Xcloud.id

Institusi: UGM

  • ‘Pernikahan’ XL Axiata dan Smartfren Belum Disahkan Komdigi

    ‘Pernikahan’ XL Axiata dan Smartfren Belum Disahkan Komdigi

    Jakarta –

    Merger XL Axiata dan Smartfren telah mencapai kesepakatan dengan nilai USD 6,5 miliar atau sebesar Rp 104 triliun. Akan tetapi, penggabungan kedua operator seluler tersebut belum mendapat disahkan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Plt Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Ismail, mengungkapkan pemerintah akan mengevaluasi merger XL Axiata dan Smartfren yang baru saja resmi diumumkan pada hari ini.

    “Salah satunya evaluasi. Semua akan dievaluasi, aspek penyelenggaraannya, aspek spektrum, komitmennya,” ujar Ismail ditemui di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (11/12/2024).

    Lebih lanjut, Ismail mengatakan, seharusnya proses merger XL Axiata dan Smartfren ini diikuti dengan diinformasikan surat pengajuan penggabungan perusahaan ke Komdigi. Sehingga, setelah merger dinyatakan usai, pemerintah dalam posisi belum mensahkan.

    “Gimana mau restui, permohonannya belum diterima. Ini kan deal bisnisnya kan mereka, tapi permohonanan persetujuannya belum kita terima,” tutur Ismail.

    Situasi tersebut yang membuat Komdigi belum mengetahui jumlah frekuensi yang akan dikembalikan kepada pemerintah. Sebagai gambaran, pada saat Indosat Ooredoo dan Hutchison 3 Indonesia bergabung, dari total frekuensi mereka, sekitar 5 MHz diserahkan ke negara.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengibaratkan pemerintah seperti halnya penghulu, sejak operator seluler yang melangsungkan pernikahan tidak memberitahukan kepada penghulu.

    “Jadi, kami belum tahu karena belum melapor secara resmi keduanya. Jadi kami sempatnya menunggu sebagai penghulu untuk mempersatukan. Kurang lebih seperti itu peran Kemkomdigi,” kata Meutya.

    Diberitakan sebelumnya, XL Axiata dan Smartfren resmi merger dan berganti nama menjadi XLSmart. Keduanya menandatangani perjanjian definitif untuk usulan penggabungan dengan nilai perusahaan pra-sinergi gabungan sebesar Rp 104 triliun atau USD 6,5 miliar.

    XLSmart disebut akan memiliki skala, kekuatan finansial, dan keahlian untuk mendorong investasi dalam infrastruktur digital, memperluas jangkauan layanan, dan mendorong inovasi bagi pelanggan sekaligus berkontribusi pada pasar yang lebih sehat dan lebih kompetitif.

    Disebutkan bahwa XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart. Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memiliki 34,8% saham di XLSmart, dengan pengaruh yang sama terhadap arah dan keputusan strategisnya.

    Pada saat selesainya transaksi, pemerataan kepemilikan saham akan menghasilkan Axiata menerima hingga senilai USD 475 juta. Setelah transaksi ditutup, Axiata akan menerima USD 400 juta, beserta tambahan USD 75 juta di akhir tahun pertama, tergantung pada pemenuhan syarat- syarat tertentu.

    (agt/fay)

  • Kunker ke Yogyakarta, Menkomdigi Kunjungi Kampung Cyber dan Literasi AI

    Kunker ke Yogyakarta, Menkomdigi Kunjungi Kampung Cyber dan Literasi AI

    Yogyakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akan melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta pada hari ini, Rabu (11/12/2024). Agenda kali ini, Meutya akan blusukan ke Kampung Cyber yang pernah dikunjungan Pendiri Facebook Mark Zuckerberg, literasi akan judi online, Artificial Intelligence (AI) dan kebutuhan talenta digital nasional.

    Di hari sebelumnya, Meutya telah tiba di Kota Pelajar ini dan langsung makan malam bersama dengan beberapa penggiat komunitas, Siberkreasi, dan organisasi masyarakat setempat, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persis. Pertemuan tersebut, Meutya didampingi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Staf Ahli Menteri sekaligus Plt Dirjen Komunikasi Publik dan Media Molly Prabawati.

    “Nah, kita bicara tentang kolaborasi yang dilakukan oleh Komdigi, sebelumnya dikenal dengan Kominfo ya, untuk membangun program literasi digital khususnya. Kita bicara bagaimana meningkatkan kerjasama, terutama kampanye judi online, dan bagaimana menggunakan internet secara sehat,” tutur Nezar di Yogyakarta, Selasa malam (10/12/2024).

    Pada kesempatan ini pula, Nezar mengungkapkan dibahas pula terkait digital ethics, digital culture, digital safety, dan digital skill.

    Kunjungan Kerja Menkomdigi dan jajaran Komdigi di Yogyakarta. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    “Kita berkomitmen untuk memberikan peningkatan kualitas dari program literasi digital ini, antara lain mengenalkan pada masyarakat terkait deep teknologi, seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Karena ini sudah dipakai di semua sektor dan karena itu masyarakat harus mengenal apa aspek negatifnya, dan di mana aspek positif,” tuturnya.

