Institusi: UGM

  • 9
                    
                        Polemik Ijazah Jokowi, Analis Komunikasi: Menurut Saya Sih, Sebaiknya Disudahi Saja  
                        Regional

    9 Polemik Ijazah Jokowi, Analis Komunikasi: Menurut Saya Sih, Sebaiknya Disudahi Saja Regional

    Polemik Ijazah Jokowi, Analis Komunikasi: Menurut Saya Sih, Sebaiknya Disudahi Saja
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Analis komunikasi politik Hendri Satrio mempertanyakan sikap Roy Suryo yang terus mempermasalahkan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), meskipun berbagai pihak berwenang telah menyatakan keasliannya.
    Menurut Hendri, keabsahan
    ijazah Jokowi
    sudah ditegaskan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan juga diperkuat oleh kepolisian.
    “UGM kan sudah bilang asli, kepolisian juga bilang asli. Sebetulnya tuh yang paling kuat UGM, karena dia yang mengeluarkan ijazahnya,” kata Hendri Satrio, seperti dikutip
    Tribun Solo
    , Selasa (27/5/2025). 
    Hendri, yang akrab disapa Hensa, menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam hal ini bukan pada Jokowi, melainkan pada UGM sebagai lembaga penerbit ijazah.
    “Menurut saya sih, dari awal ya, Pak Jokowi tahu bahwa tentang keaslian ijazah itu bukan dia yang bertanggung jawab, tapi UGM,” ucap Hensa.
    “UGM tuh sudah berkali-kali bilang bahwa
    ijazah Jokowi asli
    dan dia kuliah. Jadi, sebetulnya itu udah
    ultimate
    tuh,” jelas dia menambahkan.
    Karena itu, ia mempertanyakan motif Roy Suryo yang hingga kini masih menuding ijazah tersebut palsu.
    “Yang mau kita cari apa lagi? Apakah kita mesti oprak-oprak terus? Kan enggak juga. Silakan pertanyakan, tapi tujuannya apa?” tegasnya.
    Meskipun Hensa menghargai hak Roy Suryo dan pihak-pihak lain seperti Dokter Tifa dan Rismon untuk mempertanyakan ijazah Jokowi, ia menegaskan bahwa tujuan dari pertanyaan tersebut harus jelas.
    “Tapi sekarang nih mesti dikasih tahu tuh tujuannya dia apa gitu ya. Dia mau lihat ijazah Pak Jokowi yang asli atau gimana? Ya, Pak Jokowi memang dari dulu kan seringnya begitu, A – B – A – B,” tambahnya, mengomentari gaya komunikasi Jokowi yang terkadang dinilai berubah-ubah.
    Lebih lanjut, Hensa menilai bahwa otoritas UGM sebagai penerbit ijazah lebih tinggi daripada kepolisian dalam hal menyatakan keaslian dokumen akademik.
    “UGM sudah
    stated
    asli berkali-kali. Polisi juga kemarin bilang asli. Tetapi, menurut saya, level hak menyatakan itu asli atau tidak, lebih tinggi UGM daripada polisi, mohon maaf, ya.”
    “Jadi kalau menurut saya sih, sebaiknya disudahi saja,” tandasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Diminta Libatkan Publik dalam Uji Keaslian Ijazah Jokowi

    Polisi Diminta Libatkan Publik dalam Uji Keaslian Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Polri diminta untuk melibatkan publik dalam melakukan pengujian keaslian ijazah UGM Presiden ke-7 RI Joko Widodo agar mendapatkan kepercayaan.

    Menurut pengamat politik Rocky Gerung, bahwa pelibatan publik ini penting dilakukan bukan hanya sekadar uji forensik lewat alat terbaik yang dimiliki Polri.

    “Pihak kepolisian lakukan ujian yang betul-betul minimal yang melibatkan publik. Bukan hanya dengan alasan bahwa kita punya alat yang reliable,” kata Rocky Gerung dalam akun Youtube pribadinya, dikutip Senin malam, 26 Mei 2025.

