Xcloud.id

Institusi: UGM

  • AI ‘Lisa’ Pensiun Dini Usai Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM

    AI ‘Lisa’ Pensiun Dini Usai Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama LISA atau Lean Intelligent Service Assistant kini tak bisa digunakan. Ini menjadi sorotan di tengah kontroversi AI tersebut.

    Pasalnya, LISA menjadi sorotan setelah sebuah video viral. Video itu menyebut Jokowi bukan alumni UGM.

    Belum lagi, video itu tersebar di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi.

    Tapi saat ini, AI yang berada di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM itu tak bisa lagi digunakan.

    “Halo, saya LISA. Saat ini layanan sedang ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Terima kasih telah menunggu. LISA akan segera kembali,” tulisan yang tertera di layar AI LISA.

    Sebelumnya, di video yang tersebar luas, LISA menjawab pertanyaan “jokowi alumni ugm” dengan informasi yang saling bertentangan.

    LiISA mengatakan Jokowi bukan alumni, namun sekaligus menyebut bahwa ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, lalu menegaskan bahwa ia “tidak lulus”.

    Sementara itu, Juru Bicara UGM I Made Andi Arsana menjelaskan, LISA merupakan aplikasi AI buatan UGM yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan Botika.

    “LISA merupakan bagian dari program komprehensif UGM University Services,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/12/2015).

    Aplikasi ini dibangun oleh Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan UGM untuk menyediakan layanan informasi terintegrasi bagi mahasiswa serta masyarakat umum.

    Namun, Andi menegaskan, LISA tidak dapat disamakan dengan AI komersial seperti ChatGPT atau Gemini.

  • AI LISA Milik UGM Tak Bisa Digunakan Usai Sebut Jokowi Bukan Alumni, Error?

    AI LISA Milik UGM Tak Bisa Digunakan Usai Sebut Jokowi Bukan Alumni, Error?

    Kecerdasan buatan atau AI milik UGM yang bernama Lean Intelligent Service Assistant atau LISA terpantau sedang dalam perbaikan.

    Sebelumnya, viral video LISA menyebut Jokowi bukan merupakan alumni UGM ketika menjawab pertanyaan seseorang tentang “jokowi alumni ugm”.

    AI LISA ini berada di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM.

    Pantauan kumparan Jumat (5/12) sekitar pukul 11.00 WIB tampak sejumlah orang sedang berkerumun di depan LISA.

    Salah satu dari mereka membenarkan sedang meng-update AI LISA tetapi enggan untuk diwawancarai.

    Beberapa saat setelahnya ketika kumparan hendak mencoba AI LISA tertulis dalam layar sedang meningkatkan layanan.

    “Halo, saya LISA. Saat ini layanan sedang ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Terima kasih telah menunggu. LISA akan segera kembali,” begitu tulisan yang tertera di layar.

    LISA tak merespons ketika ditanya melalui mikrofon. Hanya tampak avatar LISA berkedip-kedip dan melambaikan tangan.

    Kontroversi LISA

    Viral di media sosial kecerdasan buatan atau AI milik UGM yang bernama Lean Intelligent Service Assistant atau LISA menyebut Jokowi bukan merupakan alumni UGM.

    Dalam video yang beredar di media sosial tampak LISA merespons pertanyaan “jokowi alumni ugm” dari seseorang sebagai berikut:

    “Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Kehutanan, tetapi tidak lulus dari sana. Sebagai seorang tokoh nasional, beliau memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam sebelum akhirnya terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Presiden Indonesia.”

    Penjelasan UGM

    Soal hal ini, Juru Bicara Universitas Gadjah Mada Dr. I Made Andi Arsana memberikan respons. Dia membenarkan LISA merupakan hasil karya UGM melalui kerja sama dengan Botika.

    “LISA merupakan bagian dari sebuah program komprehensif bertajuk UGM University Services yang dikembangkan oleh Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan UGM untuk memberikan layanan terintegrasi bagi mahasiswa dan masyarakat umum,” kata Made Andi dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Kamis (4/12).

