Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Desakan ASN Terhadap Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro: Pakar Ungkap Masalah Tata Kelola

    Desakan ASN Terhadap Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro: Pakar Ungkap Masalah Tata Kelola

    Malang (beritajatim.com) – Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) melancarkan aksi protes besar-besaran terhadap Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Dalam aksi yang digelar di depan kantor kementerian di Jakarta, Senin (20/1/2025), ASN meneriakkan desakan agar sang menteri mundur dari jabatannya, menyusul dugaan pemecatan sepihak yang kontroversial.

    Video yang viral di media sosial memperlihatkan kerumunan ASN yang mengenakan baju hitam meneriakkan seruan, “Turun! Lawan!,” saat mobil menteri meninggalkan kompleks gedung. Aksi ini dipicu oleh dugaan pemecatan seorang pegawai bernama Neni Herlina secara verbal tanpa surat resmi.

    Sebanyak 235 ASN turut serta dalam aksi ini, membawa spanduk dengan pesan keras. Salah satu spanduk bertuliskan, “Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri.”

    Tuntutan ini menggarisbawahi keresahan para pegawai. Mereka merasa kebijakan menteri lebih menguntungkan pihak tertentu daripada melayani kepentingan negara.

    Di tengah protes yang memanas, Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. “Pendemo kan cari sesuatu yang menarik, intinya kita sedang bersih-bersih,” ujarnya. Namun, pernyataan ini belum cukup meredakan polemik di kalangan ASN dan publik.

    Pakar: Konflik Ini Cerminkan Masalah Tata Kelola Pemerintahan

    Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA., pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya, memberikan analisisnya terkait konflik ini. Menurutnya, ada empat poin utama yang mencerminkan masalah serius di balik kasus ini.

    Pertama, penyalahgunaan jabatan. Dugaan bahwa seorang menteri memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok menunjukkan pelanggaran prinsip integritas dan akuntabilitas. Hal ini bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Kedua, dampak pada kepercayaan publik. Menurut saya skandal semacam ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu apatisme, dan melemahkan legitimasi institusi negara,” ujar dosen Fakultas Ilmu Administrasi UB ini.

    Ketiga, lemahnya sistem pengawasan. Konflik ini menunjukkan kurangnya checks and balances dalam pengawasan pejabat publik, memberikan ruang bagi potensi pelanggaran etika dan hukum.

    “Lalu, juga, ini ada konsekuensi hukum dan etika. Jika tuduhan terbukti, Menteri Satryo perlu menghadapi konsekuensi hukum. Secara etika, langkah pengunduran diri diperlukan untuk menjaga kredibilitas institusi,” ungkap ujar dosen jebolan S2 Universitas Gadjah Mada ini

    Aksi protes ini menyoroti perlunya reformasi di tubuh Kemendikti Saintek untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan publik. Dengan tuntutan yang semakin menguat, langkah pemerintah dalam menangani isu ini akan menjadi sorotan nasional. [dan/aje]

  • Viby Indrayana Jadi Wasekjen PP-PII, Diharapkan Bikin Sektor Konstruksi Semakin Maju

    Viby Indrayana Jadi Wasekjen PP-PII, Diharapkan Bikin Sektor Konstruksi Semakin Maju

    loading…

    Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PP-PII) Ilham Akbar Habibie (tengah) bersama Viby Indrayana (kanan). Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PP-PII) Ilham Akbar Habibie resmi melantik lebih dari 380 orang Pengurus Pusat PII periode 2024-2027 di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD, Jakarta, pada Senin (20/1/2025). Dalam kepengurusan itu, terdapat tokoh nasional hingga para guru besar dari berbagai perguruan tinggi.

    Mereka di antaranya, Prof. Agus Taufik Mulyono. (Universitas Gadjah Mada), tokoh dari unsur pemerintahan, Dr. Ir. Desiderius Viby Indrayana (Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan OIKN), tokoh dari unsur profesi profesional, Ir. Iman Purwoto, (Ketua Umum ASTEKINDO), dan Ir. Eqbal Ludy (Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

    Ahli Hukum Kontrak Konstruksi dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Finsensius Mendrofa menilai, masuknya nama Desiderius Viby Indrayana sebagai Wasekjen PP-PII periode 2024-2027 cukup menarik. Karena, latar belakang Viby Indrayana merupakan Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita Ibu Kota Nusantara, serta Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta (KAMAJAYA).

