Institusi: UGM

  • Riset Ungkap Banjir di Indonesia Terjadi Lebih Sering dan Makin Parah

    Riset Ungkap Banjir di Indonesia Terjadi Lebih Sering dan Makin Parah

    Jakarta

    Banjir bandang yang terjadi di Sumatra pada November 2025 menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Kejadian ini menunjukkan tren bencana hidrometeorologi cenderung makin parah.

    Hal ini disampaikan Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU. Disebutkan Hatma, penataan dan pengendalian kawasan yang lemah turut berpengaruh mengakibatkan maraknya perambahan hutan dan alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit, serta illegal logging di kawasan hulu sehingga menjadi penyebab berbagai bencana hidrometeorologi kerap muncul di wilayah tersebut.

    Hutan-hutan lindung di ekosistem Batang Toru yang semestinya menjadi area tangkapan air banyak dikonversi menjadi perkebunan, atau dibabat oleh para pembalak liar mengakibatkan saat hujan lebat, air yang melimpah tak bisa lagi tertahan secara alami di hulu dan langsung menghantam pemukiman di hilir.

    “Banjir bandang di November 2025 di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat mungkin tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah beberapa dekade terakhir. Kejadian ini menunjukkan tren bencana hidrometeorologi cenderung makin parah seiring akumulasi deforestasi dan perubahan iklim,” ujarnya seperti dikutip dari situs UGM, Senin (1/12/2025).

    Secara geografis, Pulau Sumatra beriklim tropis basah, dan hal ini akan selalu rentan terhadap hujan lebat. Sementara kerusakan lingkungan seperti pembukaan hutan di pegunungan dan penyempitan sungai menjadikan wilayah ini ibarat menyimpan bom waktu bencana. Tanpa pembenahan serius, setiap puncak musim hujan bisa mendatangkan petaka serupa di masa mendatang.

    “Alam memiliki kapasitas daya dukung dan daya tampung yang terbatas untuk menahan gempuran cuaca ekstrem, dan kapasitas itu sangat bergantung pada kelestarian lingkungannya. Ketika manusia merusak lingkungan melebihi ambang batas maka alam akan ‘membalas’ dengan bencana yang dahsyat. Oleh sebab itu, upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana ke depan harus menyeimbangkan antara pendekatan struktural (infrastruktur teknis) dan pendekatan ekologis,” paparnya.

    Banjir Lebih Parah

    Peringatan banjir akan terjadi lebih sering dan lebih parah sudah sering disuarakan ilmuwan dan para pemerhati lingkungan. Laporan sebuah riset yang dipublikasikan di jurnal Ecology and Society pada Agustus 2020 mengungkapkan penyebab kenapa Indonesia dilanda bencana banjir lebih sering dan lebih parah.

    Riset ini menyebutkan bahwa perubahan tata guna lahan yang cepat di Indonesia telah berdampak pada siklus air lokal di negeri ini, salah satu dampaknya adalah berupa banjir. Riset multidisiplin ilmu yang dikerjakan tim peneliti gabungan dari University of Göttingen, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ini menunjukkan bahwa perluasan perkebunan monokultur, seperti perkebunan kelapa sawit dan karet, menyebabkan banjir di Indonesia terjadi lebih sering dan lebih parah.

    Dalam laporannya, tim peneliti menjelaskan bahwa peningkatan frekuensi dan keparahan banjir terkait dengan proses ekohidrologi dan sosial yang saling memengaruhi, termasuk degradasi tanah di area pertanian monokultur, perluasan perkebunan kelapa sawit ke area lahan basah, dan pembangunan bendungan pelindung banjir.

    Dalam studi ini, para peneliti melakukan hampir 100 wawancara dengan petani kecil Indonesia, penduduk desa, dan para pengambil keputusan di Provinsi Jambi, Sumatra. Mereka kemudian membandingkan dan melengkapi analisis hasil-hasil ini dengan pengukuran ilmiah curah hujan, muka air sungai dan air tanah, sifat-sifat tanah, serta pemetaan penggunaan lahan dari wilayah tersebut.

    “Banyak studi tentang hubungan antara perubahan penggunaan lahan dan banjir hanya didasarkan pada analisis dari masing-masing disiplin ilmu dan dengan demikian hanya memberikan wawasan yang terpisah-pisah tentang proses yang mendasarinya,” ujar penulis utama studi Jennifer Merten, dari Department of Human Geography, University of Göttingen, dikutip dari Science Daily.

    “Oleh karena itu, penting bagi kami untuk menggunakan data seluas mungkin dari berbagai disiplin ilmu dan juga untuk memasukkan observasi dari penduduk setempat,” sebutnya.

    Dalam laporan hasil riset ini, para ilmuwan dari German-Indonesian Collaborative Research Centre EFForTS (Ecological and Socio-Economic Functions of Tropical Lowland Rainforest Transformation Systems) menunjukkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit dan karet saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap siklus air lokal.

    “Perubahan penggunaan lahan skala besar menyebabkan pemadatan tanah, sehingga lebih sedikit hujan yang diserap oleh tanah dan air dengan cepat mengalir ke permukaan. Secara khusus, penghancuran lahan di daerah rawan banjir yang semakin parah berdampak besar dalam proses siklus air lokal ini,” jelas Christian Stiegler dari Bioclimatology Group di University of Göttingen yang juga menjadi anggota peneliti dalam tim riset ini.

