Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Lemahnya Kepastian Hukum dan Transparansi Bikin Iklim Investasi Asing di Indonesia Jadi Terhambat

    Lemahnya Kepastian Hukum dan Transparansi Bikin Iklim Investasi Asing di Indonesia Jadi Terhambat

    Yogyakarta (beritajatim.com)- Kepastian hukum yang konsisten merupakan faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.

    Ketidakpastian dalam regulasi dan sistem peradilan dapat menghambat masuknya investasi, terutama dari pihak asing. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan publik dan privat, pemberantasan korupsi, serta putusan peradilan yang konsisten untuk menciptakan iklim bisnis yang stabil dan terpercaya.

    Peran Sektor Publik dan Swasta dalam Membangun Kepastian Hukum

    Prof. Dr. Paripurna P.Sugarda, Guru Besar Hukum Dagang Universitas Gadjah Mada, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur hukum yang lebih kokoh.

    “Kepastian hukum masih menjadi tantangan utama dalam mendorong kemajuan ekonomi,” ujarnya melalui siaran pers.

    Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur publik. Dalam model ini, pemerintah bertindak sebagai perencana kebutuhan, sementara sektor swasta bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian, beban anggaran negara dapat dikurangi, sementara efisiensi dalam pengelolaan proyek tetap terjaga.

    Peran Hakim dalam Menjaga Transparansi Peradilan

    Dr. Dian Rositawati dari Indonesian Institute for Independent Judiciary menyoroti pentingnya kompetensi hakim dalam memahami hukum secara holistik, tidak hanya dari aspek normatif tetapi juga dalam mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat memengaruhi keputusan pengadilan. Ia menegaskan bahwa penerapan prinsip konstitusional dalam sistem peradilan sangat penting guna menciptakan keadilan yang merata.

    Sementara itu, Binziad Kadafi, anggota Komisi Yudisial, menyoroti tantangan dalam sistem peradilan Indonesia, seperti praktik suap dan korupsi yang masih terjadi. Ia menegaskan bahwa meskipun pengawasan internal telah diterapkan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya berfokus pada hakim, tetapi juga mencakup panitera dan staf pengadilan lainnya.

    Tantangan Global dalam Sistem Hukum

    Dalam diskusi yang lebih luas, Deepti Panda, kandidat doktor dari Queen’s University, Kanada, membahas isu hukum internasional terkait kebangkrutan negara dan arbitrase internasional. Menurutnya, perjanjian internasional seperti Konvensi New York dan ICSID berperan besar dalam menyelesaikan sengketa antarnegara serta melindungi kepentingan investor asing.

    Dari perspektif Amerika Serikat, Hakim Aliyah Shaheedah Sabree berbagi pengalaman tentang reformasi sistem peradilan di Michigan. Ia menyoroti ketidaksetaraan akses keadilan dan pentingnya inovasi teknologi dalam mendukung efisiensi pengadilan. Michigan telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk Task Force untuk merespons perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan penerjemah virtual 24 jam dan asisten virtual bagi hakim guna mengurangi beban kerja.

    Menuju Sistem Hukum yang Lebih Transparan dan Efektif

    Dari berbagai perspektif yang diangkat dalam diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan kepastian hukum merupakan faktor utama dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, peningkatan pengawasan peradilan, serta pemanfaatan teknologi menjadi solusi strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih modern, efisien, dan dapat dipercaya oleh publik. [aje]

  • Meneropong Harapan Masa Depan Kerja di Indonesia Dibalik Ramai #KaburAjaDulu – Page 3

    Meneropong Harapan Masa Depan Kerja di Indonesia Dibalik Ramai #KaburAjaDulu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi, menilai kampanye #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial sebagai hal lumrah.

    Menurut dia, ajakan hijrah ke luar negeri tersebut bukan berarti masyarakat Indonesia, khususnya anak muda tidak cinta Tanah Air. Lebih kepada mereka tidak ingin berjudi terhadap masa depan masing-masing.