    Made Andi mengatakan LISA dikembangkan untuk tujuan spesifik, tidak sama seperti produk AI komersial layaknya ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Basis pengetahuan LISA terbatas pada data dan informasi internal UGM terkait akademik, kemahasiswaan, administrasi, dan pengembangan diri. Namun, tidak memuat data dan informasi pribadi.

    “Saat ini, UGM telah melakukan peluncuran awal (soft launching) LISA untuk mulai dimanfaatkan oleh publik sambil terus dikembangkan dan disempurnakan pengetahuannya melalui berbagai proses training. LISA hadir dalam bentuk anjungan digital interaktif yang berlokasi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) yang bisa diakses oleh publik untuk memperoleh informasi terkait UGM,” katanya.

    Selayaknya AI, LISA masih terus belajar dengan asupan data internal UGM dan data informasi dari luar atau internet.

    “Cara kedua dijalankan berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh pengguna dan hasil belajar ini tentu dipengaruhi oleh akurasi dan kebenaran informasi yang didapatkannya dari internet,” katanya.

    Made Andi mengatakan LISA memberikan jawaban yang tidak akurat tentang status kelulusan seorang alumni UGM bernama Joko Widodo.

    “Kepada pertanyaan/pernyataan ‘jokowi alumni ugm’ yang diajukan seorang pengguna, LISA menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Menariknya, secara kontradiktif, LISA juga menyatakan bahwa Joko Widodo menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Kehutanan UGM. Selanjutnya LISA menambahkan bahwa Joko Widodo tidak lulus,” katanya.

    Menurutnya, informasi yang disajikan LISA tentang Joko Widodo tampak tidak konsisten.

    “LISA menyatakan Joko Widodo bukan alumni tetapi juga menyatakan bahwa beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM. Di sini terlihat bahwa informasi kedua ini membantah informasi pertama,” katanya.

    Inkonsistensi juga terlihat pada informasi yang menyebut Joko Widodo tidak lulus, padahal sebelumnya disebut telah menyelesaikan pendidikan di UGM.

    “Inkonsistensi informasi yang disajikan LISA merupakan penegasan bahwa LISA memang tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan tentang kelulusan seseorang. Selain itu, hal ini juga mengonfirmasi bahwa LISA memang sedang belajar untuk terus meningkatkan kemampuannya,” katanya.

    UGM Tegaskan Jokowi Alumninya

    UGM pun kembali menegaskan Jokowi merupakan lulusan UGM.

    “UGM menegaskan bahwa informasi tentang status kelulusan Joko Widodo yang disampaikan LISA tidak akurat. UGM juga telah menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumni yang lulus dari UGM seperti yang dinyatakan oleh Rektor UGM,” pungkasnya.

  • Momen Manis Raja Solo dan Sang Kakak Berpelukan Usai Sempat Memanas saat Peralihan Kekuasaan

    Momen Manis Raja Solo dan Sang Kakak Berpelukan Usai Sempat Memanas saat Peralihan Kekuasaan

    Saat meninggalkan masjid, PB XIV Purboyo mengatakan momen pertemuan dengan kakaknya sambil berpelukan merupakan hal yang biasa. Apalagi dirinya bersama dengan kakaknya yang mengikrarkan sebagai raja dengan dukungan Lembaga Dewan Adat itu juga salat Jumat di masjid yang sama.

    “Iya kebetulan kalau Jumat, jumatan di sini kan ketemu biasa saja, kakak saya. Enggak gimana-gimana, saya juga biasa saja,” kata dia.

    Ketika disinggung mengenai isi pembicaraan dengan kakaknya, Purboyo mengaku hanya menanyakan kabar saja. Apalagi belakangan mereka berdua jarang bertemu.

    Ia beralasan bahwa sekarang dirinya lebih sibuk tinggal di Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah S2 di Universitas Gadjah Mada (UGM). Sementara itu kakaknya lebih banyak berada di Solo.

    “Biasa kan saling sapa. Dia kan di Solo, saya di Jogja jadi ya mung jarang ketemu. Jarang ketemu karena saya kuliah,” ucapnya.

