Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Perkembangan Terbaru Ijazah Jokowi, Penyidik Pengecekan Data ke SMAN 6 dan UGM

    Perkembangan Terbaru Ijazah Jokowi, Penyidik Pengecekan Data ke SMAN 6 dan UGM

    GELORA.CO  – Perkembangan terbaru dari kasus tudingan ijazah Jokowi Palsu, saat ini polisi sedang memverifikasi ke SMAN 6 Surakarta dan Universitas Gajah Mada. 

    Penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Perkembangan terbaru, upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak sebuah SMA negeri di Surakarta dan melakukan klarifikasi juga ke pihak sebuah universitas di Yogyakarta,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (18/6/2025).

    Ade Ary membenarkan bahwa verifikasi itu dilakukan di SMAN 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

    Keduanya merupakan tempat Jokowi menempuh pendidikan.

    “Ya, benar (verifikasi di SMAN 6 Surakarta dan UGM),” ujar Kabid Humas.

    Ade Ary mengungkapkan, verifikasi di dua lokasi tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan fakta-fakta.

    “Ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman yaitu proses penyelidikan. Jadi proses masih berlangsung, mohon waktu,” ungkap Ade Ary.

    Adapun Jokowi mengetahui dugaan fitnah terhadap dirinya melalui media sosial pada 26 Maret 2025.

    Ketika itu Jokowi tengah berada di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

    “Pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik,” kata Ade Ary, Kamis (15/5/2025).

    Ade Ary mengungkapkan, dugaan fitnah yang disampaikan dalam media sosial itu yakni berkaitan dengan ijazah S1 Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Dalam laporannya, Jokowi menyebut ada lima orang yang diduga membuat pernyataan fitnah di media sosial. Kelimanya yakni berinisial RHS, RSN, TT, ES, dan KTR.

    Jokowi kemudian meminta ajudan dan kuasa hukumnya untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan fitnah tersebut.

    “Selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudan dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai medsos dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan,” ungkap Kabid Humas.

    Setelah bukti-bukti terkumpul, Jokowi akhirnya memutuskan untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025).

    “Setelah menerima laporan ini, Polda Metro Jaya menindaklanjuti, dalam hal ini tim penyelidik dari Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” ujar Ade Ary.

    Dari lima nama yang ada di laporan Jokowi, salah satunya diduga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo

  • Dilema Kenaikan Harga BBM Pertalite di Tengah Konflik Timur Tengah

    Dilema Kenaikan Harga BBM Pertalite di Tengah Konflik Timur Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mewanti-wanti harga BBM subsidi seperti Pertalite berpotensi naik imbas harga minyak dunia yang mendidih. Melonjaknya harga minyak dunia itu tidak lepas dari memanasnya konflik di Timur Tengah seperti Iran-Israel.

    Kondisi ini pun layaknya makan buah simalakama; peribahasa yang menggambarkan situasi sulit, di mana setiap pilihan yang diambil akan membawa dampak negatif. Dalam konteks harga minyak, kenaikan harga BBM subsidi juga berimbas pada inflasi dan menekan daya beli.

    Mengutip laporan Reuters pada Rabu (18/6/2025), harga minyak Brent untuk kontrak pengiriman Agustus naik US$3,22 atau 4,4% menjadi US$76,45 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menguat US$3,07 atau 4,28% ke level US$74,84 per barel.

    Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menuturkan, sebagai net-importer, kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. 

    Menurutnya, jika eskalasi konflik Israel-Iran meluas, tidak bisa dihindari harga minyak dunia akan melambung, bahkan diperkirakan bisa mencapai di atas US$ 100 per barel. 

    Bahkan, JP Morgan memperkirakan harga minyak dunia bisa melonjak hingga US$130 per barel jika eskalasi perang meluas hingga Iran menutup Selat Hormuz, yang menjadi lalu lintas pengangkutan minyak dunia. 

    “Dalam kondisi tersebut, pemerintah dihadapkan pada dilema dalam penetapan harga BBM di dalam negeri. Kalau harga BBM Subsidi tidak dinaikan, beban APBN akan membengkak,” kata Fahmy dalam keterangannya.

    Di samping itu, kenaikan harga minyak dunia akan semakin menguras devisa untuk membiayai impor BBM. Ujung-ujungnya, kata dia, makin memperlemah kurs rupiah terhadap dolar AS yang sempat menembus Rp17.000 per dolar AS. 

    Fahmy mengamini bahwa jika harga BBM subsidi dinaikan, sudah pasti akan memicu inflasi. Pasalnya, kenaikan harga BBM subsidi akan menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok hingga berimbas pada penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pemerintah harus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pemerintah jangan menganggap enteng ancaman ekonomi imbas perang Iran-Israel.

    Menurut Fahmy, pemerintah sebaiknya bersikap realistis dengan mengantisipasi penetapan harga BBM Subsidi berdasarkan indikator terukur. 

    “Kalau harga minyak dunia masih di bawah US$100 per barel, harga BBM subsidi tidak perlu dinaikan. Namun, kalau harga minyak dunia mencapai di atas US$100 per barel, pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali menaikkan harga BBM subsidi, agar beban APBN untuk subsidi tidak memberatkan,” jelas Fahmy.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja subsidi energi dan non-energi mencapai US$66,1 triliun per 31 Mei 2025. Angka ini turun 15,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

    Penurunan subsidi energi salah satunya disebabkan acuan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) melemah hingga Mei 2025 ini.