    Ia tidak memungkiri bahwa Polri memiliki laboratorium forensik terbaik, namun yang perlu dipahami bahwa opini publik saat ini mengarah pada ketidakpercayaan terhadap Jokowi.

    “Betul, dari segi ilmu pengetahuan, tapi ini bukan soal ketajaman kapasitas pengujian saintifik, ini sudah menyangkut kepercayaan pada lembaga pengujinya. Itu yang dibetulin dulu,” tegasnya.

    Akademisi yang dikenal kritis ini menambahkan, jika kepercayaan publik tidak dibenahi oleh Jokowi dan aparat penegak hukum, maka pembuktian tersebut akan selamanya menjadi problem di tengah masyarakat.

    “Selama lembaga penguji kurang dipercaya rakyat karena ada soal-soal di belakang itu, ada konteks yang membuat orang meragukan hasil ujian itu tetap akan menjadi problem di dalam persaingan opini publik,” tutupnya.

  • Ketidakpercayaan Publik Bikin Polemik Ijazah Jokowi Bakal Berlanjut

    Ketidakpercayaan Publik Bikin Polemik Ijazah Jokowi Bakal Berlanjut

    GELORA.CO – Hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum menjadi salah satu alasan polemik keaslian ijazah UGM Presiden ke-7 RI Joko Widodo bakal berlanjut dan panjang.

    Hal itu disampaikan pengamat politik Rocky Gerung saat merespons metodologi saintifik dan hasil uji laboratorium forensik yang dikeluarkan Polri terkait keaslian ijazah Jokowi. 

    Di sisi lain, pihaknya menghormati Polri memiliki alat canggih tersebut, namun persoalan saat ini terkait dampak sosial politik di balik kasus ini.

    “Kan itu dasarnya tuh. Apapun kita hormati, bahwa Polri memiliki lab forensik yang terandal. Masalahnya bukan soal kapasitas uji reliability lab itu, tapi impact atau pertimbangan-pertimbangan sosio politis di belakang uji saintifik itu,” kata Rocky Gerung lewat akun Youtube pribadinya, dikutip, Senin malam, 26 Mei 2025.

    Menurutnya, untuk meyakinkan publik tentang keaslian ijazah UGM Jokowi lewat uji forensik dan rasionalitas tidak akan berguna. Pasalnya, hal itu tidak mendapatkan kepercayaan dari publik lantaran Polri dianggap tidak transparan dan berpihak pada Jokowi.

    “Karena publik sudah menduga di awal lembaga-lembaga penguji ini tidak transparan. Kan itu dasarnya. Bahwa Presiden Jokowi dari awal adalah pembohong, bahwa Presiden Jokowi masih punya pengaruh di banyak institusi negara itu. Bahwa Presiden Jokowi ingin terus ada di dalam putaran opini publik untuk memungkinkan isu ini dia menangkan sehingga ada investasi baru pada anaknya,” jelasnya.

    “Bahwa secara moral, dia bersih bahwa secara legal dia sudah teruji, bahwa secara material dia asli,” sambungnya.

    Terlebih, adanya opini publik yang berkembang saat ini, bahwa Jokowi melakukan penipuan ketika menjadi presiden, yakni soal mobil Esemka yang berkali-kali diucapkan namun tidak ada yang bisa dibuktikannya.

    Kebohongan-kebohongan tersebut, lanjut Rocky, membuat masyarakat malas untuk mempercayai Jokowi dan institusi yang berada di baliknya. 

    “Jadi sekali lagi kita mau lihat dimensi lain dari uji saintifik itu. Kita tahu bahwa kesempatan untuk meneliti asli atau tidaknya benda itu memang terlihat dari kapasitas metodologi dan kepekaan dari alat-alat penguji itu. Yang jadi masalah sekali lagi apakah publik percaya bahkan sesuatu yang diuji secara terbuka itu,” tutupnya.