  • Peringatan Pakar UGM soal Banjir Sumatera, Dosa Ekologis Harus Dihentikan!

    Peringatan Pakar UGM soal Banjir Sumatera, Dosa Ekologis Harus Dihentikan!

    Jakarta –

    Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatra pekan lalu kembali mengingatkan bahwa pulau ini memang punya sejarah panjang terkait bencana alam.

    Arus besar yang datang tiba-tiba membawa kayu, lumpur, dan bongkahan tanah dari lereng-lereng curam Bukit Barisan. Meski terlihat mendadak, penyebabnya sebenarnya sudah lama terbentuk, mulai dari kondisi geologi, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan.

    Dalam sebuah diskusi yang dilaporkan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Ir. Hatma Suryatmojo dari Fakultas Kehutanan UGM menjelaskan bahwa bentuk alam Sumatera membuat wilayah ini sangat rentan. Dari Aceh sampai Lampung, deretan lereng curam mengalirkan air langsung ke dataran rendah. Banyak pemukiman juga berdiri di area kipas vulkanik, yang secara alami menjadi jalur aliran air saat hujan turun.

    “Dengan pola seperti itu, hujan deras pasti membawa material dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi,” kata Hatma seperti dikutip dari situs resmi UGM, Jumat (5/12/2025).

    Ia menilai kerusakan lingkungan di hulu memperparah kondisi tersebut. Pembukaan lahan, pemukiman yang naik ke dataran tinggi, dan hilangnya hutan membuat air hujan tak lagi terserap dengan baik. Tanpa tutupan hutan, air langsung menggelontor turun ke sungai dalam volume besar dan memicu banjir bandang.

    “Para pihak yang menjadi kontributor dosa ekologis itu sudah saatnya berhenti,” tegasnya.

    Sejatinya, hutan punya kemampuan alami untuk menahan air. Dalam kondisi ideal, sepertiga air hujan bisa tertahan di daun dan ranting, dan lebih dari separuhnya meresap ke tanah. Jika hutannya hilang, air langsung bergerak bersama-sama menuju sungai.

    “Neraca airnya pasti berubah dan debit puncaknya meningkat drastis,” jelas Hatma.

    Mantan Kepala BMKG, Prof. Dwikorita Karnawati, menambahkan bahwa perubahan iklim membuat situasi semakin sulit. Suhu global yang sudah naik 1,55°C memicu hujan ekstrem lebih sering dari sebelumnya. Jika tren ini tidak ditekan, peningkatannya bisa mencapai 3,5°C pada akhir abad. “Kalau mitigasi ekologinya dilewatkan, kita bisa musnah,” katanya.

    Ia juga menyoroti geologi Sumatera yang labil. Batuan di wilayah itu terbentuk dari tumbukan lempeng dan banyak memiliki retakan. Saat terjadi gempa kecil saja, retakan ini bisa memicu longsor. Longsoran kemudian dapat membendung sungai dan menjadi bendungan alami yang berisiko jebol sewaktu-waktu.

    “Retakan-retakan itu membuat wilayah ini sangat rentan terhadap gerakan tanah,” ujarnya.

    Bukan hanya itu, anomali siklon tropis juga ikut berperan. Siklon yang biasanya tidak memasuki wilayah tropis kini justru tumbuh dan melintas di Indonesia, membawa hujan deras selama berhari-hari. Akibatnya, risiko banjir bandang meningkat dan periode ulang bencananya semakin pendek. “Siklonnya tidak lagi patuh pada jalurnya,” kata Dwikorita.

    Ia menjelaskan bahwa fenomena ini sudah terlihat sejak munculnya Siklon Seroja dan Cempaka beberapa tahun lalu. Polanya makin jelas dengan hadirnya Siklon Senyar yang bahkan melintasi daratan hingga mencapai Semenanjung Malaya.

    “Siklonnya tidak lagi patuh pada jalurnya, dan ini anomali yang semakin sering muncul,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa fenomena ini sudah terlihat sejak munculnya Siklon Seroja dan Cempaka beberapa tahun lalu. Polanya makin jelas dengan hadirnya Siklon Senyar yang bahkan melintasi daratan hingga mencapai Semenanjung Malaya.