    Kemenkeu mencatat patokan harga minyak mentah internasional Brent menurun sebesar 15% secara tahunan (yoy) dan 0,5% sepanjang Januari-Mei 2025 (ytd). Pelemahan ini terjadi sebelum saling serang Iran-Israel, pekan lalu.

    Meski realisasi anggaran menurun, volume belanja subsidi energi naik secara tahunan. Tercatat subsidi BBM naik 4,3% menjadi 5.807 ribu KL, LPG 3 kg naik 3,5% menjadi sebesar 2.782 juta kg, dan listrik subsidi naik 4,2% menjadi sebanyak 42,1 juta pelanggan.

    Mitigasi Impor Minyak Pertamina

    Sementara itu, PT Pertamina (Persero) mengungkapkan memanasnya konflik antara Iran dan Israel belum memberikan efek apapun terhadap harga maupun pasokan impor minyak ke Indonesia. Kendati demikian, perusahaan migas pelat merah itu bakal tetap melakukan mitigasi jika konflik kian memanas. 

    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pasokan dan keberlangsungan impor minyak masih aman. Perseroan pun terus melakukan pengawasan terhadap situasi yang berlangsung. 

    “Sampai saat ini, belum ada informasi terkait adanya gangguan pasokan crude [minyak mentah] untuk Pertamina,” kata Fadjar.

    Fadjar menekankan bahwa Pertamina tetap memiliki beberapa strategi di tengah konflik Timur Tengah. Salah satunya, mengalihkan rute jalan yang lebih aman untuk kapal jika konflik kian memanas. 

    Dalam hal ini, dia menyebut, subholding Pertamina, PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Patra Niaga, yang akan menganalisis dampak lebih lanjut dari konflik Timur Tengah tersebut. 

    “Tentu kapal-kapal kita akan kita cek jalur pelayarannya. Jika jalur reguler berpotensi mengalami gangguan, biasanya akan kita re-route ke jalur yang lebih aman,” ucap Fadjar.

    Selain itu, Fadjar menyebut, saat ini impor minyak mentah juga terbilang lebih fleksibel sehingga tidak terlibat dengan kontrak panjang.

    Pengembangan EBT

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun bakal mendorong percepatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di tengah konflik Timur Tengah yang memanas.

    Juru bicara (jubir) Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan, pemerintah sangat menyadari bahwa eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi tidak hanya Indonesia tapi juga secara global. 

    “Untuk itu Indonesia tentu perlu menyiapkan langkah antisipatif yang matang,” kata Dwi.

    Dia menuturkan saat ini dampak dari konflik sudah terasa. Harga minyak global naik.

    Menurut Dwi, kenaikan harga tersebut akan memengaruhi harga ICP. Namun, belum melebihi Asumsi Makro ICP dalam APBN 2025 yang ditetapkan yakni sebesar US$82 per barel. 

    Pihaknya pun berjanji terus memantau perkembangan. Di satu sisi, situasi saat ini pun mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. 

    Pengembangan EBT, termasuk biofuel pun kembali menghangat, karena Indonesia memiliki sumber daya yang mumpuni. 

    “Peristiwa geopolitik ini juga menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. Konflik di luar negeri adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan,” jelas Dwi.

    Terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mendorong produksi migas untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, ini krusial untuk mengantisipasi memanasnya konflik Iran-Israel. 

    Dia mengatakan, pemerintah akan menggenjot produksi migas nasional agar Indonesia tak lagi bergantung pada pasokan energi global, termasuk untuk kebutuhan minyak domestik.   

    “Jadi ya kan kita ada ketahanan energi. Jadi ya kita mengusahakan ada peningkatan produksi migas dalam negeri, terutama untuk crude [minyak mentah],” katanya.

    Dia menerangkan, saat ini tingkat produksi minyak nasional mulai meningkat dari rata-rata produksi tahun lalu sebanyak 560.000-570.000 barel per hari, kini di atas 600.000 barel per hari.

    “Ini dilihat dari bulan ini sudah di atas 610.000 barel,” tegasnya. 

  • Roy Suryo Ultimatum Jokowi Soal Kasmudjo, Ada Konsekuensi Hukum Bila Membangkang

    Roy Suryo Ultimatum Jokowi Soal Kasmudjo, Ada Konsekuensi Hukum Bila Membangkang

    GELORA.CO  – Pakar telematika Roy Suryo tidak gentar untuk memberi ultimatum terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Ultimatum diberikan kepada Jokowi perihal pernyataan Jokowi yang menyebutkan bahwa Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsi dirinya ketika kuliah. 

    Masalahnya, terbaru Kasmudjo yang merupakan pensiunan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menepis dirinya disebut sebagai dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi Jokowi semasa kuliah.

    Pengakuan Kasmudjo itu diungkapkan ketika bertemu Rismon Hasiholan Sianipar di kediamannya di Pogung Kidul, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Rismon ketika itu menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Kasmudjo.

    Hal itu diunggah di kanal YouTube Balige Academy pada Sabtu (14/6/2025). 

    Rismon Hasiholan menanyakan tentang pengakuan Jokowi soal Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsinya.

    “Tentang ini, pembimbing skripsi itu lho, Pak,” katanya, dilansir TribunJatim.com.

    “Pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50,” jawab Kasmudjo.

