Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Ambang batas parlemen sebaiknya dipertahankan

    Ambang batas parlemen sebaiknya dipertahankan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pakar UGM: Ambang batas parlemen sebaiknya dipertahankan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 23:32 WIB

    Elshinta.com – Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Alfath Bagus Panuntun mengatakan ambang batas parlemen atau `parliamentary threshold` sebaiknya dipertahankan untuk menyeimbangkan antara keterwakilan politik dan stabilitas pemerintahan.

    “Sebelumnya, ambang batas ini hanya 3,5 persen, lalu dinaikkan menjadi 4 persen pada revisi Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Angka ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara keterwakilan politik dan stabilitas pemerintahan,” katanya di Yogyakarta, Rabu.

    Menurut Alfath, angka 4 persen dalam ambang batas parlemen bukanlah angka yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil kompromi antara inklusivitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.

    Tanpa ambang batas parlemen, menurut dia, partai-partai kecil yang selama ini tidak lolos akan memperoleh kursi, namun di sisi lain, jumlah partai yang beragam dapat menyulitkan pengambilan keputusan di DPR.

    “Jumlah partai yang lebih banyak akan menambah beban terkait fraksi, pembagian tugas, dan efektivitas kinerja DPR itu sendiri,” katanya.

    Dengan jumlah partai yang lebih sedikit dan lebih terstruktur, dia memandang proses legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah bisa berjalan lebih baik.

    “Jangan sampai karena ingin mengakomodasi semua kelompok, malah justru yang terlayani adalah kepentingan politisi, bukan rakyat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Alfath menilai bahwa ambang batas parlemen juga memiliki peran penting dalam memperjelas ideologi dan program kerja partai politik.

    “Dengan ambang batas yang lebih tinggi, partai-partai politik harus memiliki ideologi dan program yang jelas. Kalau tidak, akan sulit menentukan apa yang membedakan satu partai dengan partai lainnya,” kata dia.

    Di sisi lain, menurut dia, masyarakat sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan ada atau tidaknya ambang batas parlemen.

    “Yang penting adalah fungsi-fungsi DPR berjalan dengan baik, tidak kedap terhadap kritik, dan benar-benar bekerja untuk rakyat,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan “parliamentary threshold” atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional.

    “Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali (13/1).

    Ia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut.

    Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

    Sumber : Antara

  • Putra Bulukumba mendunia lewat lukisan bubuk kopi

    Putra Bulukumba mendunia lewat lukisan bubuk kopi

    Kalau Bulukumba terkenal dengan Perahu Phinisi, maka saya coba memperkenalkan karya seni lukis berbahan dasar kopi bubuk

    Makassar (ANTARA) – Putra Bulukumba, Sulawesi Selatan Andi Ilmar yang berprofesi sebagai notaris, kini mendunia lewat lukisan bubuk kopi.

    “Kalau Bulukumba terkenal dengan Perahu Phinisi, maka saya coba memperkenalkan karya seni lukis berbahan dasar kopi bubuk,” kata Andi Ilmar yang kini sebagai notaris di Yogyakarta saat dikonfirmasi, Rabu.

    Dia mengakui, meskipun belum terkenal di tanah kelahirannya, Kabupaten Bulukumba. Namun, di dunia seni lukis unik, ia telah mencuri perhatian publik dengan karya-karyanya yang menggunakan bubuk kopi sebagai media utama.

    Menurut dia, awal mengembangkan hobi melukisnya itu ketika di masa pandemi COVID-19. Untuk mengisi waktu di rumah saja, maka iseng-iseng dia melukis dengan menggunakan bubuk kopi.

    Di luar dugaannya, karya lukis dengan profil tokoh-tokoh terkenal diantaranya atlet bulutangkis Greysia Polii dan Apriani Rahayu, akhirnya viral di media sosial.

    Akhirnya lukisan unik tersebut menjadikan Ilmar dikenal luas dan namanya muncul di berbagai media nasional.

    Menurut lelaki dari destinasi wisata Bulukumba ini, berlatar belakang hukum, tak menyurutkan ia menyalurkan bakar melukisnya.