    Sementara itu, untuk agenda kunjungan kerja Menkomdigi Meutya Hafid beserta jajaran Komdigi pada Rabu (11/12/2024) yang diawali dengan blusukan ke Kampung Cyber dan melakukan dialog dengan warga sekitarnya. Sebagai informasi, Kampung Cyber ini pernah dikunjungi Pendiri Facebook Mark Zuckerberg.

    Setelah itu dilanjutkan dengan menyambangi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) yang merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Komdigi.

    Kemudian agenda terakhir kunjungan kerja Meutya Hafid ini akan ditutup dengan menghadiri acara di Universitas Gadjah Mada (UGM). Menkomdigi akan menyampaikan respon pemerintah terkait perkembangan teknologi AI di Tanah Air.

    [Gambas:Instagram]

    (agt/rns)

  • Lagi, Jokowi Dilaporkan Terkait Ijazah Palsu oleh Eggi Sudjana ke Bareskrim Polri

    Lagi, Jokowi Dilaporkan Terkait Ijazah Palsu oleh Eggi Sudjana ke Bareskrim Polri

    GELORA.CO – Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Eggi Sudjana, kembali menjadi sorotan setelah melaporkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ova Emilia, ke Bareskrim Polri.

    Laporan ini terkait tuduhan penggunaan ijazah palsu yang selama ini menjadi isu kontroversial.

    Eggi Sudjana mendatangi Bareskrim Polri pada Senin (9/12/2024), didampingi rekan-rekannya.

    Dalam keterangannya kepada media, Eggi menyebutkan bahwa laporan ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu edukasi politik dan penegakan hukum.

    Menurut Eggi, kepemilikan ijazah yang sah adalah syarat mutlak untuk mengikuti pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169.

    Dalam aturan tersebut, calon presiden, calon kepala daerah, dan peserta pemilihan lainnya diwajibkan memiliki ijazah minimal setara dengan SMA.

    “Politiknya adalah kaitan dengan banyaknya peristiwa pemilihan mulai dari Pilpres dan Pilkada.

    Penegakan hukumnya terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169, tentang persyaratan untuk ikut Pilpres atau Pilkada lainnya yang harus punya ijazah,” ujar Eggi saat diwawancarai.

    Eggi menegaskan bahwa mantan Presiden Joko Widodo, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta,

    hingga Presiden RI selama dua periode, perlu membuktikan keabsahan ijazahnya untuk memenuhi persyaratan tersebut.

    Kasus dugaan ijazah palsu ini sebenarnya bukan hal baru.

    Eggi menyebutkan bahwa gugatan serupa telah dilakukan beberapa kali sebelumnya,

    termasuk melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar tahun 2021-2022.

    Namun, gugatan tersebut ditolak karena pengadilan dianggap tidak memiliki kewenangan untuk memproses kasus tersebut.

    “Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kami dianggap tidak berwenang oleh pengadilan itu,” ungkap Eggi.

    Kasus ini juga menyeret nama Bambang Tri dan Gus Nur,

    yang sebelumnya ditangkap dengan tuduhan menyebarkan berita bohong (hoaks) terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi.

    Keduanya ditahan di Mabes Polri hingga dua tahun silam.

    Menurut Eggi, pembuktian dalam kasus ini menjadi sulit karena kasusnya dipindahkan dari ranah perdata ke pidana, sehingga beban pembuktian berada di tangan jaksa dan polisi.

    Eggi menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada pembuktian hukum yang sah terkait dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut.

    Ia menyoroti bahwa jaksa dan polisi belum pernah menghadirkan ijazah asli Joko Widodo di pengadilan hingga proses hukum berkekuatan tetap (inkrah).

    “Kenyataannya, ijazah aslinya Jokowi tidak pernah ada sampai detik ini. Ini yang membuat publik bertanya-tanya,” tegas Eggi.

    Karena hal tersebut, Eggi kembali melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri untuk menuntut kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan.

    Eggi berharap laporan ini dapat membuka kembali penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu dan memberikan kejelasan kepada publik.

    Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara.

    “Jika hukum benar-benar ditegakkan, maka ini akan menjadi pembelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa tidak ada yang kebal hukum,” pungkasnya.

    Kasus ini kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial.

    Ada yang mendukung langkah Eggi Sudjana untuk menuntut kepastian hukum,

    namun ada pula yang menganggap bahwa isu ini sengaja dimainkan untuk kepentingan politik tertentu.

    Publik kini menunggu tindak lanjut dari Bareskrim Polri terkait laporan ini,

    apakah akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut atau justru kembali berakhir tanpa hasil yang konkret.

