Institusi: UGM

Wacana Perguruan Tinggi Kelola Tambang, Pengamat: Pendapatan Kecil, Risiko Besar

Jakarta, Beritasatu.com – Wacana pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk perguruan tinggi dinilai memiliki risiko tinggi. Perguruan tinggi dinilai tidak layak mengelola tambang, terutama batu bara karena minim pengalaman dan tingginya risiko konflik sosial serta lingkungan.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan, dua alasan utama mengapa perguruan tinggi tidak cocok mengelola tambang. Pertama, minim kemampuan operasional.

Perguruan tinggi tidak memiliki rekam jejak, pengalaman, peralatan, maupun permodalan yang memadai untuk menjalankan operasional tambang.

“Perguruan tinggi tidak punya track record dan kecukupan dana. Kalau diberikan IUP, saya tidak yakin bisa melakukan penambangan,” kata Fahmy kepada Beritasatu.com, Selasa (28/1/2025).

Kedua, risiko lebih besar dari keuntungan terkait perguruan tinggi ikut kelola tambang. Fahmy menegaskan potensi konflik sosial dan lingkungan dari kegiatan tambang sangat tinggi. Jika terjadi masalah hukum, perguruan tinggi sebagai pemegang IUP akan terseret dalam tuntutan hukum.

“Keuntungannya kecil, tetapi risikonya besar. Perguruan tinggi bisa terkena tuduhan jika terjadi kerusakan lingkungan atau konflik dengan masyarakat,” jelasnya.

Fahmy menyarankan agar perguruan tinggi tetap fokus pada misi utamanya, yaitu mencerdaskan bangsa, menyelamatkan lingkungan, dan mengayomi masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan, wacana pemberian IUP eksplorasi bagi perguruan tinggi masih dalam tahap pembahasan dengan DPR.

“Kami belum membahas secara internal. Ini inisiasi dari DPR, dan kami akan berdiskusi lebih lanjut terkait kriteria dan kebutuhan perguruan tinggi,” kata Yuliot, Jumat (24/1/2025).

Wacana perguruan tinggi kelola tambang menuai pro dan kontra. Meski memiliki potensi pendapatan tambahan, risiko operasional, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan dianggap terlalu besar. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan.

29/01/2025 09:00
Pengamat Optimistis Bauran EBT Meningkat di Era Prabowo, Ini Strateginya

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto dinilai mampu meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional yang saat ini 14%.

Menurut pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, Indonesia memiliki sumber daya EBT yang sangat melimpah, seperti panas bumi, angin, air, surya, dan bahan bakar nabati. Namun, pemanfaatannya masih minim.

“Saya yakin kalau pemerintah serius dan melakukannya secara terus-menerus, pasti akan bisa mengembangkan energi baru terbarukan,” ujarnya, Selasa (28/1/2025).

Fahmy menegaskan, peningkatan bauran EBT memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, terutama melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung. Dia menyebut, ada dua langkah yang perlu dilakukan dari pemerintahan era Prabowo.

Langkah pertama, yang perlu dilakukan pemerintahan era terkait bauran EBT adalah hilirisasi batu bara. Pemerintah perlu mendorong pengembangan proyek gasifikasi batu bara, seperti produksi dimethyl ether (DME) sebagai alternatif pengganti LPG.

Kedua, pembatasan PLTU batu bara. Sistem ketenagalistrikan yang saat ini didominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara perlu dibatasi. “PLN menggunakan sekitar 58% batu bara karena murah. Jika tidak dibatasi, akan sulit mencapai target EBT,” tegas Fahmy.

Data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menunjukkan, potensi EBT Indonesia mencapai 3.687 gigawatt. Namun, pemanfaatannya baru mencapai 14 gigawatt.

Fahmy menekankan, kebijakan tegas dan instrumen pendukung di era pemerintahan Prabowo sangat penting untuk mendorong pengembangan dan bauran EBT di Indonesia. “Tanpa kebijakan tegas, mustahil target ini tercapai. Prabowo harus menyiapkan instrumennya,” tutup Fahmy.