    Rismon menanyakan soal cerita Jokowi pada 2017 silam yang menyebut Kasmudjo adalah dosen pembimbingnya.

    “Bukan Pak, yang tahun 2017, kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bolak-balik bimbingan skripsi,” kata Rismon.

    “Itu yang salah. Saya baru [golongan, red.] IIIB tidak bisa bimbing,” ujar Kasmudjo.

    Baca juga: Detik-detik Pak Kasmudjo Usir Rismon Sianipar yang Mendatangi Rumahnya, Tolak Diskusi soal Ijazah

    Rismon pun mencoba kembali menekankan bahwa Kasmudjo bukan dosen pembimbing Jokowi, baik skripsi maupun akademik.

    “Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Bukan pembimbing akademik?” tanya Rismon.

    “Sudah, bukan. Bukan [pembimbing akademik],” kata Kasmudjo, sembari menutup pintu bagi Rismon Sianipar.

    “Maaf, maaf, ndak bisa yah,” katanya.

    Roy Suryo pun menanggapi pernyataan terbaru Kasmudjo saat ditemui Rismon Sianipar, bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik Jokowi. 

    Dalam konferensi pers pada Senin (16/6/2025), Roy Suryo menyebut, ada relasi kuasa antara Kasmudjo dan Jokowi pada 2017 silam.

    Sehingga, Kasmudjo hanya bisa senyam-senyum sembari mengiyakan perkataan Jokowi yang menyebutnya sebagai dosen pembimbing skripsi.

    Sebagai informasi, sebuah video dari tahun 2017 menunjukkan bahwa Jokowi di sebuah acara menyebut Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsinya di UGM.

    “Meski kelihatan betul Pak Kasmudjo agak-agak larang-larang untuk bicara, beliau dengan jujur mengatakan hal yang paling prinsip,” kata Roy.

    “Dia mengatakan bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Itu clear banget, langsung membantah video tanggal 19 Desember 2017, yang waktu itu Jokowi memanggil Pak Kasmudjo di kampus kehutanan, kemudian Pak Kasmudjo waktu itu hanya bisa ketawa-ketawa,” paparnya.

    “Kenapa Pak Kasmudjo nggak menjawab? Karena ada relasi kuasa di situ. Siapa bisa, dosen, mantan dosen menjawab presiden? Ya nggak bisa, misalnya Pak Kasmudjo mengatakan, ‘oh, nggak’ gitu kan nggak mungkin,” tambahnya.

    Roy Suryo pun menyampaikan terima kasih kepada Kasmudjo karena sudah jujur.

    Ultimatum kepada Jokowi

    Kini Roy Suryo lantas memberikan ultimatum kepada Jokowi untuk segera meralat pernyataannya soal Kasmudjo.

    Jika tidak, akan ada tindakan hukum yang dilaporkan terhadap ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    “Hari ini [Senin, 16 Juni 2025] juga, tim kuasa hukum kami telah menyampaikan satu pernyataan sikap ya dalam 3 kali 24 jam, kalau Jokowi tidak meralat ucapannya soal Pak Kasmudjo itu dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademiknya. Dan itu jelas-jelas bohong, kalau kata Pak Kasmudjo. Maka itu akan ada tindakan hukum,” papar Roy Suryo.

    Roy Suryo menegaskan, tindakan hukum dilayangkan lantaran semua orang sama di mata hukum, tak terkecuali Jokowi.

    “Semua orang berposisi yang sama di mata hukum. Dan Pak Kasmudjo pun mengatakan, pada saat itu, beliau itu masih asisten dosen. Gelarnya juga masih B.Sc, belum insinyur, dikuatkan lagi dengan istrinya yang ada. Jadi dua orang yang sudah bersaksi di sana,” jelasnya

  • Berikut Daftar 11 Tuntutan Komardin Soal Ijazah Jokowi yang Ditolak UGM, Dikaitkan Dokumen Pribadi

    Berikut Daftar 11 Tuntutan Komardin Soal Ijazah Jokowi yang Ditolak UGM, Dikaitkan Dokumen Pribadi

    GELORA.CO – Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak 11 tuntutan dari advokat Komardin terkait kasus ijazah Jokowi (Joko Widodo) mantan Presiden RI.

    Mediasi perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn tentang ijazah Jokowi ini menemui jalan buntu di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Selasa (17/6) siang.

    Penggugat dan tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini tidak menemui kata sepakat alias buntu.

    Ariyanto, selaku kuasa hukum tujuh orang tergugat dari Rektor UGM hingga Kepala Perpustakaan UGM, menilai, semua data yang diminta oleh penggugat atau Komardin adalah ranah pribadi.

    Sehingga, UGM tidak bisa mengeluarkan itu. “Enggak mungkin damai. Hari Selasa lanjut sidang. Mediasi sudah selesai,” katanya, Selasa.

    Dia juga menjelaskan, dalam proses mediasi ini pihaknya sudah menghadirkan prinsipal sesuai dengan permintaan hakim mediator yaitu diwakili oleh Biro Hukum UGM.

    Sementara itu, selaku penggugat, advokat Komardin menjelaskan, ada 11 dokumen yang diminta pada UGM sebagai syarat damai.

    Selanjutnya, dokumen-dokumen ini akan diperiksa oleh enam tim forensik dari Mabes Polri, Puspom TNI, Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, tim ahli dari UGM, dan tim ahli dari penggugat.