  • Dukung Konservasi Keanekaragaman Hayati, Pusat Plasma Nutfah Nasional Dibangun di IKN

    Dukung Konservasi Keanekaragaman Hayati, Pusat Plasma Nutfah Nasional Dibangun di IKN

    Jakarta: Indonesia secara berkelanjutan melakukan upaya pengelolaan keanekaragaman hayati jangka panjang, yakni melalui pengelolaan plasma nutfah atau pengelolaan sumber daya genetik. Untuk mendukung upaya tersebut telah dimulai pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional di Kelurahan Mentawir, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

    Pusat Plasma Nutfah Nasional ini memiliki luas 93,2 hektare (ha) dengan pembangunan fisik sebesar 2,02 persen (2,04 ha) dari luas total. Adapun proses groundbreaking pembangunan telah dilakukan pada 15 Oktober 2024.

    Indonesia secara berkesinambungan melakukan tindakan korektif yang berbeda namun saling terkait. Pertama, mengurangi risiko kepunahan, khususnya untuk flagship species yang berstatus terancam punah. Kedua, mempertahankan dan memulihkan keanekaragaman genetik dengan menjaga keanekaragaman dan kemurnian genetik spesies. Ketiga, mengelola secara intensif interaksi manusia-satwa liar dengan tujuan living in harmony with nature.

    Pusat Plasma Nutfah diyakini memiliki berbagai manfaat jangka panjang, yaitu pelestarian keanekaragaman hayati, mendukung ketahanan pangan dan membantu menghadapi perubahan iklim, serta tantangan dalam pertanian. Selain itu juga berfungsi sebagai sumber penting penelitian ilmiah, memungkinkan pengembangan varietas baru yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang ekstrem.
     

    Pusat Plasma Nutfah juga berkontribusi pada restorasi ekosistem yang terdegradasi dengan menyediakan bahan genetik untuk pemulihan spesies yang terancam punah. Fungsi lainnya yaitu sebagai tempat edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati. Secara keseluruhan, pusat plasma nutfah berperan penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masa depan.

    Isu konservasi juga menjadi perhatian Norwegia dalam kerja sama dengan Indonesia. Oleh karena itu groundbreaking Pusat Plasma Nutfah Nasional secara khusus mengundang Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.

    Dalam sambutannya, Dubes Ruth menyampaikan apresiasi pembangunan IKN yang disertai dengan upaya perlindungan hutan dan sumber daya alam.

    “Melalui pembangunan plasma nutfah nasional yang saya yakin akan sangat berguna untuk melestarikan kekayaan biodiversitas di Indonesia. Norwegia memiliki lembaga serupa, namanya Svalbard Global Seed Vault, yang menyimpan koleksi benih dari seluruh dunia, dan bertindak untuk melestarikan keanekaragaman hayati global di bidang pertanian, serta melindungi berbagai macam benih tanaman pangan,” kata Dubes Ruth.

    Indonesia dan Norwegia telah membangun kolaborasi yang efektif dalam pengendalian iklim khususnya sektor hutan dan lahan. Melalui kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Dubes Ruth yakin Indonesia dapat terus menjadi pemimpin dunia dalam upaya penurunan emisi khususnya dari perlindungan hutan tropis.

    “Pelestarian biodiversitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya ini,” katanya.
     

    Pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional dibagi menjadi empat zona, yakni Zona A (Kawasan Utama, terdiri dari Biobank, Seedbank, Hub Center, dan Kantor Pendukung), Zona B (Perkampungan Tradisional), Zona C (Kawasan Wisata Edukasi dan Rekreasi), dan Zona D (Kawasan Pendukung Untuk Aktivitas Publik).

    Pendekatan teknologi dalam upaya konservasi juga terus dikembangkan, misalnya Assisted Reproductive Technology (ART) dan Biobank, yang pengembangannya dilakukan melalui kerja sama KLHK dengan IPB, tepatnya di Sekolah Kedokteran Hewan IPB. Pusat ART dan Biobank Nasional ini sangat mendukung dan relevan dengan Pusat Plasma Nutfah Nasional di Mentawir.

    Pusat ART dan Biobank di SKH IPB dapat mendukung material koleksi Biobank Fauna dan menjadi media kerja sama para ahli ART dan Biobank nasional dan internasional, dalam pengembangan metoda dan teknologi terkini, serta untuk preservasi material biologi dan genetik satwa terancam punah Indonesia yang mutakhir. Pada akhirnya berkontribusi terhadap pencegahan kepunahan spesies satwa di Indonesia melalui preservasi materinya di Pusat Plasma Nutfah Nasional di Mentawir.

    Begitu juga halnya dengan pengembangan teknologi Seed Bank yang terus dikembangkan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) tepatnya di Fakultas Kehutanan, UGM.

    Pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional di IKN diharapkan dapat berperan sebagai wadah untuk koleksi plasma nutfah Indonesia, wahana edukasi, dan riset kehati Indonesia, center of excellence aplikasi teknologi reproduksi, menjadi hub training dan kerja sama dalam pengembangan dan pemanfaatan ART, Biobank, Seed Bank, serta sebagai pusat data dan informasi plasma nutfah Indonesia.