    “Kabur bukan berarti tidak cinta Indonesia. Mereka berharap nanti kalau situasi sudah baik, situasi politik/ekonomi sudah baik, nanti pulang lagi, dan itu bisa terjadi,” kata Tadjudin kepada Liputan6.com, Senin (10/2/2025).

    Sayangnya, ia tidak bisa memastikan apakah lapangan kerja di Indonesia masih punya harapan di masa depan.

    “Itu yang kita tidak tahu. Saya bertanya, ke mana arah Indonesia saat ini. Ketidakjelasan itu muncul lah harapan-harapan baru (pindah ke luar negeri) yang tidak bisa didapatkan di sini,” imbuh dia.

    Pemerintah Harus Tanggap

    Oleh karenanya, ia meminta pemerintah cepat tanggap terhadap situasi ini. Lantaran jika terus dibiarkan, itu berpotensi mencederai visi Indonesia Emas 2045.

    “Kalau tidak, apa yang dikatakan tahun emas, kita punya tenaga kerja produktif, itu akan sia-sia karena kita akan pergi meninggalkan Indonesia. Bukan berarti tidak cinta Tanah Air, tapi tunggu dulu Tanah Airnya itu betul-betul enak bagi mereka,” bebernya.

     

  • #KaburAjaDulu Menggema, Rakyat Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja Baru – Page 3

    #KaburAjaDulu Menggema, Rakyat Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi, menyoroti janji dari pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, soal penciptaan 19 juta lapangan kerja baru.

    Tadjudin menagih janji itu, lantaran maraknya seruan di sosial media untuk berpindah kerja di luar negeri. Tagar #KaburAjaDulu menggema sebagai bentuk skeptisme warganet terhadap situasi sosial dan ekonomi di Tanah Air.

    “Ya janji peluang kerja, katanya 19 juta pada waktu kampanye, mana ceritanya. Ini menurut hemat saya, respon anak-anak muda kita terhadap situasi yang tidak jelas. Artinya situasi yang tidak punya kepastian masa depan kita ini,” ungkapnya kepada Liputan6.com, Senin (10/2/2025).

    Menurut dia, kampanye #KaburAjaDulu bukan berarti menunjukan anak muda Indonesia sudah mengabaikan sisi nasionalisme. Tadjudin mengatakan, generasi milenial saat ini lebih realistis di tengah menjamurnya informasi di jagat Maya.

    “Itu yang dibaca anak-anak itu, kemudian keluar lah tagar itu. Lebih bagus kabur. Kabur bukan berarti tidak cinta Indonesia,” kata Tadjudin.

    “Mereka berharap nanti kalau situasi sudah baik, situasi politik/ekonomi sudah baik, nanti pulang lagi, dan itu bisa terjadi,” dia menambahkan.

    Tagih Janji Gibran

    Adapun janji penciptaan 19 juta lapangan kerja baru sempat diutarakan oleh Gibran Rakabuming Raka saat dirinya berkampanye sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

    Gibran mengatakan jika agenda hilirisasi, transisi energi menuju energi hijau dan ekonomi kreatif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didorong akan membuka 19 juta lapangan kerja.

     

  • Viral #KaburAjaDulu, Imbas Pemangkasan Anggaran PNS? – Page 3

    Viral #KaburAjaDulu, Imbas Pemangkasan Anggaran PNS? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi, menilai tagar viral #KaburAjaDulu menyeruak imbas tak menentunya kondisi sosial ekonomi di dalam negeri. Termasuk kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah, hingga mencapai Rp 306,69 triliun di APBN 2025.

    Efisiensi anggaran ini turut berdampak pada kegiatan operasional para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Mulai dari pemadaman listrik di beberapa tempat, pengadaan angkutan jemputan, hingga isu pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang hanya mampu hingga 10 bulan, menurut informasi yang didapat Liputan6.com.