    “Kalau dokumen diberikan maka gugatan sebesar Rp 1.069 triliun pada UGM dibatalkan,” kata advokat asal Makassar ini usai proses mediasi di PN Sleman, Selasa (17/6).

    “Termasuk gugatan Rp 10 miliar pada Kasmudjo. Terlepas apakah nantinya hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen asli atau palsu,” katanya lagi.

    “Tapi UGM menolak permintaan kami. Saya menduga tidak waras. Kami tuntut Rp 1000 triliun lebih tapi mediasi ditolak,” katanya lagi.

    Dia menilai dokumen yang diminta bukanlah data pribadi. Namun, data yang diperlukan oleh publik.

    “Saya kasih contoh ketika pemilihan bupati. Itu kalau ada sengketa harus dibawa di pengadilan. Semuanya harus dibuktikan,” katanya.

    Usai gagalnya mediasi, Komardin mengaku sudah menyiapkan diri untuk sidang pekan depan. Termasuk menyiapkan saksi-saksi yang mungkin bisa dihadirkan.

    Berikut 11 dokumen yang diminta Komardi pada UGM sebagai syarat damai.

    1. Daftar nama-nama Dosen Fakultas Kehutanan UGM yang mengajar pada tahun 1980 sampai 1985

    2. Daftar nama-nama calon mahasiswa UGM pada Fakultas Kehutanan yang mendaftar pada tahun ajaran 1979/1980

    3. Daftar nama-nama mahasiswa UGM yang lulus pada Fakultas Kehutanan tahun ajaran 1979/1980

    4. Kartu Rencana Studi (KRS) dari semester 1 sampai semester akhir atas nama Joko Widodo pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

    5. Daftar nama-nama mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata serta alamat lokasi KKN yang bernama Joko Widodo

    6. Menyerahkan Skripsi atas nama Joko Widodo Fakultas Kehutanan UGM mantan Persiden RI

    7. Menyerahkan 10 Skripsi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembanding skripsi Joko Widodo

    8. Menyerahkan Duplikat Ijazah yang dinyatakan sah atas nama Joko Widodo mantan Persiden RI

    9. Menyerahkan seluruh atau semua Duplikat Ijazah yang dinyatakan sah yang lulus pada tahun 1985 pada Fakultas Kehutanan UGM sebagai pembanding ijazah Joko Widodo mantan Persiden RI

    10. Menyerahkan Nama ketua Jurusan Teknologi Kayu yang merupakan juruan yang dipilih Joko Widodo, nama Dekan Fakultas Kehutanan dan Nama Rektor UGM pada tahun 1985

    11. Menyerahka duplikat Ijazah S1, S2 dan S3 Rektor UGM, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, Dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan UGM fakultas Kehutanan yang menjabat saat ini, dan ijazah S1, S2 Bapak Kasmodjo ke pengadilan untuk ikut diperiksa sebagai pembanding.***

  • Muslim Arbi Khawatir Kasmudjo Meninggal Mendadak setelah Bantah sebagai Dosen Pembimbing Jokowi: Dia Saksi Kunci

    Muslim Arbi Khawatir Kasmudjo Meninggal Mendadak setelah Bantah sebagai Dosen Pembimbing Jokowi: Dia Saksi Kunci

    GELORA.CO – Kekhawatiran mendalam disampaikan pengamat politik Muslim Arbi atas keselamatan Kasmudjo, seorang dosen senior dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang kini tengah menjadi sorotan publik. Kasmudjo sebelumnya membuat pengakuan mengejutkan dengan menyatakan bahwa dirinya bukan pembimbing akademik Joko Widodo (Jokowi), mantan Presiden Republik Indonesia.

    Pengakuan Kasmudjo yang disampaikan dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu mengguncang narasi yang selama ini dibangun oleh pihak Jokowi mengenai latar belakang akademiknya di UGM. Jokowi sebelumnya menyebut bahwa Kasmudjo adalah pembimbing akademik, bahkan pernah dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa Kasmudjo adalah pembimbing skripsinya—klaim yang kemudian secara terang-terangan dibantah oleh Kasmudjo sendiri.

    Dalam keterangannya kepada media, Muslim Arbi menyampaikan kekhawatirannya secara terbuka:

    “Saya khawatir Pak Kasmudjo mengalami kejadian tak terduga. Pengakuan beliau sangat penting dalam membongkar kebenaran soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Kalau sampai beliau mendadak meninggal, maka satu-satunya saksi kunci yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi akan hilang. Kita tidak ingin kasus ini senyap karena hilangnya bukti hidup,” ujar Muslim Arbi dalam pernyataannya kepada Radar Aktual, Selasa (17/6).

    Muslim menambahkan bahwa keselamatan Kasmudjo harus menjadi perhatian publik dan lembaga penegak hukum. Ia bahkan meminta perlindungan hukum dan jaminan keselamatan diberikan kepada dosen tersebut.

    Kasmudjo sebelumnya menyampaikan bahwa pada tahun 1985—masa ketika Jokowi diklaim sedang menyusun skripsi—dirinya belum menjadi dosen tetap, melainkan masih berstatus asisten dosen (asdos). Dalam pernyataannya, ia mengatakan:

    “Saya tidak pernah menjadi dosen pembimbing akademik Pak Jokowi. Saya juga tidak pernah membimbing skripsinya. Kalau klaim itu beredar, saya harus luruskan. Pada masa itu saya masih asisten dosen,” ujarnya dalam wawancara yang telah viral di media sosial.

