Institusi: UGM

SIPA 2025 Perkenalkan Patricia Arstuti, Representasi Semangat Gen Z

Jakarta: Di tengah arus digital dan perubahan lanskap budaya yang cepat, Solo International Performing Arts (SIPA) 2025 menghadirkan wajah baru yang merepresentasikan semangat muda, kreatif, dan berakar pada tradisi. Dia adalah Patricia Arstuti Pramesti Putri, sosok yang kini resmi ditunjuk sebagai Ambassador SIPA 2025.

Patricia, atau akrab disapa Asti, bukan sekadar figur publik yang aktif di media sosial. Perempuan kelahiran Jakarta, 2 September 2001 ini adalah lulusan Program Internasional Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada dan kini tengah menempuh studi Magister Komunikasi Politik di Universitas Indonesia.

Dalam kesehariannya, Patricia aktif membagikan konten seputar budaya Indonesia, khususnya kebaya, kepada puluhan ribu pengikutnya di Instagram. Unggahan itu bukan semata soal estetika, melainkan cermin dari komitmennya dalam melestarikan budaya melalui medium yang lekat dengan generasi muda, semangat yang selalu diusung oleh SIPA.

“Di tengah dinamika ruang yang serba cepat, ruang seperti SIPA ini menjadi sangat penting karena menjadi jembatan antara generasi muda dan kebudayaan Indonesia,” ujarnya.
Pemilihan Patricia sebagai duta festival seni internasional ini bukan tanpa alasan. Direktur SIPA, Dr. R.Ay. Irawati Kusumorasri, M.Sn, menyebut Patricia sebagai representasi generasi Z yang mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan ekspresi kekinian.

“Dia mencerminkan semangat SIPA: dinamis, inklusif, dan berakar pada keragaman budaya,” ujarnya.

Tahun ini, SIPA mengusung tema “Nifty, Artful & Visionary”, yang mencerminkan energi kreatif generasi muda dan keberanian mereka dalam menyuarakan ide-ide baru lewat seni. Patricia adalah pengejawantahan dari tema itu, seorang muda yang visioner, aktif dalam dunia digital, dan sekaligus menghargai akar budaya.

Selain menjadi wajah publik SIPA, Patricia juga terlibat aktif dalam berbagai proyek kreatif selama festival berlangsung. Ia akan hadir dalam berbagai program, mulai dari welcoming dinner, sesi dialog budaya, hingga mendampingi delegasi internasional dalam pagelaran utama di Pamedan Pura Mangkunegaran.

SIPA 2025 sendiri akan digelar pada 4–6 September 2025 di Pamedan Pura Mangkunegara dan terbuka untuk umum secara gratis. Festival ini akan menghadirkan pertunjukan dari seniman Indonesia maupun mancanegara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Taiwan, Belanda, dan lainnya. Ragam kegiatan lain seperti SIPA Showcase Stage, SIPA Urban Market, dan pertunjukan seni di ISI Surakarta juga akan meramaikan agenda.

SIPA juga menjadi bagian dari event Karisma Nusantara yang dipromosikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga selain menjadi ajang seni, festival ini juga berperan dalam diplomasi budaya dan promosi pariwisata Indonesia.

“Perjalanan SIPA yang sampai ke 17 tahun ini sangat luar biasa multiplier effect nya,” tuturnya.
Dengan kehadiran Patricia sebagai ambassador, SIPA 2025 diharapkan tak hanya menjadi panggung pertunjukan seni, tetapi juga ruang kolaborasi antar-generasi.

Sosoknya menjadi pengingat bahwa pelestarian budaya tak harus kaku dan terjebak masa lalu—ia bisa tampil lentur, segar, dan menginspirasi lewat kanal-kanal modern yang merangkul lebih banyak audiens muda.

Jakarta: Di tengah arus digital dan perubahan lanskap budaya yang cepat, Solo International Performing Arts (SIPA) 2025 menghadirkan wajah baru yang merepresentasikan semangat muda, kreatif, dan berakar pada tradisi. Dia adalah Patricia Arstuti Pramesti Putri, sosok yang kini resmi ditunjuk sebagai Ambassador SIPA 2025.

Patricia, atau akrab disapa Asti, bukan sekadar figur publik yang aktif di media sosial. Perempuan kelahiran Jakarta, 2 September 2001 ini adalah lulusan Program Internasional Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada dan kini tengah menempuh studi Magister Komunikasi Politik di Universitas Indonesia.

Dalam kesehariannya, Patricia aktif membagikan konten seputar budaya Indonesia, khususnya kebaya, kepada puluhan ribu pengikutnya di Instagram. Unggahan itu bukan semata soal estetika, melainkan cermin dari komitmennya dalam melestarikan budaya melalui medium yang lekat dengan generasi muda, semangat yang selalu diusung oleh SIPA.

“Di tengah dinamika ruang yang serba cepat, ruang seperti SIPA ini menjadi sangat penting karena menjadi jembatan antara generasi muda dan kebudayaan Indonesia,” ujarnya.
Pemilihan Patricia sebagai duta festival seni internasional ini bukan tanpa alasan. Direktur SIPA, Dr. R.Ay. Irawati Kusumorasri, M.Sn, menyebut Patricia sebagai representasi generasi Z yang mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan ekspresi kekinian.

“Dia mencerminkan semangat SIPA: dinamis, inklusif, dan berakar pada keragaman budaya,” ujarnya.

