Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Deforestasi Hulu DAS Picu Banjir Bandang di Sumatera

    Deforestasi Hulu DAS Picu Banjir Bandang di Sumatera

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kerusakan hutan di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) dinilai menjadi faktor utama meningkatnya risiko banjir bandang di sejumlah provinsi di Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Deforestasi yang berlangsung masif selama beberapa dekade terakhir menyebabkan daya dukung lingkungan melemah, sehingga kawasan hilir semakin rentan saat menghadapi hujan ekstrem.

    Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Ir Hatma Suryatmojo menjelaskan, hutan di kawasan hulu DAS memiliki fungsi yang sangat vital sebagai penyangga hidrologis alami.

    “Vegetasi hutan yang rimbun ibarat spons raksasa yang menyerap air hujan ke dalam tanah dan menahannya agar tidak langsung terbuang ke sungai,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

    Hatma memaparkan, berbagai penelitian di hutan tropis alami di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan, tajuk hutan mampu menahan air hujan melalui proses intersepsi hingga 15%-35%. Sementara itu, kondisi tanah hutan yang masih utuh dan tidak terganggu memungkinkan infiltrasi air mencapai sekitar 55% dari total curah hujan.

    Dengan mekanisme tersebut, limpasan permukaan yang langsung mengalir ke sungai hanya berkisar 10%-20%. Ditambah proses evapotranspirasi yang mencapai 25%-40%, hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan siklus air, mencegah banjir pada musim hujan, sekaligus mempertahankan aliran air saat musim kemarau.

    Namun, ketika hutan di wilayah hulu rusak atau gundul, seluruh fungsi tersebut ikut hilang. Lapisan tanah kehilangan porositas akibat rusaknya jaringan akar, sehingga air hujan tidak lagi terserap optimal dan lebih banyak menjadi limpasan permukaan yang mengalir deras ke wilayah hilir.

    “Dengan kata lain, hutan hulu yang hilang berarti hilangnya sabuk pengaman alami bagi kawasan di bawahnya,” kata Hatma.

    Data menunjukkan kondisi hutan di tiga provinsi yang kerap terdampak banjir bandang berada dalam tekanan serius. Di Aceh, hingga 2020 sekitar 59% wilayah atau sekitar 3,37 juta hektare masih berupa hutan alam.

    Meski relatif luas, provinsi ini tercatat kehilangan lebih dari 700.000 hektare hutan sepanjang 1990-2020, yang meningkatkan kerentanan terhadap banjir bandang.

    Kondisi lebih mengkhawatirkan terjadi di Sumatera Utara. Tutupan hutan pada 2020 tinggal sekitar 29% atau 2,1 juta hektare, dengan kondisi terfragmentasi. Salah satu benteng terakhir, Ekosistem Batang Toru di Tapanuli, terus terdegradasi akibat penebangan liar, pembukaan kebun, hingga pertambangan emas, sehingga kehilangan fungsi ekologisnya sebagai pengendali banjir.

    Sementara itu, Sumatera Barat memiliki tutupan hutan sekitar 54% atau 2,3 juta hektare. Meski persentasenya lebih baik, laju deforestasi di provinsi ini termasuk yang tertinggi.

    Walhi Sumbar mencatat hilangnya sekitar 320.000 hektare hutan primer dan total 740.000 hektare tutupan pohon sepanjang 2001-2024. Bahkan, deforestasi seluas 32.000 hektare terjadi hanya dalam satu tahun, yakni 2024. Banyak hutan tersisa berada di lereng curam Bukit Barisan yang rawan longsor dan banjir bandang.

    Banjir bandang besar yang melanda Sumatera pada November 2025 disebut Hatma sebagai akumulasi “dosa ekologis” di wilayah hulu DAS. Cuaca ekstrem memang menjadi pemicu, tetapi dampak kerusakannya diperparah oleh alih fungsi hutan, perambahan, serta lemahnya penataan ruang berbasis mitigasi bencana.

    Hatma menegaskan, upaya pengurangan risiko bencana tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan struktural seperti pembangunan tanggul atau normalisasi sungai. Perlindungan hutan hulu, konservasi DAS, rehabilitasi lahan kritis, serta penegakan tata ruang harus menjadi prioritas.

    “Sisa hutan di kawasan strategis, seperti Ekosistem Leuser di Aceh dan Batang Toru di Sumatera Utara harus dipertahankan sebagai harga mati,” ujarnya.

