Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Hilirisasi Nikel Dorong Indonesia jadi Negara Maju dan Pemain Global di Industri Baterai EV

    Hilirisasi Nikel Dorong Indonesia jadi Negara Maju dan Pemain Global di Industri Baterai EV

    JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mendorong hilirisasi nikel sebagai strategi utama dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional dan membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik (EV). Langkah ini tidak hanya mendukung transisi menuju energi hijau, tetapi juga membuka jalan menuju status sebagai negara industri maju.

    Sejalan dengan komitmen Net Zero Emission 2060, pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik menjadi bagian penting dalam transisi energi Indonesia. Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, langkah ini juga membuka peluang pengembangan teknologi bersih serta mendorong infrastruktur ramah lingkungan.

    Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto diyakini dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia. Jika dijalankan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir hingga menghasilkan produk akhir seperti baterai, program ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing industri nasional tetapi juga membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju berbasis energi bersih.

    Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyatakan bahwa hilirisasi yang dilanjutkan dengan industrialisasi akan memperbesar peluang Indonesia untuk mengambil peran strategis di pasar global.

    “Selama ini kan Indonesia mengandalkan konsumsi gitu ya. Kalau manufaktur yang tadi berkembang karena adanya industrialisasi, maka di dalam kemungkinan Indonesia akan menjadi negara maju, negara yang berbasis pada industri,” ujar Fahmy saat dihubungi media, dikutip Jumat, 27 Juni.

    Fahmy menekankan pentingnya investasi yang tidak berhenti hanya pada tahap pembangunan smelter, tetapi berlanjut hingga tahap akhir seperti pembuatan baterai atau bahkan kendaraan listrik. Ia juga menyoroti pentingnya transfer teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

    “Kalau misalnya tenaga kerja kita belum memenuhi syarat tadi, maka harus ada kesepakatan tentang transfer of technology. Paling tidak lima tahun itu proses, nah lima tahun yang kedua tenaga kerja Indonesia sudah mampu sendiri untuk menghasilkan baterai listrik,” ucapnya.

    Hilirisasi nikel membawa sejumlah manfaat strategis, yaitu meningkatkan nilai tambah dalam negeri, menarik investasi asing, membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri baterai dunia. Dengan cadangan nikel dan mineral penting lainnya yang melimpah, Indonesia berada di posisi ideal untuk menjadi pemain utama dalam energi hijau global.

    Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto mengatakan hilirisasi nikel yang dilaksanakan mulai kepemimpinan Jokowi memberikan kontribusi cukup besar untuk Indonesia.

    “Hilirisasi nikel jelaas memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara,” ujar Toto.

    Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan industri ini harus dibarengi dengan tata kelola yang baik dan perhatian terhadap dampak lingkungan serta manfaat bagi ekonomi lokal. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada manipulasi yang berakibat kepada kerugian negara.

  • Akui Pernah Punya Usaha Percetakan di Pasar Pramuka, Prof. Paiman: Agar Bisa Sekolah

    Akui Pernah Punya Usaha Percetakan di Pasar Pramuka, Prof. Paiman: Agar Bisa Sekolah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior PDI Perjuangan Beathor Suryadi mengguncang arena politik nasional lewat pernyataannya terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Beathor menyebut ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012 diduga hasil cetakan ulang yang dibuat di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.

    Mantan Wakil Menteri Desa, Prof. Paiman Raharjo menjadi salah satu yang tertuduh terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi.

    Prof Paiman dengan tegas membantah semua tudingan tersebut. Ia menilai isu yang beredar adalah fitnah yang sangat jahat dan tidak berdasar.

    “Saya ingin mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo Wamendes terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM Fakultas Kehutanan, Jokowi sah lulusan dari UGM,” ujar Paiman dikutip pada Jumat (27/6/2025).

    Mantan Rektor Universitas Moestopo (Beragama) itu juga menanggapi tuduhan yang menyebut ijazah Jokowi dicetak di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar.

    “Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka, bisa saya pastikan itu tidak benar,” tegasnya.

    Ia mengakui bahwa pernah menjalankan usaha percetakan dan fotokopi, namun itu dilakukan semata-mata untuk membiayai pendidikan dirinya sendiri dan berlangsung dalam periode terbatas.

    “Saya memang usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka agar bisa sekolah, yaitu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka karena saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo,” jelasnya.

  • UMKM Terancam ‘Kabur’ dari Shopee Cs Imbas Rencana Pemungutan Pajak

    UMKM Terancam ‘Kabur’ dari Shopee Cs Imbas Rencana Pemungutan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho melihat adanya potensi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beralih ke platform lain, menyusul adanya rencana pemerintah melibatkan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia sebagai pemungut pajak dari penjual di platform tersebut.