Tahun ini, SIPA mengusung tema “Nifty, Artful & Visionary”, yang mencerminkan energi kreatif generasi muda dan keberanian mereka dalam menyuarakan ide-ide baru lewat seni. Patricia adalah pengejawantahan dari tema itu, seorang muda yang visioner, aktif dalam dunia digital, dan sekaligus menghargai akar budaya.

Selain menjadi wajah publik SIPA, Patricia juga terlibat aktif dalam berbagai proyek kreatif selama festival berlangsung. Ia akan hadir dalam berbagai program, mulai dari welcoming dinner, sesi dialog budaya, hingga mendampingi delegasi internasional dalam pagelaran utama di Pamedan Pura Mangkunegaran.

SIPA 2025 sendiri akan digelar pada 4–6 September 2025 di Pamedan Pura Mangkunegara dan terbuka untuk umum secara gratis. Festival ini akan menghadirkan pertunjukan dari seniman Indonesia maupun mancanegara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Taiwan, Belanda, dan lainnya. Ragam kegiatan lain seperti SIPA Showcase Stage, SIPA Urban Market, dan pertunjukan seni di ISI Surakarta juga akan meramaikan agenda.

SIPA juga menjadi bagian dari event Karisma Nusantara yang dipromosikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga selain menjadi ajang seni, festival ini juga berperan dalam diplomasi budaya dan promosi pariwisata Indonesia.

“Perjalanan SIPA yang sampai ke 17 tahun ini sangat luar biasa multiplier effect nya,” tuturnya.
Dengan kehadiran Patricia sebagai ambassador, SIPA 2025 diharapkan tak hanya menjadi panggung pertunjukan seni, tetapi juga ruang kolaborasi antar-generasi.

Sosoknya menjadi pengingat bahwa pelestarian budaya tak harus kaku dan terjebak masa lalu—ia bisa tampil lentur, segar, dan menginspirasi lewat kanal-kanal modern yang merangkul lebih banyak audiens muda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(MMI)

09/08/2025 21:06
Orang Pertama yang Gugat Kepalsuan Ijazah Jokowi Dapat Amnesti, Alumni UGM: Dikriminalisasi, Kami akan Lebih Galak

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar bebasnya Bambang Tri usai mendapat amnest dari Presiden Prabowo direspons positif salah seorang alumni UGM yang juga seorang dokter, dr Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

“Bambang Tri dapat Amnesti? Alhamdulillah wasyukrulillah. Semoga kabar ini benar adanya,” tulis Dokter Tifa, dikutip dari unggahan di akun media sosialnya, Sabtu (9/8/2025).

Bambang Tri, kata dia, adalah orang yang pertama kali menggugat kepalsuan Ijazah Jokowi.

“Dan karenanya dia dipenjara dengan kejam, tidak tanggung-tanggung, dua kali dipenjarakan! Memang bengis sekali pemilik ijazah palsu!” tegas ahli epidemiologi itu.

Dan dengan insyaAllah dibebaskannya Bambang Tri, lanjut Dokter Tifa, maka dia bisa jadi saksi untuk 12 Aktivis yang lagi-lagi dikriminalisasi oleh si pemilik ijazah palsu.

12 Aktivis dalam minggu-minggu ini diseret ke polisi. Status naik dengan cepat: dari penyelidikan ke penyidikan. “Artinya polisi dapat pesanan dari si pemilik ijazah palsu agar buru-buru penjarakan 12 Aktivis ini,” ujarnya.

Karena dia pikir 12 Aktivis ini bisa dibungkam dengan jeruji penjara, dan soal ijazah palsu ini akan bisa dibungkam!

“Salah besar! Justru jika kami dikriminalisasi, kami akan lebih galak dalam meneriakkan kebohongan ijazah ini! Kami akan teriak ke seluruh Indonesia! Kami akan teriak ke seluruh dunia! Salah pilih lawan, kata bang @msaid_didu,” tegasnya lagi.

“Backingan kami ALLAH! Tidak ada orang besar orang besar!
Adanya ALLAH Yang Maha Besar,” sambungnya

“Kami ini alatNya dalam membongkar kepalsuan Ijazah. Karena tidak ada kebohongan yang abadi. Dan Allah tidak mau kezaliman merajalela lebih lama lagi! Bismillah! ALLAHUAKBAR!” tutup alumni Fakultas Kedokteran UGM itu. (sam/fajar)

09/08/2025 21:06
Rp 100.000 Dikali 120 juta Orang?

GELORA.CO – Ustaz Dasad Latif mengaku kecewa dengan kebijakan pemblokiran rekening pasif oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dirinya menduga adanya motif ekonomi dibalik kebijakan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ustaz Dasad Latif dalam sebuah wawancara yang diunggah akun instagram @terkinidotid pada Jumat (8/8/2025).

Dalam video tersebut, dirinya mengaku masih merasakan kekecewaan atas pemblokiran rekening bank pribadinya.

Menurutnya, gerakan menabung yang digaungkan pemerintah itu justru dibalas dengan pemblokiran.

“Saya kecewa sebab ajakan menabung justru dibalas dengan blokir. Sehingga ada sangka-sangka, bahwa ini ada transaksi ekonomi dalam blokir itu,” ungkap Ustaz Dasad Latif.

“Misalnya Ketika pengaktifan kan harus bayar lagi Rp 100.000. Nah itu kalau misalnya diblokir 120 juta orang, kali itu Rp 100.000, berapa?” tanyanya.

Tak hanya berbayar, proses pembukaan pemblokiran pun dinilainya sangat menyulitkan masyarakat.