    Jakarta: Indonesia secara berkelanjutan melakukan upaya pengelolaan keanekaragaman hayati jangka panjang, yakni melalui pengelolaan plasma nutfah atau pengelolaan sumber daya genetik. Untuk mendukung upaya tersebut telah dimulai pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional di Kelurahan Mentawir, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
     
    Pusat Plasma Nutfah Nasional ini memiliki luas 93,2 hektare (ha) dengan pembangunan fisik sebesar 2,02 persen (2,04 ha) dari luas total. Adapun proses groundbreaking pembangunan telah dilakukan pada 15 Oktober 2024.
     
    Indonesia secara berkesinambungan melakukan tindakan korektif yang berbeda namun saling terkait. Pertama, mengurangi risiko kepunahan, khususnya untuk flagship species yang berstatus terancam punah. Kedua, mempertahankan dan memulihkan keanekaragaman genetik dengan menjaga keanekaragaman dan kemurnian genetik spesies. Ketiga, mengelola secara intensif interaksi manusia-satwa liar dengan tujuan living in harmony with nature.
    Pusat Plasma Nutfah diyakini memiliki berbagai manfaat jangka panjang, yaitu pelestarian keanekaragaman hayati, mendukung ketahanan pangan dan membantu menghadapi perubahan iklim, serta tantangan dalam pertanian. Selain itu juga berfungsi sebagai sumber penting penelitian ilmiah, memungkinkan pengembangan varietas baru yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang ekstrem.
     

    Pusat Plasma Nutfah juga berkontribusi pada restorasi ekosistem yang terdegradasi dengan menyediakan bahan genetik untuk pemulihan spesies yang terancam punah. Fungsi lainnya yaitu sebagai tempat edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati. Secara keseluruhan, pusat plasma nutfah berperan penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masa depan.
     
    Isu konservasi juga menjadi perhatian Norwegia dalam kerja sama dengan Indonesia. Oleh karena itu groundbreaking Pusat Plasma Nutfah Nasional secara khusus mengundang Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.
     
    Dalam sambutannya, Dubes Ruth menyampaikan apresiasi pembangunan IKN yang disertai dengan upaya perlindungan hutan dan sumber daya alam.
     
    “Melalui pembangunan plasma nutfah nasional yang saya yakin akan sangat berguna untuk melestarikan kekayaan biodiversitas di Indonesia. Norwegia memiliki lembaga serupa, namanya Svalbard Global Seed Vault, yang menyimpan koleksi benih dari seluruh dunia, dan bertindak untuk melestarikan keanekaragaman hayati global di bidang pertanian, serta melindungi berbagai macam benih tanaman pangan,” kata Dubes Ruth.
     
    Indonesia dan Norwegia telah membangun kolaborasi yang efektif dalam pengendalian iklim khususnya sektor hutan dan lahan. Melalui kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Dubes Ruth yakin Indonesia dapat terus menjadi pemimpin dunia dalam upaya penurunan emisi khususnya dari perlindungan hutan tropis.
     
    “Pelestarian biodiversitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya ini,” katanya.
     

    Pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional dibagi menjadi empat zona, yakni Zona A (Kawasan Utama, terdiri dari Biobank, Seedbank, Hub Center, dan Kantor Pendukung), Zona B (Perkampungan Tradisional), Zona C (Kawasan Wisata Edukasi dan Rekreasi), dan Zona D (Kawasan Pendukung Untuk Aktivitas Publik).
     
    Pendekatan teknologi dalam upaya konservasi juga terus dikembangkan, misalnya Assisted Reproductive Technology (ART) dan Biobank, yang pengembangannya dilakukan melalui kerja sama KLHK dengan IPB, tepatnya di Sekolah Kedokteran Hewan IPB. Pusat ART dan Biobank Nasional ini sangat mendukung dan relevan dengan Pusat Plasma Nutfah Nasional di Mentawir.
     
    Pusat ART dan Biobank di SKH IPB dapat mendukung material koleksi Biobank Fauna dan menjadi media kerja sama para ahli ART dan Biobank nasional dan internasional, dalam pengembangan metoda dan teknologi terkini, serta untuk preservasi material biologi dan genetik satwa terancam punah Indonesia yang mutakhir. Pada akhirnya berkontribusi terhadap pencegahan kepunahan spesies satwa di Indonesia melalui preservasi materinya di Pusat Plasma Nutfah Nasional di Mentawir.
     
    Begitu juga halnya dengan pengembangan teknologi Seed Bank yang terus dikembangkan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) tepatnya di Fakultas Kehutanan, UGM.
     
    Pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional di IKN diharapkan dapat berperan sebagai wadah untuk koleksi plasma nutfah Indonesia, wahana edukasi, dan riset kehati Indonesia, center of excellence aplikasi teknologi reproduksi, menjadi hub training dan kerja sama dalam pengembangan dan pemanfaatan ART, Biobank, Seed Bank, serta sebagai pusat data dan informasi plasma nutfah Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Akademisi dukung revisi UU Parpol bersamaan dengan UU Pemilu

    Akademisi dukung revisi UU Parpol bersamaan dengan UU Pemilu

    “Saya sangat senang jika pembicaraan tentang revisi UU Pemilu itu juga dikaitkan dengan pembicaraan revisi UU Partai Politik dan UU MD3,”

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Mada Sukmajati mendukung revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol) digelar bersamaan dan selaras dengan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

    “Saya sangat senang jika pembicaraan tentang revisi UU Pemilu itu juga dikaitkan dengan pembicaraan revisi UU Partai Politik dan UU MD3,” ujar Mada dalam webinar bertajuk “Agenda Reformasi Sistem Pemilu di Indonesia” dipantau dari Jakarta, Senin.

    Mada menjelaskan bahwa UU Pemilu memiliki keterkaitan yang erat dengan UU Partai Politik dan UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

    Dalam sebuah sistem politik, tutur Mada melanjutkan, input-nya berasal dari partai politik, prosesnya berlangsung pada pemilu, dan hasilnya adalah lembaga legislatif atau eksekutif.

    “Kemudian dampaknya, outcome-nya, yang kita harapkan adalah peningkatan kesejahteraan Indonesia,” ucapnya.

    Melihat panjangnya waktu yang dimiliki oleh DPR menuju persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029, Mada menilai momen ini tepat untuk melakukan berbagai perubahan yang lebih sistematis untuk perpolitikan Indonesia.

    Dengan mengaitkan revisi UU Pemilu dengan revisi UU Parpol dan UU MD3, Mada menilai perbaikan yang akan terjadi pada perpolitikan di Indonesia dapat lebih komprehensif dan tidak parsial.

    “Rekayasa atau pengaturan yang kemudian kita akan lakukan untuk menata lembaga-lembaga politik bisa sifatnya orkestratif, bersamaan, tidak hanya parsial, tidak hanya pemilunya saja,” kata Mada.

    Ia berharap agar langkah tersebut dapat berdampak pada transformasi sistem politik Indonesia ke depan. Mada juga meminta kepada DPR untuk secara aktif melibatkan masyarakat dalam merevisi berbagai undang-undang tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • 10 Toko Perabotan di Sleman Terbakar, 4 Mobil Damkar dan Satu "Water Canon" Dikerahkan Yogyakarta

    10 Toko Perabotan di Sleman Terbakar, 4 Mobil Damkar dan Satu "Water Canon" Dikerahkan Yogyakarta

    Toko Perabotan di Sleman Terbakar, 4 Mobil Damkar dan Satu “Water Canon” Dikerahkan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebuah toko di Jalan Wahid Hasyim, Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten
    Sleman
    , Yogyakarta, terbakar.
    Petugas
    pemadam kebakaran
    saat ini masih berusaha memadamkan api.
    “Kebakaran tadi sekitar jam empat sore,” ujar Ara, salah satu warga, saat ditemui di lokasi kebakaran, Senin (9/12/2024).
    Ara menyampaikan bahwa awalnya keluar asap dari
    toko perabotan
    . Asap yang keluar tersebut berwarna coklat.
     
    Kemudian, ada tetangga yang mengatakan bahwa ada kebakaran. Namun, kondisinya, api belum terlihat.
    “Itu toko perabotan, tadi tokonya dalam kondisi buka,” ungkap dia.
    Menurut Ara, pemadam kebakaran tidak berselang lama tiba di lokasi dan langsung berusaha memadamkan api.
    “Selang 10 menit atau 15 menit, pemadam datang,” ungkap dia.
    Dari pengamatan
    Kompas.com
    , empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
    Mobil pemadam yang diturunkan berasal dari Damkar Sleman, Damkar Kota Yogyakarta, dan Damkar UGM.
    Tampak pula satu
    water canon
    polisi diterjunkan untuk membantu memadamkan api.
    Tak hanya itu, satu mobil tangki stok air pemadam kebakaran dari Kota Yogyakarta pun turut diturunkan di lokasi.
    Sampai dengan pukul 17.13 WIB, petugas pemadam kebakaran masih terus berusaha memadamkan api.
    Asap hitam
    pun tampak masih mengepul di lokasi kebakaran.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Karyawan Kontrak Komdigi Dipecat Gara-gara Tak Ada di Sistem Pegawai

    5 Karyawan Kontrak Komdigi Dipecat Gara-gara Tak Ada di Sistem Pegawai

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Inspektorat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberhentikan 5 pegawai kontrak di Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.

    Inspektur Jenderal Kemkomdigi Arief Tri Hardiyanto menjelaskan pemberhentian ini merupakan hasil evaluasi terhadap keabsahan status kepegawaian 5 pegawai kontrak tersebut.