29/01/2025 08:00
VIRAL TERPOPULER: Bocah 10 Tahun Disiksa Keluarga hingga Kaki Bengkok – Serangga Jadi Menu MBG

TRIBUNJATIM.COM – Kumpulan berita peristiwa viral di media sosial yang tersangkum dalam berita viral terpopuler hari Rabu, 29 Januari 2025.

Berita pertama, warga sebut Kades Kohod terlibat pembangunan pagar laut Tangerang, Banten.

Selanjutnya berita bocah 10 tahun disiksa keluarga hingga kakinya bengkok dan tak bisa jalan.

Ada juga berita Ahli Gizi jelaskan soal Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menu laron hingga ulat.

Berikut selengkapnya berita viral terpopuler hari ini, Selasa (29/1/2025) di TribunJatim.com.

1. Kesaksian Warga Sebut Kades Kohod Terlibat Bangun Pagar Laut, Nama Dicatut buat Sertifikat HGB

Kades Kohod (kanan) disebut-sebut telah mencatut nama warga untuk membuat sertifikat HGB pagar laut di perairan Tangerang, Banten (kiri). (Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami dan Kompas.com/Acep Nazmudin)

Fakta lain terkuak dalam kasus pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten.

Warga mengaku nama mereka dicatut dalam pembuatan sertifikat HGB.

Meski di atas air, pagar-pagar yang melintang 30 kilometer di perairan itu ternyata memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Menurut keterangan warga, Kepala Desa Kohod mungkin terlibat dalam pencatutan nama mereka untuk sertifikat tanah.

Hal tersebut diungkapkan oleh warga yang mengaku sebagai korban, Khaerudin.

Khaerudin mengatakan, identitas sejumlah warga digunakan tanpa izin oleh oknum untuk pembuatan SHGB pada 2023 lalu.

Atas hal tersebut, Khaerudin pun meminta agar masalah ini diusut karena warga tak pernah merasa mengajukan sertifikat HGB itu.

“Kami tidak pernah merasa mengajukan sertifikat. Sertifikat-sertifikatnya atas nama warga yang memang nggak tahu dibuat sertifikat. Nah di sini, tolong diusut tuntas,” ujar Khaerudin saat dihubungi, Selasa (28/1/2025), dilansir Kompas.com.

Khaerudin menduga kasus ini melibatkan oknum aparat dan perangkat Desa Kohod.

“Ada keterlibatan dari Kepala Desa ya. Itu harus diusut, harus diusut tuntas. Wallahu a’lam kalau aparat desa. Soalnya di aparat desa juga ada data-datanya,” kata dia.

Baca selengkapnya

2. Bocah 10 Tahun Disiksa Keluarga hingga Kaki Bengkok dan Tak Bisa Jalan, Tubuh Mengecil, Polisi Iba

Bocah 10 Tahun Disiksa Keluarga hingga Kaki Bengkok dan Tak Bisa Jalan, Tubuh Mengecil, Polisi Iba (Instagram @polres.nias.selatan)

Tengah viral di media sosial kisah bocah 10 tahun disiksa keluarga hingga kakinya bengkok dan tak bisa jalan.

Bocah 10 tahun itu akhirnya diselamatkan warga setempat yakni Desa Hilikara, Kabupaten Nias Selatan.

Kisah bayi itu awalnya viral diunggah akun X @neVerAl0nely.

Disebutkan bahwa sang bocah sering disiksa oleh kakek, nenek, paman dan tantenya.

Selama ini korban memang tinggal bersama keluarga besar sang ayah tanpa orang tua.

Orang tua dari korban telah lama bercerai dan tinggal masing-masing sendiri tanpa anak.

Dalam narasi yang ditulis, korban diduga mengalami penyiksaan luar biasa di usianya yang masih belia.

Bocah perempuan berkulit putih itu kabarnya sempat dianiaya oleh om dan tantenya hingga salah satu kakinya patah.

Tak cukup sampai di situ, korban kembali disiksa beberapa waktu lalu hingga kedua kakinya kini tak bisa berjalan.

Dalam foto-foto yang dibagikan warga, korban terlihat memiliki tubuh kurus dan mengecil.

Tak seperti anak usia 10 tahun, korban terlihat pendek lantaran kakinya yang berkembang tak normal.

Tampak kaki kiri sang bocah bengkok, sementara kaki kanannya membesar di bagian paha.