    Pernyataan itu mempertegas keraguan publik terhadap validitas ijazah Jokowi dari UGM, terlebih setelah tidak ada dokumen SK penunjukan resmi yang menyatakan bahwa Kasmudjo adalah pembimbing akademik Jokowi.

    Kasmudjo kini menjadi satu-satunya figur penting yang bisa dimintai keterangan dalam proses hukum menyangkut dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sejumlah laporan dari masyarakat sipil dan pengacara independen telah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi maupun ke Komnas HAM, mendesak pembukaan kembali investigasi terhadap latar belakang akademik Jokowi.

    Muslim Arbi menganggap bahwa kehadiran Kasmudjo di persidangan sangat penting dan tidak bisa digantikan oleh dokumen tertulis semata.

    “Kasmudjo bukan hanya saksi biasa, tapi saksi utama. Tanpa beliau, publik kehilangan jendela utama untuk mengetahui kebenaran sejarah pendidikan Jokowi,” tegas Muslim.

    Kekhawatiran Muslim bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kasus besar di Indonesia, saksi-saksi kunci sering kali dikabarkan wafat secara mendadak. Peristiwa semacam itu menimbulkan kecurigaan dan memunculkan istilah “silent operation” untuk menutup kasus yang berpotensi membahayakan elite kekuasaan.

    Muslim Arbi mengingatkan, jangan sampai publik kehilangan lagi orang-orang yang menyimpan informasi kunci hanya karena negara tidak memberi perlindungan memadai.

    Aktivis dan tokoh masyarakat sipil lain mulai angkat suara, meminta Komisi Yudisial, Komnas HAM, hingga KPK untuk ikut mencermati perkembangan situasi yang menimpa Kasmudjo. Mereka mendesak agar negara menjamin keselamatan pihak-pihak yang memiliki informasi penting mengenai Jokowi, khususnya dalam hal validitas ijazah sarjana yang kerap dikritik publik.

    Selain itu, dorongan agar UGM membuka dokumen asli, arsip akademik, dan SK-SK resmi terkait proses akademik Jokowi terus menguat. Jika Kasmudjo sampai meninggal dunia secara mendadak, hal itu bisa mengubur peluang kebenaran terungkap.

    “Jangan sampai ini menjadi sejarah kelam. Rakyat berhak tahu siapa yang memimpin mereka dan bagaimana latar belakang akademiknya. Negara tidak boleh tutup mata,” pungkas Muslim Arbi.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Jokowi atau UGM terkait klarifikasi ulang atas status akademik Jokowi maupun keamanan Kasmudjo sebagai saksi kunci.

  • LPSK Usulkan 6 Isu Krusial Perlindungan Saksi dan Korban dalam Revisi KUHAP

    LPSK Usulkan 6 Isu Krusial Perlindungan Saksi dan Korban dalam Revisi KUHAP

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Achmadi membeberkan enam masukan isu krusial perlindungan saksi dan korban dalam revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alias RKUHAP.

    Mulanya, dia menyebut bahwa saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP lebih berorientasi pada tersangka, terdakwa dan kurang berorientasi kepada korban.

    Masukan pertama adalah terkait dengan fungsi perlindungan saksi dan korban sebagai sebuah subsistem peradilan pidana. Dia menyebut perlu ada pasal yang berisikan LPSK dan/atau lembaga lain yang berwenang memiliki fungsi memberikan perlindungan saksi dan korban.

    “Yang kedua adalah hak-hak yang dimiliki yang diatur bagi saksi dan korban tidak pidana,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

    Ketiga, lanjutnya, RKUHAP hendaknya mengakomodasi pentingnya victim impact statement (VIS) atau pernyataan dampak kejahatan yang dialami oleh korban dalam proses peradilan.

    “Kemudian yang keempat adalah tentang mekanisme hukum acara terkait restitusi, juga penting. Kemudian pengaturan terkait justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dan dana pemulihan korban,” lanjut dia. 

    Purnawirawan Polri ini menegaskan bahwa naskah penguatan perlindungan saksi dan korban telah LPSK kirim kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI.

    Sebagai informasi, mulai hari ini sampai Jumat (20/6/2025) mendatang Komisi III DPR RI akan menggelar RDPU dengan berbagai pihak.

    “Kami akan menerima aspirasi dari Mahasiswa UGM, Mahasiswa FH UI, Mahasiswa FH Unila, Mahasiswa FH UBL, Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Borobudur, LPSK, Peradi hingga beberapa orang ahli pidana ternama,” tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (10/6/2025).

  • Koran yang Memuat Pengumuman Hasil Ujian Jokowi Masuk UGM Disita Polri, Roy Suryo: Jahat Sekali!

    Koran yang Memuat Pengumuman Hasil Ujian Jokowi Masuk UGM Disita Polri, Roy Suryo: Jahat Sekali!

    GELORA.CO – Pakar Telematika Roy Suryo mengungkapkan, surat kabar Kedaulatan Rakyat (KR) edisi Jumat Kliwon, 18 Juli 1980 telah disita oleh Bareskrim Polri. Mantan Menpora itu pun menyayangkan penyitaan tersebut.