    Wisnu menyampaikan, rencana ini kemungkinan akan mendorong pelaku UMKM kembali ke jalur penjualan informal seperti media sosial. Mengingat hingga saat ini platform media sosial relatif bebas dari regulasi dan pemungutan pajak.

    “Iya, ada potensi UMKM memilih kembali ke jalur penjualan informal seperti media sosial,” kata Wisnu kepada Bisnis, Kamis (26/6/2025).

    Selain itu, Wisnu melihat kebijakan ini dapat menjadi hambatan awal bagi UMKM yang baru merintis usaha, utamanya yang belum memiliki sistem pencatatan atau model bisnis yang stabil.

    “Apalagi, konsumen kita sangat sensitif terhadap harga. Beban kepatuhan tambahan di tahap awal bisa memengaruhi insentif untuk bertahan di ekosistem digital formal,” tuturnya.

    Menurut Wisnu, kondisi ini dapat menciptakan insentif negatif terhadap formalitas dan transparansi. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang tidak hanya adil dari sisi fiskal, tapi juga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk tetap berada di ekosistem formal.

    Misalnya, kata dia, dalam bentuk akses pembiayaan, pelatihan, atau visibilitas pasar yang lebih luas. Dia mencontohkan, banyak UMKM di Amerika Serikat (AS) yang tertib lapor pajak dan melakukan pelaporan administrasi secara formal lantaran ada insentif yang diberikan oleh pemerintah seperti insentif upah dan insentif Covid selama pandemi.

    Di sisi lain, dia memandang sebagian besar UMKM masih menghadapi tantangan dalam hal literasi pajak dan sistem pencatatan keuangan yang memadai.

    Merujuk riset yang ada, Wisnu menyebut bahwa, masih banyak UMKM belum memiliki pembukuan rapi atau memahami klasifikasi pajak yang berlaku.

    Jika kebijakan ini diharapkan dapat efektif dan inklusif, pemerintah perlu mendampingi dengan program edukasi dan digitalisasi pembukuan yang terjangkau, bukan hanya sekadar regulasi semata. 

    “Account representative DJP juga harus berperan aktif menjemput bola dan tidak bisa melakukan business as usual,” pungkasnya. 

  • Mimpi Mewujud Putri Anak Pedagang Asongan, Bisa Kuliah di UGM dengan Beasiswa Yogyakarta 26 Juni 2025

    Mimpi Mewujud Putri Anak Pedagang Asongan, Bisa Kuliah di UGM dengan Beasiswa Yogyakarta 26 Juni 2025

    Mimpi Mewujud Putri Anak Pedagang Asongan, Bisa Kuliah di UGM dengan Beasiswa
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Keinginan
    Putri Khasanah
    (18), seorang warga Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, akhirnya terwujud.
    Ia diterima di Universitas Gadjah Mada (UGM), sebuah pencapaian yang sempat dianggapnya hanya mimpi.
    “Rasanya ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan,” ungkap Putri Khasanah dalam keterangan tertulis Humas UGM, Kamis (26/06/2025).
    Kini, Putri resmi menjadi mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, Sekolah Vokasi
    UGM
    melalui Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP).
    Selain diterima di UGM, Putri juga berhasil mendapatkan
    beasiswa UKT
    Pendidikan Unggul Bersubsidi dengan subsidi 100 persen, sehingga ia tidak perlu membayar uang kuliah.
    Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan semangat pantang menyerah yang dimiliki Putri.
    Meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, Putri tidak pernah membiarkan kondisi tersebut menghalanginya untuk berprestasi.
    Sejak SMP, ia aktif mengikuti berbagai lomba di bidang
    matematika
    , baik tingkat regional maupun nasional.
    “Saya mulai ikut lomba dari SMP, saat itu saya lomba di bidang
    Matematika
    ,” ujarnya.
    Prestasi demi prestasi pun berhasil diraihnya.
    Di antaranya, Putri meraih medali perunggu dalam ajang Science GO bidang Matematika pada tahun 2020, piagam medali emas dalam Pekan Olimpiade Sains Nasional (POSN) bidang Matematika tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Prestasi Indonesia, serta menjadi semifinalis Olimpiade Matematika UIN Sunan Kalijaga (OMSUKA) pada tahun 2022.

