Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Hasil Real Count KPU Pilkada Garut: Paslon Syakur-Putri Kapolda Metro Jaya Unggul 66,3%

    Hasil Real Count KPU Pilkada Garut: Paslon Syakur-Putri Kapolda Metro Jaya Unggul 66,3%

    Bisnis.com, GARUT- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut nomor urut dua, Abdusy Syakur Amin-Luthfianisa Putri Karlina (Syakur-Putri) unggul berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (28/11/2024). 

    Berdasarkan rekapitulasi KPU di 4.417 dari 4.418 TPS atau data yang masuk 99,98%, Paslon Syakur-Putri unggul 66,3% dengan total raihan 915.569 suara. Sementara lawan terberatnya, pasangan petahana Helmi Budiman-Yudi Nugraha Lasminingrat hanya mampu mengumpulkan 33,7% atau setara dengan 465.293 suara.

    Adapun, mengacu pada hasil quick count Indikator Indonesia, pasangan ini unggul 65,93%. Sementara pasangan nomor urut dua, Helmi Budiman-Yudi Nugraha Lasminingrat, hanya mampu menembus angka 34,07%.

    “Data masuk 100%, tingkat partisipasi 77,85%, dan margin error 2,25,” tulis dalam hasil penghitungan cepat, Kamis (28/11/2024).

    Abdusy Syakur adalah tokoh akademisi yang sudah lama dikenal di Garut. Saat ini, ia menjabat sebagai Rektor Universitas Garut (Uniga) sekaligus Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Garut. 

    Sebagai cucu almarhum KH Anwar Musaddad, seorang tokoh nasional yang dihormati, Syakur membawa nama besar keluarga yang lekat dengan dunia pendidikan dan keagamaan.

    Pasangan Syakur adalah Luthfianisa Putri Karlina, seorang dokter gigi lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga seorang pengusaha muda. Luthfianisa dikenal sebagai figur perempuan modern dengan kiprah di dunia bisnis, terutama di sektor restoran, hotel, dan kecantikan.

    Dia juga merupakan putri dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran Luthfianisa sebagai calon Wakil Bupati diharapkan dapat menarik perhatian generasi muda dan kaum perempuan di Kabupaten Garut.

    Pasangan ini diusung oleh koalisi besar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Gelora, PAN, PBB, Nasdem, PDIP, PKB, Partai Ummat, dan Partai Buruh. 

    Dengan dukungan dari banyak partai politik, pasangan ini menawarkan program-program unggulan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelestarian budaya lokal.

  • Global Berlomba Kembangkan AI, Wamenkomdigi: Seperti Persaingan Bikin Nuklir

    Global Berlomba Kembangkan AI, Wamenkomdigi: Seperti Persaingan Bikin Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut negara-negara global tengah berlomba mengembangkan kecerdasan buatan (AI). Mirip dengan perlombaan pembuatan senjata nuklir saat perang dingin atau Cold War

    Cold War sendiri adalah periode ketegangan politik dan militer yang terjadi antara Dunia Barat dan Dunia Komunis setelah Perang Dunia II. Pada saat itu, negara-negara global membangun nuklir untuk memperkuat posisi.

    “Sekarang AI itu mirip kayak perlombaan menciptakan senjata nuklir pada waktu cold war. Hampir mirip,” kata Nezar dalam Seminar dan Launching Buku Kagama AI di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Tidak hanya soal perlombaan senjata nuklir, Nezar menjelaskan perkembangan AI juga berkesinambungan dengan regulasi yang ada di sebuah negara.

    Nezar menyebut jika terdapat regulasi tentang AI sudah diadopsi oleh masyarakat global, maka pembuat regulasi tersebut akan menjadi pemain dominan yang besar.

    “Itu yang terjadi pada waktu penyusunan undang-undang soal nuklir misalnya,” ujarnya.

    Nezar menuturkan hal tersebut pernah terjadi dengan undang-undang ruang angkasa. Dimana dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa syarat untuk meluncurkan sesuatu ke ruang angkasa.

    Salah satunya adalah soal teknologi yang digunakan dan sejumlah aturan-aturan yang dibuat secara global sebelum meluncurkan sesuatu ke ruang angkasa.