    Ilmar alumni Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).

    Selanjutnya, menggeluti profesinya sebagai notaris di Yogyakarta Kini, dengan akun TikTok @andiilmar_m yang memiliki lebih dari 52 ribu pengikut dan jutaan like, Ilmar semakin aktif berkarya dan menerima banyak pesanan.

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mahfud MD Sebut yang Ditindak di Kasus Pagar Laut Hanya Pejabat Kecil, Sentil Dirjen hingga Menteri

    Mahfud MD Sebut yang Ditindak di Kasus Pagar Laut Hanya Pejabat Kecil, Sentil Dirjen hingga Menteri

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Mahfud MD menyebut kasus pagar laut di Tangerang, Banten ada bekingan. Ia menyoroti penegakan hukumnya.

    Menurutnya, yang dicopot dalam kasus ini hanya pejabat-pejabat kecil. Bukan aktor utama.

    “Ah itu kecil, pejabat-pejabat kecil. Itu pun (yang dicopot) yang sudah dipindah,” kaya Mahfud di  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa (04/2/2025).

    Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, disebut hanya mencopot pejabat kecil.

    Ia pun menyebut-nyebut sejumlah jabatan. Seperti menteri, Dirjen, dan Kakanwil.

    “Ini pengambil kebijakannya yang mengawal (pagar laut), di tempat-tempat penentu kebijakan. Mulai dari menteri, dirjen, kakanwil,” terangnya.

    Menurutnya, delapan pejabat itu tidak mungkin berani bertindak. Tanpa perintah dari atas.

    Ia menerangkan, para pejabat tersebut, hanya mengurusi administrasi. Bukan aktor utama.

    “Ndak mungkin dia melakukan apa-apa kalau tanpa ada beking perintah dari atas atau pembiaran dari atas karena intervensi dari luar, karena kolusi dan sebagainya,” pungkasnya. (Arya/Fajar)

  • Tips Ampuh Lolos SNBP 2025 di Universitas Unggulan

    Tips Ampuh Lolos SNBP 2025 di Universitas Unggulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Lulus seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) 2025 di universitas unggulan bukan sekadar soal keberuntungan, tetapi hasil dari persiapan matang dan strategi yang tepat. Dengan sistem seleksi yang mengutamakan nilai rapor, prestasi akademik, dan nonakademik, calon mahasiswa harus mampu menunjukkan rekam jejak terbaik mereka sejak dini.

    Selain menjaga konsistensi nilai, memilih jurusan yang sesuai dengan potensi diri dan daya saing di sekolah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan peluang diterima. Selain aspek akademik, keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi, atau kompetisi ilmiah dapat menjadi nilai tambah dalam seleksi.

    Bagi para calon mahasiswa yang ingin lolos dalam SNBP 2025, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan agar peluang diterima di kampus impian semakin besar. Berikut beberapa tips yang bisa menjadi panduan.

    Tips Lolos SNBP 2025

    1. Pahami aturan baru dalam SNBP 2025

    Salah satu langkah awal yang sangat penting adalah memahami aturan terbaru dalam SNBP 2025. Salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah jika seorang siswa telah diterima melalui jalur ini, maka ia tidak dapat mendaftar di jalur seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) atau ujian mandiri (UM) selama tiga tahun ke depan. Oleh karena itu, pastikan keputusan untuk mengikuti SNBP sudah dipertimbangkan dengan matang agar tidak menyesal di kemudian hari.

    2. Pilih jurusan dan kampus dengan bijak

    Menentukan jurusan dan universitas harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Jika merasa bahwa prestasi akademik belum cukup kuat untuk bersaing di jurusan favorit, ada baiknya untuk memilih alternatif lain yang lebih realistis.

    Misalnya, jika ingin masuk ke jurusan kedokteran di Universitas Gadjah Mada (UGM) namun merasa kurang yakin dengan daya saingnya, pertimbangkan jurusan lain yang masih sesuai dengan minat dan peluang masuk lebih besar. Dengan strategi ini, kemungkinan diterima di perguruan tinggi yang diinginkan akan semakin terbuka.