Pasalnya, rekening yang telah diblokir baru bisa kembali terbuka dan digunakan setelah 7 hari kerja.

“Padahal, Bapak Presiden sudah bilang. ‘komplain hari ini, hari ini buka’. Saya disuruh menunggu tujuh hari,” imbuhnya.

Terlepas dari dugaan adanya motif ekonomi dan proses yang berbelit, dampak negatif dari kebijakan ini ditegaskannya adalah tercorengnya citra baik.

Sebab menurutnya, seseorang yang rekeningnya diblokir oleh bank adalah orang yang tersangkut dengan hukum.

Rekening yang diblokir adalah rekening yang dicurigai adanya transaksi dari hasil kejahatan.

“Kemudian, yang paling penting bukan sekedar blokir, adalah citra nama baik. Setahu saya, orang yang diblokir keuangannya itu dicurigai ada tindak pidana, ada transaksi kejahatan,” ungkap Ustaz Dasad Latif.

“Nah masa kau anggap saya ini ada transaksi kejahatan!?” tegasnya.

Dirinya mengaku heran dengan keputusan pemblokiran.

Sebab, uang dalam rekeningnya itu hanya sebesar Rp 300 juta lebih.

Uang yang ditabung pun sengaja ditabung untuk modal pembangunan masjid.

“Andai saja duit saya di situ tiba-tiba ada misalnya satu triliun (rupiah), nah itu pasti ada mencurigakan ini uangnya, ‘kok tiba-tiba ada uangnya satu triliun?’. (tabungan sebesar) Rp 300 juta lebih. Jadi tidak masuk akal!?” tegasnya.

Pernyataan Ustaz Dasad Latif pun ditanggapi ramai masyarakat.

Pro dan kontra dituliskan dalam kolom komentar.

Ustaz Dasad Latif Tak Bisa Lanjutkan Bangun Masjid

Diberitakan sebelumnya, Kebijakan pemblokiran rekening pasif oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai kritik dari Ustaz Dasad Latif.

Melalui unggahan video di akun Instagramnya, @dasadlatif1212 pada Kamis (7/8/2025), ia mengaku mengalami langsung dampak dari kebijakan tersebut saat hendak mencairkan dana untuk pembangunan masjid.

Dalam pernyataannya, Ustaz Dasad menceritakan rekening miliknya yang disimpan di salah satu bank milik pemerintah tidak dapat diakses karena telah diblokir.

Alasannya, rekening tersebut dianggap tidak aktif selama tiga bulan terakhir atau tergolong dormant.

“Saya hari ini berencana membayar besi semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tampung di bank pemerintah. Setelah saya tiba, ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama tiga bulan,” ujarnya dalam video pada Kamis (7/8/2025).

Kebijakan ini, menurut Ustaz Dasad Latif, bertolak belakang dengan kampanye nasional yang selama ini mendorong masyarakat untuk giat menabung.

Ia menilai, fungsi menabung seharusnya adalah menyimpan dana, bukan mengharuskan nasabah untuk terus melakukan transaksi berkala.

“Setahu saya selalu diiklankan oleh negara, ayo menabung. Menabunglah saya, tapi kenapa malah diblokir? Namanya menabung, disimpan uangnya. Kalau tidak disimpan, itu bukan menabung,” kata dia.

Ustaz Dasad Latif menegaskan dirinya memahami niat pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Namun, menurut dia, pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan tersebut justru kini menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Saya berharap pemerintah membuat keputusan yang betul-betul elegan, tidak meresahkan masyarakat, dan tidak menyusahkan rakyat kecil,” tuturnya.

Ia pun mengajak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali cara penyampaian dan pelaksanaan kebijakan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat luas.

“Saya tidak ahli perbankan, tidak ahli ekonomi, tapi falsafah dari semua pada negara adalah supaya bisa melayani masyarakat,” ucapnya.

Di akhir video, Ustaz Dasad Latif menekankan kritik yang disampaikannya bukan untuk menentang kebijakan, melainkan sebagai bentuk aspirasi warga negara kepada pemerintah.

Ia berharap apa yang dialaminya tidak terjadi pada masyarakat lain yang mungkin lebih rentan secara ekonomi.

“Saya menabung ini untuk aman dan membantu negara, tapi ternyata saya diblokir. Mudah-mudahan hanya saya yang mengalami, bukan masyarakat kecil lainnya,” ujarnya.

Ia mengajak agar kritik ini tidak dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai masukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara.

“Saya yakin, kalau niatnya baik, pasti Allah tunjukkan jalan yang baik,” ujarnya diakhir video.

Melengkapi postingannya, Ustaz Dasad Latif menegaskan agar pemerintah dapat melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Kebijakan yang berorisntasi kepada hal baik, bukan justru mempersulit masyarakat.

“Ke-BIJAK-an yg elegan harus berorientasi kemaslahan dan tidak menimbulkan masalah baru,” tulis Ustaz Dasad Latif.

“Ini wujud aspirasi saya dalam mencintai negara ini, di negara ini saya hidup, beribadah dan mencari nafka, maka wajib bagiku memberikan masukan konstruktif demi indonesia Raya,” tambahnya.

Pernyataan Ustaz Dasad Latif seketika ramai diserbu masyarakat.

Beragam masukan hingga kritik dituliskan masyaraklat terkait kebijakan PPATK dalam kolom komentar postingannya.

