Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Misi keempat Astacita bentuk perhatian pada kaum marginal

    Misi keempat Astacita bentuk perhatian pada kaum marginal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Akademisi: Misi keempat Astacita bentuk perhatian pada kaum marginal
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 November 2024 – 23:31 WIB

    Elshinta.com – Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Yuva Ayuning Anjar mengatakan bahwa misi keempat dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, merupakan bentuk nyata untuk memperhatikan kaum marginal yang selama ini belum maksimal diperhatikan.

    Dalam misi keempat dari total delapan misi atau astacita, kata dia, menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas ke depan.

    “Artinya masyarakat akan makin mempunyai kesempatan untuk menaikkan taraf hidup untuk menjadi makin layak dan dari beberapa poin astacita yang dicanangkan Prabowo memang terlihat bahwa Presiden berusaha untuk mengedepankan kaum-kaum marginal,” kata Yuva Ayuning Anjar di Jakarta, Jumat (1/11).

    Dikatakan pula bahwa kaum-kaum marginal seperti penyandang disabilitas selama ini belum dimaksimalkan keberadaannya untuk turut serta membangun bangsa dan negara, bahkan terkadang terkesan hanya dijadikan “komoditas” politik saat pemilihan umum (pemilu).

    Apabila Prabowo mampu menunjukkan progres perwujudan astacita itu dalam 100 hari ini, menurut Yuva, tentu akan sangat berdampak besar serta menepis isu miring pada momen pemilihan yang lalu.

    Yuva mengingatkan kepada Pemerintah harus mempunyai perencanaan yang matang sebelum membuat keputusan yang tepat.

    Dengan segala macam kelebihan dan kekurangan yang ada saat ini, kata dia, Pemerintah harus mampu melaksanakan semua program yang direncanakan dengan sangat efektif dan efisien.

    “Semua harus memahami betul, gagal merencanakan berarti berencana untuk gagal,” ujar Kepala Program Studi (Kaprodi) Sosiologi USK tersebut.

    Menurut dia, Kabinet Merah Putih yang terkesan gemuk, pada dasarnya adalah upaya agar bidang-bidang yang menunjang pembangunan SDM dapat difokuskan dengan maksimal.

    Namun, tidak bisa dipungkiri dengan jumlah kementerian yang banyak, makin besar pula jumlah anggaran yg diperlukan.

    “Maka dari itu, Pemerintah yang baru ini harus sangat memperhitungkan skala prioritas dan efektivitas dari setiap program kerjanya,” ujar magister Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

    Untuk memajukan bangsa dan negara ke depan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.
     

    Astacita atau delapan misi untuk mencapai visi tersebut, yaitu:

    1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

    2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

    5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    Sumber : Antara

  • Calon Bupati Bahas Isu Perceraian dalam Debat Pilkada Bantul 2024 Yogyakarta 1 November 2024

    Calon Bupati Bahas Isu Perceraian dalam Debat Pilkada Bantul 2024 Yogyakarta 1 November 2024

    Calon Bupati Bahas Isu Perceraian dalam Debat Pilkada Bantul 2024
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul menggelar debat Pilkada 2024 pada Jumat (1/11/2024).
    Debat putaran pertama ini mempertemukan para calon bupati dan disiarkan langsung oleh TVRI Yogyakarta serta kanal YouTube KPU Bantul.
    Pilkada di Kabupaten Bantul diikuti oleh tiga pasangan calon.
    Calon nomor urut 1 Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro. Calon nomor urut 2 Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta. Dan calon nomor urut 3 Joko B Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan.
     