    “Nah jadi ada undang-undang itu. Nah AI sekarang ini menjadi satu wilayah bagaimana diperdebatkan di tingkat global. Apa itu yang disebut dengan responsibly AI,” ucapnya.

    Adapun, pada hari ini Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) melalui Komunitas Kagama Artificial Intelligence atau Kagam AI meluncurkan buku tentang AI, Kamis (28/11/2024).

    Buku tersebut berjudul Memahami AI Sebuah Panduan Etik yang ditulis langsung oleh Agus Sudibyo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI.

    Dalam sambutannya, Agus menyebut pentingnya dualitas sikap dalam menghadapi AI. Dua sikap tersebut adalah optimistis sekaligus skeptis dan bersukacita sekaligus waspada.

    “AI suatu teknologi hari ini yang disambut begitu gegap gempita. Euforia terhadap AI seharusnya dibarengi dengan sikap waspada,” ucapnya.

  • Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Dorong Literasi Keuangan

    Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Dorong Literasi Keuangan

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Fenomena judi online terus meningkat di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. 

    Berdasarkan data Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online mencapai Rp 327 triliun pada akhir 2023. Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring juga mencatat bahwa 2,37 juta orang terlibat judi online, dan 80% berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

    Kondisi ini semakin mengkhawatirkan dengan banyaknya pelajar dan mahasiswa yang terjebak dalam judi online. Hingga kini, tercatat 960.000 pelajar dan mahasiswa terlibat, dengan 60% di antaranya berasal dari generasi milenial dan Z. 

    Selain melalui situs ilegal dan game online, iklan judi online juga merajalela di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Sebuah studi menunjukkan, 82% pengguna internet pernah melihat iklan judi online.

    Akademisi Program Studi Manajemen UGM I Wayan Nuka Lantara menjelaskan, bahwa kemudahan teknologi dan akses menjadi pemicu utama judi online di kalangan anak muda.

    “Judol (judi online) ini banyak digemari karena modalnya kecil, tetapi untungnya berlipat,” ujar Wayan dalam diskusi di Humas FEB UGM beberapa waktu lalu.

    Kemudahan pembayaran menjadi daya tarik utama bagi mahasiswa untuk terus menyetorkan uang deposit. Selain itu, lingkungan yang permisif turut memengaruhi, seolah-olah perjudian dianggap hal biasa meskipun dilarang oleh hukum.

    Wayan mengungkapkan, judi online membawa dampak buruk dari sisi ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan. Ia menyoroti istilah gambling disorder, yakni seseorang terus berjudi meski mengalami kekalahan berulang kali, berharap bisa mengembalikan kerugian.

    “Diibaratkan menggali sebuah lubang, makin dia menggali, lubang itu makin dalam dan dia akan terjebak di dalamnya,” jelasnya tentang judi online.

    Lebih jauh, Wayan menyebut bahwa di Jerman, biaya rehabilitasi korban judi melebihi nilai transaksi itu sendiri. Jika dibiarkan, maraknya judi online dapat meningkatkan kriminalitas dan melemahkan daya beli masyarakat, berpotensi memicu resesi akibat misalokasi anggaran rumah tangga.

    Dari sisi ekonomi makro, judi online dianggap merugikan negara. Uang senilai Rp 327 triliun yang digunakan untuk transaksi judi online berpotensi dialokasikan untuk kebutuhan produktif.

     “Harapannya ada kesadaran dari pemerintah untuk menghentikan judi online ini, karena itu sangat merugikan,” tegas Wayan.

    Untuk mengatasi persoalan ini, Wayan merekomendasikan pembentukan forum pencegahan judi online di lingkungan akademik. Edukasi literasi keuangan juga penting diberikan kepada mahasiswa agar mereka memahami cara mengelola uang secara bijak dan menghindari misalokasi anggaran.

    Peningkatan kesadaran di tingkat individu dan dukungan kebijakan dari pemerintah menjadi langkah krusial untuk membendung maraknya judi online, terutama di kalangan generasi muda.

  • Pesan Guru Besar UGM soal Rencana Prabowo Suntik Mati PLTU

    Pesan Guru Besar UGM soal Rencana Prabowo Suntik Mati PLTU

    Jakarta –

    Prof Deendarlianto Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) mendukung pengalihan ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Dia berpesan agar pemerintah tetap teguh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang sudah dibuat matang untuk mengejar net zero emission.

