Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Penjelasan Ganjar Pranowo soal Pemecatan Jokowi dari PDI-P… Yogyakarta 19 Desember 2024

    Penjelasan Ganjar Pranowo soal Pemecatan Jokowi dari PDI-P… Yogyakarta 19 Desember 2024

    Penjelasan Ganjar Pranowo soal Pemecatan Jokowi dari PDI-P…
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P
    Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
    Ganjar Pranowo
    angkat bicara terkait pemecatan
    Joko Widodo
    (Jokowi) dari keanggotaan partai.
    Menurut Ganjar, keputusan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang.
    “Sudah selesai dan semua sudah berjalan,” ungkap Ganjar saat ditemui usai menghadiri rapat terbuka peringatan Lustrum XV dan Dies Natalis ke-75 Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/12/2024).
    Keputusan pemecatan Joko Widodo dari partai imbuhnya, sudah melalui perhitungan yang matang. Termasuk keputusan itu dikeluarkan usai Joko Widodo tidak menjabat sebagai Presiden.
    “Semua sudah dihitung, Ibu Mega itu orang yang sangat konsisten, maka beliau pernah ber-statement ‘Kami akan mendukung sampai selesai’. Itulah kenapa sampai selesai dulu, baru kemudian dilakukan tindakan,” ucapnya.
    Diungkapkan Ganjar, keputusan
    pemecatan Jokowi
    setelah tidak menjabat merupakan wujud konsistensi dari Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    memberikan dukungan sampai selesai. Selain itu juga bentuk penghormatan kapada pemerintahan Jokowi.
    “Itu penghormatan beliau (Megawati Soekarnoputri), konsistensi beliau, atas dukungan 100 persen pada pemerintahan Jokowi,” tuturnya.


    KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), saat ditemui di kediamannya Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jateng, pada Selasa (17/12/2024).
    Dikatakan Ganjar, publik kemungkinan akan mempunyai interpretasi lain apabila keputusan pemecatan Joko Widodo dilakukan saat masih menjabat. Bahkan mungkin juga akan melontarkan jika PDI-P tidak konsisten.
    “Mungkin kalau
    mecatnya
    di tengah jalan masih berkuasa, mungkin interpretasi orang lain dan mungkin orang juga akan ah enggak konsisten. Bu Mega tunjukan konsistensi itu,” paparnya.
    Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengumumkan pemecatan puluhan kadernya dari keanggotaan partai pada Senin (16/12/2024).
    Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sebanyak 27 kader PDI-P dipecat, termasuk Joko Widodo (Jokowi), putra dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.
    Surat pemecatan tersebut ditandatangani Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto pada 14 Desember 2024 sebelum diumumkan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    Dalam surat itu, dijelaskan soal kenapa PDIP pecat Jokowi. Disebutkan, bahwa Jokowi dipecat karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan merusak tatanan demokrasi.
    Selain itu, Komarudin mengatakan, sikap, tindakan, dan perbuatan Jokowi juga melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai 2019.
    Sementara Gibran Rakabuming Raka dipecat karena melanggar etik partai karena maju calon wakil presiden 2024 dari partai lain.
    Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Gibran maju berpasangan dengan Prabowo Subianto dan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).
    Adapun Bobby Nasution dipecat lantaran maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) dari partai lain. Bobby maju di Pilkada Sumut 2024 diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Sambut Baik Rencana Prabowo Beri Amnesti 44.000 Napi, Ini Alasannya!

    DPR Sambut Baik Rencana Prabowo Beri Amnesti 44.000 Napi, Ini Alasannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan pihaknya menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian amnesti atau pengampunan kepada 44.000 narapidana di Indonesia. 

    Menurut dia, rencana ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani masalah kelebihan kapasitas (over capacity) di lembaga pemasyarakatan atau lapas, termasuk juga anggaran pemeliharannya.

    Tak hanya itu, Willy berpandangan bahwa dengan adanya rencana itu menunjukkan bahwa presiden berkomitmen dalam mempromosikan, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara.

    “Selanjutnya nanti menteri sebagai kepanjangan tangan presiden bisa menyusulkan surat resminya yang berisi kriteria-kriteria, klaster-klaster, dan daftar nama yang layak,” tuturnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu (18/12/2024).