    Putri mengaku sangat menyukai pelajaran matematika.
    Menurutnya, matematika merupakan dasar dari berbagai ilmu pengetahuan.
    “Saya suka pelajaran Matematika karena itu adalah dasar dari segala ilmu, dan guru Matematika saya membuat mapel ini lebih menyenangkan,” tuturnya.
    Selama menempuh pendidikan di SMA, Putri berusaha untuk belajar mandiri tanpa membebani orang tuanya.
    Keterbatasan ekonomi membuatnya tidak bisa mendaftar bimbingan belajar seperti teman-temannya.
    Namun, hal itu tidak menghalanginya.
    Ia memanfaatkan media pembelajaran gratis di internet, seperti video edukasi di YouTube dan latihan soal yang tersedia secara gratis.
    “Biasanya, aku belajar lewat YouTube sebagai tambahan materi. Sebelum ikut lomba, aku juga mengerjakan latihan soal yang ada di internet,” jelasnya.
    Dengan diterimanya di Sekolah Vokasi UGM tanpa biaya kuliah, Putri bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.
    Ia bercita-cita untuk berkarier di Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan berharap kelak bisa mengangkat derajat keluarganya.
    “Saya ingin membanggakan orang tua saya kelak,” ungkapnya.
    Ayah Putri, Adil (48), sehari-hari bekerja sebagai penjual asongan keliling, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga.
    Penghasilan Adil dari berjualan asongan keliling sangat tidak menentu, rata-rata hanya Rp 500 ribu per bulan.
    Mendengar kabar bahwa anaknya diterima tanpa tes di UGM, Adil merasa sangat bersyukur dan bahagia.
    Putri akan menjadi yang pertama dari keluarganya yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mengingat ayah, ibu, dan kakaknya hanya lulusan SLTA sederajat.
    “Bersyukur, Putri bisa mendapatkan subsidi UKT dari UGM,” ujarnya dengan penuh rasa syukur.
    Adil, yang merupakan ayah dari tiga anak, tidak pernah mengira putrinya akan memiliki kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi, terlebih di kampus ternama seperti UGM. “Ini pertama kalinya, Putri akan menjadi sarjana pertama di keluarga kami,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polemik UU TNI: Diprotes di Jalanan Sampai Digugat ke MK

    Polemik UU TNI: Diprotes di Jalanan Sampai Digugat ke MK

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejak awal pembahasan, Undang-undang No.3/2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai polemik. Sebagian kalangan menuding amandemen UU TNI tidak transparan dan dianggap membangkitkan kembali dwifungsi ABRI. 

    Adapun belum lama ini, sejumlah mahasiswa dari peeguruan tinggi negeri mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak tanggung-tanggung ada 5 permohonan uji materi yang disampaikan oleh para penggugat.

    Lima perkara pengujian formal UU TNI yang tengah diperiksa MK, yaitu Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025, Nomor 56/PUU-XXIII/2025, Nomor 69/PUU-XXIII/2025, Nomor 75/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 81/PUU-XXIII/2025.

    Melansir Antara, Ketua MK Suhartoyo menuturkan bahwa kelima perkara yang berlanjut itu merupakan sisa dari uji formal UU TNI yang saat ini bergulir di MK dan belum diputuskan gugur.

    Perkara Nomor 45 dimohonkan oleh Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi yang di antaranya merupakan mahasiswa Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro.

    Perkara Nomor 56 tercatat dengan pemohon tiga orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, dan Thariq Qudsi Al Fahd.

    Adapun perkara Nomor 69 diajukan oleh Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando. Mereka merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

    Sementara itu, perkara Nomor 75 didaftarkan oleh empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan.

    Sedangkan, Perkara Nomor 81 diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), KontraS, dan sejumlah aktivis.

    MK Minta Bukti Transparansi

    Wakil Ketua MK Saldi Isra pada sidang pemeriksaan lanjutan uji formal UU TNI di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa dalam pengujian formal, bukti dan fakta pada tahap penyusunan suatu undang-undang menjadi salah satu penentu putusan Mahkamah nantinya.

    “Karena ini kan tidak soal keahlian dalam perkara pengujian formil ini, tetapi lebih pada soal bukti dan fakta. Oleh karena itu, yang harus dihadirkan ke kami itu sebetulnya adalah bukti-bukti sehingga kami bisa melihat intinya ada atau tidak hal-hal yang diceritakan tadi,” kata Saldi dilansir dari Antara.

    Menurut dia, bukti mengenai partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang perlu dibuktikan secara konkret karena prinsip itu harus dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga persetujuan. “Tolong nanti kami diberi penjelasan dan bukti-bukti apa bentuk partisipasi yang dilakukan di tiga tahapan penting itu,” kata Saldi.

    Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa baik pemerintah maupun DPR perlu menyertakan dokumen yang dapat mendukung pelibatan masyarakat dalam pembentukan UU TNI.

    “Kalau kemudian ada kelompok masyarakat yang memberikan tanggapan, kami juga mohon itu ada kejelasan dokumennya, masyarakatnya siapa saja, usulannya seperti apa, siapa saja yang hadir di situ, responsnya kemudian dari pembentuk undang-undang itu seperti apa?” ucap Enny.

    Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga mengatakan hal senada, bahwa pengujian formal termasuk kategori persidangan cepat karena berdasarkan hukum acara, tiap-tiap perkara mesti diputus dalam waktu 60 hari.