    Dari perspektif penduduk desa, pembangunan bendungan banjir dan saluran drainase juga berkontribusi pada perubahan pola banjir lokal. Karena perkebunan-perkebunan kelapa sawit semakin banyak dibudidayakan di lahan basah seperti dataran bantaran sungai atau lahan gambut. Pemilik perkebunan yang lebih besar kemudian mencoba mengendalikan banjir di lahan mereka melalui pembangunan konstruksi semacam itu.

    “Namun, bendungan seperti itu sering kali menyebabkan peningkatan banjir di perkebunan petani kecil di sekitarnya,” jelas Merten, melaporkan berdasarkan pengamatan dan pengalamannya selama mengunjungi daerah tersebut.

    Menurutnya, peningkatan banjir semacam ini pada akhirnya juga menyebabkan ketegangan sosial dan konflik baru di antara lapisan masyarakat. Terutama antara petani kecil dengan pemilik perkebunan sawit yang lebih besar.

    Untuk mengurangi dampak perubahan penggunaan lahan pada siklus air, para peneliti dalam riset ini menyarankan perlindungan tanah dan perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik, terutama di daerah rawan banjir dan lahan basah. Hal ini sangat penting diterapkan karena dapat berpengaruh besar dalam mencegah banjir.

    Selain itu, penting juga untuk mengatur lanskap wilayah dan mengontrol pembangunan saluran air untuk perlindungan banjir terhadap masyarakat. Kalau hal ini tidak diatur dan dikontrol, masyarakat sekitar dan golongan miskin menjadi kalangan yang paling terdampak oleh efek peningkatan banjir, seperti yang terjadi saat ini.

    (rns/rns)

  • CEO Vidio Sutanto Hartono Tekankan Pentingnya Kuasai AI di Industri Kreatif Saat ini

    CEO Vidio Sutanto Hartono Tekankan Pentingnya Kuasai AI di Industri Kreatif Saat ini

    Pada kesempatan tersebut, Managing Director Emtek ini memberi gambaran konten lokal berbahasa Indonesia masih tinggi peminat. Saluran televisi masih ditonton lebih dari 62 persen dari 280 penduduk Indonesia.

    Seperti presentasi berjudul ‘Winning the Digital Leadership: Vidio’s Local Formula to Compete with Global Giants’.

    “Hal ini dikarenakan televisi mampu menjangkau 17.000 pulau. Ini berbeda dengan jangkauan data internet yang tidak merata dan masih mahal,” jelasnya.

    Sebagai praktisi media, Sutanto mengatakan saat ini ada beberapa pilar strategi yang harus dipenuhi untuk menjangkau audiens lebih luas.

    Pertama, memperkuat isi siaran televisi dan berkreasi dengan acara yang tinggi ratingnya. Kedua menyajikan berbagai peristiwa olahraga langsung. Ketiga, menghadirkan keberagaman konten-konten lokal, dan perkembangan teknologi.

    “Sebagai data kenapa konten lokal masih diminati. Sepanjang 2025 ini, tiket untuk film Indonesia telah menembus 80 juta lembar yang terjual. Angka ini sebesar 60 persen dari total tiket terjual. Ini bukti film nasional masih sangat dinanti,” paparnya.

    Wakil Dekan FISIPOL UGM, Poppy Sulistyaning Winanti menilai, acara ini merupakan bagian program terbuka bagi mahasiswa untuk mengenal lebih jauh dunia industry dan perkembangannya. Pihak kampus menjadikan ini sebagai jembatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan magang untuk riset di perusahaan terkait.

    “Jadi mahasiswa tidak hanya tahu tentang teorinya saja dari dosen, namun mereka berkesempatan langsung berdialog dan itu tidak bisa dipenuhi oleh kampus sendiri. Menariknya mahasiswa tidak sekedar tahu industry, namun mereka paham ada perkembangan terbaru terkait dengan transformasi digital,” kata Poppy.

  • Kemenekraf Dorong Festival Film Digelar di 15 Destinasi Prioritas

    Kemenekraf Dorong Festival Film Digelar di 15 Destinasi Prioritas

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) gencar mendorong penyelenggaraan festival film di 15 provinsi yang jadi destinasi ekonomi kreatif (ekraf) prioritas Indonesia. Langkah ini diambil seiring dengan upaya menghadirkan fasilitas bioskop yang lebih merata di daerah-daerah guna mendongkrak perekonomian lokal.

    Dorongan ini disampaikan Direktur Film, Animasi dan Video Kemenekraf, Doni Setiawan usai menghadiri malam pembukaan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2025 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM Yogyakarta, Jumat (29/11/2025). Tahun ini, JAFF merayakan hari jadinya ke-20.

    “Di usianya yang ke-20, JAFF telah menjelma menjadi ruang yang mempertemukan ide, gagasan dan semangat berkolaborasi dengan jejaring bagi para seniman kita. Perayaan ini membuktikan komitmennya memperkenalkan film nasional ke luar negeri,” ujar Doni.

    Melihat perkembangan pesat JAFF, Kemenekraf berencana memantik semangat serupa di 15 provinsi yang telah ditetapkan sebagai destinasi ekraf prioritas. Kehadiran perwakilan dari berbagai daerah dalam pembukaan JAFF diharapkan menjadi pemantik untuk menggelar ajang serupa, meskipun dalam skala lokal.

    Menurut Doni, festival film bukan hanya sekadar menjadi pasar baru film, tetapi juga berfungsi menumbuhkan semangat kompetisi bagi talenta muda ekraf di daerah.

    Sebagai bentuk dukungan nyata, Kemenekraf terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Danantara, perihal penyediaan ruang bioskop di tingkat kabupaten/kota. Meskipun gedung bioskop sudah tersebar di 37 provinsi, jumlahnya saat ini masih didominasi di Pulau Jawa.