    Legislator NasDem ini mengaku Komisi XIII DPR RI akan segera menindaklanjuti rencana presiden tersebut bila pihaknya sudah menerima surat resmi dan setelah masuk masa sidang. Namun, tambahnya, tak menutup kemungkinan juga akan dibahas saat masa reses dengan izin dari pimpinan DPR.

    Dikatakan Willy, pihaknya juga akan turut mempersiapkan kriteria, klaster, dan pertimbangan detail lainnya, semisal pemerintah mau memberi amnesti kepada aktivis, tahanan politik (tapol) Papua, narapidana ITE, narapidana yang sakit dan butuh perawatan, serta narapidana narkoba yang butuh rehabilitasi.

    “Nanti DPR akan mengiringinya dengan detail klaster yang menurut pertimbangan anggota juga penting, seperti narapidana dengan masa tahanan tinggal sebentar, atau narapidana dengan catatan prilaku baik lainnya,” jelas Ketua DPP Partai NasDem itu.

    Alumni UGM ini juga menyebut tak menutup kemungkinan jumlah 44.000 narapidana ini bisa jadi lebih besar atau malah sebaliknya, karena ini hanya baru perkiraan awal saja.

    Akan tetapi, dia kembali menegaskan bahwa pada dasarnya rencana presiden ini baik lantaran bisa mengurangi over capacity lapas, anggaran, dan menghindari lapas menjadi “university of criminals”.

    “University of criminals, di mana orang yang masuk lapas namun ketika keluar mereka justru bertambah keterampilan kejahatannya, atau malah meningkatkan kualitas kejahatannya,” pungkas Willy.

  • Politisi Golkar Ini Lebih Setuju Pilkada Langsung dan Bukan Dipilih DPRD, Asalkan…

    Politisi Golkar Ini Lebih Setuju Pilkada Langsung dan Bukan Dipilih DPRD, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus politisi Golkar Zulfikar Arse Sadikin memandang agar Pilkada tetap bersifat langsung seperti saat ini, tetapi juga harus tetap melakukan penerapan sesuai kaidah ilmu (rekayasa) agar menghindari dampak berlebih (ekses negatif) dari Pilkada langsung itu sendiri.

    Menurutnya, salah satu cara untuk menghindari ekses negatif dari Pilkada langsung adalah dengan memisahkan waktu pelaksanaan antara Pemilu Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

    Hal ini, kata dia, merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi alias MK yang menyatakan bahwa Pilkada juga merupakan sama-sama rezim Pemilu.

    “Karena itu, Pemilu Lokal [Pilkada] dilakukan serentak dengan cara memilih DPRD tingkat kabupaten/kota beserta dengan kepala daerahnya. Setelah itu, setidaknya setahun setelahnya, diselenggarakan Pilkada di level provinsi untuk memilih DPRD Provinsi beserta gubernur di masing-masing,” ujarnya dalam keterangan resmi, pada Senin (16/12/2024).

    Kemudian setelah itu, lanjutnya, bisa menyelenggarakan Pemilu Nasional yang terdiri dari Pemilihan DPR RI, DPD RI, dan Presiden serta Wakil Presiden RI.

    “Kenapa? Karena DPRD Provinsi, kabupaten/kota, dan gubernur, kabupaten/kota, itu kan pemerintahan daerah, local government. Harus kita pisah, jangan jadikan satu lagi. Karena ada keputusan MK yang memberikan enam model keserentakan Pemilu yang bisa ditawarkan,” tutur Politikus Golkar tersebut.

    Lebih lanjut, Zulfikar juga menuturkan rekayasa untuk mencegah ekses negatif berikutnya adalah menegaskan bahwa berpartisipasi dalam Pemilu adalah sebuah kewajiban, bukan lagi hanya sekadar hak saja.

    Ditambahkan dia, termasuk juga metode kampanye dalam Pilkada haruslah disusun dengan mengutamakan dialog dan tatap muka. Kemudian, imbuhnya, kampanye akbar yang mengundang munculnya money politics pun harus dikurangi pula.