    3. Kenali tingkat persaingan di jurusan yang dituju

    Mengetahui tingkat persaingan di jurusan yang diminati sangat penting untuk menyusun strategi yang tepat. Berdasarkan data SNBP tahun-tahun sebelumnya, beberapa jurusan memiliki persaingan yang lebih ketat dibandingkan yang lain.

    Contohnya, ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memiliki tingkat persaingan tinggi, sementara jurusan kedokteran tidak selalu menjadi yang paling kompetitif di setiap kampus. Dengan memahami data ini, calon mahasiswa dapat memilih jurusan dengan peluang lolos yang lebih besar.

    4. Ikuti bimbingan belajar khusus masuk PTN terbaik

    Untuk meningkatkan peluang lolos SNBP, banyak siswa yang memilih mengikuti bimbingan belajar (bimbel) khusus. Bimbel dapat membantu dalam persiapan akademik serta memberikan strategi efektif agar lebih siap menghadapi seleksi.

    Jika ingin mengikuti bimbingan belajar, pastikan memilih lembaga yang kredibel dan memiliki rekam jejak baik dalam membantu siswa lolos SNBP.

    Dengan menerapkan tips di atas, peluang untuk diterima di perguruan tinggi negeri impian melalui SNBP 2025 akan semakin besar. Persiapkan diri dengan baik dan pilih strategi yang tepat agar bisa sukses dalam seleksi ini.

  • Lulus S2 UGM dalam Waktu 1 Tahun 2 Bulan dengan IPK Sempurna, Qowiyul Amin Beberkan Rahasianya

    Lulus S2 UGM dalam Waktu 1 Tahun 2 Bulan dengan IPK Sempurna, Qowiyul Amin Beberkan Rahasianya

    Liputan6.com, Yogyakarta – Qowiyul Amin wisudawan Prodi Magister Manajemen Farmasi, Fakultas Farmasi UGM peraih IPK sempurna dan menempuh program magister hanya dalam waktu 1 tahun 2 bulan. Lulus S2 UGM dengan menyelesaikan masa studi dengan cepat dan sempurna ini salah satunya menyelesaikan tugas dengan cepat. “Aku sendiri tidak punya cara tertentu untuk mengatur waktu, tetapi ketika ada tugas yang diberikan dari dosen, sebisa mungkin segera dikerjakan dan memberikan yang terbaik sebisa mungkin,” ucap Qowi.

    Bagi Qowi panggilan akrabnya menyelesaikan lulus dengan cepat dimulai di awal perkuliahan, yaitu harus mulai menetapkan target-target capaian agar dapat melakukan estimasi waktu kelulusan. Mahasiswa S-1 UGM jurusan Farmasi memberikan banyak pelajaran baginya, misalnya mampu mengenalkannya pada banyak mahasiswa dari berbagai penjuru indonesia dan memperluas jejaring. “Saya juga bisa kenal dengan dosen-dosen pengampu yang sangat mumpuni di bidangnya dan tentunya sumber daya serta fasilitas yang amat memadai,” ujarnya soal lulus S2 UGM.

    Selain itu saat kuliah laki-laki asal Semarang ini memaksimalkan fasilitas dan berhasil mempublikasikan artikel jurnal di Scopus hingga mengikuti konferensi di Thailand dari ajakan salah satu dosen. Menurutnya pengalaman tersebut menjadi pengalaman dan menambah wawasan terkait penelitian di kancah global serta dapat teman-teman yang selalu produktif. Tetapi, Qowi menyebutkan masa awal perkuliahan menjadi masa yang berat, karena tugas-tugas yang ada sekaligus harus mempunyai satu publikasi yang accepted. Semua hal itu berhasil dilewatinya dengan baik. “Di sisi lain aku juga harus nyiapin topik penelitian yang linear antara tesis dengan disertasi,” imbuhnya.

