Xcloud.id

Institusi: UGM

  • Hari Ini Sidang Putusan, Pengamat Yakin Majelis Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Hasto, KPK Menang – Halaman all

    Hari Ini Sidang Putusan, Pengamat Yakin Majelis Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Hasto, KPK Menang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sidang gugatan praperadilan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto akan diputus, Kamis (13/2/2025) hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainurrohman meyakini majelis hakim akan menolak gugatan terkait keabsahan status tersangka yang kini bersemat di Hasto Kristiyanto.

    “Kalau saya lihat, KPK memperlihatkan semua sudah dilakukan berdasarkan prosedur dan KPK sendiri juga memperlihatkan alat-alat bukti yang dimiliki,” kata Zainurrohman saat dihubungi, Rabu (12/2/2025). 

    Zainurrohman mengatakan alat bukti yang ditunjukkan penyidik KPK cukup kuat di antaranya yakni perintah untuk merendam telepon genggam dan tindakan lainnya.

    “Soal praperadilan Hasto itu, kalau melihat persidangannya, saya melihat praperadilan Hasto akan ditolak. Artinya KPK akan menang,” imbuhnya. 

    Sehingga, jika gugatan praperadilan ditolak, maka penyidik KPK harus segera bergerak cepat agar Hasto cepat diadili.

    “Kalau KPK menang, segera tuntaskan perkaranya, segera tuntut Hasto di meja hijau. Agar ada kepastian hukum, jangan berlarut-larut,” ujarnya. 

    Tidak hanya itu, Zainurrohman berharap besar KPK menuntaskan kasus tersebut secara utuh. 

    Apalagi bila melihat ke belakang, kasus itu berjalan sangat lambat. 

    Padahal KPK sudah memiliki alat bukti untuk memproses hukum Hasto dan membawanya ke meja sidang. 

    “KPK harusnya bisa membongkar kasus ini secara lengkap, Harun Masiku bisa tertangkap,” jelasnya.

    SIDANG PRAPERADILAN HASTO – Sidang praperadilan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025). Kuasa Hukum Hasto yakni Ronny menyebut KPK gampang menetapkan tersangka tetapi administrasinya urakan. (Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha)

    Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan KPK harus memproses kasus tersebut secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku. 

    “Saya tetap netral, tidak membela siapa-siapa. Tapi, saya tetap membela KPK untuk benar melakukan proses penegakan hukum,” ungkap Boyamin. 

    “Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti ya saya gugat seperti kasusnya Firli (Bahuri),” sambungnya.

    Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024.

    Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. 

    Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp 600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. 

    Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

    Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. 

    Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.

  • Kenali Gejala Awal Kanker yang Sering Terabaikan, Batuk Terus Menerus Bisa Jadi Pertanda – Halaman all

    Kenali Gejala Awal Kanker yang Sering Terabaikan, Batuk Terus Menerus Bisa Jadi Pertanda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada, Mardiah Suci Hardianti mengungkapkan, gejala awal kanker yang sering terabaikan.

    Hal ini didasari oleh beberapa gejala berdasarkan lokasi primer ditemukannya kanker.

    Kanker payudara misalnya, sering ditemukan benjolan yang kadang tidak terasa nyeri, tetapi ukurannya membesar seiring perkembangan penyakit.

    “Pada kondisi ini, kewaspadaan dapat dilakukan dengan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) setiap bulan setelah siklus menstruasi selesai,” kata dia dikutip dari laman UGM, Rabu (12/2/2025).

    Kemudian pada kanker paru, ditandai dengan batuk dan sesak napas yang terjadi secara terus-menerus.

    Sedangkan pada kanker nasofaring, telinga berdengung yang disertai dengan nyeri kepala, mimisan, dan hidung tersumbat harus diwaspadai sebagai gejala awal.

    Di bagian usus, terjadi perubahan pola pada sistem pencernaan seperti buang air besar yang disertai darah, konstipasi, dan juga diare.

    Lalu perlu juga diperhatikan jika ada pendarahan yang kerap terjadi berulang.

    Sebagai contoh, pendarahan dari anus bisa menjadi tanda kanker usus.

    Dimulainya dari pendarahan dari area kewanitaan dapat menjadi tanda kanker leher rahim, dan adanya darah di urine bisa menjadi gejala awal kanker pada saluran kemih, seperti ginjal dan kantung kemih.

    Lalu juga penurunan berat badan dalam jumlah banyak di waktu yang singkat tanpa adanya program penurunan berat badan, juga dapat  menjadi satu tanda kanker karena adanya peningkatan metabolisme tubuh.

    Badan mudah terasa letih dan lemas berkepanjangan, juga menjadi satu tanda kanker bila disertai dengan tanda dan gejala yang lain.

