Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Tinggalkan Solo, Jokowi Akan Reuni dengan Teman Kuliahnya di Fakultas Kehutanan UGM

    Tinggalkan Solo, Jokowi Akan Reuni dengan Teman Kuliahnya di Fakultas Kehutanan UGM

    Liputan6.com, Solo Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan menghadiri acara reuni bersama teman-teman kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Sabtu (25/7/2025). 

    Pantauan Liputan6.com, Jokowi meninggalkan kediaman pribadinya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Solo sekitar pukul 09.08 WIB. Mantan Wali Kota Solo itu tampak didampingi oleh istrinya, Iriana Jokowi.

    Selain Iriana, dalam iring-iringan mobil Jokowi itu terdapat mobil Toyota Alphard berwarna putih yang dinaiki adiknya, Titik Ritawati dan suaminya Arif Budi Sulistyo.

    Sebelum meninggalkan kediaman, awalnya Jokowi mengatakan bahwa agenda hari ini adalah pergi ke Yogyakarta untuk menengok saudara. Tetapi Iriana yang berjalan di belakang Jokowi untuk masuk ke dalam mobil membocorkan rencana kunjungan suaminya.

    “Mau reuni,” kata Iriana yang disambut tertawa oleh Jokowi. 

    Kemudian mantan Wali Kota Solo itu meluruskan bahwa selain mengunjungi saudaranya yang tinggal di Yogyakarta, ia juga akan bertemu dengan teman-teman kuliah seangkatannya di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta.

    “Nengok saudara sambil reuni, monggo,” kata Jokowi tersenyum sambil masuk ke dalam mobil Toyota Alphard berwarna hitam.

     

  • Polisi Didesak Percayakan Roy Suryo dan Rismon Periksa Ijazah Jokowi

    Polisi Didesak Percayakan Roy Suryo dan Rismon Periksa Ijazah Jokowi

    GELORA.CO -Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertanyakan langkah penyidik Polda Metro Jaya meneliti kembali ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) kepunyaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi di laboratorium forensik.

    “Berarti pemeriksaan Labfor yang sudah dilaporkan Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 terhadap ijazah itu salah? Tidak akurat?” tanya Dokter Tifa melalui akun X pribadinya, dikutip Sabtu 26 Juli 2025.

    Lantas apakah ijazah pembandingnya juga sama seperti pemeriksaan awal oleh Bareskrim Polri?

    “Kalau iya, percuma saja! Nanti Bareskrim akan lagi-lagi mengumumkan ijazah itu identik!” kata Dokter Tifa.

    Menurut Dokter Tifa, apabila negara ini memang menginginkan keadilan ditegakkan, dan kebenaran dijunjung, maka Labfor harus juga bersedia agar ijazah itu diperiksa oleh pakar informatika, multimedia, dan telematika Roy Suryo dan ahli forensik digital Rismon Sianipar.

    “Keduanya sering kali menjadi Saksi Ahli perkara-perkara besar yang pelik dan rumit, seperti kasus Kopi Sianida, KM 50, Vina Cirebon, dll,” saran Dokter Tifa.

    “Bukankah sepatutnya Puslabfor membutuhkan expertise mereka?” sambungnya.

    Polda Metro Jaya menyita ijazah Jokowi terkait kasus tudingan ijazah palsu. Ijazah tersebut merupakan ijazah SMA dan ijazah S-1 milik Jokowi.

    “Bahwa benar penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S-1 dan SMA,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis 24 Juli 2025.

    Ade Ary mengatakan ijazah tersebut akan diteliti laboratorium forensik. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman.

    “(Penyitaan ijazah) untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan,” kata Ade.

    Jokowi sendiri sudah diperiksa terkait tudingan ijazah palsu di Mapolresta Solo, Kamis 23 Juli 2025. Jokowi diperiksa selama tiga jam lamanya dengan total 45 pertanyaan. Jokowi menyebutkan ijazah asli SMA dan S-1-nya disita.

    Diketahui, Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27A, 32, serta 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Setelah dilakukan gelar perkara, laporan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Total ada empat laporan serupa yang naik ke tahap penyidikan, sementara dua laporan lainnya dicabut.

