Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Amien Rais Sebut Reuni Alumni UGM Dagelan, Teman Seangkatan Jokowi Buka Suara

    Amien Rais Sebut Reuni Alumni UGM Dagelan, Teman Seangkatan Jokowi Buka Suara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai kaisar kebohongan. Tudingan ini didasari dari ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) Jokowi yang disebut abal-abal.

    “Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya karena hampir semuanya sudah menjadi rahasia umum,” tutur Amien dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @amienraisofficial, dilansir pada Selasa (19/8/2025).

    Menurut Amien Rais, Jokowi yang ngotot bahwa ijazahnya asli sehingga ia jatuh terjerembab dalam lingkaran setan.

    “Karena Jokowi tidak pernah mau mengaku bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan yang makin lama makin dalam,” ucapnya.

    Bahkan kata Amien Rais, Polisi dan ternak Mulyono (Jokowi) sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari kebohongan.

    Celakanya, Amien menambahkan, seiring berjalannya waktu, apa yang ditutupi Jokowi mengalami jalan buntu.

    “Maaf saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakat sendiri,” ujarnya.

    “Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi,” tambah mantan Ketua MPR RI itu.

    Ia kemudian menyinggung reuni ke-45 alumni UGM yang digelar pada 26 Juli lalu. Amien menyebutnya sebagai dagelan.

    “Katanya reuni yang ke-45. Dagelan politik yang dimaksudkan Jokowi bahwa puluhan teman-teman seangkatannya itu bisa menjadi saksi bahwa ijazahnya asli. Nah ngomong-ngomong bila gazah, bukan gajah menjadi akronim gak punya ijazah itu lebih tepat,” pungkasnya.

  • UGM Tak Izinkan Roy Suryo dkk Rilis Buku ‘Jokowi’s White Paper’ di UC Hotel

    UGM Tak Izinkan Roy Suryo dkk Rilis Buku ‘Jokowi’s White Paper’ di UC Hotel

    GELORA.CO – Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan pihak kampus tak memberikan izin penggunaan University Club (UC) Hotel untuk penyelenggaraan acara yang digagas oleh Roy Suryo cs.

    Acara itu sendiri bertajuk ‘Kado Tercantik 80 Tahun Indonesia Merdeka’, dengan agenda Soft Launching Buku ‘Jokowi’s White Paper’ karya Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tiffauzia Tiyassuma.

    Dalam undangan yang dibagikan Roy Suryo pada Minggu (17/8) malam, dituliskan acara diselenggarakan di Ruang Nusantara, UC Hotel hari Senin (18/8) pukul 14.00-16.00 WIB.

    Akan tetapi, pada pukul 10.24 WIB hari ini Roy Suryo kembali mengirimkan pemberitahuan bahwa acara dibatalkan sepihak oleh pengelola UC UGM. Pakar Telematika dan eks Menpora RI itu menuding acara tersebut ‘diganggu’ sesuai prediksinya.

    “Sesuai prediksi, ternyata diganggu oleh Termul,” kata Roy melalui pesan broadcast via WA.

    Termul atau Ternak Mulyono sendiri adalah istilah yang sering dipakai untuk mengistilahkan buzzer alias pendengung kelompok pendukung Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Roy namun memastikan acaranya tetap berjalan dan ia meminta media untuk menunggu informasi selanjutnya.

    UGM melalui juru bicara kampus, I Made Andi Arsana tak menyangkal soal tidak adanya pemberian izin untuk acara Roy cs. Keputusan diambil berdasarkan dua alasan, yakni prosedural dan politis.

    “UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung,” kata Made dalam keterangan yang dibagikan humas UGM, Senin (18/8).

    Dijelaskan Made, secara prosedural proses perencanaan acara ‘Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80’ yang akan dilakukan di UC Hotel UGM tidak sesuai dengan kaidah berlaku di unit usaha kampus sebagai lembaga pendidikan.

    Made menguraikan, kronologi pemesanan kepada UC Hotel adalah pada 17 Agustus 2025 pukul 13.25 WIB. Katanya, seseorang mengaku bernama Aida menghubungi bagian pemasaran UC Hotel dan melakukan pemesanan ruang pertemuan untuk sebuah kegiatan. Sosok ini menyampaikan bahwa kegiatan yang dimaksud Adalah ‘Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80’.

