Xcloud.id

Institusi: UGM

  • KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    KAI Resmikan Gedung Baru dan Bangun Kawasan Data Center Terpadu

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meresmikan Gedung Record Center sekaligus memulai pembangunan Gedung Restorasi Arsip, Gedung Serbaguna Arsip, dan Kawasan Terpadu Record Center & Data Center, di Bandung, Jumat (23/5/2025). Nantinya, proyek ini menjadi pengelolaan arsip secara terpadu yang terintegrasi dan profesional yang dimiliki KAI.

    Kepala Arsip Nasional Mego Pinandito mengatakan, transformasi manajemen secara menyeluruh telah membawa KAI sebagai institusi modern dengan performa tepat waktu yang mencapai 90%. Ia juga menilai, KAI berhasil meningkatkan pengelolaan arsip secara profesional dan sistematis, dibuktikan dengan capaian skor istimewa yaitu 92,51 dari Arsip Nasional pada tahun 2022.

    “KAI telah membuktikan bahwa pengelolaan arsip bukan hanya soal kertas lama, tapi tentang merawat peradaban dan menunjukkan identitas institusi yang bertanggung jawab. Dari sejarah Staatsspoorwegen hingga digitalisasi saat ini, semua tercatat dan dikelola dengan baik,” ujar Mego dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/5/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menjelaskan, pengelolaan arsip menjadi fondasi penting dalam menjaga kontinuitas sejarah dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

    Ia menilai, gedung yang diresmikan dan dibangun ini menjadi simbol dari keseriusan KAI dalam merawat memori kolektif perusahaan. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi KAI sebagai BUMN yang mengedepankan akuntabilitas dan transparan dengan menjaga nilai kebangsaan.

    “Saya percaya bahwa arsip adalah roh dari keberlanjutan institusi. Gedung Record Center dan fasilitas pendukung lainnya kami hadirkan sebagai bentuk tanggung jawab KAI untuk merawat arsip dan dokumen, menghormati sejarah, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data,” ujar Didiek.

    Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menegaskan, pembangunan gedung arsip ini bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat tata kelola perusahaan berbasis data. Melalui tata kelola arsip yang baik, ia menilai penyelamatan aset akan lebih baik dikelola.

    “Kami menyadari bahwa arsip bukan sekadar dokumen masa lalu, tetapi instrumen penyelamat nilai guna, aset, dan legitimasi negara di masa depan. Ini adalah warisan strategis yang harus dikelola dengan presisi,” ujar Anne.

    Anne mengatakan, proyek ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penyimpanan arsip, tapi juga memperkuat pengambilan keputusan strategis, mitigasi risiko hukum, dan pencatatan sejarah perusahaan dengan standar tertinggi. Gedung Record Center sendiri berdiri di atas lahan seluas 8.797 m² dan bangunan seluas 1.429 m².

    Fasilitas gedung meliputi ruang penyimpanan arsip, ruang pengolahan arsip, ruang transit arsip, ruang pelayanan, ruang kerja, ruang instalasi teknis, ruang fumigasi, ruang pamer arsip, hingga ruang baca dan mushola. Adapun pembangunan ini dikerjakan oleh konsorsium PT KAI Properti, PT Wiratman Cipta Manggala, dan sejumlah konsultan perencana nasional.

    Dengan diresmikannya gedung record dan pembangunan gedung arsip, KAI menegaskan perannya sebagai BUMN yang tidak hanya membangun rel fisik, tetapi juga merawat arsip bangsa. Anne menegaskan, transformasi digital dan tuntutan transparansi, kearsipan menjadi penguat legitimasi korporasi.

    “Peresmian ini menegaskan komitmen KAI dalam memperkuat tata kelola dokumen dan arsip sebagai bagian dari upaya perlindungan aset negara dan peningkatan akuntabilitas perusahaan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, sejak Tahun 2020 Unit Corporate Document Management yang saat ini dipimpin oleh Nathan Marihottua Siahaan sebagai Vice President of Corporate Document Management KAI, telah menerima kunjungan 69 instansi dalam rangka Benchmarking. Instansi tersebut antara lain meliputi:

    13 Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, OJK, LPS, BRIN, SKK Migas, BPJS Kesehatan.
    31 BUMN/BUMD, di antaranya PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT Hutama Karya, PT Pegadaian, PT Jasa Marga, PT Pelindo, MIND ID Group.
    4 Perguruan Tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada.