    Keputusan ini disebut sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola bersih dan transparansi di lingkungan kementerian, sesuai arahan Menkomdigi Meutya Hafid.

    Hasilnya, audit SDM atas Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal pada Dirjen Aptika menemukan adanya pegawai kontrak yang tidak terdaftar dalam sistem kepegawaian resmi kementerian, meskipun tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Aptika Nomor 87 Tahun 2024.

    “Arahan Menteri sangat jelas, setiap pegawai di Kemkomdigi harus memenuhi kualifikasi administrasi sesuai aturan. Lima pegawai kontrak yang tidak sesuai standar tersebut tidak dapat melanjutkan kontraknya,” kata Arief dalam sebuah keterangan, Senin (9/12).

    Arief mengatakan 5 pegawai tersebut hanya bekerja melalui kerja sama dengan Dirjen Aptika tanpa basis administrasi di Biro Kepegawaian Kemkomdigi. Hal ini disebut bertentangan dengan aturan kepegawaian kementerian.

    Menurutnya, pemberhentian kepada sejumlah pegawai ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola di berbagai bidang, termasuk dalam pengawasan konten digital.

    “Kami tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga fokus pada pencegahan melalui evaluasi berkelanjutan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaya guna,”pungkasArief.

    Pada awal November, Wamen Komdigi Nezar Patria memastikan akan ada audit internal menyusul ditangkapnya sejumlah pegawai yang diduga bekingi situs judi online (judol). Para pegawai itu diduga menyalahgunakan wewenang mereka memblokir situs judol.

    “Oh ya pasti (audit),” kata Nezar ditemui di UGM, Sleman, Minggu (3/11).

    (lom/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Enam Tokoh Pahlawan Nasional: Kahar Mudzakkir-Ruhana Kuddus

    Enam Tokoh Pahlawan Nasional: Kahar Mudzakkir-Ruhana Kuddus

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh, yakni Abdul Kahar Mudzakkir, Alexander Andries (AA) Maramis, KH Masjkur, M Sardjito, Ruhana Kuddus, dan Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi.

    Pemberian gelar pahlawan nasional tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/TK/2019 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertanggal 7 November 2019 dan diberikan langsung kepada para ahli waris di Istana Negara, Jakarta, Jumat 8 November.

    Enam tokoh yang semasa hidupnya berjuang di berbagai bidang, mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun 2019 ini.

    Mereka adalah Ruhana Kuddus, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, Prof. Dr. M. Sardjito, Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir, Dr.(H.C.) A.A. Maramis dan K.H. Masjkur. pic.twitter.com/Ds0g8je22L

    — Joko Widodo (@jokowi) November 8, 2019

    Keenam tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini berasal dari beragam profesi dan latar belakang. Dua orang di antaranya merupakan anggota BPUPKI/PPKI, seorang sultan dari Sukawesi Tenggara, seorang dokter yang berjasa di dunia pendidikan, dan seorang perempuan yang berjasa di bidang jurnalis dan pendidikan.

    Berikut tokoh-tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional 2019: 

    Abdul Kahar Muzakkir 

    Abdul Kahar Muzakkir. Foto: Wikimedia Commons

    Abdoel Kahar Moezakkir (atau ejaan baru Abdul Kahar Muzakkir) merupakan tokoh pendiri Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Tokoh asal Kotagede ini juga pernah menjadi rektor kampus tersebut periode 1948-1960.

    Selain mendirikan UII, Kahar Muzakkir memang dikenang sebagai cendekiawan Muslim dan pejuang nasional. Dia juga sempat duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

    Dr. Sardjito

    Doktor Sardjito. Foto: Wikimedia Commons

    Dr. Sardjito merupakan dokter sekaligus rektor pertama Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 1950-1961. Selanjutnya dia juga menjadi rektor UII periode 1963 – 1970.

    Semasa hidupnya, Dr Sardjito kelahiran Magetan ini menciptakan sejumlah vaksin, misalnya untuk typhus, kolera, hingga disentri. Semasa perjuangannya, dia juga berkontribusi dengan membuat makanan dan multivitamin untuk para tentara RI yaitu Biskuit Sardjito. 

    Atas dedikasinya dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada era perjuangan kemerdekaan, nama Dr Sardjito juga diabadikan sebagai nama rumah sakit di Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito.

    AA Maramis 

    Mr. Alexander Andries Maramis (1897-1977) akhirnya menjadi Pahlawan Nasional RI tahun 2019. pic.twitter.com/sL4IulHZ22

    — Bode Grey Talumewo (@bode_talumewo) November 8, 2019

    Alexander Andries Maramis atau lebih dikenal sebagai AA Maramis merupakan tokoh yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Ia merupakan anggota BPUPKI dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada era kemerdekaan RI. 

    AA Maramis juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan tanda tangannya ada dalam Oeang Republik Indonesia (ORI) — mata uang RI sebelum rupiah. AA Maramis juga keponakan dari Maria Walanda Maramis, tokoh pejuang perempuan dari Sulawesi Utara, yang sebelumya juga mendapat gelar Pahlawan Nasional. 

