Xcloud.id

Institusi: UGM

  • BAIC Siap Kerja Sama dengan Pindad, Sediakan Mobil Dinas Buat Presiden dan Menteri

    BAIC Siap Kerja Sama dengan Pindad, Sediakan Mobil Dinas Buat Presiden dan Menteri

    Jakarta –

    BAIC Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Pindad untuk menyediakan mobil operasional buat presiden dan wakil presiden, serta jajaran menteri di kabinet merah putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. BAIC memiliki satu model mobil yang layak dijadikan mobil operasional pejabat RI, yakni BJ80.

    “Kendaraan ini kan sudah dicoba (dan terbukti) tangguh, itu yang pertama. Terus yang kedua ini juga sejarahnya dipakai oleh permintaan militer di China. Polisi di Hongkong menggunakan BJ80. Jadi kita pengin ngeliatin bahwa mobil ini sudah dipakai di mana-mana dengan kualitas yang baik tapi tentu dengan harga yang memang sangat efisien, drastis istilahnya di sini,” kata Chief Operating Officer (COO) BAIC Indonesia, Dhani Yahya, di sela-sela peluncuran BAIC BJ80 di Alam Sutera, Tangerang, Senin (28/10/2024).

    “Tapi jika mau di-rebranding dengan Pindad atau apa, dengan senang hati (kami membuka peluang kerja sama itu),” sambung Dhani.

    Diketahui BAIC Indonesia sudah memiliki dua model mobil SUV yang bisa dijadikan kendaraan operasional pejabat negara. Dua mobil tersebut adalah BJ40 dan BJ80. Khusus model BJ80, desainnya cukup gagah, mirip seperti mobil Mercedes-Benz G-Class yang digunakan pasukan pengawal presiden. Dhani menegaskan, BAIC BJ80 bisa digunakan sebagai kendaraan pejabat pemerintah di Indonesia.

    “Segmen ini kan untuk yang 4×4 ini, selain untuk end-to-end customer tapi juga B-to-B (bisnis ke bisnis) jadi bisa dari mining, bisa juga dari government (pemerintah) atau dari military (militer) atau kepolisian. Karena kan kita semua berpindah gitu. Artinya kita butuh kendaraan, dan kendaraan ini dengan kondisi road country di Indonesia yang jelek, dengan tadi aspalnya, dengan kondisi bisa ke mana-mana, tentu (BJ80) ini bisa menjadi satu pilihan yang sangat baik,” kata Dhani lagi.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintahan baru periode 2024-2029 yang dipimpin Prabowo-Gibran terbuka dengan produk-produk mobil buatan lokal. Contohnya pada pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober kemarin, Presiden Prabowo menggunakan MV3 Garuda Limousine yang digarap oleh industri dalam negeri, PT Pindad. Mobil SUV tersebut juga digunakan Prabowo saat memimpin Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (24/10) hingga Minggu (27/10).

    Terbaru, Presiden Prabowo juga disebut-sebut telah menginstruksikan jajaran menteri dan pejabat eselon I dalam Kabinet Merah Putih agar tidak menggunakan mobil mewah buatan luar negeri.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

    (lua/lua)

  • UGM Kembangkan Turbin ‘Antasena’ untuk Daerah 3T

    UGM Kembangkan Turbin ‘Antasena’ untuk Daerah 3T

    Bisnis.com, JAKARTA – Tim Peneliti Departemen Teknik Mesin dan Industri (DTMI Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada melakukan kolaborasi kerja sama dengan Puslitbang PLN untuk mengembangakan teknologi turbin angin.

    Turbin ini dirancang oleh tim peneliti yang terdiri dari Prof. Indarto, Prof Deendarlianto, dan Dr. Agung Bramantya.

    Turbin yang mereka namakan “Antasena” ini  bisa digunakan di daerah dengan kecepatan angin yang rendah. 