    Tadjudin mengatakan, pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah cukup mengganggu pola kerja dari para abdi negara. Lantaran ada situasi yang dianggap mengusik kestabilan PNS untuk bekerja.

    “Kelompok ASN mengatakan, kalau begini caranya ya lebih bagus cari peluang kerja di luar negeri. Sekarang ini di medsos banyak sekali tawaran ke luar negeri. Kayak misalnya di Australia, Polandia, Jepang. Kerja di desa mau dikasih sekian juta,” kata Tadjudin kepada Liputan6.com, Senin (10/2/2025).

    Bikin Pekerja Galau

    Menurut dia, kebijakan yang dibuat di tengah situasi tak pasti saat ini membuat banyak pekerja di Indonesia ikut gundah.

    “Akhirnya timbul ide ke mana kita mau pergi. Artinya lebih bagus ya kita pergi dulu aja. Tunggu nanti kalau Indonesia sudah baik baru balik,” imbuhnya.

    Kondisi tersebut turut memantik para anak muda, khususnya milenial yang terdorong untuk kabur mengadu nasib di luar negeri. Pasalnya, ia menyebut persaingan lapangan kerja di Indonesia juga semakin tidak sehat.

    “Karena apa, peluang kerja di dalam negeri sangat terbatas. Kita tahu sekarang anak-anak muda itu yang justru mau kerja itu dipermainkan calo,” kata Tadjudi.

    Ketika situasi Indonesia pun tak pasti, banyak perusahaan luar negeri yang justru menawarkan lapangan kerja dengan prospek bagus. Sehingga, banyak anak muda yang kemudian berpikir untuk mengirimkan lamaran kerja di luar negeri.

    “Di Inggris ada tawaran, di Polandia ada tawaran, di Australia malah disebut, pekerjaan di pertanian kerjanya seperti ini, tidak perlu bahasa tetapi begini. Satu jam dapat sekian, sehingga bisa mengumpulkan sekian miliar (rupiah) dalam setahun,” tuturnya.

     

  • Kritik Mahfud MD soal Kesejahteraan Rakyat

    Kritik Mahfud MD soal Kesejahteraan Rakyat

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pemerintah memiliki tugas sangat penting dalam menyejahterakan rakyatnya terutama di bidang penegakan hukum. Mantan Menkopolhukam RI, Mahfud MD pun memberikan kritiknya dalam proses penegakan hukum yang masih berlaku sewenang-wenang dan tidak menegakkan prinsip kesamaan di depan hukum dan pemerintahan.

    ”Yang paling relevan sekarang ini kita harus membangun kesejahteraan rakyat dengan politik dan pemerintahan yang demokratis, tidak berlaku sewenang-wenang, menegakkan hukum dan keadilan dengan prinsip kesamaan didepan hukum dan pemerintahan,” kata Mahfud di ruang Auditorium B Fakultas Hukum UGM saat mengisi Dialog Kebhinekaan dalam rangka Dies ke-79 Fakultas Hukum UGM, Rabu 5 Februari 2025.

    Mahfud memberikan contoh dengan kondisi yang dialami para generasi sekarang ini yang sulit mendapat pekerjaan dan peluang untuk membuka usaha. Hal ini karena masih kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

    “Mau melamar (kerja) ke pemerintah tapi tidak punya orang dalam, maka kita disingkirkan. Mau daftar polisi, dimintai uang. Pas tidak lulus, saat ditagih, malah yang nagih dilapor karena dianggap fitnah. Malah bisa dipenjara,” katanya.

    Mahfud MD juga mengatakan soal kondisi anak muda yang sulit untuk mendapat izin mendirikan usaha karena birokrasi yang sangat rumit.

    “Anak muda membuka usaha awal atau startup, ambil izin bukan di pemerintah, tapi ambil ke Singapura atau Dubai, sehari dapat. Tentu pajaknya diambil sana, di negeri sendiri didiskriminasi sendiri, diperlakukan tidak adil, kondisi ini bisa melemahkan persatuan,” katanya.