    Sementara melalui Vice President of Corporate Document Management, KAI juga telah menjadi narasumber di 11 forum nasional, termasuk Arsip Nasional, Dinas Kearsipan DKI, BPOM, SKK Migas, hingga MIND ID Group, dalam tema strategis seperti Penyelamatan Arsip Aset BUMN dan Digitalisasi Kearsipan. Berikut prestasi kearsipan KAI:

    Akreditasi AA (Istimewa) dari ANRI (2022)

    Juara 1 Unit Kearsipan I BUMN Terbaik Nasional dari ANRI (2017)
    Juara 3 Unit Kearsipan I di tahun sebelumnya dari ANRI (2016)
    Juara I & II Arsiparis Teladan BUMN Nasional dari ANRI (2016 & 2017)

    (rrd/rrd)

  • Sri Mulyani Minta Beri Waktu Sebulan buat Dirjen Pajak Baru Pahami Coretax

    Sri Mulyani Minta Beri Waktu Sebulan buat Dirjen Pajak Baru Pahami Coretax

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru, yakni Bimo Wijayanto diberi waktu selama satu bulan untuk memahami Coretax. Hal ini menanggapi berbagai pertanyaan yang muncul kepadanya terkait Sistem Inti Administrasi Perpajakan itu.

    “Mengenai Coretax, untuk fair-nya kita akan meminta nanti Pak Dirjen Pajak baru, Pak Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan beliau untuk melihat semuanya sehingga melihat data, fakta, realita dengan fresh perspektif dari Dirjen Pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Sri Mulyani menyebut nantinya Dirjen Pajak baru, Bimo Wijayanto akan mengadakan press briefing untuk menjawab pertanyaan seputar Coretax dan lainnya.

    “Nanti beliau akan membuat penjelasan terpisah karena Dirjen Pajak biasanya memang karena scoop-nya begitu banyak dan besar, bisa membuat press briefing tersendiri mengenai entah Coretax atau hal-hal lain yang nanti Pak Bimo akan lakukan,” ucap Sri Mulyani.

    Sebagaimana diketahui, Bimo Wijayanto menjadi Dirjen Pajak atas pilihan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, ia mengaku mendapat arahan untuk memperbaiki sistem pajak Indonesia agar lebih berintegritas, akuntabel dan independen.

    “Beliau (presiden) berikan banyak arahan. Beliau tegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem pajak Indonesia supaya lebih akuntabel, independen dan berintegritas, untuk mengamankan program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” ujar Bimo usai bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/5).

    Bimo Wijayanto merupakan alumni SMA Taruna Nusantara (Tarnus) di Magelang, Jawa Tengah. Selepas dari situ, ia melanjutkan studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 2000.

    Kemudian Bimo Wijayanto melanjutkan studi S2 di University of Queensland pada 2004 dengan gelar MBA in Accounting and Finance. Lalu, di University of Canberra untuk gelar Phd in Economics pada 2010 dan pendidikan terakhirnya merengkuh Post Doctoral di Duke University pada 2014.

    Dari latar belakangnya, jabatan Bimo Wijayanto terakhir sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak Desember 2024.

    Awal kariernya ia bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Analis Senior Center for Tax Analysis (CTA) pada September 2014 hingga Juli 2015. Di waktu yang sama, dia juga sempat menjadi Kepala Seksi Dampak Kebijakan Makro Ekonomi, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan.

    Kemudian kariernya berlanjut di Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik dan Keamanan dan Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis pada Januari 2016 hingga Agustus 2020.

    Bimo Wijayanto juga pernah menduduki posisi Asisten Deputi (Asdep) Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Di kementerian pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan itu dia menjabat selama empat tahun dari September 2020 hingga Desember 2024.

