Institusi: UGM

  • Pemerintah ungkap 6.000 Poin Masalah di Naskah DIM RUU KUHAP

    Pemerintah ungkap 6.000 Poin Masalah di Naskah DIM RUU KUHAP

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkap ssbanyak 6.000 poin masalah, usulan perbaikan maupun alternatif yang dimuat dalam naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). 

    Naskah DIM itu telah selesai disusun dan ditandatangani oleh tim penyusun yang meliputi Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung serta Kementerian Sekretariat Negara, Senin (23/6/2025). Nantinya, naskah DIM itu akan segera diserahkan ke DPR setelah pembukaan masa sidang. 

    “[Jumlah DIM] sekitar 6.000,” ungkap Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej pada konferensi pers usai acara penandatanganan naskah DIM RUU KUHAP, di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (23/6/2025). 

    Pria yang akrab disapa Eddy Hiariej itu mengatakan, pihak pemerintah bersama MA, Polri dan Kejagung telah menjaring aspirasi dari berbagai elemen masyarakat sejak Maret 2024. Hal itu termasuk tim ahli yang terdiri dari 15 orang dari berbagai perguruan tinggi. 

    Beberapa kementerian/lembaga juga diundang untuk memberikan masukan seperti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Hukum Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk advokat dan Koalisi Masyarakat Sipil. 

    “Bahwa hak untuk didengarkan, hak untuk dijelaskan, dan hak untuk dipertimbangkan itu sudah kita masukkan. Meskipun tidak semua masukan itu akan kita tuangkan, tetapi kita secara fair akan memberitahu kepada DPR bahwa ini adalah hasil penyusunan yang kita ambil dari masukan masyarakat sipil, dari ahli maupun dari teman-teman advokat,” kata Guru Besar Ilmu Hukum Pidana UGM itu.

    Nantinya, setelah naskah DIM diserahkan ke DPR, pihak eksekutif akan menunggu undangan dari legislatif untuk memulai pembahasan. 

    Untuk diketahui, pemerintah resmi menandatangani naskah DIM RUU KUHAP, Senin (23/6/2025). Dengan demikian, DIM dari pemerintah siap dibawa ke DPR untuk segera dibahas.

    DIM terkait dengan revisi KUHAP itu ditandatangani sore hari ini oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanudin serta Wakik Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. 

    Pada kesempatan tersebut, Supratman menyebut penyusunan DIM atas rancangan revisi KUHAP itu telah melalui koordinasi yang baik antara lima lembaga. 

    Supratman menyebut UU KUHAP yang saat ini berlaku yakni UU No.8/1981 sudah tidak lagi relevan dengan paradigma yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, yakni UU No.1/2023. Dia berharap agar revisi UU KUHAP bisa segera tuntas dan berlaku bersamaan dengan KUHP baru, yakni 1 Januari 2025. 

    “Sebuah harapan besar Insyaallah dalam waktu dekat mudah-mudahan dengan pemberlakuan Undang-Undang No.1/2023  di 1 Januari 2026, hukum acara kita juga sudah bisa berlaku,” ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (23/6/2025).

  • Di Tengah Polemik Ijazah Jokowi, Mahasiswa KKN UGM: Inilah Identitas UGM yang Asli

    Di Tengah Polemik Ijazah Jokowi, Mahasiswa KKN UGM: Inilah Identitas UGM yang Asli

    “Di saat polemik ijazah Pak Jokowi menimbulkan blunder yang berpotensi merusak citra UGM, kami jawab dengan aksi nyata. Kagama Cirebon dan mahasiswa KKN UGM menunjukkan komitmen untuk hadir, membantu, dan bekerja langsung bersama rakyat,” kuncinya.

    Sebelumnya, Rismon Sianipar mengaku gagal bertemu dengan Rektor Prof Ova Emilia dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Prof Wening Udasmoro.

    Hal ini diungkapkan Rismon setelah menunggu sekitar dua jam di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (20/6/2025).

    “Tidak ada pertemuan. Karena pihak Rektor dan WR UGM itu katanya tidak ada di tempat. Ada dinas di luar,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Jumat malam.

    Bukan hanya pejabat tertinggi di kampus, kata Rismon, Koordinator Humas UGM pun disebut sedang tidak berada di kantornya.

    “Begitu juga dengan Koordinator Humas UGM juga katanya sedang ada di luar, jadi tidak ada (yang ditemui),” ucapnya.