    “Kampanye yang terbatas lah, terbatas. Lalu Alat Peraga Kampanye [APK] juga harus dikurangi lah. Kan ada medsos kita ini, ada media online, pakai itu aja. Lalu jangan lagi ngasih Merchandise-merchandiseitu lho,” kata Zulfikar.

    Di samping itu, jebolan Fisipol UGM ini turut mengimbau jangan hanya terfokus dengan pengkajian model pemilu saja, tetapi juga yang terpenting adalah aktor politik itu sendiri harus berubah guna memperbaiki demokrasi. 

    “Partai-partai, paslon-paslon juga harus berubah, ajak pemilih untuk berubah. Karena kan kita diberi tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik. Itu lah,” pungkasnya. 

  • Empat Staf Khusus Erick Thohir di Kementerian BUMN

    Empat Staf Khusus Erick Thohir di Kementerian BUMN

    JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, kembali menambah personel dalam kementeriannya. Kini Erick menangkat empat orang staf khusus yang memiliki latar belakang beragam mulai dari Guru Besar, Komisaris BUMN hingga politisi, untuk bekerja bersamanya.

    Erick Thohir menunjuk Prof. Muhammad Ikhsan, Prof. Nanang Pamuji, Arya Sinulingga, dan Anhar Adel sebagai Staf Khusus Menteri BUMN. “Keempat Stafsus sudah melalui persetujuan Presiden dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,”ungkap Erick dari keterangan yang diterima VOI, Sabtu (9/11/2019).

    Erick Thohir menyatakan, empat Staf Khusus yang diangkat ini, akan membantu dirinya secara profesional dan tentunya tidak akan tumpang tindih dengan jajaran pejabat atau pegawai yang sudah ada di Kementerian BUMN. 

    “Mereka malah akan membantu agar akselerasi yang kita lakukan dapat on the track dan sesuai target yang ditetapkan,” ungkap Erick Thohir.

    Berikut profil empat orang staf khusus Erick Thohir di Kementerian BUMN:

    Prof. Muhammad Ikhsan

    Ia merupakan Guru Besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Ia dipercaya sebagai Staf Khusus yang memberikan masukan terkait makroekonomi.

    Pria 55 tahun ini menyelesaikan S-1 di Fakultas Ekonomi di UI, kemudian melanjutkan program magisternya di Vanderblit University, Departemen Ekonomi Konsentrasi: Ekonomi Moneter Internasional USA, dan meraih gelar PhD pada 1998 dari Universitas of Illinois USA, Depertemen Ekonomi dengan konsentrasi ekonomi pembangunan dan ekonomi internasional.

    Prof. Nanang Pamuji

    Ia merupakan Guru Besar di Universitas Gajah Mada. Ia dipercaya untuk memberikan masukan dan saran agar BUMN membangun talenta manajemen dan meningkatkan inovasi di era disrupsi.

    Selain itu, Nanang juga merupakan salah satu komisaris di PT. Krakatau Steel, sejak tahun 2017.

    Dr. Nanang Pamuji Mugasejati, Direktur Eksekutif CfDS akan hadir dlm Expert’s Meeting on Digital Diplomacy yg diselenggarakan CfDS nanti. pic.twitter.com/r0CefrARO1

    — CfDS UGM (@cfds_ugm) May 4, 2017

    Anhar Adel

    Ia merupakan Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Djakarta Lloyd. Anhar akan membantu Menteri BUMN terkait hubungan lembaga dan dengan Kementerian sehingga sinergi dengan institusi lain terus terjaga. 

    Saat kepemimpinan menteri Rini, Adel juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Arya Sinulingga

    Arya Sinulingga saat menjadi jubir TKN (Wardhany/VOI)

    Ia merupakan Mantan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Arya juga tercatat sebagai Ketua DPP Perindo dan berjanji akan mundur dari jabatannya saat dilantik sebagai Staf Khusus Menteri BUMN. Oleh Erick Thohir, Arya dipercaya sebagai Juru Bicara Menteri BUMN.

    Arya diketahui memang memiliki sederet pengalaman di dunia komunikasi publik. Dia berkarir selama 12 tahun di MNC, mulai dari Corporate Secretary Indovision, sampai menjadi Direktur di Global TV, Direktur di MNC Investama, Wakil Direktur Utama iNews TV dan terakhir menjabat Direktur Holding MNC Tbk.

