dulunya ramai oleh pekerja administrasi Pasar Tunjungan.
    Selama 35 tahun terakhir, bangunan ini dibiarkan kosong, namun dalam dua pekan ke depan, tempat ini akan dihidupkan kembali melalui
    Pameran Arak-Arak
    Road To Art Jog 2025.
    Seniman asal Jogja,
    Jompet Kuswidananto
    , bersama Art Jog, akan menggelar pameran tunggal bertajuk Arak-Arak di lokasi yang tersembunyi di tengah kesibukan Jalan Tunjungan.
    Jompet menjelaskan, sebagai seniman Indonesia, mereka selalu memiliki keterampilan untuk beradaptasi di tengah keterbatasan dan kurangnya infrastruktur
    seni
    .
    “Bukan soal bangunan kosongnya. Tapi sebagai seniman Indonesia, kami bekerja dengan keterbatasan. Infrastruktur kesenian di Indonesia tidak pernah mapan,” ungkapnya saat diwawancarai Kompas.com pada Sabtu (19/4/2025).
    Ia menambahkan, mengubah bangunan yang tidak terpakai menjadi ruang seni selama dua pekan bukanlah hal yang luar biasa.
    “Ruangan tidak layak menawarkan narasi yang melampaui cahaya. Kita tidak ingin sejarah tempat ini ditimpa dengan apa yang kita lakukan di sini, kita coba berdialog dengan narasi yang sudah menempel,” ujar alumni FISIP UGM itu.
    Pendiri sekaligus Direktur Art Jog, Heri Pemad, menceritakan bagaimana ia menemukan bangunan kosong ini melalui rekomendasi salah satu seniman asal
    Surabaya
    .
    “Saya minta dicarikan rumah, lahan kosong, syaratnya di Jalan Tunjungan Surabaya yang katanya paling ramai. Malam itu saya diam-diam masuk ke situ, luar biasa energinya,” kata Heri.
    Ia kemudian berbagi pengalamannya dengan Jompet, menilai bahwa tempat ini sangat cocok untuk karya-karya Jompet yang mengandung simbol-simbol masa lalu.
    “Karyanya bisa berkolaborasi dengan bentuk apapun. Maka kemudian, yang terbesit pikiran saya, konsep mendekatkan publik Tunjungan adalah jantungnya Surabaya,” pungkasnya.
    Pameran Arak-Arak diharapkan dapat menghidupkan kembali ruang yang telah lama dibiarkan kosong, sekaligus menjadi wadah bagi dialog seni dan masyarakat di pusat Kota Surabaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.