    Karena menunggu selama dua jam dan tidak ada tanda-tanda kehadiran Rektor maupun WR di kampus, Rismon memilih untuk mencari fakta baru.

    “Saya memberikan nomor handphone pribadi ke staf humas. Sehingga mungkin Minggu depan saya datangi lagi,” Rismon menuturkan.

    Pakar Digital Forensik ini mengatakan, dirinya sempat mengunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ia mencari informasi lebih dalam terkait skripsi alumni 1985.

    “Menurut staf perpustakaan, skripsi tersebut sudah disimpan dan diamankan pihak UGM,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Pakar Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, tidak berhenti mencari kebenaran terkait ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi.

  • Eks Wamendes Terseret Dugaan Pemalsuan Ijazah Jokowi, Diduga Punya Percetakan di Pasar Pramuka

    Eks Wamendes Terseret Dugaan Pemalsuan Ijazah Jokowi, Diduga Punya Percetakan di Pasar Pramuka

    GELORA.CO – Isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin meluas.

    Terbaru, mantan Wakil Menteri Desa (Wamendes) Paiman Raharjo ikut terseret dalam dugaan ini.

    Paiman, yang juga dikenal sebagai Ketua Relawan Sedulur Jokowi, diduga memiliki percetakan di Pasar Pramuka, Jakarta, yang disebut-sebut sebagai tempat pembuatan ijazah Jokowi.

    Dugaan ini diungkapkan oleh pengamat intelijen sekaligus pensiunan perwira TNI AD, Sri Raja Sacandra, MBA.

    Melalui media Cherrynews.id, ia menulis artikel berjudul “Ada Apa dengan Mantan Wakil Menteri Desa Terkait Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi”, yang tayang pada Minggu, 22 Juni 2025.

    Dalam tulisannya, Sri Raja menyebut bahwa Paiman Raharjo pernah mengirimkan pesan WhatsApp kepada Roy Suryo pada 6 Mei 2025.

    Isi pesan tersebut meminta Roy menghentikan tuduhan ijazah palsu Jokowi dan meminta maaf.

    Gaya pesan tersebut dinilai Sri Raja bernada intimidasi.

    Roy Suryo membenarkan bahwa ia menerima pesan tersebut, tetapi mengaku mengabaikannya.

    Roy juga telah mempublikasikan artikel berjudul “Breaking News: Temuan Pemerhati Intelijen, Ada Kaitan Prof. P (Mantan Wamen, Relawan Jokowi) dengan Percetakan Palsu di UPP (Universitas Percetakan Pramuka)” yang kini viral di berbagai media online dan grup WhatsApp.

    Dalam pesannya, Paiman mengingatkan Roy bahwa tuduhan ijazah palsu merupakan tindakan fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan.

    Ia juga menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli dan telah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Paiman menulis bahwa ia pernah melihat langsung ijazah Jokowi dan menilai tidak ada kejanggalan.

    Ia juga meminta Roy menghentikan polemik ini demi kedamaian Roy dan keluarganya.

    Dalam artikel Sri Raja, disebutkan bahwa berdasarkan pengakuan rekan-rekan di Pasar Pramuka, Paiman pernah memiliki kios percetakan di sana sekitar tahun 2011-2014.

    Lokasi ini disebut dalam tuduhan sebagai tempat percetakan ijazah Jokowi yang diduga palsu, khususnya ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan Presiden pada 2014.

    Isu tentang ijazah palsu Jokowi yang dicetak di Pasar Pramuka pertama kali diungkap oleh aktivis PDIP, Bitor Suryadi.

    Bitor mengaku mendapat informasi dari kader PDIP bahwa percetakan ijazah tersebut dilakukan oleh seseorang bernama Widodo, yang disebut sebagai bagian dari “Tim Solo.”

    Namun sayangnya, lokasi percetakan di Pasar Pramuka kini telah terbakar, sehingga menyulitkan proses pelacakan bukti fisik.

    Paiman Raharjo dikenal sebagai sosok yang memulai karier dari bawah.

    Ia pernah bekerja sebagai tukang sapu dan tukang kebun di Yayasan Gembala Baik, Jakarta Timur.

    Dengan perjuangan keras, ia berhasil melanjutkan pendidikan ke STM, kuliah S1 di Universitas Prof. Dr. Moestopo, kemudian melanjutkan S2 dan S3 hingga meraih gelar profesor.