    Deendarlianto mengatakan keunggulan turbin angin yang mereka rancang ini bisa tetap berfungsi secara optimal dan mampu berputar pada kecepatan angin yang cukup rendah, yaitu cut-in wind speed rendah sekitar 2,5 meter per detik.

    Keunggulan ini diharapkan mampu membantu perbaikan lingkungan Indonesia lantaran kecepatan angin seringkali menjadi tantangan untuk membangkit listrik tenaga angin.

    “Antasena hadir dalam usaha pemanfaatan energi bayu sebagai pembangkit tenaga bayu yang bertujuan untuk mendukung Carbon Utilization bagi daerah 3T,” kata Deendarlianto, dilansir dari laman resmi UGM.

    Dikatakan Deen, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)  merupakan salah satu program pembangkit PT PLN (persero) Grup untuk menaikan bauran EBT dan mendukung pencapaian target Energi Baru Terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dan Rencana Umum Energi Nasional.

    Deendarlianto menyampaikan bahwa apabila melihat data mengenai persebaran kecepatan angin di Indonesia, di beberapa daerah 3T kecepatan angin ini masih cukup rendah. Sehingga, perlu adanya teknologi untuk pemanfaatan energi angin dengan kecepatan rendah. “Saya kira inovasi dari turin Antasena ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasinya,” katanya.

    Menurut Deen, PLTB ini sangat dibutuhkan untuk PLN dalam membantu suplai listrik di daerah 3T. Sehingga, untuk meningkatkan ketersediaan listrik disana, perlu adanya solusi yang tepat dari teknologi yang mutakhir. “Selain bisa diterapkan di daerah 3T dan PLN akan membantu penuh desain, prototype, produksi massal, dan instalasi disana, sehingga bisa digunakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deendarlianto.

    Deen menjelaskan, turbin Antasena ini memiliki koefisien data (Cp) blade hingga 55% dan material yang ramah lingkungan menggunakan komposit dengan filler karbon yang diambil dari limbah karbon PLTU.  Setiap proses pembuatan Turbin Angin Antasena menggambarkan komitmen para peneliti untuk membawa masa depan Indonesia menjadi lebih hijau dan lebih baik dan menjadi solusi terbaik bagi daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh energi konvensional.

  • Pakar: Pembajakan Demokrasi Dilakukan Partai Politik, KPK dan MK Jadi Korban

    Pakar: Pembajakan Demokrasi Dilakukan Partai Politik, KPK dan MK Jadi Korban

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Para akademisi hukum menyoroti peran partai politik yang dinilai semakin mendominasi dan merusak proses demokrasi di Indonesia. 

    Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa banyaknya “pembajakan demokrasi” dilakukan oleh partai politik. 

    Menurutnya, lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum dan keadilan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi korban dari intervensi partai politik.

    “Yang bikin banyak pembajakan-pembajakan demokrasi memang partai politik, karena semua yang kita bicarakan soal lembaga-lembaga yang dibajak itu mulai dari KPK sampai MK. Itu penyumbang saham terbesar dalam penentuan aktor-aktor yang kemudian membajak lembaga itu juga partai politik,” ujar Bivitri, dikutip dari YouTube Watchdoc Documentary, Senin (28/10/2024).

    Senada dengan Bivitri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang P. Wiratman, menyatakan bahwa partai politik saat ini berada di zona kekuasaan yang minim kontrol dari warga. 

    Ia menambahkan bahwa partai politik kini cenderung menjadi “imperium” baru yang tak lagi mewakili suara rakyat, melainkan kepentingan pemilik partai itu sendiri.

    “Situasi partai politik saat ini memang berada di zona kuasa yang minim kontrol politik kewargaannya. Jadi partai politik sebagai imperium-imperium baru. Dia hadir tak lagi merepresentasikan suara rakyat tapi lebih mewujudkan suara kepentingan pemilik partai politik itu sendiri,” tegas Herlambang.