    Dia setuju bahwa pengembangan EBT harus dikejar mulai dari sekarang. Ini dikarenakan perubahan iklim telah menjadi masalah besar dunia yang harus dipecahkan bersama-sama.

    “Kemudian juga adanya Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), di mana produk metal kita tidak bisa diterima di Eropa Barat kalau masih menggunakan energi fosil,” kata Prof Deen kepada detikINET melalui sambungan telepon, Selasa (26/11/2024).

    Namun, dia menyebut bahwa semua bisa dilakukan secara paralel. Produksi untuk produk-produk yang disyaratkan dalam CBAM itu dapat memanfaatkan energi terbarukan. Jadi, kita juga memiliki progres dalam perencanaan menuju net zero emission.

    “Tahun sekian hidrogen, tahun sekian biofuel, tahun sekian listrik, itu sudah ada perencanaannya. Oleh karena itu, saya pikir perencanaan yang sudah matang itu dilaksanakan saja sih. Jangan sampai kita tidak melihat itu,” katanya.

    Prof Deen berpendapat bahwa lebih baik kita memakai PLTU sampai umurnya berakhir. Nanti, ketika ada demand (permintaan) yang berlebih, demand itu dapat menggunakan EBT. Ketika masa pakainya selesai, maka bisa digantikan lagi dengan EBT.

    “Jadi kita tidak usah terburu-buru kalau saya sih, harus dihitung dulu demand-nya, supply-nya, dan economic impact-nya apa,” katanya.

    “Karena saya khawatir gini, kalau seandainya kita terlalu terpaksa terburu-buru menggunakan energi baru terbarukan, kalau ujung-ujungnya import ya industri kita mau buat apa? Kita lebih dari 60% listrik kita dari batu bara. Jadi kalau mau dipensiunkan dalam 15 tahun, kalau saya sih perlu perhitungan yang matang,” tambah Prof Deen.

    Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menjabarkan berbagai rencana untuk sumber energi. Disebutkan di sana bahwa peran EBT pada 2025 harus berperan paling sedikit 23% dan 31% pada 2050. Untuk peran batu bara, ditargetkan minimal menjadi 30% pada 2025 dan minimal 25% pada 2050.

    Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT mencapai 13.155 MW hingga akhir 2023. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sampai 2023 sebesar 3.322 MW, dengan kenaikan rata-rata 6% per tahun. Hingga 2023, bauran EBT di Indonesia baru mencapai 13,09%.

    (ask/fay)

  • Kadin luncurkan White Paper untuk dukung pertumbuhan ekonomi 8%

    Kadin luncurkan White Paper untuk dukung pertumbuhan ekonomi 8%

    White Paper ini merupakan dokumen strategis yang disusun oleh Kadin Indonesia sebagai panduan serta rekomendasi kebijakan terkait arah pembangunan ekonomi Indonesia. (foto: ist)

    Kadin luncurkan White Paper untuk dukung pertumbuhan ekonomi 8%
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 06:39 WIB

    Elshinta.com – Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia segera meluncurkan White Paper Usulan Strategi/ Arah Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2024-2029.

    White Paper ini merupakan dokumen strategis yang disusun oleh Kadin Indonesia sebagai panduan serta rekomendasi kebijakan terkait arah pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, “Kadin Indonesia terus mengatakan komitmen sebagai mitra strategis pemerintah untuk membangun ekonomi Indonesia lima tahun ke depan. Dunia usaha nasional optimis dengan target pertumbuhan ekonomi, kuncinya adalah kolaborasi dan alignment antara pemerintah dan dunia usaha, di mana Kadin Indonesia memainkan peran sebagai enabler yang menjembatani kedua belah pihak,” Selasa (26/11/2024) di Jakarta.

    Jelas Arsajad lagi, White Paper menjelaskan tantangan isu terkini. “Dokumen White Paper secara rinci menjelaskan tantangan/isu terkini disertai dengan inisiatif utama (bold moves) yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga White Paper relevan dengan kondisi Indonesia untuk lima tahun ke depan,” kata Arsjad.

    Menurut Arsjad, White Paper ini menjadi panduan sinergi dunia usaha dan pemerintah untuk membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini menerjemahkan visi Asta Cita Presiden Prabowo ke dalam langkah konkret dan memberi fokus lebih mendetail pada sektor kunci pertumbuhan, seperti digitalisasi, industri, energi, dan UMKM.