    Roy Suryo menjelaskan, koran KR yang memberitakan pengumuman kelulusan ujian masuk Proyek Perintis I (PPI) Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1980, itu bukan merupakan bukti kejahatan. Hal itu diungkapkan Roy usai mendapat temuan baru bahwa koran KR telah disita dari Perpustakaan DIY.

    “Kami menemukan bundle KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan (petugas perpustakaan) ini gimana? ‘Diambil, Pak, kemarin sama Bareskrim.’Itu pernyataan staf Perpustakaan Daerah. Ada, YouTube-nya ada beredar,” kata Roy saat jumpa pers di kantor ASA Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

    Pihaknya hanya menemukan koran KR edisi Januari, Februari, Maret, April, Mei tahun 1980. Sementara edisi bulan Juni, Juli, Agustus 1980 telah disita Bareskrim Polri.

    “Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan,” tutur Roy.

    Namun tak hanya itu, Roy juga menyebut ada kejanggalan dengan koran KR edisi Jumat Kliwon, 18 Juli 1980 yang ditampilkam Dirtipidum Bareskrim Polri saat jumpa pers beberapa waktu lalu. Kejanggalan, terletak pada penulisan hari, pasaran, tanggal masehi, dan penanggalan Jawa yang ditampilkan dokumen KR saat jumpa pers Bareskrim.

    “Edisi sebelumnya itu pada bulan Agustus, bulan puasa. Cek, bulannya terbaca apa? Pasa . Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek KR edisi sekarang, semua terbaca pasa. Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan itu puasa, maka kami akan mempertanyakan,” tutur Roy.

    “Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami akan terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milih perpustakaan daerah DIY yang itu hak rakyat. Kok dibawa oleh petugas. Ini jahat sekali,” pungkasnya.

  • Jejak Misterius Relawan Asal Solo, Diduga Otak Pembuatan Ijazah di Pasar Pramuka, Menghilang sejak Kasus Bambang Tri

    Jejak Misterius Relawan Asal Solo, Diduga Otak Pembuatan Ijazah di Pasar Pramuka, Menghilang sejak Kasus Bambang Tri

    GELORA.CO – Namanya Widodo, sama dengan nama belakang Presiden ke-7 RI. Tapi ia bukan siapa-siapa—setidaknya di permukaan.

    Tak pernah muncul di media, tak pernah disebut dalam daftar tim sukses. Namun menurut pengakuan politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, Widodo bisa jadi pemain kunci di balik lembaran awal karier nasional Joko Widodo.

    Widodo disebut sebagai relawan teknis asal Solo yang terlibat dalam pengurusan dokumen-dokumen pribadi Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012.

    Ia bukan tokoh strategis, bukan juru bicara, tapi orang lapangan yang mengurusi hal-hal krusial yang jarang disorot—termasuk, diduga kuat, soal ijazah.

    Beathor, yang juga dikenal dengan nama asli Bambang Suryadi, secara terbuka menyebut Widodo sebagai tokoh penting dalam proses pencalonan Jokowi.

    Ia menyebut Widodo bersama sejumlah nama lain seperti David, Anggit, Dani Iskandar, dan Indra, terlibat dalam penyusunan dokumen administratif Jokowi di sebuah rumah di Jalan Cikini No. 69, Menteng—markas tak resmi yang menurutnya jadi pusat koordinasi diam-diam.

    “Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Cikini. Semua strategi teknis disiapkan di sana,” kata Beathor.

    Salah satu dokumen yang menurutnya mencurigakan adalah ijazah Jokowi, yang diduga tidak berasal dari UGM secara resmi, melainkan dari jasa pembuatan dokumen alternatif di kawasan Pasar Pramuka.

    Pasar Pramuka, sebuah wilayah di Jakarta yang selama ini dikenal publik sebagai tempat “mencari jalan pintas” untuk berkas-berkas penting, mulai dari surat sehat, SKCK, hingga ijazah.

    “Perbedaan kualitas dokumen sangat mencolok—jenis kertas, tinta, bahkan bentuk hurufnya tak sesuai standar ijazah UGM,” kata Beathor, Kamis 12 Juni 2025.

    Menghilang Sejak Kasus Bambang Tri

    Yang membuat kisah ini makin mengundang tanya adalah fakta bahwa Widodo menghilang begitu saja sejak 2023, tepat saat buku kontroversial Bambang Tri Mulyono tentang ijazah Jokowi mencuat dan memicu kehebohan nasional.

    Sumber internal menyebut, Widodo kemungkinan besar adalah bagian dari jaringan relawan Solo yang ikut bersama Jokowi sejak masa kepemimpinan di Kota Bengawan. Ia tak pernah masuk dalam struktur resmi, tapi dikenal dekat dan dipercaya mengurus dokumen pribadi.

    Bersama dua relawan lainnya, Inda dan Deny Iskandar, Widodo disebut menjadi bagian dari tim administratif informal yang menangani kelengkapan berkas pendaftaran Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, 2012.

    Widodo ibarat sosok hantu dari Jalan Cikini 69: bekerja di belakang layar, tak tercatat, namun mungkin menyimpan rahasia besar.

    Ia bukan tokoh seperti Hasto Kristiyanto, bukan pula operator politik seperti Harun Masiku, tapi mungkin dialah orang yang tahu persis dari mana asal ijazah yang digunakan Jokowi.