  • Pengamat: Partai Politik Jadi Aktor Utama Pembajakan Demokrasi

    Pengamat: Partai Politik Jadi Aktor Utama Pembajakan Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Para akademisi hukum menyoroti peran partai politik yang dinilai semakin mendominasi dan merusak proses demokrasi di Indonesia. 

    Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa banyaknya “pembajakan demokrasi” dilakukan oleh partai politik. 

    Menurutnya, lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum dan keadilan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi korban dari intervensi partai politik.

    “Yang bikin banyak pembajakan-pembajakan demokrasi memang partai politik, karena semua yang kita bicarakan soal lembaga-lembaga yang dibajak itu mulai dari KPK sampai MK. Itu penyumbang saham terbesar dalam penentuan aktor-aktor yang kemudian membajak lembaga itu juga partai politik,” ujar Bivitri, dikutip dari YouTube Watchdoc Documentary, Minggu (27/10/2024).

    Senada dengan Bivitri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang P. Wiratman, menyatakan bahwa partai politik saat ini berada di zona kekuasaan yang minim kontrol dari warga. 

    Ia menambahkan bahwa partai politik kini cenderung menjadi “imperium” baru yang tak lagi mewakili suara rakyat, melainkan kepentingan pemilik partai itu sendiri.

    “Situasi partai politik saat ini memang berada di zona kuasa yang minim kontrol politik kewargaannya. Jadi partai politik sebagai imperium-imperium baru. Dia hadir tak lagi merepresentasikan suara rakyat tapi lebih mewujudkan suara kepentingan pemilik partai politik itu sendiri,” tegas Herlambang.

  • Dokter: Gigi ompong jika dibiarkan lama bisa pengaruhi estetik wajah

    Dokter: Gigi ompong jika dibiarkan lama bisa pengaruhi estetik wajah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada drg. Murti Indrastuti M.Kes., Sp. Pros (K) mengatakan kehilangan gigi atau gigi yang ompong jika dibiarkan lama bisa mempengaruhi kemampuan fisik serta estetika wajah seseorang.

    “Jika kehilangan gigi ini dibiarkan dalam waktu lama, dampaknya akan mempengaruhi kemampuan fisik serta estetika wajah,” kata dia dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dalam kondisi tanpa gigi, tulang rahang lambat laun akan menyusut, membuat wajah terlihat lebih tua dan cekung, yang berpengaruh pada penampilan seseorang.

    Kehilangan gigi pun menyebabkan otot-otot wajah kehilangan penopangnya, yang berakibat pada tampilan wajah yang lebih berkerut dan terlihat lebih tua.

    Perubahan ini mengakibatkan perubahan fisik pada wajah, seperti sudut mulut yang menurun, penipisan bibir, tampilan bibir atas yang lebih panjang, serta hidung yang tampak lebih besar karena hilangnya dukungan pada bibir atas.

    Di sisi lain, kehilangan gigi juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berbicara. Saat kehilangan satu atau beberapa gigi, cara pelafalan ketika berbicara bisa berubah dan pengucapan menjadi kurang jelas, sehingga mengganggu komunikasi sehari-hari.

    Baca juga: Mengenal prosedur implan gigi untuk mengganti gigi yang hilang

    Dampak lainnya kehilangan gigi yakni dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengunyah dengan baik, sehingga membatasi jenis makanan yang bisa dikonsumsi.

    Hal ini juga berpotensi menyebabkan kurangnya kecukupan gizi karena sulitnya mengonsumsi makanan yang bervariasi.

    Murti mengatakan kehilangan gigi bisa menimpa individu di semua rentang usia dengan berbagai penyebab seperti perilaku kesehatan gigi yang buruk dan trauma pada gigi akibat kecelakaan.

    Penyebab lainnya yakni diet tinggi gula yang mengakibatkan gigi berlubang dan harus dicabut, periodontitis atau infeksi gusi serius, kebiasaan merokok yang memperburuk kondisi gigi, hingga kondisi lainnya.