    (aid/fdl)

  • Airlangga harap Bimo sebagai dirjen pajak baru bisa kerek rasio pajak

    Airlangga harap Bimo sebagai dirjen pajak baru bisa kerek rasio pajak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru dapat mengerek rasio pajak (tax ratio).

    Hal ini selaras dengan target yang ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menaikkan tax ratio sebesar 23 persen pada 2029.

    “Dan tax ratio salah satunya adalah Coretax, jadi Coretax itu menjadi penting untuk bisa diimplementasikan secara baik,” katanya usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebut Bimo telah memiliki cukup banyak pengalaman di sektor ekonomi, khususnya perpajakan.

    Sebagaimana diketahui, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, serta pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

    Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo dikenal sebagai Analis Senior yang berperan besar dalam pembentukan Center for Tax Analysis (CTA) di Direktorat Jenderal Pajak.

    Bimo merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 2000.

    Ia melanjutkan gelar MBA dari University of Queensland (2005) dan gelar doktor (Ph.D) di bidang ekonomi dari University of Canberra, Australia.

    “Dari segi pendidikan juga baik, dari Gajah Mada (UGM), kemudian juga dari Australia dan pernah ikut postdoc dan relatif berusia muda,” jelasnya.

    Adapun hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik total 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

    Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik hari ini:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jagongan Petani Milenial Bojonegoro: Ajang Mendesain Pertanian Masa Depan

    Jagongan Petani Milenial Bojonegoro: Ajang Mendesain Pertanian Masa Depan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro, PT Asri Dharma Sejahtera (PT ADS) menggelar kegiatan bertajuk ‘Jagongan Petani Milenial’ di kebun anggur dan melon Kenep Smart Village (Kensvil) Desa Kenep Kecamatan Balen, Kamis (22/5/2025).

    Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, praktisi teknologi dan pelaku pertanian muda dalam mendesain masa depan pertanian Indonesia khususnya di Kabupaten Bojonegoro.

    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan bahwa kegiatan seperti ini merupakan langkah konkret dalam menyatukan visi dan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kabupaten Bojonegoro, lanjut Wahono, memiliki banyak potensi untuk peningkatan inovasi pertanian.

    “Sehingga petani mudanya harus bergerak dan terus belajar membaca peluang pertanian kedepan,” ujar Wahono dihadapan ratusan petani muda yang hadir dalam kegiatan tersebut.

    Bupati Bojonegoro juga berharap kegiatan ini dapat menjadi stimulus bagi anak-anak muda untuk tertarik belajar bertani dan mengaplikasikan ilmu pertanian di wilayah masing-masing. “Semoga makin banyak anak muda yang mau jadi petani,” imbuhnya.

    Jagong petani milenial ini turut menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber diantaranya Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Jaka Widada, yang memberikan wawasan strategis tentang tata cara pengelolaan lahan agar menghasilkan pertanian produktif.

    Turut hadir pula Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit dan Kenep Smart Village (Kensvil) yang juga merupakan putra asli Bojonegoro. Ismail Fahmi mendorong petani milenial untuk memanfaatkan data dan teknologi dalam mengelola pertanian modern dan memperkuat posisi desa sebagai pusat inovasi.

    Dalam kesempatan yang sama kegiatan ini juga mendapatkan respon baik dari unsur pemerintahan. Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro Zainal Fanani mengatakan, Pemkab Bojonegoro melalui DKPP akan terus mendukung upaya peningkatan kapasitas petani dengan pelatihan, dukungan pupuk, serta bibit tanaman yang memadai.

    Jagongan petani milenial ini dirancang bukan hanya sebagai ruang diskusi, namun juga menjadi ajang bertukar pengalaman, inspirasi serta pembentukan jejaring antar petani milenial dengan para pemangku kepentingan juga para inovator pertanian.