    “Munculnya nama Desiderius Viby Indrayana merupakan salah satu tokoh muda Indonesia pada sektor keselamatan konstruksi menambah gairah dan juga harapan yang lebih besar terhadap warna PP PII yang lebih dinamis dan progresif,” kata Finsensius dalam keterangannya, Senin (20/1/2025)

    Finsensius menyampaikan, Viby Indrayana merupakan tokoh sentral dalam operasionalisasi dan pengelolaan IKN yang menjadi perwujudan keberlanjutan kerja dari perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi sebagai hasil kerja para insinyur Indonesia. “Beberapa karya besar yang telah dibuat oleh Desiderius Viby Indrayana salah satunya adalah membuat model safety leadership dalam sektor konstruksi di Indonesia,” puji Finsen.

    Selain itu, lanjut Finsen, Viby yang merupakan alumni doktor lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), juga menggawangi, menginisiasi terbitanya Level of Service dari pengelolaan aset di Indonesia. Karena, selama ini keilmuan konstruksi lebih mengedepankan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan.

    Ditambah, Viby yang menjadi salah satu punggawa inti PP-PII, juga aktif berbagi ilmu mengajarkan terkait profesionalisme keinsinyuran. Termasuk mengajar mengena aspek keselamatan, kesehatan kerja serta lingkungan (K3L) di Universitas Indonesia (UI) pada Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur.

    Sebagai sebuah institusi besar yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, tutur Finsen, PII merupakan institusi yang sifatnya substantif dan mutlak wajib diikuti oleh segenap insinyur Indonesia.

    “Tidak hanya berkaitan sebagai suatu kelompok networking, tetapi merupakan juga amanat UU yang mana wajib hukumnya bagi para insinyur Indonesia yang akan menjalankan kegiatan keinsinyuran memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) dan PII menjadi satu-satunya institusi secara undang-Undang yang diperbolehkan untuk melegitimasi seorang Insinyur,” papar dia.

  • Revisi UU Minerba Bakal Diketok Malam Ini? Ini Kata Baleg

    Revisi UU Minerba Bakal Diketok Malam Ini? Ini Kata Baleg

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membeberkan bahwa parlemen akan melakukan rapat pleno untuk Revisi Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) malam ini.

    Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, pihaknya sudah menerima semua masukan dari fraksi yang hadir dalam rapat untuk RUU Minerba tersebut dan akan dilakukan Rapat Pleno malam ini pukul 7 WIB.

    “Nanti jam 7 malam kita lanjutkan (Rapat Pleno) dan kita sudah sepakat juga bahwa walaupun ini dalam pembahasan hak inisiatif Baleg dalam rangka untuk memenuhi meaningful participation itu,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Jika sudah ketok palu dalam Rapat Pleno, Revisi UU Minerba ini diusahakan menjadi pembahasan pada Rapat Paripurna DPR RI. Hal ini untuk mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum bisa disahkan menjadi Undang-undang yang berlaku.

    “Mungkin satu dua hari besok ini diajukan di Rapat Paripurna menjadi hak inisiatif, kita dengarkan masukan dari masyarakat,” tambahnya.

    Hingga saat ini, Baleg DPR RI masih melakukan Rapat Panja untuk menerima segala masukan dari fraksi.

    Di lain kesempatan, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa, rapat ini menindaklanjuti hasil rapat pimpinan Baleg bersama Kapoksi Baleg pada 14 Januari 2025 lalu.

    “Terkait hal tersebut, pimpinan Baleg telah menugaskan tim ahli untuk merumuskan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” ujar Bob saat membuka Rapat Pleno RUU Minerba yang diselenggarakan Baleg DPR RI, Senin (20/1/2025).

    Ia membeberkan bahwa setidaknya terdapat empat poin yang menjadi pokok pembahasan dalam revisi UU Minerba kali ini. Pertama, terkait percepatan hilirisasi mineral dan batu bara.

    Bob menilai program hilirisasi harus didorong agar Indonesia bisa lebih cepat mewujudkan swasembada energi. Kedua, terkait aturan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

    Kemudian yang ketiga, terkait pemberian IUP kepada perguruan tinggi. Keempat, terkait pemberian IUP untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Terpisah, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bambang Haryadi, menjelaskan bahwa revisi ini masih berada dalam tahap awal dan baru berupa usulan inisiatif dari DPR.