    “Oleh karena itu, saya mohon dari pihak DPR dan Pemerintah setelah keterangan ini, seluruh bukti-bukti yang berupa surat, tulisan, dokumen, foto-foto kegiatan bisa menjadi lampiran bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah.”

    Jawaban Menteri HAM 

    Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang P3 (UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) dan Peraturan Presiden [Nomor 87 Tahun 2014 tentang] Pelaksana Undang-Undang P3,” kata Supratman.

    Supratman menuturkan bahwa, sebelum Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI Perubahan diusulkan oleh DPR, Pemerintah telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat sejak tahun 2023 dalam bentuk kegiatan berupa diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang dilaksanakan oleh Markas Besar TNI.

    “Pada tahun 2023, Mabes TNI melaksanakan beberapa FGD dalam rangka membahas beberapa materi yang akan menjadi materi muatan RUU TNI Perubahan. Hasil FGD yang dilakukan pada tahun 2023 tersebut menjadi bahan dalam penyusunan DIM pada tahun 2024,” terang Menkum.

    Pemerintah, imbuh dia, menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TNI setelah adanya surat dari DPR RI. Pada tahun 2024, penyusunan DIM itu dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Politik, Hukum, dan Keamanan.

    Dalam rangka penyusunan DIM itu, Supratman menyebut Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan uji publik melalui kegiatan dengar pendapat publik yang dihadiri oleh unsur kementerian/lembaga, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil.

    Hasil uji publik dimaksud kemudian dituangkan dalam DIM dan dilaksanakan pula beberapa kali rapat penyusunan dan pengayaan. Setelah itu, hasil penyusunan DIM disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan.

    Pada tahap pembahasan, Menkum mengatakan telah digelar beberapa kali rapat pembicaraan tingkat I dan II hingga akhirnya sampai pada rapat paripurna DPR RI untuk menyetujui RUU TNI Perubahan ditetapkan sebagai undang-undang.

    “Berdasarkan informasi tersebut telah jelas bahwa ruang partisipasi publik dalam rangka pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 telah dibuka seluas-luasnya,” kata dia.

    Menurut Suprtman, penjelasannya itu menunjukkan bahwa pembentukan UU TNI tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation). 

  • Fenomena Lulusan Sarjana Jadi Sopir hingga ART, Ada Apa?

    Fenomena Lulusan Sarjana Jadi Sopir hingga ART, Ada Apa?

    Jakarta –

    Indonesia belum lepas dari permasalahan pelik tentang lapangan kerja. Mengutip data terbaru BPS, per Mei 2025 tingkat pengangguran terbuka di negara ini mencapai 4,76 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami kenaikan. Berdasarkan sumber data yang sama, per November 2024 Indonesia memiliki angka pengangguran terbuka sebanyak 4,40 persen.

    Mengutip data rilisan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), pada akhir Q1 2025, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan pengangguran terbesar di antara negara-negara berkembang di Asia. Besarnya rasio pengangguran di Indonesia juga dipengaruhi oleh jumlah Angkatan kerja yang setiap tahun terus bertambah.

    Sementara itu, fakta miris juga muncul dari mereka yang telah memiliki pekerjaan. Mengutip data rilisan BPS periode Februari 2025, rata-rata upah buruh berada di level 3,09 juta rupiah. Artinya, sebagian pendapatan per bulan mereka berada di bawah level UMR.

    Nyatanya, fenomena di bidang ini terus bermunculan. Setidaknya ada sebuah fakta baru yang tengah disoroti masyarakat. Bukan berhenti pada soal bekerja tidak sesuai jurusan kuliah, lulusan S1 kini terpaksa bekerja sebagai buruh.

    Fenomena ini dijelaskan secara gamblang oleh Pengamat Ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Noor Effendi. Menurutnya, pangkal masalah banyaknya sarjana yang terpaksa bekerja di sektor informal seperti sopir hingga ART ini disebabkan oleh supply and demand lapangan pekerjaan yang timpang.

    “Angkatan kerja yang berusaha masuk pasar kerja itu cukup tinggi. Menurut data BPS kira-kira bergerak 3 juta sampai 3,5 juta orang. Nah secara teoritis itu setiap ada pertumbuhan ekonomi 1% dapat menciptakan peluang kerja 200 sampai 300 ribu,” kata Tadjudin.

    “Kira-kira kalau pertumbuhan 5%, katakan saja lah kita memiliki 300 ribu setiap satu persen, hanya 1,5 juta lapangan kerja yang dibuka. Yang masuk ke pasar kerja kira-kira bergerak 3 juta sampai 3,5 juta, berarti kan ada orang yang tidak bisa masuk pasar kerja bergerak sampai 1 juta sampai 1,5 juta,” sambung Tadjudin.

    gejala ini membuka fakta: ijazah bukan lagi faktor utama seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Tidak bisa ditampik, para penyedia kerja tidak jarang meminta kualifikasi yang dibuktikan dengan ‘ijazah-ijazah’ tambahan. Berbagai bentuk piagam atau bukti keterampilan tambahan menjadi piranti tambahan yang justru menjadi faktor penting untuk menilai ‘harga’ seorang sarjana.