    Direktur Utama (Dirut) PT ADS Mohammad Kundori, menegaskan bahwa di tangan generasi muda yang kreatif, berani berinovasi dan peduli pada keberlanjutan, maka diyakini pertanian di Bojonegoro akan terus bertumbuh maju. Dirut PT ADS juga menegaskan bahwa melalui kerja-kerja CSR PT ADS akan selalu mendukung upaya kemajuan Bojonegoro ke depan salah satunya lewat sektor pertanian.

    “Kami sebagai bagian dari pemerintah daerah akan terus mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan, karena selaras dengan visi misi pemerintah Kabupaten Bojonegoro yakni inovasi pertanian berkelanjutan,” ungkapnya.

    Dengan semangat tersebut jagongan petani milenial diharapkan menjadi awal dari gerakan pertanian yang lebih tepat, berkelanjutan dan berpihak pada generasi mendatang. [lus/suf]

  • Kasus ijazah palsu, Roy Suryo sebut penyidik ajukan 26 pertanyaan

    Kasus ijazah palsu, Roy Suryo sebut penyidik ajukan 26 pertanyaan

    Jakarta (ANTARA) – Pakar telematika Roy Suryo menyebutkan penyidik Polda Metro Jaya mengajukan 26 pertanyaan kepada dirinya terkait kasus tuduhan dugaan ijazah palsu Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Ada sekitar 26 pertanyaan dan saya juga telah menyampaikan jawaban saya kepada penyidik, saya harap polisi bertugas secara profesional,” katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.

    Saat dikonfirmasi soal pertanyaan seputar apa saja yang ditanyakan oleh penyidik, Roy Suryo menyebutkan dirinya ditanyakan seputar riwayat hidupnya.

    “Soal bagaimana dulu hidup saya, kisah saya, riwayat pendidikan saya, SD, SMP, SMA, ada ijazah semua. Kemudian, S1 UGM asli, S2 UGM asli, S3 UNJ asli. Saya jelaskan semua,” katanya.

    Roy Suryo juga menyebutkan penyidik mempertanyakan apa profesinya, bahkan penyidik juga menanyakan perjalanan hidupnya.

    Selanjutnya, saat dikonfirmasi kapan pemanggilan kembali dirinya oleh Polda Metro Jaya, Roy Suryo menjawab belum mengetahui.

    “Belum ada, karena pemeriksaan saya selesai. Saya tidak minta berhenti atau dihentikan, tidak,” katanya.

    Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Klarifikasi saya tadi, Alhamdulillah berjalan cukup lancar, dari jam 10.00 WIB sampai dengan ‘break’ jam 12.00 WIB. Saya apresiasi kepada Polda Metro Jaya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan Shalat Zuhur,” katanya.

    Roy Suryo menjelaskan dirinya baru dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait klarifikasi Kamis ini.

    Namun, dia mempertanyakan dalam undangan klarifikasi tersebut tidak ada nama siapa terlapornya.

    “Padahal, sudah disebut dimana-mana, tapi dalam surat itu tak ada. Pasal-pasalnya banyak banget. Tapi, terlapor tak ada,” kata Roy Suryo.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi Silaturahmi ke Dosen Pembimbing UGM, Tegaskan Keaslian Ijazah dan Hubungan Akademik?

    Jokowi Silaturahmi ke Dosen Pembimbing UGM, Tegaskan Keaslian Ijazah dan Hubungan Akademik?

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman mantan dosen pembimbingnya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

    Momen ini dibagikan langsung oleh Jokowi melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (13/5), yang langsung mendapat perhatian luas dari publik.

    Dalam unggahannya, Jokowi menyampaikan rasa hormat dan doanya untuk Ir. Kasmudjo, dosen pembimbing akademiknya semasa kuliah.

    “Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan Dosen Pembimbing Akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo. Di usia 75 tahun, beliau masih sehat dan penuh semangat. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau,” tulis Jokowi.

    Silaturahmi ini pun berlangsung di tengah maraknya kembali tudingan terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi, yang sempat disuarakan oleh mantan Menpora, Roy Suryo dan beberapa pihak lainnya. Meski isu tersebut telah beberapa kali dibantah dengan bukti-bukti otentik, tapi narasi tersebut kini kembali mencuat ke publik.