    Kini Qowi sedang melanjutkan studi doktoral yang telah ia tempuh selama dua semester sebagai bagian dari program fast track dan berharap agar dapat lulus tepat waktu, memiliki publikasi, dan tahapan risetnya lancar. Untuk itu, Qowi berbagi pesan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin mendapatkan IPK sempurna untuk mempersiapkannya dari awal perkuliahan. “Pas awal-awal dosen menjelaskan mata kuliah harus tahu komponen penilaiannya sehingga dapat memperkirakan caranya dapat nilai A harus bagaimana, kemudian aktif di kelas dan banyak-banyak berdiskusi,” ujarnya usai lulus jenjang S2 dari UGM.

  • Menko Perekonomian minta kampus mendukung agenda hilirisasi nasional

    Menko Perekonomian minta kampus mendukung agenda hilirisasi nasional

    Kita harus menguasai hilirisasi, termasuk penguasaan teknologi kendaraan listrik..

    Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto meminta perguruan tinggi berperan aktif dalam mendukung agenda hilirisasi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

    “Kita harus menguasai hilirisasi, termasuk penguasaan teknologi kendaraan listrik, ‘microcontroller’, perancangan IC, maupun perangkat semikonduktor,” ujar Airlangga dalam diskusi bertajuk “Peran dan Peluang Kampus dalam Agenda Hilirisasi dan Mewujudkan Ketahanan Energi”, di Fakultas Teknik UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

    Kampus, menurut Airlangga, tidak sekadar menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi motor penggerak inovasi yang mampu mengubah potensi sumber daya menjadi produk bernilai tambah bagi masyarakat.

    Menurutnya, salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menyesuaikan kurikulum pendidikan, mengembangkan program vokasi, serta mencetak lulusan yang menguasai teknologi terkini.

    Selain itu, ia menilai terobosan kebijakan untuk meningkatkan akses beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu juga diperlukan, sehingga lebih banyak anak bangsa dapat menimba ilmu terkait hilirisasi, baik di dalam maupun luar negeri.

    Airlangga menegaskan perguruan tinggi harus memperkuat sinergi dengan industri dan pemerintah guna mempercepat pengembangan riset yang dapat mendukung hilirisasi serta ketahanan energi.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyebut masih ada kendala industri dalam memanfaatkan hilirisasi akibat keterbatasan pasokan gas.

    Menurut dia, kurangnya energi yang memadai berdampak pada daya saing industri nasional dibandingkan di negara lain.

    Guru Besar Fakultas Teknik UGM Prof Tumiran menambahkan, hilirisasi merupakan kunci untuk mengoptimalkan sumber daya mineral Indonesia dengan memanfaatkan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki bangsa.

    “Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen? Roadmap-nya bagaimana? Saya kira hilirisasi adalah jawabannya,” ujar dia pula.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Blunder Pemerintah di Kebijakan LPG 3 Kg – Page 3

    Blunder Pemerintah di Kebijakan LPG 3 Kg – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Larangan Penjualan LPG 3 Kg di Pengecer Tuai Kritikan TajamPada 1 Februari 2025, pemerintah resmi melarang penjualan Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 Kg di pengecer, sehingga distribusi hanya diperbolehkan melalui pangkalan atau penyalur resmi Pertamina.

    Kebijakan ini, yang diputuskan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi.

    Menurut Fahmy, kebijakan ini merupakan sebuah “blunder” karena berpotensi mematikan usaha kecil dan menyulitkan konsumen.

    “Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merupakan kebijakan blunder karena mematikan usaha kecil, menyusahkan konsumen, dan melanggar komitmen Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil,” ujar Fahmy kepada Liputan6.com, Selasa (4/2/2025).

    Sebagian besar pengecer LPG 3 Kg adalah pengusaha kecil dan warung-warung yang mengandalkan penjualan gas elpiji sebagai sumber penghidupan mereka. Larangan ini berisiko membuat mereka kehilangan pendapatan dan berujung pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

    Pengusaha Kecil Terancam Kehilangan Mata Pencaharian

    Fahmy menegaskan bahwa pengecer LPG 3 Kg merupakan bagian dari pengusaha kecil yang sangat bergantung pada sektor ini untuk bertahan hidup. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga berperan penting dalam distribusi energi rumah tangga bagi masyarakat miskin.