    Pada perkembangannya, peluang justru muncul dari sektor gig. Maka, bukan hal aneh apabila beberapa waktu belakangan muncul istilah pekerja gig atau gig worker. Oleh masyarakat, munculnya kelas pekerja baru ini ditangkap dan banyak diperbincangkan di media sosial.

    Lalu bagaimana tanggapan masyarakat tentang fenomena ini? Ikuti ulasannya di detikPagi.

    Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

    “Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

    (vrs/vrs)

  • Migrasi Baru asal Tiongkok Perlu Dikaji Dengan Pendekatan Baru

    Migrasi Baru asal Tiongkok Perlu Dikaji Dengan Pendekatan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA- Istilah ‘migran’ yang belakangan ini digunakan untuk merujuk pada warga asal Tiongkok yang datang ke Indonesia dan Asia Tenggara dalam beberapa dasawarsa terakhir, dianggap rancu dan cenderung menimbulkan problema baik dalam aspek akademis maupun aspek sosial.

    Hal ini karena istilah migran itu disematkan kepada orang-orang asal Tiongkok yang sebenarnya datang untuk sementara waktu ke negara tujuan, entah sebagai pekerja, pelajar, pebisnis, ataupun kegiatan lainnya.

    Karena mereka datang untuk sementara dan dalam kelompok relatif besar, mereka tak dapat diharapkan untuk melakukan proses adaptasi dalam hal sosial dan budaya, seperti pendahulu mereka, yaitu etnis Tionghoa di Asia Tenggara, termasuk orang-orang Tionghoa Indonesia.

    Pandangan di atas disampaikan Profesor Leo Suryadinata, peneliti senior pada ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura sebagai pembicara dalam seminar berjudul “Peran Migran Baru Tiongkok (Xin Yimin) di Asia Tenggara,” yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) dan Magister Ilmu Hubungan Internasional (MHI) Universitas Pelita Harapan (UPH), bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI), pada Kamis (25/6/2025) di Jakarta.

    Leo Suryadinata, Peneliti dan ilmuwan sosial yang menerima anugerah kebudayaan dari pemerintah Republik Indonesia pada 2018 itu, mengemukakan berbagai karaktersitik migran baru asal Tiongkok (Xin Yimin) yang berbeda dari etnis Tionghoa di Asia Tenggara dan Indonesia.

    Menurutnya, orang-orang Tionghoa yang termasuk sebagai migran lama meninggalkan Tiongkok menuju negara tujuan, kebanyakan ke Asia Tenggara, selambatnya pada awal abad ke 20, dan dilatarbelakangi faktor ekonomi, khususnya kemiskinan.

    “Orang-orang Tionghoa itu sebagian besar menuju dan bermukim di Asia Tenggara, dan menganggap Asia Tenggara sebagai tanah air mereka,” terang Leo.

    Berbeda dengan Xin Yimin, mereka yang dikategorikan sebagai migran lama rata rata berasal dari provinsi-provinsi di Selatan Tiongkok, seperti Fujian, Guangzhou, dan Hainan.

    Berbeda dari etnik Tionghoa yang sudah berakar di Asia Tenggara dan Indonesia, migran baru asal Tiongkok tidak datang untuk menetap.

    Menurut Leo, mereka menjadikan negara-negara tujuan sebagai tempat untuk transit dalam proses migrasi yang bersifat sementara itu. Oleh karenanya mereka tak lagi berpegang pada istilah luodi shenggen (berakar di tanah yang mereka pijak) dan cenderung berpindah-pindah seperti daun teratai yang tak berakar.

    “Karena mereka datang dengan jumlah besar, mereka akan berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama kelompok mereka, sehingga proses integrasi antara mereka dan masyarakat setempat menjadi sangat sulit,” tutur Leo.

    Leo beranggapan bahwa fenomena migran baru asal Tiongkok harus dikaji dengan sebuah pendekatan baru yang meskipun tetap kritis, tetapi tanpa bersifat apriori.

    Sementara itu, ketua FSI yang juga Dosen Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) Universitas Pelita Harapan (UPH), Johanes Herlijanto, menyesalkan masih adanya pandangan yang menyamakan antara warga Tionghoa yang baru dengan etnik Tionghoa di Indonesia dan Asia Tenggara.

    Johanes menyatakan bahwa pandangan semacam itu kurang adil terhadap etnik Tionghoa yang bukan hanya telah berakar dan beradaptasi, tetapi juga telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kawasan Asia Tenggara, tempat mereka menetap selama berabad-abad.