    Sebagai tanggapan atas tudingan tersebut, Presiden Jokowi sebelumnya telah menyerahkan salinan ijazah dari tingkat SD, SMP, SMA hingga Sarjana kepada pihak kepolisian sebagai bukti keabsahan.

    Universitas Gadjah Mada pun telah mengeluarkan pernyataan resmi berulang kali, menyatakan bahwa Jokowi memang tercatat sebagai mahasiswa yang lulus pada tanggal 5 November 1985. Bukti fisik ijazah bahkan sempat diperlihatkan langsung kepada media pada 16 April 2025 di Solo.

    Momen kunjungan ini pun tampaknya tidak hanya sebagai bentuk silaturhmi, melainkan untuk memperkuat narasi bahwa hubungan antara Jokowi dan para dosennya di UGM sangat nyata dan terbina sejak lama.

    Warganet pun ramai memberikan dukungannya kepada Jokowi. Salah satunya seperti akun Instagram dengan nama (et) _riyan***. Ia tampaknya tidak habis pikir dengan orang yang mempertanyakan ijazah Presiden asal Solo tersebut.

    “Pak Kasmudjo ini bukan hanya ini saja di
    ekspos oleh Pak Jokowi, pada saat Pak
    Jokowi masih Presiden beliau bersilaturahmi
    ke Fakultas Kehutanan UGM bertemu
    dengan para dosen beliau dan temen beliau,” tulisnya.

    Lebih lanjut, akun tersebut juga menyinggung inkonsistensi Roy Suryo.

    “Aneh jika masih ada yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Bahkan Roy Suryo pernah menyatakan di media sosial bahwa ijazah Jokowi asli. Tapi sekarang justru ikut menyebarkan isu sebaliknya,” imbuhnya. (fyi/ian)

  • Pramono minta Pulau Kucing nantinya juga bisa tarik wisatawan

    Pramono minta Pulau Kucing nantinya juga bisa tarik wisatawan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta jika Pulau Kucing di Kepulauan Seribu, direalisasikan, maka nantinya tak hanya berfokus untuk kesejahteraan binatang itu tetapi juga bisa mendatangkan wisatawan.

    “Kalau memang kita putuskan punya Pulau Kucing seperti di Jepang, maka itu harus bisa mendatangkan wisatawan. Yang paling penting, memberikan kesejahteraan bagi kucing,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Jumat.

    Pramono mengatakan, saat ini laporan terbanyak di aplikasi JAKI adalah mengenai kucing. Salah satunya banyak masyarakat yang meminta sterilisasi kucing.

    Pada Jumat sore, Pramono juga menerima audiensi Animal Defenders.

    Dia mengatakan pertemuan itu juga turut membahas terkait Pulau Kucing.

    “Memang ada usulan dari Animal Defender untuk Pulau Kucing. Ini disambut secara positif oleh Pemda Jakarta,” kata Pramono.

    Pramono menyebut pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Pulau Seribu yang akan mendalami terkait rencana pembuatan Pulau Kucing.

    Tak hanya itu, hadir pula ahli kucing dari Universitas Brawijaya.

    Namun, Pramono meminta agar didatangkan juga ahli kucing dari universitas lain misalnya Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gadjah Mada.

    Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menargetkan peletakan batu pertama Pulau Kucing di Kepulauan Seribu dapat dilakukan pada Agustus 2025.

    Proyek ini menjadi salah satu program awal Kepala Dinas KPKP dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hewan di Jakarta.

    Pulau Kucing dirancang sebagai tempat penampungan bagi kucing-kucing telantar yang selama ini ditemukan di berbagai wilayah Jakarta.

    Program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan populasi kucing liar di Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dokumen Ijazah Jokowi Diserahkan ke Polisi, Keluarga Harap Kasus Cepat Tuntas

    Dokumen Ijazah Jokowi Diserahkan ke Polisi, Keluarga Harap Kasus Cepat Tuntas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Proses hukum terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), masih terus berjalan di kepolisian. Dalam perkembangan terbaru, adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, menyatakan harapannya agar persoalan ini segera menemui titik terang.