    Di tengah ancaman perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, penguatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga hutan dinilai krusial agar bencana serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

  • Shortfall Pajak ‘Pasti’ Melebar, Kredibilitas APBN Purbaya di Tubir Jurang

    Shortfall Pajak ‘Pasti’ Melebar, Kredibilitas APBN Purbaya di Tubir Jurang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang dilanda kegentingan karena kinerja penerimaan pajak jauh di bawah ekspektasi. Shortfall hampir dipastikan melebar. 

    Otoritas pajak harus berjibaku untuk mengejar penerimaan pajak sebesar Rp2.005 triliun supaya defisit anggaran APBN 2025 tidak menembus angka 3%. Kalau target itu meleset, APBN yang hampir 4 bulan terakhir dikelola oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terancam kredibilitasnya.

    Dalam catatan Bisnis, situasi yang terjadi saat ini mirip dengan tahun 2015 lalu, ketika transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, realisasi defisit menembus angka 2,7% karena penerimaan pajak hanya Rp1.055 triliun atau 81,5% dari target APBN-P 2025 senilai Rp1.294,3 triliun.

    Namun demikian, alih-alih menjaga kesinambungan fiskal, Purbaya saat ini justru sibuk menempatkan duit negara ke bank Himbara. Lebih dari Rp200 triliun dana yang berasal dari saldo anggaran lebih atau SAL yang ditempatkan. 

    Persoalannya, penempatan duit negara itu belum mampu mengerek performa kredit perbankan. Setidaknya sampai Oktober 2025 lalu. Di sisi lain, meskipun bersifat deposito on call, penempatan dana SAL itu semakin mengikis bantalan fiskal pemerintah, terutama ketika kinerja penerimaan pajak babak belur seperti saat ini.

    Apalagi pada Juli 2025 lalu, tepatnya ketika Menteri Keuangan masih dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati, DPR sudah menyetujui penggunaan SAL senilai Rp85,6 triliun untuk menambal defisit APBN 2025. Lantas apabila APBN terus mendapat tekanan sampai akhir tahun nanti, apakah strategi ini akan diulang oleh Purbaya? 

    Shortfall Pajak Pasti Melebar

    Sekadar catatan bahwa, informasi yang diperoleh Bisnis para kepala kantor wilayah DJP hanya mampu berkomitmen merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.947,2 triliun atau 93,7% dari outlook APBN 2025. Terjadi pelebaran shortfall dibanding simulasi awal pemerintah yang menempatkan outlook penerimaan pajak 2025 di angka Rp2.076,9 triliun.

    Komitmen ini disampaikan dalam rapat pimpinan di Bogor, Jawa Barat, Oktober 2025. Padahal, batas aman supaya defisit APBN tidak tembus di angka 3% dari produk domestik bruto (PDB), otoritas pajak harus merealisasikan penerimaan sebesar Rp2.005 triliun.

    Artinya kalau mengacu kepada angka komitmen kanwil DJP dengan batas aman tersebut, masih terdapat selisih hingga Rp57,8 triliun. “Ini bukan sekadar tantangan, tetapi “kondisi darurat” yang menuntut kewaspadaan dari seluruh komandan di unit vertikal maupun KPDJP,” demikian bunyi maklumat Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Maklumat Dirjen Pajak itu kemudian ditindaklanjuti dengan menentukan sasaran-sasaran wajib pajak yang bisa ‘ditodong’ untuk menutup kekurangan penerimaan pajak. Sektor industri kelapa sawit, pertambangan batu bara, hingga pajak orang kaya menjadi sasaran utama pemerintah.

    Bimo sendiri tidak menjawab pertanyaan Bisnis saat dikonfirmasi tentang pencapaian target Rp2.005 triliun, termasuk rencananya mengoptimalkan penerimaan pajak dari sawit dan batu bara. Dia mengirimkan pertanyaan Bisnis kepada Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli.

    Rosmauli menuturkan bahwa angka target penerimaan dan seluruh langkah pengawasan wajib pajak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme resmi APBN.

    “Secara prinsip, penguatan monitoring dan pengendalian risiko dilakukan secara rutin terhadap seluruh sektor untuk memastikan penerimaan negara dikelola secara akuntabel dan profesional,” ujar Rosmauli kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

    Janji Purbaya

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku.

    Dia mengklaim defisit APBN masih akan tetap aman. “Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman,” ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada. 

    “Semua potensi akan kami gali,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara.

    Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah berjalan untuk berbagai kepentingan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerja sama tersebut difokuskan untuk mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

    Namun, Bimo mengakui bahwa DJP masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur kerahasiaan data wajib pajak (WP). Pembatasan tersebut, menurut dia, kerap menjadi sumber keluhan dari instansi lain yang membutuhkan data perpajakan untuk keperluan analisis dan pengawasan.