    Roehana Koeddoes

    Roehana Koeddoes Foto: Wikimedia Commons

    Roehana Koeddoes (atau Ruhana Kuddus dengan ejaan kini) akhirnya mendapat gelar Pahlawan Nasional. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia ini, sempat gagal menjadi pahlawan nasional meski telah memenuhi seluruh persyaratan dalam proses pengusulan dari daerah.

    Roehana kelahiran Koto Gadang, Sumatera Barat, ini memiliki komitmen tinggi di bidang pendidikan dan literasi. Roehana hidup pada zaman yang sama dengan RA Kartini, di mana akses perempuan untuk mendapat pendidikan yang baik sangat dibatasi. Ia adalah pendiri surat kabar perempuan pertama di Indonesia.

    Roehana pernah menjadi pimpinan beberapa surat kabar pada masanya. Ia pernah menulis untuk surat kabar Poetri Hindia, Oetoesan Melajoe, hingga mendirikan surat kabarnya sendiri, Soenting Melajoe. Selain di dunia pers, Roehana juga aktif menjadi penggerak kerajinan di Sumbar, khususnya untuk kaum perempuan.

    Sultan Himayatuddin

    Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau dikenal dengan gelar Oputa Yi Koo adalah putra daerah yang memimpin perlawanan terhadap agresi, invasi, dan imperialisme Belanda di wilayah kesultanan Buton pada abad ke-18. Himayatuddin pernah menjabat dua kali dipilih jadi sultan, yakni sebagai Sultan Buton ke-XX (1750-1752) dan ke-XXIII (1760-1760). Beliau wafat pada tahun 1776 masehi.

    Ia mendapat gelar pahlawan karena kegigihannya melawan penjajah Belanda di Tanah Air. Bahkan, ia sampai harus sempat turun tahta akibat perlawanannya dulu.

    KH Masjkur

    Alhamdulillah, KH Masjkur insya Allah akan dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional, pada 10 November 2019.#KyaikuPahlawanku

    | simak sosok beliau berikut ini. 👇🏻

    credit: @nahdlatululama pic.twitter.com/N4pjOSX6c1

    — PWNU Jatim | #HariSantri2019 (@pwnujatim) November 7, 2019

    KH Masjkur adalah tokoh dan ulama dari Nahdlatul Ulama. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Agama di tiga era Perdana Menteri, yakni Amir Syarifuddin, Mohammad Hatta, Soesanto Tirtopordjo atau sekitar periode 1947-1949. Kemudian menjadi Menteri Agama lagi di era Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sekitar periode 1953-1955. 

    Pada zaman perjuangan kemerdekaan, KH Masjkur ikut menjadi anggota BPUPKI. Ia juga pernah tercatat sebagai pendiri Pembela Tanah Air (PETA), yang kemudian berubah nama Laskar Rakyat dan akhirnya menjadi TNI. Pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, ia memimpin barisan Sabilillah. 

    Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan enam nama pahlawan nasional pada 2018 melalui SK Presiden Nomor 123/TK tahun 2018 tentang Penganugrahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Enam orang itu yakni almarhum Abdurrahman Baswedan, tokoh dari Provinsi DI Yogyakarta; almarhumah Agung Hajjah Andi Depu, tokoh dari Provinsi Sulawesi Barat; dan almarhum Depati Amir, tokoh dari Provinsi Bangka Belitung.

    Kemudian, almarhum Mr. Kasman Singodimedjo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah; almarhum Ir. H. Pangeran Mohammad Noor, tokoh dari Provinsi Kalimantan Selatan; dan almarhum Brigjen KH Syam’un, tokoh dari Provinsi Banten.    

  • Telkomsel Luncurkan IndonesiaNEXT ke-9 dengan Kurikulum Berbasis AI

    Telkomsel Luncurkan IndonesiaNEXT ke-9 dengan Kurikulum Berbasis AI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Telkomsel kembali menghadirkan program Corporate Social Responsibility (CSR) unggulan, IndonesiaNEXT ke-9, dengan tema #UpskillToInnovate.

    Program ini menjadi wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk menciptakan inovasi yang berdampak di era digital.

    Melalui IndonesiaNEXT, Telkomsel berfokus memberdayakan generasi muda Indonesia dengan keterampilan digital mutakhir, termasuk teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/ AI).

    Inisiatif ini hadir sebagai solusi atas tantangan pendidikan tinggi di Indonesia, seperti ketimpangan akses, kesenjangan kualitas, dan ketidaksesuaian lulusan dengan kebutuhan industri.

    Di mana IndonesiaNEXT menawarkan pelatihan dan sertifikasi berbasis teknologi, kerangka pemetaan talenta, hingga kolaborasi dengan universitas dan organisasi internasional, guna mencetak talenta digital siap berkarya dan berdampak.