    Menurutnya, dengan kebijakan baru ini, pengecer harus mengubah status mereka menjadi pangkalan atau penyalur resmi Pertamina agar bisa tetap menjual LPG 3 Kg. Namun, untuk menjadi pangkalan, dibutuhkan modal besar guna membeli LPG dalam jumlah banyak, sesuatu yang sulit dipenuhi oleh pengusaha kecil yang memiliki keterbatasan modal.

    “Mustahil bagi pengusaha kecil untuk beralih menjadi pangkalan atau penyalur resmi Pertamina karena modal yang dibutuhkan tidak kecil untuk membeli LPG dalam jumlah besar,” jelasnya.

    Kebijakan ini tidak hanya menyulitkan pengecer LPG 3 kg, tetapi juga berdampak lebih besar pada konsumen, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi rendah.

     

  • Publikom Gama Serukan Kedaulatan Komunikasi di Era Prabowo-Gibran

    Publikom Gama Serukan Kedaulatan Komunikasi di Era Prabowo-Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Di tengah derasnya arus digitalisasi, Indonesia menghadapi paradoks besar: menjadi bangsa yang terkoneksi, tetapi kehilangan kendali atas ruang komunikasinya sendiri. Seperti kapal besar yang mesinnya dikendalikan pihak asing, mayoritas interaksi digital masyarakat kini bergantung pada platform global – dari media sosial hingga kecerdasan buatan.

    Dalam menghadapi tantangan ini, Paguyuban Alumni Ilmu Komunikasi UGM (Publikom Gama) menyerukan perlunya “kedaulatan komunikasi” sebagai tameng utama Indonesia di era Prabowo-Gibran. Rekomendasi strategis ini disampaikan langsung ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan diterima oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria di kantornya di Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Ketua Umum Publikom Gama, Agus Sudibyo, menegaskan bahwa tanpa kedaulatan komunikasi, demokrasi Indonesia ibarat rumah tanpa pagar – rentan disusupi kepentingan asing.

    “Jagat komunikasi yang bermartabat dan beretika harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” kata Agus.

    Menurutnya, arus informasi dan komunikasi harus berpijak pada nilai-nilai demokrasi, good governance, serta etika publik. Oleh karena itu, Publikom Gama menekankan pentingnya penerapan hukum positif Indonesia seperti UU Pers, UU Penyiaran, UU Perlindungan Data Pribadi, serta Perpres Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Right) guna melindungi ekosistem media dan informasi nasional.

    Publikom Gama juga menyoroti kedaulatan digital sebagai elemen krusial bagi masa depan ekonomi Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, Indonesia hanya akan menjadi ladang eksploitasi digital bagi raksasa teknologi global.

    “Kita harus memastikan arus data nasional tetap berada dalam kendali kita. Infrastruktur digital seperti pusat data, jaringan internet, dan teknologi komunikasi harus dikuasai secara mandiri,” jelas Agus Sudibyo, yang juga Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI.

    Regulasi yang mengatasi monopoli dalam industri media, informasi, dan teknologi juga dinilai penting agar ekonomi digital Indonesia dapat berkembang tanpa ketergantungan berlebihan pada korporasi asing. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Maju 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi pemain utama di sektor teknologi global.

    Sementara itu, dalam menghadapi revolusi kecerdasan buatan (AI), Publikom Gama mengingatkan bahwa teknologi ini bisa menjadi alat pembebasan atau justru menjadi belenggu baru.

    “AI adalah pedang bermata dua. Tanpa literasi yang memadai, kita bisa terjebak dalam jerat algoritma yang mengancam privasi, menyebarkan hoaks, hingga melumpuhkan industri kreatif lokal,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Publikom Gama, Imam Wahyudi, yang – bersama lima kolega lainnya – ikut hadir dalam pertemuan dengan Wamen Nezar Patria.

    Publikom Gama b

    Sebagai solusinya, lanjut Imam Wahyudi, Publikom Gama mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan panduan AI yang praktis dan aplikatif bagi mahasiswa, wartawan, peneliti, dan kreator konten. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen pasif teknologi global, tetapi juga pencipta inovasi digital yang mandiri.