    “Tionghoa Indonesia, misalnya, telah memberikan sumbangsih yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Mereka adalah orang Indonesia yang selalu mengedepankan identitas kebangsaan Indonesia,” tutur pemerhati Tionghoa asal UPH itu.

    Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Triyono sependapat dengan Profesor Leo Suryadinata dalam hal dampak positif dan negatif dari kehadiran investasi dan migran baru asal China.

    “Kehadiran industri smelter di Sulawesi Tengah dan Tenggara menghidupkan perekonomian di daerah tersebut, ini hal yang jarang diungkap ke publik,” tuturnya.

    Namun sosiolog tamatan Universitas Gajah Mada (UGM) itu juga menuturkan mengenai adanya persoalan budaya yang diakibatkan kehadiran migran baru asal Tiongkok itu. Persoalan itu antara lain mencakup miskomunikasi, mispersepsi, serta praduga antara migran asal Tiongkok dan masyarakat setempat.

  • Roy Suryo Anggap Remeh Komentar Dian PSI: Bukan Lulusan UGM, DO dari Unram

    Roy Suryo Anggap Remeh Komentar Dian PSI: Bukan Lulusan UGM, DO dari Unram

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Telematika, Roy Suryo, emoh terlalu menanggapi komentar kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, terkait polemik keabsahan ijazah Jokowi.

    Seperti diketahui, Dian merupakan salah satu kader PSI yang paling aktif pasang badan untuk ayah dari Ketua Umumnya, Kaesang Pangarep tersebut.

    Apalagi, baru-baru ini Dian memberikan komentar terkait foto KKNnya di Desa Mojoroto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar 1990 lalu.

    “Kalau statemennya Dian Sandi tentang foto asli KKN saya, nggak pantas ditanggapi ya,” kata Roy kepada fajar.co.id, Selasa (24/6/2025).

    Alasan Roy tidak main-main, ia melihat bahwa Dian bukan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM). Meskipun, Dian yang mengunggah foto ijazah yang diklaim milik Jokowi di X.

    “Dia bukan Lulusan UGM, jadi nggak bisa membedakan Desa KKN UGM, Mojoroto, Kecamatan Mojogedang 1990, yang jelas tergambar di Monogram itu,” tukasnya.

    Alasan lainnya, Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengungkapkan bahwa Dian pernah gagal sebagai mahasiswa alias Drop Out (DO).

    “Bahkan selaku mahasiswa pun dia DO dari Universitas Mataram,” tandasnya.

    Sebelumnya, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, turut meragukan foto yang diklaim masa-masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) pakar telematika, Roy Suryo.

    Hal ini sebagai respons Dian setelah melihat foto Roy saat menjalani KKN pada tahun 1990 di Desa Mojoroto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

    Foto yang diklaim sebagai dokumentasi asli itu menunjukkan dua mahasiswa sedang sibuk membuat media presentasi di atas tikar yang digelar di dalam sebuah ruangan.

  • Mengenal Monpai.id, Asisten Digital AI Bikinan Lokal

    Mengenal Monpai.id, Asisten Digital AI Bikinan Lokal

    Jakarta –

    Di tengah gelombang besar pengembangan kecerdasan buatan global, hadir sebuah inovasi dari Indonesia yang mengusung semangat personalisasi: Monpai.id.

    Bukan sekadar chatbot, Monpai.id adalah platform AI assistant yang dapat dilatih dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik pengguna. Chatbot ini dijanjikan memberikan cara baru berinteraksi dengan AI, bukan sekadar alat serba tahu, namun bisa jadi mitra kerja yang peka dan kontekstual.

    Pembuatan Monpai.id didasari oleh banyak AI yang tak mengenali konteks lokal ataupun preferensi personal, juga terlalu kaku dalam merespon. Monpai.id dijanjikan bisa dilatih secara spesifik dan menyatu dengan identitas pengguna.

    “Kami percaya masa depan AI bukan yang tahu segalanya, tapi yang tahu siapa kamu,” ujar Muhammad Muchlas Rowi, inisiator Monpai.id, dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Lulusan filsafat UGM ini mulai mendalami kecerdasan buatan secara serius setelah menghadiri Konferensi AI Dunia di Las Vegas pada 2024, di mana ia mendengar langsung peringatan Geoffrey Hinton tentang potensi ancaman AI yang tak terkendali.

    Sejak itu, Muchlas tergerak untuk membangun AI yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga peka secara etis. Ia meyakini bahwa personalisasi adalah masa depan AI, dan Monpai.id adalah langkah konkret untuk mewujudkan itu di Indonesia.