Baca selengkapnya

3. Serangga Jadi Menu MBG, Jangkrik dan Laron Bakal Diolah Secara Khusus, Menu Protein Sumberdaya Lokal

Ilustrasi serangga yang kini menjadi menu dalam MBG untuk para siswa. (TribunJatim.com)

Serangga menjadi menu MBG, laron hingga ulat diperbolehkan dikonsumsi oleh para siswa.

Belakangan, isu bahwa serangga bisa masuk di dalam menu MBG yang diperuntukkan bagi siswa.

Namun, serangga-serangga tersebut tentu saja tidak lumrah untuk dikonsumsi.

Ahli Gizi dari Fakultas Kodokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo memberikan pendapatnya terkait serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein program makan bergizi gratis (MBG).

Sebenarnya, apa kandungan di dalam belalang?

Toto menyampaikan, di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Gunungkidul cukup banyak belalang. Bahkan seperti di Gunungkidul belalang juga dikonsumsi dan memiliki rasa yang gurih.

Kelebihan dari belalang, ketika dimasak dengan cara digoreng matang, histamin yang membuat alergi akan hilang.

“Kalau digoreng kering itu ada kelebihan dalam kalsium karena tulang belalang bisa langsung dikonsumsi. Dalam belalang saat dimasak dengan digoreng yang jelas ada kandungan lemak,” ucapnya.

Toto mengatakan, belalang termasuk protein hewani yang berfungsi sebagai growth hormone.

Kandungan tersebut bagus untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Selain itu juga “alat angkut” untuk mineral tertentu di dalam tubuh sehingga tidak kekurangan zat gizi.

Baca selengkapnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

29/01/2025 06:45
Pakar UGM: Food Waste Program Makan Bergizi Gratis Perlu Dikaji Mendalam – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan lebih dari dua minggu.

Tidak sedikit pihak yang mengkritik program Presiden Prabowo Subianto ini

Kritik itu mulai kontroversi soal apakah dana yang dipatok untuk masing-masing anak, yakni Rp10.000, dapat mencukupi jumlah gizi yang dibutuhkan oleh seorang anak hingga menu makanan yang disajikan.

Dilansir dari laman UGM, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM Prof. Eni Harmayani mengatakan berbagai persoalan yang muncul di lapangan perlu dikaji lebih dalam mengenai jenis menu makanan dan cara pengolahan agar tidak terjadi food waste.

“Setiap daerah memiliki budaya atau kebiasaan tersendiri dalam mengolah pangan sehingga penting untuk diadakan standardisasi nasional dalam penentuan menu, kandungan gizi bahan baku, dan pengolahan pangan tersebut agar kandungan gizinya tetap terjaga,” kata Eni ditulis Selasa (28/1/2025)

Untuk memantau indikator keberhasilan dan standardisasi nasional tersebut, perlu diadakan kolaborasi, mulai dari pihak sekolah, ahli pangan, ahli gizi, hingga pemerintah daerah setempat.

“Program ini perlu adanya indikator keberhasilan yang melibatkan sekolah karena lingkupnya yang kecil sehingga proses pemantauan pun lebih terjaga dan bisa melibatkan orang tua yang lebih mengerti anaknya,” ungkapnya.

Menurut Eni, dapur umum yang saat ini digunakan untuk program MGB juga harus dikelola secara profesional sehingga tidak menjadi kendala.

Seperti apakah makanan yang disajikan masih layak makan, proses preparasi atau penyiapan makanan, dan kebersihan dari dapur itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak tentang pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan.

“Perlu adanya edukasi tentang bagaimana cara menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi”, tambahnya.

Bagi Eni, program ini diharapkan mampu menjadi program yang terencana baik itu kondisi makanan, teknis produksi sampai indikator keberhasilannya sehingga dapat diukur dengan baik.

“Apabila program ini tidak terencana dengan baik maka keefektifan dan keberlanjutannya pun dipertanyakan,” kata Eni.

28/01/2025 23:45
Golkar Dukung Revisi UU Minerba, Perguruan Tinggi Bisa Terjun ke Bisnis Tambang – Page 3

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menyampaikan, Perguruan Tinggi tidak memiliki pengalaman dan tidak semua mengkaji soal pertambangan secara mendalam.

