Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Josua Sinambela: Jangan Mudah Percaya Klaim Ferry Irwandi soal Dalang Demo Bubarkan DPR

    Josua Sinambela: Jangan Mudah Percaya Klaim Ferry Irwandi soal Dalang Demo Bubarkan DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat teknologi informasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Josua Sinambela, menguliti klaim Ferry Irwandi yang mengaku menemukan dalang di balik aksi demo yang berujung ricuh akhir Agustus 2025.

    Josua mengatakan dirinya merasa tergelitik untuk menanggapi klaim tersebut dan meminta publik berhati-hati menerima narasi yang disodorkan FI tanpa verifikasi.

    Ia menilai metode dan kesimpulan yang dipaparkan Ferry bersifat prematur dan penuh asumsi.

    “Saya tergelitik menanggapi seorang selebriti internet berinisial FI atau Ferry Irwandi,” ujar Josua kepada fajar.co.id, Kamis (11/9/2025).

    “Dia merasa diri bak pahlawan seolah membongkar dalang di balik demo bubarkan DPR tanggal 25 Agustus lalu,” tambahnya.

    Dikatakan Josua, pada video monolog Ferry, ia nampak seolah-olah melakukan hal yang besar dengan memberikan informasi kepada inteligence.

    “Bahkan dia menyebut beberapa akun-akun yang dicurigainya sebagai dalang Demo dan Kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu,” sebutnya.

    Tidak berhenti di situ, Josua juga menyinggung ketika Ferry tampil dalam acara Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono.

    “Ternyata dia juga jadi salah satu narasumber dengan sok punya kemampuan OSINT dengan modal sebuah laptop,” tukasnya.

    Kata Josua, setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi ke akun-akun yang disebut, yang terlihat hanyalah asumsi tanpa bukti kuat.

    “Setelah saya verifikasi dan klarifikasi ke akun-akun yang disebut, ternyata cuman asumsi-asumsi belaka, tidak ada bukti sama sekali jika ke 4 akun akun tersebut menjadi dalang kericuhan. Jadi saya pribadi sangat meragukan kemampuan si selebriti ini, terkait kemampuan OSINT dan analisa data medsos,” imbuhnya.

  • Jonathan Frizzy Klaim Vape Isi Etomidate Bukan Termasuk Obat Keras, Begini Faktanya

    Jonathan Frizzy Klaim Vape Isi Etomidate Bukan Termasuk Obat Keras, Begini Faktanya

    Jakarta –

    Aktor Jonathan Frizzy membeberkan alasannya berani mencoba vape berisi zat etomidate. Ia mengaku baru mengetahui vape tersebut dari terdakwa lain, Evan, dan sempat mencobanya saat di Bangkok, Thailand.

    Pria yang kerap disapa Ijonk itu menegaskan tidak pernah menggunakan narkoba. Terlebih, di lokasi syuting kerap dilakukan tes urine. Ia juga mengklaim kandungan dalam vape tersebut bukan termasuk obat keras.

    Keyakinan Jonathan Frizzy ini muncul setelah mendapat penjelasan dari Evan. Karena penjelasan itulah, ia mengaku baru berani mencobanya.

    “Saya pastikan kalau pods yang dibilang etomidate ini, itu bukan barang-barang obat keras,” tutur Jonathan Frizzy dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, Jonathan Frizzy mengungkapkan efek yang dirasakannya setelah menghisap vape berisi etomidate itu.

    “Seperti relaks terus ngantuk sih,” sambungnya.

    Apa Kata Ahli Farmasi dan BNN?

    Guru Besar Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Zullies Ikawati menyoroti pentingnya pengawasan obat keras, berkaitan dengan kasus produksi vape mengandung etomidate.

    Prof Zullies menjelaskan etomidate hanya bisa digunakan berdasarkan resep obat dan penggunaannya terbatas di lingkungan medis. Obat ini digunakan sebagai bius intravena yang biasanya diberikan pada pasien sebelum operasi.