@phelereagel_al: Beleng-beleng memang @ppatk_indonesia

@raden_boby_ibrahim: @ppatk_indonesia noh dengerin,,kalian nyusahin emng

@sam.devidcris: @ppatk_indonesia agak laen ini emang

@antok_nur: Ya allah

@soi_fah: @hotmanparisofficial

@theshe_sahota: menyesal aku pilih @prabowo 2x sy kira rakyat makmur sm beliau tpi ternyata malah menyusahkan rakyat, bagus golput aja lagi

@fakhru_ans_official: HARUS VIRAL INI, PENTING SEKALI.

@indraapriana81: Yg ngambil kebijakan emang paling bijak sepertinya tadz..

@muh_ali_imron: Itu yģ buat kebijakan gila.. Semoga Ri1 dengar @prabowo .. biar g tambah gila kebijakan ini

@pita_keanu: Bapak presiden @prabowo,

@aidiuas_97: Lawan terus kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, harus tuntas.

@ancha_andhi: Tandanya mereka malas berpikir akhirnya masyarakat jadi korban, bikin dulu kebijakan tanpa kajian mendalam padahal sudah digaji besar

@bang_syahrul_2: @ppatk_indonesia @ppid_ppatk dengar baik2 sai kdg

Prof UGM Sebut Kebijan Kurang Matang

Dikutip dari situs resmi Universitas Gadjah Mada, kebijakan pemblokiran rekening ‘menganggur’ oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai kontroversi di masyarakat.

Ratusan juta rekening yang tidak menunjukan aktivitas dalam tiga bulan terakhir dikategorikan sebagai dormant atau rekening pasif.

Dikatakan bahwa pemblokiran dilakukan untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan rekening pasif untuk praktik ilegal, seperti pencucian uang dan jual beli rekening.

Meski 122 juta rekening sudah dibuka, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo menyebut, kebijakan PPATK tersebut termasuk salah satu bentuk “brute-force” atau kebijakan yang sifatnya coba-coba dan kurang memertimbangkan banyak aspek.

Menurutnya, bukan pertama kali pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang kurang matang.

“Sudah sekian kali rakyat menyaksikan bahwa kebijakan yang diambil oleh rezim pemerintah sekarang ini kurang profesional yang jika dibiarkan berulang-kali terjadi akan berpotensi semakin menggerus legitimasi Presiden,” ucapnya, Rabu (6/8/2025).

Nilai kepemilikan rekening bank masyarakat Indonesia cukup fantastis.

Laporan PPATK menyebut total nilai rekening yang diblokir mencapai Rp 428,61 miliar.

Di antara jumlah tersebut tentunya ada berbagai alasan pembukaan rekening yang mengakibatkan rekening menjadi pasif atau tidak ada aktivitas dalam tiga bulan terakhir, seperti mendapatkan promo, pembukaan rekening untuk demonstrasi layanan bank, untuk penyaluran bantuan sosial, atau sebagian nasabah lupa bahwa pernah membuka rekening di bank tertentu.

Faktor-faktor tersebutlah yang luput dipertimbangkan pemerintah.

“Resiko penyalahgunaan rekening menganggur untuk hasil judi online atau pencucian uang memang ada. Tapi tindakan pemblokiran tanpa melihat alasan mengapa rekening itu menganggur juga bukan tindakan bijaksana,” tutur Wahyudi.

Ia menambahkan, pemerintah kurang bisa menerapkan prosedur RIA (Regulatory Impact Assessment) sehingga dampak negatif dari sebuah kebijakan tidak diantisipasi sejak dini.

Akibatnya, masyarakat kembali menjadi korban dari kebijakan pemerintah.

Jika memang ingin mendeteksi atau mencegah penyalahgunaan rekening untuk tindakan ilegal, PPATK bisa bekerja sama dengan instansi yang mengawasi aktivitas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan.

Perlu ada pencatatan dan kategorisasi rekening berdasarkan riwayat rekening tersebut sejak pembukaan hingga beberapa bulan terakhir. Analisis tersebut akan memberikan gambaran apakah pemblokiran rekening memang diperlukan atau tidak.

“Teknologi untuk mengidentifikasi rekening-rekening itu semestinya sudah tersedia, dan informasi nasabah dari perbankan semestinya sudah sangat lengkap untuk melacak rekening menganggur tersebut,” ujar Wahyudi.

Meskipun kini sekian ratus juta rekening sudah kembali dipulihkan, namun tetap ada evaluasi yang perlu dilakukan.

Kebijakan seharusnya diimplementasikan secara terstruktur dan tidak terburu-buru. Pemilik nasabah juga memiliki hak keterbukaan informasi atas rekeningnya sendiri.

Wahyudi menyarankan agar pemerintah perlu memperbaiki sistem kebijakan yang akan dilakukan, tidak hanya pada kasus pemblokiran rekening saja.

Pertimbangan matang akan mengarahkan pada implementasi kebijakan yang baik dengan mitigasi resiko, sehingga tidak perlu melakukan “blanket-policy” atau kebijakan tidak transparan.

Tindakan tanpa pertimbangan justru akan menghasilkan inefisiensi dan penurunan kredibilitas dan visibilitas pemerintah di mata masyarakat

09/08/2025 15:21
Fraksi Golkar Desak Penataan Ulang Anggaran Pendidikan, Fokus pada 20% Sesuai Amanat Konstitusi – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan bahwa pendidikan adalah pilar utama kemajuan sebuah bangsa. Dalam pandangannya, sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada negara yang mampu maju tanpa menempatkan pendidikan sebagai inti dari kebijakan nasional.