    Menurutnya lemahnya semangat persatuan dan kesatuan juga cinta tanah air generasi muda karena kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Generasi saat ini yang bukan pelaku pejuang perang kemerdekaan maka semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air sangat berbeda jauh dengan para pejuang kemerdekaan.

    ”Kita-kita ini tidak ikut dalam perang. Pelaku sejarah sudah hampir habis. Generasi baru sekarang ini berkomunikasi dengan ide-ide barat. Karenanya generasi baru ini memerlukan kebutuhan baru yang perlu dilayani pemerintah yang pro dengan rakyat,” katanya

    Mahfud menegaskan, dalam membangun negara yang berdaulat maka kunci berhasilnya adalah bersatunya seluruh elemen masyarakat. Maka tugas merawat kebhinekaan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga akan menciptakan keadilan sosial.

    Mahfud MD mengatakan perbedaan atas ikatan primordial yang mana ras, suku daerah sudah seharusnya tidak lagi menjadi masalah yang dapat memecah belah Indonesia. Karena, target program Indonesia emas pada tahun 2045 juga sangat bergantung pada kondisi stabilitas negara.

     

    Yuk, Singgah di Kampung Inggris Pinggir Kali Purwokerto

  • Ada Kandungan Mikroplastik pada Kantong Teh Celup yang Beredar, Pakar UGM Beri Tanggapan

    Ada Kandungan Mikroplastik pada Kantong Teh Celup yang Beredar, Pakar UGM Beri Tanggapan

    Liputan6.com, Yogyakarta – Hasil penelitian menyebutkan kantong teh celup berbahan plastik berpotensi melepaskan jutaan partikel mikroplastik ke dalam tubuh dapat terserap oleh sel-sel usus dan memasuki aliran darah. Rafika Aprilianti peneliti mikroplastik Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecological Observation and Wetlands Conservation/ Ecoton) menyampaiakan temuan lima produk kantong teh celup yang umum dan banyak beredar semuanya melepaskan mikroplastik saat diseduh.

    Dosen di Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial, FK-KMK UGM, Annisa Utami Rauf memberikan pandangannya hasil temuan ini tidak serta merta peredaran kantong teh celup dilarang. Menurutnya, saat ini belum ada aturan baku soal berapa kandungan mikroplastik yang seharusnya ada di kantong teh celup, bahkan benang gantungannya sudah mengandung fragment mikroplastik.

    “Sepengetahuan saya tuh belum ada standar level yang baku. Jadi kita nggak tahu, misalnya beberapa kali minum itu berbahaya atau satu kali minum berbahaya, meski mikroplastik itu emergence kontaminan,” katanya Senin 3 Februari 2025.

    Bagi konsumen yang suka minum teh celup dan khawatir soal mikroplastik ini, maka dapat menggantinya dengan teh seduh yang disaring atau sejenis teh tubruk. Maka penanganan isu mikroplastik yang ada dalam produk kantong teh celup, perlu menyampaikan informasi ke masyarakat, jika kemasan kantong teh celup memang ada kandungan mikroplastik.

    ”Jadi kita edukasi dulu terkait hal ini bahwa kandungannya memang ada. Kalau misalnya mereka sudah tahu, kita bisa sarankan bahwa tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi,” paparnya

    Ia juga menyarankan perlunya edukasi ke masyarakat soal isu ini agar mendapat wawasan terkait mikroplastik. Sebab mikroplastik sebenarnya ada di setiap komponen, misalnya mineral, tanah.

    “Tetapi karena pada teh celup langsung masuk ke jalur pencernaan, lalu kita tidak tahu efek berkelanjutan seperti apa dan itu yang membuat bahaya sebab tidak semua fragment itu bisa dikeluarkan dari tubuh,” katanya.