    “Untuk gejala dan tanda kanker darah di antaranya infeksi yang berulang karena penurunan fungsi imun, lemas dan pucat karena kekurangan sel darah merah serta perdarahan yang berkaitan dengan penurunan jumlah trombosit atau sel pembeku pendarahan,” jelas Mardiah.

    Melihat kondisi ini, maka skrining dan deteksi dini menjadi upaya penting menekan pasien kanker berstatus stadium lanjut.

    “Lakukan cek kesehatan secara berkala, tidak merokok, rajin berolahraga dan melakukan aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup dan pandai mengelola stres juga mencegah pencegahan penyakit tidak menular termasuk kanker,” ucap dia.

    Tingginya angka kematian pada kasus kanker, kata dia, disebabkan keterlambatan diagnosis dan penanganan pasien kanker.

    Pasien kanker payudara bila ditemukan dalam stadium dini maka tingkat keberhasilan terapi yang diukur dengan kesintasan lima tahun adalah 90 persen.

    Sedangkan bila ditemukan dalam stadium lokal lanjut adalah sekitar 50 persen.

    “Nah, jika ditemukan pada stadium metastatik atau telah menyebar ke organ jauh, maka kesintasan lima tahun hanya kurang dari 20 persen,” ujar Mardiah.

  • Saat Tukin Deddy Rp27 Juta per Bulan, Dosen Harus Demo karena Tukin 5 Tahun Belum Dibayar

    Saat Tukin Deddy Rp27 Juta per Bulan, Dosen Harus Demo karena Tukin 5 Tahun Belum Dibayar

    PIKIRAN RAKYAT – Ramai Deddy Corbuzier dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa 11 Februari 2025. Sebelumnya, ia diangkat sebagai Letkol (Tituler) pada 2022 saat jabatan Menhan dipegang Prabowo Subianto yang kini jadi presiden.

    Dilantiknya pria bernama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ini memicu kontroversi di tengah Prabowo memberi perintah efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Deddy hanyalah satu di antara 6 Staf Khusus yang dilantik Menhan.

    Selain itu, pelantikan Deddy Corbuzier terjadi sehari sebelum demo sejumlah dosen UGM (Universitas Gadjah Mada) dan kampus lainnya di Jogja terkait tunjangan kinerja yang belum dibayarkan. Diketahui tukin itu sudah dijanjikan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim sebelum lengser pada Oktober 2024.

    Deddy Corbuzier dapat tukin Rp27 juta per bulan

    Tunjangan kinerja atau tukin yang akan didapatkan Deddy Corbuzier diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Perpres Nomor 10 Tahun 2024. Berdasarkan acuan tersebut, berikut nominal tunjangan dan gaji sang YouTuber sebagai pejabat:

    Gaji pokok: Rp3.447.200 – Rp5.091.200 (setara gaji PNS golongan IVe/d) menurut Perpres No 68 Tahun 2019 Gaji pokok: Rp3.880.400- Rp6.373.200 (setelah kenaikan gaji PNS 2025 menurut Perpres Nomor 10 Tahun 2024) Tunjangan kinerja: Rp27.577.500 (setiap bulan) mengacu Perpres No 68 Tahun 2019

    Berdasarkan perhitungan, total gaji dan tunjangan sekira Rp32 juta per bulan itu setara dengan 16 guru honorer andai mereka digaji Rp2 juta per bulan. Itu artinya, pendapatan pria yang pernah memaki anak pengkritik Makan Bergizi Gratis itu begitu fantastis sebagai pejabat negara.

    Dosen harus demo demi tukin yang belum dibayar sejak 2020

    Hanya sehari setelah pelantikan Deddy Corbuzier, sejumlah dosen UGM dan kampus lainnya di Jogja melakukan demo menuntut hak tukin sejak 2020 agar dibayarkan. Mereka tergabung dalam Serikat Pekerja Fisipol (SPF) UGM dan Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Seluruh Indonesia (Adaksi) wilayah Yogyakarta. Aksi itu digelar di Balairung UGM pada Rabu 12 Februari 2025 pukul 12.00 WIB.

    Berdasarkan rilis yang diterima Pikiran-rakyat.com, para dosen menuntut karena ada kebijakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) seperti UGM dan lainnya tidak mendapat tunjangan kinerja. Mereka menuntut 4 hal berikut:

    Menuntut pencarian Tukin untuk semua dosen ASN tanpa diskriminasi, termasuk dosen PTNBH. Menuntut pendidikan tinggi yang bebas dari komersialisasi. Mendorong solidaritas antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk kampus yang adil dan inklusif. Menolak penyalahgunaan narasi pengabdian.

    Serikat Pekerja Fisipol UGM menyebut pemerintah tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan dosen. Pemerintah dianggap membebankan tukin pada kampus PTNBH sehingga kampus harus mencari cara sendiri untuk memenuhinya.

