Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Dokter Tifa Curiga Mulyono dan Samsul Sama-sama Alumni Universitas Pasar Pramuka

    Dokter Tifa Curiga Mulyono dan Samsul Sama-sama Alumni Universitas Pasar Pramuka

    GELORA.CO – Belum tuntas perkara keaslian ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, kini ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka turut diragukan keabsahannya.

    Hal ini disuarakan pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma lebih dikenal sebagai Dokter Tifa melalui akun X pribadinya, dikutip Selasa 8 Juli 2025.

    Dokter Tifa mencurigai Samsul bukan lulusan asli Universitas Bradford, London, Inggris.

    Diketahui, panggilan Samsul disematkan oleh netizen kepada Gibran Rakabuming Raka pada gelaran Pilpres 2024.

    “Ada nggak namanya di IABA – Indonesia Association of British Alumni?” tanya Dokter Tifa.

    Selain itu, dalam riwayat pendidikan yang dimuat website Pemkot Solo, tertulis bahwa Gibran menempuh S2 di University of Technology Sydney (UTS Insearch), Sydney, Australia. Gibran lulus pada 2010.

    “Kalau memang kuliah di Singapore kurun waktu 2007-2010. Terdaftar ngga di PPI Singapore,” singgung Dokter Tifa.

    Dokter Tifa juga menyoroti riwayat pendidikan Gibran di Management Development Institute of Singapore (MDIS).

    “Kalau memang betul kuliah di MDIS Singapore, pakai ijazah SMA mana waktu mendaftar di tahun 2007?” kata Dokter Tifa.

    “SMA Santo Yosef? Kabarnya cuma dua tahun sekolah di sana, itupun ngga naik kelas toh?” sambungnya.

    “SMK Kristen Solo? Kabarnya cuma daftar doang ngga pernah kelihatan nongol di kelas toh?” lanjutnya.

    Dokter Tifa juga meragukan Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School.

    “Bukannya itu sekolah dari SMP? Beneran dapat ijazah dari sana?” cetusnya.

    “Jadi Samsul ini mendaftar kuliah di MDIS Singapore pakai ijazah apa?” imbuhnya.

    Dengan deretan kejanggalan tersebut, Dokter Tifa mencurigai Samsul dan ayah kandungnya, Jokowi sama-sama lulusan Universitas Pasar Pramuka (UPP).

    “Atau jangan-jangan satu almamater dengan Buapakmu – UPP?” pungkas Dokter Tifa.

    Sebagai informasi, Gibran kabarnya pernah mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2002 di Orchid Park Secondary School, Singapura.

    Kemudian pada 2007 Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore (MDIS). Ayah Jan Ethes Srinarendra kemudian melanjutkan studi S2 di University of Technology Sydney (UTS Insearch), Sydney, Australia.

  • Viral Beathor Suryadi Minta Maaf ke Paiman Raharjo, Tuduhan Ijazah Jokowi Palsu Mulai Runtuh?

    Viral Beathor Suryadi Minta Maaf ke Paiman Raharjo, Tuduhan Ijazah Jokowi Palsu Mulai Runtuh?

    GELORA.CO –  Sebuah video yang memperlihatkan pertemuan antara Prof. Paiman Raharjo dan aktivis Beathor Suryadi di sebuah rumah makan pada Selasa, 8 Juli 2025, beredar luas dan memantik perhatian publik.

    Video tersebut, yang dikirim langsung oleh Prof. Paiman kepada sumber redaksi porosjakarta.com, memperlihatkan momen penting yang diyakini menjadi titik balik dalam polemik tuduhan ijazah Presiden Jokowi yang disebut palsu.

    Dalam cuplikan video berdurasi singkat tersebut, Prof. Paiman — yang juga merupakan akademisi Universitas Moestopo kini Rektor Universitas Jakarta International — terlihat mencecar Beathor seputar tuduhan yang sebelumnya dilontarkan terkait percetakan ijazah Presiden Joko Widodo.

