Xcloud.id

Institusi: UGM

  • 5 Jokowi Hadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, Rektor UGM Memuji Yogyakarta

    5 Jokowi Hadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, Rektor UGM Memuji Yogyakarta

    Jokowi Hadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, Rektor UGM Memuji
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menghadiri rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (17/10/2025).
    Acara ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 08.22 WIB, didampingi Rektor UGM Prof Ova Emilia dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
    Jokowi tampak mengenakan baju batik lengan panjang berpadu dengan celana hitam.
    Kehadirannya disambut hangat oleh sivitas akademika, alumni, serta tamu undangan yang hadir di auditorium.
    Dalam sambutannya, Rektor UGM Prof Ova Emilia menyapa secara khusus Joko Widodo sebagai alumnus yang membanggakan.
    “Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumnus Fakultas Kehutanan tahun 1980 kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM,” ujar Ova Emilia, Jumat (17/10/2025).
    Ia juga menyambut kehadiran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta para undangan lain dalam rapat senat terbuka tersebut.
    “Pagi hari ini mengikuti acara penting rapat terbuka senat Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM,” ucapnya.
    Rapat senat terbuka dimulai pukul 08.30 WIB dan berlangsung secara khidmat.
    Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, yang memiliki sejarah panjang dalam mencetak tokoh-tokoh penting di bidang kehutanan dan pemerintahan Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahfud Ungkap Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung

    Mahfud Ungkap Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD menyebut ada dugaan mark up anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat US$52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan Cina biaya per kilometer US$17 juta-18 juta.

    “Dugaan mark upnya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan,” ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Dalam catatan Bisnis, biaya pembangunan Whoosh per kilometernya menelan biaya Rp780 miliar dan dinilai lebih murah dibanding proyek MRT yang mencapai Rp1,1 triliun.

    Kendati demikian, dia meminta pihak terkait berupaya menyelidiki dugaan tersebut sehingga mengetahui sosok yang diduga melakukan mark up.

    Pembahasan ini tidak lepas dari utang proyek kereta cepat Whoosh yang mencapai Rp4 triliun pada tahun 2025.  Mahfud menyinggung bahwa beban Whoosh disebabkan oleh biaya bunga yang membengkak.

    “Indonesia disepakati pada waktu itu berdasar hitung-hitungannya dari ahli UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu oleh pemerintah dibatalkan. Dipindah ke Cina dengan bunga 2%, tiba-tiba 2% dengan overrun pembengkakan kemudian menjadi 3,4%,” ujar Mahfud.

    Naiknya bunga pinjaman mengakibatkan Indonesia kesulitan membayar utang kepada Cina. Adapun dia mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang enggan membayar utang Whoosh menggunakan APBN.

    Meski begitu, dia meminta pemerintah segera mengambil kebijakan progresif membayar utang agar beban tidak semakin bertambah dan terhindar dari gagal bayar.

  • 7 KPK Sebut Telah Hentikan Penyelidikan Kasus Lahan RS Sumber Waras Sejak 2023 Nasional