    Wahyudi datang ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, bersama tim kuasa hukum Presiden Jokowi untuk menyerahkan dokumen resmi berupa ijazah SMA dan ijazah kuliah.

    Dokumen-dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Wahyudi sebagai bagian dari dukungan terhadap proses penyelidikan.

    “Kami dipercaya Pak Jokowi diutus membawa dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini. Sementara hanya diperintahkan seperti itu saja karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen ini dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim,” jelas Wahyudi kepada wartawan, dikutip Jumat (9/5/2025).

    Wahyudi, yang merupakan saudara dari Iriana Jokowi, menyampaikan bahwa ia tidak menerima instruksi khusus dari Presiden Jokowi selain menyerahkan dokumen tersebut. Ia juga menegaskan bahwa sebagai keluarga, ia berharap proses hukum ini dapat berjalan dengan cepat dan transparan.

    “(Semoga) cepat selesai ini, dan cepat gamblang. Tidak ada (pesan khusus) hanya membawakan dokumen ini saja untuk diserahkan ke Bareskrim,” tambahnya.

    Sementara itu, penyidikan terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini, sudah 31 orang diperiksa terkait kasus ini, termasuk pelapor, staf dari Universitas Gadjah Mada (UGM), alumni SMA Negeri 6 Surakarta, serta pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Pengacara Serahkan Ijazah Jokowi ke Bareskrim untuk Diuji Labfor

    Pengacara Serahkan Ijazah Jokowi ke Bareskrim untuk Diuji Labfor

    Jakarta –

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan ijazahnya kepada penyidik Bareskrim Polri. Ijazah itu diserahkan buntut tudingan ijazah palsu yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dalam bentuk aduan masyarakat (dumas) di Bareskrim Polri.

    Ada dua ijazah yang diserahkan, yakni ijazah SMAN 6 Solo dan ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM). Ijazah itu dibawakan langsung oleh adik ipar dan ajudan Jokowi, Wahyudi Andrianto dan Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

    “Hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji laboratorium forensik,” kata kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

    Dia mengaku belum mendapat informasi perihal kapan hasil uji laboratorium forensik (labfor) itu dilakukan. Dia menyebut akan menyerahkan seluruh prosesnya kepada penyidik.

    Ditanya mengenai apakah hasilnya akan ditunjukkan ke publik atau tidak, Yakup belum bisa memastikan. Dia kembali mengatakan hal itu merupakan kewenangan penyidik.

    “Apakah ini nanti penyidik berkesimpulan akan menunjukkan atau hasil forensik, itu semua kami serahkan semuanya ke penyelidik,” ucap Yakup.

    Saat ditegaskan apakah Jokowi sendiri memperbolehkan untuk menampilkan ijazah tersebut ke polisi, Yakup mengatakan hal itu tak akan menyelesaikan persoalan yang ada.

    “Jadi dari awal itu kan memang kami sudah sampaikan bahwa untuk menunjukkan ini tidak akan menyelesaikan persoalan,” jelas Yakup.

    Namun, Yakup tidak menutup kemungkinan ijazah itu akan ditunjukkan di persidangan. Tentunya apabila kasus tudingan ijazah palsu itu bergulir ke persidangan.

    “Apakah nanti di persidangan perlu ditunjukkan, ya itu kalau memang perlu kami dukung,” tuturnya.

    Sebelumnya, Dumas soal kepemilikan ijazah palsu Jokowi dilayangkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Aduan itu kini tengah diusut oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

    Kemudian, penyelidikan juga berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan Eggi Sudjana.

    Dalam proses penyelidikan, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut telah memeriksa 31 saksi, di antaranya saksi dari pengadu, rektor, rekan SMA dan kuliah Jokowi, dan lainnya.