    Selain berkarier sebagai akademisi, Paiman juga dikenal memiliki bisnis percetakan, fotokopi, dan properti.

    Ia sempat menjabat sebagai Komisaris di BUMN seperti PT Pertamina Hulu Energi dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

    Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Paiman Raharjo terkait dugaan kepemilikan percetakan yang diduga mencetak ijazah Jokowi dan dugaan intimidasi kepada Roy Suryo.

  • Beathor Suryadi Bongkar Dugaan Ijazah Palsu, Dokter Tifa Tantang Loyalis Jokowi

    Beathor Suryadi Bongkar Dugaan Ijazah Palsu, Dokter Tifa Tantang Loyalis Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa dr. Tifa menanggapi pernyataan Beathor Suryadi, kader senior PDIP, yang menyebut ijazah Jokowi bukan diterbitkan oleh UGM, melainkan oleh Pasar Pramuka.

    “Beathor Suryadi dan para Petinggi PDIP sudah bersuara tentang ijazah Jokowi yang diterbitkan oleh UPP (Universitas Pasar Pramuka) dan bukan diterbitkan oleh UGM,” ujar Tifa di X @DokterTifa (23/6/2025).

    Ia kemudian menanggapi pernyataan tersebut dengan nada satiris. Menyinggung alasan Jokowi membuat laporan di Polda Metro Jaya.

    “Apakah pernyataan Beathor Suryadi ini menghina-hina dan merendah-rendahkan?” katanya.

    Dokter lulusan Universitas Gadjah Mada ini bahkan menantang balik pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut.

    “Kalau iya, ayo laporkan juga mereka ke Polda, agar semakin semangat kita membongkar kasus Ijazah Pasar Pramuka ini sama-sama,” tambahnya.

    Tak hanya itu, Tifa menyindir kemungkinan semakin banyak tokoh dan partai politik yang akan ikut bersuara.

    “Tinggal tunggu pernyataan Partai-Partai lain,” ucapnya.

    Lebih lanjut, ia melemparkan sindiran tajam soal kecenderungan melaporkan kritik ke aparat penegak hukum.

    “Jadi makin banyak lagi yang dilaporkan Jokowi karena menghina-hina dan merendah-rendahkan. Tambah banyak yang dituduh menghina dan merendahkan, tambah banyak yang dilaporkan, tambah gatel-gatel, lho,” kuncinya.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi mengatakan bahwa Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lemhannas dan tokoh PDIP pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang diyakini tidak otentik.

  • Bukan Sesajen, Ini Filosofi di Balik Keunikan Bubur Suro

    Bukan Sesajen, Ini Filosofi di Balik Keunikan Bubur Suro

     

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam konversi ke kalender Masehi, malam 1 Suro akan jatuh pada hari Kamis malam, 26 Juni 2025, dimulai sejak waktu maghrib. Sementara itu, hari 1 Suro itu sendiri akan jatuh pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025. Malam 1 Suro menjadi malam yang paling ‘spesial’ bagi masyarakat Jawa. Termasuk dengan hidangannya. Salah satu hidangan yang kerap muncul adalah Bubur Suro. 

    Bubur Suro menjadi hidangan khas, khususnya bagi masyarakat Jawa saat menjelang perayaan tahun baru Islam. Bukan sekadar hidangan, Bubur Suro menjadi simbol rasa syukur dan harapan akan keberkahan di tahun yang baru. Penyajiannya pun tidak sembarangan, ada waktu-waktu khusus yang dianggap tepat untuk menikmati bubur suro.

     

    Secara tradisional, Bubur Suro disajikan pada malam menjelang 1 Suro (1 Muharram) dalam kalender Jawa, yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam. Namun, penyajiannya tidak terbatas pada malam itu saja. Masyarakat juga sering menyajikan Bubur Suro sepanjang bulan Muharram.

    Selain itu, Bubur Suro juga hadir dalam momen-momen penting lainnya, seperti malam Jumat Kliwon, acara syukuran, atau peringatan hari besar Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Bubur Suro memiliki nilai yang sakral dan istimewa bagi masyarakat Jawa.

    Penyajian Bubur Suro pada waktu-waktu tertentu ini bukan tanpa alasan. Masyarakat percaya bahwa dengan menyajikan Bubur Suro, mereka dapat memperoleh berkah dan keberuntungan di tahun yang baru.