    “Dulu mungkin Ditjen Pajak [dikeluhkan] cuma minta-minta data doang, enggak mau ngasih data. Iya, pasal 34 enggak boleh ngasih karena rahasia. Sekarang gini terus terang saja, saya buka data untuk bapak ibu sesuai dengan aturan,” ujar Bimo.

    Tak Punya Banyak Opsi

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki banyak opsi untuk memastikan defisit APBN 2025 tidak semakin melebar hingga melampaui batas 3% terhadap PDB. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, belanja pemerintah sudah ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

    Peningkatan terjadi akibat kebutuhan untuk mengakomodasi sejumlah penambahan belanja di semester II/2025.   Yusuf memandang sampai akhir tahun nanti kecil kemungkinan belanja akan membengkak karena sudah diakomodasi dari peningkatan belanja yang ditargetkan pemerintah.

    Sampai dengan akhir Oktober 2025 saja, realisasi belanja pemerintah pusat baru Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook, sedangkan transfer ke daerah (TKD) Rp713,4 triliun atau 82,6% terhadap outlook.  

    Oleh karena itu, Yusuf memandang bahwa kunci untuk memastikan defisit APBN tidak semakin melebar ada pada penerimaan pajak. Menurutnya, apabila dibandingkan antara realisasi pajak Oktober dan bulan-bulan sebelumnya, ada sedikit perbaikan meski tidak signifikan.  

    “Peluang baiknya penerimaan pajak ada meskipun sangat kecil. Yang penting untuk dilakukan pemerintah terutama di sisa bulan semester kedua ini adalah memastikan bahwa pelaporan pajak oleh wajib pajak itu dilakukan secara tepat atau benar, sehingga proses intensifikasi pajak merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam upaya agar defisit APBN rasionya tidak melebihi batas 3% terhadap PDB,” terangnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

     Adapun opsi lain yang bisa diambil pemerintah selain mengamankan penerimaan pajak adalah penundaan belanja. Peneliti lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyebut pemerintah bisa menunda sementara sejumlah belanja yang bisa dilakukan.  

    Akan tetapi, opsi itu dinilai tidak tanpa konsekuensi. Penundaan belanja ini berpeluang menekan kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB, yang mana pertumbuhannya ditargetkan bisa mencapai di atas 5%. Sebagaimana diketahui, belanja pemerintah sempat terkontraksi hingga 0,33% (yoy) pada kuartal II/2025. Kebijakan efisiensi tidak lepas dari faktor penyebab hal tersebut.  

    Pada kuartal III/2025, ketika ekonomi tumbuh 5,04% atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya yakni 5,12%, belanja pemerintah akhirnya berbalik tumbuh positif yakni 5,49% (yoy).  “Secara natural [penundaan belanja] seharusnya tidak dilakukan pemerintah terutama dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di akhir tahun,” terang Yusuf.  

  • Sungai Oya Gerus Tebing, Bantul Bergerak Pasang Bronjong dan Rekayasa Aliran

    Sungai Oya Gerus Tebing, Bantul Bergerak Pasang Bronjong dan Rekayasa Aliran

    BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, segera memasang bronjong atau anyaman kawat besi berisi batu sebagai penahan tebing Sungai Oya di wilayah Srikeminut, Kelurahan Sriharjo, Kecamatan Imogiri, yang longsor beberapa waktu lalu.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Bantul Jimmy Alran Manumpak Simbolon mengatakan, tim yang diterjunkan telah melakukan rekayasa aliran Sungai Oya agar arus mengalir ke tengah dan tidak langsung menghantam tebing yang longsor.

    “Kemarin kami melakukan pengamanan sungai dan pembentukan rekayasa sungai, kemudian disusun rapi dulu. Setelah itu baru dipasang bronjong di tebing,” ujar Jimmy di Bantul, Antara, Minggu, 14 Desember. 

    Menurut dia, pemasangan bronjong tersebut merupakan langkah awal penanganan jalan putus akibat longsornya tebing Sungai Oya di Sriharjo yang dipicu banjir karena cuaca ekstrem pada 21 November lalu. Hingga kini, progres pengerjaan penanganan di lokasi itu telah mencapai sekitar 30 hingga 40 persen.

    Jimmy mengakui dalam proses pengerjaan terdapat sejumlah hambatan. Karena itu, pihaknya berkoordinasi dan meminta masukan serta saran dari tim Universitas Gadjah Mada (UGM) serta sejumlah pihak terkait lainnya.

    Ia menyebutkan, pemasangan bronjong di tebing Sungai Oya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun, pemerintah daerah menargetkan seluruh pekerjaan tersebut dapat rampung sebelum akhir tahun 2025.