    Hilang sejak 2023, tak ada jejak fisik atau digital

    Kehadiran (dan hilangnya) Widodo menambah babak baru dalam kontroversi ijazah Jokowi.

    Jika benar ia adalah pengatur teknis di balik berkas pencalonan Jokowi 2012, maka ia bisa menjadi saksi kunci, atau bahkan pelaku administratif utama dari dugaan pemalsuan dokumen negara.

    Senggol Andi Widjajanto

    Beathor juga menyeret nama mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, yang disebut pernah melihat langsung salinan ijazah Jokowi.

    Ia menyebut Andi sempat kaget saat mendapati foto Jokowi yang sama digunakan di semua jenjang pendidikan, dari SD hingga kuliah.

    “Seharusnya tiap ijazah punya foto berbeda. Ini justru semua sama. Sangat janggal,” ujar Beathor.

    Ia bahkan menantang Andi untuk bicara terbuka demi meluruskan sejarah, dan mendesak UGM serta Bareskrim Polri untuk melakukan audit forensik menyeluruh terhadap dokumen tersebut.***

  • 8 Kampus Adu Gagasan Bangun Desa Binaan Lewat Genera-Z Berbakti

    8 Kampus Adu Gagasan Bangun Desa Binaan Lewat Genera-Z Berbakti

    Jakarta –

    Tak pernah mudah untuk memulai. Ada keraguan, ketakutan akan gagal, hingga rasa tak yakin semuanya kerap bercampur jadi satu saat ide baru muncul di kepala.

    Tapi, satu langkah pertama bisa membuka jalan panjang. Bagi para peserta program ‘Genera-Z Berbakti’, keberanian untuk melangkah bukan hanya soal mengeksekusi ide, tapi juga melihat peluang, mengambil momentum, dan berkomitmen memberi dampak nyata bagi Indonesia.

    Genera-Z Berbakti merupakan program dengan konsep call for proposal untuk kelompok mahasiswa yang memiliki antusiasme terhadap pengabdian kepada masyarakat di lokasi desa binaan PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Empat tim dengan proposal terbaik akan mendapatkan pendanaan serta pembinaan untuk pelaksanaan program dari Bakti BCA. Pada Genera-Z Berbakti edisi kali ini, empat desa yang menjadi tujuan adalah Desa Wisata Edelweiss Wonokitri (Jatim), Dayun (Riau), Pulau Derawan (Kaltim), dan Teluk Kiluan (Lampung).

    Memulai memang berat, tapi menjalaninya bersama-sama bisa membuat segalanya lebih ringan. Dalam Genera-Z Berbakti, tim mahasiswa dari delapan kampus yang menjadi finalis telah membuktikannya. Mereka sudah bertemu dan berjuang bersama dengan rekan seperjalanan: teman-teman satu visi yang punya semangat sama.

    Sejak awal, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan para finalis, mulai dari penyusunan proposal hingga persiapan pelaksanaan program di lapangan. Mereka saling berdiskusi, bertukar ide, membagi tugas, dan menghadapi berbagai dinamika secara langsung sebagai satu tim. Salah satu contohnya datang dari tim UNSRAT, yang bahkan telah melakukan observasi langsung ke Desa Derawan sejak tahap penyusunan proposal.

    Salah satu anggota tim UNSRAT, Dafa mengatakan pihaknya mengamati berbagai aspek lingkungan, seperti sampah dan abrasi, yang sudah kami teliti sejak 2-4 minggu lalu.

    “Sementara untuk pendalaman materi di bidang pariwisata, kami fokuskan pada minggu-minggu terakhir ini,” kata Dafa dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

    Setelah tim terbentuk dan ide dipertajam, langkah berikutnya adalah menciptakan dampak berkelanjutan. Para peserta diajak memetakan target jangka pendek dan panjang yang hendak dicapai. Pengabdian di desa bukan hanya menjadi ajang implementasi gagasan, tapi juga waktu yang tepat untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin ‘seize the day’ membuat perubahan nyata bagi masyarakat dan diri mereka sendiri.

    Dalam prosesnya, para mahasiswa tak hanya mengembangkan proyek sosial. Mereka belajar banyak, mulai dari mempresentasikan ide di hadapan panelis, menyusun strategi tim, hingga mengasah kepemimpinan dan manajemen konflik.

    Fase penjurian Genera-Z Berbakti menjadi momen sangat berharga bagi para finalis. Tak hanya berkesempatan mempresentasikan ide segar di hadapan tiga panelis: Nicholas Saputra, Happy Salma, dan Prof. Yohanes Surya, para finalis juga memiliki ruang lebih luas untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi akar masalah setiap lokasi tujuan program.

    Semua pengalaman ini tak hanya memperkaya portofolio, tapi juga membentuk karakter dan mendorong mereka menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Melalui babak Adu Wawasan di fase pertama penjurian, para peserta pada akhirnya belajar untuk mengapresiasi lawan.

    Ini tergambar dari pengakuan May, anggota dari tim UNILA, merespons pertanyaan tidak terduga dari ITB yang ia dapatkan pada babak adu gagasan.

    “Penampilan tim ITB enggak hanya keren, tapi hebat banget. Pertanyaan-pertanyaan mereka juga luar biasa,” kata May.

    Pengakuan senada juga disampaikan tim UI, Dela. Ia mengatakan di antara pihaknya berdelapan (finalis) mereka termasuk top team.