    Sebelumnya, Erick Thohir baru saja menetapkan pembagian tugas untuk kedua Wakil Menterinya yakni Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo. Pembagian tugas ini Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-263/MBU/10/2019 tentang Pembagian Badan Usaha Milik Negara yang Dikoordinasikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.

    Berdasarkan keterangan resmi Kementerian BUMN, Minggu (3/11), Wamen BUMN I Budi Gunadi Sadikin membina BUMN sektor farmasi, jasa survei, energi, pertambangan, industri strategis, dan media. Sementara, Wamen BUMN II Kartiko Wirjoatmodjoo membina BUMN sektor industri agro, kawasan, logistik, pariwisata, jasa keuangan, konstruksi, jasa konsultan, sarana dan prasarana perhubungan.

  • Antisipasi Yield US Treasury Tinggi, Bos BI Dorong Sekuritisasi KPR

    Antisipasi Yield US Treasury Tinggi, Bos BI Dorong Sekuritisasi KPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan perlu mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna mengantisipasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) pada awal periode pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo  Perry memperkirakan federal fund rate pada 2025 hanya akan mengalami penurunan dua kali dan suku bunga obligasi pemerintah AS atau yield US Treasury diperkirakan mengalami tren kenaikan. 

    Utamanya, yield US Treasury tenor sampai 10 dengan 30 tahun yang dipicu oleh utang pemerintah AS.

    Perry mengatakan cara yang bakal digunakan BI untuk mengantisipasi kondisi tersebut dengan menjaga stabilitas. Misalnya, dengan melakukan intervensi di pasar guna menjaga nilai tukar rupiah. 

    “Depresiasi rupiah termasuk yang kecil. Tanpa stabilitas, bagaimana kita memacu pertumbuhan?,” ujarnya di acara Seminar Kafegama UGM dengan tema ‘Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju’, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

    Selain itu, Perry mengaku pihaknya agresif dalam menjual instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna mencegah pembalikan dana asing atau capital reversal. Untuk diketahui, SRBI adalah instrumen investasi yang diterbitkan BI pada 2023 lalu untuk menarik lebih banyak modal asing ke Indonesia. 

    Selain SRBI, Perry mendorong agar perbankan mengoptimalkan KPR dengan sekuritisasi. Dia mengaku bank sentral siap untuk membantu hal tersebut. Dia menyampaikan hal itu ke Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN Nixon L.P Napitupulu.

    “Kalau pak Nixon punya barang lain, give me, sepanjang itu MBS [mortgage backed securities]. Sepanjang ada ratingnya, lebih baik sekuritas daripada institusi” ungkapnya.

    Perry menuturkan bahwa sekuritisasi KPR itu bisa dilakukan dengan bantuan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (Apuvindo). Dia menyebut sekuritisasi KPR itu bisa dilakukan seperti penerbitan SRBI atau underlying SBN. 

    “Yuk kita buat seperti SRBI, sekuritas jangka panjang MBS ya. Terus diterbitkan sekuritas jangka pendek sehingga mutar,” katannya.

    Perry menyatakan optimistis sekuritisasi KPR itu bisa terwujud, apalagi kini BI sudah memiliki Central Counterparty (CCP), atau lembaga yang dibentuk bank sentral untuk mengelola pasar uang dan valuta asing di Indonesia. 

    “Daripada uang kita ngacir ke Amerika. We can do so much karena ini akan terjadi bahwa UST akan tinggi dan long [berkepanjangan]. We have to be creative,” ujarnya. 

  • Seminar Nasional KAFEGAMA “Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju”

    Seminar Nasional KAFEGAMA “Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju”

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah perlambatan ekonomi global yang diproyeksikan hanya tumbuh sebesar 2,6% pada tahun 2024 (UNCTAD), Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, dengan angka 4,95% (YoY) pada triwulan III-2024 menurut BPS. Sebagai bentuk respons terhadap tantangan dan dinamika ekonomi ke depan, Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (KAFEGAMA) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju”.