    Namun terselip kalau perbincangan itu terkait sekolah Paiman yang menyelesaikan S1,S2 dan S3.

    “Kalau ini saya sekolah beneran S1 sampai S3, jadi tuduhan Abang gak benar,”kata Paiman.

    Beathor pun sempat terdengar melontarkan kata “Sedulur” (yang berarti saudara), seolah memberi sinyal damai dan pengakuan atas kekeliruan.

    Didampingi oleh kuasa hukumnya, Prof. Paiman menegaskan dengan tegas bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak berdasar.

    “Di samping saya ada pengacara. Kalau Abang tidak minta maaf, akan dituntut. Clear ya, tuduhan itu tidak benar,” tegas Prof. Paiman dalam video, yang kemudian langsung direspons Beathor dengan ucapan “Sedulur”.

    Momen ini memunculkan spekulasi bahwa isu ijazah palsu Presiden Jokowi yang selama ini bergulir panas di ruang publik mulai mengalami pembelokan narasi atau bahkan berpotensi gugur secara hukum dan moral.

    Namun demikian, Beathor Suryadi membantah video tersebut terkait ijazah.

    “Untuk kasus Univ Mustopo beragama, belum ada info lagi. Tapi untuk dokumen JokoWi dan Pasar Pramuka lanjut aja Bro,” ucap Beathor melalui pesan WA.

    Bahkan dua tokoh lain yang selama ini lantang bersuara dalam kasus ini, yakni Roy Suryo dan Kolonel Purn. Sri Radjasa Chandra, juga belum memberikan tanggapan resmi.

    Di sisi lain, publik kembali mempertanyakan: Apakah polemik ijazah Jokowi sudah berada di ujung tanduk?

    Apakah video tersebut menjadi sinyal bahwa ijazah Presiden Jokowi benar-benar asli dan produk sah Universitas Gadjah Mada (UGM)?

    Meskipun demikian, Roy Suryo tetap konsisten pada posisinya bahwa keaslian atau kepalsuan ijazah harus ditentukan oleh pengadilan.

    “Yang bisa menentukan apakah palsu atau asli itu adalah pengadilan, bukan persepsi pribadi,” ujarnya dalam pernyataan sebelumnya.

    Video viral pertemuan Prof. Paiman dan Beathor Suryadi membuka babak baru dalam kontroversi ijazah Presiden Jokowi.

    Munculnya gestur damai hingga ancaman gugatan hukum menandakan mulai runtuhnya tuduhan yang selama ini santer diberitakan.

    Publik kini menanti kejelasan lanjutan dari Beathor, Roy Suryo, dan pihak terkait lainnya. Apakah ini awal dari akhir isu ijazah palsu Jokowi?***

  • Sepak Terjang Surya Tri Harto, Dirut Baru Pertamina International Shipping

    Sepak Terjang Surya Tri Harto, Dirut Baru Pertamina International Shipping

    Bisnis.com, JAKARTA — Surya Tri Harto dikukuhkan sebagai direktur utama PT Pertamina International Shipping (PIS) pada Selasa (8/7/2025).

    Surya menggantikan Yoki Firnandi yang terjerat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Adapun, penunjukan Surya sebagai pucuk pimpinan PIS dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu lalu.

    “Hari ini telah dilakukan pengukuhan jajaran direksi di Pertamina International Shipping, yang ditetapkan oleh pemegang saham,” kata Corporate Secretary PIS Muhammad Baron kepada Bisnis.

    Dia menyebut, pihaknya mendukung dan comply pada kebijakan dan keputusan pemegang saham.

    “Kami optimistis, jajaran direksi bisa melanjutkan transformasi bisnis untuk terus mencatat kinerja positif dan meningkatkan profesionalitas pelayanan untuk masyarakat,” imbuh Baron.