    “Kami ingin keberadaan bioskop di kabupaten/kota, sebagai upaya mendorong film nasional diputar lebih luas. Sekarang tingkat produksi film semakin berkembang, namun belum bisa ditampilkan ke masyarakat yang lebih luas,” paparnya.

    Dengan hadirnya bioskop-bioskop di daerah, Doni optimistis hal ini akan membuka peluang besar dalam peningkatan ekonomi, dan menyediakan ruang baru bagi sineas lokal untuk menampilkan karyanya.

    “Semakin banyak orang yang nonton, makin banyak diapresiasi. Kami berharap ini juga akan meningkatkan tenaga kerja, meningkatkan PDB Indonesia,” jelas Doni.

    Sementara itu, inisiator JAFF sekaligus sineas senior Garin Nugroho, mengungkapkan bahwa 20 tahun perjalanan JAFF telah berhasil mentransformasi sumber daya manusia, utamanya anak-anak muda, yang kini mampu berorganisasi untuk mewujudkan dialog antara Indonesia, Asia dan dunia.

    “Kerja sama ini telah melahirkan generasi-generasi muda dengan karya-karya yang luar biasa. Karya yang mampu membuat peta bagi mereka untuk mencapai tujuannya,” tutur Garin.

    Garin menekankan bahwa JAFF, yang telah berusia dua dekade, telah melalui berbagai gelombang pasang surut untuk terus berupaya membentuk identitas dan posisinya di antara festival film di Asia Pasifik.

    “JAFF harus terus-menerus mendesain program yang inovatif seraya memperdalam program yang tengah berjalan demi menciptakan masa depan yang lebih baik. Tidak hanya sekadar sebagai perayaan tahunan film Asia, tapi juga menciptakan festival yang berdampak bagi industri, komunitas, dan ekosistem perfilman secara luas,” tutupnya.

  • Perayaan Dua Dekade JAFF, Manifesto Arsip Perfilman Indonesia Dikumandangkan di Yogyakarta

    Perayaan Dua Dekade JAFF, Manifesto Arsip Perfilman Indonesia Dikumandangkan di Yogyakarta

    Liputan6.com, Jakarta Perayaan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) ke-20 bertema Transfiguration resmi dibuka Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Acara ini berlangsung mulai 29 November hingga 6 Desember 2025.

    Momen perayaan dua dekade ini tidak hanya menjadi ajang pemutaran 227 film dari 43 negara, tetapi juga menjadi penting bagi para penggagas festival untuk menyampaikan manifesto mendesak terkait tata kelola kearsipan film di Indonesia.

    Acara pembukaan dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Para penggagas JAFF terdahulu, dipimpin oleh sineas senior Garin Nugroho, naik ke panggung utama untuk menyuarakan kekhawatiran mereka akan rapuhnya memori kolektif perfilman nasional.

    Festival Direktur Ifa Isfansyah mengungkapkan bahwa selama 20 tahun perjalanan JAFF, tantangan terbesar justru datang dari masalah fundamental: ketiadaan akses terhadap arsip dan artefak sejarah festival itu sendiri.

    “Banyak sekali arsip-arsip JAFF yang sekarang susah sekali kita akses. Artefak-artefak selama 20 tahun itu susah kita temukan,” ujar Ifa, Yogyakarta, Sabtu (30/11/2025).

    Ia menekankan bahwa 20 tahun adalah rentang waktu yang cukup untuk melihat ekosistem tumbuh, namun juga cukup pendek untuk membuktikan betapa rapuhnya ingatan bangsa.

    Ifa memberikan contoh ironis terkait film pembuka edisi pertama JAFF. “Hari ini, 20 tahun lalu, di edisi pertama, kami membuka festival dengan film Opera Jawa. Ironisnya, sekarang kami tidak lagi memiliki akses ke materi film tersebut di Indonesia,” tambahnya.

    Panitia terpaksa harus meminta materi film Opera Jawa dari Prancis, sebuah negara yang dinilai memiliki sistem kearsipan yang konsisten dan menghormati jejak perjalanan sejarah sinema.

    Melalui manifesto ini, Ifa menegaskan bahwa industri perfilman Indonesia saat ini tengah menghadapi kenyataan pahit yaitu kehilangan ingatan akan karya bangsa di tengah kebanggaan akan pencapaian film nasional kontemporer.

    “Apa gunanya film ditonton jutaan penonton orang hari ini, jika 10 tahun lagi, ia hilang tanpa jejak?” tegasnya.

    Ifa menyerukan agar pemerintah menempatkan arsip film sebagai prioritas budaya, investasi dan panggilan untuk menjaga memori bangsa. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur, laboratorium restorasi, dan digitalisasi yang memadai.

    Menanggapi manifesto tersebut, Fadli Zon menyatakan pihaknya telah menaruh perhatian serius pada arsip film sebagai warisan budaya. Fadli mengakui adanya kendala teknis dalam pengarsipan materi film yang mudah rusak, serta masalah Hak Kekayaan Intelektual (IP).

    “Dan memang film agak lebih sulit dibanding dengan mengarsipkan musik,” kata Fadli.

    Meski demikian, Kemenbud berjanji akan memulai inisiatif pengarsipan yang lebih terorganisir, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan menyediakan museum yang representatif untuk mengoleksi aset nasional tersebut.