    “Di satu sisi, pemerintah menuntut peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing global, tetapi di sisi lain tidak memberikan dukungan finansial yang adil bagi dosen di PTNBH. Ketimpangan ini semakin memperburuk kondisi akademisi yang terus berjuang di tengah berbagai tantangan struktural,” kata Serikat Pekerja Fisipol UGM.

    Demikian penjelasan kondisi tukin yang diterima Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan. Hal itu terjadi di saat banyak dosen harus demo demi tunjangan kinerja yang belum dibayarkan sejak 2020 sampai 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Beyond Zero, Menyongsong Mobilitas Berkelanjutan untuk Netralitas Karbon di Indonesia – Halaman all

    Beyond Zero, Menyongsong Mobilitas Berkelanjutan untuk Netralitas Karbon di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berperan aktif dalam dekarbonisasi, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Toyota Astra Motor (TAM) menginisiasi agenda “Beyond Zero: Mobilitas untuk Netralitas Karbon”, sebagai pameran Solusi Mobilitas Hijau.

    Acara ini sebagai upaya untuk menunjukkan kepada publik bagaimana industri otomotif Indonesia mulai melakukan transisi menuju netralitas karbon.

    Toyota juga melihat “Beyond Zero” sebagai upaya untuk menciptakan dan memberikan nilai lebih, dengan terus mencari cara untuk meningkatkan kehidupan dan masyarakat di masa depan.

    CEO Toyota Wilayah Asia Masahiko Maeda, menyampaikan dengan usaha Indonesia untuk mewujudkan target Nationally Determined Contribution (NDC) dan ketahanan energi, Toyota berperan sebagai mitra yang berkomitmen dalam perjalanan ini. 

    “Karbon adalah musuh bersama dan karbon emisi harus segera dikurangi sesegera mungkin. Toyota berkomitmen untuk memberikan pilihan teknologi elektrifikasi, mulai dari biofuel dan flexy-fuel hingga hibrida dan teknologi sel hidrogen. Konsep Beyond Zero menekankan dedikasi Toyota untuk mengatasi segala tantangan dalam berinovasi,” tutur Maeda saat membuka acara Beyond Zero: Mobilitas untuk Netralitas Karbon di Gambir Expo, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Acara ini akan berlangsung selama empat hari, dari 12 -15 Februari 2025 di Gambir Expo, JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

    Para pengunjung bisa merasakan pengalaman dan test drive langsung berbagai pilihan kendaraan ramah lingkungan yang menerapkan konsep multiple-pathway, termasuk kendaraan beremisi rendah dan berteknologi tinggi yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, mesin flexy-fuel (biodiesel, bio-etanol), kendaraan konversi, dan kendaraan elektrifikasi (HEV, PHEV, BEV, FCEV) yang berkontribusi pada pengurangan emisi.

    Pengunjung juga dapat mempelajari tentang netralitas karbon melalui pameran, public advocacy, diskusi terkait industri hijau, transisi energi, dan roadmap bio-fuel.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Setia Diarta, mengungkap pemerintah mengapresiasi langkah Toyota dalam mendukung upaya penurunan emisi.

    “Penyelenggaraan acara hari ini membuktikan bahwa Toyota tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam membangun ekosistem industri yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” terang Setia.

    Presiden Direktur PT TMMIN Nandi Julyanto, menyampaikan sebagai bagian dari industri otomotif nasional, Toyota Indonesia mengundang semua pihak untuk berpartisipasi dalam acara Beyond Zero: Mobilitas untuk Netralitas Karbon, dengan keterlibatan positif masyarakat Indonesia membantu pemerintah untuk mewujudkan Net Zero Emissions pada tahun 2060. 

    “Kami menyadari dengan target pengurangan emisi ini tidak bisa dicapai oleh satu pihak, atau satu teknologi saja, sehingga dalam acara ini kami menyajikan berbagai jenis kendaraan dan teknologi energi dengan strategi multi-pathway,” ucap Nandi.

    Nandi menambahkan, selaras dengan prinsip Toyota “No One Left Behind” semua teknologi berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan pengurangan impor bahan bakar, yang juga membantu menjaga atau meningkatkan neraca perdagangan nasional.

    “Hal ini, jika dimanfaatkan secara optimal, akan memberikan dampak positif pada industri otomotif dan rantai pasoknya yang padat karya, yang mempekerjakan lebih dari 300.000 pekerja dan sedang beradaptasi dengan teknologi otomotif masa depan yang lebih canggih,” ujar Nandi.