  • Penjelasan Dosen UGM: Ciri Beras Oplosan, Kandungan Kimia dan Bahaya Jika Dikonsumsi

    Penjelasan Dosen UGM: Ciri Beras Oplosan, Kandungan Kimia dan Bahaya Jika Dikonsumsi

    Liputan6.com, Yogyakarta – Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sri Raharjo menjelaskan kandungan zat-zat kimia dalam beras oplosan dapat memicu kanker. Peredaran beras oplosan bercampur bahan kimia seperti pemutih, pewarna, atau bahkan plastik sintetis menimbulkan keresahan masyarakat.

    “Praktik mencampur beras dengan bahan non-pangan atau kualitas rendah tetap melanggar ketentuan keamanan dan mutu pangan. Keberadaannya menunjukkan lemahnya pengawasan distribusi pangan, terutama di tingkat produsen dan pasar tradisional,” katanya dilansir Jumat (25/7/2025).

    Sri Raharjo menjelaskan beberapa bahan kimia yang kerap ditemukan dalam beras oplosan antara lain klorin atau pemutih, pewangi buatan, hingga parafin atau plastik. Zat-zat ini digunakan untuk menyamarkan kualitas beras yang sebenarnya rendah sehingga tampak lebih putih dan menarik.

    Praktik ini dilakukan dengan motif komersial semata tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan konsumen.

    “Klorin misalnya, digunakan untuk menghilangkan warna kusam, tapi zat ini bersifat karsinogenik dan sangat berbahaya bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Pewarna sintetis seperti Rhodamin B juga dapat menyebabkan sirosis hati atau gagal ginjal jika terakumulasi dalam tubuh,” jelas Sri Raharjo.

    Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM ini menjabarkan paparan berkepanjangan terhadap zat-zat tersebut jelas berisiko memicu kanker, bahkan berpotensi merusak organ vital seperti hati dan ginjal.

    Konsumsi rutin dalam jangka panjang memungkinkan akumulasi senyawa kimia dalam tubuh yang akan memperberat kerja sistem detoksifikasi organ.

    Konsumsi beras oplosan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan serius. Tidak hanya risiko gangguan organ, beberapa zat kimia juga bersifat toksik dan bisa memicu peradangan sistemik dalam tubuh. Selain risiko kanker akibat akumulasi karsinogen, tubuh juga menghadapi ancaman gangguan fungsi hati dan ginjal sebagai organ detoksifikasi utama.

    “Organ-organ ini akan bekerja ekstra keras menyaring zat asing, dan dalam jangka panjang bisa berujung pada kerusakan permanen,” jelasnya.

     

  • Jokowi Bantah Kasmudjo Dosen Pembimbing Skripsi, Dokter Tifa: Terbiasa Bohong

    Jokowi Bantah Kasmudjo Dosen Pembimbing Skripsi, Dokter Tifa: Terbiasa Bohong

    GELORA.CO – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa merespons pengakuan terbaru Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi yang membantah Kasmudjo merupakan dosen pembimbing skripsinya.

    “Orang kalau sudah biasa BOHONG enteng saja mengingkari kebohongannya,” tulis Dokter Tifa dikutip dari akun X pribadinya, Jumat 25 Juli 2025.

    Dokter Tifa mengaku kasihan dengan Kasmudjo yang terseret dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Kasihan Pak Kasmudjo. Di tahun 2017, dipanggungkan untuk dipaksa masuk dalam tim kebohongan publik, yang sangat memalukan ketika terbongkar,” kata Dokter Tifa.

    Menurut Dokter Tifa, Jokowi telah membuat kehidupan Kasmudjo di ujung usianya dijalani dengan ketakutan, was-was, perasaan bersalah, yang akan terus menghantui sampai akhir.

    Diketahui, Jokowi mengaku sempat ditanya oleh penyidik Polda Metro Jaya soal sosok Kasmudjo yang merupakan dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM). Kepada penyidik, Jokowi menegaskan Kasmudjo bukanlah dosen pembimbing skripsinya.

    “Saya jawab apa adanya. Yang kedua mengenai Pak Ir. Kasmudjo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya. Dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Prof. Dr. Ir. Ahmad Sumitra, ” kata Jokowi di Polresta Solo, Rabu, 23 Juli 2025.