    “Kalau untuk penanganan jalan putus dengan cara ditimbun itu tidak menjadi utama, karena penanganannya tidak permanen. Jadi, kami berkoordinasi dengan UGM untuk penanganan permanennya seperti apa,” katanya.

    Jimmy juga mengatakan, pihaknya masih mengkaji bentuk penanganan permanen di lokasi tersebut, mengingat bencana serupa pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Saat ini, terdapat dua opsi penanganan permanen yang masih dalam tahap pembahasan.

    “Apakah jalan utama tetap di situ atau ada jembatan yang dialihkan ke sisi kaki bukit. Keputusannya tidak bisa cepat, apalagi musim hujan ini belum mencapai puncaknya,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Mujahid Amrudin mengatakan, proses pengerukan sedimentasi pada bekas longsoran serta pemasangan bronjong sebagai penahan tebing Sungai Oya masih terus berlangsung.

    “Bersamaan dengan pembuatan jembatan darurat, tebing sungai sudah dibronjong. Nanti tanah yang longsor akan diurug. Targetnya sebelum Natal sudah selesai, sehingga warga paling tidak merasa lebih aman dengan kondisi di Srikeminut,” kata Mujahid.

  • Gajah Bersihkan Sisa Bencana Dinilai Langgar Hak Kesejahteraan Hewan

    Gajah Bersihkan Sisa Bencana Dinilai Langgar Hak Kesejahteraan Hewan

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Empat gajah Sumatera (elephans maximus sumatranus) bernama Abu, Mido, Ajis, dan Noni dikerahkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk membantu membersihkan puing-puing pascabanjir bandang di Pidie Jaya, Aceh. Keempat gajah terlatih tersebut berasal dari Pusat Latihan Gajah (PLG) Saree, Aceh Besar, dan ditugaskan menyingkirkan tumpukan kayu serta material berat di lokasi terdampak.

    Kehadiran gajah dalam penanganan bencana ini dinilai menghadirkan ironi. Bencana ekologis yang turut merusak habitat gajah justru membuat satwa dilibatkan untuk membersihkan sisa kerusakan di lingkungan yang juga merupakan ruang hidup mereka.

    Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM) Raden Wisnu Nurcahyo menilai pengerahan gajah dalam kondisi tersebut berisiko besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan satwa. Menurutnya, lingkungan pascabencana yang dipenuhi kayu, puing bangunan, material tajam berkarat, hingga bangkai hewan berpotensi menularkan penyakit pada gajah. 

    “Jadi, sebetulnya gajah-gajah yang dikerahkan membersihkan puing pascabencana itu sebenarnya menyalahi hak kesejahteraan hewan. Karena apa? Di sini kan gajah seperti dipekerjakan,” jelasnya Minggu  (14/12/2025).

    Wisnu menambahkan, pengerahan gajah tersebut juga dinilai melanggar lima prinsip kebebasan (five Freedoms) dalam kesejahteraan hewan, yakni bebas dari lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal, serta bebas dari rasa takut dan tertekan. 

    Ia menegaskan penggunaan gajah hanya dapat dibenarkan dalam kondisi sangat darurat, ketika alat berat tidak tersedia atau tidak dapat menjangkau lokasi.

    “Penggunaan gajah itu hanya bisa diterima kalau memang eskavator tidak ada atau tidak bisa dijangkau tetapi ini gajahnya justru diturunkan dari truk. Kenapa truknya tidak membawa eskavator saja? Kok malah menyuruh gajahnya? Jadi kesannya memang tidak urgen,” tuturnya.

    Selain risiko cedera fisik, Wisnu menyebut gajah yang dipaksa bekerja di lingkungan ekstrem rentan mengalami stres. Gajah yang kelelahan dapat menolak perintah pawang dan berontak karena ingin kembali ke kondisi yang lebih aman, seperti dekat sumber air atau pakan. 

    “Aktivitas mereka umumnya terbatas pada makan, istirahat, atau patroli sesekali. Karena itu, menempatkan mereka pada kondisi ekstrem pasca bencana berisiko tinggi baik bagi kesehatan maupun keselamatan mereka,” ujarnya.

    Ia mengingatkan, stres yang tidak tertangani dapat berkembang menjadi gangguan perilaku dan sifat agresif yang membahayakan pawang maupun gajah itu sendiri. “Kalau terus dipaksa, gajah bisa stres, sakit, dan memunculkan sifat liarnya. Dia bisa melukai orang lain atau dirinya sendiri. Dalam kondisi ekstrem, stres berulang bahkan bisa berakibat kematian,” ungkapnya.