    “Ini tidak dijual di apotek biasa. Kalau ada yang menjual etomidate secara ilegal atau lewat jalur tidak resmi, itu melanggar hukum dan berisiko pidana,” jelas Prof Zullies ketika dihubungi detikcom, Selasa (30/4/2025).

    Distribusi etomidate juga harus diawasi dengan ketat. Setiap tahap pengiriman, mulai dari produsen, distributor, rumah sakit, hingga pasien yang menerima, perlu didokumentasikan dengan baik.

    Bahkan, etomidate ini tidak boleh diperjualbelikan melalui e-commerce maupun media sosial.

    “Penjualan atau kepemilikan etomidate tanpa izin medis sah harus dikenai pidana berat. Karena risikonya bisa fatal,” jelasnya.

    “Perlu memperhatikan tren penyalahgunaan. Jika ada indikasi trending misuse, misalnya percobaan etomidate dalam vape atau ‘party drugs’, otoritas harus cepat merespons dengan peringatan publik,” tandasnya.

    Senada, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom menjelaskan kandungan zat etomidate pada kasus vape Jonathan Frizzy. Ia mengatakan bahwa etomidate itu mengandung penenang dan perlu pengawasan khusus.

    Menurutnya, semua zat yang menghilangkan rasa sakit itu berarti ada obatnya. Sesuatu yang merangsang saraf itu perlu ada pengawasannya.

    Namun, saat itu Marthinus menyebut zat etomidate belum dimasukkan ke golongan narkoba.

    “Dia belum dimasukkan dalam golongan narkoba mungkin masih Undang-Undang Kesehatan ya,” ujar Marthinus pada awak media di DPR RI, Senin (5/5/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (sao/naf)

  • Silfester Matutina Dicurigai Ngumpet di Solo

    Silfester Matutina Dicurigai Ngumpet di Solo

    GELORA.CO -Keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina raib bak ditelan bumi. Padahal Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah memerintahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk mengejar dan mengeksekusi loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi tersebut.

    Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyarankan aparat penegak hukum mencari Silfester di kediaman pribadi Jokowi di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo 

    “Coba cari di Sumber di Solo?” tulis Guntur Romli dikutip dari akun Facebook pribadinya, Kamis 11 September 2025.

    “Coba cari di Sumber di Solo?” tulis Guntur Romli dikutip dari akun Facebook pribadinya, Kamis 11 September 2025.

    Kecurigaan Guntur Romli tersebut diamini banyak warganet.

    “Cari saja di Solo, di rumah majikannya,” kata Ikbal Rendy.

    “Mulyono memang luar biasa. Dari institusi Polri Kehakiman UGM dan masih banyak yg lain menjadi penjilat Mulyono,” komentar Jonatan Natan.

    Diketahui, Silfester Matutina menjadi terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Ia diduga menyebarkan fitnah terhadap Jusuf Kalla saat berorasi. Kasus ini terjadi pada tahun 2017 lalu.

    Atas perbuatannya, Silfester divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama. Terhadap putusan tersebut, Silfester mengajukan banding.

    Akan tetapi, pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Hingga kini, dia belum dieksekusi atas putusan tersebut.

    Lalu, pada pertengahan bulan Agustus 2025, Silfester mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

    Namun, Silfester berhalangan menghadiri sidang permohonan PK karena sakit. Oleh Hakim PN Jakarta Selatan, Silfester dianggap tidak mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dalam permohonan peninjauan kembali dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan.

    Hakim pun menyatakan permohonan PK Silfester gugur.

  • Dosen UGM: Ekspor listrik peluang Indonesia jadi raja energi hijau

    Dosen UGM: Ekspor listrik peluang Indonesia jadi raja energi hijau

    Yogyakarta (ANTARA) – Dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Rachmawan menilai kerja sama ekspor listrik bersih Indonesia ke Singapura sebagai peluang besar menjadi raja energi hijau dunia.

    Rachmawan dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu, mengatakan kesepakatan itu membuka peluang untuk mengekspor produk dengan nilai tambah tinggi, bukan lagi sekadar ekspor barang mentah.