    Jokowi pernah memperkenalkan Kasmudjo sebagai dosen pembimbing dalam sebuah acara di UGM. Nama Kasmudjo pertama kali disebut Jokowi pada acara silaturahmi dengan dosen dan mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM pada 19 Desember 2017.

    “Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat, tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali,” ujar Jokowi, kala itu.

  • Relawan Jokowi Yakin Roy Suryo cs Dipenjara di Kasus Tudingan Ijazah Palsu: Game Over!

    Relawan Jokowi Yakin Roy Suryo cs Dipenjara di Kasus Tudingan Ijazah Palsu: Game Over!

    GELORA.CO – Relawan Jokowi sekaligus Ketum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu. Silfester yakin Polda Metro Jaya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

    “Saya pikir sebenarnya isu ijazah palsu dan juga pemalsuan ini sudah game over ya, sudah selesai. Tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang terjadi mulai nanti penyidikan, terus ditetapkan para tersangka, mungkin lebih banyak dari lima,” kata Silfester di Polda Metro Jaya, Kamis (24/7/2025).

    Silfester juga mengkritisi pihak Roy Suryo dkk yang melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi. Dia menyebut penelitian yang dilakukan tidak tepat lantaran hanya berbekal pada unggahan di media sosial, bukan terhadap fisik ijazah Jokowi.

    “Yang diteliti itu adalah semacam foto atau copy-an di social media yang di-upload digital. Ini nggak bisa jadi objek penelitian, mau pakai peneliti hebat dari mana pun udah nggak bisa. Sedangkan kita lihat bawa penelitian yang ada di Bareskrim, laboratorium forensik itu, yang diteliti adalah ijazah asli Pak Jokowi,” kata dia.

    “Dari pembuat ijazah, yaitu yang mengeluarkan ijazah UGM, satu-satunya nih yang mengeluarkan hanya UGM, bukan Roy Suryo, bukan Tifa, bukan Rismon, ya kan. (UGM) mengatakan bahwa itu ijazah asli,” imbuhnya.

    Silfester yakin penyidik Polda Metro Jaya profesional dalam mengusut kasus tersebut. Dia juga yakin polisi akan menetapkan tersangka dan akan dilakukan penahanan terhadap para pihak terlibat.

    “Kalau menurut saya sih, tidak mendahului Tuhan ya, ini sudah hampir 11.000 triliun masuk penjara. Jadi intinya bahwa tanpa kita mendesak, biarkan saja Polda Metro Jaya memprosesnya dengan baik dan benar,” imbuhnya.

    Diketahui, Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27A, 32, serta 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Setelah dilakukan gelar perkara, laporan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Total ada empat laporan serupa yang naik ke tahap penyidikan, sementara dua laporan lainnya dicabut.

    Kasus tudingan ijazah palsu juga bergulir di Bareskrim Polri. Setelah dilakukan penyelidikan, Bareskrim menegaskan ijazah milik Jokowi asli dan sama dengan pembanding.

    Laporan yang bergulir di Bareskrim pun akhirnya disetop. Namun Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) sebagai pelapor meminta gelar perkara khusus yang akan digelar pada Rabu (9/7).

  • Ijazah palsu Jokowi, Ketua relawan Solmet dicecar 46 pertanyaan

    Ijazah palsu Jokowi, Ketua relawan Solmet dicecar 46 pertanyaan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina mengaku dicecar 46 pertanyaan saat diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Tadi saya menjawab kurang lebih 46 pertanyaan yang ditanyakan mengenai kejadian ketika saya berinteraksi langsung dengan para penuduh di beberapa kegiatan di media,” kata Silfester saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.

    Saat dikonfirmasi terkait kapan penetapan tersangka dalam kasus ini, hal tersebut merupakan kewenangan dari Polda Metro Jaya.

    “Itu kewenangan dari pihak Polda Metro Jaya, yang kita lihat kan kemarin pengembangan sudah sampai memeriksa beberapa saksi-saksi di Polres Surakarta, termasuk Bapak Jokowi,” kata Silfester.

    Ia juga melihat Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri dan UGM sudah menjalankan proses dan prosedur yang benar.