“Selama ini kan Perguruan Tinggi nggak punya pengalaman, pengalaman terkait dengan tambang kan. Jadi untuk pengelolaan tentu ini diperlukan satu kebijakan regulasi yang baik, yang komprehensif tentang tata kelolaannya,” tutur Trubus kepada Liputan6.com, Selasa (28/1/2025).

Trubus menilai, jika aturan tersebut diberlakukan maka sangat perlu pengaturan prosedur yang jelas dan tepat sasaran. Terlebih, Perguruan Tinggi terbagi menjadi negeri dan swasta.

“Yang negeri saja itu ada tiga jenis, pertama satuan kerja atau satker, itu Perguruan Tinggi negeri yang paling bawah (levelnya), kayak UPN itu. Nah yang kedua ada Perguruan Tinggi tipenya BLU, Badan Layanan Umum, kayak UNJ itu. Nah, kemudian yang tertinggi itu yang nomor satu itu PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, seperti UI, UGM, ITB,” jelas dia.

Untuk Perguruan Tinggi Negeri, maka yang cukup layak mendapatkan izin tambang adalah yang berjenis PTNBH, alias tidak semua Perguruan Tinggi bisa mengelola pertambangan. Sementara untuk swasta, ada lebih banyak ragam jenis Perguruan Tinggi, yang sebenarnya tidak bisa begitu saja menggunakan tingkat akreditasi sebagai tolak ukur perizinan tambang.

“Di penjelasannya itu memang berdasarkan akreditasi. Nah akreditasi swasta selama ini ada kategori yang dikelola yayasan, badan wakaf seperti Universitas Islam Indonesia, ada juga yang dikelola oleh perkumpulan. Akreditasinya itu ada yang paling baik itu Unggul, yang kedua ada Sangat Baik, dan Baik,” ujar dia.

“Nah, tentu ini jadi masalah karena selama ini kan penentuan unggul tidak itu kan ya tidak lepas dari perilaku koruptif. Jadi itu banyak Perguruan Tinggi yang memperoleh Unggul yang sebenarnya itu tidak sesuai fakta. Kalau ini mengelola tambang bagaimana,” tukas Trubus.

Menurut Trubus, sisi positif Perguruan Tinggi mengelola tambang mungkin saja membuat lembaga akademik tersebut menjadi lebih mandiri dari sisi finansial. Namun, dia melihat niat pemerintah yang ingin lepas tanggung jawab atas 20 persen dana pendidikan dari APBN.

“Ya jadi disuruh nyari sendiri (pendanaan). Karena Indonesia itu aneh. Kita itu jumlah Perguruan Tinggi Negeri itu jumlahnya sekitar 184 kalau nggak salah. Nah, itu menyedot anggaran 20 persen, itu saja nggak membawa kemajuan. Istilahnya kompetitif dengan Perguruan Tinggi lain (termasuk dengan swasta),” ungkapnya.

28/01/2025 17:50
Belalang Sebagai Sumber Protein dalam Program Makan Bergizi Gratis, Ahli Gizi Ingatkan Cara Memasak