    “Pihak UC Hotel merespons secara profesional dengan melakukan tanya jawab terkait kebutuhan ruangan dan rincian kegiatan,” terang Made.

    Lanjut Made, mengacu data Aida, pihak UC UGM juga menyampaikan harga dan prosedur pembayaran. Di dalam perencanaan itu, pihak UC UGM menanyakan rincian kegiatan guna memastikan dan untuk mengambil keputusan profesional.

    Made menambahkan, Aida kala itu menjawab bahwa acaranya adalah “pertemuan kecil untuk membahas acara besar yang mau diadakan di Jogja”, selain itu juga jawaban tambahan berupa “Panitia Temu Kangen Silaturahmi Tokoh Jogja mau rapat kecil persiapan acara HUT Kemerdekaan”.

    Menurut Made, Aida juga menambahkan bahwa sebelum acara, ketua panitia, Bangun Sutoto akan datang ke UC Hotel bersama pihak UGM. Pihak UGM yang dimaksud dikatakan adalah “Keamanan Internal UGM”.

    Made bilang, sampai siaran pers ini dibuat, Bangun Sutoto dan Keamanan Internal UGM tidak pernah datang ke UC Hotel UGM untuk melakukan komunikasi atau konfirmasi lebih lanjut.

    Lalu, 17 Agustus 2025 pagi, UC Hotel UGM menerima bukti transfer dana yang dikirimkan oleh Aida dan dinyatakan sebagai pembayaran awal atau down payment (DP). Dana itu pun sudah dikembalikan karena acara yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal.

    “UGM menghormati aspirasi setiap warga negara untuk mempertanyakan dan mempersoalkan isu apa pun namun menolak untuk dilibatkan dengan cara dan prosedur yang tidak semestinya,” tegas Made.

    “UGM menerima berbagai informasi yang bisa dipercaya, termasuk undangan yang beredar di media sosial, bahwa acara yang akan berlangsung di UC Hotel pada pukul 14.00-17.00 WIB Adalah peluncuran buku dengan judul “”JOKOWI’s WHITE PAPER” yang merupakan karya RRT / Roy-Rismon-Tifa, ++500 halaman). UGM memandang bahwa acara ini bernuansa politis seperti yang sudah disebutkan di atas dan UGM tidak bersedia terlibat dan memfasilitasi acara tersebut,” sambungnya.

    Made menambahkan, selain itu acara ini jelas berbeda dengan yang disampaikan di awal saat melakukan pemesanan. Secara prosedur ini adalah kesalahan dan menjadi alasan administratif bagi UC UGM untuk melakukan penolakan atau pembatalan.

    Made pun memastikan, UGM sejatinya mendukung keterbukaan dalam pertukaran gagasan dan berkomitmen untuk berkontribusi positif untuk mewujudkannya. UGM juga bertanggung jawab untuk melakukan serta mendukung pertukaran gagasan yang sehat guna menjaga kondisi yang kohesif atau tenang di masyarakat.

    “Bagi UGM, acara yang dimaksud di atas tidak menunjukkan keterbukaan dari awal dan berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu sehingga dengan ini UGM melakukan penolakan,” tutup Made.

    Sementara, berdasarkan pantauan acara Roy cs tidak dilaksanakan di Ruang Nusantara UC Hotel melainkan, coffee shop masih di kompleks UC.

  • Drama Pemadaman Listrik dan AC saat Peluncuran Buku Jokowi’s White Paper hingga Sewa Gedung UGM Dibatalkan

    Drama Pemadaman Listrik dan AC saat Peluncuran Buku Jokowi’s White Paper hingga Sewa Gedung UGM Dibatalkan

    Tampak saat pembacaan doa, lampu di ruangan tersebut tiba-tiba saja padam.

    Bahkan AC pun ikut dimatikan saat peluncuran buku Jokowi White Paper tersebut.

    Meski dibatalkan oleh pihak UGM, Roy Suryo tetap melakukan rilis di ke coffee shop atau area restoran di lokasi yang sama. Namun kegiatan belum berjalan lama, listrik dan pendingin ruangan mendadak mati, ketika acara doa bersama baru saja dilakukan.

