Polemik Ijazah Jokowi, Analis Komunikasi: Menurut Saya Sih, Sebaiknya Disudahi Saja
Penulis
KOMPAS.com –
Analis komunikasi politik Hendri Satrio mempertanyakan sikap Roy Suryo yang terus mempermasalahkan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), meskipun berbagai pihak berwenang telah menyatakan keasliannya.
Menurut Hendri, keabsahan
ijazah Jokowi
sudah ditegaskan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan juga diperkuat oleh kepolisian.
“UGM kan sudah bilang asli, kepolisian juga bilang asli. Sebetulnya tuh yang paling kuat UGM, karena dia yang mengeluarkan ijazahnya,” kata Hendri Satrio, seperti dikutip
Tribun Solo
, Selasa (27/5/2025).
Hendri, yang akrab disapa Hensa, menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam hal ini bukan pada Jokowi, melainkan pada UGM sebagai lembaga penerbit ijazah.
“Menurut saya sih, dari awal ya, Pak Jokowi tahu bahwa tentang keaslian ijazah itu bukan dia yang bertanggung jawab, tapi UGM,” ucap Hensa.
“UGM tuh sudah berkali-kali bilang bahwa
ijazah Jokowi asli
dan dia kuliah. Jadi, sebetulnya itu udah
ultimate
tuh,” jelas dia menambahkan.
Karena itu, ia mempertanyakan motif Roy Suryo yang hingga kini masih menuding ijazah tersebut palsu.
“Yang mau kita cari apa lagi? Apakah kita mesti oprak-oprak terus? Kan enggak juga. Silakan pertanyakan, tapi tujuannya apa?” tegasnya.
Meskipun Hensa menghargai hak Roy Suryo dan pihak-pihak lain seperti Dokter Tifa dan Rismon untuk mempertanyakan ijazah Jokowi, ia menegaskan bahwa tujuan dari pertanyaan tersebut harus jelas.
“Tapi sekarang nih mesti dikasih tahu tuh tujuannya dia apa gitu ya. Dia mau lihat ijazah Pak Jokowi yang asli atau gimana? Ya, Pak Jokowi memang dari dulu kan seringnya begitu, A – B – A – B,” tambahnya, mengomentari gaya komunikasi Jokowi yang terkadang dinilai berubah-ubah.
Lebih lanjut, Hensa menilai bahwa otoritas UGM sebagai penerbit ijazah lebih tinggi daripada kepolisian dalam hal menyatakan keaslian dokumen akademik.
“UGM sudah
stated
asli berkali-kali. Polisi juga kemarin bilang asli. Tetapi, menurut saya, level hak menyatakan itu asli atau tidak, lebih tinggi UGM daripada polisi, mohon maaf, ya.”
“Jadi kalau menurut saya sih, sebaiknya disudahi saja,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Institusi: UGM
-
/data/photo/2025/05/23/6830147f03676.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Polemik Ijazah Jokowi, Analis Komunikasi: Menurut Saya Sih, Sebaiknya Disudahi Saja Regional
-

Polisi Diminta Libatkan Publik dalam Uji Keaslian Ijazah Jokowi
GELORA.CO – Polri diminta untuk melibatkan publik dalam melakukan pengujian keaslian ijazah UGM Presiden ke-7 RI Joko Widodo agar mendapatkan kepercayaan.
Menurut pengamat politik Rocky Gerung, bahwa pelibatan publik ini penting dilakukan bukan hanya sekadar uji forensik lewat alat terbaik yang dimiliki Polri.
“Pihak kepolisian lakukan ujian yang betul-betul minimal yang melibatkan publik. Bukan hanya dengan alasan bahwa kita punya alat yang reliable,” kata Rocky Gerung dalam akun Youtube pribadinya, dikutip Senin malam, 26 Mei 2025.
Ia tidak memungkiri bahwa Polri memiliki laboratorium forensik terbaik, namun yang perlu dipahami bahwa opini publik saat ini mengarah pada ketidakpercayaan terhadap Jokowi.
“Betul, dari segi ilmu pengetahuan, tapi ini bukan soal ketajaman kapasitas pengujian saintifik, ini sudah menyangkut kepercayaan pada lembaga pengujinya. Itu yang dibetulin dulu,” tegasnya.
Akademisi yang dikenal kritis ini menambahkan, jika kepercayaan publik tidak dibenahi oleh Jokowi dan aparat penegak hukum, maka pembuktian tersebut akan selamanya menjadi problem di tengah masyarakat.
“Selama lembaga penguji kurang dipercaya rakyat karena ada soal-soal di belakang itu, ada konteks yang membuat orang meragukan hasil ujian itu tetap akan menjadi problem di dalam persaingan opini publik,” tutupnya.
