Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Wamenperin Mau Beli Maung Pakai Duit Sendiri, Kalau Harganya Murah

    Wamenperin Mau Beli Maung Pakai Duit Sendiri, Kalau Harganya Murah

    Jakarta –

    Maung buatan PT Pindad menjadi opsi sebagai mobil dinas. Arahan ini datang dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta para menteri hingga pejabat eselon I. Terkait wacana itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkap siap membeli Maung pakai dana pribadi.

    “Ya kalau sudah ada mobilnya kita pakai,” ujar Faisol Riza di ICE BSD Tangerang, Rabu (30/10/2024).

    “Kalau murah kita beli sendiri,” kata dia saat disinggung apakah bakal membeli Maung pakai dana APBN atau merogoh kocek pribadi.

    Sebelumnya, kabar Prabowo meminta penggunaan mobil lokal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

    Prabowo kerap menggunakan mobil buatan PT Pindad MV3 Garuda Limousine. Prabowo juga meminta penggunaan mobil lokal ini ditiru pejabat menteri dan eselon I di Kabinet Merah Putih.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

    Menteri Sekretaris Negara (Menesneg) Prasetyo Hadi menjamin perintah Prabowo itu akan dilaksanakan.

    “Ya jadi, dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Dalam perkembangannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi terkait pernyataan Anggito tersebut. Melalui keterangan tertulisnya, Kemenkeu meluruskan bahwa pernyataan Anggoto bukan dalam rangka perencanaan, tapi untuk memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri.

    Berikut klarifikasi lengkap dari Kemenkeu terkait pernyataan Anggito soal mobil Maung jadi mobil dinas menteri:

    Sehubungan dengan beredarnya berita terkait pernyataan Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, yang dikutip media massa mengenai penggunaan mobil dinas buatan dalam negeri (Maung), Kementerian Keuangan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

    1. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada hari ini (Senin kemarin) (28/10);

    2. Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri.

    Demikian disampaikan sebagai klarifikasi sesuai fakta yang ada agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.

    Di lain pihak, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyebut saat ini belum ada permintaan dari kementerian, selain dari Kemenhan.

    “Belum ada dari kementerian lain, kan baru dibicarakan di Magelang kemarin,” kata Abraham kepada detikOto, Senin (28/10/2024).

    “Yang memang sudah ada kontrak yang dengan Kemenhan, kurang lebih 4.000 unit dan sudah mulai di-delivery. Jenis Maung MV3,” jelas dia.

    (riar/dry)

  • Respons AHY Soal Mobil Dinas Menteri Bakal Pakai Maung Pindad

    Respons AHY Soal Mobil Dinas Menteri Bakal Pakai Maung Pindad

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono buka suara terkait rencana para Menteri Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung produksi PT Pindad. 

    AHY mengatakan pihaknya masih belum mengetahui secara pasti kebijakan terkait penggunaan produk PT Pindad untuk mobil dinas para pejabat di Kabinet Merah Putih. Namun, AHY mengamini pernyataan Presiden Prabowo yang mengimbau jajarannya untuk mempromosikan produk dalam negeri. 

    “Tapi yang beliau [Prabowo] sampaikan jika negara besar kenapa sih kita tidak berupaya memiliki industri otomotif yang maju dan berkembang, siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri,” kata AHY di Kementerian Perhubungan, Rabu (30/10/2024). 

    Dengan menggunakan produk-produk lokal, kata dia, para menteri dapat memberikan masukan yang konstruktif sehingga kualitas produk semakin baik dan sempurna. 

    “Semua berawal dari nol, dan kita diharapkan menjadi bagian dari proses untuk membawa kualitas produk tersebut dari tahap awal menjadi kualitas kelas dunia,” kata AHY. 

    AHY mengatakan semangat Prabowo mencerminkan harapan bahwa produk lokal bisa menjadi ikon kebanggaan nasional, termasuk di kalangan para pejabat dan jajaran yang mendukung. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor.  

    Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri menggunakan mobil Toyota Alphard. Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara.  