    Era digital adalah medan perang baru, dan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pion dalam permainan teknologi global. Terkait itu, Publikom Gama menyerukan langkah konkret untuk memastikan kedaulatan komunikasi dan digital benar-benar menjadi pilar utama pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Jika data adalah minyak baru, maka kedaulatan komunikasi adalah kunci untuk menjaga energi bangsa tetap menyala. Kita tidak boleh menyerahkan kendali masa depan kita kepada pihak luar,” ujar Imam Wahyudi, jurnalis senior yang mantan anggota Dewan Pers ini.

    Agus Sudibyo menambahkan, rekomendasi strategis yang diserahkan Publikom Gama merupakan hasil serial workshop yang diselenggarakan pada November-Desember 2024. Dalam workshop – daring maupun luring – tersebut, para anggota Publikom Gama yang memiliki latar belakang berbeda menyampaikan pemikiran dan usulannya masing-masing.

    Pemikiran dan usulan berdasarkan kompetensi dan pengalaman para alumni itu kemudian didiskusikan bersama, lalu dirangkum dalam tujuh poin rekomendasi untuk disampaikan ke Pemerintah c.q. Kabinet Merah Putih dan DPR RI periode 2024-2029.

    “Kami ingin memastikan Indonesia memiliki regulasi dan kebijakan yang mampu mengantisipasi tantangan di era digital, melindungi kepentingan nasional, serta menjaga ekosistem komunikasi yang sehat dan demokratis,” kata Agus Sudibyo.

    Nezar Patria menyambut baik rekomendasi ini. Ia menyatakan, Kementerian Komdigi akan menelaahnya lebih lanjut untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional.

    “Masukan dari akademisi dan praktisi seperti Publikom Gama sangat berharga dalam membangun regulasi yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Nezar.

    Menurut Wamen Komdigi, masukan Publikom Gama datang di saat yang tepat, di kala Pemerintah memang sedang konsen dengan isu kedaulatan digital.

    “Komdigi akan memperhatikan benar masukan Publikom, dan meminta Publikom untuk selalu siap bekerja sama dengan Pemerintah terkait isu kedaulatan komunikasi,” pungkas Nezar Patria. [beq]

  • Bojonegoro Manfaatkan Hujan Atasi Krisis Air Bersih, Bisa Diminum

    Bojonegoro Manfaatkan Hujan Atasi Krisis Air Bersih, Bisa Diminum

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kabupaten Bojonegoro kini menguji coba program inovatif Panen Air Hujan sebagai solusi mengatasi krisis air bersih yang kerap terjadi saat musim kemarau. Program tersebut secara bertahap akan diterapkan di daerah yang mengalami kekeringan.

    Program ini tidak hanya menyediakan air untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menghasilkan air yang aman langsung diminum dan dimasak. “Airnya bening, rasanya segar dan tidak getar,” ujar O’im usai meminum langsung olahan air hujan tersebut, Senin (3/2/2025).

    Salah satu desa yang menjadi lokasi uji coba adalah Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo. Di desa ini, sebanyak 10 titik telah dipasangi Instalasi Pemanen Air Hujan (IPAH), dengan setiap titik dilengkapi tangki berkapasitas 1.000 liter untuk memenuhi kebutuhan air satu kepala keluarga (KK).

    Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Ademos Indonesia dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang bertujuan membantu masyarakat Bojonegoro mengatasi masalah kekurangan air bersih.

    Menurut perwakilan Ademos Indonesia, Zaenal Arifin, sistem IPAH memanfaatkan air hujan yang mengalir dari talang rumah. Air tersebut kemudian disaring melalui tiga tahap filtrasi, yaitu filter daun, debu kasar, dan debu halus, sebelum ditampung dalam tangki penampungan.

    “Setelah melalui proses penyaringan, air hujan sudah bisa langsung digunakan,” jelas Arifin saat ditemui di Desa Jatimulyo.