    Dalam segmen yang membahas isu sosial, calon bupati nomor urut 1, Untoro Hariadi, menyoroti masalah
    perceraian
    dan kekerasan dalam rumah tangga.
    Ia menanyakan kepada calon bupati nomor urut 2, Abdul Halim Muslih, dan calon bupati nomor urut 3, Joko B Purnomo, tentang cara mengantisipasi masalah tersebut.
    “Pak Halim dan Pak Joko, jika kita mencermati kehidupan keluarga, angka perceraian masih sangat memprihatinkan, begitu pula dengan kekerasan dalam rumah tangga,” ujar Untoro Hariadi.
    Ia menegaskan bahwa meskipun tidak melihat angka secara langsung, masalah ini perlu diantisipasi.
    “Saya tidak melihat angkanya, tapi ini mestinya harus diantisipasi. Mohon cara dari Pak Halim dan Pak Joko, bagaimana mengantisipasi hal ini?” tanyanya.
    Menanggapi pertanyaan tersebut, Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa tingginya angka perceraian tidak bisa dilihat dari perspektif ekonomi semata.
    “Kita juga perlu mempertimbangkan kekuatan mental, ketahanan mental, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang sangat dipengaruhi oleh agama,” jelasnya.
    Halim menambahkan bahwa meningkatkan kecerdasan spiritual merupakan salah satu cara efektif untuk mencegah perceraian, di samping pembangunan ekonomi yang tetap harus dilakukan.
    “Fakta menunjukkan bahwa orang-orang dengan tingkat ekonomi tinggi pun tetap bercerai. Ini menunjukkan ada yang salah, sehingga perspektif agama dan pembangunan mental spiritual harus diterapkan dalam pencegahan perceraian,” ungkapnya.
    Sementara itu, Joko B Purnomo, calon bupati nomor urut 3, menjelaskan beberapa langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.
    “Pertama, kita perlu mengoptimalkan lembaga-lembaga yang berwenang memberikan penyuluhan tentang perkawinan. Kedua, kita harus menekan angka perkawinan dini,” ucapnya.
    Joko juga menekankan pentingnya pendampingan bagi keluarga dalam program-program bantuan kesejahteraan sosial, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
    “Mentalitas masyarakat harus diberikan pemahaman tentang risiko kawin dini, yang dapat menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, serta berpotensi mengarah pada perceraian,” tambahnya.
    Dalam kesempatan selanjutnya, Untoro Hariadi memberikan tanggapan atas jawaban dari Halim dan Joko.
    Ia menekankan bahwa banyak permasalahan sosial saat ini berakar dari masalah keluarga.
    “Oleh karena itu, kami bertekad menjadikan keluarga sebagai prioritas. Keluarga adalah entitas dasar yang harus dijaga agar sakinah, mawaddah, warahmah,” ujarnya.
    Untoro menekankan bahwa penguatan keluarga akan menjadi program utama yang diusungnya, dengan rencana membangun satu desa satu klinik konsultasi keluarga dan satu Puskesmas satu psikolog.
    “Usia muda saat ini mengalami tingkat stres yang memprihatinkan, yang dapat berdampak pada kerentanan hubungan keluarga,” pungkasnya.
    Debat publik pertama ini mengusung tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Daerah Kabupaten Bantul.” Materi debat disusun oleh tim akademisi dari berbagai universitas, termasuk UGM, UMY, dan UAD.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • “Maung Pindad” menggaungkan kembali euforia produksi mobil nasional

    “Maung Pindad” menggaungkan kembali euforia produksi mobil nasional

    Jakarta (ANTARA) – Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, termasuk sektor otomotif.

    Salah satu langkah penting yang diambil adalah menjadikan mobil produksi dalam negeri “Maung Pindad” untuk digunakan sebagai kendaraan dinas penyelenggara negara dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Maung Pindad adalah julukan untuk kendaraan SUV MV3 Garuda Limousine yang diproduksi PT Pindad (Persero). Sebutan lainnya adalah Maung Garuda. Mobil ini adalah karya anak bangsa yang 70 persen komponennya merupakan produksi lokal.

    Penggunaan Maung Pindad sebagai mobil dinas menteri merupakan sebuah inisiatif yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi lokal tetapi juga untuk mendorong kemandirian ekonomi. Kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menekankan pengembangan industri dan inovasi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi.

    Mobil nasional bukan hanya simbol kemandirian teknologi dan industri, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan mengurangi ketergantungan pada produk asing. “Maung Pindad” diharapkan menjadi ikon kendaraan lokal yang mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

    Ahli ekonomi industri Dr. Amir Hamzah mengungkapkan bahwa pengembangan industri otomotif nasional adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Mobil nasional seperti Maung Pindad tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga memacu inovasi di sektor-sektor terkait.

    Pendapat serupa juga disampaikan oleh Prof. Lita Susanti dari Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan bahwa mobil nasional dapat menjadi pendorong untuk pengembangan industri hulu dan hilir, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian lokal.

    Teori legitimasi

    Teori kebijakan publik, khususnya teori legitimasi, dapat digunakan untuk memahami urgensi kebijakan penggunaan mobil nasional. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah harus mendapatkan dukungan dari masyarakat agar dapat diterima dan berhasil.

    Dalam konteks ini, kebijakan untuk menggunakan mobil nasional perlu dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap produk lokal.

    Selain itu, teori pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa pengembangan industri lokal harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dengan memproduksi mobil yang ramah lingkungan, pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada tujuan keberlanjutan.

    Penelitian oleh Institute for Economic and Social Research (IESR) menunjukkan bahwa industri otomotif dapat berkontribusi hingga 10 persen terhadap PDB nasional jika didukung oleh kebijakan yang tepat.

    Selain itu, studi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri (LPI) menunjukkan bahwa setiap 1.000 unit mobil yang diproduksi dapat menciptakan 1.500 lapangan kerja di sektor terkait, seperti suku cadang dan distribusi. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa pengembangan mobil nasional dapat meningkatkan ketahanan industri lokal terhadap fluktuasi pasar global. Dengan memperkuat basis produksi dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi risiko ketergantungan pada impor, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal.