    “Minggu depan saya akan pakai mobil Maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo],” tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

  • Menko AHY Dorong Satgas Tiket Pesawat untuk Tekan Harga Demi Rakyat

    Menko AHY Dorong Satgas Tiket Pesawat untuk Tekan Harga Demi Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa semangat dari Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat adalah demi kemudahan akses dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Semangatnya adalah adanya Satgas untuk menurunkan harga tiket pesawat ini akan terus kita kelola. Karena, seperti yang saya sampaikan, kita mengutamakan kemudahan, kenyamanan, serta nilai ekonomi untuk masyarakat,” ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Ia menambahkan, untuk mendukung kemajuan ekonomi di daerah, biaya transportasi perlu lebih efisien. “Jika kita ingin perekonomian daerah maju dan berkembang, biaya transportasi, termasuk biaya pergerakan orang dan barang, harus semakin terjangkau,” jelasnya.

    AHY juga menyoroti bahwa tingginya biaya transportasi dapat berdampak pada mobilitas dan produktivitas. “Jika biaya masih terlalu tinggi, hal ini akan berdampak pada mobilitas dan produktivitas. Kami akan terus mengawal ini ke depannya,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pihaknya menunggu hasil dari Satgas yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

    “Saat ini dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, dan kami masih menunggu hasil dari Satgas tersebut,” ujar Dudy.

    Ia berharap hasil dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat dapat diperoleh sebelum Natal dan Tahun Baru.

    “Saya berharap hasil ini bisa kita dapatkan sebelum Natal dan Tahun Baru,” katanya.

    Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dwi Ardianta Kurniawan, mendukung penerapan sistem multiprovider avtur untuk mengurangi tingginya harga tiket pesawat.

    Dwi Ardianta mengatakan bahwa sistem multiprovider yang diusulkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan membantu mencegah monopoli penjualan avtur di Indonesia.

    Harga tiket pesawat yang mahal di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga avtur, pajak impor suku cadang, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

  • Ekonom Kritik Wamenkeu Anggito soal Pajak Judi Online

    Ekonom Kritik Wamenkeu Anggito soal Pajak Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak.

    Huda menilai, seorang pejabat negara sekelas Anggito tidak pantas memberi pernyataan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, pernyataan wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu bisa diartikan sebagai wacana pelegalan judi online.

    “Memang pajak tidak mengenal halal-haram, baik-buruk. Namun menjadikan yang buruk dan haram menjadi objek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri,” ujar Huda, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

    Dia berpendapat, pengenaan pajak bertolak belakang dengan semangat pemerintah memberantas judi online. Sejalan, Huda tidak melihat judi online bisa menambah penerimaan negara secara signifikan—sebaliknya malah menimbulkan efek sosial yang lebih negatif.

    Lebih lanjut, Huda mengakui jika pemerintah dihadapi tantangan mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Kendati demikian, sambungnya, banyak upaya lain yang bisa dilakukan daripada mengenakan pajak terhadap aktivitas judi online.

    “Para pelaku judi online akan berdalih mereka taat hukum karena mereka menyakini aktivitas ekonomi mereka diakui oleh negara. Ini yang sangat saya tentang,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu melegalkan judi online apabila ingin menambah setoran pajak.

    Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

    “Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya,” ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

    Keinginan Pemerintah Pajaki Shadow Economy

    Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

    Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

    Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

    “Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan],” ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

    Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

    Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

    “Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil,” jelas Anggito.

  • Wamenkeu: Kurikulum Pendidikan Harus Sejalan dengan Kebutuhan Dunia Kerja

    Wamenkeu: Kurikulum Pendidikan Harus Sejalan dengan Kebutuhan Dunia Kerja

    Liputan6.com, Yogyakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu munculnya kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia kerja menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto. Sektor pendidikan diminta melakukan transformasi agar bisa menghasilkan lulusan siap pakai.

    Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini adalah semakin masifnya pemanfaatan Akal Imitasi (Artificial intelligence/AI) di semua sektor. Namun hal itu tidak dibarengi dengan tersediannya mata kuliah penyeimbang pemanfaatan AI. “Presiden Prabowo menerima banyak sekali keluhan. Memang program terapan dan vokasi mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja yang banyak sekali,” terangnya di Sekolah Vokasi UGM, Senin (28/10/2024).