    “Ini masih usul inisiatif, masih jauh. Nanti nunggu surpres (surat presiden) lah, baru mau diajukan ke Paripurna sebagai usul inisiatif. Setelah diparipurnakan baru ini dikirim ke pemerintah. Pemerintah setuju gak itu kan ntar baru ada daftar inventarisasi masalah,” ujar Bambang kepada CNBC Indonesia, Senin (20/1/2025).

    Menurut Bambang, revisi ini akan menyasar beberapa poin pembahasan, salah satunya seperti penyesuaian pasal terkait hilirisasi di sektor pertambangan.

    Selain itu, revisi juga akan mencakup perluasan pembagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada sejumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Langkah ini ditujukan agar dapat mengurangi biaya UKT yang merupakan dana kuliah yang harus dibayarkan mahasiswa per semester.

    “Perguruan tinggi negeri untuk mengurangi biaya UKT lah. Jadi biar merekal, ormas kan udah dikasih ormas keagamaan, nah perguruan tinggi UGM, Undip gitu-gitulah untuk biar mereka bisa mengelola dengan baik,” kata Bambang.

    Meski begitu, ia menekankan kembali bahwa agenda ini masih dalam tahap usulan dan belum masuk ke tahap pembahasan mendalam. Adapun, proses rapat untuk pembahasan usulan inisiatif ini dijadwalkan berlangsung pada hari ini dan bersifat tertutup.

    Bambang membeberkan, setelah usulan disetujui dalam sidang Paripurna, baru nantinya akan dilakukan pembahasan bersama pemerintah.

    “Ormas kan juga dulu skemanya belum ada sih, Makanya diperbaiki Skema pemberian itu kan Pemberian langsung itu kan di undang-undangnya nggak ada, makanya diperbaiki sekalian,” ujar Bambang.

    (pgr/pgr)

  • Bisnis UMKM yang Menjanjikan pada 2025 ala Rhenald Kasali

    Bisnis UMKM yang Menjanjikan pada 2025 ala Rhenald Kasali

    Liputan6.com, Jakarta – Ikatan Alumni PPM School of Management (IKA PPM) menggelar seminar “Bisnis UMKM yang Menjanjikan di Tahun 2025”. Seminar itu menghadirkan para pembicara kondang di bidang ekonomi, yaitu, pakar ekonomi dan manajemen dari Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali yang juga founder Rumah Perubahan danDirektur Digital Business Perum Peruri, Farah Fitria Rahmawati.

    Ketua Umum IKA PPM, David Chandrawan mengatakan, seminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan bisnis yang mendalam mengenai potensi ekonomi kreatif dan strategi pemasaran produk UMKM yang tepat agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan menjanjikan.

    “Seminar ini dikemas dalam konsep ngobrol santai (Ngobras) bersama IKA PPM, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI) dan Rumah Perubahan,” ucapnya.

    Acara ini melibatkan ratusan pelaku UMKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Kerawang yang merupakan binaan IKA PPM dan Perum PERURI, akademisi dari PPM School of Management, Universitas Indonesia (UI), UGM, ITB, dan praktisi di bidang ekonomi mikro. 

    “Mereka berkumpul untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mempelajari berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan pemasaran produk UMKM melalui berbagai platform dari praktisi dan akademisi ternama,” papar David seraya menambahkan, kegiatan ini diprakarsai oleh IKA PPM sebagai salah satu program kerjanya.

    David yang membuka acara ini menginformasikan bahwa dalam Revolusi Industri 5.0 seperti saat ini, perubahan terjadi dengan sangat cepat. “Dan, kita harus melihat perubahan itu sebagai sebuah peluang. Bukan ancaman, termasuk bisnis UMKM,” ungkap David.

    Kegiatan “Ngobras” ini diadakan IKA PPM, kata David, sebagai upaya pendampingan.

    “Sekaligus sebagai bentuk kepedulian IKA PPM kepada para pelaku lUMKM. Agar, para pelaku UMKM dapat mengatasi hambatan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan kinerja bisnis serta dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan,” urainya.

    Salah satu pembicara utama dalam seminar ini, Farah Fitria Rahmawati selaku direktur bisnis Perum PERURI sekaligus pakar di bidang ekonomi kreatif dan e-commerce menyoroti peran penting teknologi dalam memajukan UMKM dan ekonomi kreatif secara keseluruhan. Farah mengungkapkan bahwa e-commerce telah memberikan peluang baru untuk para pelaku usaha skala kecil.