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, menyatakan, melalui IndonesiaNEXT, yang menjadi salah satu wujud penerapan prinsip ESG oleh perusahaan, Telkomsel berkomitmen memperluas akses generasi muda ke keterampilan digital yang relevan.

    “Kami ingin menginspirasi mereka untuk menjadi inovator yang menciptakan perubahan positif bagi bangsa,” kata Saki dalam keterangannya dikutip Minggu (8/12).

    IndonesiaNEXT ke-9 menawarkan hal baru

    • Kurikulum Generative AI: Membekali peserta dengan wawasan terkait tren teknologi terbaru.

    • Sertifikasi Teknologi: Sertifikasi berbasis kebutuhan terkini industri digital.

    • Kolaborasi Global: Melibatkan inkubator universitas dan organisasi internasional.

    • Kerangka Pemetaan Talenta: Memantau perkembangan peserta secara sistematis.

    Lima tahapan program IndonesiaNEXT ke-9

    1. National Webinar & Placement Test: Pelatihan digital bagi 1.000 peserta terpilih.

    2. Tech-Based Certification: Sertifikasi untuk 300 peserta terbaik.

    3. Ideation Bootcamp: Pengembangan keterampilan berbasis peran digital (Hustler, Hipster, Hacker).

    4. Digitalent Academy: Pengasahan advanced skillset sesuai peran digital bagi 24 peserta terbaik.

    5. Awarding: Penghargaan bagi tim dan individu terbaik di masing-masing kategori.

    Adapun pendaftaran IndonesiaNEXT ke-9 dibuka hingga 10 Maret 2025 untuk mahasiswa aktif dari semua jurusan.

    IndonesiaNEXT Goes to Campus juga akan menghadirkan National Lecture dan Screening Test di Universitas Indonesia pada 5 Desember 2024; Universitas Airlangga pada 13 Februari 2025.

    Kemudian, Universitas Gadjah Mada pada 18 Februari 2025; dan Telkom University pada 20 Februari 2025). Untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui laman resmi indonesianext.co.id.

    Sebagai informasi, sejak 2016, IndonesiaNEXT telah diikuti oleh lebih dari 86.000 talenta dari 38 provinsi dan telah menghasilkan lebih dari 6.800 sertifikasi keterampilan digital.

    Program ini merupakan bagian dari peta jalan ekosistem inovasi digital Telkomsel, bersama program dan inisiatif lain seperti NextDev, Telkomsel Ventures, dan INDICO, dalam secara strategis mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

    “Telkomsel percaya bahwa talenta digital adalah kunci transformasi serta keberlanjutan ekosistem dan ekonomi digital Indonesia. Melalui IndonesiaNEXT, kami ingin mencetak technopreneur andal yang siap membawa Indonesia menuju hari yang lebih baik dan masa depan gemilang,” kata Saki.

    (inh/inh)

  • Inilah Dua Sosok Pemimpin yang Nyaris Terlupakan dalam Sejarah Indonesia

    Inilah Dua Sosok Pemimpin yang Nyaris Terlupakan dalam Sejarah Indonesia

    Liputan6.com, Yogyakarta – Sjafruddin Prawiranegara dan Mr Assaat adalah dua tokoh penting yang pernah memimpin Indonesia pada masa krisis, meski jarang disebut sebagai presiden. Ketika Belanda melakukan Agresi Militer II pada tahun 1948, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap.

    Untuk menjaga kedaulatan, Sjafruddin yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran, membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat. Pada 13 Juli 1949, mandat PDRI dikembalikan kepada Soekarno.

    Mr. Assaat juga berperan penting saat Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949. Soekarno dan Hatta menjabat sebagai Presiden dan Perdana Menteri RIS, sedangkan Mr Assaat ditunjuk sebagai pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia yang wilayahnya terbatas di Yogyakarta.

    Selama menjabat, Mr. Assaat hidup sederhana dan menandatangani pendirian Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada 15 Agustus 1950, ia mengembalikan jabatan tersebut kepada Soekarno setelah RIS dibubarkan.

    Sjafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Sjafruddin ditugaskan untuk membentuk PDRI di Bukittinggi sebagai upaya untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih memiliki kedaulatan.

    Sedangkan Mr. Assaat menjabat sebagai Acting President atau Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia dari 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Assaat menerima kekuasaan dari Soekarno setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

    Selain membentuk PDRI di Bukittinggi, Sjafruddin juga berhasil mempertahankan pemerintahan darurat ini dari serangan Belanda. Ia berhasil menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri.

    Sjafruddin memiliki visi yang kuat untuk membangun ekonomi Indonesia yang mandiri dan kuat. Ia merumuskan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan distribusi barang kebutuhan pokok.

    Begitu juga dengan Mr Assaat yang berperan penting dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Ia berhasil memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam perundingan tersebut.

    Pendirian Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu kontribusi terbesar Mr. Assaat bagi bangsa Indonesia. UGM telah melahirkan banyak tokoh-tokoh penting bangsa.

     

    Penulis: Ade Yofi Faidzun