    Sebagai alternatif, Wisnu merekomendasikan pemanfaatan gajah dalam peran yang lebih aman dan edukatif, seperti kegiatan psikososial di area pengungsian bagi anak-anak penyintas bencana. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi sarana edukasi lingkungan dan menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian hutan serta satwa liar. 

    “Alam hutan itu bukan punya manusia, tetapi milik sesama. Antara manusia, satwa liar, dan alam harus bisa berdampingan supaya gajahnya lestari, masyarakatnya sejahtera, dan habitatnya tetap baik,” pungkas Wisnu.
     

  • Nezar Patria: Komunikasi Penentu Keberhasilan Kebijakan Pemerintah

    Nezar Patria: Komunikasi Penentu Keberhasilan Kebijakan Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan strategi komunikasi berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Kebijakan yang baik sangat bergantung pada strategi komunikasi yang disusun. Banyak kebijakan sebenarnya bermanfaat, tetapi dinilai buruk karena gagal dikomunikasikan. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua,” kata Nezar dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

    Dalam Executive Briefing “Peran Penting Komunikasi Kebijakan Pemerintah” pada Kamis (11/12/2025), Nezar mengatakan kemampuan pemerintah membaca dinamika publik menjadi kunci komunikasi yang efektif.

    Langkah ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan ketepatan respons pemerintah terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis di era digital.

    Pemerintah dinilai perlu memastikan informasi publik tersedia dengan tepat waktu dan terpercaya agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar dari derasnya arus informasi di ruang digital.

    “Semua orang bisa memproduksi informasi dan disebarkan melalui platform media sosial, semua orang adalah produsen informasi sekaligus konsumennya. Inilah yang membuat lanskap komunikasi kita itu begitu riuh,” ujarnya.

    Ia mengingatkan pemerintah harus selalu konsisten dan transparan dalam menyampaikan fakta, terutama dalam situasi krisis, untuk menjaga kepercayaan publik.

    “Trust is the new currency. Kepercayaan adalah mata uang baru di tengah ketidakpastian. Jaga kepercayaan publik. Jangan lip service,” tegasnya.

    Wamen Nezar menambahkan komunikasi tidak hanya melalui pesan, tetapi juga tercermin dari cara pejabat hadir, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan masyarakat.

    Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur di bidang komunikasi kebijakan menjadi langkah penting agar pemerintah mampu menyampaikan informasi tentang kebijakan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat.

    Kementerian Komunikasi dan Digital turut menyelenggarakan Pelatihan Komunikasi Kebijakan Pemerintah untuk jajaran pejabat eselon I dan II di lingkungan kementerian dalam acara tersebut.

    Selain pelatihan, dilaksanakan juga peluncuran buku berjudul “Komunikasi Kebijakan” sebagai dasar bagi aparatur untuk memahami proses kebijakan dengan lebih sistematis.

    Kemkomdigi telah membuat LMS Pembelajaran Komunikasi Kebijakan bekerja sama dengan Fisipol UGM yang dapat diakses ASN se-Indonesia.

    Penyelenggaraan kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki cara berkomunikasi agar publik menerima informasi tentang kebijakan pemerintah secara lebih jelas, terstruktur, dan dapat dipercaya.

  • Kenapa Hakim Konstitusi Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK?

    Kenapa Hakim Konstitusi Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK?