-

Ketidakpercayaan Publik Bikin Polemik Ijazah Jokowi Bakal Berlanjut
GELORA.CO – Hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum menjadi salah satu alasan polemik keaslian ijazah UGM Presiden ke-7 RI Joko Widodo bakal berlanjut dan panjang.
Hal itu disampaikan pengamat politik Rocky Gerung saat merespons metodologi saintifik dan hasil uji laboratorium forensik yang dikeluarkan Polri terkait keaslian ijazah Jokowi.
Di sisi lain, pihaknya menghormati Polri memiliki alat canggih tersebut, namun persoalan saat ini terkait dampak sosial politik di balik kasus ini.
“Kan itu dasarnya tuh. Apapun kita hormati, bahwa Polri memiliki lab forensik yang terandal. Masalahnya bukan soal kapasitas uji reliability lab itu, tapi impact atau pertimbangan-pertimbangan sosio politis di belakang uji saintifik itu,” kata Rocky Gerung lewat akun Youtube pribadinya, dikutip, Senin malam, 26 Mei 2025.
Menurutnya, untuk meyakinkan publik tentang keaslian ijazah UGM Jokowi lewat uji forensik dan rasionalitas tidak akan berguna. Pasalnya, hal itu tidak mendapatkan kepercayaan dari publik lantaran Polri dianggap tidak transparan dan berpihak pada Jokowi.
“Karena publik sudah menduga di awal lembaga-lembaga penguji ini tidak transparan. Kan itu dasarnya. Bahwa Presiden Jokowi dari awal adalah pembohong, bahwa Presiden Jokowi masih punya pengaruh di banyak institusi negara itu. Bahwa Presiden Jokowi ingin terus ada di dalam putaran opini publik untuk memungkinkan isu ini dia menangkan sehingga ada investasi baru pada anaknya,” jelasnya.
“Bahwa secara moral, dia bersih bahwa secara legal dia sudah teruji, bahwa secara material dia asli,” sambungnya.
Terlebih, adanya opini publik yang berkembang saat ini, bahwa Jokowi melakukan penipuan ketika menjadi presiden, yakni soal mobil Esemka yang berkali-kali diucapkan namun tidak ada yang bisa dibuktikannya.
Kebohongan-kebohongan tersebut, lanjut Rocky, membuat masyarakat malas untuk mempercayai Jokowi dan institusi yang berada di baliknya.
“Jadi sekali lagi kita mau lihat dimensi lain dari uji saintifik itu. Kita tahu bahwa kesempatan untuk meneliti asli atau tidaknya benda itu memang terlihat dari kapasitas metodologi dan kepekaan dari alat-alat penguji itu. Yang jadi masalah sekali lagi apakah publik percaya bahkan sesuatu yang diuji secara terbuka itu,” tutupnya.
-
/data/photo/2025/03/27/67e53898293bc.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Kala Cak Imin Sindir Isu Ijazah Palsu yang "Digoreng" Terus Nasional
Kala Cak Imin Sindir Isu Ijazah Palsu yang “Digoreng” Terus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau
Cak Imin
menyindir kasus yang viral belakangan ini terkait dengan dugaan
ijazah palsu
Presiden ke-7 Indonesia,
Joko Widodo
(Jokowi).
Hal ini disampaikan oleh Cak Imin saat memberikan kata sambutan dalam acara peluncuran 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus untuk santri pesantren di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Senin (26/5/2025).
Dia mengatakan, saat ini memasak bukan hanya prosesnya yang paling penting, seperti menggoreng, misalnya.
Dia menambahkan bahwa memasak saat ini lebih kepada cara mengelola bahan pangan.
“Di dunia sosial media sekarang ini, memasak itu bukan hanya menggoreng, memasak itu mengelola,” kata Cak Imin.
Dia lalu menyebutkan bahwa saat ini yang sedang banyak “digoreng” adalah perihal berita terkait dengan ijazah palsu Jokowi.
“Kita menggoreng. Ini yang lagi digoreng ijazah palsu. Goreng terus. Penonton tepuk tangan gitu ya,” ujar dia.
Sebelumnya, tudingan mengenai ijazah palsu Joko Widodo belakangan ini semakin masif diembuskan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora),
Roy Suryo
, serta beberapa pihak lainnya.
Merasa dirugikan, Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya pada 30 Maret 2025, termasuk Roy Suryo, dan menyerahkan sejumlah barang bukti sebagai bagian dari laporan tersebut.
Perkembangan dari Badan Reserse Kriminal Polri, polisi menyatakan bahwa ijazah UGM dari Jokowi terbukti identik dengan tiga ijazah pembanding yang digunakan dalam proses uji oleh kepolisian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Kemendag dan Google Indonesia bersinergi lewat Gemini Academy
Kolaborasi Kemendag dan Google Indonesia melalui Gemini Academy diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah inovatif untuk berkolaborasi strategis dengan Google Indonesia melalui Gemini Academy.