    “Pelaksanaan beberapa program ekonomi, seperti pengembangan industri dan digitalisasi, masih butuh pendekatan lebih konkret. White Paper ini menawarkan panduan implementasi yang konkret,” tutur Arsjad.

    Dalam White Paper ini, Kadin Indonesia merumuskan 4 pilar strategis, yaitu meningkatkan ketahanan, mendorong kesejahteraan, memperkuat inklusivitas, dan memajukan keberlanjutan, yang diturunkan dalam inisiatif utama sebagai panduan mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Inisiatif utama tersebut berpotensi meningkatkan PDB hingga 7-8% per tahun.

    Kadin juga melakukan proyeksi PDB berdasarkan tambahan kumulatif US$450-500 miliar dari seluruh inisiatif utama selama 2024-2029. Dari proyeksi itu, terdapat tujuh tema pertumbuhan teratas yang berpotensi memberikan kontribusi lebih dari 80% dari estimasi total dampak PDB di rentang 2024-2029.

    Tujuh prioritas tersebut berasal dari bidang infrastruktur kesehatan, ketahanan energi, UMKM, manufaktur, bisnis hijau dan berkelanjutan, serta Ketahanan pangan.

    Penulisan White Paper ini disusun dengan kolaborasi bersama delapan mitra, yaitu 5P Global Movement, Boston Consulting Group, DayaLima, Hukum Online, Indonesian Business Council, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), McKinsey & Company, dan Universitas Gadjah Mada.

    White Paper ini menghimpun masukan melalui survei yang melibatkan 1.618 pengurus Kadin pusat dan daerah serta 48 Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 180 lebih pengurus Kadin pusat, 125 lebih Anggota Luar Biasa Kadin, dan 24 Kadin provinsi.

    Director Policy and Program Indonesian Business Council, Prayoga Wiradisturi, menyampaikan tema yang disebutkan dalam White Paper terkait membangun pusat pengembangan bisnis hijau terbesar di dunia, menjadi usulan tema pertumbuhan strategis yang sejalan dengan pemikiran IBC yang mana salah satu langkahnya membuka perdagangan karbon untuk mendanai dekarbonisasi.

    “Pembentukan Carbon Market Knowledge Center (CMKC) adalah langkah strategis yang diperlukan untuk merealisasikannya. “Inisiatif ini bertujuan mendukung pertumbuhan inklusif dan keberlanjutan energi terbarukan untuk masa depan Indonesia yang lebih hijau,” kata Prayoga.

    Chairperson 5P Global Movement Indonesia, William Sabandar, mengatakan bahwa penguatan inklusivitas penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pendekatan di beberapa aspek, mulai sosial, politik dan tata kelola, ekonomi, ekologi dan keberlanjutan, budaya dan sosial, serta keamanan dan stabilitas. “Inklusivitas mendorong peran masyarakat segala lapisan, penting untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Wiliam.

    Sementara, Adrian Dimitri dari Boston Consulting Group mengatakan, Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar perlu memprioritaskan sektor strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Pemetaan prioritas mencakup 20 subsektor dengan fokus pada penguatan pasar domestik, peningkatan ekspor, dan dukungan pemerintah melalui insentif serta infrastruktur,” tutur Dimitri.

    Tentang Kadin Indonesia
    Berdiri pada tahun 1968 dan ditetapkan berdasarkan hukum pada 1987, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merupakan organisasi payung bagi seluruh kamar dagang dan serikat bisnis Indonesia, termasuk kamar dagang yang berasal dari luar negeri di Indonesia. Kadin Indonesia bertindak selaku suara sektor swasta dan menjalin hubungan erat dengan pejabat pemerintahan. Misi Kadin Indonesia adalah untuk mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara vital, berkelanjutan, dan adil. Jaringan Kadin Indonesia yang mencakup 35 Kadin Provinsi dan 544 cabang distrik mewakili suara seluruh serikat bisnis meliputi semua sektor relevan dari ekonomi Indonesia. Bermitra dengan lembaga pemerintahan kunci, Kadin Indonesia merupakan mitra aktif dalam reformasi bisnis dan ekonomi. Kadin Indonesia adalah titik kontak pertama bagi perusahaan asing dan membuka pintu menuju sektor swasta di Indonesia yang dinamis. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • KPPU dan UGM Sepakat Pengawasan Kemitraan UMKM Jadi Materi Pembekalan KKN

    KPPU dan UGM Sepakat Pengawasan Kemitraan UMKM Jadi Materi Pembekalan KKN

    Jakarta –

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengembangkan kerja samanya dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menanamkan pengawasan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari pembekalan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM.

    Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyatakan upaya kerja sama ini diharapakan dapat mendorong mahasiswa UGM untuk memberikan penyuluhan dan menyelesaikan persoalan kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar di daerah. Hal ini juga bisa sebagai bagian dari proyek nyata mahasiswa dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara berkeadilan.

    Saat ini, kata dia KPPU terus mengintensifkan pencapaian target program Sejuta Penyuluh Kemitraan UMKM yang diinisiasi sejak awal tahun 2024. Program tersebut dipercaya akan menumbuhkembangkan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

    “Sejuta Penyuluh Kemitraan UMKM merupakan salah satu strategi utama KPPU dalam mengefektifkan pengawasan kemitraan secara menyeluruh. Dengan mengutamakan kolaborasi penta-helix dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya perguruan tinggi dan organisasi masyarakat, kami percaya UMKM Indonesia akan lebih berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkualitas,” ujar Ifan dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Sebelumnya, KPPU dan UGM telah bekerja sama formal sejak tahun 2019 dalam upaya pencegahan dan fasilitasi penegakan hukum persaingan usaha sebagai bagian dari pelaksanaan tridharma pendidikan. Kerja sama tersebut diperbaharui hari ini guna mencakup isu pengawasan kemitraan UMKM.

    Diketahui, KPPU mendapat informasi UGM memiliki program KKN-PPM yang menugaskan lebih dari 10.000 mahasiswa ke-34 provinsi di Indonesia setiap tahunnya. Bahkan tahun ini program UGM tersebut sempat memperoleh rekor MURI untuk persebaran lokasi KKN terbanyak. Ifan melihat ini sebagai peluang untuk memberikan kompetensi tambahan bagi mahasiswa UGM yang akan melakukan KKN terkait penyuluhan kemitraan UMKM.

    “Dengan menjadikan tata cara penyuluhan kemitraan kepada UMKM sebagai bagian dari pembekalan di KKN-PPM UGM, mahasiswa akan memiliki kompetensi tambahan dalam memberdayakan masyarakat dan menyelesaikan berbagai persoalan UMKM hingga ke pelosok. Saat ini persoalan kemitraan UMKM di daerah masih banyak yang bermasalah. Sehingga kehadiran UGM dalam peran ini akan menjadi sangat krusial,” jelas Ifan.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan antara KPPU dan UGM ini, Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D, Anggota KPPU Mohammad Reza dan Budi Joyo Santoso, serta pejabat di lingkungan kedua pihak. Termasuk Dekan Fakultas Teknik UGM Prof. Selo yang turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal KPPU dan Fakultas Teknik UGM di pertemuan tersebut.

    Lihat juga video: UMKM yang Terdaftar di BPOM Baru 9 Ribu dari Jutaan

    (akd/akd)

  • Pakar Sebut Nuklir Potensial untuk Jadi Sumber Energi di Indonesia

    Pakar Sebut Nuklir Potensial untuk Jadi Sumber Energi di Indonesia

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam 15 tahun. Pakar menyebut nuklir bisa jadi solusi untuk sumber energi Indonesia.

    Meski punya sinar matahari yang melimpah, Prof Deendarlianto Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) berpendapat bahwa panel surya bukan jawaban yang paling utama.

    “Kalau solar panel itu kan rule of thumb-nya kan 1 MW itu kan 1 hektar. Kita nggak bisa bayangkan berapa hektar kita butuh kalau semuanya pakai solar panel, ya nggak cukup kan,” katanya kepada detikINET melalui sambungan telepon, Selasa (26/11/2024).

    Apalagi, energi tidak semata untuk pembangkit saja. Ada juga energi yang harus dipenuhi untuk urusan transportasi.

    “Ya kalau kita berpikir solusi terbaik ya nuklir. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden itu nuklir bagus,” ujar lulusan S3 Universitas Tokushima, Jepang, tersebut.