    Rencana Aksi Kebijakan yang dapat dilakukan

    Untuk menggiatkan kembali euforia produksi mobil nasional melalui penggunaan “Maung Pindad,” beberapa langkah strategis perlu diambil diantaranya adalah pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kampanye kesadaran masyarakat, pengembangan infrastruktur serta kemitraan dengan sektor swasta.

    Pemerintah harus memberikan insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, untuk mendorong produksi dan pembelian mobil nasional.

    Di satu sisi Pemerintah perlu melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan produk lokal, dengan menyoroti keunggulan dan inovasi yang ada pada “Maung Pindad.”

    Sementara di sisi lain Pemerintah juga harus memastikan bahwa infrastruktur pendukung, seperti jalan dan jaringan distribusi, siap untuk mendukung penggunaan mobil nasional.

    Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah adanya kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam pengembangan dan pemasaran mobil nasional, untuk memastikan bahwa produk ini dapat bersaing di pasar.

    Kebijakan penggunaan mobil nasional “Maung Pindad” merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung industri otomotif tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dengan mendorong penggunaan mobil nasional, Prabowo ingin menekankan pentingnya kemandirian industri otomotif Indonesia. Ini sejalan dengan visi untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.

    Penggunaan mobil nasional dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru, baik dalam sektor produksi otomotif maupun sektor terkait, seperti suku cadang dan distribusi. Ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Mobil “Maung Pindad” merupakan hasil inovasi lokal. Dengan penggunaannya di pemerintahan, Prabowo ingin memberikan contoh bahwa produk dalam negeri dapat memenuhi standar dan kebutuhan yang ada.

    Penggunaan mobil nasional dapat berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional. Dalam konteks pemerintahan, ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan produk dalam negeri.

    Mendorong penggunaan mobil nasional dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Prabowo berharap langkah ini dapat menciptakan multiplier effect yang menguntungkan berbagai sektor ekonomi.

    Melalui dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, kebijakan ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui pendekatan yang berbasis pada teori kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan, diharapkan euforia produksi mobil nasional dapat kembali bergelora, membawa Indonesia menuju era baru yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Copyright © ANTARA 2024

  • Tinggalkan Gaji Puluhan Juta/Bulan, Eri Sukses Bawa Biji Kopi RI ke 7 Negara

    Tinggalkan Gaji Puluhan Juta/Bulan, Eri Sukses Bawa Biji Kopi RI ke 7 Negara

    Jakarta –

    Memperhitungkan risiko dengan cermat menjadi modal penting untuk bisa meraih keberhasilan. Hal ini menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh Noverian Aditya, yang akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya di salah satu perusahaan swasta besar di Indonesia

    Pria yang akrab disapa Eri ini melepaskan gaji puluhan juta untuk fokus dalam bidang yang ia gemari. Langkah yang terdengar nekat ini membuatnya berhasil mengembangkan usaha dengan omzet miliaran rupiah melalui komoditas biji kopi.

    Eri merupakan Co-founder Java Kirana, perusahaan sosial (social enterprise) yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan pasca-panen. Java Kirana hadir dengan tujuan utama menjadi ecosystem enabler untuk industri kopi Indonesia.

    “Kita mencoba nge-balancing antara people, planet, sama profit. Ecosystem enabler itu apa, itu mitra petani, prosesor, maupun teman-teman di hilir untuk bisa memastikan kopinya diproses dengan baik, lestari, dan tidak merusak lingkungan,” kata Eri kepada detikcom, ditulis Kamis (31/10/2024).

    Langkah ini diwujudkannya melalui peningkatan kapasitas bagi para petani dengan tujuan membuat proses budidaya kopi yang lebih baik, sehingga produktivitas meningkat. Dengan demikian, pendapatan petani pun juga ikut terkerek naik.

    “Lalu kita kasih mereka edukasinya itu berdasarkan teknologi dan sains. Tujuannya biar petani ngerasa ditemenin sebenarnya karena ternyata industri hulu itu sangat-sangat sepi. Nggak banyaklah orang yang masuk ke sana. Walaupun banyak, biasanya masuknya hanya sebagai off-taker atau trader. Jadi mereka nggak terlalu mempedulikan kehidupan si petaninya,” ujarnya.

    Eri melihat, betapa riuhnya industri kopi di sisi hilir dengan menjamurnya coffee shop. Namun ironisnya, di tengah hingar-bingar industri ini, posisi petani tetap bergeming. Padahal, harga kopi melambung tinggi di pusat keramaian itu.

    Hal inilah yang membuatnya dan rekan SMA-nya pada waktu itu memutuskan untuk mengambil aksi nyata untuk menyeimbangkan produktivitas pertanian dengan kualitasnya. Java Kirana pun lahir dari sebuah proyek tugas kuliah di tahun 2016.