    Surya sendiri bukan wajah baru di PT Pertamina (Persero) dan subholdingnya. Pria kelahiran Sumatra Barat pada 21 Oktober 1966 itu bergabung dengan Pertamina sejak 1994 dan meniti karir dari engineer staff.

    Karirnya di perusahaan pelat merah itu terbilang moncer. Surya naik jabatan menjadi asisten manajer pemasaran pada 2005. Dia kemudian menjabat manajer junior, termasuk pengembangan sistem & bisnis aviasi pada 2006.

    Berikutnya, dia ditunjuk sebagai manajer regional Jakarta pada periode 2009 hingga 2013. Setelah itu, Surya menjabat manajer jaminan kualitas pada 2013 hingga 2019.

    Surya juga pernah mencicipi jabatan sebagai VP ship chartering & performance sejak 2019 hingga 2020. Adapun, jabatan terakhirnya adalah direktur human capital & corporate services PIS.

    Di bidang pendidikan, Surya merupakan Sarjana Teknik Sipil, Universitas Andalas (1991). Lalu, dia meraih gelar Magister Teknik dalam bidang Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia pada 2002 serta Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Gadjah Mada pada 2009.

    Sementara itu, dalam pendidikan eksekutif Surya telah mengikuti General Management Program di Harvard Bussiness School, Amerika Serikat pada 2012 serta Global Executive Development Program, kerja sama Pertamina dengan INSEAD Singapore pada 2014. 

  • Ikut Ributi Ijazah Palsu, Teman Jokowi Minta Ketua Kagama Cirebon Dipecat

    Ikut Ributi Ijazah Palsu, Teman Jokowi Minta Ketua Kagama Cirebon Dipecat

    Sebelumnya, ultimatum Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak (Relagama Bergerak) kepada Rektor dan mantan Presiden Jokowi seperti sebuah angin segar.

    Seperti diketahui, Relagama Bergerak mendesak Prof Ova Emiliab untuk memberikan klarifikasi mengenai kisruh ijazah Jokowi.

    Bukan hanya itu, Relagama Bergerak juga mendorong agar mantan Presiden Jokowi dengan suka rela menunjukkan ijazahnya di hadapan publik.

    Menanggapi hal tersebut, Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar, mengatakan bahwa sebagai alumni memang sudah kewajiban menjaga nama baik almamater.

    “Memang alumni UGM kita harus menjaga nama almamater kita. Ini kan sebuah solusi yang paling dapat dilakukan Jokowi sebagai alumni kalau benar alumni UGM,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Kamis (3/7/2025).

    Dikatakan Rismon, jika memang Jokowi benar-benar alumni UGM, mestinya bangga menunjukkan ijazah.

    “Seharusnya dengan ringan, bahagia, bangga menunjukkan ijazahnya kepada publik, kepada rakyat yang telah memberikan semua fasilitas selama menjadi Presiden, Gubernur, Walikota,” ucapnya.

    Rismon menuturkan bahwa setelah masa pemerintahan Jokowi selesai, ia masih merasakan uang rakyat dari gaji pensiunnya.

    “Setelah pensiun mendapatkan Rp30 juta perbulan, mobil Alphard, rumah dan tanah 12 ribu meter persegi. Ini kan semua dari rakyat, seharusnya sebagai alumni UGM, sudahi konflik ini dengan negarawan, kesatria,” cetusnya.

    Rismon berharap, ayah dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka ini bersedia membuktikan bahwa ia pernah menjadi Presiden dengan mengantongi ijazah asli.

  • Telkom Optimalkan ESG, Beri Dampak Positif bagi Masyarakat & Lingkungan

    Telkom Optimalkan ESG, Beri Dampak Positif bagi Masyarakat & Lingkungan

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang melalui implementasi praktik Environmental, Social, and Governance (ESG). Penerapan prinsip ESG bukan sekadar tren global atau bentuk kepatuhan terhadap regulasi, melainkan telah menjadi kerangka strategis bagi perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang, menjaga kepercayaan publik, serta berkontribusi aktif terhadap agenda pembangunan nasional.