    Namun, ia menyatakan tidak semua kantong teh celup terbuat dari plastik, ada beberapa jenis kantong teh celup terbuat dari kertas sehingga tidak menghasilkan mikroplastik dibanding kantong berbahan plastik. Mengingat hasil temuan ini, ia menyarankan masyarakat lebih bijak memilih produk sehari-hari, termasuk dengan kantong teh celup.

    “Sebaiknya beralih ke kantong teh berbahan kertas atau bahan ramah lingkungan lainnya untuk mengurangi paparan mikroplastik,” pesannya.

     

    Heboh Hantu Pocong Ditangkap Polisi Pemalang

  • 151 Warga Sleman Alami Gejala Keracunan Diduga setelah Santap Makanan di Hajatan, 27 Orang Dirawat – Halaman all

    151 Warga Sleman Alami Gejala Keracunan Diduga setelah Santap Makanan di Hajatan, 27 Orang Dirawat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jumlah warga yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam hajatan di Dusun Krasakan, Kalurahan Lumbungrejo, Tempel, Kabupaten Sleman, terus meningkat.

    Hingga saat ini, lebih kurang 151 orang mengalami gejala keracunan, dengan 27 di antaranya dirawat di rumah sakit.

    Kepala Puskesmas Tempel 1, Diana Kusumawati, menyatakan data sementara menunjukkan 151 orang bergejala, meskipun jumlah tersebut belum final.

    Pihaknya masih terus mendata secara akurat melalui nama korban.

    Dari jumlah tersebut, 27 orang harus dirujuk untuk perawatan di rumah sakit, termasuk RSUD Sleman, PKU Sleman, dan RS Queen Latif.

    Beberapa pasien juga datang secara mandiri ke JIH dan RSA UGM Yogyakarta.

    “Jadi kondisi sementara ada 27 orang opname dan yang di observasi di posko ada 14 orang. Kemudian pagi ini yang dalam proses rujukan opname 4 (orang),” kata Diana di Posko Kesehatan Penanganan Keracunan di Tempel, Senin (10/2/2025).

    Gejala yang umum dialami adalah diare dan demam, dengan sebagian besar pasien berasal dari daerah setempat.

    Kronologi Kejadian

    Kejadian ini berawal dari hajatan pernikahan yang digelar pada 8 Februari 2025.

    Akad nikah dilaksanakan pada pagi hari, diikuti dengan resepsi yang membagikan makanan kepada tetangga setempat.

    Kami belum bisa memastikan apakah semua warga makan di tempat atau tidak, karena jumlah yang tercatat di buku tamu tidak banyak.

    Gejala mulai muncul pada malam hari setelah resepsi, dan banyak warga yang baru mencari perawatan di RSUD Sleman pada Minggu pagi.

    Karena jumlahnya banyak terus lapor ke Dinas Kesehatan dan diteruskan ke kami di Puskemas Tempel. Kami lakukan penyelidikan epidemiologi dan kami dirikan posko di sini,” ujar dia. 

    Di posko penanganan kegawatdaruratan di Tempel, tim medis dan relawan masih aktif memberikan perawatan.

    Bagi pasien yang bergejala dan tensinya rendah diinfus dan diberi obat-obatan antibiotik.

    Meskipun penyebab keracunan belum diketahui, hasil pemeriksaan feses menunjukkan adanya infeksi di saluran pencernaan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • BPH Migas Akan Batasi Volume Penyaluran BBM Solar Bersubsidi – Halaman all

    BPH Migas Akan Batasi Volume Penyaluran BBM Solar Bersubsidi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan melakukan pembatasan maksimal volume penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi, untuk kendaraan roda empat, roda enam hingga kendaraan yang memiliki roda di atas enam.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, kebijakan itu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM solar subsidi ini lebih tepat sasaran.

    “Kami akan menerbitkan pengaturan untuk pengetatan batas maksimal volume penyaluran BBM, ini agar lebih tepat sasaran,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (10/11/2025).