    Djuhandhani menjelaskan, proses penyelidikan sudah berjalan 90 persen. Sebanyak 10 persen sisanya adalah hasil dari labfor atas dokumen-dokumen yang diuji forensik.

    “Persentase proses penyelidikan kita sudah 90 persen, yang 10 persen adalah uji lab. Jika uji lab tidak identik, maka 90 persen gugur,” kata Djuhandhani saat konferensi pers di Mapolresta Solo, Kamis (8/5).

    (ond/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ini Alasan Jokowi Absen Serahkan Ijazah ke Bareskrim

    Ini Alasan Jokowi Absen Serahkan Ijazah ke Bareskrim

    Bisnis.com, JAKARTA – Kuasa hukum Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Yakup Hasibuan mengungkap alasan kliennya tidak hadir langsung dan memilih untuk menunjuk iparnya sebagai perwakilan ke Bareskrim Polri.

    Dia menekankan bahwa tidak ada alasan khusus karena memang agendanya hanya penyerahan dokumen, sehingga bisa dilakukan oleh perwakilan keluarga yang bersangkutan.

    Menurutnya, meskipun Jokowi tidak hadir, tetapi penyerahan dokumen tetap berjalan lancar dan pihaknya siap untuk menghadapi proses hukum tersebut.

    “Tentunya siap, tapi kami semua kembali lagi menyerahkannya kepada pihak kepolisian jika nanti penyelidik melihatnya seperti apa. Tentunya kami akan kooperatif dan tentunya Pak Jokowi siap dan dibuktikan hari ini, ijazah aslinya dibawakan langsung,” ujarnya di Bareskrim Polri, Jumat (8/5/2025).

    Yakup menjelaskan lebih lanjut bahwa ijazah yang diserahkan kepada pihak penyelidik adalah dokumen pribadi yang sangat sensitif dan telah disimpan selama puluhan tahun.

    Dokumen tersebut dibawakan oleh orang yang sangat dipercayai oleh Jokowi, termasuk keluarga dan ajudan pribadinya.

    “Ini kan sebenarnya kembali lagi, ijazah ini kan adalah dokumen pribadi dan sensitif yang sudah disimpan berpuluh-puluh tahun, sehingga dibawakan langsung oleh tentunya orang yang dipercayanya, yaitu ada keluarga juga dan juga ajudan pribadi juga. Itu dibawa hari ini dan langsung diserahkan,” jelasnya.

    Dalam hal ini, Yakup menegaskan bahwa pihaknya kini menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai.

    “Nah, ini sekarang kami juga menyerahkannya kepada pihak penyelidik untuk melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan hukum acara, sehingga nanti setelah selesai, infonya kami akan diberitahukan dan nanti kita biarkan penyelidikan berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

    Ketika ditanya apakah Presiden Jokowi sendiri memperbolehkan untuk menampilkan ijazah tersebut kepada publik, Hasibuan menegaskan bahwa sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bahwa menunjukkan ijazah tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.

    “Jadi dari awal itu, memang kami sudah sampaikan bahwa untuk menunjukkan ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Sudah berkali-kali juga dikonfirmasi ini dari pihak UGM, dari pihak kawan-kawan, dan sebagainya. Sehingga pada saat kita memutuskan untuk mengambil langkah hukum, maka biarkanlah proses hukum yang berjalan,” ujar Yakup 

    Dia menambahkan bahwa jika nantinya dalam persidangan ijazah tersebut memang perlu ditampilkan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya. 

    “Apakah nanti di persidangan perlu ditunjukkan, ya itu kalau memang perlu kami dukung,” katanya.

    Terkait dengan masalah ijazah yang juga pernah dibahas di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Hasibuan memberikan klarifikasi bahwa bukan pihaknya yang menangani perkara tersebut, dan mereka menghormati rekan yang menangani kasus tersebut.

    “Nah untuk yang PN Solo, kebetulan bukan kami yang menangani, jadi kami menghormati rekan kami yang menangani perkara tersebut. Jadi mungkin pertanyaan itu bisa ditanyakan langsung ke penasehat yang menangani,” pungkas Yakup.