    “Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, keberhasilan bisnis saat ini tidak lagi hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kemampuannya dalam mengelola dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. ESG bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk membangun pertumbuhan yang berkelanjutan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan memastikan keberlanjutan usaha di masa depan.” ujar SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom, Ahmad Reza dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025).

    Berbagai studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang kuat lebih menarik bagi para investor. Di sisi lain, kepercayaan dan loyalitas konsumen juga sangat dipengaruhi oleh komitmen perusahaan terhadap praktik keberlanjutan. ESG turut memberikan dampak positif terhadap kepuasan dan retensi karyawan, di mana perusahaan dengan implementasi ESG yang unggul umumnya memiliki tingkat kepuasan karyawan yang lebih tinggi.

    Lebih dari itu, integrasi prinsip ESG ke dalam strategi korporasi terbukti memperkuat pengambilan keputusan strategis, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta membantu perusahaan beradaptasi dengan regulasi dan dinamika pasar yang terus berkembang.

    Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan terhadap keberlanjutan, Telkom menghadirkan ‘GoZero% – Sustainability Action by Telkom Indonesia’ yang berlandaskan pada tiga pilar utama. Pada pilar Environmental, Telkom mengusung program ‘Save Our Planet’ yang berfokus pada mitigasi perubahan iklim dan manajemen energi, pengelolaan sumber daya dan limbah, serta manajemen lingkungan, termasuk pengelolaan air dan pelestarian keanekaragaman hayati.

    Kemudian di pilar Social, Telkom mengusung program ‘Empower Our People’ yang berfokus pada keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas di lingkungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, meningkatkan pengalaman pelanggan terbaik melalui layanan unggul dan inovasi produk yang bertanggung jawab, serta inklusivitas digital dan pelibatan komunitas, termasuk pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

    Selanjutnya pilar Governance, Telkom mengusung program ‘Elevate Our Business’ yang berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, praktik bisnis yang beretika, hingga keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Ketiga pilar ini senantiasa menjadi landasan bagi perusahaan dalam menjalankan operasional bisnis secara berkelanjutan, serta diintegrasikan ke seluruh lini bisnis dan entitas Telkom Group sebagai bagian dari budaya perusahaan.

    Komitmen Telkom terhadap ESG tercermin pada sejumlah pencapaian yang diperoleh perusahaan. Pada tahun 2024, Telkom memperoleh sejumlah Sustainability Rating dari berbagai lembaga, seperti Sustainalytics dengan skor risiko ESG membaik menjadi 25,6 (Medium Risk), skor A dengan predikat ‘Baik’ dari lembaga rating MSCI, serta skor 91,23 dengan predikat ‘Sangat Baik’ dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Pada aspek lingkungan, Telkom telah melakukan verifikasi emisi gas rumah kaca (GRK), melakukan penambahan cakupan analisis risiko iklim meliputi wilayah rawan bencana berdasarkan Indeks Risiko Bencana BNPB, peningkatan pengelolaan limbah kantor dan limbah teknologi seperti kabel fiber optic, penggunaan panel surya pada sejumlah Base Transceiver Station (BTS), hingga berbagai inisiatif untuk melestarikan keanekaragaman hayati, seperti penanaman mangrove dan terumbu karang.

    Di aspek sosial, Telkom meningkatkan keterlibatan serta pemberdayaan karyawan perempuan dan disabilitas, berbagai inisiatif untuk pemberdayaan komunitas melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), bantuan dan dukungan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta mewujudkan inklusivitas digital dengan jaringan yang menjangkau lebih dari 98% populasi di Indonesia.