    “Modal sih pada waktu itu sebenarnya hampir nggak ada, modal dengkul banget. Karena kebetulan aku suka kopi dari SMA. Jadi aku mendirikan Java Kirana ini sama teman SMA-ku. Jadi dia masuk teknik pangan, di UGM aku masuknya ekonomi di FUI,” kata dia.

    Ekspor ke 7 Negara hingga Omset Miliaran/Tahun

    Bermodalkan sempat menjadi barista, ia pun akhirnya mantap untuk mengembangkan bisnisnya itu hingga saat ini. Di tengah proses tersebut, Eri mengambil langkah berani untuk resign dari pekerjaannya di korporasi dan fokus ke Java Kirana. Bahkan pada kala itu, ia meninggalkan gajinya yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

    Perjuangannya pun berbuah manis. Dari yang semula hanya mendistribusikan biji kopi ke 3-4 cafe, kini Java Kirana telah memiliki ratusan klien hingga berhasil ekspor ke sekitar 7 negara.

    “Sekarang Java Kirana jatuhnya sudah jadi Perusahaan Kena Pajak (PKP). Omset tahunan sudah miliaran,” ungkap Eri.

    Java Kirana saat ini juga telah memiliki perkebunan sekitar 15 hektare, dengan petani mitra lebih dari 500 petani yang mengelola sekitar 750 hektare lahan. Adapun lokasi perkebunannya tersebar di beberapa provinsi, hingga ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Kisaran harga biji kopi Java Kirana per kilogram mencapai US$ 10 atau sekitar Rp 150 ribu secara rata-rata. Sementara kopi unggulan yang ditawarkan ada Kopi Bogor lactic wash, lalu Kopi Garut natural single variety yellow caturra, serta Kopi Sigi full wash.

    Di sisi lain, menurut Eri, bisnisnya saat ini masih permulaan. Ia mengatakan, masih banyak sekali pemain-pemain besar di industri kopi dengan pengalaman yang jauh di atasnya. Hal ini membuatnya punya mimpi dan target besar jauh ke masa depan.

    “Target jangka panjangnya pengen Java Kirana jadi household name di industri kopi. Ketika orang lihat kopi ada logo Java Kirana, semua orang langsung tahu kalau kopi itu pasti enak dan ada dampak kepada sosial dan lingkungan,” ujarnya.

    Delapan tahun mengembangkan Java Kirana, Eri berpegang teguh pada pesan seseorang agar memperhitungkan segala risiko. Dengan memperhitungkan risiko, artinya kita tahu kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, namun di saat yang bersamaan juga tau kemungkinan terbaiknya.

    “Kalau kayak aku yang sampai masuknya ke dunia social enterprise ini kayaknya ada tiga hal penting. Pertama kemurnian niatnya. Kalau niatnya udah murni, mau bantu orang atau mau bantu industri seenggak-nggaknya pasti bakal selalu di jalan yang kita bisa tau sendiri pagar-pagarnya. Kedua, we should have fun while doing it. Ketiga harus kreatif, and to be creative you have to be free,” kata Eri.

    Lihat Video: Pengusaha Kafe Belum Rasakan Dampak Kenaikan Harga Biji Kopi

    (shc/rrd)

  • Daftar Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina per 1 November 2024 – Page 3

    Daftar Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina per 1 November 2024 – Page 3

    Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa pembatasan BBM bersubsidi perlu segera diterapkan. Menurutnya, penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran menyebabkan negara mengeluarkan dana berlebih hingga Rp120 triliun per tahun.

    Rencananya, penataan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran akan dilakukan mulai 1 Oktober 2024. Namun, pelaksanaannya tertunda karena pemerintah masih melakukan kajian lebih lanjut.

    “Menurut saya, kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi ini sudah sangat mendesak untuk segera diterapkan,” kata Fahmy kepada Liputan6.com, Jumat (4/10/2024).

    Fahmy menjelaskan bahwa BBM bersubsidi banyak dikonsumsi oleh golongan yang dinilai tidak berhak, dan secara nominal jumlahnya sangat besar.

    Berdasarkan perhitungannya, negara menanggung kelebihan penyaluran BBM subsidi sebesar Rp90 triliun pada tahun lalu, dan angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi Rp120 triliun pada tahun ini.

    “Subsidi BBM yang salah sasaran sudah mencapai jumlah yang sangat besar, sekitar Rp120 triliun. Jika tidak ada pembatasan, maka APBN akan terus menanggung beban ini,” ujarnya.

    Jadi PR Prabowo

    Fahmy menilai bahwa beban subsidi yang besar ini dapat menjadi tantangan bagi pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto, terutama dengan adanya sejumlah program prioritas yang akan digenjot oleh Prabowo-Gibran.