Belalang Sebagai Sumber Protein dalam Program Makan Bergizi Gratis, Ahli Gizi Ingatkan Cara Memasak
Tim Redaksi
Yogyakarta, Kompas.com –
Serangga, khususnya
belalang
, berpotensi menjadi bagian dari menu
protein
dalam program
Makan Bergizi Gratis
(MBG).
Namun, pengolahan belalang harus dilakukan dengan baik dan matang agar aman untuk dikonsumsi.
Ahli Gizi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK)
Universitas Gadjah Mada
(UGM), Toto Sudargo, menekankan pentingnya proses memasak yang benar. “Proses memasak serangga seperti belalang harus baik dan benar-benar matang,” ujarnya saat dihubungi pada Senin (27/01/2025).
Toto menjelaskan bahwa pengolahan belalang perlu dilakukan dengan hati-hati karena serangga ini dapat mengandung bakteri Salmonella Typhosa serta histamin yang tinggi, yang dapat menyebabkan alergi.
“Pengolahannya harus matang sekali. Dan itu dikerjakan oleh pemasak yang profesional sehingga aman untuk dikonsumsi,” tambahnya.
Belalang
dan ulat sagu, menurut Toto, dapat menjadi alternatif protein dalam program MBG, terutama di daerah yang sudah terbiasa mengonsumsinya, seperti Kabupaten Gunungkidul.
“Jadi tidak mengada-ada, misalnya Jakarta dikirim belalang. Tidak seperti itu. Tapi wilayah di mana mereka sudah habitnya atau biasanya mengonsumi itu,” jelasnya.
Toto juga mengungkapkan bahwa memasak belalang dengan cara digoreng hingga kering dapat menghilangkan histamin penyebab alergi.
“Kalau digoreng kering, itu ada kelebihan dalam kalsium karena tulang belalang bisa langsung dikonsumsi. Dalam belalang saat dimasak dengan digoreng, yang jelas ada kandungan lemak,” ucapnya.
Belalang, lanjut Toto, termasuk dalam kategori protein hewani yang memiliki fungsi sebagai hormon pertumbuhan. “Kandungan tersebut bagus untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa belalang juga berfungsi sebagai “alat angkut” untuk mineral tertentu dalam tubuh, membantu mencegah kekurangan zat gizi, seperti anemia dan kekurangan vitamin A.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menyatakan bahwa serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein program MBG.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Sabtu (25/1/2025).
“Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” kata Dadan.
Meski demikian, Dadan menekankan bahwa penerapan menu protein tersebut harus disesuaikan dengan potensi sumber daya dan kesukaan lokal anak-anak di masing-masing daerah.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/01/2025 15:26
MA Hasyim Asy’ari Bawang dan FORSIMBA Gelar Expo Kampus: Ajak Pelajar Peka Pendidikan Tinggi

TRIBUNJATENG.COM, BATANG – MA Hasyim Asy’ari Bawang dan Forum Silaturahmi Mahasiswa Batang Yogyakarta (FORSIMBA) menggelar Expo Kampus di Aula MA Hasyim Asy’ari Bawang, Kabupaten Batang.

Meski sempat terdampak banjir, namun tidak menurunkan semangat mereka untuk menggelar Expo Kampus dengan mengusung tema “Sinergi Pendidikan di Era Industri”.

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta hadir.

Delapan kampus terkemuka seperti UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, UII, Universitas PGRI Yogyakarta, UTY, STIKES Bantul, dan STBA LIA Yogyakarta turut mempresentasikan informasi kampusnya masing-masing.

Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia (FORKOMBI), M Nailunni’am mengajak siswa kelas 12 MA Hasyim Asy’ari Bawang untuk lebih peka terhadap pentingnya pendidikan tinggi.

“Jangan khawatir merasa sendiri di kampus nanti.”

“Kami siap membantu,” ujarnya.

Ketua Umum FORSIMBA, M Zaki Muafa memberikan motivasi kepada para siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia industri yang semakin kompetitif.

“Di Kabupaten Batang sudah dibuka kawasan industri.”

“Kami tidak bisa hanya selesai belajar sampai MA.”

“Jika tidak ingin menjadi pekerja kasar, harus berusaha melanjutkan kuliah,” ujarnya.

Siswi Kelas 12 MA Hasyim Asy’ari Bawang, Saniati Roziqoh menyampaikan kegembiraannya dengan adanya acara ini.

“Saya sangat terbantu dengan Expo Kampus ini karena jadi lebih banyak tahu tentang kampus-kampus,” ujarnya.

Tak hanya melakukan presentasi kampus, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dari para siswa seperti tari, nyanyi, pembacaan puisi, dan pencak silat seni tunggal putri oleh salah satu siswi juara nasional MA Hasyim Asy’ari Bawang.

“Expo kampus ini sangat bagus karena dapat menumbuhkan motivasi terutama siswa kelas 12 untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya,” tutur Kepala MA Hasyim Asy’ari Bawang, Khurotul Aen.

Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan.

“Alhamdulillah, meskipun baru terkena banjir, antusiasme anak-anak kami tak berkurang sedikit pun.”

“Semoga acara ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun oleh FORSIMBA untuk mencari dan menyiapkan kader-kader terbaik dari seluruh daerah di Batang,” pungkasnya. (*)

28/01/2025 14:55
Pendaftaran Jalur IUP UGM 2025 Dibuka untuk 1.114 Mahasiswa, Ini Syarat dan Tahapan Seleksi

Yogyakarta, Beritasatu.com – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur international undergraduate program (IUP) untuk tahun akademik 2025. Kuotanya 1.114 mahasiswa dengan 29 program studi.