  • Manfaat Pohon Cegah Banjir dan Tanah Longsor Menurut Ilmiah

    Manfaat Pohon Cegah Banjir dan Tanah Longsor Menurut Ilmiah

    Jakarta

    Banjir dan tanah longsor masih menjadi bencana tahunan yang merugikan di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang 2025 hingga November ini sudah terjadi lebih dari 1.800 kejadian banjir dan 720 kejadian tanah longsor.

    Salah satu solusi berbasis alam (nature-based solution) yang paling banyak direkomendasikan para ilmuwan adalah mempertahankan dan menanam kembali pohon, terutama di daerah hulu sungai dan lereng bukit. Berikut ini manfaat pohon dalam mencegah banjir dan tanah longsor, didukung data dan penelitian ilmiah terbaru dari jurnal-jurnal kredibel:

    1. Mengurangi Volume dan Kecepatan Aliran Air Hujan (Runoff)

    Akar pohon bertindak seperti spons raksasa. Satu pohon dewasa dapat menyerap hingga 200-400 liter air hujan per hari, tergantung spesies dan ukurannya.

    Studi yang dipublikasikan di jurnal Nature Sustainability (2023) menunjukkan bahwa hutan primer di Jawa dapat mengurangi limpasan permukaan (surface runoff) hingga 60-80% dibandingkan lahan terbuka atau perkebunan monokultur.

    Penelitian lain oleh IPB University (2024) di Citarum Hulu menemukan bahwa setiap 1% peningkatan tutupan pohon dapat menurunkan debit puncak banjir hingga 3-5%. Selain itu, penelitian di Hydrology and Earth System Sciences (2022) mengonfirmasi bahwa pohon dapat menyerap hingga 10 inci air per jam, jauh lebih tinggi daripada lahan rumput.

    2. Meningkatkan Infiltrasi Air ke Tanah

    Akar pohon menciptakan pori-pori besar di dalam tanah (macropore) yang memudahkan air hujan meresap ke dalam tanah ketimbang mengalir di permukaan.Penelitian di jurnal Hydrology and Earth System Sciences (2022) menyebutkan bahwa tanah di bawah tegakan hutan memiliki laju infiltrasi 10-100 kali lebih tinggi dibandingkan tanah gundul atau padang rumput.

    Infiltrasi yang baik berarti lebih banyak air tersimpan di dalam tanah sebagai cadangan air tanah dan lebih sedikit air yang menjadi banjir. Studi dari University of Plymouth (2020) di ScienceDaily juga menunjukkan bahwa penanaman pohon di daerah pegunungan dapat meningkatkan infiltrasi secara signifikan dalam 15 tahun.

    Proses pencarian dan evakuasi korban tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Foto diunggah Jumat (21/11/2025). Foto: dok. Basarnas Semarang

    3. Menahan Tanah dari Longsor

    Sistem perakaran pohon, terutama akar tunggang dan akar lateral, berfungsi sebagai “jaring pengikat” tanah.

    Studi World Agroforestry (ICRAF) di Sumatera Barat (2023) yang diterbitkan di jurnal Land (2020) menunjukkan bahwa lereng dengan tutupan pohon >40% memiliki risiko longsor 70-90% lebih rendah dibandingkan lereng gundul, berdasarkan analisis 685 pohon dari 55 spesies.

    Penelitian di jurnalCatena (2024) menyebutkan bahwa akar pohon jenis pionir seperti sengon dan akasia dapat meningkatkan kekuatan geser tanah (shear strength) hingga 8-15kPa, cukup untuk menahan longsor dangkal (kedalaman

    4. Mengurangi Erosi Permukaan

    Serasa daun dan ranting (litter layer) di lantai hutan bertindak sebagai “bantalan” yang memecah energi butiran hujan sehingga tanah tidak langsung tergerus.

    Penelitian di Jawa Tengah oleh UGM (2023) menemukan bahwa lahan dengan litter tebal >5 cm mengalami erosi hanya 0,5-2 ton/ha/tahun, sedangkan lahan terbuka bisa mencapai 50-150 ton/ha/tahun. Studi serupa di Pontbren Project (Wales, tapi relevan untuk konteks tropis) menunjukkan penanaman pohon dapat meningkatkan infiltrasi hingga 70 kali lipat dalam 7 tahun, mengurangi erosi.

    5. Mengatur Siklus Air Skala Besar

    Hutan tropis melepaskan uap air melalui proses transpirasi yang kemudian membentuk awan hujan lokal. Kehilangan hutan besar-besaran justru memperparah banjir karena siklus hidrologi regional terganggu.Studi di jurnal Science Advances (2024) menunjukkan bahwa deforestasi di Kalimantan dan Sumatera telah mengurangi curah hujan lokal hingga 10-15%, yang ironisnya justru membuat musim kemarau lebih panjang dan banjir bandang saat musim hujan lebih dahsyat.

    Penelitian di Science of the Total Environment (2020) juga mengonfirmasi bahwa hutan berdaun lebar lebih efektif dalam mitigasi banjir dibandingkan hutan konifer.

    Kondisi jalan dekat gerbang Kota Padang Panjang di kawasan Jembatan Kembar menuju Lembah Anai tertimbun material tanah dan bebatuan dari banjir bandang, Kamis (27/11/2025) siang. ANTARA/HO-PJR Satlantas Foto: ANTARA/HO-PJR SatlantasSpesies Pohon yang Paling Efektif di Indonesia

    Beberapa jenis pohon lokal yang terbukti sangat baik menahan air dan tanah, berdasarkan riset ICRAF dan LIPI:

    Jati (Tectona grandis): akar tunggang dalam, serap air tinggiMahoni (Swietenia macrophylla): akar lateral kuat, cocok di lerengPinus merkusii: di dataran tinggi, tahan kekeringan sekaligus banjirBambu (berbagai jenis): akar serabut sangat rapat, sangat efektif cegah longsor dangkalDurian, rambutan, duku: pohon buah yang juga punya akar kuat dan nilai ekonomiVetiver (Chrysopogon zizanioides): akar panjang mencegah erosi dan longsor, seperti direkomendasikan BNPB

    (afr/afr)

  • Pariaman Banjir Lagi Setelah 40 Tahun Aman, Apa Penyebabnya?