    Seminar tersebut berlangsung pada Sabtu, (14/12/2024), di Ballroom Menara 1 BTN, Jakarta Pusat. Acara ini juga menjadi momen strategis di bawah pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang mencanangkan target pertumbuhan ekonomi hingga 8%, dengan fokus pada sektor pangan dan energi.

    Ketua Umum PP KAFEGAMA periode 2024-2027, Dr. Frederica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa seminar ini mencerminkan komitmen organisasi untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada bangsa.

    “Seminar ini merupakan manifestasi konkret dari semboyan organisasi ‘guyup, rukun, migunani’ dalam berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia,” ujar Frederica.

    Dalam seminar nasional ini terdapat empat pakar ekonomi ternama hadir sebagai pembicara utama, yaitu Budi Mulya, Eka Chandra Buana, Edimon Ginting, Ph.D., dan Gumilang Aryo Sahadewo. Seminar ini dipandu oleh Edwin Hidayat Abdullah dan Dr. Piter Abdullah sebagai moderator. Pada sesi panel diskusi para pembicara menganalisis secara mendalam tantangan dan peluang dalam memajukan perekonomian Indonesia, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Selain itu, dalam acara seminar nasional ini KAFEGAMA mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum, hadir dan berpartisipasi dalam forum ini. Acara ini diharapkan menjadi ajang kolaborasi dan diskusi yang produktif untuk mewujudkan visi Indonesia maju.

  • Kantor Legislatif-Yudikatif Mulai Dibangun 2025

    Kantor Legislatif-Yudikatif Mulai Dibangun 2025

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan kantor lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mualai dibangun tahun depan.

    Basuki menyebut Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan kantor DPR, DPD, MPR, lalu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) beserta kompleks huniannya.

    “Sehingga mudah-mudahan 2027 akan sudah siap,” kata Basuki di UGM, Sleman, Sabtu (14/12) petang.

    Setahun berikutnya atau pada 2028, Mantan Menteri PUPR itu bilang Prabowo selanjutnya akan mengumumkan pemindahan kantor seluruh jajaran legislatif dan yudikatif ke IKN.

    Sementara untuk perkantoran lembaga eksekutif hingga akhir 2024 ini, menurut Basuki, ada empat kantor kementerian koordinator (kemenko) yang sudah siap difungsikan.

    “Masing-masing kementerian di bawah Kemenko nanti sudah bisa pindah. Kemudian hunian, 47 Tower sudah bisa,” ujar Basuki.

    Meski demikian, Basuki menekankan jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tetap menjadwalkan pemindahan ASN ke IKN baru April 2025.

    “MenPANRB sudah memprogramkan (pemindahan ASN) kira-kira April setelah Lebaran. Sebenarnya bisa Januari, tapi karena mau ada Lebaran jadi kita programkan April,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pembangunan IKN terus dilanjutkan di era Prabowo. Ia menargetkan IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota paling lambat 2029.

    Hasan memastikan Prabowo akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, jika fungsi politik sudah bisa berjalan. Artinya, harus ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN.

    “Kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12).

    Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan Prabowo bakal berkantor di IKN sekitar empat tahun lagi. Ia juga menargetkan semura urusan rampung pada 17 Agustus 2029.

    “Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” kata Dody.

    Dody mengatakan Kementerian PU akan mengejar prioritas pembangunan sesuai mandat Prabowo. Kepala Negara disebut mengutamakan penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di IKN Nusantara

    Dody juga menegaskan pemerintah saat ini lebih mengejar target swasembada p

    (kum/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Wanti-wanti Trump Effect, Gubernur BI Ingatkan Ekspor ke AS hingga Defisit Fiskal

    Wanti-wanti Trump Effect, Gubernur BI Ingatkan Ekspor ke AS hingga Defisit Fiskal

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mewanti-wanti soal kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap ekonomi global, khususnya berkaitan dengan penaikan tarif impor barang-barang ke negeri Paman Sam. 

    Perry menyoroti bahwa Trump dengan motto-nya ‘America First’ bakal mengutamakan perekonomian AS agar bisa tumbuh tinggi. Pria yang sebelumnya menjabat presiden AS pada 2017—2021 itu dinilai Perry bukan tipe pemimpin dunia yang memerdulikan soal multilateralisme. 