    “Ekspor listrik ini adalah salah satu caranya, karena kita tidak lagi menjual barang mentah, tapi produk olahan,” ujar dia.

    Sebelumnya, pada 13 Juni 2025 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait ekspor listrik bersih ke Singapura dengan kapasitas sebesar 3,4 gigawatt (GW) hingga 2035.

    Menurut Rachmawan, kesepakatan tersebut akan memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional.

    Pembangunan pembangkit di dalam negeri bakal mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan penggunaan komponen lokal.

    Rachmawan menilai dari aspek keuntungan, harga yang dipatok adalah harga internasional sehingga menarik bagi pelaku usaha sekaligus menguntungkan negara.

    “Kita menghasilkan ‘income’ dengan aktivitas yang rendah karbon,” ujarnya.

    Soal kekhawatiran pasokan domestik, ia menegaskan potensi energi di Sumatra sangat luas, baik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

    “Artinya, jika kita hanya membutuhkan sebagian kecil area Sumatra untuk ekspor listrik ke Singapura, saya rasa tidak akan terlalu berdampak bagi pasokan kebutuhan listrik lainnya di sekitar Sumatra,” ujar dia.

    Namun, ia mengingatkan perlunya keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan domestik. Pembatasan khusus bisa diterapkan jika lokasi pembangkit untuk ekspor berada di daerah yang masih membutuhkan peningkatan pasokan listrik.

    Dalam menjalankan ekspor itu, Rachmawan menekankan pentingnya skema bisnis yang matang agar kompetitif dan menarik semua pihak.

    “Jika skemanya tidak kompetitif, pihak swasta mungkin akan lebih memilih berinvestasi di negara tetangga. Jika itu terjadi, kita akan kehilangan peluang besar ini,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pembangunan kabel bawah laut sebagai infrastruktur utama ekspor pada dasarnya tidak lagi menjadi kendala karena para teknisi disebut telah memiliki pengalaman dan kajian mendalam.

    Meski begitu, ia mengingatkan perlunya perencanaan matang untuk meminimalisasi dampak terhadap jalur lalu lintas kapal.

    “Perencanaan harus matang untuk meminimalisir dampak terhadap kegiatan maritim di wilayah tersebut,” tutur Rachmawan.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom UGM: Kepercayaan Pasar Terhadap Dunia Usaha di Indonesia Melemah

    Ekonom UGM: Kepercayaan Pasar Terhadap Dunia Usaha di Indonesia Melemah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Denni Puspa Purbasari mengatakan kondisi sosial dan politik sekarang ini memang menurunkan kepercayaan pasar terhadap dunia usaha di Indonesia, tidak terkecuali.

    Risiko tersebut mencakup keseluruhan pasar (market risk), yang tercermin pada pergerakan IHSG. Namun demikian, tidak semua harga saham anjlok karena ada sektor atau perusahaan tertentu yang memiliki katalis positif pada saat bersamaan.

    Menurutnya, melemahnya kepercayaan pasar dan penurunan ekonomi sangat wajar terjadi sebagai imbas dari gelombang aksi unjuk rasa.

    Sebab, stabilnya kondisi sosial dan politik menjadi salah satu tumpuan aspek ekonomi untuk tumbuh.

    “Untuk tumbuh, ekonomi perlu stabilitas politik sebagaimana dalam Trilogi Pembangunan zaman Presiden Soeharto yang menegaskan itu,” ujarnya dikutip pada Senin (8/9/2025).

    Menurutnya, gagasan pembangunan tersebut memiliki tiga pilar penghubung, yaitu Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya. Erat kaitan ketiganya mengakar pada dasar pembangunan Indonesia yang ditilik masih relevan pada masa sekarang ini.

    Dilihat dari tingkat kepercayaan pasar, menurut Denni dapat dilihat dari data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Jika melihat pada periode puncak demonstrasi, dari Kamis (28/8) ke Senin (1/9), IHSG turun 2,7% atau setara 7.952,09 ke 7.736,07, sama halnya terjadi penurunan sebesar kurang lebih Rp 385–391 triliun.