    Tak menghiraukan kondisi tersebut, Roy Suryo dan rombongan tetap melanjutkan acara. Roy Suryo menyebut insiden ini sebagai bentuk gangguan.

    “Akhirnya kami hanya menggunakan coffee shop saja. Ya, karena kami dihalang-halangi untuk menggunakan ruang Nusantara di University Club atau UC UGM ini,” kata Roy Suryo usai acara.

    Juru Bicara UGM, Dr I Made Andi Arsana membenarkan adanya pembatalan sewa gedung di lingkungan UGM untuk trio Roy Suryo, Rismon, dan dr Tifa.

    “UGM membenarkan bahwa UC Hotel UGM tidak memfasilitasi kegiatan yang diklaim bertajuk ‘Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80’ yang sedianya dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2025 pukul 14.00-17.00 WIB,” kata Dr I Made Andi Arsana, dalam keterangannya.

    Setidaknya ada dua alasan UGM membatalkan sewa gedung. Pertama bersifat prosedural dan kedua politis.

    “UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung,” katanya.

    Secara prosedural, kata Arsana, perencanaan acara ‘Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80’ yang akan dilakukan di UC Hotel UGM tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku di unit usaha UGM sebagai lembaga pendidikan.

  • 6 UGM Tolak Fasilitasi Launching Buku "Jokowi's White Paper" yang Ditulis Roy Suryo dkk, Ini Alasannya Regional

    6 UGM Tolak Fasilitasi Launching Buku "Jokowi's White Paper" yang Ditulis Roy Suryo dkk, Ini Alasannya Regional

    UGM Tolak Fasilitasi Launching Buku “Jokowis White Paper” yang Ditulis Roy Suryo dkk, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Universitas Gadjah Mada (UGM) membatalkan acara soft launching buku “Jokowi’s White Paper” karya Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzi Tiyassuma yang semula dijadwalkan digelar di ruang Nusantara University Club (UC) Hotel UGM, Senin (18/8/2025).
    Undangan acara tersebut sebelumnya beredar melalui pesan WhatsApp dengan tajuk “Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80” yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00–16.00 WIB.
    Namun, pihak UC UGM menolak memfasilitasi kegiatan tersebut.
    Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menegaskan pembatalan dilakukan dengan dua alasan, yaitu prosedural dan politis.
    “UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait langsung dengan UGM,” kata Andi Arsana dalam keterangan tertulis, Senin.
    Secara prosedural, kata Andi, perencanaan acara itu tidak sesuai kaidah yang berlaku di unit usaha UGM.
    Sebab, sejak awal UGM tidak mendapat informasi yang benar perihal acara yang akan digelar. 
    Pihak UGM baru menerima informasi valid bahwa acara sebenarnya adalah peluncuran buku Jokowi’s White Paper, berbeda dengan keterangan awal saat pemesanan tempat.
    UGM, lanjut Andi, menghormati aspirasi setiap warga negara dalam menyampaikan pandangan, namun menolak dilibatkan dengan cara yang tidak sesuai prosedur.
    “Bagi UGM, acara dimaksud tidak menunjukkan keterbukaan sejak awal dan berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Karena itu UGM melakukan penolakan,” jelasnya.
    “Acara ini bernuansa politis seperti disebutkan, dan UGM tidak bersedia terlibat serta memfasilitasi kegiatan tersebut,” sambung dia.
    Andi menegaskan UGM berkomitmen mendukung pertukaran gagasan yang sehat dan positif, serta menjaga kondisi masyarakat tetap tenang dan kohesif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amien Rais Beberkan Satu Persatu Kebohongan Jokowi hingga Terjebak Lingkaran Setan

    Amien Rais Beberkan Satu Persatu Kebohongan Jokowi hingga Terjebak Lingkaran Setan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berbicara soal dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi seakan tidak ada habisnya. Bahkan, teranyar Roy Suryo Cs meluncurkan buku tentang polemik tersebut.

    Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, mengatakan bahwa kebohongan Jokowi bukan lagi sebuah rahasia bagi publik.

    “Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya,” kata Amien di Instagram pribadinya @amienraisofficial Senin (18/8/2025).

    Mantan Ketua umum PP Muhammadiyah ini blak-blakan, Jokowi sedang terjebak dalam sebuah lingkaran sebagai akibat dari ketidakjujurannya.