    Lebih lanjut, pada aspek tata kelola, Telkom beserta 13 anak perusahaan dengan kepemilikan langsung telah tersertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, penerapan kebijakan perlindungan data pribadi, seluruh karyawan telah menandatangani pakta integritas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

    Disisi lain, pengembangan talenta menjadi salah satu fokus utama perusahaan. Salah satunya melalui Digistar, program yang dirancang untuk menjaring dan mengembangkan talenta muda berkualitas.

    Telkom membentuk Digistar Club sebagai talent pool strategis untuk menghimpun mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia. Pada acara MBA Catalyst Summit 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Sabtu (5/7), juga dilakukan peresmian pembentukan Digistar Club Chapter UGM oleh Wakil Direktur Utama Telkom, Muhammad Awaluddin.

    Pada kesempatan yang sama, GM Witel Yogya Jateng Selatan, Agus Faisal secara simbolis menyerahkan bantuan berupa instalasi sarana air bersih kepada perwakilan Desa Pengos, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pemberian bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkom dalam mendukung agenda keberlanjutan melalui penciptaan social value impact. Bantuan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada.

    (ega/ega)

  • BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Mahasiswa KKN Dapat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Regional 8 Juli 2025

    BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Mahasiswa KKN Dapat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Regional 8 Juli 2025

    BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Mahasiswa KKN Dapat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –

    BPJS Ketenagakerjaan
    menargetkan seluruh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Indonesia mendapatkan perlindungan
    jaminan kecelakaan kerja
    dan kematian.
    Deputi Learning & Development BPJS Ketenagakerjaan,
    Suwilwan Rachmat
    , mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), mahasiswa KKN perlu mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja.
    Dia menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan tupoksinya, melindungi mahasiswa KKN dengan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
    “Kami secara masif mendorong semua kampus untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa KKN-nya,” kata Suwilwan di sela-sela pelepasan mahasiswa KKN UNS Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/7/2025).
    Suwilwan menambahkan bahwa peserta KKN UNS sudah mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.
    Selain UNS, katanya, UGM, Unnes, dan beberapa Perguruan Tinggi (PT) negeri/swasta di Jateng dan DIY sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan.
    “Terakhir kami UGM sudah kita lindungi, Unnes juga sudah, beberapa kampus negeri/swasta sudah kita cover,” ungkap dia.
    Menurut Suwilwan, perlindungan ini diberikan bukan hanya untuk program KKN, tetapi juga untuk program Praktik Kerja Lapangan (PKL).
    “Jadi kalau mahasiswa itu praktik kerja lapangan, artinya mereka sudah tidak di kampus. Mereka sudah masuk ke industri ataupun mereka magang. Itu sudah seperti masyarakat lainnya,” katanya.
    Lebih lanjut, Suwilwan mengatakan bahwa perlindungan ini diberikan selama mahasiswa melaksanakan KKN.
    Setelah kembali ke kampus, mereka sudah tidak lagi mendapatkan jaminan perlindungan ini.
    “Memang programnya ini jangka pendek, hanya selama mereka di lapangan saja, 45 hari. Kalau memang magang, PKL ada yang tiga bulan, nah itu selama itu. Karena mereka setelah balik ke kampus, mereka sudah menjadi mahasiswa lagi. Bukan menjadi, katakanlah, orang yang bekerja di industri,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi Digelar Rabu, Rismon: Kami Siap Bawa Bukti Ilmiah Megapolitan 7 Juli 2025

    Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi Digelar Rabu, Rismon: Kami Siap Bawa Bukti Ilmiah Megapolitan 7 Juli 2025

    Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi Digelar Rabu, Rismon: Kami Siap Bawa Bukti Ilmiah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rismon Sianipar bersama empat saksi terlapor lainnya dipastikan hadir dalam gelar perkara khusus atas tuduhan
    ijazah palsu
    Presiden ke-7
    Joko Widodo
    yang akan dilaksanakan di Bareskrim Mabes Polri pada Rabu (9/7/2025) pagi.
    Hal itu ia sampaikan usai menghadiri undangan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin (7/7/2025).
    “Kami diajukan. Nama kami, saya, Pak Roy (Suryo), Bu Tifa, dan lainnya itu diajukan untuk menjadi ahli di gelar perkara khusus di Bareskrim Rabu,” ujarnya kepada wartawan, Senin.
    Rismon juga menuturkan, ia bersama rekan saksi terlapor lainnya akan membuktikan kebenaran ilmiah terkait ijazah Jokowi yang diklaim lulus dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
    “Kami ingin men-
    challenge
    karena kebenaran ilmiah itu kan
    repeatable
    , dapat diulangi, dapat diverifikasi, dapat direkonstruksi,” ucap Rismon.
    “Oleh karena itu kami ingin bahwa setiap pihak itu membawa ahlinya, baik Bareskrim maupun dari pihak Pak Jokowi, maupun dari pihak Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA),” tutur Rismon lagi.
    Ia mengatakan, tiga dari lima terlapor dari kasus
    tuduhan ijazah palsu
    Jokosi yang sedang berjalan adalah lulusan UGM. Sebab itu, ia akan meminta pihak universitas untuk membuka seluruh proses akademik Jokowi.
    “Karena kami juga tiga orang adalah alumni UGM, jadi sangat relevan bagi kami untuk meminta UGM, melalui rektor maupun wakil rektor, untuk membuka seluruh proses akademik dari Joko Widodo di UGM,” ucapnya.
    Pada kesempatan terpisah, Roy Suryo mengungkap dirinya dicecar 85 pertanyaan saat diperiksa sebagai saksi terlapor atas tudingan
    ijazah palsu Jokowi
    di Polda Metro Jaya pada Senin (7/7/2025).
    Ia bersama saksi terlapor lainnya diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB hingga 14.50 WIB. Ia tidak merinci pertanyaan-pertanyaan apa saja yang dicecar, namun ia sempat ditanya mengenai kondisi kesehatan.
    Roy juga menuturkan, pelapor tidak memiliki legal standing dalam pelaporan kasus ijazah palsu.
    “Jadi mereka lima pihak itu tidak ada
    legal standing
    , apalagi mereka ada yang mengatasnamakan pengacara. Itu kan aneh gitu, pengacara malah lapor juga, jadi itu sama sekali di luar nalar,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap Alasan Surat Pemakzulan Gibran Belum Dibahas MPR, Forum Purnawirawan TNI Salah Alamat?

    Terungkap Alasan Surat Pemakzulan Gibran Belum Dibahas MPR, Forum Purnawirawan TNI Salah Alamat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Permintaan pemberhentian Wakil Presiden Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) nampaknya tidak berjalan sesuai harapan Forum Purnawirawan TNI.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut surat yang dikirim Forum Purnawirawan TNI itu belum tercatat sebagai surat masuk resmi di sekretariat pimpinan MPR, sehingga belum bisa dibahas.

    “Kami baru saja mengadakan rapat pimpinan MPR. Dalam rapat itu, Sekjen tidak membacakan adanya surat masuk terkait wacana tersebut. Artinya, surat itu belum tercatat sebagai surat masuk resmi di pimpinan MPR, sehingga belum bisa dibahas,” tutur Muzani di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7/2025).

    Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Yance Arizona menjelaskan bahwa MPR bukanlah lembaga yang memulai proses pemakzulan, melainkan institusi yang menjalankan keputusan akhir setelah tahapan-tahapan sebelumnya dilalui.

    Ia menegaskan, pintu masuk proses pemakzulan terletak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan MPR.

    DPR dapat menggunakan hak angket atau langsung mengajukan hak menyatakan pendapat jika terdapat dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 7A.

    Proses ini melibatkan berbagai lembaga negara dan menuntut adanya kehati-hatian dalam setiap tahapannya.

    “Nanti kalau MK menyatakan terbukti, itu bisa menjadi dasar untuk MPR mengadakan sidang dan memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden,” terang Yance dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (7/7/2025).