    “Ini merefleksikan confidence pelaku pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia menurun, dan sebaliknya risikonya malah dipersepsikan meningkat,” jelasnya.

  • Dokter Beberkan Ciri-ciri Kesemutan yang Menandakan Kena Penyakit Gula

    Dokter Beberkan Ciri-ciri Kesemutan yang Menandakan Kena Penyakit Gula

    Jakarta –

    Penyakit gula atau diabetes merupakan penyakit yang muncul ketika tubuh tidak mampu menggunakan atau memproduksi insulin secara efektif, sehingga kadar gula darah tetap tinggi. Diabetes paling umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe satu dan tipe dua.

    Diabetes tipe satu terjadi ketika sistem imun menyerang sel penghasil insulin, sedangkan pada diabetes tipe dua, tubuh resisten terhadap insulin atau produksinya yang berkurang.

    Ada banyak gejala yang mungkin dialami oleh pasien diabetes, salah satunya adalah munculnya kesemutan. Tapi bagaimana gejala ini bisa muncul?

    Munculnya kesemutan akibat diabetes disebabkan oleh neuropati, kondisi ketika saraf mengalami kerusakan. Pada kasus diabetes, neuropati dapat muncul akibat gula darah tinggi yang berlangsung lama.

    “Kebas menjadi gejala neuropati diabetes yang kemunculannya terjadi terus menerus, sedangkan kesemutan dan rasa tersetrum umumnya hanya datang-hilang,” kata spesialis saraf dr Wisnu Nalendra Tama, SpS(K), dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada, Minggu (7/9/2025).

    Dikutip dari Cleveland Clinic, kadar gula tinggi yang berlangsung lama dapat merusak pembuluh kecil yang membawa oksigen dan nutrisi ke saraf. Tanpa suplai cukup, sel saraf bisa mati sehingga fungsinya terganggu, sehingga timbul neuropati.

    Ada tiga jenis neuropati yang berkaitan dengan diabetes, yaitu perifer (kaki, tungkai, dan tangan), otonom (fungsi organ dalam), dan proksimal (pinggul, paha, dan bokong).

    Salah satu gejala yang paling umum adalah kesemutan. Ini termasuk dari gejala neuropati perifer. Ciri-ciri kesemutan akibat diabetes yang muncul biasanya disertai rasa mati rasa, sensasi tertusuk jarum, kelemahan otot, sensasi sentuhan otot yang tidak biasa, luka di kaki susah sembuh, hingga kehilangan total sensasi di kaki.

    Kesemutan biasanya juga disertai dengan gejala umum diabetes seperti sering buang air kecil, gampang haus, penglihatan kabur, penurunan berat badan, hingga perubahan bau napas seperti aroma buah.

    “Pemeriksaan rutin dengan kontrol ke dokter juga wajib dilakukan untuk mengetahui risiko komplikasi neuropati diabetes sejak dini,” kata dr Wisnu mengingatkan pentingnya pemeriksaan rutin.

  • Ijazah Palsu Belum Beres, Amien Rais Kembali Lempar Tuduhan ke Jokowi dan Pengikutnya

    Ijazah Palsu Belum Beres, Amien Rais Kembali Lempar Tuduhan ke Jokowi dan Pengikutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum menetapkan tersangka. Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, hingga Tifauzia Tyassuma menjadi terlapor dalam perkara ini.

    Yang tak kalah menarik adalah pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, yang menyebutkan bahwa kebohongan Jokowi bukan lagi rahasia umum. Ia bahkan tak perlu lagi menjabarkan satu persatu kebohongan Jokowi.

    “Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya,” kata Amien di Instagram pribadinya @amienraisofficial dilansir pada Sabtu (6/9/2025).

    Mantan Ketua MPR ini mengatakan, Jokowi sedang terjebak dalam lingkaran keburukan sebagai akibat dari ketidakjujurannya.