    “Karena Jokowi tidak pernah mau mengaku bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan,” sebutnya.

    Dikatakan Amien, semakin lama Jokowi semakin terjerumus dalam kebohongan yang dia ciptakan.

    “Semakin lama, makin dalam. Polisi dan ternak Mulyono sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari Kebohongan,” tukasnya.

    Sialnya, Amien mengungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, apa yang ditutupi ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengalami jalan buntu.

    “Maaf saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakat sendiri,” Amien menuturkan.

    “Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi,” tambahnya.

    Kata mantan Ketua MPR RI itu, move yang dia maksud yakni membuat dagelan politik asal-asalan, menyelenggarakan reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM beberapa waktu lalu.

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, UGM: Demokrasi Memang Mahal

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, UGM: Demokrasi Memang Mahal

    Namun perlu dicermati, semakin tinggi keterlibatan publik, maka demokrasi yang dibangun akan semakin kuat sehingga negara menjadi lebih inklusif dan mampu memenuhi hak-hak rakyatnya secara berkeadilan.

    “Harga “mahal” tersebut sangat pantas untuk memastikan proses politik yang lebih partisipatif,” tegasnya.

    Jika melihat evaluasi pelaksanaan Pilkada yang sebelumnya banyak praktik politik uang dan politik dinasti, setidaknya terdapat tiga persoalan yang muncul, yakni tingginya ongkos politik, korupsi, dan politisasi birokrasi.

    Menurut Alfath, solusinya bukanlah memotong hak masyarakat untuk memilih, melainkan membenahi desain dan pengawasan Pilkada.

    “Pemerintah perlu memahami bahwa persoalan dana pemilihan bukan berarti hambatan untuk mendorong partisipasi politik masyarakat. Harus ada evaluasi menyeluruh mengenai biaya mana yang perlu dan tidak perlu dikeluarkan demi pemilihan yang adil,” jelasnya.

    Selain itu, aspek pengawasan perlu ditekankan sejak awal pencalonan, tidak hanya ketika Pilkada dan pasca pelaksanaan. Secara aturan, Pilkada maupun Pemilu sebetulnya sudah memiliki berbagai aturan mengikat yang sesuai.

    Sayangnya, implementasi aturan tersebut justru masih membutuhkan banyak evaluasi. Alfath juga berpesan agar pengkhususan atau priviledge pejabat dapat dikurangi agar individu yang terpilih menjadi kepala daerah adalah seseorang yang memang sesuai dengan bidang tersebut.

    “Demokrasi akan bergeser ke arah lebih elitis. Publik makin jauh dari proses pengambilan keputusan,” ucap Alfath.

  • 4 Kala Prabowo Damprat Belanda dan Inggris yang Bikin Garis Batas Seenak Jidat… Nasional

    4 Kala Prabowo Damprat Belanda dan Inggris yang Bikin Garis Batas Seenak Jidat… Nasional

    Kala Prabowo Damprat Belanda dan Inggris yang Bikin Garis Batas Seenak Jidat…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Belanda dan Inggris kena damprat Presiden Prabowo Subianto karena gara-gara ulah kolonialis masa lalu, hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi repot di zaman sekarang.
    Sekelumit kritik sejarah itu disampaikan Prabowo di pidato kenegaraan perdananya sebagai Presiden RI di Sidang Tahunan MPR 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jumat (15/8/2025) kemarin.
    Menurut Prabowo, pembuat batas-batas negara adalah negara-negara yang dulu menjajah wilayah ini.
    “Ada masalah, kadang-kadang masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah. Belanda datang dengan Inggris, dia bikin garis, seenak jidatnya dia bikin garis itu yang repot kita sekarang,” ujar Prabowo dari mimbar pidatonya.
    Padahal, Indonesia dan Malaysia di zaman merdeka ini ingin hidup damai. Namun Prabowo merasa ada pihak yang memanas-manasi agar kedua negara bertetangga ini saling ribut.
    “Kita mau ditabrakan sama Malaysia? Kita sahabat sama Malaysia, kita satu rumpun,” kata Prabowo.
    Terlepas dari pidato Prabowo kemarin, isu panas yang muncul belakangan terkait hubungan Indonesia-Malaysia adalah isu Blok Ambalat
    Blok Ambalat adalah kawasan lautan di daerah utara antara Kalimantan dan Sulawesi. Masalah ini menjadi diperbincangkan kembali karena pihak Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
    Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengatakan nama tersebut di sidang Dewan Rakyat Malaysia pada 5 Agustus 2025 lalu, karena nama Laut Sulawesi lebih sesuai dengan Peta Baru tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002.
    Sementara Indonesia mendasarkan klaimnya pada peta batas wilayah 1969 dan Continental Shelf Agreement Indonesia–Malaysia tahun 1969, yang menempatkan Ambalat di wilayah kedaulatan RI.
    Merespons isu itu, Prabowo memilih jalur damai.
    “Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai,” tutur Prabowo usai Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8/2025) lalu.
     