  • Tim Jokowi Klarifikasi Tak Pernah Polisikan Nama Tifa, dokter Tifa Bingung Diperiksa sebagai Apa

    Tim Jokowi Klarifikasi Tak Pernah Polisikan Nama Tifa, dokter Tifa Bingung Diperiksa sebagai Apa

    GELORA.CO – Pegiat media sosial sekaligus Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), Tifauzia Tyassuma yang akrab disapa dokter Tifa heran masih tak tahu dirinya diperiksa Polda Metro Jaya sebagai terlapor ataukah peneliti

    Sebab, saat diperiksa, dia tidak diberi tahu oleh penyidik perihal statusnya.

    Terlebih, tim dari Jokowi telah memberikan klafikasi tak pernah melaporkan Tifa ke pihak kepolisian

    Nama Tifa mencuat setelah diperiksa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehubungan dengan tudingan ijazah palsu.

    Ketika diwawancarai oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, Tifa mengaku masih newbie atau pemula dalam kasus hukum.

    “Bahkan masuk Polda pun, saya baru pertama itu, loh. Polda Metro Jaya gitu, kan,” kata Tifa dalam video yang tayang di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (25/5/2025).

    Dia berharap pemeriksan beberapa waktu lalu tidak hanya menjadi yang pertama, tetapi juga yang terakhir bagi dia.

    “Karena nature saya adalah seorang peneliti, tentu saja [pemeriksaan itu] pengalaman pertama dan sesuatu yang tidak saya ketahui. Kemudian kalau saya menjalani, saya menjadi tahu itu kan sesuatu yang sangat menarik,” ujarnya menjelaskan.

    Tifa mengaku tidak tahu diperiksa sebagai apa di Polda Metro Jaya, misalnya sebagai terlapor. Menurut dia, tidak ada kejelasan.

    “Tetapi intinya saya excited gitu ya. Saya excited sebagai peneliti. Saya jadi tahu, ada data, dapat data-data baru dan valid karena saya adalah eyewitness atau sebagai pelaku gitu kan, sebagai primary subject begitu kan.”

     Lewat pengalaman itu Tifa mengaku bisa bercerita kepada masyarakat.

    Tifa juga menyinggung surat undangan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya yang ditujukan kepadanya. Dia mengaku kurang senang mendapat surat itu.

    “Ya seperti juga semua orang mendapatkan surat dari polisi, pasti ada rasa apaan, sih, dan enggak nyaman.

    Menurut Tifa, sudah ada total 62 orang yang berkomitmen menjadi kuasa hukumnya dalam satu tim. Namun, dia mengatakan kini ada tambahan delapan orang lagi yang menjadi kuasa hukum pribadinya.

    Dia mengklaim para kuasa hukumnya adalah tokoh-tokoh besar, salah satunya adalah advokat Abdullah Alkatiri. Tifa mengaku sangat puas dibimbing oleh para pengacara senior.

    “Insyaallah [pemeriksaan itu] akan menjadi mozaik-mozaik, menambah pengalaman saya sehingga nanti akan bisa dipakai untuk penelitian observational study saya berikutnya gitu,” tuturnya.

    “Ini undangan klarifikasi. Dalam pengertian saya, kita klarifikasi each other, dong. Karena saya juga butuh penjelasan tentang apa maksud surat ini, sampai jadi surat ini.”

    Surat undangan itu menurutnya penuh dengan kalimat yang memerluka klarifikasi. Dia sudah meminta klarifikasi, tetapi tidak diberikan oleh Polda Metro Jaya.

    “Mengapa ada pasal-pasal seperti ini yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2025?” tanya Tifa.

    Dia kembali mempertanyakan statusnya dalam pemeriksaan.

    “Apakah saya jadi terlapor? Katanya tidak. Lalu, saya tanya, ‘Kalau begitu ada terlapor, dong, karena ini ada penyidik, kemudian ada pelapor yang tertulis, Ir. H. Joko Widodo,’” katanya.

    “Kemudian, penyidik jelas, ada namanya juga ini. Kemudian, terlapor mestinya juga secara logis pastinya harus tertulis.”