    “Oleh karena itu, yang disasar sekarang adalah negara-negara yang memiliki surplus terbesar perdagangan dengan Amerika. China, Kanada dan Meksiko, Eropa, serta Vietnam,” ujarnya pada acara Seminar Kafegama UGM dengan tema ‘Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju’, Jakarta, Sabtu (14/12/2024). 

    Seperti diketahui, Trump sudah secara terang-terangan mengumumkan rencana pengenaan tarif impor dari negara-negara tersebut. Salah satunya adalah China sebesar 25% yang rencananya efektid berlaku pada paruh kedua 2025.

    Perry turut menyoroti kebijakan Trump yang cenderung memprioritaskan domestik seperti kebijakan imigrasi yang ketat. 

    Menurut Perry, Indonesia perlu mempelajari bagaimana kinerja ekspor dan impor Indonesia dengan AS. Hal itu kendati surplus perdagangan Indonesia dengan AS tidak sebesar negara-negara mitra perdagangan Indonesia yang lain.

    “But we have to understand how we deal with America bukan melalui WTO, bukan melalui CEPA, bukan melalui lain-lain, deal directly,” ujar Perry. 

    Selain itu, Perry menyinggung perlunya disiplin fiskal dalam menghadapi ekonomi global ke depannya karena kebijakan Trump. Dia mengingatkan bahwa kapasitas ekonomi AS memungkinkan negara G7 itu untuk menerbitkan lebih banyak surat utang. Itu tentu berbeda dengan Indonesia. 

    “Amerika bisa negara besar, mengelaurkan surat utang banyak, bisa. Kalau kita terlalu banyak menerbitkan utang, jebol kita. Tapi masalahnya dengan defisit fiskal yang terlalu besar di Amerika, suku bunga Amerika untuk surat utang pemerintah sangat tinggi. Oleh karena itu,  seluruh dunia memindahkan portofolio investasinya ke Amerika, atau capital reversal,” paparnya. 

  • Penularan HIV dari Ibu Hamil ke Anak Bisa Dicegah, Ini Caranya

    Penularan HIV dari Ibu Hamil ke Anak Bisa Dicegah, Ini Caranya

    Liputan6.com, Yogyakarta – Meningkatkan kesadaran mengenai HIV/AIDS dan mendukung orang dengan HIV (ODHIV) Indonesia tengah memprioritaskan penanganan HIV, utamanya eliminasi penularan HIV dari ibu ke anak. Saat ini prevalensi nasional HIV pada ibu hamil di Indonesia terus meningkat. “Saat ini angkanya sebesar 0,3 persen dengan perkiraan 230.000 ibu hidup dengan HIV,” jelas Ari Probandari, peneliti utama tim Studi MENJAGA, kerja sama antara Pusat Kedokteran Tropis (PKT) UGM dengan Universitas Sebelas Maret, London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), dan University of New South Wales.

    Ari mengatakan dalam konteks eliminasi HIV, peran penting pelayanan antenatal care (ANC) terlihat sebagai platform utama untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan HIV pada ibu hamil. “Sebetulnya penularan HIV dari ibu hamil ke bayinya bisa dicegah. Syaratnya adalah ibu hamil dapat menjalani tes HIV sejak dini dan memulai terapi antiretroviral (ARV) bila diperlukan,” katanya.

    Menurutnya dengan cakupan ANC yang baik maka bisa mewujudkan inisiatif 95-95-95 yang ditetapkan WHO. Targetnya adalah 95% cakupan ANC, 95% cakupan tes HIV/sifilis/hepatitis B pada ibu hamil, dan 95% cakupan pengobatan untuk mereka yang dites positif HIV/sifilis/hepatitis B.

    Ari mengatakan saat ini Studi MENJAGA dalam tahap pengambilan data endline dan evaluasi proses intervensi yang dilakukan oleh tiap puskesmas. Melalui studi ini bertujuan membantu layanan kesehatan agar cakupan tes pada HIV, sifilis dan hepatitis B meningkat. “Lewat studi ini kita harap tim peneliti dapat berkontribusi dalam mewujudkan triple elimination, eliminasi penyakit HIV, sifilis dan hepatitis B di Indonesia,” kata Ari Probandari.