    Toyota Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pelaku industri, Pertamina, PLN, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), BBIA (Pusat Penelitian dan Pengembangan Agroindustri), SERA (PT Serasi Auto Raya), MODA (PT Mobilitas Digital Indonesia), Toyota Tsusho dalam acara ini.

    Kemudian ada pula dari akademisi seperti, ITB (Institut Teknologi Bandung), UGM (Universitas Gadjah Mada), NUS (Universitas Nasional Singapura), termasuk startup Zero Board dan pemangku kepentingan yang mendukung untuk memberikan solusi inovatif melalui produk, layanan dan aktivitas operasional yang tidak hanya menghilangkan emisi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi di Indonesia.

    Acara Beyond Zero: Mobilitas untuk Netralitas Karbon menjadi contoh kolaborasi positif antara Toyota Indonesia dan Kementerian Perindustrian, karena acara ini menjadi jembatan untuk Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) yang diselenggarakan oleh Kemenperin RI.

    Pada tahun 2024, Kemenperin RI sukses menyelenggarakan ‘AIGIS Perdana 2024’ selama dua hari, yang menarik lebih dari 1.000 pengunjung dari berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan Industri Hijau.

    AIGIS juga menjadi acara netralitas karbon pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan pembahasan mengenai penggunaan energi. Karena antusiasme publik dan kesuksesan acara tersebut, Kemenperin RI berencana melanjutkan AIGIS sebagai platform tahunan yang fokus untuk isu lingkungan berkelanjutan baik tingkat nasional maupun global.

    Di 2025, akan diselenggarakan AIGIS ke-2 dengan tema “Mendorong Dekarbonisasi Industri melalui Ekosistem Industri Hijau”. Tema ini selaras dengan target dan strategi yang saat ini dijalankan Kemenperin RI.

    Terkait dengan teknologi energi masa depan, Toyota Indonesia, bekerja sama dengan Pemerintah, Pertamina, PLN, BRIN dan akademisi, secara resmi meluncurkan fasilitas Toyota Indonesia Hydrogen Refuelling Station (HRS) di xEV Center Pabrik TMMIN Karawang 3.

    Fasilitas ini memperkenalkan langkah penting menuju transisi energi, mendukung pemanfaatan sumber daya energi terbarukan. Tujuannya adalah untuk berkontribusi pada ketahanan energi nasional dan lingkungan yang berkelanjutan.

  • CN Mobility Event 2025 Resmi Dibuka, Pamerkan Teknologi Ramah Lingkungan Toyota

    CN Mobility Event 2025 Resmi Dibuka, Pamerkan Teknologi Ramah Lingkungan Toyota

    Jakarta –

    Gelaran Carbon Neutrality (CN) Mobility Event 2025 resmi dibuka di Gambir Expo, area IIMS 2025, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025). Melalui kegiatan ini, Toyota memperkenalkan berbagai teknologi ramah lingkungannya yang terangkum dalam konsep multi-pathway.

    Toyota Indonesia (PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia/TMMIN) dan PT Toyota Astra Motor/TAM) mempersembahkan ‘Beyond Zero: Mobilitas untuk Netralitas Karbon’ sebagai pameran Solusi Mobilitas Hijau, yang menampilkan teknologi multi-pathway, yang tertuang dalam tiga pilar yaitu: Solusi Mobilitas, Solusi Energi, dan Solusi Data.

    Tema pada Acara Mobilitas untuk Netralitas Karbon ini adalah Beyond Zero, yang menekankan kepada komitmen global Toyota, termasuk Toyota Indonesia, untuk mencapai Netralitas Karbon dengan membuat ekosistem hijau untuk masa depan berkelanjutan, dengan cara yang mempertimbangkan keunikan lingkungan, industri dan kebijakan energi pada masing-masing Negara.

    Dengan ambisi ‘Achieving zero carbon impact, and adding new value beyond it’, acara ini memperlihatkan usaha dari transisi industri otomotif Indonesia menuju Netralitas Karbon, yang harapannya bisa membantu mengurangi dampak negatif karbon terhadap rakyat Indonesia, industri dan lingkungan. Lebih lanjut, Toyota juga melihat “Beyond
    Zero” untuk menciptakan dan memberikan nilai lebih, dengan terus mencari cara untuk meningkatkan kehidupan dan masyarakat di masa depan.

    Carbon Neutrality (CN) Mobility Event 2025 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    “Dari bio-fuel and flexy-fuel technology hingga hybrid electric vehicles, battery electric vehicles, dan hydrogen fuel cell technology, konsep Beyond Zero memperlihatkan dedikasi Toyota untuk mendorong batasan dalam inovasi, sekaligus mendorong pendekatan pragmatis dan holistik menuju ekosistem hijau dan rendah karbon bagi seluruh warga negara Indonesia, yang menandai pencapaian penting dalam perjalanan Toyota Indonesia menuju mobilitas berkelanjutan,” bilang Masahiko Maeda, CEO Wilayah Asia, dalam sambutannya.