    Pariaman Banjir Lagi Setelah 40 Tahun Aman, Apa Penyebabnya?

    Jakarta

    Pemerintah terus menggencarkan aksi tanggap darurat terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Padang Pariaman menjadi salah satu wilayah terdampak banjir, setelah lebih dari 40 tahun aman.

    Ada lebih dari 9 kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang dilanda bencana banjir mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Banjir di Sumatera menjadi salah satu bencana terparah yang terjadi di Indonesia tahun 2025 ini.

    “Kemarin saya dengar dari, misalnya Padang Pariaman, di situ sudah 40 tahun nggak pernah ada banjir. Tapi sekarang ada banjir kayak gitu,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Diana mengaku, sebelumnya ia sempat berdiskusi dengan Pakar Geologi UGM yang juga Eks Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, tentang bencana banjir di Sumatera ini. Diduga bahwa penyebab utama banjir ini ialah faktor alam.

    Sebab, dalam beberapa hari ke belakang ini intensitas hujan di kawasan tersebut terbilang sangat tinggi. Selain itu, juga disoroti tentang masalah tata ruang di Pulau Sumatera.

    “Karena hujan yang terus menerus selama empat hari. Ini alam, tetapi salah satu juga yang menjadi penyebab adalah masalah tata ruang ya. Tata ruang alih fungsi, yang mungkin dulunya ini berubah menjadi lahan yang permukiman dan sebagainya, atau lahan dipakai untuk apa, itu yang menyebabkan banjir. Itu saya mengutip Bu Dwikorita,” ujar Diana.

    Diana sendiri belum dapat memastikan berapa jumlah infrastruktur yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Sebab, data tersebut masih terus berkembang, seiring dengan proses identifikasi yang dilaksanakan oleh balai setempat, adan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bantuan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

    “Masih berproses ya ada, tapi bertambah-bertambah terus tadi barusan saya rapat dengan teman-teman balai jam 10 tadi saya rapat dan itu, bu ini tambah lagi bu ini tambah lagi mungkin belum final ya kami sedang melakukan identifikasi. Kami punya catatannya, tapi ini berubah terus berubah terus,” katanya.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sendiri telah mengirimkan sejumlah alat berat ke lokasi-lokasi terdampak bencana. Alat tersebut difungsikan salah satunya untuk membuka akses untuk mempercepat mobilitas bantuan.

    Diana merincikan, setidaknya total ada sebanyak 20 unit alat berat yang dikirimkan ke Aceh, lalu 21 alat berat ke Sumatera Utara, dan 15 alat berat ke Sumatera Barat. Alat berat itu dikirimkan ke lokasi-lokasi yang sudah bisa terjangkau.

    “Alat berat ini yang semuanya sudah ada di lokasi yang sudah terjangkau. Tapi yang belum (akses tertutup banjir), menunggu sampai surut banjirnya. Juga kami sedang upayakan juga untuk (semua alat berat dan bantuan)sampai ke sana, ada yang masih kurang dan sebagainya kami upayakan karena ini darurat ya harus secepat,” tegas Diana.

    (shc/eds)

  • Mentrans Tegaskan Program Magang Nasional Kemenaker Fokus Bangun Kapasitas Bukan Kejar Materi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 November 2025

    Mentrans Tegaskan Program Magang Nasional Kemenaker Fokus Bangun Kapasitas Bukan Kejar Materi Nasional 25 November 2025