    Selain itu, sisa air yang meluber dari tangki penampung akan dialirkan ke dalam tanah melalui pipa pembuangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan cadangan air tanah, sehingga saat musim kemarau tiba, warga masih memiliki simpanan air yang cukup.

    Total, IPAH yang sudah terpasang ada 30 unit IPAH di berbagai lokasi di Bojonegoro. Selain di Desa Jatimulyo, program ini juga diimplementasikan di Desa Nganti, Kecamatan Ngraho, dengan 10 titik, serta di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, dengan 3 titik.

    Selain itu, IPAH juga dipasang di SMPN Purwosari, Kecamatan Ngasem, dan Kecamatan Baureno, masing-masing dengan 2 titik, serta satu unit di kantor Ademos Indonesia di Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo.

    Kepala Dusun Kramanan, Desa Jatimulyo, Nyamin mengungkapkan bahwa program ini sangat membantu warga, terutama saat musim kemarau. “Warga sering kesulitan mencari air bersih. Bahkan, sumur bor sedalam 50 meter pun airnya sudah asin dan tidak bisa digunakan,” ujarnya.

    Salah satu penerima manfaat, Edi Hariyanto, mengaku sangat terbantu dengan adanya IPAH. “Airnya bisa langsung diminum, bahkan terasa lebih segar. Alhamdulillah, kami tidak perlu lagi mengambil air dari sumber mata air yang jauh,” tuturnya.

    Zaenal Arifin menambahkan, ke depan program ini akan dikembangkan lebih luas ke daerah-daerah lain di Bojonegoro yang mengalami kesulitan air bersih. “Kami berharap program ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk masalah krisis air di Bojonegoro,” pungkasnya.

    Dengan adanya program Panen Air Hujan, masyarakat Bojonegoro tidak hanya mendapatkan akses air bersih yang lebih mudah, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. [lus/beq]

  • Pengamat Minta Presiden Prabowo Tegur Bahlil karena Batasi Pengecer Jual Gas LPG 3 Kg

    Pengamat Minta Presiden Prabowo Tegur Bahlil karena Batasi Pengecer Jual Gas LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom UGM, Dr. Fahmy Radhi, MBA mengatakan bahwa larangan pengecer menjual gas LPG 3 Kg yang digagas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hanya akan menyusahkan rakyat kecil.

    Menurutnya, kebijakan ini justru berpotensi mematikan pedagang kecil lantaran menyusahkan konsumen untuk mendapatkan LPG 3 Kg.

    Selain itu, kebijakan Bahlil ini disebut berbanding terbalik dengan komitmen Presiden Prabowo yang ingin berpihak pada rakyat kecil.

    “Selama ini pengecer merupakan pedagang dan warung-warung kecil untuk mengais pendapatan dengan berjualan LPG 3 Kg. Larangan bagi pengecer menjual LPG 3 Kg mematikan usaha mereka,” ujarnya, di Kampus UGM, Senin, 3 Februari 2025, seperti dilansir dari laman resmi UGM.

    Fahmin mengatakan bahwa pelarangan tersebut bisa berdampak bagi wirausaha akar rumput. Mereka bisa saja kehilangan pendapatan.

    Efek buruknya, mereka kembali menjadi pengangguran dan terperosok menjadi rakyat miskin.

    Mengacu pada alasan ini, ia meminta Presiden Prabowo menegur kebijakan yang dibuat oleh Bahlil tersebut.

    “Kebijakan melarang pengecer menjual LPG 3 harus dibatalkan. Prabowo harus menegur Bahlil atas kebijakan blunder tersebut agar kebijakan serupa tidak terulang kembali,” ia menambahkan.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah membuat kebijakan bahwa penjualan gas LPG 3 kg resmi dilarang dilakukan melalui pengecer atau warung per 1 Februari 2025.

    Nantinya, pembelian gas melon harus dilakukan langsung ke pangkalan resmi.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima harga resmi sesuai ketetapan pemerintah.

    “Ini kita kan lagi menata. Ini kan bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Di sisi lain, pemerintah juga membuka kesempatan bagi warung dan perseorangan untuk menjadi pangkalan resmi gas LPG 3 Kg.