    “Ini akan menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo dan bahkan dapat mengurangi alokasi dana APBN untuk program-program strategis yang mereka canangkan,” jelasnya.

     

  • Target Swasembada Pangan 4 Tahun, Ini Pesan dari Guru Besar UGM

    Target Swasembada Pangan 4 Tahun, Ini Pesan dari Guru Besar UGM

    Liputan6.com, Yogyakarta – Guru Besar bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, Subejo, memberikan pandangannya soal target swasembada pangan pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya mencapai target itu perlu kebijakan yang tepat karena sektor pertanian memiliki banyak tantangan. ”Target itu tentu tidak mudah dengan segala tantangan yang ada sekarang ini,” ujar Subejo, Selasa 29 Oktober 2024.

    Subejo menyebut tantangan pertama adalah masifnya konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang menjadi ancaman serius dalam upaya peningkatan produksi padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. “Kondisi ini menjadi ironi mengingat kebutuhan cetak lahan sawah diprediksi terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan permintaan padi.”

    Subejo mengatakan bahwa target pemerintah mencapai swasembada pangan, harus diikuti dengan memiliki kebijakan dan program yang terintegrasi, mulai dari ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi. Program ini harus melibatkan berbagai lembaga dan kementerian di tingkat pusat dan daerah. “Ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru bisa dilakukan dengan skala yang terbatas supaya manageable, untuk daerah-daerah yang memiliki kesesuaian tinggi agar pengembangan komoditas pertanian dapat dilakukan,” kata Subejo.

    Intensifikasi di daerah basis produksi pangan adalah hal yang medesak sebab selama ini intensifikasi lahan basah masih kurang dari 200 persen yang artinya baru ditanami kurang dari dua kali dalam satu tahun. Ia yakin adanya dukungan sistem irigasi yang baik, akan sangat terbuka peluang untuk meningkatkan intensitas penanaman sampai dua kali. “Dan bahkan untuk daerah tertentu yang ketersediaan airnya memadai bisa tiga kali tanam dalam waktu satu tahun.”

    Permasalahan kedua, Subejo menyebut masalah klasik yaitu pasca panen yang membuat harga jeblok ketika panen raya tiba karena sistem distribusi logistik yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal mendesak yang harus dilakukan adalah pengembangan sistem informasi produksi dan distribusi pangan, termasuk hortikultura, yang melibatkan multi-stakeholders sehingga dapat terdata dengan rinci jumlah dan sebaran produk pertanian serta distribusinya. “Dengan sistem informasi, peluang distribusi produk lebih merata sehingga stabilitas harga dapat terjamin,” ujar Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama Fakultas Pertanian ini.

    Menurutnya, dorongan dari industri pengolahan yang bermanfaat sangat penting, saat produk mentah melimpah dan dapat diproses atau diawetkan yang tetap memiliki nilai ekonomi. Selain itu perlu mengatasi keterbatasan literasi finansial di kalangan petani karena usaha pertanian membutuhkan modal yang tidak sedikit. “Meskipun pemerintah sebetulnya memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun sayangnya program ini belum berjalan efektif di kalangan petani. Hal ini dikarenakan pola pikir konvensional petani yang masih menganggap KUR merepotkan dan kurang bermanfaat.”

    Subejo mengatakan pentingnya integrasi pembiayaan dengan sistem insentif bunga rendah bagi petani, contohnya melalui kredit BUMN, CSR korporasi, pembiayaan dari pemerintah daerah, atau pembiayaan dari dana desa. “Sebetulnya pemerintah memberikan edukasi literasi pembiayaan pada para petani melalui kelompok tani atau tokoh-tokoh petani serta mendekatkan layanan pembiayaan ke desa-desa,” jelasnya.

    Keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan petani masih menjadi masalah tersendiri sehingga hasil produksi kurang maksimal. Salah satu bukti nyata adalah biaya produksi beras yang mencapai Rp 5.500/kg di Indonesia, hampir dua kali lipat dari biaya produksi di Vietnam yang hanya Rp 2.900/kg saja.

    Subejo menjelaskan sistem produksi pertanian di Indonesia termasuk dalam ekonomi berbiaya tinggi. Sehingga penting ada langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian misalnya peningkatan dan pengorganisasian skala usaha atau konsolidasi lahan, mekanisasi pertanian, penyuluhan pertanian dan edukasi petani supaya konsisten menggunakan sumber daya lebih efisien. “Bisa juga dilakukan dengan mengintroduksi inovasi yang lebih efisien misalnya hemat air dan hemat pupuk,” jelasnya

    Permasalahan lainnya yang mayoritas petani alami adalah krisis manajemen, banyak petani menggunakan uang hasil panen untuk kebutuhan hidup harian tanpa persiapan matang untuk proses penggarapan lahan di musim tanam berikutnya. Menurutnya petani belum melakukan farm record sehingga tata kelola pertaniannya berubah-ubah dari waktu ke waktu dan sulit mengantisipasi resiko produksi.