  • Roy Suryo dan Eggi Sudjana Diperiksa Terkait Ijazah Jokowi – Page 3

    Roy Suryo dan Eggi Sudjana Diperiksa Terkait Ijazah Jokowi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir di Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan Eggi Sudjana pun hadir memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi pada hari ini, Senin (7/7/2025).

    “Kenapa kami hadir hari ini, karena di sini sudah ada ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor, dan sudah ada tempus locus nya,” kata Roy Suryo di Polda Metro Jaya, Senin.

    Roy mengatakan, dia menerima undangan klarifikasi pada 2 Juli 2025. Namun karena suratnya dinilai tak lengkap, ia dan kuasa hukumnya memutuskan tak hadir. Setelah ada panggilan kedua, baru ia datang.

    “Kami waktu itu siap semua hadir, tapi kmi atas rekomendasi kuasa hukum kami tidak perlu menghadiri karena ini undangan nggak jelas tidak ada terlapor nya tidak ada locus nya tidak ada juga tempus nya,” ujar dia.

    Eggi Sudjana menambahkan, ia menantang Jokowi untuk buka-bukaan soal ijazahnya.

    “Saya pernah bilang di pengadilan jika Jokowi menujukan ijazah asli, case close. Tutup kasus,” kata dia.

    Eggi bersedia menyampaikan permohonan maaf kepada Jokowi bila bersedia menunjukkan ijazah ke hadapan pubblik. “Tapi kalau tidak saya kejar terus kurang lebih 4 tahun berjalan ini,” ucap dia.

    Eggi heran mengapa Jokowi lebih pilih menyewa pengacara dan lapor polisi ketimbang menunjukkan ijazah yang katanya asli.

    “Tunjukkan saja saya punya ngapain dia sewa lawyer, ngapain dia panggil polisi lapor polisi padahal dia tinggal tunjukan saja, tidak berbiaya, sederhana,” ucap dia.

    Dia juga menyebut ijazah UGM itu seharusnya jadi kebanggaan, bukan ditutup-tutupi

    “Kata Rismon justru ijazah UGM itu kebanggaan kenapa ditutupi, padahal Jokowi paling senang difoto giliran foto ijazah tidak boleh,” tandas dia.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan adanya pemeriksaan Roy Suryo dan Eggi Sudjana. “Betul,” singkat Ade Ary

     

     

  • Saatnya UGM dan Jokowi Tampil Bareng

    Saatnya UGM dan Jokowi Tampil Bareng

    GELORA.CO  — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa), menanggapi polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diduga dicetak di Pasar Pramuka.

    Hensa melihat, Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga saat ini belum merespons secara tegas terkait dengan polemik ijazah Jokowi ini.

    Menurutnya, hal ini justru akan merugikan UGM terkait nama besarnya sebagai institusi pendidikan tinggi, jika tidak merespons isu ini dengan cepat.

    “Menurut saya, ini akan merugikan UGM jika tidak merespons polemik ijazah Jokowi ini dengan serius, apa lagi sampai disebut dicetak di Pasar Pramuka, harus dibuktikan dengan cepat,” kata Hensa, Minggu (6/7/2025).

    Hensa menilai, sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bersama untuk menyelesaikan polemik ini agar tidak menjadi isu liar ke depannya.

    Dari perspektif komunikasi politik, Hensa menegaskan bahwa absennya respons resmi dari UGM dapat memicu krisis kepercayaan publik, terhadap institusi pendidikan ternama tersebut.

    “Sebagai institusi yang mengedepankan integritas akademik, UGM harus merespons dengan segera. Jika tidak, narasi liar seperti ‘ijazah dicetak di Pasar Pramuka’ akan semakin menguat di ruang publik dan sulit dikendalikan,” ujar Hensa.

    Ia menambahkan, komunikasi yang lamban atau ambigu dari UGM dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh situasi, yang pada akhirnya tidak hanya merugikan Jokowi, tetapi juga reputasi UGM sebagai penerbit ijazah.