    Kenapa Hakim Konstitusi Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK?
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Advokat Syamsul Jahidin menggugat hakim konstitusi Anwar Usman ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). 
    Syamsul juga merupakan advokat yang menggugat UU Polri dan UU IKN ke MK. 
    Kali ini, Syamsul melaporkan
    Anwar Usman
    karena menyatakan dissenting opinion terhadap beberapa putusan yang menyita perhatian publik, seperti UU Ibukota Negara (UU IKN) dan UU Polri.
    Menurut Syamsul, Anwar menyatakan dissenting opinion pada dua putusan yang dikabulkan oleh MK, yaitu putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024 tentang UU IKN dan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang UU Polri.
    “Ketika itu dikabulkan, ada yang dissenting. dari dua putusan ini yang dissenting itu Anwar Usman. Kami baca ini (dissenting), itu intinya penolakan, kami sambung-sambungkan. Ini enggak logis sekali penolakannya,” ujar Syamsul saat ditemui di Gedung MK, Rabu (10/12/2025).
    Syamsul menyoroti sikap Anwar Usman yang memberikan dissentitng opinion pada dua putusan itu. Syamsul pun membandingkan sikap Anwar dengan saat putusan 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang meloloskan keponakannya Gibran Rakabuming Raka untuk menjabat posisinya sekarang.
    “Giliran putusan 90 yang Pas Gibran capres cawapres malah dikabulkan dengan tanpa sidang pleno. Kan ini di luar nalar logika,” lanjut Syamsul.
    Ia mengaku, melaporkan Anwar Usman ke MKMK untuk menguji apakah keputusan paman Gibran itu berdasarkan tendensi tertentu atau berdasar pada pendapat hukum.
    “Makanya saya Syamsul Jahidin, saya mengadukan itu, saya menguji itu. Apakah itu ada tendensius pribadi atau memang pendapat hukumnya,” imbuh Syamsul.
    Berdasarkan penelusuran, Anwar Usman memang menyatakan dissenting opinion pada putusan UU IKN.
    Dalam putusan 185/PUU-XXII/2024, Anwar menyatakan dissenting bersama dengan Daniel Yusmic Foekh dan Arsul Sani.
    Para hakim konstitusi menilai ada beberapa hal yang sepatutnya ditolak atau diperbaiki. Misalnya, terkait legal standing para pemohon.
    Sementara, pada putusan 114/PUU-XXIII/2025 tentang UU Polri, nama Anwar Usman tidak tercantum sebagai hakim yang menyatakan dissenting opinion.
    Hakim yang menyatakan dissenting opinion adalah Daniel Yusmic Foekh dan Guntur Hamzah.
    Dilansir dari laman MK, Anwar Usman lahir di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 31 Desember 1956.
    Ia menikah dengan wanita bernama Suhada, dan telah dikaruniai tiga anak. Setelah lulus SDN 03 Sila, Bima pada 1969, Anwar harus meninggalkan desa dan orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) selama 6 tahun hingga 1975.
    Lulus dari PGAN pada 1975, Anwar merantau lebih jauh lagi ke Jakarta dan langsung menjadi guru honorer pada SD Kalibaru.
    Selama menjadi guru, Anwar pun melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan lulus pada 1984.
    Setelah itu, Anwar mencoba ikut tes menjadi calon hakim. Ia lulus dan diangkat menjadi Calon Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada 1985.
    Seiring menjalankan tugasnya, ia melanjutkan studi S-2 Program Studi Magister Hukum STIH IBLAM Jakarta (2001), dan S-3 Program Bidang Ilmu Studi Kebijakan Sekolah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010).
    Karier Anwar Usman di bidang hukum terus menanjak hingga akhirnya dia berpindah ke Mahkamah Agung (MA).
    Di MA, jabatan yang pernah didudukinya, di antaranya menjadi Asisten Hakim Agung 1997-2003, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung 2003-2006. Lalu pada 2005, Anwar diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.
    Selanjutnya, ia dilantik menjadi Hakim Konstitusi pada 6 April 2011 sampai 6 April 2016.
    Namun pada 14 Januari 2015, Anwar didapuk sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Periode Pertama hingga 11 April 2016.
    Kemudian berlanjut menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Periode Kedua 11 April 2016-2 April 2018.
    Puncaknya, Anwar terpilih menjadi Ketua MK dengan periode jabatan mulai 2 April 2018-2 Oktober 2020.
    Namun, Anwar diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua MK. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam sidang pembacaan putusan etik, pada Selasa (7/11/2023).
    Ia dinilai terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
    Adapun kini Anwar masih menjadi Hakim Konstitusi yang masa jabatannya akan berakhir pada Desember 2026.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 8 Ekstrakurikuler yang Bisa Jadi Jalan Masuk PTN Tanpa Ujian Lagi Edukasi