Atas dasar itu, Mekeng meminta pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk menata ulang alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi. Ia menekankan bahwa dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Adapun pendidikan kedinasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, tidak boleh menggunakan porsi anggaran pendidikan 20 persen tersebut.

“Sehingga kami berharap pada tahun anggaran 2026, anggaran pendidikan mayoritas diberikan kepada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan untuk anggaran pendidikan kedinasan, pemerintah harus menyiapkan dari sisi anggaran yang lain. Tidak bisa diambil dari anggaran pendidikan yang 20 persen,” kata Mekeng kepada wartawan di sela-sela Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI dengan tema “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045” di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (8/8/2025).

Turut hadir dalam sarasehan nasional ini Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, Pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR RI, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, dan narasumber sarasehan nasional ini, yaitu Prof. Dr. Muhammad Nuh (Menteri Pendidikan periode 2009-2014), Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Kadarsah Suryadi, Rektor Universitas Yarsi Prof. Dr. Fasli Jalal, Hendardi (Setara Institute).

Mekeng menjelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2022, pada pasal 80 ditegaskan bahwa pengalokasian APBN setiap tahunnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja negara, dan dari alokasi tersebut tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24 Tahun 2007 sudah menghilangkan frasa dalam UU Sisdiknas pasal 49 agar anggaran pendidikan kedinasan tidak masuk dalam anggaran pendidikan.

“Dan, ruh UUD NRI Tahun 45 pasal 31 tentang anggaran pendidikan itu adalah anggaran pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tidak membahas tentang anggaran pendidikan kedinasan. Kami tidak anti terhadap pendidikan kedinasan. Tapi, kami minta pendidikan kedinasan pun disiapkan anggaran, tapi tidak mengambil dari anggaran pendidikan,” katanya.

Ketika membuka sarasehan, Mekeng menyebutkan pada tahun 2025 anggaran pendidikan sebesar Rp 724 triliun. Berdasarkan data alokasi APBN bidang pendidikan, anggaran pendidikan formal sebesar Rp 91,2 triliun (Kemendikdasmen memperoleh Rp 33,5 triliun dan Kemendiktisaintek mendapat Rp 57,7 triliun). Anggaran sebesar itu digunakan untuk melayani 64 juta siswa/mahasiswa. Anggaran untuk program strategis seperti PIP, riset, serta infrastruktur sekolah sebesar Rp 101,5 triliun.

Sementara anggaran pendidikan kedinasan sebesar Rp 104,5 triliun pada APBN 2025 diperuntukan bagi 13.000 mahasiswa. “Apakah ini adil? 13.000 orang peserta pendidikan kedinasan mendapat Rp 104,5 triliun, sedangkan 64 juta siswa/mahasiswa hanya dikasih Rp 91,4 triliun,” kata Mekeng.

Dari anggaran pendidikan Rp 724 triliun, sebesar Rp 300 triliun dipakai untuk tranfer daerah. “Transfer daerah itu adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Itu tidak masuk dalam ranah pendidikan,” tegasnya.

“Kami melihat anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan sudah diberikan. Tetapi penempatannya belum sesuai karena yang paling penting adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk itu dibutuhkan anggaran yang besar karena di daerah-daerah masih banyak fasilitas sekolah yang tidak layak, guru-guru tidak dibayar dengan layak, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat,”

09/08/2025 13:54
Abolisi Tom Lembong Masih Timbulkan Tanya, Benarkah Hubungan Prabowo dengan Pihak Tertentu Retak?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengatakan amnesti dan abolisi umumnya diberikan untuk melakukan rekonsiliasi kondisi politik, sedangkan abolisi pada alasan kemanusiaan.

“Amnesti dan abolisi itu bahasa politik, bukan hukum. Penggunaannya di Indonesia dalam perkembangannya digunakan pada kasus politik. Ada motif rekonsiliasi dalam kepentingan nasional,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/8/2025).

Namun pada kasus Tom Lembong, Zainal tidak melihat ada kondisi yang mengharuskan proses rekonsiliasi itu dilakukan. Abolisi seharusnya tidak perlu diberikan jika proses hukum sudah berjalan sesuai dengan kaidah hukum nasional.

Alasan pemberian abolisi pada kasus Tom Lembong masih menimbulkan pertanyaan besar.

“Ini jelas masalah politik, tapi masalahnya apa yang mau direkonsiliasi? Mungkin Presiden punya keretakan hubungan dengan pihak tertentu, tapi salah kalau itu diukur dengan skala nasional,” tegasnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar

Ia khawatir jika ini terus terjadi, akan ada banyak kebijakan yang dilandaskan pada motif politik dibandingkan kepentingan publik.

“Harus ada parameter hukum yang jelas dalam pemberian amnesti dan abolisi. Apakah ada kepentingan nasional atau motif politik di balik kasus tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, perlu ada limitasi kasus tertentu yang bisa diberikan amnesti dan abolisi. Terlebih dalam kasus tindak pidana korupsi tidak seharusnya unsur politik bermain di dalamnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto merupakan pelaksanaan hak prerogatif Presiden RI sesuai dengan konstitusi, bukan suatu kebijakan istimewa. Menurutnya, hal itu sudah lazim dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya dan merupakan bagian dari pertimbangan yang lebih luas demi kepentingan negara.

09/08/2025 10:04
Rismon Sianipar: Jokowi Ikon Pembohong Indonesia!