    “Kalau saya sebagai masyarakat biasa dan juga orang hukum selama ini apa yang dikatakan oleh Roy Suryo Cs, Rismon dan sebagainya itu tidak memiliki bukti-bukti dasar,” ujarnya.

    Silfester juga mempertanyakan apa motif Roy Suryo Cs melakukan hal itu kepada Jokowi karena dia menilai adanya adu domba politik.

    “Pak Jokowi ini kan sudah selesai, sudah tidak ada kepentingan beliau akan menjadi presiden lagi, yang akan tetap kita dukung itu adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran tapi kawan-kawan ini ya kembali lagi mereka melakukan hal-hal yang tidak logis di luar nalar,” ucapnya.

    Solmet merupakan relawan pendukung Jokowi dan Prabowo-Gibran di Pemilu.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bangun Sutoto Sindir Logo Baru PSI: Gajah Terpenggal, Simbol Kematian Politik

    Bangun Sutoto Sindir Logo Baru PSI: Gajah Terpenggal, Simbol Kematian Politik

    “Logo sebuah partai politik pasti mengandung pesan politik juga. Apalagi parpol itu dengan bangganya menuliskan Partai Super Tbk alias Partai Super Terbuka,” imbuhnya.

    Pertanyaan selanjutnya, kata Bangun Keanggotaan, sumber dana, agenda ke depan dari PSI patut digarisbawahi.

    “Saya jadi teringat dengan salah satu mata kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan saat masih menjadi mahasiswa. Dalam mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan dan Politik (MIPP), dosen saya mengilustrasikan bahwa ilmu politik itu bisa dibilang seperti ilmu perdukunan,” sebutnya.

    “Kita diajak untuk tahu dan paham dengan sesuatu yang tidak tampak mata. Kita juga diajak untuk tahu di balik yang tampak. Menarik bukan?,” tambah Bangun.

    Ia kemudian mengutip salah satu pakar politik Indonesia, Prof. Salim Said yang pernah berkata bahwa politik itu seperti udara.

    “Semua orang butuh udara. Tapi, udara itu tak tampak namun ada. Sebuah teori singkat yang mudah dipahami,” beber Bangun.

    Dijelaskan Bangun, ilustrasi gajah yang mendongak dengan kepala terpisah sah-sah saja jika publik memaknainya sebagai sebuah kematian akibat hukuman.

    “Bisa jadi hukuman dari alam karena melawan hukum Tuhan. Entahlah. Yang jelas, jangan tanya saya,” terangnya.

    Sebagai pengamat, lulusan Fisipol UGM ini mengatakan bahwa pidato politik perdana Kaesang selaku Ketum tampak kurang percaya diri.

    “Mengawali pidato politik dengan permintaan maaf atas kegagalannya di kontestasi pemilu 2024 untuk membawa partai itu ke Senayan. Pidato politik yang nyaris tidak berenergi. Padahal bisa dibilang kongres parpol super terbuka yang dibawanya itu ada di rumahnya sendiri,” bebernya.

  • Roy Suryo minta Polisi gelar perkara khusus soal ijazah palsu

    Roy Suryo minta Polisi gelar perkara khusus soal ijazah palsu

    Jakarta (ANTARA) – Roy Suryo meminta Polda Metro Jaya untuk menggelar perkara khusus terkait laporan tuduh ijazah palsu presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menyusul peningkatan perkara itu dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

    “Kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya, mengingat telah meningkatkan penyelidikan ke penyidikan berdasarkan gelar perkara,” kata kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin yang ditemui di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin.

    Ia menyebutkan gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak melibatkan pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah terlapor.

    “Ada pihak-pihak yang menjadi terlapor di klien kami dan klien kami tidak dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus, namun Polda Metro Jaya secara sepihak kemudian meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Ahmad.

    Ahmad juga menegaskan bahwa proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan deskripsi sahih tentang ijazah Joko Widodo.

    “Jadi, tidak cukup dengan ‘statement’ (pernyataan) dari UGM, tidak cukup ‘statement’ dari ‘lawyer’- nya, tidak cukup ‘statement’ bahkan dari Bareskrim Polri,” katanya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus laporan tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari penyelidikan ke penyidikan.