    Ia menyatakan diversifikasi produk harus dipikirkan agar output yang dihasilkan tidak hanya bahan mentah namun dikombinasi dengan produk olahan atau produk sekunder. Ia menilai untuk mencapai swasembada pangan penting juga dalam mengelola kebijakan impor beras yang sering tidak menyentuh akar masalah krisis pangan di Indonesia.

  • Batuk Menjadi Penyakit yang Harus di Waspadai Ketika Musim Pancaroba

    Batuk Menjadi Penyakit yang Harus di Waspadai Ketika Musim Pancaroba

    Jakarta –

    Musim pancaroba sering kali membawa tantangan kesehatan bagi banyak orang. Perubahan cuaca yang tidak menentu, ditambah dengan polusi udara yang semakin merajalela, membuat tubuh rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan.

    Mengapa seperti itu? Karena pada musim pancaroba virus lebih mudah bertahan dan lebih cepat berkembang biak. Selain itu, perubahan suhu yang ekstrem membuat tubuh berusaha menyesuaikan dengan cepat sehingga imunitas tubuh kita jadi berkurang.

    Penyakit yang paling sering terjadi pada musim pancaroba adalah penyakit pada sistem pernapasan seperti batuk dan pilek. Diketahui, batuk adalah reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari tubuh kita, seperti virus, bakteri, debu, ataupun lendir yang diakibatkan adanya iritasi yang terjadi di saluran pernapasan atas.

    Saat mengalami batuk, cobalah atasi dengan obat batuk herbal yang sudah terstandar OHT (Obat Herbal Terstandar), karena obat batuk dengan standar tersebut sudah teruji khasiat dan keamanannya secara ilmiah dengan uji praklinik.

    Selain itu, proses produksi obat terstandar OHT juga sudah memiliki standar cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB). Hal tersebut menambah standar keamanan obat bagi semua kalangan, terutama bagi ibu hamil dan menyusui yang harus lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih obat.

    Untuk menjawab kebutuhan tersebut, OB Herbal hadir sebagai solusi bagi mereka yang membutuhkan obat batuk alami yang sudah teruji khasiat dan keamanannya secara ilmiah, tersertifikasi halal, dan efektif meredakan berbagai jenis batuk.

    Berbagai keunggulan itu menjadikan OB Herbal sebagai obat batuk yang cocok bagi semua kalangan. Ditambah lagi, obat batuk tersebut tidak menyebabkan kantuk, sehingga penggunanya tidak perlu khawatir jika mengkonsumsinya pada saat beraktivitas.

    Dengan kombinasi 100 persen ekstrak herbal seperti jahe, jeruk nipis, kencur, daun timi, daun mint, biji pala, akar manis, dan madu, OB Herbal memberikan sensasi rasa hangat di tenggorokan dan melegakan pernafasan. Seluruh kandungan bahan herbal yang ada di OB Herbal membuatnya efektif untuk mengobati batuk, mengatasi iritasi, dan nyeri pada tenggorokan.

    OB Herbal redakan batuk sat set Foto: Dok. OB Herbal

    Sebagai informasi, OB Herbal diproduksi oleh PT Deltomed Laboratories yang merupakan salah satu perusahaan herbal modern terbaik di Indonesia yang sudah berpengalaman lebih dari 45 tahun di industri obat herbal modern.

    Perusahaan tersebut sudah memenuhi standar good manufacturing practice (GMP) dan CPOTB, sehingga OB Herbal terjamin mutu dan kualitasnya.

    Ditambah lagi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta telah menguji kualitas, manfaat, dan keamanan obat tersebut yang menjadikannya obat batuk dengan sertifikasi OHT.

    Perlu diketahui, OB Herbal hadir dalam berbagai kemasan yang memudahkan penggunanya memilih sesuai kebutuhan, yakni kemasan 100 ml dan 60 ml yang ideal untuk disimpan sebagai stok di rumah, serta kemasan 30 ml yang praktis untuk dibawa bepergian atau traveling.

    Untuk menambah kepraktisan, OB Herbal kini juga hadir dalam kemasan sachet sehingga mudah dibawa ke mana saja dan dapat dengan sat set dikonsumsi kapan pun dibutuhkan.

    Selain itu, OB Herbal tersedia dalam berbagai varian, yakni varian Habbatussauda yang tidak hanya meredakan batuk, tetapi juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh, serta OB Herbal Junior yang mengandung madu dan meniran untuk membantu meredakan batuk sekaligus melegakan tenggorokan dengan rasa yang disukai anak-anak.