GELORA.CO -Ahli forensik digital, Rismon Hasiholan Sianipar blak-blakan menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi adalah seorang pembohong.

Hal tersebut disampaikan Rismon dalam tayangan YouTube Langkah Update, dikutip Sabtu 9 Agustus 2025.

“Jokowi terkenal sebagai ikon pembohong,” kata Rismon yang merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Rismon menyebut sejumlah kebohongan yang dilakukan Jokowi antara lain pesanan 6 ribu mobil Esemka, menolak impor, menolak utang luar negeri, hingga Silpa Rp7 triliun.

“Jokowi ikon pembohong Indonesia, semua orang tahu Jokowi suka bohong,” kata Rismon.

Rismon juga mempertanyakan tudingan Jokowi bahwa ada orang besar di balik penelitiannya terhadap ijazah Jokowi.

“Pihak Jokowi menuduh kami fitnah, tetapi dia suka fitnah

makanya bagus somasi. Kalau tidak minta maaf 3×24 jam, kami laporkan,” kata Rismon.

Rismon mengatakan, tuduhan yang dilayangkan Jokowi itu seolah-olah membuatnya mudah diatur-atur oleh pihak lain.

Padahal, kata Rismon, dirinya dan kawan-kawan memang tidak mempunyai “orang besar” di belakang mereka yang membekingi kasus ijazah palsu ini.

“Dengan tuduhan serius dari Pak Jokowi yang mengatakan ada tokoh besar orang besar di balik polemik ijazah palsu Joko Widodo, kami merasa direndahkan serendah-rendahnya. Seolah-olah kami ada yang mengatur-ngatur, ada kepentingan politik di situ,” demikian Rismon.

Jokowi sebelumnya mengatakan, ada manuver politik besar di balik serangan kasus tudingan ijazah palsu sekaligus wacana pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik hingga dia menyebut ada orang besar yang membekingi kasus tersebut.

09/08/2025 05:51
Rismon Sianipar: Jokowi Ikon Pembohong Indonesia!

GELORA.CO -Ahli forensik digital, Rismon Hasiholan Sianipar blak-blakan menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi adalah seorang pembohong.

Hal tersebut disampaikan Rismon dalam tayangan YouTube Langkah Update, dikutip Sabtu 9 Agustus 2025.

“Jokowi terkenal sebagai ikon pembohong,” kata Rismon yang merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Rismon menyebut sejumlah kebohongan yang dilakukan Jokowi antara lain pesanan 6 ribu mobil Esemka, menolak impor, menolak utang luar negeri, hingga Silpa Rp7 triliun.

“Jokowi ikon pembohong Indonesia, semua orang tahu Jokowi suka bohong,” kata Rismon.

Rismon juga mempertanyakan tudingan Jokowi bahwa ada orang besar di balik penelitiannya terhadap ijazah Jokowi.

“Pihak Jokowi menuduh kami fitnah, tetapi dia suka fitnah

makanya bagus somasi. Kalau tidak minta maaf 3×24 jam, kami laporkan,” kata Rismon.

Rismon mengatakan, tuduhan yang dilayangkan Jokowi itu seolah-olah membuatnya mudah diatur-atur oleh pihak lain.

Padahal, kata Rismon, dirinya dan kawan-kawan memang tidak mempunyai “orang besar” di belakang mereka yang membekingi kasus ijazah palsu ini.

“Dengan tuduhan serius dari Pak Jokowi yang mengatakan ada tokoh besar orang besar di balik polemik ijazah palsu Joko Widodo, kami merasa direndahkan serendah-rendahnya. Seolah-olah kami ada yang mengatur-ngatur, ada kepentingan politik di situ,” demikian Rismon.

Jokowi sebelumnya mengatakan, ada manuver politik besar di balik serangan kasus tudingan ijazah palsu sekaligus wacana pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik hingga dia menyebut ada orang besar yang membekingi kasus tersebut.

09/08/2025 05:51
Mengenal Etomidate dan Fungsinya, Ini Kegunaannya dalam Dunia Medis

Jakarta –

Etomidate merupakan obat anestesi yang sering digunakan dalam dunia medis. Kendati demikian, penggunaannya harus dibawah pengawasan tenaga profesional.

Obat ini bisa menimbulkan rasa kantuk hingga kehilangan kesadaran. Penting untuk mengetahui fungsi etomidate dan cara kerjanya.

Mengenal Etomidate dan Fungsinya

Etomidate adalah obat yang digunakan sebagai induksi anestesi umum pada orang yang akan menjalani prosedur. Obat ini juga digunakan sebagai pelengkap agen anestesi lain dalam mempertahankan kehilangan kesadaran selama prosedur operasi singkat. Dikutip dari Good Rx, etomidate dapat mencegah rasa sakit.

Etomidate bekerja dengan meningkatkan kadar zat kimia di otak yang disebut dengan Gamma-Aminobutyric Acid (GABA). Zat kimia ini menenangkan aktivitas di otak dan sistem saraf, serta membantu seseorang kehilangan kesadaran. Dikutip dari laman Cleveland Clinic, etomidate menyebabkan kantuk sebelum dan selama prosedur.

Senada dengan hal tersebut, guru besar farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Zullies Ikawati, fungsi utamanya membuat pasien tidur dengan cepat tanpa menurunkan tekanan darah terlalu banyak.