    “Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam maka terhadap laporan polisi yang pertama pelapornya adalah saudara Insinyur HJW disimpulkan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat (11/7).

    Kemudian untuk laporan dari sejumlah Polres yang telah ditarik oleh Polda Metro Jaya dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan.

    “Jadi, ada dua peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya naik ke penyidikan. Kelompok kedua, penghasutan dan UU ITE, tiga laporan naik penyidikan,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bangun Sutoto: Kasus Ijazah Jokowi Makin Terang, Polisi Jangan Terjebak Narasi

    Bangun Sutoto: Kasus Ijazah Jokowi Makin Terang, Polisi Jangan Terjebak Narasi

    Tapi sebaliknya, kata Bangun, informasi yang didapat berdasarkan perekayasa informasi, akan dijadikan narasi baru selanjutnya.

    “Akademisi akan bertindak dengan menggunakan kaidah teknologi informasi yang ada. Sementara, para pemain narasi justru merekayasa informasi yang tersedia. Akademisi terus mencari data untuk menemukan kebenaran. Sedangkan perekayasa informasi mencari pembenaran. Dua hal yang berbeda dan bertolak belakang,” terangnya.

    Terkait tekanan terhadap Prof Sofian, Bangun menilai itu sebagai tindakan serius yang merusak iklim demokrasi.

    Bahkan ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu contoh penjajahan akademik hingga penindasan intelektual.

    “Ini sangat berbahaya dan mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Bagi saya, peristiwa yang dialami oleh Prof. Sofian Effendi adalah termasuk pelanggaran HAM berat. Akademisi berbicara berdasar pengalaman empiris, fakta, dan data tapi justru dibungkam. Ini sangat tragis,” imbuhnya.

    Ia menegaskan, cara kerja akademisi dan penyebar narasi sangat berbeda. Akademisi mengumpulkan informasi secara terstruktur lalu disatukan menjadi satu kesatuan gambar atau kesimpulan yang utuh. Sementara, pemain narasi justru memutilasi informasi dan menyebarkannya di banyak tempat.

    Kata Bangun, UGM harus menyikapi dan menempatkan kasus ijazah Jokowi dalam ranah akademisi dengan berbasis data dan fakta.

    Alasannya, karena ijazah merupakan bukti otentik seseorang telah selesai menempuh tahapan akademik.
    Ijazah itu tanda kerja akademik.

    “Polisi juga harus obyektif berdasar data dan fakta. Polisi harus benar-benar tepat dan presisi seperti slogannya. Polisi harus menggunakan teknologi informasi yang sudah tersedia. Jangan hanya robot saja yang bisa dipamerkan. Sekali lagi polisi harus presisi. Polisi jangan terjebak pada narasi yang sudah dimutilasi,” tandasnya.

  • Adi Prayitno Sebut PSI Bakal Pasang Badan untuk Jokowi, Mirip Prediksi Rocky Gerung

    Adi Prayitno Sebut PSI Bakal Pasang Badan untuk Jokowi, Mirip Prediksi Rocky Gerung

    GELORA.CO  – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menjadi kendaraan politik bagi mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan, menurut Adi, PSI akan menjadi partai yang selalu pasang badan untuk Jokowi, apalagi saat ini banyak isu yang menerpa Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 tersebut.

    Seperti, polemik keabsahan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) miliknya, dan desakan pemakzulan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dari kursi Wakil Presiden RI.

    Apalagi, Jokowi sudah mengungkapkan keresahan; dirinya merasa ada agenda besar politik untuk menjatuhkan namanya di balik isu-isu tersebut.

    “Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu, pemakzulan,” ujar Jokowi saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7/2025).

    “Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik untuk men-downgrade,” tambahnya.

    Adi Prayitno: Ada Mutual Interest

    Adi Prayitno pun menyoroti pernyataan Jokowi yang akan mendukung penuh partai yang baru saja berganti logo dari kembang mawar merah menjadi gajah tersebut.

    Jokowi sendiri sudah menyatakan dirinya juga akan bekerja keras untuk PSI.

    “Saya full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI,” kata Jokowi, saat menghadiri Kongres PSI di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, (19/7/2025) kemarin.