    Toyota Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pelaku industri, Pertamina, PLN, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), BBIA (Pusat Penelitian dan Pengembangan Agroindustri), SERA (PT Serasi Auto Raya), MODA (PT Mobilitas Digital Indonesia), lalu Toyota Tsusho. Kemudian dari akademisi seperti, ITB (Institut Teknologi Bandung), UGM (Universitas Gadjah Mada), NUS (Universitas Nasional Singapura). Termasuk startup Zero Board dan pemangku kepentingan yang mendukung untuk memberikan solusi inovatif melalui produk, layanan, dan aktivitas operasional yang tidak hanya menghilangkan emisi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi di Indonesia.

    Carbon Neutrality (CN) Mobility Event 2025 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Jembatan untuk Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS)

    Beyond Zero juga menjadi jembatan untuk acara AIGIS yang diselenggarakan oleh Kemenperin RI. Pada tahun 2024, Kemenperin RI sukses menyelenggarakan ‘AIGIS Perdana 2024’ selama dua hari, yang menarik lebih dari 1.000 pengunjung dari berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan Industri Hijau. AIGIS juga menjadi acara netralitas karbon pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan pembahasan mengenai penggunaan energi. Karena antusiasme publik dan kesuksesan acara tersebut, Kemenperin RI berencana melanjutkan AIGIS sebagai platform tahunan yang fokus untuk isu lingkungan berkelanjutan baik tingkat nasional maupun global.

    Di 2025, akan diselenggarakan AIGIS ke-2 dengan tema “Mendorong Dekarbonisasi Industri melalui Ekosistem Industri Hijau”. Tema ini selaras dengan target dan strategi yang saat ini dijalankan Kemenperin RI. Dari acara tersebut, diharapkan adanya kolaborasi kuat antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat dekarbonisasi. AIGIS akan menjadi platform yang mewadahi tukar pengalaman, pengetahuan dan inovasi terkini baik skala nasional maupun internasional. Acara ini juga diharapkan membuka peluang investasi hijau yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus tetap sejalan dengan target iklim yang ambisius.

    “Sebagai bagian dari industri otomotif nasional, Toyota Indonesia mengundang semua pihak untuk berpartisipasi dalam acara Beyond Zero: Mobilitas untuk Netralitas Karbon, dengan keterlibatan positif masyarakat Indonesia membantu pemerintah untuk mewujudkan Net Zero Emissions pada tahun 2060. Kami menyadari dengan target pengurangan emisi ini tidak bisa dicapai oleh satu pihak, atau satu teknologi saja. Sehingga, dalam acara ini, kami menyajikan berbagai jenis kendaraan dan teknologi energi dengan strategi multi-pathway. Selaras dengan prinsip kita ‘No One Left Behind’ semua teknologi berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan pengurangan impor bahan bakar, yang juga membantu menjaga atau meningkatkan neraca perdagangan nasional. Hal ini, jika dimanfaatkan secara optimal, akan memberikan dampak positif pada industri otomotif dan rantai pasoknya yang padat karya, yang mempekerjakan lebih dari 300.000 pekerja dan sedang beradaptasi dengan teknologi otomotif masa depan yang lebih canggih,” ujar Nandi Julyanto selaku Presiden Direktur PT TMMIN.

    Carbon Neutrality (CN) Mobility Event 2025 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Acara ini akan berlangsung selama empat hari, dari 12 -15 Februari 2025. Para pengunjung bisa merasakan pengalaman dan test drive langsung berbagai pilihan kendaraan ramah lingkungan yang menerapkan konsep multiple-pathway, termasuk kendaraan beremisi rendah dan berteknologi tinggi yang menggunakan bahan bakar
    ramah lingkungan, mesin flexy-fuel (biodiesel, bio-etanol), kendaraan konversi, dan kendaraan elektrifikasi (HEV, PHEV, BEV, FCEV) yang berkontribusi pada pengurangan emisi. Pengunjung juga dapat mempelajari tentang Netralitas Karbon melalui pameran, public advocacy, diskusi terkait industri hijau, transisi energi, dan roadmap bio-fuel.

    “Sejalan dengan visi Beyond Zero, Toyota mendorong partisipasi publik dalam mengurangi emisi dengan menawarkan beragam kendaraan elektrifikasi (xEV) yang lengkap untuk semua segmen. Pada acara ini, pengunjung bisa melihat teknologi elektrifikasi Toyota secara aktif, mulai dari HEV ke BEV, PHEV, dan FCEV yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar masa depan. Dengan strategi multi-pathway kita juga memperlihatkan kecanggihan kendaraan ICE, dengan emisi rendah dan cocok untuk energi alternatif seperti bioetanol. Dengan berbagai pilihan yang ramah lingkungan ini, kita berharap masyarakat bisa memilih solusi mobilitas terbaik yang mendukung pengurangan emisi” ujar Presiden Direktur PT TAM, Hiroyuki Ueda.