“Obat ini digunakan terutama pada pasien kritis yang tidak stabil secara kardiovaskular, seperti pasien syok dan trauma berat. Etomidate bekerja dengan menekan sistem saraf pusat, khususnya dengan meningkatkan aktivitas neurotransmitter GABA (zat alami di otak yang menghambat sinyal saraf),” ujar Profesor Zullies kepada detikcom beberapa waktu lalu.

Bagaimana Obat Ini Digunakan?

Etomidate disuntikkan ke pembuluh darah vena. Obat ini diberikan oleh tim perawat di rumah sakit atau klinik. Adapun dosis induksi anestesi yang diberikan bervariasi.

Untuk pasien dewasa dan anak-anak di usia 10 tahun ke atas yaitu anaa 0,2 mg/kg dan 0,6 mg/kg berat badan. Pemberian dosis harus disesuaikan untuk setiap kasus. Namun, dosis umum yang diberikan adalah 0,3 mg/kg dan disuntikkan selama 30-60 detik. Sementara, belum ada data yang memadai untuk dosis induksi anestesi pada pasien di bawah usia 10 tahun.

Penting untuk menyampaikan kepada tim perawat jika pasien memiliki salah satu dari kondisi berikut:

Tekanan darah tinggiPenyakit ginjalPenyakit hatiReaksi yang tidak biasa atau alergi dengan etomidate, obat lain, makanan, pewarna, atau pengawetSedang hamil atau sedang mencoba untuk hamilMenyusui.Efek Samping Etomidate

Ada beberapa efek samping dari etomidate yang mungkin dirasakan pasien. Beritahu tim medis jika mengalami:

Reaksi alergi-ruam kulit, gatal, biduran, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan

Adapun beberapa efek samping yang biasanya tidak memerlukan perhatian medis di antaranya:

KantukKejang ototMualNyeri, kemerahan, atau iritasi di tempat suntikanMuntah

Kendati demikian, beri tahu tim medis jika efek samping ini berlanjut atau mengganggu.

(elk/suc)

08/08/2025 21:00
Bongkar Dugaan Transkrip Palsu Jokowi, Dokter Tifa : Zonk…

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa blak-blakan menyebut, transkrip nilai milik Jokowi tidak sesuai dengan standar administrasi akademik Universitas Gadjah Mada (UGM).

Tifa mengaku memiliki perbandingan antara transkrip nilai asli milik lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dan dokumen yang diklaim milik Jokowi, yang ditampilkan Bareskrim pada 22 Mei 2025 lalu.

“Saya mau tunjukkan salah satu transkrip asli yang saya dapatkan dari salah satu lulusan asli Fakultas Kehutanan UGM yang lulus 1985,” kata Tifa di X @DokterTifa (7/8/2025).

Ia menegaskan bahwa transkrip asli menunjukkan rincian mata kuliah dan struktur nilai yang rapi dan resmi, berbeda jauh dari versi yang ditampilkan oleh Bareskrim.

“Bandingkan dengan transkrip palsu dari lulusan palsu Fakultas Kehutanan UGM, yang ditayangkan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025,” bebernya.

Dokter Tifa menyebutkan, transkrip asli berisi 56 mata kuliah wajib dan 11 mata kuliah pilihan, dengan total 161 SKS.

Dokumen tersebut diketik manual menggunakan mesin ketik, lengkap dengan tanda tangan dekan dan pembantu dekan bidang akademik serta stempel resmi UGM.

“Transkrip ditulis dengan rapi dengan mesin ketik manual. Nilai ditulis juga dengan mesin ketik manual. Di bawah ada tandatangan Dekan dan Pembantu Dekan I Bidang Akademik, dicap asli UGM sebagai tanda Transkrip nilai ini asli,” jelasnya.

Sementara itu, dokumen yang ia sebut sebagai transkrip milik Jokowi menurutnya memiliki banyak kejanggalan.

Nama mahasiswa hingga nilai ditulis tangan, tanpa pengesahan dari pejabat kampus.

08/08/2025 15:17
Roy Suryo Bantah Jokowi soal ‘Orang Besar’ di Balik Kasus Ijazah Palsu: Bekas Presiden kok Clometan?

GELORA.CO – Roy Suryo, pakar telematika sekaligus terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) membantah pernyataan sang mantan Presiden RI yang menyebut ada ‘orang besar’ di balik kasus ini.

Roy Suryo membantah adanya orang besar yang ‘mengorkestrasi’ dugaan ijazah palsu Jokowi.

Hal itu diungkapkan Roy Suryo dalam program Interupsi yang ditayangkan kanal YouTube Official iNews, Kamis (7/8/2025).

“Sama sekali enggak ada (orang besar di belakang saya), jadi ini benar-benar ngaco ya.”

“Makanya tadi saya bilang kalau sudah pernah jadi petinggi negara itu harusnya tutur katanya itu diatur, jangan celometan kayak gini, ini kan celometan kan, bekas Presiden kok celometan?” ungkap Roy Suryo.

Celometan adalah ungkapan dalam Bahasa Jawa yang memiliki arti mengungkapkan atau berteriak tidak beraturan.

Menurut Roy Suryo, pernyataan tersebut justru mengindikasikan kesengajaan untuk memperpanjang polemik ini.

“Karena dia kemudian membuat, memancing orang-orang untuk berpendapat, itulah yang namanya tidak negarawan,” ujarnya.

“Jadi menurut saya, ini enggak bijak, kekanak-kanakan, childish, dan justru memecah belah bangsa ini,” ungkap Roy Suryo.