    Tim Jokowi akui Tifa tak dicantumkan sebagai terlapor

    Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, memberikan klarifikasi mengenai tidak adanya nama terlapor dalam laporan polisi yang diajukan Jokowi kepada Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu.

    Rivai membenarkan, dalam LP yang dibuat Jokowi 30 April lalu itu pihaknya tak mencantumkan nama terlapor, termasuk tak mencantumkan nama Roy Suryo atau Tifa yang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari Kamis, (15/5/2025).

    Selain itu, Rivai juga mengklaim, pihaknya telah menjelaskan di depan awak media bahwa terlapor masih dalam penyelidikan.

    Menurut Rivai, pihaknya sengaja tak menunjuk nama sebagai terlapor karena ingin menghormati asas praduga tak bersalah.

    “Jadi betul setelah kami membuat laporan kami kan menjelaskan kepada teman-teman media bahwa kami, untuk terlapor itu dalam penyelidikan.”

    “Dalam arti memang kita tidak menunjuk nama, karena pertama kami menghormati asas praduga tak bersalah,” kata Rivai dalam Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Kamis (15/5/2025).

    Tifa heran dengan konferensi pers yang digelar oleh Bareskrim Mabes Polri yang mengumumkan keaslian ijazah Jokowi

    Dokter Tifa menyebut, biasanya, dalam konferensi pers sebuah kasus, polisi menghadirkan barang bukti kepada wartawan

    “Ketika konferensi pers tentang kasus narkoba, maka polisi menaruh bungkusan narkoba di meja. Terus bungkusan itu dibuka. Ini barang buktinya! Bukan foto narkobanya,” tulis dokter Tifa dikutip Warta Kota dari akun X, Kamis (5/22/2025)

    “Ketika konferensi pers tentang kasus pembunuhan, maka polisi menaruh pedang berlumuran darah, sarung yang buat bungkus mayat, sama koper yang dipakai buat buang mayat. Ini barang buktinya, pedang, sarung, koper. Bukan foto pedang, foto sarung, foto kopernyaaa,” imbuhnya

    Berkaca dengan kasus-kasus itu, dokter Tifa beranggapan mestinya polisi menunjukkan ijazah asli Jokowi, bukan hanya menampilkan foto

    “Ketika konferensi pers tentang sebuah ijazah, maka masyarakat mengharapkan, Polisi juga menunjukkan Ijazah. Asli. Kertas. Bukan fotonyaaa! Terus kapan kita bisa lihat ijazah itu woi. Biar kita lega. Kapaan?” kata Tifa

    Sementara itu, Pakar Telematika, Roy Suryo mengatakan bahwa keputusan Bareskrim Mabes Polri yang menyatakan bahwa ijazah kuliah Joko Widodo asli bukanlah akhir dari polemik

    Dia menyebut, yang berhak menentukan keaslian ijazah adalah hakim di pengadilan

    Roy Suryo bahkan mengaku telah menduga sebelumnya bahwa Bareskrim akan menyatakan ijazah Jokowi adalah asli atau identik.

    “Jadi hasil Bareskrim, puslabfor ini bukan final, bukan merupakan hasil ujung. Karena hasil ujung di pengadilan, jadi hakim yang akan menentukan hasil ini seperti apa,” tutur dia dikutip dari Youtube iNews TV, Kamis (22/5/2025).

    Seperti diketahui, Bareskrim telah mengumumkan ijazah UGM Jokowi asli atau palsu pada Kamis (22/5/2025).

    Hasil uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah sarjana satu (S1) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan asli.