    “Karena Jokowi tidak pernah mau mengaku bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan,” tegasnya.

    Bahkan tambah Amien Rais, semakin lama Jokowi semakin terjerumus dalam kebohongan yang dia perbuat.

    “Semakin lama, makin dalam. Polisi dan ternak Mulyono sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari Kebohongan,” tukasnya.

    Sialnya, Amien mengungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, apa yang ditutupi ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengalami jalan buntu.

    “Maaf saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakat sendiri,” Amien menuturkan.

    “Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi,” tambahnya.

  • Klarifikasi Resmi UGM Soal Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Diminta Hormati dan Menjadikannya Rujukan Utama

    Klarifikasi Resmi UGM Soal Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Diminta Hormati dan Menjadikannya Rujukan Utama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan sejumlah poin catatan menanggapi penegasan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ova Emilia bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, adalah alumni UGM yang sah.

    Bahwa Jokowi lulus pada 5 November 1985 serta diwisuda pada 19 November 1985, dengan seluruh dokumen akademik yang otentik dan sesuai ketentuan.

    Hetifah menyatakan, Komisi X DPR RI menyambut baik penjelasan Rektor UGM terkait terkait ijazah, kelulusan, maupun wisuda Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia 2014-2014) sehingga dinyatakan sebagai alumni UGM sejak November 1985.

    Penjelasan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka yang objektif dan akademis sebagai data resmi dari perguruan tinggi.

    Komisi X DPR RI menilai bahwa isu tersebut telah menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu tata kelola pendidikan tinggi dan kerapihan sistem administrasi akademik.

    “Klarifikasi yang disampaikan perguruan tinggi, tidak hanya menjawab pertanyaan publik mengenai sosok Presiden, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi Indonesia,” kata Hetifah dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu (6/9/2025).

    Selanjutnya, Komisi X DPR RI menekankan bahwa persoalan ini, sebaiknya tidak direduksi menjadi perdebatan politik. Kredibilitas akademik merupakan hal yang harus dijaga secara institusional.

    “Oleh karena itu, Komisi X mendorong agar publik menghormati klarifikasi resmi dari pihak universitas dan menjadikannya rujukan utama,” jelas politisi Golkar ini.

  • Jika 17+8 Tuntutan Rakyat Tidak Dipenuhi, Apa yang Terjadi? Megapolitan 6 September 2025

    Jika 17+8 Tuntutan Rakyat Tidak Dipenuhi, Apa yang Terjadi? Megapolitan 6 September 2025