    (lua/rgr)

  • Mau Kerja di Bank Perekonomian Rakyat, Ini Syarat Pentingnya – Page 3

    Mau Kerja di Bank Perekonomian Rakyat, Ini Syarat Pentingnya – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) di sektor keuangan mikro.

    Salah satu inisiatif strategis yang dilakukan adalah pelaksanaan Training of Trainers (TOT) bagi dosen perguruan tinggi, bekerja sama dengan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada akhir tahun 2023.

    Inisiatif ini dirancang untuk mencetak trainer berkualitas yang akan membimbing mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Perbarindo menggandeng Universitas Merdeka Malang untuk pelaksanaan TOT batch 2 bagi dosen perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur, yang diikuti oleh  Universitas Brawijaya, Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Universitas Airlangga, Universitas Merdeka Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang, yang dilaksanakan di Universitas Merdeka Negeri Malang.

    Sebelum kegiatan tersebut, dilaksanakan pelatihan sertifikasi untuk mahasiswa Prodi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang yang dilakukan pada tanggal 1-5 Februari 2025, dengan Trainer yang berasal dari TOT Dosen batch 1 dan diikuti oleh 30 mahasiswa.

    “Industri BPR membutuhkan SDM yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan. Melalui kerja sama dengan universitas, kami ingin memastikan generasi muda memiliki kemampuan praktis yang diakui secara nasional melalui sertifikasi profesi. Ini adalah investasi penting bagi masa depan industri BPR. Program ini bertujuan memastikan lebih banyak universitas memiliki trainer berkualitas untuk menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri keuangan mikro,” kata Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah 

    Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang Retna Safriliana mengatakan, sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen dalam mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja, Universitas Merdeka Malang menyambut baik inisiatif kerja sama ini

    “Kami meyakini bahwa kolaborasi dengan dunia industri, khususnya dengan BPR, merupakan langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di dunia kerja,” ungkap dia.

     

     

  • Donald Trump Semakin Keras, Indonesia Harus Netral

    Donald Trump Semakin Keras, Indonesia Harus Netral

    PIKIRAN RAKYAT – Profesor Poppy Sulistyaning Winanti, pakar Hubungan Internasional dari UGM, mengutarakan terpilihnya Donald Trump mempengaruhi konflik sengketa Laut China Selatan.

    Indonesia memang bukan termasuk negara yang mengklaim kepemilikan wilayah tersebut. Namun, karena perairan Natuna termasuk ke dalam Laut China Selatan, maka berkepentingan juga secara tak langsung.

    Poppy menyebut bahwa kebijakan Amerika, di bawah kepemimpinan Trump, semakin keras kepada China. Hal ini semakin menegaskan kehadiran negara adidaya ini di wilayah tersebut.

    Dari titik ini, Pemerintah Indonesia harus netral atau tak memihak salah satu kubu. “(Dengan) meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia harus semakin cermat dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan dua kekuatan besar, AS dan Tiongkok,” katanya.

    Sementara, Presiden Prabowo menyebut Indonesia membutuhkan teknologi canggih untuk menjaga kedaulatan Perairan Natuna. Ia pun berjanji akan membangunnya. Hal ini disampaikannya saat masa kampanye.

    “Kita perlu platform untuk patroli. Kita perlu satelit. Kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan perlu kita bangun,” tegasnya.

    China Tolak Pernyataan Bersama Amerika Serikat dengan Jepang

    Sementara itu, pada Hari Senin 10 Februari, China merespon pernyataan bersama Amerika dan Jepang. Kementerian Luar Negeri China menyebut pernyataan tersebut mencampuri urusan dalam negeri China menyerang dan memfitnah China, serta melebih-lebihkan ketegangan regional.

    Sebelumnya, pada Hari Jumat 7 Februari 2025, Amerika Serikat dan Jepang merilis pernyataan bersama yang mengecam klaim negara tirai bambu ini terhadap wilayah tersebut.

    China tetap kekeuh mengklaimnya meski putusan internasional menyebut tak ada landasan hukumnya. Klaim ini pun ditolak mentah oleh negara-negara yang bersengketa, termasuk Indonesia.

    Hari tersebut pun menjadi pertemuan pertama antara Donald Trump dengan Perdana Menteri Jepang Shiheru Ishiba.

    Jepang, sejak Perang Dunia II, menjadi salah satu sekutu Amerika di kawasan Asia Pasifik. Sekitar 54.000 prajurit ditempatkan di negara yang berjuluk Negeri Matahari Terbit ini.