    “Yakni untuk dapat meraih pasar yang lebih luas. Bahkan di tingkat internasional,” Farah memaparkan.

    Tidak hanya itu, Farah juga membahas tentang berbagai platform e-commerce yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, mulai dari marketplace populer hingga media sosial. Dengan memanfaatkan teknologi dan data, terangnya, UMKM dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka.

    “Yakni dalam mengenali preferensi pelanggan serta meningkatkan kualitas produk dan layanan,” tandasnya.

    Rahasia Kunci Sukses UMKM

    Para peserta juga mendapatkan wawasan mengenai pentingnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi primadona dari pakar ekonomi Rhenald Kasali. Dalam paparannya, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI itu menerangkan, UMKM dapat menjadi penopang ekonomi di tengah tantangan yang begitu kompleks.

    Menurut Rhenald Kasali, agar UMKM tumbuh berkembang, kunci suksesnya adalah inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi dengan para pihak secara terus-menerus. “

    Seperti yang telah sama-sama kita saksikan, tahun 2019 sampai 2021, kita telah melewati krisis ekonomi ataupun pandemi. Dan, UMKM selalu dapat menjadi salah satu penopang perekonomian bangsa. Untuk itu, kita harus berupaya agar usaha mikro kecil ini dapat naik kelas lewat beragam inovasi dan kolaborasi para pihak,” terang Prof. Rhenald.

     

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dorong Diplomasi Budaya Lewat GIK UGM

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dorong Diplomasi Budaya Lewat GIK UGM

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengunjungi Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (GIK UGM) pada Sabtu (18/1/2025). Dalam kunjungan tersebut, GIK UGM diperkenalkan sebagai supercreative hub yang mengintegrasikan seni, budaya, dan inovasi demi mendukung diplomasi budaya Indonesia.

    Dalam sambutannya, Fadli Zon menekankan peran strategis GIK UGM dalam mempromosikan budaya Indonesia di kancah global. Ia menilai bahwa kekayaan budaya Indonesia perlu diangkat melalui kolaborasi lintas sektor yang menghasilkan program inovatif. 

    “Melalui kolaborasi lintas sektor, kita dapat menciptakan program-program inovatif yang relevan secara global,” tegasnya.

    Ia juga mendorong generasi muda untuk aktif berperan dalam menjaga dan mengembangkan budaya melalui GIK UGM.

     “Generasi muda adalah garda terdepan dalam memajukan budaya kita. Jangan takut berinovasi, tetapi tetap pegang teguh akar tradisi,” pesan Fadli kepada para mahasiswa yang hadir.

    Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen UGM dalam memperkuat ekosistem seni dan budaya di Yogyakarta.

     “UGM selalu berkomitmen mendukung inovasi budaya yang dapat menjadi model bagi perguruan tinggi lain di Indonesia,” ujarnya terkait GIK UGM.

    CEO GIK UGM, Alfatika Aunuriella Dini, menjelaskan visi jangka panjang GIK sebagai pusat kreativitas berbasis nilai-nilai budaya lokal dan inovasi teknologi.

    “GIK UGM tidak hanya menjadi ruang fisik, tetapi juga ekosistem dinamis untuk melahirkan talenta kreatif yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” tuturnya.

    Kunjungan Menteri Fadli Zon disambut oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Wening Udasmoro, CEO GIK UGM Alfatika Aunuriella Dini, serta anggota Advisory Board GIK UGM, Garin Nugroho.

  • Berantas PMK, Kementerian Pertanian Lakukan 49.000 Vaksinasi di 16 Provinsi

    Berantas PMK, Kementerian Pertanian Lakukan 49.000 Vaksinasi di 16 Provinsi

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian terus menggencarkan upaya pemberantasan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kembali mewabah dan menyerang ternak dalam beberapa bulan terakhir. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mengungkapkan, sejak akhir tahun lalu, lebih dari 49.000 vaksinasi telah dilaksanakan di 16 provinsi.

    “Sebanyak 13.956 hewan ternak yang sakit juga telah diberikan pengobatan khusus dari dokter hewan,” ujar Suganda dalam seminar nasional bertajuk Roadmap dan Strategi Menuju Indonesia Bebas PMK yang berlangsung di Auditorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM), beberapa waktu lalu.

    Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 104 miliar untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi sebanyak empat juta dosis di zona pemberantasan PMK.

    Suganda menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk dokter hewan dari berbagai institusi, untuk mengatasi wabah ini.

    “Kami memohon dukungan rekan sejawat dokter hewan dari seluruh institusi. Kita sudah membentuk jalur komunikasi karena tanpa gotong royong, maka pemberantasan PMK akan sangat sulit kita laksanakan,” tegasnya.

    Sepanjang 2024, kasus PMK memuncak pada April hingga Agustus, menjelang Iduladha. Data menunjukkan, dari 28 Desember 2024 hingga 15 Januari 2025, lebih dari 25.000 hewan ternak terjangkit PMK di 2.736 desa. Suganda menilai angka ini sebagai ancaman serius yang memerlukan penanganan terpadu.

    Guru besar FKH UGM bidang Mikrobiologi Veteriner Agnesia Endang Tri Hastuti Wahyuni menjelaskan, PMK adalah penyakit lintas batas yang sangat menular.

  • Soal Impor Sapi Perah untuk MBG, Ini Kata Guru Besar UGM

    Soal Impor Sapi Perah untuk MBG, Ini Kata Guru Besar UGM

    Liputan6.com, Yogyakarta – Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Widodo, memberikan pendapatnya tentang rencana pemerintah impor sapi perah agar pemerintah perlu melakukan perencanaan yang matang baik aspek teknis hingga mengantisipasi penyebaran penyakit baru berakibat menurunnya produktivitas susu sapi. Pasalnya, saat ini melonjak kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tidak menutup kemungkinan akan menambah tingkat penyebaran dan menurunkan produktivitas ternak.

    “Jangan sampai nambah penyakit. Jika sudah menyerang akan menjadi berat. Sehingga diperlukan adanya kehati-hatian,” kata Widodo melalui keterangan, Kamis (16/1/2025).

    Menurutnya, impor sapi perah sebaiknya harus melalui proses karantina yang ketat. Hal ini agar tidak lagi mendatangkan virus atau bahkan mungkin mendatangkan penyakit baru. “Saat ini dunia sedang ditakutkan dengan adanya penularan virus yang aslinya datang pada binatang dan kemudian menular pada manusia,” katanya.

    Widodo mengatakan bahwa selama proses karantina yang ketat perusahaan importir harus mendatangkan pakan hijauan yang berkualitas. Tentunya pakan hijauan ini berasal dari lahan yang sudah disiapkan sebelumnya. “Sapi perlu makanan, hijauan mereka siap nggak lahannya? Untuk seratus ekor sapi berapa dihitungnya lahannya? Untuk seratus ribu berapa? Untuk satu juta berapa? Jadi kadang program pemerintah itu reasoningnya masuk, tetapi bombastis. Saya sebagai sebagai akademisi harus jujur dalam program ini ada manfaatnya asal ditata, disusun, dan direncanakan secara rasional,” paparnya.

    Widodo sepakat dengan kebijakan impor sapi perah untuk kebutuhan susu gratis namun harus didukung dengan ketersediaan lahan bagi sapi untuk mensuplai pakan hijauan dan pakan konsentrat lainnya. “Perlu perencanaan yang matang dan jangan sampai membawa penyakit dari luar apalagi lahan buat sapinya tidak ada,” katanya.

  • Pakar UGM Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pembukaan 20 Juta Hektare Hutan untuk Lahan Pangan

    Pakar UGM Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pembukaan 20 Juta Hektare Hutan untuk Lahan Pangan

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Beberapa pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta pemerintah meninjau ulang rencana pembukaan hutan seluas 20 juta hektare untuk lahan tanaman pangan.   

    Rencana pembukaan hutan ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, rencana ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, termasuk para pakar UGM yang menilai langkah tersebut belum mendesak untuk diimplementasikan.

    Rekomendasi tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk “Debat, Dilema, dan Solusi Kebijakan 20 Juta Hektar Hutan untuk Pangan” yang diadakan Dewan Guru Besar UGM beberapa waktu lalu. 

    Pemerhati kebijakan sosial ekonomi pertanian UGM Subejo menyoroti berbagai kendala yang memengaruhi stabilitas produksi pangan, seperti penggunaan pupuk yang tidak efisien, keterbatasan alat pertanian, hingga minimnya irigasi. Selain itu, rata-rata usia petani yang semakin menua dan rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani turut menjadi tantangan besar.