    Mentrans Tegaskan Program Magang Nasional Kemenaker Fokus Bangun Kapasitas Bukan Kejar Materi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa program Magang Nasional harus dimaknai sebagai ruang belajar untuk membentuk kapasitas diri, bukan sekadar batu loncatan.
    Pernyataan tersebut disampaikan Iftitah saat memberikan arahan di hadapan 126 peserta magang terpilih di Kementerian Transmigrasi (
    Kementrans
    ), Selasa (25/11/2025).
    Peserta magang tersebut telah melewati tahap seleksi melawan 682 pelamar yang memilih lokasi magang di Kementrans dalam
    program Magang Nasional
    yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    “Selamat datang di Kementerian Transmigrasi, tempat kalian untuk belajar, belum untuk bekerja. Jika kalian lulus kuliah tetapi belum diterima di satu institusi, itu artinya kalian masih perlu memperkaya diri dan memperluas wawasan. Jangan kecil hati, ini kesempatan untuk belajar lebih dalam,” kata Iftitah dalam keterangan resminya, Selasa.
    Program Magang Nasional diluncurkan sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan lulusan baru, dengan memberikan
    pengalaman kerja
    langsung selama enam bulan untuk meningkatkan kesiapan memasuki
    dunia kerja
    .
    Iftitah menekankan bahwa fokus utama peserta magang bukan terletak pada hal-hal material, melainkan pembangunan karakter, kapasitas, dan etika kerja.
    “Hidup hanya satu kali. Jangan hanya mengejar pangkat, jabatan, dan uang. Lengkapi diri kalian sehingga ditempatkan di mana pun kalian tetap bercahaya, menjadi magnet, dan berguna bagi banyak orang,” ucapnya.
    Sebanyak 126 peserta Magang Nasional di Kementrans berasal dari berbagai jurusan, antara lain Geografi, Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik, Perencanaan Wilayah Kota, dan lain sebagainya.
    Dalam sesi dialog bersama Iftitah, sejumlah peserta mengungkapkan alasannya memilih Kementrans sebagai lokasi magang.
    “Kesesuaian antara latar belakang geografi dan penyusunan data perencanaan dengan ruang lingkup kerja kementerian,” ujar lulusan Geografi Universitas Indonesia (UI), Elang Maulana.
    Sementara itu, lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ramona Rida Simamora menyampaikan bahwa program transmigrasi merupakan ruang bertumbuh untuk mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi kawasan ekonomi masa depan.
    Dalam kesempatan tersebut, Iftitah mengingatkan pentingnya memiliki alasan kuat dan tujuan yang jelas selama mengikuti program magang.
    “Jika kalian hadir tanpa alasan, berarti kalian tersesat. Kalian adalah sarjana hebat, jangan hanya memikirkan honor. Yang harus kalian pikirkan adalah
    karier
    , dari mana kalian berasal, apa kekurangan kalian, dan apa yang ingin kalian sempurnakan,” tegasnya.
    Iftitah menambahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2009 telah menyatakan bahwa tugas transmigrasi salah satunya adalah meningkatkan
    pertumbuhan ekonomi
    dengan mempertimbangkan iklim investasi.
    “Artinya, transmigrasi berperan memastikan masyarakat siap diberdayakan dan diserap industri dalam setiap pembangunan kawasan,” ujarnya.
    Untuk mendukung penguatan sumber daya manusia (SDM), Iftitah juga mengumumkan salah satu program unggulannya, yaitu Beasiswa Transmigrasi Patriot, yang akan dibuka pada 2026 untuk lulusan Strata 1 (S1) hingga Strata 3 (S3).
    “Kalian punya potensi. Kementerian akan memasang radar untuk melihat siapa yang terbaik, yang bagus akan mendapat kesempatan lebih besar,” katanya.
    Menutup arahannya, Iftitah memberikan pesan motivasi mengenai pentingnya membangun karier sebagai perjalanan hidup, bukan sekadar jabatan.
    “Wisuda yang sebenarnya adalah saat kematian. Karier itu dibangun sampai akhir hayat. Karena itu, bermimpilah hidup seribu tahun punya semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri,” ucapnya.
    Kementrans menyatakan komitmennya mendukung program Magang Nasional sebagai bagian dari penguatan angkatan kerja Indonesia dan memperkenalkan arah baru transmigrasi berbasis transformasi kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sidang Dugaan Korupsi Ngawi, Keterangan Saksi Ahli Dinilai Janggal

    Sidang Dugaan Korupsi Ngawi, Keterangan Saksi Ahli Dinilai Janggal

    Surabaya (beritajatim.com) – Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Ngawi kembali dilanjut di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dua orang didudukkan sebagai Terdakwa dalam kasus ini yakni anggota DPRD Ngawi Winarto dan juga notaris Nafiaturrohmah.

    Sidang yang dipimpin hakim Irlina ini mengagendakan keterangan ahli perdata dari UGM yakni Dr Taufiq El Rahman SH, MHum. Sayangnya ahli tidak bisa datang karena sakit sehingga keterangannya dibacakan oleh JPU dalam persidangan.

    Dengan dibacakannya keterangan ahli ini diklaim oleh kuasa hukum Terdakwa Nafiaturrohmah penuh kejanggalan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reza Prasetya SH dinilai memaksakan diri membawa kasus ini ke persidangan.

    Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Terdakwa Nafiaturrohmah yakni Heru Nugroho SH MH, Sugihartono SH dan Dwi Priyono SH MH.

    Usai sidang Heru menyampaikan, dari awal penetapan tersangka terhadap kliennya yang kemudian dilakukan penahanan pihaknya sudah melakukan upaya hukum praperadilan, namun praperadilan yang diajukan tidak diterima karena Jaksa sudah melimpkahkan pokok perkara ke Pengadilan.

    Heru menambahkan, dalam menangani perkara yang menjerat kliennya. Banyak hukum acara yang dilanggar Jaksa Penuntut Umum (JPU) diantaranya adalah surat ijin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

    “Karena klien kami yakni Terdakwa Nafiaturrohmah ini adalah seorang notaris, sesuai dalam UU Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 pasal 66 jelas diatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN),” ujarnya.

    Kejanggalan kedua lanjut Heru adalah tentang berkas perkara dalam perkara ini dipisah (splitsing) yakni Terdakwa Nafiaturrohmah dan Winarto.

    “Tidak ada larangan pemisahan berkas (splitsing), tapi dalam perkara ini pemeriksaan saksi-saksi tidak dilakukan yang seharusnya karena hanya mengkopi paste dari berkas Winarto ke berkas Nafiaturrohmah. Padahal dalam hukum acara pidana kan tidak boleh seperti itu,” ujarnya.

    Pun demikian dengan keterangan saksi yang mengaudit kerugian negara. Dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 25 tahun tahun 2016 bahwa kerugian negara itu harus nyata.

    “Minggu kemarin JPU menghadirkan saksi dari auditor Ngawi, kami tanya apakah juga melakukan audit untuk terdakwa Nafiaturrohmah? Saksi tersebut mengatakan bahwa dia tidak mengaudit untuk terdakwa Nafiaturrohmah namun hanya mengaudit untuk terdakwa Winarto,” ujarnya.