    Nah, bagaimana kelanjutan konflik sengketa Laut China Selatan? Kita tunggu saja perkembangannya. Semoga tak berujung menjadi peperangan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamen Stella: Hilangkan Stigma Kelas Dua Pendidikan Vokasi di Indonesia

    Wamen Stella: Hilangkan Stigma Kelas Dua Pendidikan Vokasi di Indonesia

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pengembangan pendidikan vokasi selaras dengan empat arahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie menyebut banyak negara yang memulai langkahnya dari pengembangan ilmu terapan atau pendidikan vokasi terutama negara pendapatan menengah ke negara pendapatan tinggi.

    “Ada arahan ketersediaan lapangan kerja; produktivitas terukur; ketahanan pangan, energi, dan air, dan teknologi sebagai investasi pendidikan manusia. Saya kira yang keempat ini cocok dengan vokasi,” terangnya, usai melakukan kunjungan dan mengisi talkshow di Sekolah Vokasi UGM, Selasa (4/2/2025).

    Menurut Stella langkah-langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi ini sekaligus menghubungkan akademik dengan industri dan pemerintah. Bahkan di setiap Kementerian dan Lembaga berencana menjembatani kolaborasi tersebut agar ketiga sektor saling bahu-membahu menyelesaikan persoalan. 

    Namun, Wamen Stella menyebut adanya stigma di masyarakat yang menganggap ilmu terapan merupakan pendidikan kelas dua. Terlebih saat ini di Kementerian Dikti Saintek, sudah dihapus Dirjen Pendidikan Vokasi namun pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas vokasi agar dianggap setara dengan pendidikan sarjana. “Harapannya tidak lagi pendidikan vokasi dan akademik itu dikotak-kotakkan, jadi semuanya sama. Ini yang ingin kami dorong untuk menciptakan ekosistem sains dan teknologi,” paparnya.

    Soal penghapusan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini menurutnya didasarkan pada prinsip general relativity dibanding special relativity. Baginya, ketiadaan Dirjen Vokasi bukan berarti pendidikan vokasi dan politeknik tidak mendapat naungan dari pemerintah, justru sebaliknya mampu mengubah persepsi publik bahwa vokasi setara dengan pendidikan akademis umum. “Pemerintah ingin mendorong agar pengembangan ilmu terapan bisa menyelesaikan persoalan dan isu-isu nasional,” terangnya.

    Wamen Stella juga ingin perkembangan riset di pendidikan tinggi vokasi terapan dan fundamental bisa berjalan beriringan. Keduanya menurutnya memegang peran penting dalam menyelesaikan masalah yang ada sekarang maupun masalah yang akan datang.

    Wamen Stella mengatakan, peneliti tidak harus berangkat dari apakah riset tersebut terapan atau fundamental, melainkan masalah seperti apa yang ingin dipecahkan. Hal nantinya akan menentukan kuat tidaknya hilirisasi riset dari sektor akademik. “Riset terapan itu seperti low hanging fruit, mudah dipetik dan sangat diminati oleh industri dan masyarakat sebenarnya. Tapi kondisi sekarang baik industri, pemerintah, maupun akademik tidak saling mengenal,” ucap Stella.

    Dekan Sekolah Vokasi, Agus Maryono, mengakui bahwa pendidikan tinggi vokasi di Indonesia masih sangat tertinggal dengan pendidikan sarjana. Ia pun mengharapkan adanya inisiasi dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas vokasi. Soal masih ada anggapan bahwa vokasi berada di bawah pendidikan fundamental inilah yang menyebabkan tidak banyak industri maupun masyarakat tertarik dengan pendidikan vokasi. Padahal pengembangan ilmu terapan sangat diperlukan. “Dalam meningkatkan kualitas, kami tentu membutuhkan resources yang memadai. Karenanya kami di vokasi UGM telah berupaya untuk membangun jembatan dengan industri,” ungkap Agus.

  • Cegah Penyalahgunaan, BPH Migas akan Perketat Pembatasan Pembelian BBM Solar Bersubsidi

    Cegah Penyalahgunaan, BPH Migas akan Perketat Pembatasan Pembelian BBM Solar Bersubsidi

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memperketat batas maksimal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Hal ini dilakukan guna memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran sekaligus menekan potensi penyalahgunaan.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan revisi aturan terkait batas penyaluran BBM subsidi. Regulasi sebelumnya, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    “Kami akan menerbitkan peraturan baru untuk pengetatan batas maksimal volume penyaluran BBM agar lebih tepat sasaran,” ujar Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Langkah ini menindaklanjuti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia menyebut distribusi BBM subsidi khususnya solar yang masih belum tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan segera mengambil langkah penertiban. “Habis ini saya tertibkan lagi BBM Solar, Solar subsidi dipakai untuk industri,” katanya.