    “Tugas pemerintah adalah mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian demi regenerasi,” ujar Subejo. Ia juga menambahkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) petani perlu ditingkatkan, mengingat mayoritas petani hanya berpendidikan sekolah dasar.

    Subejo menilai kebijakan tersebut tidak mendesak. Pasalnya, kebutuhan energi berbasis kelapa sawit atau bioetanol masih dapat dipenuhi dengan sumber daya yang ada saat ini. Selain itu, pembukaan lahan baru berisiko merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan keanekaragaman hayati.

    Guru besar kehutanan UGM Widyanto Dwi Nugroho mengusulkan, agar pemerintah memanfaatkan lahan hutan terdegradasi daripada membuka hutan baru.

    “Pembukaan lahan lebih tepat jika memanfaatkan hutan terdegradasi untuk menjadi produktif, baik untuk pangan maupun lingkungan,” tegasnya.

    Pembukaan lahan dalam skala besar juga dinilai berpotensi memicu konflik sosial, terutama dengan masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan. Antropolog UGM Laksmi Adriani Savitri mengingatkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

    “Masyarakat ingin diajak duduk dan bicara secara setara,” ungkapnya. Ia juga menyoroti dampak negatif janji-janji pemerintah terhadap masyarakat sekitar hutan, yang sering kali berujung pada pengambilalihan tanah tanpa memberikan kesejahteraan yang dijanjikan.

    Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, para pakar UGM mendesak pemerintah untuk meninjau ulang rencana pembukaan 20 juta hektare hutan, serta fokus pada perbaikan sistem pertanian yang sudah ada demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

  • Kisah Inspiratif Wuri dan Mpok Atun Berjuang Jadi Penyandang Disabilitas

    Kisah Inspiratif Wuri dan Mpok Atun Berjuang Jadi Penyandang Disabilitas

    Liputan6.com, Yogyakarta – Suti Karno pemeran Mpok Atun bercerita soal perjuangannya menjadi penyandang disabilitas dan memberikan semangat juga inspirasi bagi seluruh penyandang disabilitas agar tetap mengejar cita-cita. Atun menceritakan usai didiagnosis menderita diabetes selama 18 tahun, Suti menjalani perawatan intensif dengan menjalani beberapa operasi.

    Proses pengobatan tersebut menyebabkan banyak jaringan kulit kakinya mati, dan dikhawatirkan akan berdampak pada bagian tubuh yang lain. Akhirnya, kaki kanan Suti diamputasi setelah melalui berbagai pertimbangan dan berkat dukungan orang terdekat, Suti mulai membiasakan diri dengan kondisi barunya itu. “Saya kan, baru menjadi disabilitas kurang lebih dua tahun. Saya mengakui ada proses untuk menerima itu semua,” ungkap Suti Jumat 10 Januari 2025.

    Mpok Atun saat ini tengah menyebarkan kesadaran mengenai inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Melalui channel Youtube-nya usai sempat vakum, ia kembali membuat konten menyebarkan kisah inspiratif dan memberi dukungan untuk para difabel.

    Kisah lainnya datang dari Wuri Handayani, Dosen FEB UGM dan salah satu pegiat inklusivitas di lingkungan kampus yang mengaku kesulitan sejak pertama kali menjadi penyandang disabilitas. Waktu itu Wuri yang saat itu merupakan mahasiswi Farmasi, Universitas Airlangga yang gemar mendaki gunung lalu kecelakaan jatuh dari ketinggian hingga menyebabkan kelumpuhan. “Awalnya dokter tidak memberitahu kalau saya lumpuh permanen, karena untuk memberi saya waktu untuk menerima. Jadi saya kira cuma temporal,” terang Wuri.

    Usai peristiwa tersebut, pihak fakultas memintanya untuk pindah ke fakultas lain dan mengaku bingung karena ia tidak mengalami masalah di bidang intelektual dan akademik pasca kecelakaan. Tetapi pihak fakultas tidak memberi keterangan dan alasannya. Lambat laun, penolakan pihak fakultas tersebut semakin banyak datang dari lingkungan belajarnya. Setelah 4 semester ditempuh, ia mengulang pembelajaran kembali di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. “Dulu saya kan setiap kelas perlu dibopong karena tidak ada jalur lift atau kursi roda untuk ke lantai 1 dan 2. Tetapi di kelas juga saya merasakan penolakan, bahkan dari dosen,” tambah Wuri.