    Ada beberapa fase untuk mewujudkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Fase tersebut antara lain fase lisensi, fase konstruksi, final test, kemudian baru operasional. Semua itu membutuhkan waktu minimal tujuh tahun.

    Saat ini, Indonesia belum memiliki PLTN. Menurut Prof Deen, pembangunan untuk riset sudah dilakukan di Indonesia, tapi belum untuk pembangkit listrik.

    Lebih lanjut, Prof Deen menyebutkan sejumlah keunggulan menggunakan PLTN. Pertama, energy density yang dihasilkan sangat besar. Yang kedua, otomatis energy cost-nya juga rendah. Akan tetapi ada beberapa masalah yang jadi tantangan.

    “Ya beberapa masalah saja ya, satu masalah sosial saja, susceptibility masyarakat dan juga investment cost kan cukup besar di awal. Tapi kalau kita committed, semua bisa sih,” ujarnya optimis.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintahan Prabowo Subianto berencana membangun PLTN sebagai bagian dari bauran energi nasional. Rencananya, terdapat setidaknya 5 GW dari pembangkit jenis ini hingga 2040.

    “Jadi ini komitmen dari Indonesia untuk itu. Di samping itu ada 5 Giga Watt lebih dari tenaga nuklir,” kata Ketua Delegasi Indonesia untuk COP 29, Hashim Djojohadikusumo saat diwawancara CNBC Indonesia di sela rangkaian acara COP29 di Baku, Azerbaijan.

    (ask/fay)

  • Prabowo Minta Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ilmuwan Dukung Tapi…

    Prabowo Minta Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ilmuwan Dukung Tapi…

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengungkap akan ‘suntik mati’ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam 15 tahun. Pakar mendukung, tapi mengingatkan untuk tetap tidak terburu-buru.

    Kepada detikINET, Prof Deendarlianto Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan soal target 15 tahun, dia tidak bisa menilainya mungkin atau tidak. Namun yang jelas, rencana ini harus demi kepentingan nasional.

    “Demi kepentingan industrialisasi, demi kepentingan akses energi terhadap masyarakat, ya semuanya perlu dipindahkan secara detil. Kalau saya sih melihat begini, kita kan punya 52 PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara. Pertanyaannya, kalau itu dipensiunkan dan diganti dengan energi terbarukan, tentu perlu pertimbangan matang,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (26/11/2024).

    Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah akses masyarakat terhadap energi per kapita sudah terpenuhi. Ini dikarenakan energi merupakan modal pembangunan nasional. Artinya semakin besar energi yang diterima oleh masyarakat, indeks pengembangan manusia juga akan lebih baik.

    “Kemudian kualitas produktivitas industri akan lebih baik, kan begitu,” ucap lulusan S3 Universitas Tokushima, Jepang, tersebut.

    Secara pribadi, Prof Deen mendukung Kebijakan Energi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Terlebih, perencanaannya sudah sangat matang.

    Dijabarkan bahwa pada 2025, Energi Baru Terbarukan (EBT) kita akan menyentuh 23%. Kemudian pada 2050, EBT direncanakan naik menjadi 31%. Nah, pada 2060, Indonesia sudah menuju net zero emission.

    Prof Deen berpendapat, strategi yang terbaik adalah memakai PLTU sampai umurnya berakhir. Nanti, ketika ada demand (permintaan) yang berlebih, demand itu dapat menggunakan EBT. Ketika masa pakainya selesai, maka bisa digantikan lagi dengan EBT.

    “Jadi kita tidak usah terburu-buru kalau saya sih, harus dihitung dulu demand-nya, supply-nya, dan economic impact-nya apa,” katanya.

    “Karena saya khawatir gini, kalau seandainya kita terlalu terpaksa terburu-buru menggunakan energi baru terbarukan, kalau ujung-ujungnya import ya industri kita mau buat apa? Kita lebih dari 60% listrik kita dari batu bara. Jadi kalau mau dipensiunkan dalam 15 tahun, kalau saya sih perlu perhitungan yang matang,” tambah Prof Deen.

    Untuk membangun EBT, diperlukan compact yang sangat besar. Kemudian, energy cost-nya juga tidak sedikit. Belum lagi energy density dari energi terbarukan tidak sebesar energi fosil.