    “AI masa depan bukan cuma soal kecerdasan, tapi juga kepekaan. Lewat Monpai.id, saya ingin membuktikan bahwa teknologi bisa dibentuk sesuai nilai dan karakter manusia Indonesia,” tegasnya.

    Monpai.id didukung oleh teknologi terdepan. Platform ini terintegrasi dengan sejumlah large language model (LLM) ternama seperti GPT-4, Gemini, dan Anthropic Claude, memungkinkan pengguna memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

    Menurut Muchlas, Monpai.id tidak berhenti di ranah teks, tapi juga mampu menganalisis dokumen dan gambar, memproses voice message, serta merespons dalam berbagai bentuk interaksi.

    “Fitur ini menjadikan Monpai bukan hanya sebagai asisten digital biasa, melainkan co-worker digital yang multifungsi. Chatbot ini tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi belajar dari interaksi dan preferensi penggunanya. Keunggulan personalisasi ini memberi pengalaman yang jauh lebih relevan dibandingkan AI generik,” tambahnya.

    Keunggulan lain Monpai.id, menurut Muchlas, adalah fleksibilitas integrasinya. Ia bisa ditanamkan di berbagai platform, mulai dari portal website, media sosial, hingga WhatsApp, menjadikan pengalaman interaksi dengan AI lebih natural dan mudah diakses oleh berbagai lapisan pengguna.

    “Platform ini juga menyasar penggunaan di sektor layanan pelanggan, pendidikan, hingga lembaga pemerintahan. Dengan fitur chatbot yang bisa dibentuk sesuai karakteristik tugas, pengguna bisa menciptakan asisten khusus seperti “TanyaHukumAI,” “TanyaKangUstadz,” “AsistenGuruIPA,” atau “CS Klinik Digital,” jelasnya.

    Salah satu fitur unggulan Monpai.id adalah kemampuannya dalam mengelola dan memahami dataset spesifik. Pengguna dapat mengunggah dokumen dalam bentuk Word, PDF, atau bahkan menyematkan tautan situs web sebagai sumber pelatihan bagi AI mereka. Fitur ini memungkinkan AI untuk bekerja berdasarkan data institusional yang spesifik, termasuk untuk memahami dokumen regulasi, kebijakan organisasi, atau materi pelajaran tertentu.

    Bagi dunia hukum, pendidikan, atau sektor pelayanan publik, fitur ini membuka jalan baru: AI yang bisa memahami konteks lokal dan konten profesional dengan akurat.

    Kafena itu, kata Muchlas, Monpai.id dirancang untuk menjangkau berbagai kalangan pengguna dengan kebutuhan yang beragam. Dalam dunia profesional, Monpai diharapkan menjadi asisten pribadi digital yang membantu mengelola jadwal, merespons pesan, hingga menyusun dokumen penting. Untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) maupun startup, Monpai bisa dimanfaatkan sebagai layanan pelanggan otomatis yang aktif 24 jam, menjawab pertanyaan pelanggan tanpa jeda.

    “Di dunia pendidikan, Monpai.id dapat menjadi mitra bagi guru dan tenaga pendidik, berfungsi sebagai asisten mengajar yang memahami kurikulum dan dapat memberi respon cerdas terhadap pertanyaan siswa,” ujarnya.

    Hingga saat ini, menurut Muchlas, pengembangan Monpai.id masih fokus pada fitur-fitur yang dibutuhkan oleh kalangan terbatas, terutama mereka yang memiliki kebutuhan spesifik dalam bidang layanan pelanggan, pengajaran, serta manajemen dokumen dan data regulatif.

    Fokus ini memungkinkan tim pengembang untuk mengasah ketepatan fungsionalitas dan memperdalam personalisasi, sebelum memperluas ke segmen pengguna yang lebih umum.

    Ke depan kelebihan Monpai.id tidak hanya terletak pada fleksibilitas dan aksesibilitasnya, tetapi juga pada arah idealismenya-mengembangkan model AI lokal yang berakar pada kebutuhan nasional. Dan arah ini telah disiapkan, dengan mengembangkan Mon Academy, flatform belajar Koding dan AI.

    Karena itu, Muchlas berharap, Indonesia suatu saat dapat memiliki ChatGPT-nya sendiri, seperti langkah strategis yang dilakukan Singapura dalam membangun Large Language Model (LLM) berbasis bahasa dan budaya mereka.

    “Dengan infrastruktur, data, dan kemauan politik yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar menjadi rumah bagi AI yang tidak hanya pintar, tetapi juga relevan secara lokal dan etis secara global,” tutupnya.

    (asj/asj)

  • RI Seret Lowongan Kerja, Pengangguran Disarankan Pindah ke Luar Negeri

    RI Seret Lowongan Kerja, Pengangguran Disarankan Pindah ke Luar Negeri

    Jakarta –

    Pengamat Ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Noor Effendi, mengatakan sekarang ini ada banyaknya lulusan sarjana yang banting setir menjadi pekerja informal seperti sopir hingga ART lantaran jumlah lapangan kerja formal yang dibuka setiap tahunnya tidak sanggup menampung pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia.