    7 KPK Sebut Telah Hentikan Penyelidikan Kasus Lahan RS Sumber Waras Sejak 2023 Nasional

    KPK Sebut Telah Hentikan Penyelidikan Kasus Lahan RS Sumber Waras Sejak 2023
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan milik Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Penghentian dilakukan sejak tahun 2023, karena kurangnya alat bukti untuk meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan.
    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan itu usai menerima audiensi Gubernur Jakarta Pramono Anung, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
    “KPK memutuskan bahwa bukti-bukti yang ada belum mencukupi untuk dilakukan langkah penyelidikan sehingga di dalam ranah penyelidikan, KPK pada tahun 2023 telah menghentikan terhadap penyelidikan perkara tersebut,” kata Bahtiar.
    Di dalam pertemuan, Pramono telah meminta pendampingan KPK karena rencananya di atas lahan tersebut akan didirikan rumah sakit tipe A.
    “Kami dari KPK terutama dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi akan terus memberikan pendampingan di dalam rangkaian kegiatan tersebut sehingga dapat bermanfaat buat masyarakat dan tidak terkendala dengan permasalahan hukum yang lainnya,” ujarnya.
    Pramono mengatakan, Pemprov DKI telah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait lahan di RS Sumber Waras. 
    Dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sudah naik dua kali lipat dari harga pembelian pada 2014, menurut Pramono, opsi penjualan tak lagi memungkinkan.
    “Sehingga dengan demikian kami memutuskan dan kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit,” ujar Pramono.
    KPK pun menyambut baik usulan Pemprov DKI dan akan memberikan pendampingan di dalam proses pemanfaatan lahan, sehingga tidak memunculkan persoalan hukum pada kemudian hari.
    Selain RS Sumber Waras, Pramono juga menyampaikan rencana pembersihan tiang-tiang monorel yang berada di sepanjang Jalan Rasuna Said.
    Dia mengatakan, apabila permasalahan hukum terkait tiang-tiang monorel itu rampung, akan dilakukan pembersihan.
    “Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik dan seringkali menimbulkan kemacetan. Maka kami akan segera tata dan mudah-mudahan di tahun 2026 segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Pramono mengatakan, pihaknya juga berdiskusi untuk kerja sama terkait pencegahan korupsi di Pemprov Jakarta.
    “Kami tentunya membuka diri seluas-luasnya untuk kerja sama di bidang pencegahan korupsi dan untuk itu kami akan mengadakan hal bersama misalnya dalam hal pelatihan dan sebagainya. Jadi itulah beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tadi,” ucap dia.
    Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
    Dari hasil penyelidikan tersebut, KPK tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan.
    “Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
    Empat pimpinan KPK lainnya ikut hadir dalam rapat tersebut, yakni Alexander Marwata, Saut Situmorang, Laode Muhammad Syarif, dan Basaria Panjaitan.
    Agus menjelaskan, pihaknya sudah mengundang para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut, di antaranya ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
    “Mereka menyandingkan temuan-temuan,” kata Agus.
    Hasilnya, tambah Agus, tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembelian lahan Sumber Waras.
    “Dari pendapat ahli tidak seperti itu (audit BPK). MAPPI ada selisih, tapi tidak sebesar itu. Ahli ada yang berpendapat terkait NJOP (nilai jual obyek pajak) itu harga bagus,” papar Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Markas Polisi Berubah Jadi Panggung Budaya

    Saat Markas Polisi Berubah Jadi Panggung Budaya

    Liputan6.com, Lampung – Dentuman gong di halaman Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pringsewu, Rabu (15/10/2025) menandai dimulainya perhelatan budaya yang tak biasa.

    Di tempat yang biasanya identik dengan kesibukan aparat penegak hukum, ratusan warga justru larut dalam irama gamelan dan derap kaki para penari kuda kepang.

    Festival bertajuk Pringsewu Cultural Festival Kapolres Cup II 2025 itu resmi dibuka oleh Kapolres Pringsewu, AKBP M Yunnus Saputra.

    Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Polres Pringsewu dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional.

    “Ini bukan sekadar lomba, tapi ruang untuk bersatu dalam perbedaan,” ujar Yunnus, sesaat setelah memukul gong pembuka di hadapan tamu undangan, pejabat daerah, dan ratusan masyarakat yang memenuhi halaman kantor polisi di kompleks perkantoran Pemda Pringsewu.

    Festival yang telah memasuki tahun kedua itu menampilkan beragam pertunjukan seni, mulai dari lomba kuda kepang, reog ponorogo, karnaval budaya, hingga pagelaran wayang kulit dan pertunjukan musik tradisional.

    Di sekeliling area, deretan tenda UMKM lokal memamerkan produk kerajinan, kuliner, dan hasil olahan khas Lampung.