    Heru menyayangkan sikap JPU yang menabrak hukum acara sesuai aturan yang ada dan lebih prihatin lagi hal itu juga diakomodir oleh pengadilan Tipikor Surabaya yang melanjutkan perkara sampai saat ini.

    “Karena ini adalah perkara pidana maka harusnya hukum acara ditegakkan, klien kami sudah direnggut kemerdekaannya dengan dilakukan penahanan sejak Juli 2025, ujarnya.

    Terkait ahli yang didatangkan JPU juga semuanya tidak hadir ada yang melalui zoom dan ada yang hanya dibacakan, sehingga pihak Terdakwa tidak bisa menggali lebih jauh dengan apa yang diterangkan ahli.

    “Waktu ahli yang diambil keterangannya melalui zoom, kami masih bisa bertanya. Contohnya kami tanyakan soal audit, apakah audit bisa dipakai terdakwa 1 kemudian dipakai terdakwa 2. Ahli menjawab tidak bisa, tapi ketika ditanya majelis hakim ahli menjawab bisa, ini kan tidak konsisten,” ujarnya.

    Untuk persidangan hari ini di Pengadilan Tipikor, JPU Reza Prasetya SH mendatangkan ahli perdata dari UGM Dr Taufiq El Rahman SH, MHum. Ahli tidak bisa datang karena sakit, namun sayangnya keterangan sakit yang disampaikan JPU sudah dua bulan lalu.

    “Dengan keterangan ahli yang dibacakan maka banyak keterangan ahli yang tidak sesuai. Contohnya, ahli mengatakan apabila ada akta yang tidak ditandatangani maka itu batal demi hukum, padahal faktanya tidak ada satupun akta yang tidak ditandatangani. Saat pada saksi penjual tanah yang di hadirkan di persidangan, faktanya mereka bilang bahwa mereka tanda tangan, ” ujar Heru.

    Dengan pertanyaan yang diajukan JPU terhadap ahli perdata tersebut, Heru menduga adanya upaya framing yang dilakukan JPU bahwa Terdakwa Nafiaturrohmah saat menjalankan tugas sebagai notaris tidak dilakukan dengan benar.

    “Kalau menurut kami ini adalah bentuk kriminaliasi terhadap klien kami sebagai seorang notaris yang sudah melakukan tugasnya sebagai pejabat umum,” ucap Heru.

    Heru juga menyinggung terkait dakwaan Jaksa tentang kekurangan bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Terkait kekurangan bayar BPHTB menurut Heru harusnya masuk peradilan umum bukan peradilan korupsi karena subjek hukumnya adalah wajib pajak.

    “Tapi setelah persidangan tepatnya dua Minggu lalu yang mana Jaksa mendatangkan saksi dari Badan Keuangan Ngawi yakni Muhammad Arwan, saya tanya kepada saksi, apabila ada kekurangan bayar apa yang dilakukan Basan Keuangan? Saksi menjawab, pihaknya akan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Untuk perkara ini, saksi mengaku tidak menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tersebut karena memang tidak menemukan kekurangan bayar dalam perkara ini,” beber Heru. [uci/but]

     

  • 6
                    
                        Ini Alasan KPU Sembunyikan NIM dan Tanda Tangan Rektor di Salinan Ijazah Jokowi
                        Nasional

    6 Ini Alasan KPU Sembunyikan NIM dan Tanda Tangan Rektor di Salinan Ijazah Jokowi Nasional

    Ini Alasan KPU Sembunyikan NIM dan Tanda Tangan Rektor di Salinan Ijazah Jokowi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan alasan pihaknya menyembunyikan sembilan informasi dalam salinan ijazah kelulusan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
    Diketahui, pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat (
    KIP
    ) karena
    KPU
    dinilai menyembunyikan informasi publik.
    Sembilan hal yang disembunyikan KPU RI dalam salinan ijazah
    Jokowi
    adalah nomor ijazah; nomor induk mahasiswa; tanggal lahir; tempat lahir; tanda tangan pejabat legalisir; tanggal dilegalisir; tanda tangan rektor UGM, dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM.
    Perwakilan KPU yang hadir dalam sidang menyampaikan, lembaganya sebagai badan publik mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi.
    “Oleh karena itu, kami mempedomani dalam undang-undang, misalnya kaya adminstrasi kependukan, jadi menurut kami tandan tangan dan nomor-nomor yang disebutkan sembilan item tadi memang kami hitamkan,” ujar perwakilan KPU dalam sidang sengketa informasi publik yang digekar KIP, dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (24/11/2025)
    Ketua Majelis Sidang kemudian bertanya, apa alasan KPU RI menyembunyikan atau mengaburkan sembilan informasi dari salinan
    ijazah Jokowi
    .
    Sebab, penyembunyian sembilan informasi tersebut bisa saja merupakan bentuk pengecualian terhadap ijazah Jokowi.
    Sidang sengketa informasi publik terkait ijazah Jokowi yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Senin (24/11/2025).
    “Jadi kan Anda menghitamkan, oke. Anda beralasan bahwa itu untuk melindungi data pribadi dan lain-lain, gitu kan. Berarti kan Anda mengecualikan? Betul?” tanya Ketua Majelis Sidang.
    Perwakilan KPU RI kemudian menjawab bahwa salinan ijazah Jokowi merupakan dokumen publik yang terbuka, tetapi informasi yang ditampilkan terbatas.
    “Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kita hitamkan,” ujar perwakilan KPU RI.
    Ketua Majelis Sidang KPI pun memutuskan agar KPU RI melakukan uji konsekuensi dan diberi waktu satu minggu.
    “Nanti pada persidangan berikutnya Anda bawa itu hasil uji konsekuensinya, beserta bukti-buktinya, alat buktinya, sekaligus juga Anda bawa salinan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan itu,” ujar Ketua Majelis Sidang.
    Sebagai informasi, sengketa di KIP ini bermula ketika Bonatua meminta permohonan informasi ke KPU RI pada 3 Agustus 2025.
    Setidaknya terdapat tiga jenis dokumen yang dimohonkan ke KPU RI, meliputi:
    Kemudian pada 2 Oktober 2025, KPU RI hanya menyerahkan sebagian dokumen, yakni salinan ijazah Jokowi yang dipakai untuk Pilpres 2019, berkas hasil penelitian dokumen perbaikan syarat pencalonan, dan dokumen penetapan pasangan calon peserta Pilpres 2019.
    Ketidakpuasan atas jawaban tersebut membuat Bonatua mengajukan sengketa informasi publik ke KIP pada 15 Oktober 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Salinan Ijazah Jokowi Dipersoalkan, KPU RI Disebut Sembunyikan 9 Informasi
                        Nasional