    “Kalau saya, yang paling penting ya sudah ketika demand kita tumbuh, ya demand yang tumbuh itu yang kita gunakan energinya. Kemudian juga sambil menyiapkan R&D yang matang di perguruan tinggi, di research center, di industri energi nasional. Kalau dipaksa terlalu buru-buru tanpa ada perhitungan yang matang, ya mungkin bisa, tapi pertanyaannya apakah energy cost-nya bisa affordable atau tidak,” tandasnya.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto berbicara saat menghadiri sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11). Dia mengatakan soal rencana mengakhiri PLTU dalam 15 tahun dan beralih ke energi hijau.

    “Kami juga memiliki sumber daya panas bumi yang luar biasa, dan kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan. Kami berencana untuk membangun lebih dari 75 gigawatt tenaga terbarukan dalam 15 tahun ke depan,” jelas Prabowo.

    (ask/fay)

  • Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Antikorupsi Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat

    Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Antikorupsi Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Sosialisasi Antikorupsi dengan tema ‘Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat’. Acara diselenggarakan di Grand Surya, Senin (25/11/2024).

    Terdapat empat narasumber yang menyampaikan materi, yakni, Ahli Hukum Fakultas Hukum UGM Richo Andi Wijaya, Staf Teknis Kebijakan Publik Dirjen Bangda Kemendagri Mendra Wijaya, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Wahyu Wasono, dan Kepala Unit Tipikor Polres Kediri Kota Iwan Sulaiman.

    “Saya memgapresiasi terselenggaranya acara ini. Seperti kita tahu korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak dan merugikan bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Sehingga harus diberantas,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan saat ini masih banyak pengaduan masyarakat kepada Pemkot Kediri maupun Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan mal-administrasi atau dugaan tindak pidana korupsi.

    Sehingga harus disikapi dan ditangani sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, yang menegaskan administrasi pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

    Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan pengaduan masyarakat. “Kita semua sepakat bahwa diperlukan adanya penyamaan persepsi antara APIP dan APH dalam menangani pengaduan masyarakat. Khususnya terkait tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

    APIP memiliki tugas mengawasi dan mengusut kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan APH bertugas mengusut dan menindaklanjuti tindak pidana. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan penafsiran terhadap batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana, yang berpotensi menghambat proses penanganan pengaduan.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Sosialisasi Antikorupsi dengan tema ‘Sinergitas APIP-APH

    Oleh karena itu, melalui acara ini Pemkot Kediri berupaya memperkuat sinergitas antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat.

    “Semoga kolaborasi ini dapat menjadi pedoman operasional dalam melakukan koordinasi. Sehingga ke depan laporan, atau aduan dari masyarakat dapat ditangani lebih cepat, akurat dan efektif. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.

    Zanariah menjelaskan pengaduan masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui pengaduan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, atau laporan terkait pelayanan publik yang diterima. Oleh karena itu, penting untuk memahami tata cara penanganan pengaduan yang benar, serta jenis-jenis aduan yang dapat ditindaklanjuti.

    Disamping itu APIP dan APH perlu bekerjasama dalam menyosialisasikan sistem pengaduan yang ada, serta proses yang harus dilalui. Agar masyarakat semakin aware mengenai pentingnya pengaduan yang transparan dan akuntabel. Zanariah mengajak seluruh masyarakat Kota Kediri untuk memanfaatkan kanal pengaduan yang telah disediakan.

    “Acara yang melibatkan sinergitas antara APIP dan APH menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat serta dukungan masyarakat saya optimis kita dapat mewujudkan Kota Kediri sebagai kota yang bersih dari korupsi. Serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat,” jelasnya.

    Kegiatan ini diikuti oleh 44 orang dari OPD, perwakilan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan media masa. Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Kolaborasi Global di UKSW: 1st International Conference DSAI Himpun Akademisi dari Berbagai Negara

    Kolaborasi Global di UKSW: 1st International Conference DSAI Himpun Akademisi dari Berbagai Negara

    TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA- Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan bangga menggelar 1st International Conference Development Studies Association Indonesia (DSAI), sebuah momen bersejarah yang mengumpulkan para akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai penjuru dunia untuk menjawab tantangan dan peluang dalam pembangunan berkelanjutan.

    Konferensi ini dimulai Selasa (19/11/2024) hingga Rabu (21/11/2204). 