    6 8 Ekstrakurikuler yang Bisa Jadi Jalan Masuk PTN Tanpa Ujian Lagi Edukasi

    8 Ekstrakurikuler yang Bisa Jadi Jalan Masuk PTN Tanpa Ujian Lagi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Siswa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri (PTN) bisa mencoba peruntungan dengan mendaftar jalur tanpa tes selain dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
    Salah satu jalur yang bisa dicoba adalah mendaftar jalur
    ekstrakurikuler
    (Ekskul). Biasanya, beberapa PTN menyediakan jalur khusus atau golden ticket bagi
    siswa
    yang ikut ekskul tertentu.
    Kampus yang menyediakan jalur ekskul antara lain Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Gadja Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
    Meski ada jalur tanpa tes, perlu diketahui bahwa tidak semua ekskul bisa diikuti sertakan pada jalur golden ticket tersebut.
    Berikut
    Kompas.com
    rangkuman beberapa ekskul yang bisa digunakan untuk meningkatkan daftar jalur tanpa tes:
    Ekskul tersebut termasuk ekskul yang banyak disediakan PTN untuk jalur tanpa tes. Namun yang diperkenankan ikut hanya siswa yang pernah menjadi ketua atau sekretaris.
    Kampus yang menyediakan jalur ini antara lain IPB University, UNJ, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Lampung (Unila).
    Peserta Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di
    sekolah
    juga termasuk ekskul yang bisa ikut serta mendaftar jalur masuk PTN tanpa tes.
    Kampus yang menyediakan jalur ini antara lain Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Negeri Malang (UM), UNS, UPN Veteran Jawa Timur.
    Siswa yang ikut olimpiade juga bisa ikut mendaftar jalur tanpa tes di PTN. Ekskul tersebut dulu sering disebut sebagai Karya Ilmiah Remaja (KIR) atau ekskul Olimpiade Penelitian Sains Indonesia (OPSI).
    Melalui ekskul tersebut siswa bisa ikut banyak olimpiade secara nasional atau internasional. Prestasi dalam Olimpiade tersebut yang bisa digunakan untuk masuk PTN dan PTS impian.
    PTN yang menerima siswa dengan bakat di bidang Olimpiade misalnya Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Brawijaya (UB), UGM, Universitas Hasanuddin (Unhas), dan semua PTN yang membuka jalur mandiri prestasi.
    Ada beberapa kampus di Indonesia yang membuka jalur masuk PTN untuk para penghafal Al-Quran bagi siswa beragama Islam.
    Seperti UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Sunan Gudung Djati, UIN Syarif Hidayatullah, ada Unair, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Jambi (UNJ), dan masih banyak PTN menerima siswa yang mampu menghafal banyak juz Al-Quran.
    Tak hanya yang beragama Islam, siswa yang berprestasi bidang agama lain seperti Katolik, Kristen, Budha dan Hindu juga bisa memanfaatkan ekskul ini untuk masuk kampus impian.
    Selain prestasi di bidang keagamaan, siswa juga bisa mencoba peruntungan untuk daftar PTN impiannya lewat jalur prestasi non-akademik seperti olahraga.
    Namun, sebaiknya harus banyak mengumpulkan prestasi pada bidang olahraga yang diikuti pada ekskul tersebut sehingga peluang untuk diterima kampus impian semakin luas.
    Paling tidak minimal pernah mengikuti dan mendapatkan medali minimal tingkat provinsi.
    Hampir sama dengan olahraga, bagi siswa yang ikut ekskul di bidang kesenian juga sebaiknya memperbanyak diri untuk ikut berbagai macam kompetisi.
    Ekskul seni antara lain adalah musik, tari, drama, melukis, dan fotografi.
    Siswa ikut Organisasi Siswa Intira Sekolah (OSIS) juga bisa menggunakan kesempatan masuk PTN impian tanpa tes. Selain bisa masuk PTN, kamu bisa mendapatkan beasiswa melalui bukti kepesertaan OSIS.
    Siswa yang menjadi anggota PMR juga bisa menggunakan bukti keanggotaannya untuk masuk PTN impian seperti Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
    Serta beberapa PTN lain yang memiliki jalur leadership atau kepemimpinan bagi mantan ketua PMR.


    Demikian informasi mengenai 9 ekskul di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk masuk PTN tanpa tes. Semoga berhasil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru Besar UGM Usul Dana MBG Dialihkan untuk Bangun Sekolah Rusak Akibat Banjir Besar Sumatra

    Guru Besar UGM Usul Dana MBG Dialihkan untuk Bangun Sekolah Rusak Akibat Banjir Besar Sumatra

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar FEB UGM Prof. Dr. R. Agus Sartono menyebut tantangan terbesar dalam memulihkan pendidikan di daerah terdampak bencana Sumatra adalah waktu yang lama dalam memulihkan infrastruktur pendidikan yang memadai. Proses pembangunan ini menurut pekerjaannya akan memakan waktu minimal 6 bulan, bahkan lebih.

    Oleh karena itu, memastikan kemampuan anggaran daerah pun diperlukan. “Boleh jadi Kabupaten atau Kota dan Provinsi tidak cukup tersedia dana. Jangankan membangun akibat bencana, memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak berat saja banyak pemerintah daerah yang tidak mampu. Di sini sangat diperlukan afirmasi dari Pemerintah Pusat,” ujar Agus Sartono dilansir dari situs resmi UGM, Sabtu (13/12).

    Tak kalah penting, ia mengingatkan bahwa bantuan dana pendidikan kepada para siswa yang terdampak. Para orang tua siswa sangat membutuhkan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

    “Siswa sekolah perlu mendapat bantuan untuk pengadaan pakaian dan alat tulis sekolah. Akan lebih baik lagi jika diberikan bantuan tunai untuk siswa selama enam bulan kedepan. Ini tidak cukup hanya dengan KIP Sekolah saja,” jelasnya.