    “Di antara top university, mereka bisa mengungguli dengan pembawaan yang sangat baik. Jadi kami sangat mengapresiasi dan bangga bisa bertanding dengan tim UB,” papar Dela.

    Tiap tim pada program ini memiliki beragam solusi unik untuk lokasi tujuannya. Salah satunya, ada solusi ‘Smart Reef Initiative’ dari tim UNILA yang mengusung teknologi IoT untuk membuat sistem peringatan dini tsunami. Terdapat juga solusi bernama ‘SAVANA’ dari tim UI yang memadukan edukasi kesehatan, pertanian organik, dan pelatihan bahasa Inggris untuk masyarakat Edelweiss Wonokitri.

    Babak Adu Wawasan Genera-Z Berbakti tidak hanya menjadi momen berkesan bagi para finalis, tetapi juga panelis. Duta Bakti BCA, Nicholas Saputra mengungkapkan ada salah satu mahasiswa yang tidak hanya betul-betul memahami situasi alamnya, tetapi juga kultur budaya masyarakat di desa tersebut.

    “Ini justru menjadi hal yang penting dan utama, tentang memahami manusianya,” kata Nicholas.

    Sebagai informasi, kedelapan kampus yang memiliki tim perwakilan pada babak final Genera-Z Berbakti adalah Universitas Lampung (UNILA), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (UNAND), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Mereka terpilih masuk ke babak final melalui seleksi dan penjurian ketat yang dilakukan terhadap total 255 tim pendaftar di program GeneraZ Berbakti. Para pendaftar berasal dari berbagai perguruan tinggi nasional, bahkan ada dari luar negeri. Pendaftar dari perguruan tinggi di Indonesia, tersebar dari Sumatera hingga Papua, baik kampus negeri maupun swasta.

    Lebih lanjut, babak penjurian Genera-Z Berbakti bisa disaksikan langsung di YouTube Narasi mulai 13 Juni 2025. Jadilah saksi keseruan anak-anak muda hebat Indonesia beradu ide dan argumen positif untuk kemajuan desa-desa di Indonesia.

    (ega/ega)

  • Pakar UGM Sikapi Usulan Perpanjangan Usia Pensiun ASN

    Pakar UGM Sikapi Usulan Perpanjangan Usia Pensiun ASN

    Liputan6.com, Yogyakarta – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) beberapa waktu lalu mengusulkan kenaikan batas usia pensiun ASN hingga 70 tahun. Menurut Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Subarsono, waktu pengajuan usulan ini tidaklah tepat jika melihat realita ekonomi dan sosial yang ada. “Saat ini, kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja dengan meningkatnya anggaran tiap tahun. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan efisiensi ekonomi untuk kementerian dan pemerintah daerah,” kata Subarsono, Rabu (11/6/2025).

    Subarsono menyebut kalau usulan itu disetujui makan akan menambah beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh, kebijakan pensiun ASN dan produk domestik bruto (PDB) di kawasan ASEAN, di Vietnam, batas usia pensiun ASN adalah 61 tahun dengan PDB perkapita sebesar $4,282.

    Sementara di Thailand, pegawai negara bekerja sampai usia 60 tahun dengan PDB sebesar $7,182, dengan jumlah penduduk 71 juta jiwa saja. Kalau melihat Indonesia, dengan PDB per kapita sebesar $4,876 dan populasi sebanyak 285 juta jiwa menetapkan batas usia pensiun hingga 58 tahun. “Pertimbangan yang perlu diperhatikan sebelum menaikkan usia pensiun adalah kemampuan ekonomi dan jumlah penduduknya terlebih dahulu,” ujarnya.

    Subarsono menyebut alasan mempertahankan fungsi-fungsi keahlian tidak pas, karena efektivitas pelayanan publik tidak semata-mata dikaitkan dengan usia pensiun ASN. Pelayanan publik yang baik lebih ditentukan oleh tingkat kompetensi ASN, penggunaan perangkat digital, dan sensitivitas serta empati sosial ASN pada publik dan pengguna jasa. “Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, menurut saya lebih pada perubahan mindset para ASN dari orientasi penguasa menjadi orientasi sebagai pelayan publik,” ujar Subarsono.

    Subarsono menyoroti sisi sosial di mana Indonesia memiliki populasi yang besar, dengan mayoritas penduduknya adalah generasi muda yang sebagiannya bercita-cita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya jika usia pensiun ASN diperpanjang hingga 70 tahun, maka peluang perekrutan ASN baru akan menurun dan menghambat regenerasi dalam birokrasi.

    Namun jika usulan Korpri itu dikabulkan pemerintah, Subarsono menyarankan agar perpanjangan usia pensiun diterapkan secara gradual. “Misalnya, pada tahun 2026 ditambah 1 tahun, 2027 ditambah 1 tahun, dan seterusnya. Kebijakan gradual tersebut perlu diambil sejajar dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi negara yang naik secara perlahan,” ujarnya.

    Menurutnya, usulan perpanjangan usia pensiun ASN sebaiknya ditunda dulu dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi negara. Melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum cukup kuat untuk menanggung beban anggaran yang akan muncul akibat kebijakan tersebut. “Kebijakan publik memang tidak akan dapat memuaskan semua orang, tetapi kebijakan publik harus menjamin ekonomi negara tidak mengalami kemerosotan,” ujar Subarsono.