Pendaftaran jalur IUP dilakukan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama berlangsung pada 14-18 Februari 2025 dan ujian seleksi luring pada 27 Februari hingga 2 Maret. Hasil seleksi gelombang pertama akan diumumkan pada 6 Maret 2025.

Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM Sigit Priyanta mengatakan jalur IUP merupakan program kelas internasional yang dibuka khusus untuk mencetak lulusan yang kompeten dan mampu bersaing secara global.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap mahasiswa yang lolos merupakan individu terbaik yang mampu berkontribusi di tingkat global,” kata Sigit, Selasa (28/1/2025).

Menurutnya, program IUP UGM memberikan pengalaman belajar berbasis internasional yang mencakup kewajiban mengikuti international exposure, seperti pertukaran pelajar atau program double degree.

Syarat dan Tahapan Seleksi
Calon mahasiswa yang ingin mendaftar IUP UGM wajib memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

Lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat dalam tiga tahun terakhir.

Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan skor TOEFL 500-550 atau setara (IELTS/AcEPT UGM).

Lulus seleksi Gadjah Mada Scholastic Test (GMST).

Bersedia mengikuti seleksi tambahan sesuai program studi yang dipilih.

Seleksi untuk program studi di Fakultas Teknik mencakup nilai rapor, nilai UTBK, CBT, dan bukti kemampuan Bahasa Inggris.

Seleksi untuk program studi lain menggunakan tes Bahasa Inggris dan skolastik (AcEPT dan GMST).

Program studi yang tersedia lewat jalur IUP UGM, adalah biologi, akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, farmasi, geografi lingkungan, kedokteran hewan, hukum, hubungan internasional, ilmu komunikasi.

Selanjutnya prodi manajemen dan kebijakan publik, kedokteran, psikologi, teknik sipil, teknik mesin, teknik geodesi, dan teknik lainnya.

Sigit mengimbau para calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum mendaftar melalui jalur IUP UGM.

“Informasi lebih lanjut mengenai program IUP UGM 2025 dapat diakses melalui laman resmi UGM atau akun media sosial universitas,” ujarnya.

28/01/2025 14:55
Kebut Aturan Tambang Masuk Kampus

Sedangkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, menyatakan belum ada sikap resmi dari kampusnya. Namun, secara pribadi, Arie berpendapat kampus bukan ladangnya untuk berbisnis tambang.

“Kampus itu biar konsentrasi, memahami, dan berperan untuk urusan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian. Ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Tridarma itu. Nah, atas dasar itu, ya tidak perlulah ngurus tambang itu. Berikan kepada yang profesional,” jelasnya.

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, menilai prosedur rapat RUU Minerba seharusnya tetap mengutamakan partisipasi publik dan tak boleh terburu-buru. Pemaknaan terkait publik tidak hanya terlepas dari ormas ataupun perguruan tinggi negeri.

“Mahkamah Konstitusi bilang ada istilahnya partisipasi. Nah, itu artinya ada hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan jawaban atas pertimbangan itu, dan harus mengikutsertakan semua pihak yang peduli pada isu itu. Jadi bukan cuma kampus misalnya ya, tapi misalnya mau ada masukan dari organisasi nonpemerintah, dari akademisi yang mungkin kampus tapi kampus swasta,” terang Bivitri kepada detikX.

Terlepas adanya norma baru ataupun tidak, pembuatan undang-undang tak bisa ditawar tanpa melibatkan publik, apalagi rapat dilakukan pada jam-jam yang tidak wajar sampai tengah malam. Hal itu juga mengindikasikan rapat masih kental nuansa maskulin, minim mempertimbangkan waktu yang tepat untuk partisipasi perempuan.

“Ini mengingatkan kita pada revisi Undang-Undang Minerba juga tahun 2020, itu juga cuma enam hari. Jadi kita mesti soroti kepentingan ekonomi politik dari Minerba ini. Jadi memang sangat kelihatan prosesnya diburu-buru ya. Okelah memang nggak tertutup kita bisa nonton di YouTube, tapi tetap saja keterburu-buruan ini memang mau tidak mau bikin kita jadi punya dugaan bahwa ada motif politik di baliknya,” tandasnya.