    Menurut Adi Prayitno, pernyataan terbuka dari Jokowi mengindikasikan adanya karpet merah yang sengaja dipersiapkan oleh PSI hanya untuk Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu.

    Baca juga: Jokowi Yakin PSI Jadi Partai Besar di 2034 Karena Tidak Ada Kepemilikan Keluarga

    Lebih lanjut, dengan pernyataan eksplisit Jokowi tersebut, kata Adi, PSI bakal pasang badan membela Jokowi dari berbagai isu.

    “Dengan adanya pernyataan eksplisit seperti ini, segala sesuatu yang terkait dengan Jokowi ke depan, termasuk kalau ada kritikan atau serangan, saya kira kader PSI akan pasang badan,” kata Adi Prayitno, dikutip dari tayangan Breaking News KompasTV yang diunggah Sabtu (19/7/2025).

    “Karena memang sejak ada konflik politik antara Jokowi dengan PDIP, kader-kader PSI, termasuk juga elite-elite PSI, selalu pasang badan, menjadi garda terdepan membela Jokowi dari segala bully dan kritikan-kritikan mana pun,” lanjut Adi.

    Adi menilai, ada kepentingan yang saling menguntungkan antara PSI dan Jokowi.

    “Pasca-Pilpres, setelah Jokowi tak lagi menjadi presiden, sangat kelihatan sekali di media sosial, di media mainstream, dan di debat-debat terbuka, bahwa PSI selalu memberikan dukungan secara total ke Pak Jokowi ya. Tidak ada partai lain, kecuali PSI,” ujarnya.

    “Inilah yang saya sebut: Jokowi dan PSI adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ini semacam mutual interest—saling menguntungkan dan juga saling membutuhkan satu sama lain,” tambahnya.

    Prediksi Rocky Gerung

    Pernyataan Adi Prayitno bahwa PSI akan pasang badan untuk Jokowi mengingatkan kembali dengan prediksi dari pengamat politik sekaligus pendiri SETARA Institute, Rocky Gerung.

    Sebelumnya, ketika Jokowi masih baru memberi isyarat akan merapat ke PSI, Rocky sudah memperkirakannya sebagai mekanisme pertahanan diri.

    Adapun isyarat Jokowi mencuat pada awal Juni 2025 lalu, ketika namanya sempat masuk radar pemilihan calon ketua umum PSI dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Saat itu, Jokowi memilih PSI lantaran menurutnya, banyak calon ketua umum PPP yang lebih kompeten.

    “Saya di PSI saja lah,” kata Jokowi di Solo, Jumat (6/6/2025) lalu saat ditanya awak media soal isu dicalonkan sebagai Ketua Umum PPP.

    “Yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang dipilih, banyak sekali,” tambahnya,

    Terkait indikasi Jokowi akan berlabuh ke PSI, Rocky Gerung juga mengaitkannya dengan sejumlah isu yang menerpa Mantan Wali Kota Solo tersebut.

    Sehingga, kata Rocky, Jokowi memang sedang dalam kondisi terdesak baik secara politik maupun psikologis karena polemik keabsahan ijazahnya dan tuntutan pemakzulan Gibran.

    Menurut Rocky, bergabung dengan PSI bisa dipandang sebagai mekanisme pertahanan diri bagi Mantan Wali Kota Solo itu.

    Hal ini dia sampaikan dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Senin (9/6/2025).

    “Memang ada pertaruhan hari-hari ini. Apakah Jokowi ingin menghidupkan wacana PSI ini di tengah tuntutan publik pemakzulan anaknya, Gibran, di tengah kegaduhan politik karena kasus ijazah Jokowi,” kata Rocky.

    “Jadi sekali lagi, balancing informasi sekarang menunjukkan bahwa Jokowi seolah-olah terdesak secara politik, secara psikologis,” lanjutnya.

    “Dan itu mungkin yang membuat publik merasa bahwa Jokowi ingin bikin partai politik atau membesarkan PSI itu semacam reaksi defensif beliau atau semacam mekanisme pertahanan diri,” papar Rocky.

    “Dan kita mulai mengerti bahwa defense mechanism ini tentu akan akan dia temukan atau akan dia lakukan karena serangan pada Pak Jokowi terlalu banyak,” tambahnya