    Di Indonesia, masalah kesehatan gigi, mulai dari gigi berlubang hingga kehilangan gigi, sangat umum terjadi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2023, proporsi gigi yang hilang atau dicabut atau tanggal di Indonesia mencapai 21 persen.

    Penyebaran tertinggi terjadi pada individu berusia 65 tahun ke atas, yaitu sebesar 46,5 persen, diikuti kelompok usia 55-64 tahun sebesar 37,2 persen, lalu usia 45-54 tahun sebesar 26,4 persen, dan usia 35-44 tahun sebesar 18 persen.

    Lalu, guna menangani masalah kehilangan gigi, menurut Murti, penggunaan gigi palsu atau gigi tiruan menjadi salah satu solusi dalam menggantikan peran gigi yang hilang ini agar individu tetap dapat berbicara, mengunyah, dan menelan dengan baik.

    “Gigi palsu juga menjadi penopang bagi otot-otot wajah, sehingga dapat mempertahankan struktur wajah secara keseluruhan,” tutur dia.

    Murti mengatakan, secara umum, perawatan gigi palsu ini relatif mudah dan tidak membutuhkan operasi. Namun pembuatannya, atau solusi lain, akan direkomendasikan oleh dokter setelah melihat kondisi kesehatan pasien secara komprehensif.

    Baca juga: UI luncurkan inovasi edukasi kesehatan gigi dan mulut anak tunarungu
    Baca juga: 4 hal penyebab bau mulut meskipun sudah menyikat gigi

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mugiyanto, korban penculikan ’98, kini jadi Wakil Menteri HAM

    Mugiyanto, korban penculikan ’98, kini jadi Wakil Menteri HAM

    Jakarta (ANTARA) – “Nyatanya, orang-orang yang ditahan, tapol-tapol (tahanan politik) yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya,” ujar Prabowo Subianto, yang saat itu berstatus sebagai calon presiden nomor urut 2 untuk Pemilihan Presiden 2024. Pernyataan tersebut Prabowo sampaikan dalam debat perdana Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023.

    Yang kala itu menjadi sorotan adalah Budiman Sudjatmiko. Ia dikenal sebagai salah satu aktivis yang menjadi korban penculikan pada 1998. Budiman menjadi sorotan lantaran ia mengangkat tangan di tengah sorak-sorai penonton, berikut dengan senyuman bangga yang merekah pada wajah.

    Budiman Sudjatmiko bukanlah satu-satunya aktivis yang merapat ke barisan Prabowo. Ada pula Mugiyanto, korban penculikan 1998 yang kini menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih—nama kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka—sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM).

    Penunjukan Mugiyanto menjadi Wakil Menteri HAM secara resmi diumumkan oleh Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam.

    Kementerian HAM merupakan kementerian baru yang tercipta pada kabinet Prabowo dan Gibran. Sebelumnya, bidang HAM berada dalam satu kementerian dengan hukum, yakni di Kementerian Hukum dan HAM.

    Sebagai seorang aktivis, Mugi, sapaan akrab Mugiyanto, memiliki rekam jejak yang begitu lekat dengan perkembangan HAM di Indonesia.

    Jejak Mugi dan HAM

    Berangkat dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Mugi dikenal sebagai aktivis reformasi 1998 yang mengalami penculikan dan penyiksaan. Ia merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia.

    Mugi sempat aktif di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), di mana ia menjabat sebagai Ketua IKOHI selama periode 2000–2014. IKOHI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

    Lebih lanjut, menginjak tahun 2015–2020, ia pun bergabung dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sebagai Senior Program Officer HAM dan Demokrasi. INFID merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada advokasi kebijakan nasional dan internasional terkait pembangunan serta demokratisasi di Indonesia.