    Wuri mengatakan dasar pilihan pada akuntansi karena proses pembelajaran yang minim kegiatan fisik dan bisa dilakukan secara mobile. Lalu, Wuri berhasil lulus dengan predikat cumlaude dan meniti karier. Wuri memiliki latar belakang keluarga berprofesi guru dan sejak kecil Wuri bercita-cita menjadi pengajar, namun jalan itu begitu terjal dan sulit. Beberapa kali ia mendaftar, penolakan terus ia dapatkan bahkan dengan sejumlah prestasi akademik yang mumpuni. “Sebelumnya penolakan itu tidak pernah diberi keterangan. Tetapi pada satu waktu, ada surat keterangan yang menyatakan bahwa saya ditolak karena saya memakai kursi roda,” kata Wuri.

    Surat keterangan itulah yang menjadi modal pertamanya untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas pada pemerintah. Wuri mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terhadap anggapan bahwa disabilitas tidak sehat jasmani dan rohani dan pada tahun 2009 Wuri berhasil memenangkan gugatan. “Banyak yang mengira saya cuma memperjuangkan diri sendiri. Padahal saat itu saya ingin agar disabilitas diberikan ruang untuk dapat pekerjaan,” ujar Wuri.

    Diskusi Suti Karno dengan Wuri diakhiri dengan sejumlah upayanya untuk mempublikasi awareness mengenai disabilitas. Ia melanjutkan perjuangannya dengan mewujudkan inklusivitas di lingkungan kampus UGM, termasuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang ia rintis.

    Meskipun baru diresmikan akhir 2024 lalu, ULD telah diinisasi sejak lama berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Baik difabel dari kalangan mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun dosen, dapat mengakses pelayanan di ULD ini. Selain itu, ULD akan menjadi pusat penelitian untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di ranah yang lebih luas. “Harapannya ini bisa menjadi sarana untuk menyuarakan, dan mewujudkan kampus inklusif,” tambah Wuri.

  • UGM Tempati Peringkat Pertama di Indonesia dalam Studi Gender

    UGM Tempati Peringkat Pertama di Indonesia dalam Studi Gender

    Liputan6.com, Yogyakarta – Lembaga pemeringkatan EduRank menempatkan UGM menempati peringkat pertama pada tingkat nasional untuk kajian Studi Gender untuk peringkat internasional di tingkat 612 dunia. Kepala Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas (SPMRU) UGM, Indra Wijaya Kusuma mengatakan hasil pemeringkatan EduRank ini berdasarkan penilaian menggunakan indikator dari kualitas lulusan dan kinerja penelitian. “Indikator ini mencerminkan jumlah gabungan dari yang dimiliki oleh lulusan universitas sebesar 10 persen dan 45% dari sisi Kinerja penelitian,” katanya, Rabu (8/1/2025).

    Menurutnya keberhasilan UGM dalam mendorong studi soal gender dan penguatan peran perempuan dalam pendidikan dan pembelajaran. Lembaga EduRank menggunakan basis data OpenAlex sebagai proksi untuk mengambil publikasi ilmiah dan hasil sitasi dan penilaian indikator keunggulan non-akademik sebesar 45 persen.

    Soal studi gender Sri Wiyanti Eddyono Peneliti Pusat Kajian Hukum, Gender dan Sosial dari Fakultas Hukum UGM mengatakan UGM banyak melaksanakan kajian-kajian penelitian soal gender yang berdampak pada hasil publikasi, kurikulum, dan memberikan dampak ke masyarakat melalui advokasi kebijakan. “Publikasi-publikasi yang tersitasi artinya memang UGM mendorong adanya gender mainstreaming dan banyak masuk ke fakultas-fakultas yang isu gender,” katanya. 

    Menurutnya perlu adanya dukungan untuk kajian-kajian soal hukum, gender dan sosial humaniora mulai dari publikasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Ia mengatakan UGM juga memiliki perhatian khusus pada isu pencegahan dan perlindungan kekerasan seksual. “Praktik baik ini adalah salah satu indikator yang memberi dampak dari inisiatif pionir dalam pencegahan seksual di kampus,” paparnya.