    Erika memaparkan sejumlah temuan modus penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di berbagai daerah. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap rekaman CCTV dan data digitalisasi nozzle. Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali dengan total volume koreksi sebesar 1,78 kiloliter.

    “Contohnya ini di Bali kita temukan penyaluran kepada nonkonsumen pengguna. Jadi ada JBT (jenis BBM tertentu) yang disalurkan kepada kendaraan TNI. Kemudian ada juga penjualan dengan jerigen yang tidak ada surat rekomendasinya,” ujar Erika.

    Kemudian di Sumatra Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang, pada Agustus 2024 ditemukan penyaluran tidak wajar dengan pembelian berulang. Adapun, total volume koreksi di Kabupaten Sijunjung mencapai 1,11 kiloliter, sementara di Kota Padang mencapai 7,24 kiloliter.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang dengan QR Code yang berbeda-beda ke mobil Innova. Ada juga yang berupa truk. Nah itu kami temukan juga,” katanya.

    Saat ini, kata Erika, batas pembelian harian solar subsidi untuk kendaraan roda empat pribadi maksimum 60 liter, kendaraan umum roda enam maksimum 80 liter, dan kendaraan lebih dari enam roda maksimum 200 liter.

    Akan tetapi, Erika menilai angka tersebut masih terlalu besar, melebihi kapasitas tangki kendaraan, sehingga rawan disalahgunakan. “Dari kajian yang kami lakukan dengan tim dari UGM, volume pembelian ini perlu diperketat,” katanya.

    Erika mengungkapkan perhitungan volume untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) bakal mengacu pada volume yang keluar di ujung nozzle. “Jadi ini verifikasi langsung di ujung nozzle, dan kami sedang menyiapkan pedoman teknisnya. Saat ini, kami masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK), setelah itu pedoman teknisnya akan kami tetapkan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cegah Penyalahgunaan, BPH Migas akan Perketat Pembatasan Pembelian BBM Solar Bersubsidi

    Cegah Penyalahgunaan, BPH Migas akan Perketat Pembatasan Pembelian BBM Solar Bersubsidi

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memperketat batas maksimal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Hal ini dilakukan guna memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran sekaligus menekan potensi penyalahgunaan.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan revisi aturan terkait batas penyaluran BBM subsidi. Regulasi sebelumnya, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    “Kami akan menerbitkan peraturan baru untuk pengetatan batas maksimal volume penyaluran BBM agar lebih tepat sasaran,” ujar Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Langkah ini menindaklanjuti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia menyebut distribusi BBM subsidi khususnya solar yang masih belum tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan segera mengambil langkah penertiban. “Habis ini saya tertibkan lagi BBM Solar, Solar subsidi dipakai untuk industri,” katanya.

    Erika memaparkan sejumlah temuan modus penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di berbagai daerah. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap rekaman CCTV dan data digitalisasi nozzle. Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali dengan total volume koreksi sebesar 1,78 kiloliter.

    “Contohnya ini di Bali kita temukan penyaluran kepada nonkonsumen pengguna. Jadi ada JBT (jenis BBM tertentu) yang disalurkan kepada kendaraan TNI. Kemudian ada juga penjualan dengan jerigen yang tidak ada surat rekomendasinya,” ujar Erika.

    Kemudian di Sumatra Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang, pada Agustus 2024 ditemukan penyaluran tidak wajar dengan pembelian berulang. Adapun, total volume koreksi di Kabupaten Sijunjung mencapai 1,11 kiloliter, sementara di Kota Padang mencapai 7,24 kiloliter.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang dengan QR Code yang berbeda-beda ke mobil Innova. Ada juga yang berupa truk. Nah itu kami temukan juga,” katanya.

    Saat ini, kata Erika, batas pembelian harian solar subsidi untuk kendaraan roda empat pribadi maksimum 60 liter, kendaraan umum roda enam maksimum 80 liter, dan kendaraan lebih dari enam roda maksimum 200 liter.

    Akan tetapi, Erika menilai angka tersebut masih terlalu besar, melebihi kapasitas tangki kendaraan, sehingga rawan disalahgunakan. “Dari kajian yang kami lakukan dengan tim dari UGM, volume pembelian ini perlu diperketat,” katanya.

    Erika mengungkapkan perhitungan volume untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) bakal mengacu pada volume yang keluar di ujung nozzle. “Jadi ini verifikasi langsung di ujung nozzle, dan kami sedang menyiapkan pedoman teknisnya. Saat ini, kami masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK), setelah itu pedoman teknisnya akan kami tetapkan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News