    Hadir sebagai pembicara kunci di Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Yogyakarta. Meskipun banyak, namun tenaga kerja yang tersedia mengalami mismatch antara keterampilan yang mereka miliki dengan kebutuhan industri.

    Ada kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Sehingga pendidikan harus menyesuaikan diri untuk memastikan pekerja siap menghadapi perkembangan teknologi. Anggito lalu mencontohkan bagaimana disrupsi yang diakibatkan pemanfaatan teknologi AI memudahkan pengerjaan, tidak terkecuali di ranah akademik. Banyak tugas-tugas mahasiswa yang sekarang ini menggunakan Akal Imitasi sebagai rujukan. “Dengan AI kita bisa membikin musik yang lebih bagus dari Kahitna. AI bisa dimanfaatkan untuk menulis rencana bisnis hingga proyeksi keuntungan dengan sangat baik. Namun penggunanya tidak bisa mempresentasikan dengan baik,” katanya.

    Karena perkembangan teknologi sudah tidak diprediksi, Anggito yang juga Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM meminta perguruan tinggi menghadirkan mata kuliah penyeimbang AI. “Dunia pendidikan harus adaptasi dalam perkembangan AI. Distrupsinya jangan dianggap enteng. Mohon dikuatkan dengan membuat peta jalan program di semua jurusan tentang AI, machine learning dan robotic,” ucapnya.

    Tak hanya itu, terkhusus pada pendidikan vokasi, Anggito terus meningkatkan kolaborasi dengan industri untuk memastikan kurikulum yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pasar dan mempersiapkan mahasiswa berkontribusi secara nyata. “Sekolah vokasi bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga pusat inovasi dan kreativitas. Pendidikan vokasi, inovasi dan terapan sangat dibutuhkan dalam bidang pangan, energi, investasi dan proyek strategis nasional,” terangnya.

    Langkah-langkah ini menurutnya sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yang relevan dengan kebutuhan zaman dimana unggul dalam penguasaan teknologi, keterampilan abad ke-21, dan nilai-nilai karakter. Karenanya pendidikan yang berbasis kompetensi dinilai akan membantu mahasiswa menghadapi tantangan masa depan dan memastikan fasilitas pendidikan memadai. Infrastruktur yang baik mendukung proses belajar mengajar yang efektif.

  • Para Tokoh dan Akademisi Soroti Putusan Kasus Mardani Maming

    Para Tokoh dan Akademisi Soroti Putusan Kasus Mardani Maming

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah tokoh dan akademisi menyuarakan keprihatinan mereka terhadap putusan hukum yang melibatkan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming. Putusan yang menjatuhkan vonis bersalah atas tuduhan suap terkait izin usaha tambang ini dinilai mencerminkan kecenderungan “presumption of corruption” atau praduga korupsi yang berlebihan.

    Musaffa Safril, Ketua PW Ansor Jawa Timur menyampaikan, pandangannya bahwa tindakan Mardani Maming masih dalam batas kewenangan seorang kepala daerah. “Apa yang dilakukan Mardani Maming, hemat kami, tidak melanggar prosedur.

    Tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah,” jelas Musaffa. Ia juga mendesak agar Maming dibebaskan untuk mengembalikan martabat hukum di Indonesia.

    Musaffa menegaskan bahwa keputusan ini berpotensi merusak pemisahan antara tindakan administratif dan tindak pidana korupsi.

    “Ada kecenderungan untuk menganggap setiap tindakan pejabat publik sebagai korupsi, tanpa meninjau secara seksama unsur-unsur yang memenuhi syarat pidana,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa keputusan yang cenderung berat sebelah ini dapat merusak prinsip keadilan. “Jika alat bukti ditelaah dengan jujur dan objektif, seharusnya tuduhan umum tidak akan terbukti,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Musaffa mengamati adanya kecenderungan di kalangan hakim untuk menetapkan tuduhan korupsi tanpa peninjauan mendalam atas unsur-unsurnya. “Hal ini menunjukkan bahwa hakim seakan mengabaikan aspek kebenaran dalam penilaian mereka,” tegasnya.