    Tak terbatas pada keterlibatannya dalam memperjuangkan HAM di dalam negeri, Mugiyanto juga terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Filipina pada 2006–2014. AFAD merupakan federasi organisasi hak asasi manusia yang berfokus pada isu penghilangan paksa di Asia.

    Ketika menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) pun, Mugi secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah yang terkait dengan HAM. Salah satunya adalah saat ia berkunjung ke Banda Aceh pada pengujung tahun 2023.

    Dalam kunjungan tersebut, Mugi memastikan korban pelanggaran hak asasi manusia berat di Aceh akan mendapatkan hak reparasi dari negara. Hal itu disampaikan Mugi setelah menerima buku berjudul Peulara Damee (Merawat Perdamaian) berisi laporan temuan pelanggaran HAM di Aceh yang diserahkan langsung oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

    Selain kunjungan ke Aceh dan menerima laporan dari KKR Aceh, Mugi melalui KSP bersama INFID, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Pemerintah Kota Bitung terus berkolaborasi dalam menggelar Festival HAM 2024 pada Juli 2024 bertema “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah hingga Nasional”.

    Mugi berharap penyelenggaraan Festival HAM 2024 tersebut dapat menjadi gelaran yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat melihat bahwa Festival HAM merupakan sebuah inisiatif positif.
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Airlangga Hartarto terpilih jadi Menko Bidang Perekonomian

    Airlangga Hartarto terpilih jadi Menko Bidang Perekonomian

    Pernah menjabat sebagai DPR RI hingga Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju (KIM), Airlangga telah menorehkan jejak akademis, profesional serta karier politik yang cukup cemerlangJakarta (ANTARA) – Airlangga Hartarto terpilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di “Kabinet Merah Putih” yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

    Pernah menjabat sebagai DPR RI hingga Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju (KIM), Airlangga telah menorehkan jejak akademis, profesional serta karier politik yang cukup cemerlang.

    Airlangga Hartarto lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 1 Oktober 1962. Ia merupakan putra dari Ir. Hartarto Sastrosoenarto, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian (1983-1993) di era pemerintahan Presiden Soeharto.

    Latar belakang keluarganya yang erat dengan dunia pemerintahan dan industri memberikan pengaruh besar terhadap karier politik dan profesional Airlangga.​​​​​​​

    Airlangga menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kolese Kanisius, Jakarta pada 1981. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studi jurusan Teknik Mesin Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1987.​​​​​​​

    Airlangga kemudian melanjutkan pendidikan ke AMP Wharton School Universitas Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat, yang mana ia tamatkan pada tahun 1993.

    Kemudian ia melanjutkan kuliahnya di Monash University, Australia hingga meraih gelar Master of Business Administration (MBA).

    Baca juga: Agus Gumiwang kembali jabat Menteri Perindustrian
    Baca juga: Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di Kemenkeu

    Capaian lain di bidang pendidikan diraih Airlangga pada 2019 saat dirinya menerima gelar Honorary Doctorate in Development Policy dari The Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management di Korea Selatan.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Airlangga memulai karier di sektor swasta sebagai profesional di bidang manufaktur dan industri.

    Di dunia politik, Airlangga bergabung dengan Partai Golkar dan mulai berkarier sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada periode 2004-2009, dan 2009-2014.

    Dalam perjalanannya, ia kemudian dipercayai menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada 2017 menggantikan Setya Novanto.

    Karier Airlangga di pemerintahan dimulai ketika ia diangkat sebagai Menteri Perindustrian periode 2016-2019 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

    Selama menjabat sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga dinilai berhasil mendorong kebijakan hilirisasi industri dan peningkatan daya saing industri manufaktur nasional.

    Pada 2019, Airlangga kembali dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

    Sebagai Menko Perekonomian, ia mengambil peran krusial dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk penanganan dampak pandemi COVID-19, percepatan pemulihan ekonomi, hingga program transformasi ekonomi nasional.​​​​​​​

    Airlangga menikah dengan Yanti K. Isfandiary dan memiliki delapan anak yakni Ravindra Airlangga, Latascha, Adanti Kurnia P Airlangga, Maisara, Bianda, Dines, Natalie, Audi.

    Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN) pada laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah harta kekayaan Airlangga Hartarto saat ini tercatat sebesar Rp411,68 miliar (Rp411.677.681.844) menurut laporan 26 Maret 2024 untuk periode 2023.

    Adapun rincian sebagai berikut:

    – Tanah dan bangunan: Rp107.895.026.002

    – Alat transportasi dan mesin: Rp2.895.000.000

    – Harta bergerak lainnya: Rp873.500.000

    – Surat berharga: Rp56.434.996.702

    – Kas dan setara kas: Rp305.846.483.361

    – Harta lainnya: Rp16.637.735.150

    – Utang: Rp78.905.059.371

    Baca juga: Prabowo tunjuk Yusril Ihza Mahendra jadi Menko Hukum HAM
    Baca juga: KLHK dipisah, Presiden umumkan Kementerian LH/BPLH dan Kemenhut

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar UGM: Prabowo-Gibran perlu beri insentif bagi investor panas bumi

    Pakar UGM: Prabowo-Gibran perlu beri insentif bagi investor panas bumi

    saya punya harapan lima tahun ke depan di akhir pemerintahan Prabowo itu bisa keseluruhan energi kita tidak bergantung negara lainJakarta (ANTARA) – Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memberikan insentif kepada investor pengembangan panas bumi demi mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.

    “Kalau Prabowo mau mengoptimalkan pemanfaatan geotermal, ya dengan menciptakan suatu sistem iklim investasi yang ramah. Mungkin kita bisa memberikan insentif ke investor-investor yang mau masuk, itu pasti menarik bagi investor,” kata Fahmy Radhi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa lokasi sumber panas bumi sebagian besar berada di daerah pegunungan yang sulit aksesnya sehingga investasi yang dilakukan tidak hanya terhadap sistem pembangkit listriknya, tetapi juga infrastruktur logistiknya.

    Alternatif lainnya adalah membangun sendiri sarana dan prasarana jalan tersebut menggunakan APBN dari pemerintah pusat atau APBD milik pemerintah daerah.

    “Seperti yang dilakukan Jokowi memberikan insentif fiskal yang besar terhadap investor (hilirisasi) nikel maka banyak investor China yang masuk. Nah, di (pengembangan) geotermal itu tidak dilakukan oleh Jokowi maka kini Prabowo sebaiknya prioritaskan,” ucap Fahmy.

    Baca juga: Listrik produksi Geo Dipa Energi diminati investor Jepang

    Baca juga: Sumatera Selatan undang investor garap EBT panas bumi

    Ia pun meminta pemerintahan Prabowo-Gibran untuk konsisten dan berkomitmen penuh untuk mengembangkan berbagai sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia untuk dapat mencapai target net zero emission 2060.

    Kini ia mencatat bahwa tingkat bauran energi bersih di Indonesia hanya sekitar 12,5 persen, jauh dari target 23 persen yang dicanangkan untuk dapat tercapai pada 2025.

    “Kalau mulai sekarang diberlakukan secara konsisten dan terus-menerus, tidak diganggu oleh lobi-lobi dari kelompok oligarki maka saya punya harapan nanti lima tahun ke depan di akhir pemerintahan Prabowo itu bisa keseluruhan energi kita tidak lagi bergantung dari negara lain,” imbuhnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Dalam pidatonya, Prabowo optimis Indonesia mampu melakukan swasembada energi dan tidak bergantung pada negara lain di bawah kepemimpinannya.

    Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki berbagai tanaman yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi, seperti kelapa sawit, singkong, tebu dan jagung.

    Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi energi panas bumi (geotermal), batu bara serta air yang besar.