    “Ini anomali yang menunjukkan perubahan iklim semakin mempengaruhi dinamika siklon di kawasan Indonesia,” tutupnya.

    (rns/rns)

  • Viral AI UGM Sebut Jokowi Tak Lulus, Kampus Langsung Bantah: Basis Datanya Masih Terbatas

    Viral AI UGM Sebut Jokowi Tak Lulus, Kampus Langsung Bantah: Basis Datanya Masih Terbatas

    GELORA.CO – Viral di media sosial sebuah video yang menampilkan asisten digital milik Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama LISA memberikan jawaban mengejutkan terkait status akademik Presiden Joko Widodo.

    Dalam video tersebut, LISA menyebut Jokowi “bukan alumni UGM” dan bahkan “tidak lulus”, sehingga memantik gelombang reaksi masyarakat yang langsung meluas.

    Jawaban LISA itu langsung menjadi sorotan karena selama ini publik mengetahui bahwa Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kejanggalan jawaban AI tersebut memicu terjadinya, terutama di tengah isu-isu lama terkait keabsahan ijazah Jokowi yang beberapa kali muncul di ruang digital.

    UGM pun turun tangan memberikan klarifikasi resmi. Melalui pernyataan juru bicara kampus, UGM menegaskan bahwa informasi yang diberikan LISA dalam video viral tersebut tidak akurat . Kampus memastikan bahwa Jokowi adalah alumnus sah UGM dan benar-benar lulus pendidikan strata satu.

    UGM menjelaskan bahwa LISA adalah asisten digital yang ditenagai AI dan mengambil informasi dari basis data internal yang masih terbatas. Ketika data tidak lengkap, sistem dapat menggabungkannya dengan informasi eksternal yang tidak terverifikasi, sehingga menghasilkan jawaban yang salah dan saling bertentangan.

    Pihak kampus menyatakan bahwa LISA tidak dirancang untuk memberikan pernyataan definitif mengenai data akademik sensitif, termasuk status alumni. UGM menyebut bahwa validasi informasi akademik hanya dapat dipastikan melalui database resmi, bukan melalui pendamping AI tersebut.

    Dalam keterangannya, UGM juga memaparkan bahwa dokumen akademik Jokowi tersimpan lengkap, termasuk ijazah, transkrip nilai, dan arsip kelulusan. Data resmi menunjukkan bahwa Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985.

    Viralnya jawaban LISA kembali memicu sentimen publik yang beragam. Di media sosial, sebagian netizen mengecam ketidakakuratan sistem AI kampus, sementara sebagian lain menafsirkan jawaban LISA sebagai isu politik yang berpotensi memicu spekulasi pembohong.

    UGM dinilai penting untuk memberikan klarifikasi cepat karena informasi yang keliru berpotensi merusak kredibilitas institusi pendidikan, sekaligus mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tokoh nasional. 

    Kampus juga bekerja sama dengan pengembang AI untuk memperbaiki sistem sehingga kesalahan serupa tidak terulang. Pembaruan database hingga penyempurnaan batasan fungsi LISA menjadi prioritas dalam evaluasi pasca-kejadian.***

  • Heru Subagia Tantang Roy Suryo Cs Hadir di Rakernas Kagama, Sekalian Bertemu Jokowi

    Heru Subagia Tantang Roy Suryo Cs Hadir di Rakernas Kagama, Sekalian Bertemu Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon, Heru Subagia, menantang Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Rismon Sianipar untuk hadir pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kagama yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

    Berdasarkan informasi yang didapatkan fajar.co.id, Rakernas tersebut akan berlangsung di Balai Senat Gedung Pusat UGM, 13 hingga 14 Desember 2025.

    Heru mengatakan, kehadiran para pihak yang selama ini berada dalam pusaran polemik ijazah Presiden ke-7, Jokowi dapat menjadi momentum penting untuk membuka ruang dialog dan mediasi.