    Musaffa menutup pernyataannya dengan harapan bahwa Presiden Prabowo Subianto dapat memperbaiki sistem hukum di Indonesia dan memberikan kebebasan kepada Mardani.

    Pernyataan ini menjadi catatan penting bagi publik untuk mempertimbangkan kembali aspek keadilan dan objektivitas dalam penegakan hukum, serta menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah.

    Dalam pandangan lain, Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MH, yang juga anggota Tim Asistensi Penyusunan Rancangan UU Pemberantasan Tipikor, meminta agar Mardani H. Maming segera dibebaskan karena adanya kekhilafan hakim. Ia menekankan bahwa unsur menerima hadiah dalam dakwaan tidak terpenuhi, karena tindakan bisnis seperti fee dan dividen adalah hubungan keperdataan yang tidak bisa diadili dalam ranah pidana.

    Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, menilai bahwa ada delapan kekeliruan serius dalam penanganan perkara Mardani. Ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap terdakwa tidak hanya menunjukkan kekhilafan, tetapi juga kesesatan hukum yang serius.

    “Proses hukum terhadap terdakwa bukan hanya menunjukkan kekhilafan atau kekeliruan nyata, tetapi merupakan sebuah kesesatan hukum yang serius,” tegas Prof. Romli.

    Dukungan juga datang dari Dr. Hendry Julian Noor S.H., M.Kn, dari Universitas Gadjah Mada, yang menilai bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur pidana korupsi. Ia menekankan bahwa tindakan Mardani masih berada dalam koridor kewenangannya sebagai kepala daerah dan tidak melanggar prosedur yang berlaku.

    Desakan pembebasan Mardani Maming semakin kuat setelah adanya eksaminasi putusan hakim yang menemukan banyak kekhilafan. Dr. Mahrus Ali, pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum UII, menegaskan bahwa Mardani tidak melanggar semua pasal yang dituduhkan dan harus dibebaskan demi hukum dan keadilan. “Koreksi putusan menjadi penting, ini tidak hanya untuk Maming, tetapi untuk mempertebal rasa kepercayaan publik pada Mahkamah Agung,” ujar Mahrus. [tok/aje]

  • Nasib Mobil Dinas Menteri Era Jokowi Usai Diganti Maung, Begini Kata Mensesneg

    Nasib Mobil Dinas Menteri Era Jokowi Usai Diganti Maung, Begini Kata Mensesneg

    Jakarta –

    Maung buatan PT Pindad menjadi opsi sebagai mobil dinas. Arahan ini datang dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta para menteri hingga pejabat eselon I.

    Menteri Sekretaris Negara (Menesneg) Prasetyo Hadi menjamin perintah Prabowo itu akan dilaksanakan.

    “Ya jadi, dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Dia mengatakan mobil itu akan dibeli, bukan disewa. Dia menilai hal itu merupakan bentuk investasi.

    “Ya kita beli, kita berinvestasi,” ujar Prasetyo.

    Bagaimana nasib mobil dinas era Presiden ke-7 Jokowi? Prasetyo Hadi angkat bicara. Prasetyo mengatakan pihaknya masih memikirkannya.

    “Ya nanti kita pikirkan,” ujar Prasetyo.

    Kabar Prabowo meminta penggunaan mobil lokal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

    Prabowo kerap menggunakan mobil buatan PT Pindad MV3 Garuda Limousine. Prabowo juga meminta penggunaan mobil lokal ini ditiru pejabat menteri dan eselon I di Kabinet Merah Putih.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

    Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyebut saat ini belum ada permintaan dari kementerian, selain dari Kemenhan.

    “Belum ada dari kementerian lain, kan baru dibicarakan di Magelang kemarin,” kata Abraham kepada detikOto, Senin (28/10/2024).