    Menanggapi itu, Roy Suryo mengaku tak mempermasalahkan pengumunan dari polisi itu

  • 4
                    
                        Kala Cak Imin Sindir Isu Ijazah Palsu yang "Digoreng" Terus 
                        Nasional

    4 Kala Cak Imin Sindir Isu Ijazah Palsu yang "Digoreng" Terus Nasional

    Kala Cak Imin Sindir Isu Ijazah Palsu yang “Digoreng” Terus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau
    Cak Imin
    menyindir kasus yang viral belakangan ini terkait dengan dugaan
    ijazah palsu
    Presiden ke-7 Indonesia,
    Joko Widodo
    (Jokowi).
    Hal ini disampaikan oleh Cak Imin saat memberikan kata sambutan dalam acara peluncuran 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus untuk santri pesantren di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Senin (26/5/2025).
    Dia mengatakan, saat ini memasak bukan hanya prosesnya yang paling penting, seperti menggoreng, misalnya.
    Dia menambahkan bahwa memasak saat ini lebih kepada cara mengelola bahan pangan.
    “Di dunia sosial media sekarang ini, memasak itu bukan hanya menggoreng, memasak itu mengelola,” kata Cak Imin.
    Dia lalu menyebutkan bahwa saat ini yang sedang banyak “digoreng” adalah perihal berita terkait dengan ijazah palsu Jokowi.
    “Kita menggoreng. Ini yang lagi digoreng ijazah palsu. Goreng terus. Penonton tepuk tangan gitu ya,” ujar dia.
    Sebelumnya, tudingan mengenai ijazah palsu Joko Widodo belakangan ini semakin masif diembuskan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora),
    Roy Suryo
    , serta beberapa pihak lainnya.

    Merasa dirugikan, Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya pada 30 Maret 2025, termasuk Roy Suryo, dan menyerahkan sejumlah barang bukti sebagai bagian dari laporan tersebut.
    Perkembangan dari Badan Reserse Kriminal Polri, polisi menyatakan bahwa ijazah UGM dari Jokowi terbukti identik dengan tiga ijazah pembanding yang digunakan dalam proses uji oleh kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bela Jokowi, Aspirasi Milenial Maluku Desak Polda Metro Tangkap Roy Suryo dkk

    Bela Jokowi, Aspirasi Milenial Maluku Desak Polda Metro Tangkap Roy Suryo dkk

    GELORA.CO – Kelompok yang mengatasnamakan Aspirasi Milenial Maluku Indonesia kembali menggelar aksi yang digelar di depan Polda Metro Jaya. Puluhan massa aksi yang hadir dalam demonstrasi tersebut, tak lain adalah untuk meminta Polda Metro segera tersangkakan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dkk atas kasus fitnah keji yang di alamatkan kepada Presiden RI Ke-7 Ir. Joko Widodo.

    Menurut Fauzan Ohorella, Koordinator Presidium AMMI bahwa penyidik Polda Metro Jaya bisa segera proses hukum Roy Suryo CS  atas kejahatan yang telah mereka lakukan, yakni memfitnah Jokowi dengan menyebutkan ijazah palsu di berbagai platform media. 

    “Bahwa Bareskrim polri telah mengumumkan hasil ijazah milik Jokowi, adalah asli. Ini bisa menjadi dasar untuk penyidik Polda Metro segera jadikan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dkk sebagai tersangka dalam kejahatan mereka, yang telah melakukan fitnah keji terhadap Jokowi.” Kata Fauzan kepada wartawan Senin (26/5/2025) di depan markas Polda Metro Jaya.

    Selain itu, dia juga membeberkan bahwa selain kasus fitnah untuk merusak dan menjatuhkan nama baik Jokowi. Ada perbuatan melawan hukum lain yang telah di lakukan oleh para ahli fitnah Roy Suryo CS. Kejahatan (PMH) yang di maksud adalah terkait pasal 32 ayat (3) UU ITE.

    “Ancaman hukumannya jelas di atas 10 tahun. Inilah yang jadi triger untuk kami hadir di markas Polda Metro Jaya, agar segera proses perbuatan melawan hukum Roy, dkk itu,” katanya.

    Sebagai informasi bahwa kasus pelaporan ijazah palsu milik Presiden RI Ke 7 Ir. Joko Widodo yang di laporkan oleh sekelompok orang yang mengataskanamakan TPUA, di Bareskrim Polri telah mendapatkan jawaban. Bareskrim pun telah memberitahukan hasil uji lab forensik ijazah S1 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi ini adalah ASLI. mulai dari tipe-tipe jenis tinta yang ada pada ijazah tersebut hingga font yang ada di cetakan skripsi milik Joko Widodo. 