    Pada hari pertama, 19 grup seni tampil silih berganti di panggung utama. Penampilan Grup Kuda Kepang Putro UGM dari Pekon Pandansurat membuka acara dengan atraksi memukau, disusul oleh Sinar Lestari Budoyo Pringsewu dan Reog Ponorogo Krido Budoyo Mudo Sukoharjo. Riuh tepuk tangan warga mengiringi setiap akhir pertunjukan.

    Bagi Yunnus, festival budaya itu bukan hanya soal hiburan, tetapi bagian dari strategi “Cultural Policing” pendekatan kepolisian yang berangkat dari nilai-nilai budaya.

    “Polisi tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga merawat harmoni sosial. Budaya adalah jembatan yang mempertemukan kita,” katanya.

     

  • Rakyat Terbuai Mitos Jokowi Orang Baik

    Rakyat Terbuai Mitos Jokowi Orang Baik

    GELORA.CO -Di tengah ramainya seruan proses hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas sederet kasus dugaan korupsi dan isu keaslian ijazah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), video lawas penulis dan novelis, Okky Madasari yang mengkritisi ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu kembali viral.

    Salah satunya diunggah akun Facebook Bakin Update.Com yang dilihat Selasa 14 Oktober 2025.

    Okky mengatakan, selama ini rakyat Indonesia terbuai dengan mitos Jokowi orang baik. Citra tersebut sudah difabrikasi sejak Jokowi menjabat Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden.

    “Citra baik tersebut sengaja dibangun oleh Jokowi jauh sebelum menjabat sebagai presiden,” kata Okky.

    Okky menilai, seharusnya apabila Jokowi merupakan orang baik, dia akan tidak melanggar aturan dan etika sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, Jokowi sebagai orang baik hanyalah mitos.

    “Lebih-lebih, kalau kita bicara orang baik ukuran kebaikan seorang pemimpin itu menurut saya, patuhi UU dan hukum. Kan ada etika-etika pemimpin Tapi ini semua sudah dilanggar oleh Pak Jokowi, jadi ada satu mitos yang sudah gugur yaitu mitos orang baik,” kata Okky.

    Berikutnya Okky menyoroti mitos soal setiap orang punya kesempatan yang sama. Dia mengungkapkan, hal itu jadi mitos terbesar di era demokrasi. Sebab kenyataannya, tak semua orang punya keistimewaan untuk menjadi figur penting seperti pejabat maupun pemimpin.

    “Kalau ada yang mengatakan bahwa maju saja jadi capres, tapi apakah bisa? Kan mekanismenya tidak seperti itu atau misalnya saya nyalon saja jadi wali kota, apakah bisa?” kata Okky

  • Warga Solo Malu Ijazah Jokowi Diduga Kuat Palsu

    Warga Solo Malu Ijazah Jokowi Diduga Kuat Palsu

    GELORA.CO -Isu keaslian ijazah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah terlalu lama dibiarkan berkembang di ruang publik tanpa penyelesaian yang jelas. 

    Ketua Umum Komunitas Wanita Pejuang Indonesia (KWPI Nasional, Wuri Handayani mengatakan, sebagai warga asli Solo, dirinya merasa malu dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Ijazah Jokowi (palsu) sudah terkuak tapi belum diakui,” kata kata Wuri dalam podcast Refly Harun Keren Cadas, dikutip Senin 13 Oktober 2025.

    Wuri berharap Jokowi untuk jujur mengakui soal ijazahnya yang diragukan keasliannya.

     

    “Mengapa tidak berterus terang kepada masyarakat Indonesia, khususnya Solo. Kan sebagai orang Solo malu dengan keadaan seperti ini,” kata Wuri. 

    Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menegaskan bahwa Joko Widodo adalah lulusan sah dari UGM. 

    Penegasan ini disampaikan langsung oleh Rektor UGM, Ova Emilia, melalui video yang diunggah di akun YouTube resmi milik kampus pada Jumat, 22 Agustus 2025 dan diberi judul #UGMMENJAWAB IJAZAH JOKO WIDODO.