    Bubur Suro bukan sekadar hidangan, melainkan simbol rasa syukur kepada Tuhan atas berkah dan rezeki yang diterima sepanjang tahun. Ia juga menjadi sarana introspeksi diri dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

    Setiap bahan dalam Bubur Suro memiliki makna simbolis tersendiri. Beras melambangkan kemakmuran, santan melambangkan kelembutan dan keharmonisan, sementara tujuh jenis kacang mewakili tujuh hari dalam seminggu yang diberkahi.

    Dengan memahami makna simbolis dari setiap bahan, kita dapat semakin menghargai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi bubur suro. Bubur Suro bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga cerminan dari filosofi hidup masyarakat Jawa.

    Bubur Suro terbuat dari beras yang dimasak dengan santan, rempah-rempah tradisional seperti serai dan daun salam, menghasilkan rasa gurih yang khas dan berbeda dari bubur biasa. Keunikannya terletak pada beragam lauk pelengkap yang menyertainya.

    Lauk pelengkap bubur suro biasanya terdiri dari tujuh jenis kacang-kacangan (misalnya kacang tanah, kedelai, hijau, mede), tahu, orek tempe atau teri, telur, suwiran jeruk bali, dan buah delima. Kombinasi ini menciptakan cita rasa yang kaya dan kompleks.

    Variasi regional juga memengaruhi komposisi dan rasa Bubur Suro. Setiap daerah di Jawa memiliki ciri khas tersendiri dalam menyajikan Bubur Suro, baik dari segi bahan maupun cara penyajian.

    Dedi, antropolog UGM kepada Liputan6.com mengatakan, Bubur Suro adalah simbol harmonisasi antara manusia, alam, dan Tuhan.

    “Ini bukan hanya kuliner, tapi juga ekspresi kebudayaan yang sangat kental dengan nilai-nilai luhur,” katanya.

     

     

     

  • Guru Besar UGM: Indonesia konsisten terapkan politik bebas aktif

    Guru Besar UGM: Indonesia konsisten terapkan politik bebas aktif

    Prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif terbukti menjadi pedoman untuk tidak terjebak dalam arus geopolitik internasional ….

    Yogyakarta (ANTARA) – Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada (UGM) Siti Mutiah Setiawati menilai Indonesia konsisten menerapkan politik luar negeri bebas aktif dalam menyikapi konflik di kawasan Timur Tengah, terutama dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

    “Indonesia tetap pada sikap mendukung perjuangan Palestina, baik secara politik maupun kemanusiaan, meskipun dihadapkan pada dilema geopolitik dan tekanan kepentingan global,” ujar Prof. Siti Mutiah Setiawati dalam keterangannya di Yogyakarta, Minggu.

    Menurut dia, sikap tersebut berpijak pada tiga prinsip utama politik luar negeri Indonesia. Prinsip pertama adalah bebas aktif, yakni tidak memihak blok mana pun, tetapi tetap aktif dalam penyelesaian persoalan internasional.

    “Prinsip ini mencerminkan pemikiran tentang bagaimana Indonesia harus bersikap dalam menghadapi situasi persaingan internasional antara Blok Barat dan Blok Timur,” ujarnya.

    Prinsip kedua, termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan.

    Prinsip ketiga, lanjut Prof. Siti, adalah kebijakan bertetangga baik atau good neighbour policy.

    Prof. Siti menilai konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina telah membentuk identitas Indonesia sebagai negara yang menolak penjajahan dan mendorong perdamaian dunia. Namun, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan.

    “Perpecahan tajam antara kelompok Hamas dan Fatah menjadi hambatan utama,” katanya.

    Sementara itu, dominasi Israel yang mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat membuat penyelesaian konflik bergantung pada kemauan politik negara-negara besar.

    Dikatakan pula bahwa Indonesia dituntut memahami posisi geografis serta dinamika kedua kekuatan ini agar dukungan yang diberikan tidak salah arah. Bahkan, Indonesia juga mengalami kesulitan dalam upaya mendamaikan kedua kelompok tersebut demi menghadapi tantangan bersama dari Israel.

    Ia juga menyoroti lemahnya solidaritas negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab.

    Sejumlah negara seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, menurut Prof. Siti, justru menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, terutama setelah penandatanganan Abraham Accord pada tahun 2020.