    Kota Bandung dan Kabupaten Bogor menjadi dua daerah pelaksanaan studi yang akan membantu tim peneliti dalam mengetahui efektivitas dan efisiensi biaya dari intervensi peningkatan kualitas yang berkesinambungan (continuous quality improvement) atau CQI dalam meningkatkan cakupan tes antenatal untuk HIV, sifilis dan hepatitis B.

    Inti dari CQI adalah melibatkan pelaksana layanan kesehatan secara aktif untuk mengidentifikasi masalah dalam proses layanan dan mencari solusi sederhana yang dapat diterapkan langsung. “Yang banyak aktif dan terlibat adalah teman-teman dari dinas kesehatan dan puskesmas,” jelas Ira Dewi Jani Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Bandung.

    Pada Juni 2024 Puskesmas Rusunawa Kota Bandung melaporkan cakupan tes HIV/sifilis/hepatitis B pada ibu hamil di puskesmas ini sebesar 34% dengan menyasar 339 ibu hamil. Tim CQI Puskesmas menargetkan cakupan tersebut naik hingga 75% saat berakhirnya masa intervensi pada September 2024.

    Di akhir masa intervensi, puskesmas bisa melampaui target dengan membukukan cakupan mencapai 85%. Target tersebut berhasil dicapai berkat intervensi yang dilakukan seperti kerja sama dengan jejaring layanan swasta atau praktik bidan mandiri yang ada di wilayah kerja puskesmas.

    Ike Puri Purnama Dewi, Kepala UPTD Puskesmas Kopo, Kota Bandung mengatakan Puskesmas berperan menyediakan reagen, sedangkan jejaring melaporkan layanan tes yang dilakukan di tempatnya. Puskesmas Rusunawa tidak hanya mengalami peningkatan angka cakupan, tetapi juga memiliki pencatatan dan pelaporan yang lebih rapi dan sistematis. “Kami bersyukur menjadi salah satu puskesmas yang diintervensi secara langsung dalam studi ini,” ujarnya soal antisipasi penularan HIV.

  • dr. Raudi Akmal – Halaman all

    dr. Raudi Akmal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – dr. Raudi Akmal merupakan seorang dokter dan juga pengusaha yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman periode 2024-2029.

    Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman pada periode 2019-2024.

    Nama Raudi Akmal ikut terseret kasus dugaan korupsi dana hibah Pariwisata di Kabupaten Sleman tahun anggaran 2020.

    Raudi telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman pada Kamis (12/12/2024).

    Kehidupan Pribadi

    Raudi Akmal lahir di Sleman pada 01 September 1995.

    Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. dan Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo.

    Sang Ayah merupakan Bupati Kabupaten Sleman dua periode yakni 2010-2015 dan 2016-2021. Sementara ibundanya juga menjabat sebagai Bupati Sleman periode 2021–2026.

    Raudi Akmal memiliki dua saudara yang bernama Dr. Aviandi Okta Maulana, S.E., M.Acc., Ak., CA, dan dr. Nudia Rimanda Pangesti.

    Raudi diketahui telah menikah dengan Meidyana Aulya Sashaputri pada 29 Desember 2023.

    Pendidikan

    Raudi Akmal mengawali jenjang pendidikannya di SD Budi Mulia Dua, Yogyakarta.

    Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMP Budi Mulia Dua, Yogyakarta.

    Usai lulus, Raudi Akmal mengenyam pendidikan di SMA Muhammadiyah 1, Yogyakarta.

    Pada 2013, ia melanjutkan pendidikannya pada jenjang S1 jurusan Kedokteran di Universitas Gadjah Mada.

    Karier

    Setelah lulus kuliah, Raudi Akmal mengawali kariernya di dunia politik.

    Pada tahun 2016, ia memegang jabatan sebagai Ketua Umum DPD Barisan Muda (BM) PAN Kabupaten Sleman.

    Pria berusia 29 tahun itu juga aktif sebagai anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman.

    Pada Pileg 2019, Raudi Akmal mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PAN.

    Ia pun berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Sleman dengan memperoleh 11.172 suara.