    DSAI yang diselenggarakan oleh Fakultas Interdisiplin (FId), Program Pascasarjana Studi Pembangunan, dan Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan (CSDS) ini menyoroti tema besar “Global and Local Innovation for Sustainable Development: Embracing Uncertainty and Disruptive Future”.

    Dalam sambutannya, Ketua Panitia Penyelenggara Yesaya Sandang, S.H., M.Hum., Ph.D., menegaskan bahwa konferensi ini adalah wujud nyata dari upaya kolaboratif untuk mempertemukan ide-ide segar dan hasil penelitian terkini. 

    “Acara ini adalah platform dinamis untuk berbagi pengetahuan, menghasilkan rekomendasi kebijakan, dan mempererat jaringan antara akademisi, praktisi, serta pembuat kebijakan, baik di tingkat nasional, maupun internasional,” ungkapnya. 

    Sebagai puncak dari proses persiapan panjang yang melibatkan berbagai institusi, konferensi ini menampilkan 45 presentasi pemakalah yang telah terseleksi dan 19 full paper yang akan dipublikasikan dalam prosiding ber-ISBN serta jurnal terindeks. Selain itu, konferensi ini memberikan dampak lebih luas dengan rencana penyusunan policy brief yang akan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Acara ini turut menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka, termasuk Coordinator Bachelor International Studies Director Engagement and Advancement The University of Queensland dan Dosen Program Magister Studi Pembangunan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Ir. Sonny Yuliar, Ph.D.

    Selain itu, partisipasi para akademisi dari berbagai negara seperti Australia, Timor Leste, Malaysia, India, Taiwan, dan Belanda dalam pengumpulan abstrak mencerminkan skala internasional dari konferensi ini.

    Para narasumber dan peserta foto bersama di sela kegiatan 1st International Conference Development Studies Association Indonesia (DSAI) yang digelar di UKSW Salatiga.

    Melampaui tembok-tembok konferensi

    Ketua Asosiasi Studi Pembangunan Indonesia Dr. Arfan Fahmi, S.S., M.Pd., menekankan pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketimpangan sosial. “Kita berkumpul di sini untuk membayangkan ulang pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, menghubungkan praktik lokal dengan dinamika global,” ujarnya. 

    Konferensi Internasional Pertama Asosiasi Studi Pembangunan Indonesia yang diselenggarakan FId UKSW ini turut disambut hangat oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kealumnian (WR KK) UKSW Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy.

    “Dengan senang hati dan bangga, saya menyambut Anda semua. Konferensi ini lebih dari sekadar pertemuan, ini adalah sebuah peristiwa penting, sebuah pertemuan dinamis dari ide-ide, keahlian, dan aspirasi,” ujarnya. 

    Dinyatakannya, kolaborasi ini menunjukkan komitmen UKSW dan Asosiasi Studi pembangunan Indonesia untuk memajukan diskusi akademik dan praktik pembangunan yang relevan dengan kebutuhan dunia yang terus berubah.

    “Bersama-sama, kita memiliki kesempatan untuk merancang wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang akan memberikan dampak jauh melampaui tembok-tembok konferensi ini,” pungkasnya. 

    Konferensi ini mengusung sembilan subtema, mulai dari partisipasi komunitas, inovasi digital, hingga kolaborasi internasional. Dengan pendekatan lintas disiplin, peserta diajak untuk mengeksplorasi solusi kreatif dalam menghadapi disrupsi di berbagai aspek, termasuk teknologi, ekonomi, dan lingkungan.

    Konferensi ini dihadiri tidak kurang dari 70 peserta dari berbagai negara dan juga peserta berbagai institusi di Indonesia seperti Universitas Andalas, Universitas Lambung Mangkurat, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Gadjah Mada, ITB, serta Papua Victoryo Land Foundation. 

    Turut hadir dalam acara yaitu Team Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Petrarca Karetji, M.Si, dan Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Bappenas Dr. Yanuar Nugroho. 

    Sebagai tuan rumah, UKSW memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya sebagai universitas yang berorientasi pada inovasi dan kolaborasi global. Konferensi ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan, tetapi juga menjadi wujud komitmen UKSW dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 4 Pendidikan Berkualitas, SDGs 9 Industri, Inovasi, dan infrastruktur, SDGs 13 Aksi Iklim, dan SDGs 17 Kemitraan untuk Tujuan. Salam Satu Hati UKSW!