    “Dari peneliti tersebut maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigadir Jendral Djuhandhani Rahardjo Puro (23l05) di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan

    Ditambahkan oleh orator lain, Zulham Rahayaan. Bahwa kasus ijazah yang di tuding palsu oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dkk ini jelas adalah kejahatan hukum sehingga kasus tersebut harus segera di tuntaskan.

    “Kami menolak asumsi atau opini yang menyebut bahwa Jokowi masih bisa intervensi pihak kepolisian. Sederhana aja, kenapa gak dari awal saat masih menjadi (Jokowi) laporkan mereka.”

    “Maka itu, sekali lagi kami mendesak agar penyidik polri bisa segera statuskan Roy Suryo CS sebagai tersangka.” Kata Zul dalam orasinya.

    Sebagai penutup, Fauzan yang rupakan mantan pengurus besar LKBHMI PB HMI 2018-2020 itu berharap agar azas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum itu bisa di jalankan sesuai dengan rule of law. Sehingga, kasus (ijazah Jokowi) yang telah gamblang ini, bisa segera usai.

    “Oleh itu, kita menolak segala opini sesat yang menyebut polri bisa masih di bawah kendali Jokowi. Opini itu jelas, bukan hanya merusak individu (Jokowi)  tetapi juga menstigma institusi polri dalam penegakan hukum,” ucapnya.

  • Kemendag dan Google Indonesia bersinergi lewat Gemini Academy

    Kemendag dan Google Indonesia bersinergi lewat Gemini Academy

    Kolaborasi Kemendag dan Google Indonesia melalui Gemini Academy diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah inovatif untuk berkolaborasi strategis dengan Google Indonesia melalui Gemini Academy.

    Dalam sesi “Ask to Busan” dalam Program Gemini
    Academy di Sleman, DI Yogyakarta pada Jumat, Budi menyebut bahwa program ini bertujuan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya melalui pelatihan interaktif, studi kasus, serta pendampingan untuk memahami dan menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    “Kolaborasi Kemendag dan Google Indonesia melalui Gemini Academy diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global dengan memanfaatkan teknologi AI. Melalui Gemini Academy, UMKM dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami tren pasar, menganalisis data secara cepat, serta menyusun strategi ekspor yang lebih efektif,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Inisiatif ini bertujuan untuk mengangkat daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Indonesia di kancah global, sekaligus mengoptimalkan Program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi (BISA) Ekspor.

    “Ask to Busan” dikemas dengan dialog interaktif antara Mendag dengan peserta dan panelis.

    Dalam sesi ini, Mendag menjawab sejumlah pertanyaan dari para peserta terkait kiat UMKM dalam menembus pasar ekspor.

    Pada sesi ini, Budi menyampaikan program prioritas Kemendag dalam mendukung UMKM untuk menembus pasar ekspor.

    Selain itu, Mendag menjelaskan tentang program pendampingan penjajakan kerja sama bisnis (business matching) yang bertujuan membantu UMKM menjalin kemitraan dengan pelaku usaha di luar negeri.

    Melalui inisiatif ini, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar global.

    Isya Hanum dari Google Indonesia menyampaikan Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang
    memiliki program pelatihan Gemini Academy khusus untuk UMKM.

    Kemendag merupakan mitra pertama Google dari sisi pemerintah dalam pelaksanaan program ini.

    “Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memiliki program pelatihan Gemini Academy khusus untuk UMKM, dan Kemendag merupakan mitra pertama kami dari sektor pemerintahan di Indonesia. Kami berharap program ini membantu bisnis menjadi lebih produktif, efisien, dan menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh negeri maupun dunia,” ujar Isya.

    Pelatihan Gemini Academy di UGM dirangkai dengan penandatanganan kerja sama Kemendag, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, serta Universitas Negeri Yogyakarta.

    Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung transformasi digital dan perluasan pasar UMKM Indonesia.

    Penandatanganan dokumen kerja sama dilakukan Direktur Jenderal PEN Fajarini Puntodewi, Direktur Utama GIK Alfatika Aunuriella Dini, serta Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Prof. Sumaryanto dan disaksikan oleh Mendag Budi.

    Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha. Usaha-usaha ini tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, jasa, kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 37,79 persen atau sekitar 24,56 juta UMKM telah memasuki pasar niaga elektronik.

    Dari jumlah UMKM Indonesia tersebut juga, sebanyak 15,7 persen atau sekitar 10,3 juta UMKM telah ekspor ke pasar global.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil nilai tuduhan ijazah palsu Jokowi keterlaluan

    Bahlil nilai tuduhan ijazah palsu Jokowi keterlaluan

    Jadi, saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, sudahlah kita cari isu yang produktif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo keterlaluan, karena proses hukum yang berjalan saat ini telah membuktikan ijazah tersebut asli.

    Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyebut dirinya pun menghormati proses hukum yang berjalan terkait kisruh ijazah tersebut.

    “Awalnya selalu diduga, sekali pun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya enggak percaya. Tetapi, menurut saya ini sudah keterlaluan. Sudah kaya enggak ada isu saja,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Bahlil kemudian menyebut Bareskrim Polri telah mengumumkan keaslian ijazah Joko Widodo.

    “Semuanya benar, asli. Jadi, saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, sudahlah kita cari isu yang produktiflah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” sambung Bahlil Lahadalia.

    Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/5), memastikan ijazah SMA Presiden Ke-7 Joko Widodo asli. Polri menyebut fakta itu diperoleh setelah adanya pengujian oleh penyelidik pada Dittipidum dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri.

    “Fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) Mendikbud RI Nomor 0353/0/1985 Tahun 1985 tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA yang di dalamnya tercantum nama SMPP Surakarta diubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

    Penyelidik kemudian memeriksa keaslian surat tanda tamat belajar (STTB) atas nama Joko Widodo dengan sampel pembanding berupa ijazah milik tiga rekan Jokowi pada masa bersekolah di SMAN 6 Surakarta.

    Pengujian itu, kata dia, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan kepala sekolah.

    Hasilnya, diketahui bahwa cap stempel pada STTB milik Jokowi identik dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980.

    “Stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya saja, di situ ditulis SMPP di bawahnya SMAN 6,” kata dia.

    Di samping itu, nomor induk yang tertera pada STTB tersebut juga ditemukan oleh penyelidik pada buku kartu induk murid SMAN 6 Surakarta.

    “Penyelidik mengecek buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 1979 dan ditemukan nama Joko Widodo,” kata dia.

    Lebih lanjut, penyelidik Polri juga memeriksa keaslian ijazah universitas Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ijazah asli milik Jokowi diuji dalam laboratorium dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor pada saat itu.

    Hasilnya, diketahui bahwa ijazah Jokowi yang menjadi bukti dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik.

    Usai mengumpulkan hasil penyelidikan, memeriksa saksi dan dokumen, serta melaksanakan gelar perkara, Dittipidum pun menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag: Pungutan ekspor kelapa bulat untuk seimbangkan kebutuhan pasar

    Mendag: Pungutan ekspor kelapa bulat untuk seimbangkan kebutuhan pasar

    Bukan berarti biar ekspornya kurang ya. Jadi ekspor tetap boleh tapi nanti kita juga menggunakan bea ekspor

    Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan bahwa rencana penerapan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat bukan untuk menghambat ekspor, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan kebutuhan atau pasar dalam negeri.

    “Bukan berarti biar ekspornya kurang ya. Jadi ekspor tetap boleh tapi nanti kita juga menggunakan bea ekspor,” ujar Budi di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat.

    Menurut Budi, harga ekspor kelapa bulat yang tinggi membuat banyak petani lebih memilih menjual hasil panen keluar negeri.

    Akibatnya, pasokan kelapa bagi pelaku industri dalam negeri yang juga membutuhkan bahan baku mengalami penurunan.