    Siti menambahkan bahwa perundingan antara pihak Arab-Palestina dan Israel selama ini pun tidak secara eksplisit membahas kemerdekaan Palestina, padahal kemerdekaan seharusnya menjadi syarat utama dalam penyelesaian konflik.

    Meski begitu, Indonesia tetap menunjukkan komitmen melalui bantuan kemanusiaan dan diplomasi, termasuk aktif menggalang dukungan dari negara-negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB agar mendorong penghentian perang dan memberlakukan gencatan senjata secara permanen.

    Langkah diplomasi itu, kata dia, menjadi bagian penting dari upaya Indonesia mewujudkan perdamaian dan penghapusan penjajahan, sesuai dengan amanat konstitusi.

    “Prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif terbukti menjadi pedoman untuk tidak terjebak dalam arus geopolitik internasional yang tidak menentu arah dan tujuannya,” ujar Prof. Siti.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sosok Amanda Zahra, Selebgram Viral di X Usai Dituding Terlibat Open BO

    Sosok Amanda Zahra, Selebgram Viral di X Usai Dituding Terlibat Open BO

    GELORA.CO –  Nama Amanda Nur Alliyah Zahra, atau yang lebih dikenal dengan Amanda Zahra, kembali mencuri perhatian publik setelah disebut-sebut dalam sebuah utas viral di platform media sosial X pada pertengahan Juni 2025.

    Sosok yang dikenal sebagai selebgram berpendidikan dan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) ini, sebelumnya telah dikenal publik karena kisah hidupnya yang inspiratif sekaligus penuh lika-liku.

    Amanda lahir pada 8 Mei 1996 dan meniti pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran UGM, salah satu kampus terbaik di Indonesia.

    Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa kedokteran, Amanda mulai aktif membangun citra dan komunitas digital melalui media sosial.

    Melalui akun Instagram dan platform lainnya, ia membagikan konten seputar kehidupan sehari-hari, parenting, kesehatan, hingga refleksi spiritual.

    Gaya komunikasi Amanda yang jujur, tenang, dan kadang melankolis membuatnya disukai banyak pengikut, khususnya perempuan muda yang sedang menempuh masa transisi dalam hidup.

    Pada 2020, Amanda menikah dengan Guiddo Ilyasa, yang merupakan teman satu angkatan di Fakultas Kedokteran UGM. Pernikahan mereka sempat menjadi sorotan positif di media sosial. Banyak yang menyebut mereka sebagai contoh pasangan muda berpendidikan dan berwawasan.

    Pada 2021, Amanda melahirkan seorang anak laki-laki bernama Lei. Namun, kebahagiaan rumah tangga Amanda tak bertahan lama. Pada 2022, Amanda mengungkap bahwa ia mengalami pengkhianatan dalam pernikahan.

    Melalui unggahan panjang di platform X (dahulu Twitter), Amanda menyebut bahwa mantan suaminya selingkuh dengan seorang aktris, yang oleh publik diduga kuat adalah Arawinda Kirana.

    Pada Juni 2025, nama Amanda Zahra kembali menjadi bahan pembicaraan publik setelah akun @intinyadeh di platform X membuat utas panjang yang menyebut dirinya terlibat dalam aktivitas open BO (Booking Out) saat berada di Bali.

    Istilah “open BO” sendiri dalam konteks ini merujuk pada praktik prostitusi yang dilakukan secara personal dan terselubung, biasanya lewat perjanjian atau pemesanan privat.

    Dalam narasi yang ditulis oleh akun tersebut, Amanda disebut-sebut melakukan praktik tersebut ketika sedang liburan di Bali bersama keluarganya. Tuduhan itu dikaitkan dengan informasi dari pihak ketiga yang disebut “takut berbicara langsung karena khawatir diserang oleh penggemar Amanda.”

    Lebih lanjut, akun itu juga menyinggung dugaan keterlibatan pejabat negara yang membawa perempuan ke hotel dinas atas biaya negara, meski tidak ada penyebutan langsung nama Amanda dalam konteks tersebut.

    Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, Amanda Zahra belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas tuduhan tersebut.(*)

  • Lepas KKN UGM, Mendag Dorong Mahasiswa Jadi Enabler UMKM Daerah

    Lepas KKN UGM, Mendag Dorong Mahasiswa Jadi Enabler UMKM Daerah

    Jakarta

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mahasiswa sebagai enabler bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adapun salah satu bentuk konkret kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

    Menurut Budi, fleksibilitas dan semangat perubahan yang dimiliki mahasiswa dapat dikontribusikan kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    “Nanti ketika turun ke desa, adik-adik dapat mengidentifikasi desa-desa mana saja yang siap untuk ekspor. Tugas berikutnya adalah mencari UMKM yang punya potensi ekspor dari desa-desa tersebut. Kemudian, informasikan kepada kami, agar kami bantu mencarikan pembelinya. Dengan demikian, UMKM Bisa Ekspor benar-benar bisa terwujud,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/6/2025).

    Hal ini disampaikannya saat menghadiri Upacara Pengarahan dan Penerjunan Mahasiswa untuk Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM Periode II 2025 di UGM, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, (20/6).

    Kegiatan KKN-PPM UGM periode ini mengusung tema ‘Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Menghadapi Perubahan Iklim melalui KKN-PPM UGM’.

    Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 46 perwakilan dagang di 33 negara yang siap memfasilitasi pelaku usaha Indonesia untuk bertemu langsung dengan calon pembeli mancanegara melalui pitching dan business matching.

    Budi juga menekankan pentingnya kontribusi generasi muda dalam meningkatkan daya saing pasar rakyat. ia mengatakan mahasiswa bisa mendukung upaya revitalisasi nonfisik pasar rakyat melalui gerakan Penggerak Muda Pasar Rakyat (PMRP) di bawah binaan Kemendag.

    Budi berharap kontribusi mahasiswa turut merambah toko kelontong dan warung tradisional. “Pasar rakyat adalah tulang punggung perekonomian daerah. Dengan semangat dan kreativitas generasi muda, kita dapat memperkuat posisi pasar rakyat serta memperluas jangkauan produk lokal ke pasar yang lebih luas,” ucap Budi.

    Sementara itu Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan apresiasinya kepada Kemendag yang telah mendukung pelaksanaan KKN PPM UGM periode ke-2 tahun 2025 sehingga dapat berfokus pada tema-tema strategis yang sejalan dengan program prioritas nasional. Ova berharap, para mahasiswa dapat berperan aktif membawa perubahan di tengah masyarakat.

    “Kami meyakini, mahasiswa sebagai agen perubahan masa depan akan menjadikan KKN sebagai pengalaman yang berharga sekaligus menjadi bentuk kontribusi universitas bagi kemajuan sektor perdagangan dan pemberdayaan ekonomi lokal,” ucap Ova.

    Di sisi lain, perwakilan mahasiswa KKN dari UGM, Najwa Tifanna menyampaikan kerja sama Kemendag dan UGM berpotensi besar membantu masyarakat, khususnya dalam mengoptimalkan UMKM di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Dengan adanya kerja sama ini, generasi muda dapat berkontribusi langsung dalam membantu UMKM untuk berkembang dan berperan lebih besar dalam mendorong perekonomian nasional,” kata Najwa.

    Sebagai informasi, kehadiran Budi pada Upacara Pengarahan dan Penerjunan KKN-PPM UGM merupakan bagian dari kolaborasi UGM dan Kemendag. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong digitalisasi perdagangan secara langsung di tengah masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM melalui pelaksanaan program KKN.

    Tahun ini, kerja sama KKN antara Kemendag dan UGM mencakup tiga tema utama, yaitu Onboarding UMKM, Digitalisasi Warung dan Toko Kelontong, serta Penggerak Muda Pasar Rakyat atau Revitalisasi Nonfisik Pasar Rakyat. KKN ini diikuti oleh sekitar 8.038 mahasiswa UGM yang akan diterjunkan ke 122 di kabupaten dan kota di 35 dari 38 provinsi di Indonesia. Proses pemberangkatan mahasiswa menuju lokasi KKN telah dimulai sejak 18 Juni 2025.

    Turut hadir dalam kegiatan ini, yaitu Rektor UGM Ova Emilia. Turut mendampingi Mendag Budi, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sipasi 2.0: Inovasi UGM Bersama Kementerian PUPR untuk Irigasi Modern Indonesia

    Sipasi 2.0: Inovasi UGM Bersama Kementerian PUPR untuk Irigasi Modern Indonesia

    Liputan6.com, Yogyakarta – Mendukung ketahanan pangan nasional dan efisisensi pengelolaan sumber daya air, Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI meluncurkan Sipasi 2.0 untuk memperkuat modernisasi sistem irigasi di Indonesia. Sipasi 2.0 adalah sistem pengelolaan irigasi berbasis web yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas pertanian.