    Erika menyatakan, saat ini kebijakan penyaluran BBM Solar bersubsidi untuk kendaraan roda empat maksimal 60 liter. Kemudian, kendaraan roda enam 80 liter dan kendaraan di atas enam roda sebanyak 200 liter.

    Menurutnya, hal itu terlalu berlebihan sehingga khawatir bisa disalahgunakan.

    “Nah ini kami menilai bahwa itu terlalu banyak karena itu melebihi kapasitas tanki nya sehingga berpotensi untuk disalahgunakan,” jelas Erika.

    “Dan berdasarkan kajian yang kami lakukan bersama dengan tim kajian dari UGM ini akan kami lebih perketat untuk volumenya,” sambungnya.

    Di satu sisi, Erika juga menyebut bahwa BPH Migas akan melakukan pengetatan pengawasan bahkan pada titik selain SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum).

    “Jadi kalau selama ini kami lebih banyak fokus kepada SPBU, nanti kami akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap SPBB dan juga PBBM, kemudian juga pengawasan secara hibrid,” ungkapnya.

     

     

  • Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Pakar UGM: Kebijakan Blunder atau Langkah Strategis?

    Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Pakar UGM: Kebijakan Blunder atau Langkah Strategis?

    Yogyakarta (beritajatim.com)- Seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan mendapat beragam respons, mulai dari dukungan hingga kritik tajam. Beberapa kebijakan dinilai belum efektif, terutama dalam aspek hukum, ekonomi, dan politik pemerintahan.

    Tantangan dalam Supremasi Hukum dan Demokrasi

    Dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. Hendry Noor Julian, menyoroti melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyatakan bahwa kedekatan politik dapat melemahkan daya berlaku hukum. Dominasi koalisi besar di parlemen dikhawatirkan mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

    Selain itu, wacana Prabowo tentang pemberian maaf bagi koruptor menuai polemik. Dari sudut pandang hukum, kebijakan ini dianggap bisa melemahkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. “Jika benar ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, maka ini bisa membuka celah baru dalam penegakan hukum,” ujar Hendry dalam siaran pers.

    Janji Kampanye dan Realitas Implementasi

    Dari perspektif politik, Dr. Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM menilai bahwa realisasi delapan program prioritas Asta Cita masih minim kejelasan. Program seperti makan siang bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis belum memiliki mekanisme implementasi yang jelas.

    “Dalam 100 hari pertama, seharusnya sudah ada desain konkret. Namun, yang terlihat masih bersifat parsial dan belum jelas bagaimana cara merealisasikannya,” ungkapnya.

    Mada juga mempertanyakan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diklaim mencapai 80 persen. Ia menyoroti kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhi hasil survei tersebut, seperti optimisme publik atau cara survei dilakukan.

    Kebijakan Ekonomi: Solusi atau Langkah Desperatif?

    Ekonom UGM, Dr. Yudistira Hendra Permana, mengkritik kebijakan penghapusan utang bagi UMKM, petani, dan nelayan. Ia menilai kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif daripada solusi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi.

    “Apakah ini benar-benar bertujuan untuk merangsang ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah kehabisan opsi?” ujarnya.

    Selain itu, pemangkasan anggaran di berbagai sektor akibat defisit fiskal juga menjadi perhatian. Target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan dianggap terlalu ambisius, terutama mengingat perlambatan ekonomi global dan ancaman deflasi di dalam negeri.

    “Capaian 8 persen sulit terwujud tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” tambah Yudistira.

    Militerisasi Program Pemerintah: Efektif atau Berisiko?

    Sementara Pakar Politik, Mada Sukmajati juga menyoroti ketergantungan Prabowo pada jejaring militer dalam implementasi kebijakan. Militer dilibatkan dalam program strategis seperti distribusi makan siang gratis.

    “Meski pendekatan ini dapat mempercepat implementasi, namun berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek hukum dan demokrasi,” jelasnya.