    “Yang memang sudah ada kontrak yang dengan Kemenhan, kurang lebih 4.000 unit dan sudah mulai di delivery. Jenis Maung MV3,” jelas dia.

    Klarifikasi Kemenkeu

    Dalam perkembangannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi terkait pernyataan Anggito tersebut. Melalui keterangan tertulisnya, Kemenkeu meluruskan bahwa pernyataan Anggoto bukan dalam rangka perencanaan, tapi untuk memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri.

    Berikut klarifikasi lengkap dari Kemenkeu terkait pernyataan Anggito soal mobil Maung jadi mobil dinas menteri:

    Sehubungan dengan beredarnya berita terkait pernyataan Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, yang dikutip media massa mengenai penggunaan mobil dinas buatan
    dalam negeri (Maung), Kementerian Keuangan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

    1. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada hari ini (Senin kemarin) (28/10);

    2. Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri.

    Demikian disampaikan sebagai klarifikasi sesuai fakta yang ada agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.

    (riar/din)

  • Prabowo Larang Menteri Naik Mobil Mewah Impor, Begini Respons BMW

    Prabowo Larang Menteri Naik Mobil Mewah Impor, Begini Respons BMW

    Jakarta –

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan, Presiden Prabowo Subianto melarang menteri dan pejabat eselon I menggunakan mobil mewah impor. Sebagai gantinya, mereka diminta beralih ke mobil anak bangsa. Apa tanggapan BMW soal rencana tersebut?

    Bayu Riyanto selaku Direktur Pemasaran BMW Group Indonesia mengatakan, pihaknya mendukung seandainya pemerintah mau beralih ke mobil anak bangsa. Namun, sebagai produsen asal Eropa, dia juga ingin mendukung upaya-upaya pemerintah di dalam negeri.

    “Saya sangat mendukung, sih. Kami kan juga anak bangsa ya. Kami juga bangga lah kalau memang anak bangsa ini punya produk yang memang bisa diapakai oleh kenegaraan,” ujar Bayu saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

    “Tapi kami tetap akan support pemerintah. Bisa dilihat di dua tahun ini kan kami sangat massif sekali men-support pemerintah dan kami berikan komitmen kami untuk pemerintah RI ke depan kami akan support apa pun itu,” tambahnya.

    Maung Garuda buatan PT Pindad yang antarkan Presiden Prabowo ke Istana Negara Foto: Dok. PT Pindad

    Bayu menegaskan, pihaknya sejak dulu memang selalu mendukung upaya-upaya pemerintah. Mereka, sebagai sesama produsen, berharap terbaik untuk mobil anak bangsa seperti Pindad yang masuk proyeksi mobil dinas pemerintah.

    “Sejarah kita BMW adalah mendukung pemerintah, langkah mereka seperti apa. Dari Kita sih berharap sukses untuk Pindad Maung. Tentu kami ingin lihat seperti apa, karena apa pun yang bisa kami support, kami akan support,” ungkapnya.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, kabar Prabowo meminta jajarannya pakai mobil lokal disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024, yang dilihat Senin (28/10).

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Wamenkeu Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024.

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) memasuki mobil Pindad Maung Garuda untuk bergerak menuju Istana Merdeka dari Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 setelah dilantik di MPR. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/app/YU Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    Menteri memang mendapat jatah mobil dinas. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya, urusan kendaraan dinas tercantum dalam BAB III Pasal 5.

    Di situ tertulis, menteri setingkat mendapat ‘jatah’ maksimum dua unit mobil dengan kelas kualifikasi A. Adapun kendaraan yang masuk kriteria kualifikasi A sebagai berikut:

    1. Sedan, kapasitas mesin 3.500 cc, 6 silinder

    2. SUV/MPV, kapasitas mesin 3.500 cc, 6 silinder

    Hingga kini, mobil dinas yang akan dipakai menteri di bawah Presiden Prabowo belum diketahui pasti. Dalam penelusuran detikOto di laman Layanan Pengadaan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), belum ada pengadaan untuk kendaraan dinas menteri.