    Jika 17+8 Tuntutan Rakyat Tidak Dipenuhi, Apa yang Terjadi?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    —
    Deadline
    penyelesaian daftar desakan masyarakat yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat sudah melewati batas waktu, yakni Jumat (5/9/2025).
    Ketua BEM Kema Universitas Padjajaran Vincent Thomas menegaskan, masyarakat akan terus bergerak apabila 17+8 Tuntutan Rakyat tidak dipenuhi pemerintah.
    Unpad yang merupakan bagian dari Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah akan segera mengkaji langkah lanjutan.
    “Yang jelas, langkah berikutnya, kami akan memastikan akan ada eskalasi tuntutan,” kata Vincent kepada wartawan, Jumat.
    Namun, dia menyebut eskalasi utamanya bukanlah dalam konteks unjuk rasa, melainkan eskalasi tuntutan.
    “Selain dari tuntutan yang sekarang itu, masih banyak lagi masalah lainnya,” kata dia.
    Menurut dia, seluruh elemen masyarakat sipil membutuhkan waktu untuk melakukan konsolidasi kembali.
    Meski begitu, Vincent menyebut masyarakat telah mendapat kemenangan kecil dari gelombang aksi yang terjadi.
    “Kita lihat kan gerakan ini juga bisa berdampak. Kemarin Puan akhirnya mencabut tunjangan rumah DPR, anggota DPR tidak ada kunjungan kerja luar negeri,” kata dia.
    Menurut dia, hal-hal itu dapat menjadi bensin bagi semangat pergerakan rakyat ke depan untuk menagih tuntutan-tuntutan lain yang belum dipenuhi pemerintah.
    Senada, Tiyo Ardianto, Ketua BEM KM UGM juga memastikan bahwa masyarakat dan mahasiswa di daerah luar Jakarta siap untuk menggelar aksi berskala nasional.
    “Kami di daerah itu tidak tinggal diam. Kalau memang dibutuhkan, masih belum ada tanggapan serius atas tuntutan dari pemerintah, itu bisa terjadi (eskalasi skala nasional),” kata Tiyo.
    Pihak-pihak yang dituju dalam 17+8 Tuntutan Rakyat meliputi Presiden Prabowo Subianto, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.
    Lantas, bagaimana progresnya memenuhi tuntutan tersebut?
    Bijak Memantau yang merupakan platform independen pemantau pemerintah juga menyajikan kanal untuk memantau progres pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    hingga Sabtu (6/9/2025) pukul 06.40 WIB, situs Bijak Memantau menyatakan 10 tuntutan berstatus “Baru mulai”, 4 tuntutan “Malah mundur”, 8 tuntutan “Belum digubris”, dan 3 tuntutan “Udah dipenuhi”. Anda dapat memantaunya di tautan berikut:
    https://bijakmemantau.id/tuntutan-178
    Presiden Prabowo Subianto belum secara langsung menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat, tetapi sejumlah pejabatnya sudah merespons.
    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan aspirasi tersebut akan ditangani dengan bijaksana, terbuka, dan sesuai hukum.
    “Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden, suara rakyat adalah bagian dari demokrasi yang harus kita dengarkan dengan hati yang jernih dan penuh rasa hormat,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025).
    Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, mengatakan Prabowo mendengar semua tuntutan para demonstran meski tidak semua dari 17+8 itu akan dipenuhi dalam waktu sekejap mata.
    “Tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    “Tentu kita serahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat,” imbuh dia.
    Sementara itu, DPR merespons 17+8 Tuntutan Rakyat secara khusus lewat konferensi pers di Gedung DPR pada Jumat malam.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membacakan enam poin keputusan hasil rapat konsultasi DPR pada sehari sebelumnya. Berikut adalah enam poin itu:
    1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
    2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
    3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan; a. daya listrik dan b. jasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.
    4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
    5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.
    6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
    Beberapa partai politik juga telah menerima dan menyikapi 17+8 Tuntutan Rakyat.
    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan partainya akan mempelajarinya.
    “Secara saksama dan akan melakukan respons proaktif yang terukur,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
    Golkar juga telah menonaktifkan Wakil Ketua DPR dari fraksinya yakni Adies Kadir yang menyampaikan hal kontroversial.
    Ketua Fraksi PAN DPR, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan partainya menghentikan gaji dan tunjangan untuk dua kadernya yang dinonaktifkan dari DPR yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
    PAN juga menonaktifkan anggotanya dari DPR yakni Eko Patrio dan Uya Kuya. Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk Eko dan Uya dihentikan.
    “Ini merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PAN dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” ujar Putri Zulkifli Hasan dalam siaran pers, Rabu (3/9/2025).
    PAN juga membuka kanal laporan masyarakat untuk mengawasi kinerja anggota DPR-nya via akun Instagram @lapor.pan dan call center 081298123333.
    Sementara itu, Polri dituntut untuk membebaskan seluruh demonstran, menghentikan kekerasan, dan menangkap anggota dan komandan yang melakukan kekerasan.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri tidak anti kritik atas masukan masyarakat.
    “Namun, konteks untuk hal ini kami menyerahkan dalam tuntutan tersebut dan pada prinsipnya Kapolri juga menyampaikan tidak antikritik,” kata Trunoyudo.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah juga menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat yang meminta tentara kembali ke barak dan menarik diri dari urusan pengamanan sipil.
    “TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang tiga untuk TNI,” kata Freddy dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025).
    Freddy mengatakan, tuntutan yang diminta dalam waktu tertentu itu akan dihormati TNI sebagai institusi pertahanan negara.
    Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan.
    Salah satunya adalah poin 16 yang tuntutannya meminta pemerintah mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
    Pemerintah Indonesia, kata Airlangga, akan terus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan.
    “Tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja ini sedang kita siapkan,” ucap Airlangga.
    Belakangan, media sosial diramaikan oleh template unggahan berjudul 17+8 Tuntutan Rakyat, menyusul masifnya gelombang aksi massa selama beberapa hari.
    Hari ini, Jumat (5/9/2025), merupakan hari terakhir dari tenggat waktu yang diberikan masyarakat kepada pemerintah untuk memenuhi 17+8 tuntutan tersebut.
    Tuntutan itu dihimpun oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah atas tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan oleh kelompok buruh, mahasiswa, hingga masyarakat sipil di media sosial.
    Berikut rincian tuntutan yang disusun berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat:
    1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
    2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
    3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
    4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
    5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
    6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
    7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
    8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
    9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
    10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
    13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
    15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
    16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
    17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
    1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
    2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
    3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
    4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
    5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis
    6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
    7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
    8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perwakilan Mahasiswa Diundang ke Istana, Ketua BEM UGM: Saya Prihatin Megapolitan 5 September 2025