    Nah, sekarang tak perlu khawatir dengan tantangan kesehatan saat musim pancaroba. Sedia selalu OB Herbal, cara sat set redakan batuk!

    (Content Promotion/OBHerbal)

  • Bahasa Enggano Terancam Punah, Begini Cara Mengatasinya

    Bahasa Enggano Terancam Punah, Begini Cara Mengatasinya

    Liputan6.com, Yogyakarta – Tim peneliti UGM menyebut eksistensi bahasa Enggano di pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu rentan terancam punah. Wening Udasmoro Peneliti Bahasa Enggano dari Fakultas Ilmu Budaya UGM mengatakan rentan punahnya bahasa Enggano karena masyarakat yang menggunakan bahasa Engggano di kehidpuan sehari hari hanya sekitar 30% dari penutur suku Enggano.

    “Saya mengamati beberapa kepala suku di Enggano. Ironisnya, mereka sama sekali tidak mengenali bahasa Enggano yang telah dituliskan oleh orang asing. Hal ini menunjukkan bahwa pengucapan dan pelafalan bahasa Enggano sangat berbeda dari bahasa lainnya secara umum,” ujar Wening dalam Talk Show “Sinergi dan Aksi dalam Upaya Preservasi Bahasa Daerah” dan screening film “Senja Kala Bahasa Enggano” di Auditorium Soegondo, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Rabu 23 Oktober 2024.

    Ahli Bahasa dari FIB UGM Aprillia Firmonasari mengatakan ancaman serius Bahasa Enggano selain dari jumlah penutur yang berkurang juga dari data. Aprilia mengatakan dari data terbaru Summer Institute of Linguistics (SIL) menunjukkan ada sebelas bahasa yang terancam punah di Indonesia, dan hilangnya satu bahasa berarti hilangnya warisan budaya yang tak ternilai. “Sehingga mungkin ada perlu usaha-usaha preservasi bahasa agar bahasa-bahasa yang terancam punah itu bisa kita lakukan strateginya,” tuturnya.

    Sementara itu, Antropolog UGM Heddy Shri Ahimsa-Putramelihat fenomena ini maka perlu adanya strategi agar bahasa daerah ini tidak terancam punah dengan pengajaran bahasa daerah dilakukan secara sistematis di sekolah. Sehingga membutuhkan banyak guru yang mampu mengajarkan bahasa-bahasa ini. “Perlu adanya guru-guru yang mau untuk menjadi guru bahasa daerah. Sayangnya, banyak orang yang menggunakan bahasa daerah tidak mengetahui tata bahasanya,” ucapnya.

    Ia mengatakan saat ini masih sedikit orang yang menguasai tata bahasa daerah secara mendalam. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah mendirikan museum bahasa, tempat orang bisa belajar dan mendengarkan percakapan dalam bahasa daerah. “Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan ethnoscience untuk memperkaya pengetahuan tentang bahasa-bahasa ini.”

    Menurut Direktur Kajian dan Inovasi Akademik UGM sekaligus Produser Film dokumenter Senja Kala Bahasa Enggano, Hatma Suryatmojo, mengatakan banyak cara menyampaikan pesan penting salah satunya dengan membuat film dokumenter. Video dokumenter, khususnya, menjadi pilihan yang sangat relevan, terutama bagi generasi muda yang lebih menyukai konten dalam bentuk visual. “Dari sudut pandang ini, film dokumenter tentang bahasa Enggano bukan hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengedukasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperjuangkan pelestarian budaya dan bahasa yang tengah terancam punah,” katanya.

    Pemilihan bahasa Enggano selain untuk mengangkat berbagai aspek di Pulau Enggano juga karena Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kerja sama tersebut menjadikan pulau Enggano sebagai laboratorium lapangan bagi UGM, sehingga berbagai penelitian dan program pengabdian masyarakat dapat dilakukan di sana. “Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa UGM juga terlibat dalam penggalian informasi dan pemahaman tentang kondisi budaya dan bahasa di pulau tersebut,” tandasnya.

    Film dokumenter Senja Kala Bahasa Enggano menggambarkan kondisi kritis Bahasa Enggano dengan jumlah penutur yang kian menurun. Hal itu disampaikan oleh ketua suku, atau yang dikenal sebagai Papuki di Enggano. Ia mencatat bahwa orang tua di komunitas ini lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari, sehingga anak-anak mereka jarang terpapar bahasa Enggano.

  • Erick sebut dukung menteri gunakan kendaraan dinas buatan Pindad

    Erick sebut dukung menteri gunakan kendaraan dinas buatan Pindad

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diwawancara awak media di Jakarta, Selasa. ANTARA/Harianto

    Erick sebut dukung menteri gunakan kendaraan dinas buatan Pindad
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 14:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan siap mendukung jika setiap menteri menggunakan kendaraan dinas mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.