    “Saya ingat betul pertanggungjawaban dan kegiatan sepanjang 2025 ini, terutama Kagama Cirebon masuk dalam pusaran isu yang cukup sensasional,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (4/12/2025).

    “Cukup viral berkaitan polemik ijazah Jokowi dan usaha teman-teman Kagama yang tergabung, di dalamnya termasuk Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Mas Rismon,” tambahnya.

    Heru mengungkapkan bahwa Kagama Cirebon sebelumnya sudah mengupayakan proses mediasi dengan kedua kubu.

    Bahkan, menurutnya, perwakilan Kagama telah diterima langsung oleh Jokowi di Solo.

    Namun upaya itu tak berujung kesepakatan karena baik Jokowi maupun Roy Suryo CS tetap bersikukuh pada posisi masing-masing.

    “Jokowi tetap kekeh melanjutkan proses perselisihan dengan Roy Suryo CS di meja pengadilan. Dan Roy Suryo CS tidak mau melakukan proses perdamaian dan negosiasi karena tetap bersih keras meminta ijazah asli Jokowi ditunjukkan,” jelasnya.

    Heru menekankan, Rakernas Kagama mendatang bisa menjadi ruang strategis untuk mempertemukan para pihak, apalagi acara tersebut disebut juga akan dihadiri tokoh kunci.

  • Enggan Lakukan Permintaan Komisi Informasi, UGM Dinilai Semakin Vulgar Lindungi Jokowi dari Pengungkapan Ijazah Palsu

    Enggan Lakukan Permintaan Komisi Informasi, UGM Dinilai Semakin Vulgar Lindungi Jokowi dari Pengungkapan Ijazah Palsu

    Fajar.co.id, Jakarta — Sikap perwakilan UGM yang tidak mengamini permintaan hakim untuk melakukan uji konsekuensi terkait Kartu Hasil Studi (KHS) milik Jokowi dengan melibatkan pihak eksternal jadi sorotan.

    Sikap itu dinilai sebagai bukti bahwa Universitas Gajah Mada (UGM) semakin vulgar melindungi dan memproteksi Jokowi agar kejanggalan ijazahnya tidak terbuka ke publik.

    Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadilah. Menurut dia, UGM bergerak untuk melindungi Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dilihatnya dalam sidang lanjutan sengketa informasi yang digelar Komisi Informasi Pusat, pada Selasa (2/12/2025).

    Pada kesempatan itu, Rizal hadir sebagai pengunjung dalam sidang sengketa informasi publik yang diajukan Leony Lidya, Lukas Luwarso dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bon Jowi).

    Rizal pun menganggap hal itu merupakan bentuk UGM melindungi Jokowi.

    “Saya kira UGM itu selalu memproteksi (Jokowi). Walaupun sudah diberi oleh pihak hakim ini jangan hanya konteks Jokowi tapi umum saja, sampai sebegitunya, tapi frame berpikir dia (UGM) Jokowi harus dilindungi,” beber Rizal kepada awak media di Kantor Komisi Informasi Pusat, Selasa (2/12/2025).

    Rizal menilai hal ini menjadi masalah serius dalam perkara ijazah Jokowi yang tak kunjung bisa dilihat publik. UGM pun dinilai Rizal memang berniat menutupi informasi perjalanan akademik Jokowi saat berkuliah di UGM.

    Lihat saja Dekan, Rektor, sampai ke pihak perwakilannya di pihak termohon KIP. Sama saja, menyembunyikan. Tidak mau menunjukan hal yang sebenarnya kepada publik, bagaimana Jokowi dalam statusnya dalam perkuliahan, maupun hasil, KKN dan sebagainya,” tegas Rizal.

  • TPUA Tuding UGM Lindungi Jokowi terkait Polemik Ijazah, Cenderung Tutupi Informasi

    TPUA Tuding UGM Lindungi Jokowi terkait Polemik Ijazah, Cenderung Tutupi Informasi

  • MPR nilai desa diatur banyak kementerian jadi persoalan

    MPR nilai desa diatur banyak kementerian jadi persoalan

    Banyak kementerian yang mengatur tentang desa. Karena banyak yang mengatur maka terjadi tumpang tindih kewenangan dan implementasi program

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Hindun Anisah menilai bahwa tata kelola desa yang diatur oleh lebih dari satu kementerian, justru menimbulkan persoalan kelembagaan.