  • Disertasi Dekan Fisipol UGM Tak Pernah Sebut Jokowi Sebagai Alumnus

    Disertasi Dekan Fisipol UGM Tak Pernah Sebut Jokowi Sebagai Alumnus

    GELORA.CO -Polemik seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, hingga kini belum juga mereda. Isu tersebut terus memicu perdebatan publik, baik di ruang akademik maupun media sosial.

    Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini menjadi rohaniwan di Amerika Serikat, Romo Stefanus Hendrianto, turut menyoroti hal tersebut. Ia mengaitkan isu ini dengan temuan menarik dalam disertasi akademik yang membahas perjalanan politik Jokowi di Solo.

    “Disertasi Wawan Mas’udi, Dekan FISIPOL UGM, menulis The Rise of Jokowi in Solo. Setelah saya baca beberapa kali, yang menarik, dalam disertasi itu sama sekali tidak ada penulisan Jokowi sebagai alumnus UGM,” ungkap Romo Stefanus, di kanal Youtube Refly Harun, Minggu, 12 Oktober 2025.

    Menurutnya, absennya penyebutan Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada dalam karya ilmiah yang cukup komprehensif itu menimbulkan pertanyaan tersendiri.

    “Disertasi itu panjang, ratusan halaman, tapi tidak ada satu pun bagian yang menyebut Jokowi sebagai alumnus UGM. Ini menarik,” lanjutnya.

    Romo Stefanus juga menyinggung adanya kutipan dalam disertasi tersebut yang merujuk pada artikel Solopos mengenai seorang calon wali kota Solo yang sempat bermasalah dengan persyaratan administratif.

    “Dia mengutip artikel Solopos soal ada calon wali kota Solo yang waktu itu persyaratannya kurang. Apakah itu Jokowi, saya juga kurang jelas. Saya tidak bisa memverifikasi artikel Solopos tersebut,” tuturnya.

    Meski tidak secara langsung menuduh, Romo Stefanus menilai hal-hal seperti ini menunjukkan pentingnya transparansi dan mekanisme verifikasi dokumen publik, khususnya bagi pejabat tinggi negara.

  • 5 Kisah Dosen Muda UGM Masuk Daftar Ilmuwan Paling Berpengaruh Dunia, Kembangkan Alat Uji Berbasis Kertas Regional