    Perhatian kepada guru pun diperlukan. Para guru sekolah yang terdampak, memerlukan konseling untuk menyembuhkan trauma mereka. Menurut Deputi Menko PMK 2014-2021 ini, guru pun harus dipastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi agar mampu menjalankan tugasnya kembali mengajar di sekolah.

    Guru Besar FEB UGM Prof. Dr. R. Agus Sartono

    Sehingga pendanaan yang besar diperlukan dalam melakukan perbaikan pasca bencana.

  • Herwin Sudikta soal LISA UGM: AI Itu Nggak Pernah Bohong, Cuma Nyinarin Data

    Herwin Sudikta soal LISA UGM: AI Itu Nggak Pernah Bohong, Cuma Nyinarin Data

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, ikut menanggapi penghentian mendadak sistem kecerdasan buatan LISA milik Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ia melihat bahwa keputusan itu justru memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai pengelolaan data internal kampus.

    Dikatakan Herwin, kerja sistem AI pada dasarnya hanya merefleksikan data yang dimiliki tanpa motif apa pun.

    “AI itu tak pernah berbohong. Ia hanya memantulkan data yang diberi,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Jumat (12/12/2025).

    Ia menggambarkan kecerdasan buatan sebagai sebuah cermin digital.

    “Semacam cermin digital yang tak punya kepentingan, tak punya rasa sungkan, dan tak bisa diajak kompromi,” lanjutnya.

    Herwin menegaskan satu prinsip yang menurutnya harus dipahami publik ketika menilai kinerja AI.

    “Karena itu ada satu hal yang selalu gue tekankan: AI hanya bisa menjawab berdasarkan apa yang ada di dalam basis datanya,” Herwin menuturkan.

    Terkait polemik LISA, Herwin menegaskan bahwa logikanya cukup sederhana apabila sistem tersebut bisa menyimpulkan bahwa seseorang bukan mahasiswa UGM.

    “Jadi kalau LISA UGM bisa menyimpulkan bahwa seseorang bukan mahasiswa UGM. Logikanya sederhana, data internal UGM tidak mencatat nama tersebut,” tegasnya.

    Ia bilang, masalah yang muncul bukan berasal dari teknologi yang digunakan.

    “Dan kalau data internal UGM tidak mencatatnya, berarti problemnya bukan pada algoritma, bukan pada LISA, bukan pada AI,” imbuhnya.

    Sebaliknya, Herwin mengatakan bahwa persoalan itu justru mengarah pada sumber data itu sendiri.

  • Beda dengan Dokter Tifa, Anies Pernah Banggakan Jokowi Alumni UGM Bisa Jadi Presiden

    Beda dengan Dokter Tifa, Anies Pernah Banggakan Jokowi Alumni UGM Bisa Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan lawas Anies Baswedan usai gelaran Pilpres 2014 terkait Joko Widodo kembali jadi bahan gunjingan publik di tengah riuh polemik dugaan ijazah palsu. Saat itu Anies Baswedan menjadi Jubir Timses Jokowi-JK.

    Pada sebuah acara, Anies dengan lantang menyatakan, Universitas Gadjah Mada boleh berbangga diri karena salah satu alumninya bisa jadi Presiden RI. Dialah Jokowi.

    Video berdurasi pendek itu menunjukkan Anies Baswedan saat menerima dokumen dari KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) yang berisi masukan dan dukungan terhadap pasangan Jokowi-JK pasca Pilpres 2014.

    “Tahun lalu kita, Pak Budi Karya mengatur di Ancol yah, waktu itu ada dagelan dari Jogjakarta, namanya triogam,” ucap Anies.

    Anies kemudian mengatakab, para alumni tidak boleh melupakan momen tersebut. Sebab, dianggap menjadi tantangan tersendiri.

    “Ini teman-teman Gadjah Mada harus ingat-ingat, itu dagelannya bilang begini, Gadjah Mada itu alumninya tidak mungkin menjadi Presiden, katanya,” Anies menegaskan.

    “Sampai nama universitasnya diganti menjadi Universitas Haya Muruk. Sekarang, tahun ini kita buktikan alumni Gadjah Mada bisa menjadi Presiden di Republik Indonesia,” kata Anies bangga.

    Pernyataan Anies tersebut merujuk pada sosok Jokowi, yang merupakan alumni Universitas Gadjah Mada dan berhasil memenangkan Pilpres 2014.

    11 tahun berlalu setelah pernyataan bangga itu dilontarkan Anies, salah satu tokoh sentral yang gigih menyuarakan ijazah Jokowi palsu, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa justru melontarkan pernyataan sebaliknya.