    (sfn/sfn)

  • Turbin Antasena Buatan UGM Cocok untuk Daerah 3T dengan Kecepatan Rendah

    Turbin Antasena Buatan UGM Cocok untuk Daerah 3T dengan Kecepatan Rendah

    Liputan6.com, Yogyakarta – Tim Peneliti Departemen Teknik Mesin dan Industri (DTMI) Fakultas Teknik yang terdiri dari Indarto, Deendarlianto, dan Agung Bramantya tengah mengembangkan turbin yang cocok di daerah dengan kecepatan angin rendah dengan nama Antasena. Deendarlianto mengatakan kecepatan angin seringkali menjadi tantangan untuk membangkit listrik tenaga angin namun Antasena tetap berfungsi secara optimal dan mampu berputar pada kecepatan angin yang rendah, yaitu cut-in wind speed rendah sekitar 2,5 meter per detik. “Antasena hadir dalam usaha pemanfaatan energi bayu sebagai pembangkit tenaga bayu yang bertujuan untuk mendukung Carbon Utilization bagi daerah 3T,” kata Deendarlianto, Senin 28 Oktober 2024.

    Deen mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) menjadi salah satu program pembangkit PT PLN (persero) Grup untuk menaikan bauran EBT. Selain itu juga mendukung pencapaian target Energi Baru Terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dan Rencana Umum Energi Nasional. Ia mengatakan di beberapa daerah 3T kecepatan anginnya masih cukup rendah. Maka teknologi energi angin dengan kecepatan rendah bisa menjadi solusi. “Saya kira inovasi dari turbin Antasena ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasinya,” katanya.

    PLN sangat membutuhkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ini untuk membantu daerah 3T. Maka Antasena menjadi solusi yang tepat dari teknologi yang dibuat tim dari UGM. “Selain bisa diterapkan di daerah 3T dan PLN akan membantu penuh desain, prototype, produksi massal, dan instalasi disana, sehingga bisa digunakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deendarlianto.

    Deen menjelaskan, turbin Antasena ini memiliki koefisien data (Cp) blade hingga 55% dan material yang ramah lingkungan menggunakan komposit dengan filler karbon yang diambil dari limbah karbon PLTU. Setiap proses pembuatan Turbin Angin Antasena menggambarkan komitmen para peneliti untuk membawa masa depan Indonesia menjadi lebih hijau dan lebih baik dan menjadi solusi terbaik bagi daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh energi konvensional.

  • Airlangga Beberkan Rencana Pakai Mobil Maung Buatan Pindad

    Airlangga Beberkan Rencana Pakai Mobil Maung Buatan Pindad

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi rencana pemakaian mobil Maung buatan PT Pindad untuk menteri dan para eselon I. 

    Sejauh pantauan Bisnis, sejak dirinya kembali dilantik menjadi Menko Perekonomian pada 21 Oktober lalu, Airlangga tak lagi menggunakan mobil dinas bernomor polisi RI 15. 

    Dirinya kembali ke kantornya di Lapangan Banteng menggunakan mobil dengan nomor polisi ZZH, khas kode plat nomor kendaraan dinas untuk pejabat negara. 

    “Memang masih ZZH, yang Maung nanti tunggu tanggal waktunya,” ungkapnya kepada media massa di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (29/10/2024). 

    Meski demikian, Airlangga mengungkapkan bahwa sejatinya kementeriannya telah memiliki mobil sejenis Maung sejak dua tahun lalu. 

    Mantan Ketua Umum Golkar merahasiakan jenis kendaraan tersebut, namun berencana akan memakainya. 

    “[Mobilnya] Rahasia. [Belum dipakai] karena lagi dicat putih,” tuturnya sembari tertawa. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto kerap menggunakan mobil berwanra putih. Tak terkecuali saat dirinya dilantik dan menaiki Maung MV3 Garuda usai dilantik sebagai presiden. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor. Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri, menggunakan mobil Toyota Alphard. 

    Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara. 

    “Minggu depan saya akan pakai mobil maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo] ,” tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024). 

    Dalam hal ini, Anggito menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka memperkuat dan mendukung industri dalam negeri.