    “Angkatan kerja yang berusaha masuk pasar kerja itu cukup tinggi. Menurut data BPS kira-kira bergerak 3 juta sampai 3,5 juta orang. Nah secara teoritis itu setiap ada pertumbuhan ekonomi 1% dapat menciptakan peluang kerja 200 sampai 300 ribu,” jelasnya kepada detikcom, Selasa (24/5/2026).

    “Kira-kira kalau pertumbuhan 5%, katakan saja lah kita memiliki 300 ribu setiap satu persen, hanya 1,5 juta lapangan kerja yang dibuka. Yang masuk ke pasar kerja kira-kira bergerak 3 juta sampai 3,5 juta, berarti kan ada orang yang tidak bisa masuk pasar kerja bergerak sampai 1 juta sampai 1,5 juta,” sambung Tadjudin.

    Kondisi ini belum diperparah dengan mereka yang sempat terkena PHK dan perlu mendapat lapangan pekerjaan baru. Pada akhirnya pencari kerja yang kalah bersaing dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan formal tadi mau tak mau beralih ke sektor informal untuk menyambung hidup.

    “Kemudian itu yang sekarang banyak mereka mendaftar ke luar negeri. Diekspor lah tenaga kerja kita keluar negeri yang tagar-nya sangat terkenal itu ‘kabur saja dulu’ ya kan?” ucapnya.

    Untuk itu menurut Tadjudin, salah satu cara untuk bisa memecahkan masalah ini adalah dengan memperbanyak pekerja migran alias mengirim kelebihan pasokan tenaga kerja Indonesia tadi ke luar negeri. Sebab dengan mengirim banyak pekerja migran, pemerintah tidak hanya mengurangi angka pengangguran dalam negeri tapi juga bisa mendapatkan devisa negara.

    “Saya baca kemarin Australia, kemudian Polandia, Inggris memanggil tenaga kerja kita. Walaupun pekerjaannya paling banyak itu sebetulnya di sektor pertanian. Tapi itu tawarannya cukup menjanjikan bagi tenaga kerja Indonesia, itu mereka bisa dapat jutaan Karena hitungannya kerja disana kan bukan per bulan, per jam kan?” katanya.

    “Jamnya sekian dolar. Makanya mereka dapat bekerja kadang-kadang ada yang dapat Rp 27 juta per bulan, ada yang Rp 30 juta dan seterusnya. Itu lumayan juga kalau kita memang konsisten terhadap itu. Kan seolah-olah kita kan ekspor tenaga kerja. Pekerja itu devisa loh itu, karena pada umumnya mengirim dana ke keluarga mereka. Kiriman dana itu devisa, masukkan bagi Indonesia,” sambungnya.

    Senada dengan itu, Ketua Ikatan SDM Profesional Indonesia (ISPI) Ivan Taufiza juga menyarankan kepada mereka yang sulit mendapat pekerjaan di Indonesia, bisa menjadi pekerja migran. Sebab di banyak negara yang supply tenaga kerjanya jauh di bawah demand atau kebutuhan pasar kerja, sangat membutuhkan pasokan pekerja.

    Belum lagi di negara-negara ini biasanya tidak melihat latar belakang pendidikan para calon pekerjanya. Selama mereka mau dan bisa bekerja, kemungkinan besar mereka akan diterima.

    “Sebulan yang lalu lah saya balik dari China, Nah itu di pesawat saya ketemu orang Indonesia dia dari Jepang. Itu dia D3 jadi Chef di restoran Jepang, padahal D3 nya itu ngelas. Ada itu 7-8 orang,” kata Ivan.

    “Jadi yang tadi saya bilang, karena supply demandnya Itu nggak seimbang. Kalau di negara itu mereka malah kurang tenaga kerja. Saya kan sempat handle HR region, sempat handle Asia Pasifik, jadi Kelebihan tenaga kerja Indonesia itu modelnya kerja doang. Orang Indonesia itu kan nggak banyak ngeyel, nggak banyak permintaan, jadi mereka suka,” sambungnya.

    Untuk itu ia menyarankan kepada para calon pekerja yang sudah kesulitan cari kerja di Indonesia untuk mengambil sertifikasi keahlian tertentu yang juga diakui negara lain, agar berpeluang lebih besar untuk bisa bekerja di luar negeri. Tentu termasuk dengan kemampuan berbahasa asing di negara tempatnya bekerja nanti.

    “Jadi ambil Ilustrasi yang tadi teman-teman D3 ngelas dari Solo, itu dia cuma ambil sertifikasi masak. Kalau bahasa ya harus,” ucapnya.

    (igo/fdl)