    “Tentu kita mendukung ya (menteri menggunakan kendaraan dinas buatan PT Pindad), memang bagaimana penggunaan dari pada tadi, produksi dalam negeri harus kita tingkatkan,” kata Erick ditemui di sela pertamuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Selasa.

    Namun, Erick menyebutkan bahwa semua itu harus ada tahapan, sehingga harus ada pendataan terlebih dahulu untuk menentukan jumlah produksi nantinya.

    “Tapi pasti ada tahapannya, ndak bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus di data, tapi Dirut Pindad yang lebih ngerti, yang pasti saya mendukung,” ujar Erick.

    Erick belum menyebutkan apakah sudah ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan kendaraan dinas produksi PT Pindad. Meski begitu, Menteri BUMN menegaskan bahwa pihaknya mendukung jika menteri nantinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri.

    “Ya, kita mendukung rencana Program Pemerintah,” ucapnya.

    Selain itu, Erick juga mengungkapkan bahwa sejauh ini PT Pindad sudah menyiapkan kendaraan sesuai dengan pesanan dari Kementerian Pertahanan, sebanyak kurang lebih 4.600 Maung untuk dua tahun ke depan.

    “Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah nanti ada tambahan order tadi untuk kementerian, ya kembali mohon tanyakan kepada Dirut Pindad supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan jangan sampai itu menjadi isu yang lain,” kaya Erick.

    Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas. Hal itu disampaikan Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ucap Anggito.

    Menurut Anggito, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

    “Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa,” ujar Anggito.

    Anggito mengatakan mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri.

    Sumber : Antara

  • Kementerian PANRB matangkan kebijakan PKO lewat public hearing

    Kementerian PANRB matangkan kebijakan PKO lewat public hearing

    Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto pada kegiatan Public Hearing Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang PKO yang digelar secara daring, Senin (28/10/2024). (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Kementerian PANRB matangkan kebijakan PKO lewat public hearing
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 15:49 WIB

    Elshinta.com –  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar public hearing guna menggali masukan dari publik terkait Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) yang saat ini sedang disusun.

    Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menyebut kebijakan ini nantinya akan menjadi acuan instansi pemerintah untuk menilai tingkat kinerja yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

    “PKO ini akan menjadi kebijakan yang menyempurnakan dan menguatkan sinergi dengan peraturan lainnya terutama yang terkait dengan peraturan kinerja maupun dalam hal penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang saat ini dalam proses tahap harmonisasi oleh Kementerian Hukum,” kata Erwan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia juga menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan ini, tim perumus telah melakukan berbagai kajian baik yang bersifat teoritis akademis maupun praktik-praktik yang selama ini sudah berjalan di beberapa instansi pemerintah. Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini menyebut prinsip yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ini dalam implementasinya bisa diterapkan dengan mudah.

    “Dalam proses penyusunan kebijakan, kami memastikan untuk tidak menambah beban kerja pada tiap instansi pemerintah khususnya dalam mendapatkan data-data terkait dan ukuran-ukuran kinerja yang akan dinilai,” ungkapnya.

    Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Kamaruddin mengatakan ada tiga hal utama yang menjadi pegangan selama proses penyusunan kebijakan ini. Pertama, pedoman yang nanti disahkan harus bisa diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah, kementerian, dan lembaga serta pemerintah daerah.

    Kedua, data dan informasi yang diperlukan untuk pengukuran kinerja harus yang sudah tersedia selama ini sehingga tidak lagi memerlukan penciptaan data atau informasi baru. Terakhir, kebijakan ini harus bisa menjadi pedoman yang berlaku bagi setiap Kementerian/lembaga sehingga bisa menghasilkan perbandingan capaian kinerja yang akurat.

    “Penilaian kinerja ini bukan semata-mata bagaimana mendapatkan predikat kinerja istimewa, sangat baik, baik, dan lainnya, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus,” ujar Kamaruddin.

    Lebih lanjut, secara garis besar Penilaian Kinerja Organisasi pada Rancangan Peraturan Menteri PANRB ini yaitu Kementerian PANRB melakukan penilaian kinerja organisasi terhadap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Lalu, hasil PKO menjadi satu kesatuan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.

    “Yang juga perlu diperhatikan adalah PKO ini harus disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah. Tiap instansi pemerintah akan melakukan PKO secara berjenjang yang akan dilakukan oleh tim atau unit kerja yang sudah ada,” pungkasnya.

    Adapun kegiatan public hearing merupakan bagian penting dalam proses penetapan kebijakan sebagai penyebarluasan informasi serta media menjaring masukan publik. Kamaruddin berharap publik dan stakeholder terkait dapat memberikan masukan yang konstruktif sehingga nantinya kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik.

    Sumber : Antara