    “Sebagian pelaku industri ini tidak mendapatkan pasokan ya. Harga ekspornya lebih tinggi daripada di dalam negeri, kan otomatis petani maunya ekspor,” kata dia.

    Budi mengakui stok kelapa bulat di beberapa daerah sebenarnya masih tersedia. Meski begitu, ia menilai perlu ada langkah antisipatif dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan distribusi.

    “Kita harus antisipasi, agar ada keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan ekspor. Kita cari solusi yang terbaik,” ujarnya.

    Kebijakan bea ekspor ini, kata Budi, masih dalam tahap pembahasan lintas sektor, termasuk menentukan besaran pungutannya. Budi menyebut rapat finalisasi akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Belum tahu berapa (besarannya), tapi seharusnya minggu ini atau minggu depan sudah selesai rapatnya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mengatakan kebijakan terkait ekspor kelapa bulat masih dalam tahap pembahasan.

    Puntodewi menyampaikan pembahasan mengenai kebijakan ekspor kelapa harus memperhatikan kepentingan hulu dan hilir. Oleh karena itu, menurutnya lagi, pembahasan untuk kebijakan ini akan terus bergulir.

    Ia memastikan bahwa nantinya kebijakan baru ini akan memihak kepada perlindungan pasar dalam negeri, sekaligus tetap mendorong peningkatan ekspor.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana hormati proses hukum soal ijazah Jokowi

    Istana hormati proses hukum soal ijazah Jokowi

    … kalau bagi kami ya tentunya kami itu lebih fokus bekerja

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut pihak Istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dituduh palsu oleh segelintir orang.

    Prasetyo menyebut fokus Istana dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengurusi polemik ijazah tersebut.

    “Kami menghormati ya karena itu proses hukum. Sudah disampaikan oleh Bareskrim hasilnya ya, tentu kita menghormati, karena kalau bagi kami ya tentunya kami itu lebih fokus bekerja,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Prasetyo pun mengajak semua pihak untuk memiliki semangat yang sama dalam membangun bangsa dan negara.

    “Mari kita semua ini benar-benar fokus untuk menjalankan tugas kita. Bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat. Kita kurangi hal-hal yang kurang produktif, kurang berdampak. Semangatnya sekarang kami mau membangun bangsa dan negara dengan menjalankan program-program yang memang kami yakin itu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat,” kata Juru Bicara Presiden RI.

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/5), menyatakan ijazah SMA Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Polri menyebut fakta itu diperoleh setelah adanya pengujian oleh penyelidik pada Dittipidum dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri.

    “Fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) Mendikbud RI Nomor 0353/0/1985 Tahun 1985 tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA yang di dalamnya tercantum nama SMPP Surakarta diubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

    Penyelidik kemudian memeriksa keaslian surat tanda tamat belajar (STTB) atas nama Joko Widodo dengan sampel pembanding berupa ijazah milik tiga rekan Jokowi pada masa bersekolah di SMAN 6 Surakarta.

    Pengujian itu, kata dia, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan kepala sekolah.

    Hasilnya, diketahui bahwa cap stempel pada STTB milik Jokowi identik dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980.

    “Stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya saja, di situ ditulis SMPP di bawahnya SMAN 6,” kata dia.

    Di samping itu, nomor induk yang tertera pada STTB tersebut juga ditemukan oleh penyelidik pada buku kartu induk murid SMAN 6 Surakarta.

    “Penyelidik mengecek buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 1979 dan ditemukan nama Joko Widodo,” kata dia.

    Lebih lanjut, penyelidik Polri juga memeriksa keaslian ijazah universitas Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ijazah asli milik Jokowi diuji dalam laboratorium dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor pada saat itu.

    Hasilnya, diketahui bahwa ijazah Jokowi yang menjadi bukti dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik.

    Usai mengumpulkan hasil penyelidikan, memeriksa saksi dan dokumen, serta melaksanakan gelar perkara, Dittipidum pun menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.