Pernyataan Jokowi

Sebelumnya, Jokowi menuding ada agenda terselubung yang sengaja dihembuskan di balik dua isu politik yang menyudutkan dirinya dan keluarganya.

Bahkan Jokowi menyebut terdapat tokoh besar, yang membuat tudingan ijazah palsu hingga wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo pada Jumat, 25 Juli 2025.

“Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang mem-backup. Semua sudah tahu lah,” ujarnya tanpa menyebut nama pihak yang dimaksud.

Jokowi Disomasi

Roy Suryo dkk yang menuding ijazah Jokowi palsu melayangkan somasi ke Jokowi.

Somasi ini dilayangkan resmi oleh Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis di Kantor SAY & PARTNERS di Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).

Somasi terbuka itu dilayangkan untuk menyikapi adanya tudingan orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi.

Melalui konferensi pers, kuasa hukum Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Ahmad Khozinudin menyampaikan polemik ijazah palsu Jokowi sebaiknya diselesaikan melalui ranah hukum.

Dirinya menolak jika langkah hukum yang dilakukan Roy Suryo Cs dikatakan ditunggangi oleh tokoh besar seperti yang ditudingkan Jokowi.

Dalam somasinya, TPUA meminta Jokowi untuk mencabut pernyataan ada orang besar di balik tudingan ijazah palsu Jokowi.

Mereka pun juga meminta Jokowi untuk minta maaf secara terbuka di hadapan publik.

Somasi ini disampaikan melalui konferensi pers di Kantor SAY & PARTNERS di Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025) seperti ditayangkan Kompas TV.

Dalam pembacaan somasi oleh tim kuasa hukum Roy Suryo, yaitu Jahmada Girsang dan Mulyadi disebutkan bahwa Joko Widodo telah melaporkan Roy Suryo ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data otentik terkait isu ijazah.

Namun, tim advokasi menilai laporan tersebut justru sarat dengan inkonsistensi dan muatan politis.

Mereka juga menuding ada niat jahat di balik laporan tersebut, termasuk pernyataan Jokowi soal ‘orang besar’ yang diduga mengendalikan isu tersebut.

“Kami menilai pernyataan Presiden justru menyudutkan perjuangan intelektual dan aktivis. Jika tidak ada pencabutan dan permintaan maaf secara terbuka, kami akan menempuh langkah hukum baik pidana maupun perdata,” kata Mulyadi.

Dalam kesempatan yang sama, Roy Suryo menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan peluncuran buku berjudul “Ijazah Palsu Jokowi” setebal 500 halaman yang akan dirilis pada 17 Agustus 2025.

Ia juga merencanakan deklarasi terbuka di Yogyakarta sehari setelahnya.

Roy mengklaim telah mengantongi bukti kuat berupa lima bundel ijazah asli dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1985, yang akan ditunjukkan di persidangan sebagai pembanding.

“Hingga kini belum pernah ada bukti visual bahwa Presiden Jokowi secara langsung menyerahkan ijazah asli. Bahkan, yang dibawa ke publik hanya map tertekuk, bukan dokumen autentik,” ujar Roy.

Tanggapan Projo

Sementara itu Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Projo, Freddy Damanik, menanggapi santai dan mempersilakan kubu Roy Suryo Cs untuk melaporkannya.

“Pak Jokowi itu sudah biasa disomasi, dituntut, dipetisi itu sudah biasa. Jadi kalau mau dilaporkan ya silakan,” katanya, Selasa (5/8/2025), dikutip dari YouTube tvOneNews.

Kendati demikian, Freddy menegaskan bahwa dalam pernyataan Jokowi itu tidak pernah menyebutkan nama siapapun.

Sehingga, menurutnya, pernyataan Jokowi itu murni hanya statement politik saja.

“Tapi kan begini, publik juga harus dikasih pencerahan ya. Pak Jokowi di dalam statement-nya itu, kalau bicara hukum nih, tidak ada menyebut namanya. Pencemaran nama baik itu kan harus menyebut, siapa kan begitu, ada orangnya. Kemudian juga tadi melakukan apa segala macam.”

“Nah, itu kan tidak ada disebut. Sekali lagi ini murni statement politik. Statement politik, pesan yang disampaikan adalah pesan politik, tidak ada (mengarah) kepada sosok seseorang,” tegas Freddy.

Tidak Ada Tokoh Besar

Sebelumnya, Roy Suryo juga telah membantah tidak ada unsur politik atau tokoh besar di belakangnya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Roy menyebut bahwa dirinya, pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar ialah sosok independen.

“Saya, dr. Tifa, Dr. Rismon itu tidak ada politik atau orang-orang besar di belakang. Kami semua independen, kami semua berjalan sendiri,” ucap Roy dalam acara Kompas Petang di Kompas TV, Rabu (30/7/2025).

Ia menegaskan, tak ada tokoh besar yang menggerakannya untuk memainkan isu ijazah palsu Jokowi.

Roy Suryo lantas mempersilakan rekeningnya untuk diperiksa dan menurutnya orang yang menuduh adanya unsur politik dalam isu ini sudah pernah ia tantang.

“Orang-orang yang pernah nuduh itu kan pernah saya tantang semua ya sampai ke (Ali Mochtar) Ngabalin, sampai ke Silfester (Matutina) sumpah di bawah kitab, semuanya lari aja gitu.”

“Jadi sama sekali enggak ada (orang besar). Dan ini adalah murni ilmiah, murni ilmu pengetahuan. Apalagi gak ada politik-politiknya,” tutur Roy

08/08/2025 13:40