    Dengan begitu, menurut dia, masih ada dualisme dalam pengaturan desa. Di satu sisi desa dipandang sebagai entitas sosiologis dan kultural, tapi di sisi lain desa ditetapkan sebagai bagian dari struktur pemerintahan.

    “Banyak kementerian yang mengatur tentang desa. Karena banyak yang mengatur maka terjadi tumpang tindih kewenangan dan implementasi program,” kata Hindun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa” di Yogyakarta, Senin (1/12), menurut dia, kini desa diatur oleh tiga kementerian sekaligus, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, dia pun menyoroti soal pengaturan dari Bab VI Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur pemerintahan daerah. Menurut dia, poin tersebut masih perlu didiskusikan terkait relevansinya dengan perkembangan zaman.

    “Apakah rumusannya sudah cukup ideal dan masih relevan dengan perkembangan zaman, atau mungkin memerlukan penajaman dan penyesuaian,” kata dia.

    Dalam hubungan pusat dan daerah, menurut dia, konstitusi menegaskan adanya hubungan yang seimbang, baik dari sisi kewenangan, kelembagaan, keuangan, maupun juga pengawasan.

    “Tapi implementasinya, kita lihat masih menghadapi tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata dia.

    Pada diskusi tersebut, Wakil Rektor UGM Arie Sujito menyebutkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 sesungguhnya telah membuat desa menjadi hidup. Dari UU itu, menurut dia, desa mengalami kemajuan secara signifikan.

    “Ada gerakan partisipasi masyarakat, ekonomi desa berproses seiring program dan praktik pemberdayaan, kerja sama antar-desa dan tumbuh sejumlah inovasi komunitas, ada nadi demokrasi kewargaan di level praksis desa,” katanya.

    Namun seiring pembengkakan teknokrasi daerah dan desa, dia menilai telah terjadi kemerosotan implementasi kebijakan. Menurut dia, desa mengalami birokratisasi dan instrumentasi berlebihan yang membuat kewenangan desa secara sistematik menguap ke level pemerintah dan pemerintahan daerah atas nama justifikasi dan sinkronisasi administrasi keuangan.

    “Terjadi tumpang tindih program, program serupa dengan pendekatan berbeda dari dua kementerian seringkali tidak sinkron bahkan kontradiktif di lapangan, menimbulkan kebingungan birokrasi,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK Restui Munadi Herlambang Jadi Direktur Baru BNI

    OJK Restui Munadi Herlambang Jadi Direktur Baru BNI

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merestui pengangkatan Munadi Herlambang sebagai Direktur Human Capital and Compliance baru PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

    Pengangkatan direktur baru ini dilakukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan perseroan pada 25 Maret lalu dan berdasarkan Surat OJK No. SR-491/PB.02/2025 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2025.

    “OJK menyampaikan Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-231/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 yang menyetujui pengangkatan Bapak Munadi Herlambang sebagai Direktur Human Capital and Compliance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,” tulis Manajemen BNI dikutip dari Keterbukaan Informasi, Selasa (2/12/2025).

    Berdasarkan keputusan tersebut, BNI mengumumkan pengangkatan Munadi Herlambang. Pengangkatan tersebut resmi efektif sejak kemarin, Senin (1/12).

    “Kami laporkan tanggal efektif pengangkatan Bapak Munadi Herlambang sebagai Direktur Human Capital and Compliance Perseroan pada tanggal 1 Desember 2025,” pungkasnya.

    Dikutip dari laman resmi BNI, Munadi Herlambang sebelumnya sempat menjabat sebagai Direktur Keuangan, HC, dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Bitumen (2019-2021), Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja (2021-2024), dan Direktur Institutional Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2024-2025).

    Munadi Herlambang memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh November, gelar Master (S2) International Business dari University of London, dan gelar Doktor (S3) pada Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada.

    Tonton juga Video: Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

    (ahi/ara)