    Evaluasi Awal yang Menentukan

    Evaluasi 100 hari pemerintahan menjadi momen penting untuk melihat arah kebijakan dan komitmen pemimpin dalam merealisasikan janji kampanye. Meskipun belum menjadi penentu keberhasilan akhir, periode ini menunjukkan tantangan serta peluang bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Publik dan media diharapkan terus mengawal jalannya pemerintahan agar kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. [aje]

  • Kembangkan Mikroprotein dari Air Rebusan Kedelai, Dosen UGM Raih Penghargaan Hitachi Award

    Kembangkan Mikroprotein dari Air Rebusan Kedelai, Dosen UGM Raih Penghargaan Hitachi Award

    Liputan6.com, Yogyakarta – Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Rachma Wikandari mendapatkan penghargaan The Hitachi Global Foundation Asia Innovation Award setelah meneliti mikroprotein atau protein alternatif yang memiliki kandungan nutrisi protein yang berada di antara daging dan kedelai kurang lebih selama 4 tahun ini. Menurutnya, kandungan asam amino yang dimiliki juga lebih lengkap dibanding kedelai.

    Ia mengatakan mikroprotein terbuat dari Miselium jamur tempe yang ditumbuhkan pada media cair. Tekstur hasil panen seperti adonan kue (dough) sehingga mudah untuk dibentuk seperti bakso atau sosis. “Hanya saja masih perlu adanya pengembangan untuk tekstur hasil panen supaya mirip seperti daging ayam,” kata Rachma, Selasa (4/2/2025).

    Rachma menjelaskan selain dari segi nutrisi keunggulan dari mikroprotein lainnya adalah proses pembuatan Mikroprotein yang cukup singkat yaitu 2 hari dengan hasil panen mencapai satu kilogram. Bahkan ukuran reaktor yang dibutuhkan hanya 1×1 meter sehingga tidak memakan tempat. “Enzim yang terkandung di dalamnya bisa tumbuh dalam berbagai macam substrat contohnya seperti air rebusan kedelai,” jelasnya.

    Ia mengatakan tidak hanya pada kandungan nutrisi, produksi mikroprotein dapat menanggulangi permasalahan limbah yang dihasilkan industri tempe serta menambah pendapatan bagi pedagang tempe. Sekarang, Rachma tengah membuat model sterilisasi media dan sedang dikaji lebih mendalam untuk reaktor agar dapat lebih sederhana sehingga dapat dikomersilkan.

    Risetnya soal mikroprotein ini tidak hanya membawanya memenangkan penghargaan Hitachi Awards, sebelumnya Ia juga sudah beberapa kali memenangkan penghargaan salah satunya L’Oreal – Unesco for Women in Science National Fellowship 2024 Award Academy.

    Penghargaan ini menjadikan Rachma termotivasi untuk terus memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat dengan risetnya. Soal mengenalkan produknya ini Dosen Fakultas Teknologi Pertanian ini mengatakan masyarakat Indonesia cenderung tidak mudah menerima olahan pangan baru yang dianggap asing atau biasa disebut food neophobia.

    Padahal jamur yang ada dalam produk mikroprotein ini sebenarnya sama dengan jamur yang ada pada tempe sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi olahan mikroprotein. “Memang untuk pengolahannya harus dipanaskan terlebih dahulu karena mengandung RNA yang berpotensi menyebabkan asam urat. Namun, produk mikroprotein ini aman untuk dikonsumsi seperti layaknya tempe,” katanya.

    Rachma mengatakan bulan Desember 2024 lalu, mikroprotein telah diperkenalkan kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan seorang chef untuk mengolah produk tersebut menjadi spaghetti. Tanggapan dari masyarakat pun positif dan banyak yang menyukai olahan mikroprotein dimana olahan mikroprotein memiliki tekstur yang mirip dengan sosis. Ia berharap, riset potensi pangan alternatif yang ia kembangkan ini bisa berkontribusi menyelesaikan masalah di masyarakat dengan mencari dan memanfaatkan potensi pangan lokal.