    Perwakilan Mahasiswa Diundang ke Istana, Ketua BEM UGM: Saya Prihatin Megapolitan 5 September 2025

    Perwakilan Mahasiswa Diundang ke Istana, Ketua BEM UGM: Saya Prihatin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM), Tiyo Ardianto, mengaku prihatin atas adanya undangan terhadap perwakilan mahasiswa ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    “Semalam, kawan-kawan kami terpaksa menjejakkan kakinya di Istana. Bagi kami, itu harus saya sampaikan rasa prihatin,” kata Tiyo kepada wartawan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
    Menurut dia, pertemuan pihak pemerintah dengan perwakilan mahasiswa di Istana hanyalah sebatas simbolisme politik.
    “Hari ini yang dibutuhkan rakyat bukan simbolisme politik. Yang dibutuhkan oleh rakyat adalah kebijakan yang benar,” kata Tiyo.
    Ia menambahkan, simbolisme politik yang tidak substantif tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia.
    “Simbolisme politik semacam parasetamol yang meredakan nyeri masyarakat tapi nggak mengobati apa pun,” kata dia.
    Senada dengan Tiyo, Farell Faiz, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB), menilai simbolisme politik justru bisa memecah belah gerakan mahasiswa.
    “Kami sendiri menolak berbagai bentuk simbolisme politik yang pada akhirnya memecah gerakan yang kita lakukan. Karena itu tentunya sangat menyakiti hati rakyat,” kata Farell.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah perwakilan mahasiswa diterima masuk ke Kompleks Istana, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025) untuk menyampaikan aspirasinya.
    Pantauan
    Kompas.com
    dari lokasi, para perwakilan BEM hingga organisasi mahasiswa mulai berdatangan sejak pukul 18.30 WIB dengan menggunakan jaket almamater masing-masing kampus dan lembaga.
    Mayoritas mahasiswa yang datang bungkam dan enggan memberikan pernyataan kepada awak media. Mereka berjalan cepat didampingi oleh protokol Istana yang menggandeng mereka di sisi kanan dan kiri.
    Sebagian mahasiswa juga berlari masuk ke dalam Istana saat ingin diwawancarai wartawan.
    Jika merujuk dari jaket almamater yang mereka kenakan, mahasiswa yang hadir berasal dari organisasi BEM Nusantara, PB HMI DIPO, PB HMI MPO, KMHDI, GMNI, dan beberapa organisasi lainnya.
    Salah satu perwakilan mahasiswa dari BEM PTNU, Muhammad Raihan, mengungkapkan ingin menyampaikan beberapa tuntutan kepada Presiden Prabowo.
    “Beberapa aspirasi dari kami, itu penyampaian tentang beberapa, pertama tentang guru. Karena kami bergerak di pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama,” kata Raihan di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.