Dalam sesi “Ask to Busan” dalam Program Gemini
Academy di Sleman, DI Yogyakarta pada Jumat, Budi menyebut bahwa program ini bertujuan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya melalui pelatihan interaktif, studi kasus, serta pendampingan untuk memahami dan menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI).“Kolaborasi Kemendag dan Google Indonesia melalui Gemini Academy diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global dengan memanfaatkan teknologi AI. Melalui Gemini Academy, UMKM dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami tren pasar, menganalisis data secara cepat, serta menyusun strategi ekspor yang lebih efektif,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Inisiatif ini bertujuan untuk mengangkat daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Indonesia di kancah global, sekaligus mengoptimalkan Program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi (BISA) Ekspor.
“Ask to Busan” dikemas dengan dialog interaktif antara Mendag dengan peserta dan panelis.
Dalam sesi ini, Mendag menjawab sejumlah pertanyaan dari para peserta terkait kiat UMKM dalam menembus pasar ekspor.
Pada sesi ini, Budi menyampaikan program prioritas Kemendag dalam mendukung UMKM untuk menembus pasar ekspor.
Selain itu, Mendag menjelaskan tentang program pendampingan penjajakan kerja sama bisnis (business matching) yang bertujuan membantu UMKM menjalin kemitraan dengan pelaku usaha di luar negeri.
Melalui inisiatif ini, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar global.
Isya Hanum dari Google Indonesia menyampaikan Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang
memiliki program pelatihan Gemini Academy khusus untuk UMKM.Kemendag merupakan mitra pertama Google dari sisi pemerintah dalam pelaksanaan program ini.
“Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memiliki program pelatihan Gemini Academy khusus untuk UMKM, dan Kemendag merupakan mitra pertama kami dari sektor pemerintahan di Indonesia. Kami berharap program ini membantu bisnis menjadi lebih produktif, efisien, dan menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh negeri maupun dunia,” ujar Isya.
Pelatihan Gemini Academy di UGM dirangkai dengan penandatanganan kerja sama Kemendag, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, serta Universitas Negeri Yogyakarta.
Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung transformasi digital dan perluasan pasar UMKM Indonesia.
Penandatanganan dokumen kerja sama dilakukan Direktur Jenderal PEN Fajarini Puntodewi, Direktur Utama GIK Alfatika Aunuriella Dini, serta Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Prof. Sumaryanto dan disaksikan oleh Mendag Budi.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha. Usaha-usaha ini tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, jasa, kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 37,79 persen atau sekitar 24,56 juta UMKM telah memasuki pasar niaga elektronik.
Dari jumlah UMKM Indonesia tersebut juga, sebanyak 15,7 persen atau sekitar 10,3 juta UMKM telah ekspor ke pasar global.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -

Mendag: Pungutan ekspor kelapa bulat untuk seimbangkan kebutuhan pasar
Bukan berarti biar ekspornya kurang ya. Jadi ekspor tetap boleh tapi nanti kita juga menggunakan bea ekspor
Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan bahwa rencana penerapan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat bukan untuk menghambat ekspor, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan kebutuhan atau pasar dalam negeri.
“Bukan berarti biar ekspornya kurang ya. Jadi ekspor tetap boleh tapi nanti kita juga menggunakan bea ekspor,” ujar Budi di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat.
Menurut Budi, harga ekspor kelapa bulat yang tinggi membuat banyak petani lebih memilih menjual hasil panen keluar negeri.
Akibatnya, pasokan kelapa bagi pelaku industri dalam negeri yang juga membutuhkan bahan baku mengalami penurunan.
“Sebagian pelaku industri ini tidak mendapatkan pasokan ya. Harga ekspornya lebih tinggi daripada di dalam negeri, kan otomatis petani maunya ekspor,” kata dia.
Budi mengakui stok kelapa bulat di beberapa daerah sebenarnya masih tersedia. Meski begitu, ia menilai perlu ada langkah antisipatif dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan distribusi.
“Kita harus antisipasi, agar ada keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan ekspor. Kita cari solusi yang terbaik,” ujarnya.
Kebijakan bea ekspor ini, kata Budi, masih dalam tahap pembahasan lintas sektor, termasuk menentukan besaran pungutannya. Budi menyebut rapat finalisasi akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Belum tahu berapa (besarannya), tapi seharusnya minggu ini atau minggu depan sudah selesai rapatnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mengatakan kebijakan terkait ekspor kelapa bulat masih dalam tahap pembahasan.
Puntodewi menyampaikan pembahasan mengenai kebijakan ekspor kelapa harus memperhatikan kepentingan hulu dan hilir. Oleh karena itu, menurutnya lagi, pembahasan untuk kebijakan ini akan terus bergulir.
Ia memastikan bahwa nantinya kebijakan baru ini akan memihak kepada perlindungan pasar dalam negeri, sekaligus tetap mendorong peningkatan ekspor.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025