    5 Salinan Ijazah Jokowi Dipersoalkan, KPU RI Disebut Sembunyikan 9 Informasi Nasional

    Salinan Ijazah Jokowi Dipersoalkan, KPU RI Disebut Sembunyikan 9 Informasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi mempersoalkan sembilan informasi yang disembunyikan atau dikaburkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam salinan ijazah kelulusan Joko Widodo (Jokowi) dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
    Atas dasar hal tersebutlah, Bonatua mengajukan sengketa ke
    Komisi Informasi Pusat
    (
    KIP
    ) karena Komisi Pemilihan Umum (
    KPU
    ) RI dinilai menyembunyikan informasi publik.
    Sembilan hal yang disembunyikan KPU RI dalam salinan ijazah
    Jokowi
    adalah nomor ijazah; nomor induk mahasiswa; tanggal lahir; tempat lahir; tanda tangan pejabat legalisir; tanggal dilegalisir; tanda tangan rektor UGM, dan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM.
    “Yang mana ini dalam ketentuan undang-undang bukan sesuatu yang yang harus ditutupin, dikecualikan,” ujar kuasa hukum Bonatua dalam sidang sengketa informasi publik yang digelar KIP, dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (24/11/2025)
    “Jadi (salinan) ijazah-ijazah ini kami dapatkan ada sembilan item (yang disembunyikan),” sambungnya.
    Adapun Bonatua mengatakan, dirinya membutuhkan data dan informasi dari salinan
    ijazah Jokowi
    untuk penelitian.
    Penelitiannya, kata Bonatua, merupakan kepentingan publik perihal keaslian ijazah pejabat publik.
    “Jadi penelitian saya memang saya lakukan pribadi, tapi sudah saya publish ke publik. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius,” ujar Bonatua.
    “Jadi ini untuk kepentingan publik, walaupun saya yang meneliti,” sambungnya.
    Setelah mendengarkan Bonatua sebagai Pemohon, Ketua Majelis Sidang meminta jawaban kepada KPU RI sebagai Termohon.
    “Berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, NIK, dan tanda tangan yang dihitamkan, Anda (KPU) punya alasan?” tanya Ketua Majelis Sidang.
    Perwakilan KPU RI yang hadir menjelaskan, lembaganya sebagai badan publik mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi.
    “Oleh karena itu, kami mempedomani dalam undang-undang, misalnya kaya administrasi kependudukan, jadi menurut kami tandan tangan dan nomor-nomor yang disebutkan sembilan item tadi memang kami hitamkan,” ujar perwakilan KPU RI.
    Ketua Majelis Sidang kemudian bertanya lagi, apa alasan KPU RI menyembunyikan atau mengaburkan sembilan informasi dari salinan ijazah Jokowi.
    Sebab, penyembunyian sembilan informasi tersebut bisa saja merupakan bentuk pengecualian terhadap ijazah Jokowi.
    “Jadi kan Anda menghitamkan, oke. Anda beralasan bahwa itu untuk melindungi data pribadi dan lain-lain, gitu kan. Berarti kan Anda mengecualikan? Betul?” tanya Ketua Majelis Sidang.
    Perwakilan KPU RI kemudian menjawab bahwa salinan ijazah Jokowi merupakan dokumen publik yang terbuka, tetapi informasi yang ditampilkan terbatas.
    “Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kita hitamkan,” ujar perwakilan KPU RI.
    Ketua Majelis Sidang KPI pun memutuskan agar KPU RI melakukan uji konsekuensi dan diberi waktu satu minggu.
    “Nanti pada persidangan berikutnya Anda bawa itu hasil uji konsekuensinya, beserta bukti-buktinya, alat buktinya, sekaligus juga Anda bawa salinan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan itu,” ujar Ketua Majelis Sidang.
    Sebagai informasi, sengketa di KIP ini bermula ketika Bonatua meminta permohonan informasi ke KPU RI pada 3 Agustus 2025.
    Setidaknya terdapat tiga jenis dokumen yang dimohonkan ke KPU RI, meliputi:
    Kemudian pada 2 Oktober 2025, KPU RI hanya menyerahkan sebagian dokumen, yakni salinan ijazah Jokowi yang dipakai untuk Pilpres 2019, berkas hasil penelitian dokumen perbaikan syarat pencalonan, dan dokumen penetapan pasangan calon peserta Pilpres 2019.
    Ketidakpuasan atas jawaban tersebut membuat Bonatua mengajukan sengketa informasi publik ke KIP pada 15 Oktober 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.