    Untuk itu kata Hensa, sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bersama untuk menyelesaikan polemik ini, dengan menunggu kondisi Jokowi sehat. 

    “Ini sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bareng untuk menyelesaikan polemik ijazah tersebut, namun menunggu pak Jokowi kondisinya sehat tentunya,” kata Hensa.

    Hensa juga menilai seharusnya alumni UGM juga merespons polemik ijazah Jokowi secara serius.

    Ia berpendapat, tidak adanya respons dari alumni-alumni UGM ini justru akan menambah kecurigaan publik, terhadap nama besar UGM.

    “Jika alumni-alumni UGM ini hanya diam, maka akan menambah kecurigaan publik bahkan menimbulkan spekulasi adanya kerja sama antara UGM dengan percetakan-percetakan di Pasar Pramuka,” ungkapnya. 

    Selanjutnya Hensa mengingatkan, respons dari UGM ini justru yang paling ditunggu oleh masyarakat saat ini.

    Sebab, UGM adalah penerbit ijazah Jokowi sehingga kampus tersebut harus memberikan pernyataan tegas kepada publik.

    “Intinya, harusnya UGM yang bersuara dan kalau perlu tampil bersama dengan Jokowi, bisa jadi UGM bubar secara institusi jika tidak merespons ini karena nama besarnya tercoreng akibat menerbitkan ijazah palsu,” pungkasnya.

    Sebelumnya ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis (3/7/2025) kemarin.

    Pemeriksaan tersebut terkait dengan laporan Jokowi soal dugaan kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. 

    Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan membeberkan alasan mengapa Polda Metro Jaya sampai harus memeriksa Kompol Syarif.

    Yakup menyebut, ketika Jokowi melayangkan laporan soal dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu tentu dijelaskan kapan dan bagaimana. 

    Untuk itu, Polda Metro Jaya memanggil orang-orang dekat Jokowi, termasuk Kompol Syarif yang selama ini menjadi ajudan Jokowi.

    “Artinya kan pada saat Pak Jokowi membuat laporan tentunya kan di situ ada diterangkan kapan pertama Pak Jokowi mengetahui ada hal-hal yang mencemarkan nama baik atau keterangan yang menurut beliau adalah fitnah atau tidak benar.”

    “Nah, hal-hal ini tentunya kan disampaikan juga kepada beberapa orang. Jadi itulah yang dikonfirmasi ke orang-orang terdekat Pak Jokowi,” kata Yakup dilansir Kompas TV, Sabtu (5/7/2025).

    Terkait detail pertanyaan serta materi pemeriksaan Kompol Syarif ini, Yakup menyebut bukan ranahnya untuk bicara.

    Karena Polda Metro Jaya lah yang memiliki kewenangan untuk menjelaskannya.

    “Nah, mengenai detailnya apa sih sebenarnya yang mau dicari dari seorang Mas Syarif gitu. Untuk dalam proses penyelidikan ini, atau nanti dalam penyelidikan yaitu mungkin nanti dari Polda Metro Jaya yang dapat menerangkan untuk membangun konstruksinya seperti apa.” 

    “Namun secara umum seorang saksi itu kan ketika diundang sehubungan dengan suatu dugaan tindak pidana, tentu seorang saksi ini tentunya diduga telah mendengar melihat atau mengalami juga dugaan tindak pidana apa yang sedang dilakukan penyelidikan.”

    Namun demikian pihaknya melihat keterangan Kompol Syarif dianggap perlu melihat kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi menjadi lebih terang benderang. 

    “Jadi kalau kami melihat ya tentunya mungkin Mas Syarif sebagai orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi sebagai ajudannya tentu mungkin sebagai seorang saksi melihat, mendengar, dan mengalami juga apa yang Pak Jokowi laporkan sebagai dugaan tindak pidananya. Ya, mungkin sekitaran itu,” ungkap Yakup