    Baca juga: Pemkab Sukabumi undang investor untuk kembangkan EBT

    Baca juga: Pemerintah permudah investor kembangkan energi panas bumi

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkop UKM gelar bedah buku untuk tingkatkan literasi perkoperasian

    Kemenkop UKM gelar bedah buku untuk tingkatkan literasi perkoperasian

    koperasi memegang peranan penting dalam menyatukan usaha-usaha kecil,Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi dan UKM menggelar bedah buku Serial Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM di lingkungan perguruan tinggi dengan tujuan meningkatkan literasi perkoperasian bagi generasi muda serta mempromosikan program-program inovatif yang digagas Kementerian.

    Sekretaris Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Eka Pan Lestari mengatakan kegiatan yang digelar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu, itu menjadi salah satu upaya menguatkan kembali jenama (rebranding) koperasi agar lebih modern dan adaptif terhadap perubahan zaman.

    Baca juga: Kemenkop UKM paparkan langkah bangun startup berbasis inovasi

    “Apalagi koperasi memegang peranan penting dalam menyatukan usaha-usaha kecil, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas skala ekonomi mereka agar bisa bersaing dan terhubung dengan industri besar,” ujar Eka dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

    Di hadapan 250 mahasiswa dan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi seperti UGM, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER), Universitas Ahmad Dahlan, hingga Universitas Negeri Yogyakarta, Eka menuturkan bahwa koperasi harus bisa menjadi bagian integral dari rantai pasok industri.

    Untuk itu, salah satu langkah strategis yang diambil oleh Kemenkop UKM menurut Eka adalah dengan mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah berbasis koperasi, yang melibatkan petani sawit dalam seluruh rantai nilai bisnis dari hulu hingga hilir.

    Baca juga: LPDB-KUMKM telah salurkan dana bergulir Rp1,46 triliun pada 2024

    “Dengan program ini, petani sawit yang tergabung dalam koperasi tidak hanya bergantung pada penjualan tandan buah segar (TBS), tetapi juga berperan dalam hilirisasi kelapa sawit yang dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan,” kata Eka.

    Selain program hilirisasi komoditas sawit, Kemenkop UKM juga sedang menggenjot program pembangunan SPBU Nelayan (SPBUN) berbasis koperasi, dengan mendekatkan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada para nelayan, sehingga mereka tidak perlu lagi membeli BBM dari pengecer dengan harga yang lebih mahal.

    Tidak hanya itu, Eka menyebut Kemenkop UKM juga mendorong pengembangan Koperasi Multi Pihak (KMP), yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021. KMP memungkinkan koperasi kecil untuk bergabung menjadi konsorsium, sehingga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan memperbesar skala usaha mereka.

    Baca juga: Smesco memfasilitasi akses pasar lebih dari 13.000 UMKM

    “Ini adalah bagian dari strategi modernisasi koperasi agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman, serta menarik minat generasi muda untuk bergabung dalam koperasi,” ucap Eka.

    Pada kesempatan tersebut, Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM Prof Sri Raharjo menyoroti bahwa produk minyak makan merah pernah diperkenalkan dalam bentuk minyak sawit merah, tetapi kurang diterima oleh masyarakat karena persepsi yang kurang tepat.

    “Oleh karena itu, rekayasa sosial dan edukasi mengenai manfaat kesehatan dari minyak makan merah sangat penting agar produk ini lebih diterima oleh masyarakat,” kata Sri Raharjo.

     

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Proyeksi iklim investasi di bawah pemerintahan Prabowo

    Proyeksi iklim investasi di bawah pemerintahan Prabowo

    ANTARA – Pengamat perbankan, keuangan dan investasi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta I Wayan Nuka Lantara menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Prabowo Subianto mampu tercapai. Namun dengan catatan, Prabowo harus mampu meningkatkan daya beli masyarakat ekonomi kelas menengah yang saat ini, menurun. (Imam Prasetyo Nugroho/Andi Bagasela/Feny Aprianti)