    5 Kisah Dosen Muda UGM Masuk Daftar Ilmuwan Paling Berpengaruh Dunia, Kembangkan Alat Uji Berbasis Kertas Regional

    Kisah Dosen Muda UGM Masuk Daftar Ilmuwan Paling Berpengaruh Dunia, Kembangkan Alat Uji Berbasis Kertas
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah mahasiswa bersama seorang dosen tampak sibuk di laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM).
    Dengan jas lab dan kacamata pelindung, mereka meneliti sampel makanan menggunakan paper based analytical devices, alat uji berbasis kertas untuk mendeteksi kandungan berbahaya.
    Dosen yang mendampingi mereka adalah Eka Noviana, peneliti muda UGM yang baru saja masuk dalam daftar World’s Top 2 Percent Scientist 2024, yakni daftar ilmuwan paling berpengaruh di dunia versi Stanford University dan Elsevier.
    “Jujur saya sangat tersanjung, sangat bersyukur sekali dan agak kaget juga, karena sebagai peneliti saya masih pemula,” ujar Eka Noviana saat ditemui di Fakultas Farmasi UGM, Sabtu (11/10/2025).
    Eka Noviana lahir pada 1991 dan menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Farmasi UGM. Setelah itu, ia mendapatkan beasiswa melanjutkan studi S2 di University of Arizona, Amerika Serikat, dan S3 di Colorado State University.
    “Kebetulan saya di Farmasi, apoteker, tetapi saya tertariknya di bidang analitik. Analitik itu cabang dari Kimia, makanya S2 dan S3 saya ambil Kimia,” tuturnya.
    Meski kini dikenal sebagai peneliti muda berprestasi, Eka mengaku masa kecilnya tidak diwarnai cita-cita menjadi ilmuwan.
    “Kalau dulu saya cita-citanya malah ingin menjadi guru. Terus kemudian sampai di sini (UGM) sudah kuliah baru tahu ternyata apoteker itu banyak sekali kesempatan kerjanya, salah satunya akademisi, peneliti,” ungkapnya.
    Eka menyebut, selain dirinya, ada satu lagi dosen Farmasi UGM yang masuk dalam daftar ilmuwan paling berpengaruh dunia, yakni Prof Abdul Rohman, yang juga merupakan pembimbing skripsinya.
    “Beliau adalah dosen pembimbing skripsi saya dulu, jadi salah satu panutan saya. Kemudian saya berkesempatan sekolah ke luar negeri, ketemu mentor-mentor yang sangat inspiratif. Itu yang menginspirasi saya menjadi peneliti,” bebernya.
    Sebagian besar publikasi Eka berfokus pada pengembangan alat uji berbasis kertas (paper based analytical devices) untuk pengujian cepat, murah, dan mudah digunakan.
    “Kebetulan saat studi S3 saya berkesempatan belajar langsung ke salah satu pakar di bidangnya. Jadi pekerjaan yang kami lakukan terkait metode deteksi dengan kit kertas itu banyak mendapat sitasi sehingga salah satunya bisa masuk Top 2 Percent Scientist,” katanya.
    Menurut Eka, risetnya ini berupaya menghadirkan solusi deteksi cepat di lapangan, terutama bagi wilayah-wilayah terpencil yang sulit mengakses laboratorium modern.
    “Kita coba mengembangkan metode yang bisa digunakan langsung di lapangan. Harapannya ramah bagi pengguna yang tidak punya latar belakang lab. Gimana caranya membuat alat deteksi itu lebih aksesibel dari segi biaya maupun fasilitas,” urainya.
    “Apalagi Indonesia ini kepulauan. Tidak semua wilayah dapat mengakses alat laboratorium. Jadi kalau bisa dibawa ke lapangan, itu akan sangat berguna,” tambahnya.
    Perjuangan Eka dalam riset mengantarkannya menjadi dosen pertama yang dikunjungi dalam program “Blusukan: Mengunjungi Dosen Inspiratif”, hasil kolaborasi Paragon Technology and Innovation bersama Kemendikbudristek.
    “Jadi dari Paragon memang ada inisiatif kita untuk jemput dosen inspiratif yang nantinya bisa berbagi inspirasi terkait STEM dan sosial humaniora,” ujar CSR Paragon Fathiya Khairiya.
    Fathiya menjelaskan, kisah perjuangan para dosen seperti Eka dalam mendidik dan meneliti diangkat agar menjadi inspirasi tidak hanya bagi universitasnya, tetapi juga bagi masyarakat luas.
    “Paragon juga memberikan apresiasi berupa sarana riset dan pembelajaran kepada Ibu Eka (Eka Noviana),” bebernya.
    Program “Blusukan: Mengunjungi Dosen Inspiratif” akan berlangsung hingga Desember 2025, dengan 13 dosen inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dikunjungi.
    “Jadi seperti bola salju, dari satu dosen bisa memberi inspirasi, lalu menyebar ke ratusan bahkan ribuan orang,” pungkas Fathiya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Diminta Batalkan Penambahan 12 Persen Saham Freeport

    Prabowo Diminta Batalkan Penambahan 12 Persen Saham Freeport

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah telah memfinalisasi negosiasi penambahan kepemilikan saham mereka di PT Freeport Indonesia.

    Indonesia akan menambah kepemilikan saham Freeport sebesar 12 Persen. Dengan penambahan ini maka Indonesia siap memegang 63 persen saham PT Freeport Indonesia.

    Pada saat bersamaan, penambahan saham ini bakal memperpanjang izin tambang Freeport.

    Pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Fahmy Radhi menyatakan penambahan saham Freeport 12 persen tidak sebanding dengan penambahan perpanjangan 20 tahun lagi yang diperkirakan berakhir pada tahun 2061.

    “Benefit diterima Indonesia hanya sebatas kenaikan dividen saja. Padahal Freeport akan mulai undermining yang membutuhkan investasi dan biaya operasional membengkak sehingga menurunkan laba yang pada gilirannya mengurangi deviden,” ujarnya dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (11/10).

    Karena itu, ia berpendapat kebijakan penambahan saham 12 persen yang diikuti perpanjangan izin kontrak sebaiknya dibatalkan. Bagaimanapun, kondisi tersebut berakibat biaya yang lebih besar dibanding benefit. Kemungkinan yang terjadi adalah penurunan deviden.

    “Bahkan dimungkinkan tidak akan dapat deviden kalau Freeport mengalami rugi usaha di kemudian hari akibat membengkaknya biaya untuk proses undermining,” terangnya.

    Berhitung kerugian besar yang akan diperoleh, Fahmy tegas berpandangan tidak menutup kemungkinan kebijakan penambahan 12 saham PT Freeport untuk bisa dibatalkan. Meskipun memang kesepakatan tersebut terjadi di saat pemerintahan Presiden Jokowi, namun Memorandum of Understanding belum ditandatangani.

  • 6 Gugatan agar Ijazah Pejabat Dibuka, Hakim MK Singgung Isu Jokowi dan Gibran Nasional

    6 Gugatan agar Ijazah Pejabat Dibuka, Hakim MK Singgung Isu Jokowi dan Gibran Nasional

    Gugatan agar Ijazah Pejabat Dibuka, Hakim MK Singgung Isu Jokowi dan Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hakim konstitusi Arsul Sani menyinggung kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam permohonan uji materi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang meminta agar ijazah pejabat dan mantan pejabat bisa diakses publik.
    Hal ini disampaikan Arsul saat memberikan nasihat hakim kepada pemohon Komardin yang mengajukan perkara dengan nomor 174/PUU-XXIII/2025 dalam sidang yang digelar di Panel 2 MK, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
    Dia meminta agar Komardin selaku penggugat bisa merenungkan kembali apakah persoalan yang digugat berkaitan dengan Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 5, serta Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP, atau persoalannya ada pada implementasi beleid tersebut.
    “Kalau persoalannya itu ada pada normanya, silakan diargumentasikan dengan baik, ya,” ucap Arsul.
    Dia kemudian menyinggung gugatan ini tak jauh dari isu yang sedang ramai beredar, yakni keabsahan ijazah strata 1 Jokowi dan Gibran.
    “Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya,” imbuhnya.
    Dia meminta agar Komardin bisa menjelaskan lebih baik, terlepas dari argumentasi bahwa isu ijazah membuat perekonomian menjadi tidak pasti dan menyebabkan kegaduhan.
    “Tapi Bapak harus coba renungkan, ya. Kalau itu misalnya, persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya,” ucap Arsul.
    “Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik, ke Komisi Informasi, kan ada juga, bisa diperintahkan. Jadi, tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali,” tuturnya.
    Adapun gugatan ini diajukan seorang advokat bernama Komardin yang menilai isu ijazah pejabat dan mantan pejabat menyebabkan perekonomian menurun.
    “Terjadi gaduh di mana-mana yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Ya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan, dan sebagainya,” ucap Komardin.
    Dalam positanya, ia juga menyinggung isu ijazah strata 1 Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo.
    Dia mengatakan, isu ijazah Jokowi tersebut terkendala oleh pihak Universitas Gadjah Mada yang tidak mau memberikan keterangan dan bukti sehingga kondisi semakin gaduh.
    Atas dasar hal tersebut, dia meminta MK mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 huruf g menjadi:
    “Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan, tetapi skripsi, ijazah seseorang, pejabat, mantan pejabat negara dan/atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik,” kata pemohon Komardin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.