    Satu tahun kemudian, Raudi Akmal menduduki posisi sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Sleman.

    Pada Pileg 2024, Raudi Akmal kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PAN daerah pemilihan Sleman 1 dengan perolehan 10.381 suara.

    Selain menjadi politisi, Raudi Akmal juga merupakan pengusaha.

    Ia merintis sejumlah usaha di bidang makanan seperti Dirty Chick, Chicken Crush Klebengan, dan resto Bongobong.

    Tidak hanya itu, anak bungsu Sri Purnomo ini juga memiliki klinik kesehatan yang bernama Klinik Pratama Adera dan juga rental mobil.

    Diperiksa Kejari Sleman terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2020

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman telah memeriksa mantan Bupati Sleman Sri Purnomo dan eks anggota DPRD Sleman Raudi Akmal.

    Ayah dan anak itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata pada tahun anggaran 2020.

    Dikutip dari TribunJogja.com, Raudi diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya secara pribadi. Bukan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman. 

    “(Raudi diperiksa) sebagai pribadi,” kata Kajari Sleman, Bambang Yunianto, Jumat (13/12/2024). 

    Pemeriksaan terhadap anak bungsu Bupati Sleman ini dilakukan pada Kamis (12/12/2024) kemarin.

    Raudi diperiksa lebih kurang selama 6 jam, yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga keluar 15.00 WIB. 

    Tim Kuasa hukum Raudi Akmal, Soepriyadi, menjelaskan bahwa kliennya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata di Sleman.

    Menurut Soepriyadi, Raudi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Sleman yang memiliki informasi terkait penyaluran dana tersebut. Saat menjabat di Komisi D, yang membidangi kepemudaan, Raudi diketahui membantu proses pengajuan proposal dari sejumlah organisasi kepemudaan.

    Nah, para pemuda itu, banyak yang membawa proposal dan minta bantuan Raudi sebagai legislator agar bisa mendapatkan bantuan dana hibah Pariwisata tersebut.

    Soepriyadi menegaskan bahwa peran Raudi sebatas mendukung aspirasi pemuda tanpa terlibat dalam pengelolaan dana hibah itu sendiri.

    “Jadi kan banyak pelaku wisata itu dari organisasi kepemudaan. Mereka membawa proposal, minta bantuan karena merasa dekat dan nyaman dengan Mas Raudi. Kemudian Mas Raudi ini sebagai legislator meneruskan ke instansi yang bersangkutan. Jadi apa salahnya. Mas Raudi ini tidak mengintervensi. Semua yang berhak menerima (dana hibah) atau tidak, kan tim teknis yang menentukan,” ujar dia. 

    Sebagai informasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyalurkan dana hibah pariwisata di Sleman pada tahun anggaran 2020 untuk pelaku wisata di Kabupaten Sleman dengan harapan bangkit dan segera pulih dari pandemi covid-19.

    Dana hibah tersebut ditransfer dua tahap. Adapun total anggaran dana hibah pariwisata tahun anggaran 2020 itu senilai Rp 68,5 miliar tetapi yang ditransfer dari kas negara ke kas daerah senilai Rp 49.711.272.645-.

    Kejaksaan Negeri Sleman menduga, adanya tindak pidana yang berujung pada penyelidikan sejak awal tahun 2023.

    Pada April 2023, status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan setelah ditemukan indikasi kerugian negara.

    Dari hasil koordinasi antara Kejari Sleman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY, mengungkapkan bahwa ada dugaan kerugian negara akibat penyimpangan dalam program tersebut sebesar Rp 10 miliar.

    Harta Kekayaan

    Raudi Akmal tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp3,9 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada tanggal 22 Maret 2024.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Raudi Akmal.

    DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 737.100.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 1134 m2/400 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 737.100.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.500.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

    2. MOBIL, IONIQ 5 LONG RANGE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.500.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. 1.046.000.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 440.036.763

    F. HARTA LAINNYA Rp. 1.111.712.556

    Sub Total Rp. 4.885.349.319

    III. HUTANG Rp. 982.726.945

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.902.622.374

    (Tribunnews.com/falza) (TribunJogja.com/Ahmad Syarifudin)