28/01/2025 12:50
Fenomena ‘Brain Drain’, Pakar UGM Desak Hentikan Rekrutmen Kerja Jalur ‘Ordal’

Liputan6.com, Yogyakarta – Fenomena brain drain atau hengkangnya kaum intelektual, ilmuwan dan cendekiawan yang memilih menetap di luar negeri kini tengah marak di Indonesia.

Menurut pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Hempri Suyatna fenomena brain drain di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak lama.

Ia memberikan contoh di tahun 1960-an banyak mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri dan tidak kembali ke Indonesia dan memilih bekerja di luar negeri.

“Adanya fenomena ini terus terjadi saat ini di mana banyak tenaga-tenaga terampil dan profesional Indonesia yang memilih berkarir di luar negeri daripada di Indonesia,” kata Hempri, Kamis 23 Januari 2025.

Hempri mengatakan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, sejak tahun 2019 hingga 2022 ada 3.912 warga negara Indonesia (WNI) yang beralih menjadi warga negara Singapura menegaskan Indonesia terancam kehilangan SDM yang berkualitas dan memiliki potensi. Kondisi tersebut menunjukkan jika Singapura menjadi tempat yang lebih nyaman untuk karir.

”Bisa dikatakan Singapura dianggap lebih baik sebagai tempat untuk berkarier dan mendapatkan kesempatan ekonomi dan pendidikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan fenoeman brain drain ini sebagian besar warga yang pindah memiliki rentang usia produktif, yakni 25-35 tahun sangat disayangkan. Bahkan dari laporan peringkat human flights and brain index tahun 2024 yang dikeluarkan oleh The Global Economy, Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-88 dari 175 negara.

“Selama ini anak-anak muda ini punya kemampuan potensial, kreativitas, dan inovasi yang lebih unggul. Hal ini tentunya sangat disayangkan ketika mereka harus pergi ke luar negeri. Indonesia tidak hanya kekurangan tenaga-tenaga terampil, tetapi ini dapat mengakibatkan munculnya ketimpangan ekonomi antar negara maupun lambatnya akselerasi pembangunan di Indonesia,” ujarnya.

Meminimalisir fenomena brain drain maka, menurut Hempri, solusinya adalah konsep link and match apalagi program ini sebenarnya sudah lama dikembangkan termasuk yang terakhir di era Menteri Nadiem Makarim kemarin dengan program Kampus Merdeka melalui beberapa program seperti magang, wirausaha, pertukaran mahasiswa, dan sebagainya. Model-model semacam ini sebenarnya cukup menarik agar di satu sisi mahasiswa juga siap masuk ke pasar kerja ketika sudah lulus, namun banyak kendala yang dihadapi di lapangan.

“Misalnya soal pendampingan pasca kegiatan dan sebagian mahasiswa mengikuti program-program tersebut yang seringkali lebih berorientasi pada mendapatkan nilai sehingga hal-hal yang dipelajari selama pelaksanaan kegiatan kurang berkembang dengan optimal,” paparnya.

Hempri juga mendesak pemerintah agar segera membuat Grand Design Pembangunan Kependudukan yang menjadi semacam blue print di dalam penyusunan peta kebutuhan dan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini agar sesuai dengan keahlian yang dimiliki para lulusan dari Perguruan Tinggi.

“Harapannya dengan adanya link and match antara pendidikan dengan pasar kerja diharapkan akan mampu meminimalkan anak-anak muda terampil untuk bekerja di luar negeri,” jelasnya.

Namun menurutnya peta kebutuhan ini tidak akan cukup mengingat situasi pasar kerja yang dinamis. Bahkan selama proses rekrutmen tenaga kerja hanya mengandalkan sistem kekerabatan atau kekeluargaan ataupun lebih dikenal dengan istilah Ordal (orang dalam) maka program tersebut hanya sia-sia belaka.

“Kita lihat kondisi ini yang seringkali masih dominan di kita sehingga orang yang memiliki kompetensi baik belum tentu diterima di pasar kerja,” ujarnya.

Kemenperin Bidik Animator Andal dari Cilacap

28/01/2025 02:00