    Bulan Juni 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim bertemu di Istana Merdeka, Jakarta.
    Kedua negara sepakat menyelesaikan masalah perbatasan dengan kesepakatan saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mekanisme pengelolaan bersama (joint development).
    Lantas, apakah batas-batas negara RI-Malaysia dibikin penjajah?
    Kompas.com
    membaca tulisan Yamin dari Universitas Pancasila berjudul “Pancasila Ideologi di Tapal Batas Republik Indonesia dan Malaysia” dalam buku “Membangun kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila”, kumpulan makalah Kongres Pancasila VII, terbitan Pusat Studi Pancasila UGM, 2015.
    Dokumen resmi pertama yang mengatur mengenai perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan adalah Konvensi Perbatasan atau Konvensi London, yang ditandatangani di London pada 20 Juni 1891 oleh Britania Raya dan Belanda.
    Perjanjian berikutnya ditandatangani pada tahun 1915 dan 1928. Perjanjian dan sejumlah kesepakatan kolonial kemudian diadopsi oleh Indonesia dan Malaysia.
    Namun, batas yang ditentukan berawal dari Konvensi 1891 itu adalah batas darat, bukan batas maritim.
    “Penundaan status perbatasan maritim di Laut Sulawesi, yang menjadi sumber persengketaan antara Indonesia Malaysia selama bertahun-tahun atas Sipadan, Ligitan, dan Ambalat menunjukkan bahwa negosiasi perbatasan pada masa pemerintahan kolonial hanya berfokus pada perbatasan darat,” tulis Yamin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejati Jateng Tahan Dosen UGM Terkait Korupsi Pengadaan Biji Kakao Regional 15 Agustus 2025

    Kejati Jateng Tahan Dosen UGM Terkait Korupsi Pengadaan Biji Kakao Regional 15 Agustus 2025

    Kejati Jateng Tahan Dosen UGM Terkait Korupsi Pengadaan Biji Kakao
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah resmi menahan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berinisial HU. 
    HU menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan fiktif biji kakao senilai Rp 7 miliar oleh PT Pagilaran pada tahun 2019.
    Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Lukas Alexander Sinuraya, penahanan dilakukan pada Rabu (tanggal sesuai konteks), setelah penyidik menemukan bukti keterlibatan HU yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM.
    “PT Pagilaran mengajukan pencairan atas pengadaan kakao, sementara tersangka tanpa melakukan pengecekan telah menyetujui dan memproses pembayaran tersebut,” katanya di Semarang.
    Kejaksaan menjelaskan bahwa dugaan korupsi bermula dari kerja sama antara UGM Yogyakarta melalui unit Pengembangan Usaha dan Inkubasi dengan PT Pagilaran untuk membentuk proyek Cocoa Teaching and Learning Industry (CTLI).
    PT Pagilaran merupakan anak perusahaan milik UGM yang mengelola pabrik dan perkebunan teh di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
    Dalam proyek tersebut, PT Pagilaran mengajukan pencairan dana pengadaan biji kakao, namun menggunakan dokumen yang tidak sesuai fakta.
    “Biji kakao yang dibeli tersebut ternyata tidak pernah dikirim ke CTLI UGM,” tambah Lukas.
    Tersangka Ditahan di Rutan Semarang
    Untuk kepentingan penyidikan, HU ditahan di Rutan Semarang selama 20 hari ke depan.
    Dalam perkara ini, kejaksaan juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Pagilaran berinisial RG sebagai tersangka.
    Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eggi Sudjana Tak Ikut-ikutan Roy Suryo cs

    Eggi Sudjana Tak Ikut-ikutan Roy Suryo cs

    GELORA.CO  – Pengacara Razman Arif Nasution menyebut, Eggi Sudjana tak ikut terlibat bersama Roy Suryo cs dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, persoalan yang dipermasalahkan Eggi dan Roy berbeda.