    “Sistem ini bekerja dengan mengintegrasikan data real-time dari berbagai sumber, termasuk sensor curah hujan, kelembaban tanah, dan level air, untuk memberikan rekomendasi irigasi yang tepat guna,” kata Andri Prima Nugroho anggota tim peneliti kepada wartawan, Kamis 12 Juni 2025.

    Nugroho mengatakan, Sipasi 2.0 memiliki keunggulan yaitu optimasi distribusi air berdasarkan kebutuhan tanaman, pengambilan keputusan yang lebih tepat berbasis data, peningkatan produktivitas pertanian, pemantauan real-time, dan integrasi data yang komprehensif. Sipasi 2.0 yang memiliki fitur sistem pendukung keputusan (DSS), memberikan simulasi dan rekomendasi untuk perencanaan dan pengelolaan irigasi yang lebih efektif, sehingga berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan nasional. “Lewat pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengelolaan air yang terintegrasi,” ujarnya.

    Nugroho mengatakan ujicoba implementasi modernisasi sistem irigasi Sipasi 2.0 ini di daerah irigasi Pamukkulu dan Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan. Hasilnya, menunjukkan peningkatan efisiensi irigasi dan produktivitas yang signifikan. “Implementasi Sipasi 2.0 di Pamukkulu dan Tabo-Tabo, yang disertai evaluasi kebijakan modernisasi irigasi, diharapkan menjadi model percontohan bagi pengembangan strategi irigasi modern di seluruh Indonesia,” katanya.

    Dekan FTP UGM, Eny Harmayani, mengatakan Sipasi 2.0 merupakan wujud komitmen akademisi dalam mendukung modernisasi irigasi melalui riset dan kepakaran. Sistem berbasis web ini dikembangkan oleh Pusat Kajian Modernisasi Irigasi dan Pertanian FTP UGM bekerja sama dengan Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. “Sistem ini disusun untuk mengakomodasi pelaksanaan modernisasi irigasi di Indonesia sesuai dengan tuntutan masyarakat secara global untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas air,” ungkapnya.

    Direktur Bina Teknik, Kementerian PU, Muhammad Rizal, mengatakan pentingnya modernisasi sistem irigasi yang telah dicanangkan sejak 1985 dan membentuk Tim Modernisasi Irigasi Indonesia sejak tahun 2011. Menurutnya, Sipasi 2.0 hadir sebagai solusi teknologi untuk menjawab tantangan modernisasi tersebut. “Dengan Sipasi 2.0, kita berharap dapat meningkatkan efisiensi irigasi secara signifikan dan berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

  • Siapa yang Salah akan Jatuh

    Siapa yang Salah akan Jatuh

    GELORA.CO -Pernyataan politikus senior PDIP Beathor Suryadi soal ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat mengguncang politik nasional.

    Beathor menyebut ijazah Jokowi dicetak terburu-buru menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.

    Meski demikian, Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Nurmadi H. Sumarta menyesalkan hingga detik ini Jokowi masih menolak menunjukkan ijazah aslinya di depan publik.

    “Sampai pengacara Jokowi menyatakan kalau ijazah ditunjukkan maka bisa bikin chaos. Ini justru semakin menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan rakyat,” Nurmadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 21 Juni 2025.

    Akademisi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo ini menuntut Jokowi jujur dan terbuka soal ijazahnya agar tidak semakin tertekan psikologisnya.

    “Bahkan banyak pihak yang mengaitkan sakit kulit Jokowi dengan beratnya beban tuduhan ijazah tersebut,” kata Nurmadi. 

    Nurmadi lantas mengutip pepatah Jawa sopo salah bakal seleh artinya siapa yang salah akan jatuh).

    “Jujur saja buka saja, apa adanya tunjukkan ijazah jangan berkepanjangan. Becik ketitik olo ketoro (Baik dan buruk tetap akan terbuka pada akhirnya). Ikan lele ikan tawes, makin bertele dan malah bikin stres.,” kata Nurmadi.

    Dalam wawancara dengan Inews, Beathor menyebut sejumlah nama yang pernah melihat ijazah Jokowi, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 Prasetyo Edi Marsudi, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro, dan mantan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Syarif.

    “Tidak semua orang bisa mengenali keaslian dokumen, apalagi jika tidak ada niat untuk menyelidikinya,” kata Beathor