    “Saya selaku perwakilan Bapak Eggi Sudjana menyatakan Bapak Egi Suljana tidak pernah terlibat sama sekali,” ujarnya di Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    Dia menjelaskan, Eggi Sudjana seolah di-framing berada dalam kubu yang sama dengan Roy Suryo cs yang mempersoalkan ijazah S1 Jokowi yang diterbitkan UGM. Faktanya, Eggi Sudjana hanya mempersoalkan ijazah SMA Jokowi saja.

    “Sekarang di-framing seolah-olah Bang Eggi ikut bersama dengan Roy Suryo cs kaitannya dengan ijazah S1 (Universitas) Gadjah Mada, jawabnya tidak ikut dan tidak mau ikut-ikutan, ini clear,” katanya.

    Menurut dia, apa yang dilakukan Eggi itu pun dalam posisi sebagai pengacara Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja (Gus Nur) yang sudah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

    Kasus ijazah SMA Jokowi yang dipersoalkan itu juga, katanya telah berproses hukum, telah disidangkan, hingga akhirnya berujung vonis oleh Pengadilan Negeri Solo kepada Bambang Tri dan Gus Nur sampai akhirnya mendapatkan amnesti.

    “Faktanya, Bang Eggi kalau istilah hukum tempus dan delik, yang dipersoalkan Bang Eggi adalah ijazah SMA Bapak Jokowi. Ini pun posisi Bang Eggi sebagai kuasa hukum dari Bapak Bambang Tri dan Gus Nur,” katanya

  • Prudential Syariah perkuat literasi keuangan generasi muda Yogyakarta

    Prudential Syariah perkuat literasi keuangan generasi muda Yogyakarta

    Jakarta (ANTARA) – PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi generasi muda di Yogyakarta guna mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama menegaskan generasi muda kini berada di garda depan untuk transformasi finansial Indonesia.

    “Senang sekali melihat generasi Z dan milenial yang kini semakin menyadari pentingnya perlindungan finansial. Mereka melihat langsung dampak pandemi dan menyadari bahwa risiko kehidupan nyata bisa terjadi kapan saja,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Melalui kegiatan Smart Financial Literacy (SmartFin Day) bersama Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, lanjutnya, pihaknya memberikan edukasi tentang keuangan dan asuransi berbasis syariah, serta bagaimana perlindungan berbasis syariah dapat menjadi bagian dari perencanaan keuangan yang bijak dan berkelanjutan.

    “Edukasi ini menjadi penting terutama bagi anak muda yang ingin mulai merencanakan masa depan finansial mereka sejak dini serta membuat keputusan finansial yang tepat,” katanya.

    Menurut dia dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan dan asuransi, anak muda sebenarnya telah memiliki modal pengetahuan yang baik.

    Vivin menambahkan berbagai survei menunjukkan tren positif dalam kesadaran finansial anak muda Indonesia bahwa beberapa tahun terakhir, khususnya generasi millennial dan gen Z.

    Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dari OJK menemukan bahwa di Indonesia, kelompok usia 18–25 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 73,22 persen, disusul kelompok usia 26–35 tahun sebesar 74,04 persen.

    Sedangkan dari sisi inklusi keuangan, kedua kelompok tersebut juga mencatat angka tertinggi masing-masing 89,96 persen dan 86,10 persen melebihi kelompok usia lainnya yakni 15-17 tahun, 36-50 tahun dan 51-79 tahun.

    “Partisipasi Prudential Syariah di SmartFin Day bersama AAJI sebagai salah satu upaya untuk menjangkau lebih banyak generasi muda, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola keuangan dan memiliki proteksi berbasis syariah, serta memperkuat posisi asuransi sebagai pilar penting perekonomian nasional,” demikian Vivin.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.